
Redaksi
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota peradilan atas perannya dalam menegakkan hukum di Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban Bapak-Bapak, Ibu-Ibu para hakim, para peradil,” ucapnya.
Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan suatu negara bergantung pada sistem hukum yang berlaku. Presiden turut berpendapat bahwa kelangsungan hidup sebuah bangsa juga bergantung pada penegakan hukum di negara tersebut.
“Hukum adalah jaminan keadilan, dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara, keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai,” tegasnya.
Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatannya kepada seluruh hakim di Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa rakyat Indonesia menjadikan para hakim sebagai harapan mereka dalam mencari keadilan.
“Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin, dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang masih perlu ditingkatkan. Kepala Negara mengingatkan agar para hakim terus menjaga integritas, menjadi pelindung rakyat, serta menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
“Saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia saya mengimbau jadilah hakim yang tadi sesuai tema Saudara. Jadilah Hakim yang berintegritas, jadilah pengayom dan pelindung rakyat, berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan tidak pandang bulu,” kata Presiden.
Sebagai penutup, Presiden menekankan bahwa dalam sistem demokrasi kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif memiliki kedudukan yang setara. Oleh karena itu, hakim harus berani menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi kejujuran, dan turut serta dalam memberantas korupsi.
“Mari kita bekerja yang sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita,” pungkasnya.(ard)
SURABAYA, KORANRAKYAT.COM,- Setelah akhir tahun lalu PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) melaksanakan kegiatan pengundian kredit multiguna berhadiah umrah, pada hari Rabu (13/2) bankjatim secara resmi telah melakukan pelepasan jama’ah umrah pemenang undian tersebut. Bertempat di Ruang Bromo Kantor Pusat bankjatim, pelepasan jama’ah dilakukan oleh Direktur Bisnis Mikro, Ritel & Usaha Syariah bankjatim R. Arief Wicaksono dan didampingi oleh Direktur Keuangan, Treasury & Global Services bankjatim Edi Masrianto.
Edi menjelaskan dalam sambutannya, umrah dan haji merupakan sebuah ibadah yang menjadi dambaan bagi setiap muslim. Maka dari itu, bankjatim mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang undian berhadiah umrah ini. ”Tahun ini kita memiliki pemenang sebanyak 100 orang yang akan dibagi dua tahap pengundian. Undian pertama, sebanyak 24 jamaah yang kita lepas hari ini akan berangkat ke tanah suci untuk melakukan umrah tanggal 22 Februari 2025. Kemudian untuk 76 pemenang lainnya akan dilakukan undian kedua yang rencananya diselenggarakan Mei 2025,” paparnya.
Edi berharap dengan kegiatan seperti ini dapat memberi keberkahan bagi semua pihak. Selain itu, semoga hadian umrah dari bankjatim tersebut dapat menjadi perjalanan spiritual yang baik bagi seluruh nasabah. Menurut Edi, pelaksanaan undian kredit multiguna bankjatim menjadi salah satu momen bagi perseroan untuk mewujudkan komitmennya dalam memberikan sebuah apresiasi dan pengalaman yang luar biasa bagi nasabah melalui program-program dan strategi yang telah dijalankan.
”Selain itu, melalui program ini kami juga berharap dapat mendorong peningkatan penggunaan produk kredit multiguna bankjatim. Sebab, produk tersebut dirancang sebagai solusi kebutuhan finansial masyarakat dengan menawarkan berbagai keunggulan yang relevan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga bapak ibu semua dapat merasakan manfaat yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga emosional dan spiritual. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi nasabah dan komunitas yang lebih luas,” pungkas Edi.
Adapun kredit multiguna merupakan salah satu produk bankjatim yang telah mendapatkan simpati masyarakat dan membantu banyak nasabah dalam memenuhi segala kebutuhan yang bermanfaat untuk kesejahteraannya. Hal tersebut selaras dengan misi bankjatim untuk memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sehingga dapat berdampak positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat(an)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag segera membuka tahap pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 H. Tahap ini dibuka menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat sudah terbit. Keppres Nomor 6 tahun 2025 ini ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025.
"Pelunasan Bipih jemaah haji reguler 1446 H mulai 14 Februari - 14 Maret 2025," ujar Dirjen PHU Hilman Latief di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
“Jemaah haji sudah membayar setoran awal sebesar Rp25juta. Rata-rata dari mereka juga mendapat nilai manfaat yang masuk melalui virtual account sekitar Rp2 jutaan. Sehingga mereka dalam proses pelunasan nanti tinggal membayar selisihnya,” sambung Hilman.
Keppres Biaya Haji
Keppres Nomor 6 tahun 2025 ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.
"Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU),” ujar Dirjen PHU Hilman Latief.
Berikut Besaran Bipih Jemaah Haji:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00
b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00
c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331.751,00
d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751,00
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751,00
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.875.751,00
g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00
h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00
i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235.421,00
j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00
k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00
l. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00
m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875.751,00
Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya: penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, dan sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup (living cost),” papar Hilman.
Berikut besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp80.900.841,00
b. Embarkasi Medan sebesar Rp81.955.039,00
c. Embarkasi Batam sebesar Rp88.310.259,00
d. Embarkasi Padang sebesar Rp85.760.259,00
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp88.390.259,00
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp92.854.259,00
g. Embarkasi Solo sebesar Rp89.457.009,00
h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp94.934.259,00
i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.213.929,00
j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.310.259,00
k. Embarkasi Makassar sebesar Rp91.649.429,00
l. Embarkasi Lombok sebesar Rp90.743.309,00
m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp92.854.259,00
Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan; akomodasi; konsumsi; transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; pelayanan keimigrasian; premi asuransi dan pelindungan lainnya; dokumen perjalanan; biaya hidup (living cost); pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan pengelolaan BPIH
Keppres juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Sementara Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp9.490.138.000,00.
Jemaah Berhak Lunas
Direktur Layanan Haji Dalam Negeri pada Ditjen PHU, Muhammad Zain menjelaskan, pihaknya telah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1446 H/2025 M. Daftar nama itu tertuang dalam Surat No B -04045/DJ/Dt.II.II.1/HJ.00/02/2025 tentang Daftar Nama Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.
"Surat ini kami tujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia dan Pimpinan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih untuk disosialisasikan," sebut Muhammad Zain.
Daftar nama Jemaah Haji Reguler yang masuk dalam alokasi kuota haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dengan kriteria sebagai berikut:
a. Jemaah haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dengan ketentuan:
1) Berstatus aktif;
2) Berusia paling rendah 18 tahun;
3) Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1436 Hijriah/2015 Masehi kecuali pembimbing KBIHU bersertifikat.
b. Prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang ditentukan:
1) Secara sistem berdasarkan urutan usia tertua di masing-masing provinsi;
2) Terdaftar sebagai Jemaah haji paling sedikit 5 tahun atau telah terdaftar sebagai Jemaah haji sebelum tanggal 3 Mei 2020.
Daftar nama tersebut dapat diakses melalui link sebagai berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1X9JtECyQJiME0VQ2DX4Nm-YhaTJiAWMo (eas)
SURABAYA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD. Prabowo sempat menyinggung, ada 'raja kecil' dari birokrasi yang melawan karena kebijakannya tersebut.Siapa raja kecil yang dimaksud Prabowo? Pengamat Politik Unair Fahrul Muzaqqi menganalisa maksud dari raja kecil yang disampaikan Prabowo. Menurutnya, raja kecil itu berasal dari aparatur birokrasi yang kaget adanya kebijakan tersebut.
Prabowo Sebut Ada 'Raja Kecil' dalam Birokrasi yang Melawan Dirinya
"Jadi istilah raja kecil di sini konteksnya lebih pada aparatur birokrasi yang mungkin sejauh ini belum sepenuhnya bisa menangkap semangat yang ditekankan oleh Pak Presiden Prabowo," kata Fahrul saat dikonfirmasi wartawan , Rabu (12/2/2025).
Fahrul menyebut selama bertahun-tahun tidak ada pemangkasan anggaran dalam pemerintahan kecuali di era pandemi COVID-19. Kebijakan efisien anggaran oleh Prabowo, disebut Fahrul membuat aparatur birokrasi atau ASN kaget.
"Saya kira dari konteks kalimat Pak Prabowo, ditujukannya ya ke ASN," tambahnya.
Fahrul juga menilai, di dalam sebuah pemerintahan selalu ada pihak yang tidak sependapat dengan atasan. Hal ini juga merujuk dari pernyataan Prabowo terkait pihak yang nggerundel atau menggerutu, kemudian memakai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menekan pemerintahan.
"Di situ ada penegasan bahwa memang di bawah ini tidak selalu sinkron dengan instruksi atau arahan Pak Presiden Prabowo," tegasnya.
Fahrul sendiri mengapresiasi keberanian Prabowo dalam melakukan efisiensi anggaran hingga komitmennya memberantas korupsi.
"Saya rasa kita patut apresiasi statement Pak Prabowo soal semangatnya terkait efisiensi dan penegakan hukum bahwa tidak ada yang kebal hukum di tanah air," tandasnya.
Sebelumnya, saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2/2025), Prabowo menyinggung ada pihak yang melawannya karena kebijakan tersebut.
"Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin untuk dihentikan, dibersihkan," kata Prabowo.
"Ada, ada yang melawan saya, ada dalam birokrasi, dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang, uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat," tambah Prabowo.
Prabowo menegaskan dirinya ingin memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia. Jika anggaran tidak dilakukan efisiensi, maka dirinya tidak bisa memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia.
"Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330 ribu sekolah, ibu-ibu Muslimat NU yang guru angkat tangan? Ibu-ibu benar nggak lihat sekolah-sekolah perlu diperbaiki nggak?," tanya Prabowo yang langsung dijawab ribuan kader Muslimat NU "Benar Pak Prabowo,".
"Kita punya 330 ribu sekolah, anggaran untuk memperbaiki sekolah hanya cukup untuk memperbaiki 20 ribu sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330 ribu sekolah," tandas Prabowo.(ard)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdoğan di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 12 Februari 2025, dalam kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Kunjungan ini menjadi momentum bersejarah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik yang telah terjalin erat selama 75 tahun antara Indonesia dan Turkiye.
Tiba di Istana Kepresidenan Bogor, kedatangan Presiden Erdoğan disambut dengan pasukan berkuda berjumlah 75 personel, sebagai simbol persahabatan yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade. Suasana hangat makin terasa dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan, drumben Lokananta, serta para pelajar yang turut memberikan sambutan meriah.
Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Presiden Erdoğan di serambi kanan Istana Kepresidenan Bogor, sebelum kedua pemimpin negara berjalan menuju tempat penyambutan. Upacara kenegaraan dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara yang diiringi dengan dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali, mencerminkan kehormatan dan persahabatan yang mendalam antara Indonesia dan Turkiye.
Setelahnya, kedua pemimpin negara melakukan inspeksi pasukan pasukan kehormatan yang berjajar rapi di halaman depan Istana Kepresidenan Bogor. Selesai melakukan inspeksi pasukan, Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan delegasi Indonesia kepada Presiden Erdoğan, diikuti oleh Presiden Erdoğan yang memperkenalkan delegasi dari Turkiye.
Usai sesi perkenalan, kedua pemimpin negara menuju Ruang Teratai untuk melakukan sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu kenegaraan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête di ruang kerja Presiden untuk berdiskusi secara lebih mendalam mengenai kerja sama strategis.
Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Presiden Erdoğan menuju Ruang Garuda untuk melakukan pertemuan bilateral bersama delegasi lainnya guna membahas berbagai peluang kemitraan kedua negara. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat atas kunjungan Presiden Erdoğan hari ini yang bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki.
“Hubungan Indonesia dengan Turkiye sudah cukup lama dari masa kekaisaran Usmani Ottoman, sehingga hubungan batin di antara kita cukup dalam,” ucap Presiden Prabowo.
Kunjungan kenegaraan ini ditutup dengan jamuan santap siang di halaman belakang Istana oleh Presiden Prabowo kepada Presiden Erdoğan sebagai bentuk penghormatan dan simbol persahabatan kedua negara. Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia dan Turki untuk terus mempererat kerja sama dan menjalin hubungan yang makin erat di berbagai sektor. (BPMI Setpres/ABD)
Read more: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-sambut-presiden-erdogan-dalam-upacara-kenegaraan-di-istana-bogor/
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdoğan di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 12 Februari 2025, dalam kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Kunjungan ini menjadi momentum bersejarah dalam rangka mempererat hubungan diplomatik yang telah terjalin erat selama 75 tahun antara Indonesia dan Turkiye.
Tiba di Istana Kepresidenan Bogor, kedatangan Presiden Erdoğan disambut dengan pasukan berkuda berjumlah 75 personel, sebagai simbol persahabatan yang telah terjalin selama lebih dari tujuh dekade. Suasana hangat makin terasa dengan kehadiran pasukan jajar kehormatan, drumben Lokananta, serta para pelajar yang turut memberikan sambutan meriah.
Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Presiden Erdoğan di serambi kanan Istana Kepresidenan Bogor, sebelum kedua pemimpin negara berjalan menuju tempat penyambutan. Upacara kenegaraan dimulai dengan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara yang diiringi dengan dentuman meriam salvo sebanyak 21 kali, mencerminkan kehormatan dan persahabatan yang mendalam antara Indonesia dan Turkiye.
Setelahnya, kedua pemimpin negara melakukan inspeksi pasukan pasukan kehormatan yang berjajar rapi di halaman depan Istana Kepresidenan Bogor. Selesai melakukan inspeksi pasukan, Presiden Prabowo kemudian memperkenalkan delegasi Indonesia kepada Presiden Erdoğan, diikuti oleh Presiden Erdoğan yang memperkenalkan delegasi dari Turkiye.
Usai sesi perkenalan, kedua pemimpin negara menuju Ruang Teratai untuk melakukan sesi foto bersama dan penandatanganan buku tamu kenegaraan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tête-à-tête di ruang kerja Presiden untuk berdiskusi secara lebih mendalam mengenai kerja sama strategis.
Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Presiden Erdoğan menuju Ruang Garuda untuk melakukan pertemuan bilateral bersama delegasi lainnya guna membahas berbagai peluang kemitraan kedua negara. Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa hormat atas kunjungan Presiden Erdoğan hari ini yang bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki.
“Hubungan Indonesia dengan Turkiye sudah cukup lama dari masa kekaisaran Usmani Ottoman, sehingga hubungan batin di antara kita cukup dalam,” ucap Presiden Prabowo.
Kunjungan kenegaraan ini ditutup dengan jamuan santap siang di halaman belakang Istana oleh Presiden Prabowo kepada Presiden Erdoğan sebagai bentuk penghormatan dan simbol persahabatan kedua negara. Kunjungan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia dan Turki untuk terus mempererat kerja sama dan menjalin hubungan yang makin erat di berbagai sektor. (ard)
PAMEKASAN, KORANRAKYAT.COM,- Dalam rangka meningkatkan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) secara resmi telah melaunching Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada hari Rabu (5/2). Bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Pamekasan Masrukin dan Direktur Kepatuhan bankjatim Umi Rodiyah.
Umi menjelaskan, kegiatan launching ini merupakan bukti komitmen bankjatim untuk mendukung penuh seluruh program kerja Pemkab Pamekasan dalam hal ETPD. ”Kami siap mensupport Pemkab Pameksan untuk meningkatkan ETPD demi terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya melalui KKI,” tuturnya.
Umi melanjutkan, peluncuran KKI ini sejatinya memiliki banyak tujuan positif. Antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi potensi fraud dari transaksi tunai, serta mendorong inovasi daerah. Kemudian yang terpenting lagi dari penggunaan KKI ini adalah memudahkan pejabat pelaksana APBD untuk belanja barang/jasa melalui e-payment dalam mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
Tidak cukup di situ saja. Penggunaan KKI dapat mempersingkat administrasi karena bisa tinggal gesek saja. Selain itu, setiap detail pembelanjaan melalui KKI dapat terekam semua sehingga ini bisa menjadi benteng untuk pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat.
”Lewat pemanfaatan KKI tentunya dapat melibatkan seluruh UMKM di Jawa Timur sehingga mereka bisa naik kelas seiring dengan P3DN. Potensinya besar, di Jawa Timur sendiri terdapat 29 kabupaten dan 9 kota dengan lebih dari 5000 SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan jutaan UMKM. Itu harus dioptimalkan,” paparnya.
Menurut Umi, implementasi digitalisasi keuangan daerah telah menjadi urgensi di era seperti sekarang ini. Sebab dengan adanya digitalisasi, dapat mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mendorong transparansi serta percepatan transaksi pemerintah daerah. ”Sebagai informasi, penggunaan KKI oleh pemerintah daerah ini sudah diwajibkan oleh pemerintah pusat. Nah, KKI tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD. Kami berharap semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut ke depannya dan bisa membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Pamekasan dan Jawa Timur,” ungkapnya.
Sementara itu, Masrukin menyambut baik kolaborasi ini. Pihaknya percaya bahwa kemajuan teknologi dan digitalisasi dapat membawa perubahan positif untuk pelayanan kepada masyarakat. ”Kondisi ini mampu diadopsi dan diterapkan dengan baik oleh Bank Jatim. Kami berkomitmen untuk terus mendorong penggunaan KKI di Pamekasan sehingga seluruh perangkat daerah dapat menggunakannya. Kami berharap dengan adanya KKI ini dapat meningkatkan serapan anggaran di Pamekasan dan bisa memberikan manfaat positif bagi produk lokal terutama dalam pengadaan belanja barang dan jasa,” ucapnya.(an)
BOGOR,,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (07/02/2025). Sidang ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak 22 tahun pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional akhirnya terbentuk dan mulai menjalankan tugasnya.
“Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 15 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024, berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya.
Dalam sidang perdana ini, Presiden menegaskan bahwa pertahanan negara adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia secara jelas menempatkan perlindungan bangsa dan negara sebagai tujuan utama nasional.
“Vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar 1945 tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan artinya asas pertahanan,” ungkap Presiden.
Presiden Prabowo juga mengulas bagaimana dinamika geopolitik global saat ini semakin menegaskan pentingnya pertahanan bagi eksistensi sebuah negara. Kepala Negara menyebut bahwa dalam statecraft atau konsep bernegara, berbagai aliran telah berkembang, mulai dari aliran ideologi hingga aliran kemakmuran. Namun, dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini, asas yang dominan adalah survival atau bertahan hidup bagi suatu bangsa.
“Adanya negara adalah tujuannya adalah survival bagi bangsa kita,” ucap Presiden
Sementara itu, Ketua Harian DPN yang juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa struktur organisasi dan lingkup tugas DPN mencakup heterogenitas permasalahan nasional yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. DPN juga bertanggungjawab untuk memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia.
“Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun,” tutur Sjafrie Sjamsoeddin dalam laporannya.
Sidang Dewan Pertahanan Nasional ini menandai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem pertahanan negara secara lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Keberadaan DPN diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam merancang kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap tantangan global, serta memastikan Indonesia tetap kokoh sebagai negara yang berdaulat dan berdaya tahan tinggi.
Turut hadir dalam sidang tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, para anggota DPN, serta para pejabat lainnya. (eas)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji khusus hari ini ditutup. Total, ada 11.232 jemaah haji khusus yang melunasi biaya haji.
Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).
"Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih bagi jemaah haji khusus ditutup sore tadi, pukul 15.00 WIB. Total ada 11.232 jemaah melakukan pengisian kuota haji khusus," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nugraha Stiawan di Jakarta, Jumat (7/2/2025).
"Karena masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan Bipih haji khusus tahap berikutnya," lanjut Nugraha.
Mereka yang melunasi terdiri atas 3.219 konfirmasi keberangkatan jemaah lunas tunda, 8.012 jemaah yang masuk kuota berdasarkan nomor urut porsi, serta 91 jemaah prioritas lansia.
"Ada juga 3.245 jemaah haji khusus yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga jika dijumlahkan dengan cadangan, total 14.467 jemaah sudah melakukan pelunasan Bipih haji khusus," sambung Nugraha, panggilan akrabnya.
Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji telah diumumkan oleh Kementerian Agama pada 23 Januari 2025. Daftar nama tersebut bisa diakses melalui laman dan media sosial Kementerian Agama.
Untuk pengisian kuota jemaah haji khusus, kata Nugraha, dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Karena masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025.
“Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya.
“Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.(eas)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-Sampai dengan memasuki awal bulan Februarui 2025 (3/2/25) belum ada tanda-tanda pihak istana mengumumkan Keputusan Presiden (Keppres) atas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler. Di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara Keppres BPIH belum dirilis.
Keppres BPIH sendiri merupakan proses lanjutan yang tidak terpisahkan dari pembahasan biaya haji yang sebelumnya digelar antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Agama dan Panja Komisi VIII DPR RI pada awal tahun silam. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UUPIHU) BPIH harus mendapatkan persetujuan dari DPR, lantas menjadi landasan presiden untuk menerbitkan Keppres.
Keppres BPIH ini sangat vital sebagai landasan hukum bagi Kementerian Agama untuk menyampaikan besaran biaya dimasing-masing embarkasi dan waktu pelunasan yang akan menjadi bukti kepastian bagi calon jemaah berangkat ke tanah suci.
Disamping itu yang tidak kalah krusial Keppres digunakan oleh Kementerian Agama sebagai dasar untuk menarik/ mencairkan dana dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk membayar berbagai komponen kebutuhan haji baik di tanah dan di Arab Saudi seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, biaya layanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina (Masyair), asuransi, layanan di embarkasi atau debarkasi, imigrasi, visa, premi asuransi, dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, pelayanan umum (general service) di dalam negeri dan di Arab Saudi yang sudah harus segera dieksekusi. Jika Keppres belum terbit secara prosedural BPKH tidak dapat mengeluarkan dana haji.
Bila merujuk pada jadwal yang sudah dirancang Kementerian Agama, 02 Mei 2025 merupakan pemberangkatan kloter pertama misi haji Indonesia ke tanah suci. Sedangkan tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang telah ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Juni tahun silam, penandatanganan kontrak sudah dimulai 13 Januari 2025 (13 Rajab 1446 H) dan paling akhir 14 Februari 2025 (15 Sya’ban 1446 H) dengan sistem siapa cepat segera memperoleh layanan (first come first serve).
Setiap negara pengirim jemaah dari seluruh dunia bersaing ketat mengincar lokasi-lokasi strategis agar jemaahnya menempati hotel/ penginapan yang jaraknya dekat dengan tempat peribadatan baik di Mekkah, Madinahm Arafah dan Mina. Sehingga jika lamban membayar kontrak, jemaahnya Indonesia berpotensi mendapatkan lokasi yang jauh dari sentra ibadah. Hal ini akan sangat memberatkan terutama bagi para lansia dan mereka yang mengalami persoalan kesahatan. Efeknya persiapan pelaksanaan haji bisa tidak maksimal.
Oleh sebab itu, Komnas Haji berharap agar Presiden Prabowo Subianto dapat segera menerbitkan Keppres BPIH dalam waktu dekat ini agar kontrak-kontrak segera bisa difinalisasi dan seluruh rencana persiapan penyelenggaraan haji bisa segera dijalankan. Sekedar menjadi pengingat, musim haji tahun lalu Keppres BPIH sudah diterbitkan pada 09 Januari 2024 sehingga calon jemaah punya waktu yang relatif panjang untuk melakukan pelunasan. (eas)
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Polri Tahun 2025 yang digelar di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/01/2025).
“TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan-Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” ucap Presiden.
Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Presiden, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.
“Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata,” lanjut Presiden.
Selanjutnya, Presiden mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Presiden menyebut, rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian.
“Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa jabatan dan pangkat yang diberikan kepada anggota TNI dan Polri bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan pengorbanan besar. Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri harus siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.
“Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat yang disandang oleh para perwira TNI dan Polri harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, termasuk kesiapan untuk memberikan pengorbanan tanpa ragu demi negara.
“Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,” tegas Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (ard)