Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu

 

BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden RI Joko Widodo tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Jumat, 15/02/2019.

Kedatangan Jokowi disambut langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang saat ini sudah berada di Gedung Daerah Provinsi Bengkulu.

Jokowi dijadwalkan akan membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah ke-51.

Sebelumnya, perihal kehadiran Jokowi disampaikan Ketua Panitia Tanwir Muhammadiyah Ahmad Dasan. Sebelumnya, Sidang Tanwir Muhammadiyah akan dibuka oleh Wapres RI Jusuf Kalla (JK), namun terjadi perubahan, JK akan hadir pada penutupan sidang tanwir.

“Bapak Jokowi akan membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu, dan Jusuf Kalla akan hadir saat penutupan Tanwir Muhammadiyah,” katanya, Rabu 14/02. (1nd)

 

BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi widyaswara utama Sespim Lemdiklat Polri.   

Kabid Humas Polda Bengkulu, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sudarno membenarkan penunjukan Brigjen. Pol. Supratman sebagai Kapolda Bengkulu. Ia juga mengatakan, pergeseran tersebut sebagai salah satu penyegaran di tubuh Kepolisian Polda Bengkulu. 

“Ya ada TR 188, beberapa perwira tinggi Polri, termasuk salah satunya Kapolda Bengkulu, yang mendapat amanah sebagai Widyaiswara Utama, dapat job bintang dua juga. Untuk sertijab nanti kita tunggu dari Mabes Polri, kan tr nya baru hari ini,” terang Sudarno, Selasa (22/1/19). Mutasi Kapolda Bengkulu ini berdasarkan surat telegram Kapolri, Nomor : ST/188/l/KEP/2019, tanggal 22/1/2019.Sudarno menambahkan, Supratman marupakan lulusan Akpol 1987. Putra asli Seluma, Bengkulu Selatan, kelahiran 17 Juni 1962 ini, sejak 2017, saat dipercaya sebagai Wakapolda Jawa Barat. Saat itu, Supratman menggantikan Brigjen Pol Bambang Purwanto, yang dimutasi ke Mabes Polri sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jemen Sahli Kapolri. Sebelum menjadi Wakapolda Jawa Barat, jenderal bintang satu yang berpengalaman dalam bidang intel ini menjabat sebagai Direkonomi Baintelkam Polri.   Tak hanya itu, Supratman juga pernah menjabat sebagai Kapolres Kota Bandung, Wakapolwil Periangan dan berbagai jabatan startegis di Mabes Polri. Berikut Daftar Jenjang Karir Jabatan Brigjen Pol Drs Supratman :

 1. Wakapolda Jawa Barat, 

2. Direkonomi Baintelkam Polri. 

3. Kapolres Kota Bandung 

4. Wakapolwil Periangan 

5. Kaden A Hartib Pusprovos Div Propam Polri 

6. Pamen SDE SDM Polri 

7. Analis Kebijakan Madya bidang 

8. Divpropam Polri 

9. Kabidpropam Polda Jabar 

10. Analis Kebijakan Madya bidang Sespimmen Sespim Polri 

11. Kayanma Polri (2015), 

12. Widyaiswara Madya Sespim Polri (2016). (1nd))

 

 

 

BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) - Membenahi tingkat kinerja dan layanan terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di seluruh pelosok Nusantara, Kementerian Sosial RI bersama Polri sepakat melakukan pengamanan dan penegakan hukum distribusi bansos.

      Hal ini direalisasikan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemensos RI dengan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Mabes Polri Jakarta. Disaksikan seluruh Kapolda dan Gubernur Se-Indonesia, via Video Conference, termasuk di di Ruang Vicon Polda Bengkulu, Jumát, (11/1/2019) “Hal ini kita lakukan dan kita kerjasamakan dengan Polri dalam rangka membenahi penyaluran bansos, sehingga bisa 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi,” jelas Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita, usai Penandatanganan Nota Kesepahaman

            Dikatakan Kapolri Jenderal Polisi Tito karnavian, tindak lanjut MoU akan dibentuk Satgas Khusus Pengamanadan Pengawalan Distribusi, mulai dari di tingkat Polri, Polda, Polres hingga Polsek.“Kita berusaha betul dari jajaran Polri memastikan agar Mensos bisa menyalurkan bansos secara lancar tanpa ada kendala yang berarti,” ujar Kapolri Tito Karnavian

            Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, terkait Nota Kesepahaman ini bersama Polda Bengkulu Pemprov Bengkulu melalui Dinas Sosial (Dinsos), siap menindaklanjuti hal ini secara aktif dan terintegrasi, sehingga penyaluran Bantuan Sosial bisa 6T dan berjalan maksimal.“Jelas MoU ini akan segera kita tindaklanjut bersama Polda Bengkulu, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang berhak mendapatkan bansos tidak terdaftar di data kementerian,” ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.       Selain itu menindaklanjuti arahan Mensos RI dalam Vicon tersebut, dengan total anggaran bansos 2019 sebesar 54,3 Terliun Rupiah, Dinsos Se-Seindonesia diminta segera mengupdate data masyarakat tidak mampu, sehingga penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran. (1nd)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Adanya  ancaman Kelompok Bersenjata melakukan penembakan di Nduga menelan korban 19 orang  dan 1 anggota TNI, sebenarnya untuk memacing adanya  perlawanan keras sehingga bisa menjadi isu Nasional maupun  Internasional ada pelanggaran HAM, Ini terjadi karena tidak adanya  kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat  didaerah pegunungan Nduga.

          Oleh karenanya    pembangunan jembatan oleh PT Istaka Karya dan sesuai perintah Presiden bersikeras membangun Trans Papua sehingga masyarakat dapat memiliki kesejahteraan ekonomi.Kapolri, Jenderal Tito Karnavian  di acara rilis  Tahunan di Mabes Polri, Kamis(27/12)2018 mengatakan Nduga  adalah kelompok bersenjata disana pimpinannya Tegianus Togoya mereka pada waktu itu kelompok lama ada peristiwa paduma dulu itu bagian dari Nduga." Nduga ibukotanya di Kenyam. Ini gangguan utana pada Pilkada lalu mereka menguasai daerah Kenyam ketika   ada pesawat akan turun lagi pesawat sipil sehingga kita merespon pasukan Polri dan TNI terjadi kontak senjata disana ada anggota kita yang terluka dan ada mereka ada yang meninggal," ujarnya. 

        Selanjutnya, Tito menegaskan setelah Kenyam kita yang   kuasai Polri TNI operasi  dari gunung  ke gunung  , dari bukit ke bukit dan hutan ke hutan terakhir terdeteksi mereka ada di daerah Iggi ,  

         Kelompok mereka bergerak terus mengganggu  pembangunan do nduga yang dilaksanakan  PT Istaka karya, sebetulnya  PT  membangun sudah sosialisasi ke   tokoh masyarakat setempat.  "Tetapi karena tanggal 1 Desember hari penting bagi kelompok  ini karena bagi mereka hari Deklarasi kemerdekaan.  Mereka melakukan aksi paling ringan pengibaran bendera tetapi paling tidak kalau bisa menyerang, kalau bisa yang diserang Polri TNI," tegasnya.

        Untuk itu, Tito menjelaskan   engga bisa pendatang itu lah tujuannya mengeksploitasi sehingga menjadi isu nasional maupun  Internasional. Mereka berhasil menjadi isu nasional dan Internasional kadang-kadang kita ikut genderang mereka sehingga menjadi isu nasional dan isu internasional itu lah tujuannya. "Setelah itu kemana dialog ,syukur lah kalau melibatkan pihak ketiga itu tujuannya. menghadapi tujuan seperti ini kita jangan ikut genderang mereka yang kita lakukan tetaplah langkah-langkah penegakan hukum secara terbatas tetapi proses pembangunan harus jalan terus," jelasnya.

         Tito katakan  Kita lihat yang terjadi kekerasan ini ada digunung diantara Nduga ini kan satu barisan,wamena, Pucak jaya, Lani Jaya, Jelimo, Kabupaten Punjak, Mambro Tengah, itu daerah gunung masih ada kelompok bersenjata. Namanya kelompok pegunungan Tengah bagian barat itu ada 4 kabupaten Dengai Donggai, Paniai dan Puncak jaya. "Kita afal betul siapa saja kelompok-kelompok itu dimana. Otletnya untuk melakukan penegakan hukum mereka kalau kita lakukan penindakan keras akar masalah utamanya. Kalau teman-teman dari Papua berbeda, Kalau saya akar masalah utama Kesejateraan  di daerah lain kenapa tidak di kepala Burung sudah maju kenapa tidak," rincinya. 

          Lebih lanjut, Tito membeberkan  dulu gerakan kemerdekaan paling kuat muncul di Manukuari, sekarang Manukuari  tran sudah bagus. Biak Seruni tidak dan dulunya banyak gerakan kemerdekaan sekarang tidak ada karena kesejahteran meningkat.. "Problema yang  ditengah Pegunungan mereka adalah ekonomi. Karena  terisolasi hanya pesawat udara yang bisa masuk kesana. Oleh karena itu Presiden berkeras untuk membangun trans Papua yang bisa mengkonek seluruh papua melintasi pegunungan ini.Sehingga logisitk biaya ekonomi akan  menjadi rendah. Bayangin satu bungkus idomie berapa Rp 5000 disana bisa menjadi Rp 50.000. Sementara Semen di Jawa Rp 70.000 disana Rp 1,5 Juta," bebernya.

            Oleh karena itu, Tito mengakui Trans Papua maka akan murah. Persoalannya kenapa diserang kenapa tanggal 1 Desember untuk memancing  targetnya bagaimana ini bisa menjadi isu Nasional dan Isu Internasional setelah itu digoreng sehingga kemerdekaannya keluar. Dalam rangka untuk membaut gerakan itu aktif.  dan"Yang ketiga adalah memancing terjadi aksi eksesif.akibat tindakan balasan dari pemerintah.aksi eksesif ini nanti buat gorengan baru pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia.tujuan kesana oleh karena itu kita memang kita harus menarik benang di dalam tepung tidak boleh bertindak emosional kita lakukan langkah-langkah penegakan hukum  terbatas persoalannya adalah medan yang berat, hutan yang lebat,gunung yang tinggi ".Tito kunya

          Tito mengungkapkan tapi khusus Natal dan Tahun baru  saya perintahkan Jajaran Polri Coling Down  adalah gencatan Senjata karana Natal dan Tahun Baru itu masyarakat disana sangat menghargai gereja , kalau Natal dan Tahun Baru sama-sama tidak boleh main. Saya kira begitu, Selama disana tidak ribut jangan disini kejar-kejar  kalau selesai tahun baru karena sensitif kalau Natal dan tahun baru dilakukan operasi langkah penegakan hukum yang keras." Apalagi ada korban mudah sekali  digoreng.  Yang kita lakukan sekarang adalah kita tetap melakukan langkah pendekatan kepada tokoh masyarakat seperti disana ada Natal bersama jadi aksi terorisme integensi itu didalam dikenal dalam ilmu strategi adalah perang merebut simpati publik. Siapa yang mampu merebut simpati .publik disana dan kelompok ini ada tapi lama-lama akan menghilang sendiri," ungkapnya. 

          Tito  menandaskan sebaliknya kalau kita bertindak keras kita akan menang tetapi kita akan berbahaya kalah dengan menunjukan  power yang kita lakukan adalah seolah kita kalah dilapangan. "Publik memberikan simpati kepada kita.itu Startegi besarnya. Intinya  trans papua yang  dibangun itu kasih orang membangun jembatan untuk kepentingan masyarakat Papua. Ini mereka kejam terus  mau disebutkan apa juga pengunaan kekerasan tidak bisa di toleransi. Ada perang propaganda sekarang. Sadar engga sadar perang propaganda itu," tandasnya.(vk)

 

 

BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana umum (Pidum) yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht, di halaman Kejari Bengkulu, Senin (17/12/2018).

            Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Emilwan Ridwan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan yang kedua kalinya selama tahun 2018. Barang bukti tindak pidana umum tersebut meliputi tindak pidana narkotika, tindak pidana kesehatan dan penggunaan senjata tajam tanpa hak.“Jumlah barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis ganja 200 gram lebih, narkotika jenis sabu-sabu 121 gram lebih, senjata tajam 77 buah, timbangan digital 40 unit, hanphone 79 unit dan kosmetik sebanyak 2800 itu yang kita lakukan pemusnahannya pada hari ini,”ujar Emilwan Ridwan.

          Sementara Kepala Pengadilan Negeri Bengkulu Irfanudin mengatakan dalam kontek pemusnahan barang bukti yang dilaksanakan tersebut sudah masuk pada ranah eksekusi yang artinya sudah menjadi wewenang dari pihak kejaksaan.      “Semua barang bukti yang di musnahkan hari ini yang pada kasusnya telah berkekuatan hukum tetap. Ditingkat penyidikan bisa dilakukan tapi juga disaksikan oleh pihak terkait. Kalau hari ini ranahnya eksekutor jadi proses penuntutannya sudah selesai. Jadi setelah di putus ini dalam rangka pelaksanaan putusan barang bukti yang perintahnya dilaksanakan.Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut, disaksikan oleh kepala pengadilan negeri Bengkulu, penyidik Polres Bengkulu, BNN Provinsi Bengkulu, BPOM Provinsi Bengkulu dan pihak terkait lainnya. (In)

 

 
 
Bengkulu, (KORANRAKYAT.COM) - Setelah sekian lama belum ada kejelasan kapan Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Haji Rohidin Mersyah akan dilantik menjadi Gubernur definitif, akhirnya sudah ada titik terang kapan sang Plt akan dilantik. Setelah beberapa waktu lalu Kapuspen Kemendagri Bahtiar, menuturkan pelantikan Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu tidak lama lagi akan dilaksanakan, pada tanggal 10 Desember nanti akan dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta bersamaan dengan pelantikan Gubernur Riau.
 
Namun hal ini masih simpang siur lantaran sebelumnya Plt Gubernur sendiri belum menerima undangan resmi dari Sekretaris Negara perihal pelantikan tersebut.
 
Sabtu menjelang Maghrib kemaren terjawab sudah teka-teki kapan Plt Gubernur Bengkulu Haji Rohidin Mersyah akan di lantik menjadi Gubernur Bengkulu definitif, setelah undangan resmi dari Sesneg telah sampai dan diterima oleh Plt Gubernur.
 
Plt Gubernur Bengkulu Haji Rohidin Mersyah akan dilantik menjadi Gubernur Bengkulu definitif Senin depan tanggal 10 Desember di Istana Negara, dilantik langsung oleh Presiden RI Joko Widodo meneruskan sisa masa jabatan tahun 2016-2021 menggantikan Gubernur yang lama Ridwan Mukti berbarengan dengan pelantikan Gubernur Riau meneruskan sisa masa jabatan 2014-2019.
 
Diketahui Gubernur Bengkulu non aktif Ridwan Mukti digantikan setelah terjerat kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kini telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah.
 
Dilain sisi, saat dikonfirmasikan hal ini kepada Plt Gubernur Bengkulu Haji Rohidin Mersyah, membenarkan jika undangan resmi pelantikan telah di terima Sabtu Sore kemaren.
 
"Betul undangan pelantikan dari Sekretaris Negara sudah saya terima sebelum Maghrib kemaren, persiapan sudah dilakukan dan siap berangkat menghadiri undangan pelantikan lagi," terang Rohidin saat dihubungi via telphon.
 
Sementara itu selain keluarga terdekat istri dan anak-anak turut akan di undang menghadiri pelantikan, Unsur FKPD Provinsi Bengkulu, Anggota DPR dan DPD RI Dapil Bengkulu, Pimpinan DPRD, Ketua KPU juga Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. (In)
Sunday, 11 November 2018 06:25

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

Written by

 

BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.

        Padahal, puncak acara tersebut baru dilaksanakan malam nanti seusai Sholat Isya, namun ruangan masjid sudah penuh oleh jamaah Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri.Untuk mengatasi jumlah peserta doa yang diperkirakan akan berdatangan, Pemkot sudah menyiapkan tenda di sebelah kanan dan belakang masjid. Sedangkan untuk lokasi pengambilan air wudhu, telah diberi penambahan kran wudhu di belakang masjid, namun dihimbau kepada masyarakat untuk mensucikan diri dari rumah.

         Sementara itu, Ustadz Saeed Kamyabi mengatakan, puncak acara Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri baru akan dilaksanakan setelah Sholat Isya yang diisi dengan doa bersama.“Selepas Isya, kita akan dzikir dan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz  Muhammad Arifin Ilham,” jelasnya.

         Tampak hadir pula dalam acara tersebut Komjen Pol Anton Bachrul Alam yang merupakan Purnawirawan Perwira Tinggi Polri yang juga akan mengisi acara dakwah. (In)

 

 

 

 

 

BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2018. Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan secara nasional dipusatkan di Bandung, Jawa Barat.

      Upacara peringatan digelar di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, pada Sabtu, 10 November 2018.Tiba sekira pukul 08.10 WIB, Kepala Negara langsung memulai jalannya rangkaian upacara dengan melakukan penghormatan bagi arwah para pahlawan.

      Selanjutnya, untuk mengenang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dalam suasana hening, dibunyikan sirene selama kurang lebih 1 menit yang diakhiri dengan mengheningkan cipta.

       Upacara yang berlangsung dengan khidmat tersebut diakhiri dengan pembacaan doa untuk arwah para pahlawan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.Adapun jajaran Menteri Kabinet Kerja yang hadir di antaranya ialah Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

        Selepas upacara, Presiden meninggalkan tempat upacara sambil melaksanakan tabur bunga di pusara beberapa pahlawan seperti Laksamana Muda Udara Nurtanio Pringgoadisurdjo, Komodor Sulaiman, Dr. Setiabudi Danudirdja atau Douwes Dekker, Prof. Dr. Moestopo, dan HR. Moh. Yogie S. Memet.

        Sebelum meninggalkan TMPN Cikutra, Presiden juga sempat beramah tamah dan berfoto bersama keluarga para pahlawan yang hadir dalam upacara peringatan Hari Pahlawan ini.( im)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-  Bencana Alam gempa bumi di Palu dan Sunami di Donggala Sulawesi Tengah kini menelan korban 844 orang, sementara untuk anggota Polri ada 9 anggota yang tewas. Ini belum termasuk yang belum ditemukan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Senin(1/10)2018 mengatakan sampai dengan saat ini di Sulawesi Tengah yang korban dari anggota Polri itu ada 9 orang, tetapi ada beberapa yang belum ditemukan."Karena pada pada saat kejadian ada acara masyarakat memperingati hari ulang tahun kota Palu, saat itu ada apel TNI dan Polri  sebagai keamanan," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan kematian mereka ini akibat terjadi Sunami sampai sekarang sedang didata. "Mohon waktu, mohon sabar untuk rekan-rekan ada rekan-rekan kami yang belum ketemu mudah-mudahan hilang kontak saja tidak hilang secara fisik," tegasnya..

Ketika ditanya apa 9 orang yang tewas itu di Palu atau di Donggala juga gabungan, Setyo menjelaskan itu  Di Palu . "Dongala masih kontak ampen down. Belum lancar komunikasi  ,jalan belum bisa di tembus secara mulus," jelasnya.

Lebih jauh, Setyo merinci untuk korbang anggota Polri terntunya dari Polda, Polres . " Ini yang tewas rata-rata dari Polda dan Polresta Palu," rincinya.

Hingga kini , Setyo menandaskan Polri menurunkan 1.400 personil untuk membantu para relawan dalam pencarian dilakukan oleh Tim SAR dari BNPB. " Tentu Polri dan TNI senantiasa menantu warga dalam mengatasi bencana alam dan menjaga keamanan sehingga bantuan bagi masyarakat dapat berjalan lancar," tandasnya( vk)

Friday, 07 September 2018 06:39

Polisi Janji Proses Kelompok Yang Halangi Ceramah Uas

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ada nya dugaan ancaman dan intimidasi yang dilakukan kelompok atau perorangan untuk pengajian Ustad Somad, Polisi tunggu laporannya. Kalau ada laporan tentunya Polri akan memproses dan menindaknya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat , Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Kamis (6/9)2018 mengatakan

Sampai saat ini dan  pak Kadiv  juga sudah menyampaikan belum pernah ada dan menerima pelaporan  dari Ustad Abdul Somad tentang menurut pendapat beliau ada intimidasi  atau ada ancaman kepada beliau. "Jadi kalau misalnya Ustad Abdul Somad sudah melaporkan  kepihak Kepolisian pasti kita tangani," ujarnya.

 

Ketika didesak adanya dan Ini menjadi bagian Delik Aduan, Dedi menegaskan Kita tangani dan kita akan melakukan proses penyelidikan  apakah ada unsur perbuatan melanggar dan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu. Sampai sekarang belum ada laporan , kita sampai sekarang menunggu laporan." Setelah ada laporan pasti polisi akan melakukan  proses," tegasnya.

Disunting apa tidak bisa melakukan penyelidikan, Dedi menjelaskan Dasarnya apa kita melakukan penyelidikan. Ustad Somat belum merasa dirugikan secara resmi misal tindakan seorang  atau kelompok Ustad Abdul Somad merasa di rugikan secara pribadi melaporkan  dan kita melakukan  penyelidikan kita  langsung penyidikan menemukan dua alat bukti kita tentukan apakah perbuatan ini pidana atau tidak. "Kalau ada perbuatan Pidana baru kita tingkatkan dari penyelidikan  ke penyidikan," jelasnya.

Menyoroti  ini bagian dari delik aduan, Dedi menandaskan Ya , kita harus menunggu laporan. Kami menghimbau kepada ustad Abdul Donat apa bila merasa dirugikan tindakan-tindakan seseoarang atau kelompok dalam sosial media silakan laporkan ke kami, pasti kami akan menangani dengan serius."Ini jadi Polemik, karena terjadi peminjaman. Nah kita akan memprotes hal-hal positif dalam rangka mencerdaskan bangsa. Pasti kita akan layani dan tangani dengan baik.Kalau ada pengajian apakah polri akan memberikan perlindungan,  Ya, kita akan melakukan pengamanan dengan baik," tandasnya.( vk)

Monday, 03 September 2018 06:53

Presiden Sambangi Korban Gempa Lombok

Written by

MATARAM(KORANRAKYAT) Bencana Gempa Bumi di Lombok ,berakibat warga kehilangan tempat tinggal Kerala hancur,akhirnya Presiden Joko Widodo langsung memberikan  bantuan sebesar Rp 264 Miliar untuk perbaikan 5.293 unit rumah rusak yang diserahkan kepada korban gempa di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diberikan kepada wartawan, Minggu(2/9)2018 mengatakan menyikapi bencana alam gempa yang berulang-ulang, akhirnya Presiden Joko Widodo langsung memberikan langsung bantuan sebesar Rp 264 Miliar untuk perbaikan 5.293 unit rumah.

"Nilai total yang diserahkan sebanyak Rp 264 milyar untuk 5.293 KK yang rumahnya rusak berat, di mana masing-masing rumah rusak berat diberikan stimulus Rp 50 juta," ujarnya.

Selanjutnya, Sutopo menegaskan bantuan langsung ditransfer oleh Pemerintah dan masyarakat menerima dalam bentuk tabungan BRI. "Diharapkan tabungan sebesar Rp 50 juta dapat membantu masyarakat untuk membangun kembali rumahnya yang roboh akibat gempa," tegasnya.

 

Untuk itu, Sutopo menjelaskan adapun rincian warga yang mendapatkan dana stimulan dari pemerintah adalah Kabupaten Lombok Barat 359 orang, Kabupaten Lombok Utara 1.353 orang, Kabupaten Lombok Timur 2.782 orang, Kabupaten Lombok Tengah 779 orang, Kota Mataram 20 orang."Satu orang perwakilan dari masing-masing lima Kabupaten/Kota menerima secara simbolis bantuan langsung dari Presiden," jelasnya.

Untuk itu, Sutopo mengungkapkan Presiden berpesan, dana yang diberikan benar-benar untuk membangun rumah dan tidak digunakan untuk hal yang lain.

"Saya akan cek benar nanti, uangnya dibangunkan rumah atau tidak. Satu lagi pesan saya untuk pejabat pemerintah, jangan dipotong serupiah pun dana yang turun ke masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sutopo menuturkan Jokowi berharap masyarakat bersabar, untuk sementara yang diberikan dana stimulan masih sejumlah 5.293 orang.Sisanya 70.000-an orang masih dalam verifikasi sesuai aturan yang berlaku."Nantinya rumah yang akan dibangun harus memiliki kontruksi rumah tahan gempa seperti Risha.

Untuk itu pemerintah telah menunjuk Kementrian PUPR untuk melakukan pendampingan bersama-sama dengan insinyur, mahasiswa teknik yang telah diberikan pembekalan serta TNI dan Polri," tuturnya.

Kedatangan Presiden untuk yang ketiga kali ini adalah mengecek para korban yang telah tertangani dengan baik dan mendapat pertolongan, mengecek sekolah dan rumah sakit darurat, memastikan aktivitas perekonomian berjalan lancar serta menghibur masyarakat.

Selama perjalanan menuju Gunung Sari, Lombok Barat. Presiden menyempatkan ke pos pengungsian Desa Menggala dan Desa Kekait. Menyapa, berdialog dan shalat magrib berjamaah dengan pengungsi.

Malam harinya, Presiden bersama pejabat negara lainnya nonton bersama dengan para pengungsi acara penutupan Asian Games di Lapangan Sepakbola Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat.

Di tempat yang sama, Presiden juga akan menginap di tenda bersama para menteri, Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat lainnya.( vk)

Tuesday, 31 July 2018 09:33

Perseteruan Tambang Kuasa Hukum Saling Serang

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Kinerja Polda Metro dipertanyakan oleh  dr. Lukas Budi Adrianto kuasa direksi  PT. Avetama Bhakti Mandiri (ABM), namun oleh Lutfi Setiawan , SH, MH kuasa hukum PT.Garuda Mas Raya VRD (PGMR) dianggap mengada ada penyataan Lukas,terkait kasus perteruan dan penggelapan yang saat ini ditangani Polda Metro.

 Dikatakan  Lutfi Setiawan, S.H, M.H., dari firma hukum SnCo Attorney & Counsellors Law, Rabu( 25/7)2018 mengatakan pernyataan Lukas yang beredar di berbagai media massa tentang kasus yang terjadi."Dalam pernyataannya ke media massa di Jakarta, dr. Lukas Budi Ariyanto selaku Kuasa Direksi PT ABM menyalahkan kinerja Kepolisian Daerah Metro Jaya, mengenai laporan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan dilakukan oleh Direktur Utama PT Putra Garuda Mas Raya, VRD. Ini sudah melakukan pembohongan publik," ujarnya.

Dalam perkara laporan pidana tersebut, justru kliennya telah sangat kooperatif dan menjelaskan, seluruh duduk perkaranya kepada penyidik Polda Metro Jaya dengan baik, dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Bentuk kooperatif tersebut selain memberikan informasi dalam tahap pemeriksaan, juga selalu datang setiap ada panggilan yang disampaikan oleh penyidik, pada proses pemeriksaan tersebut.

"Justru sebaliknya bahwa terhadap laporan pidana yang dibuat oleh dr Lukas Budi Andriyanto, jelas-jelas telah merugikan klien kami. Selama 5 tahun lebih klien kami menjadi tersangka, dengan tidak ada kejelasan terhadap perkara ini akan berakhir kapan pada tingkat penyelidikan," ungkap Lutfi.

Apalagi melihat pasal sangkaan yang ditujukan kepada kliennya, yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, seharusnya perkara tersebut tidak sampai berlarut-larut dalam proses penyidikan. Akibat dari proses yang berlarut-larut tersebut, pihak Klien telah banyak menderita kerugian, baik materiil maupun moriil. "Dikarenakan begitu lamanya dalam proses penyidikan, klien kami terus berjuang untuk meletakkan kebenaran pada tempatnya," kata Lutfi.

Lebih lanjut, Lutfi menyatakan, bahwa PT PGMR memiliki dan punya wewenang melaksanakan kegiatan operasi penambangan, serta pengolahan pasir besi di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, seluas 31,9 hektare milik PT Pasir Besi Indonesia selaku Pemilik IUP/KP.

Kewenangan tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) pada 20 Mei 2010, antara PT PGMR dengan PT Pasir Besi Indonesia. Kegiatan operasi penambangan tersebut, telah dilakukan oleh PT PGMR sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut.

Menurut Lutfi, jumlah investasi yang telah ditanamkan oleh kliennya di are tambang tersebut, lebih dari Rp 35 milyar yang digunakan untuk pengurusan perizinan dan sewa lahan, pembelian alat-alat produksi, dan kegiatan produksi untuk pertama kali.

"Dalam proses kegiatan penambangan yang dilakukan oleh klien kami, pada pertengahan bulan Juni 2011 saudara dr Lukas Budi Andrianto, datang dan meminta kepada klien kami, agar dirinya dapat ikut melakukan kegiatan penambangan, di area tambang yang telah dikuasai oleh klien kami," ungkap Lutfi.

Akta Perjanjian Kerjasama

Berdasarkan hal tersebut, pada 27 Juli 2011, antara PT PGMR dengan dr. Lukas Budi Ariyanto melalui bendara PT ABM (yang menurut keterangannya bertindak berdasarkan surat kuasa direksi PT ABM), telah menandatangi Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Akta Nomor 8.

Selanjutnya, menurut pengakuan Lukas kepada PT PGMR, PT ABM tidak atau belum dapat menambang sesuai perjanjian 27 Juli 2011, karenanya PT ABM minta kepada PT PGMR melalui Lukas agar perjanjian yang diterangkan dalam Akta Nomor 8 tersebut dapat diubah.

Atas dasar rasa kemanusiaan, lanjut Lutfi, Direktur Utama PT PGMR menyetujui untuk diubah (dibuatkan addendum), sebagaimana dimaksud dalam akta Nomor 01 tanggal 8 Maret 2012. Kedua perjanjian tersebut (Akta No. 8 dan Akta No.1) dibuat oleh Notaris G. Sri Mahanani SH, di Jakarta Timur, notaris yang ditunjuk oleh Lukas.

Dalam perjalanannya, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT ABM maupun Lukas telah melanggar kesepakatan kerja sama, antara lain, tidak memberikan laporan hasil kegiatan penambangan, tidak memberikan royalty dari hasil penjualan dan penjualan dilakukan secara langsung oleh Lukas melalui PT Gebe Nikindo kepada pihak ketiga, tanpa pemberitahuan kepada PT PGMR sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan kerja sama.

"Atas tindakan tersebut, klien kami telah menderita kerugian materil berupa, hilangnya konsentrat biji besi sebesar 166.750,00 metrik ton, dengan kisaran harga pasar sebesar 60.00 USD per metrix ton atau setara dengan US$ 10.005.000, selama 23 bulan sejak 8 Juni 2012 hingga 14 April 2014, yang merupakan dampak dari kegiatan penambangan dan penjulan yang dilakukan oleh Lukas maupun PT ABM di area tambang yang dikuasai PT PGMR," ujarnya.

"Angka tersebut mengacu pada catatan klien kami dan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan pemerintah (Kementrian ESDM) per bulan Juli 2013 pada kisaran HPE antara US$ 35.67 per ton sampai US$ 80.59 per ton, dengan kurs nilai tengah BI per Juli 2013 sebesar Rp. 11.234,00," katanya.

Sejak itu, pihak Lukas mamupun PT ABM tidak pernah menunjukkan itikad baiknya, sesuai nota perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama. Lukas malah melaporkan Direksi PT PGMR kepada Polda Metro Jaya.

"Atas kejadian tersebut, pada tanggal 29 Maret 2018, PT Putra Garuda Mas Raya melalui kuasa hukum, telah mendaftarkan gugatan perdata terhadap dr Lukas Budi Andrianto dkk, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan Nomor Perkara 156/PDT.G/2018/PN Jaktim," kata Lutfi.(vk)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Pergantian struktur di Polda Maluku,  menimbulkan dugaan-dugaan yang tak beralasan. Pasalnya  terjadi seiring dengan adanya ada telegram Kapolri yang memutasi Wakapolda Maluku Briigjend Pol Hasanuddin dari Jabatannya

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Pol Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Kamis(21/6)2018 mengatakan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin tidak dicopot dari jabatannya. Hasanuddin, kata Setyo, dimutasi dari jabatan di Polda Maluku."Saya koreksi teman-teman wartawan ada yang mengatakan dicopot. Tidak ada kata-kata dicopot (di dalam telegram Kapolri)," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan di dalam telegram Kapolri tidak menyebut tentang ketidak netralan Hasanuddin. ;Yang dinyatakan di dalam telegram itu adalah Hasanuddin dibebastugaskan dari jabatan lama dan dimutasi ke jabatan baru," tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan pertimbangan terkait mutasi pejabat Polri itu  pasti ada. Mutasi dapat dilakukan karena promosi jabatan dan mutasi tidak promosi.
"Saya melihat faktanya saja. Ada telegram itu dan itu dilaksanakan,"jelasnya.

Sesuai data, Setyo merincinya Lewat telegram bertanggal 20 Juni 2018, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengeluarkan keputusan untuk memutasi" Hasanuddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Maluku menjadi analis kebijakan utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri," rincinya.

Dugaan awal menandaskan Posisi Wakapolda Maluku digantikan oleh Brigjen Akhmad Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai direktur tindak pidana korupsi.

 

Ada dugaan mutasi tersebut terkait keterlibatan Hasanuddin dalam kampanye salah satu pasangan calon Gubernur Maluku, yakni Irjen Purnawirawan Murad Ismail yang merupakan mantan Kakor Brimob Polri.( vk)

Wednesday, 06 June 2018 07:40

Kapolri Siap Amankan Lebaran

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah ditagetkan 4 pengamanan Operasi ketupat 2018 juga mengamankan mudik hingga pemberantasan terorisme. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika memimpin apel pasukan Operasi Ketupat 2018 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Senin (6/6/2018) pagi,  Saat memberikan arahan menyatakan bahwa Operasi Ketupat 2019 mencanangkan beberapa target dengan tujuan utamanya, yakni menciptakan kondisi Hari Raya Fitri yang aman dan nyaman bagi masyarakat. "Operasi Ketupat 2018 dalam rangka pengamanan Idul Fitri yang akan berlangsung 18 hari dari 7 juni sampe 24 Juni 2018," ujarnya.

 

Selanjutnya, Tito menegaskan seiring dengan itu menegaskan untuk beraksi memberikan  target pertama Operasi Ketupat 2018 adalah pengamanan arus mudik dan balik Lebaran. Diprediksi pada Jumat 8 Juni 2018, arus mudik akan dimulai. “Selama ini, banyak perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, “ tegasnya.

 

Untuk itu, Tito menjelaskan.oleh karena itu, ia meminta jajarannya kerja keras urai kemacetan dan tekan kecelakaan. “Kedua, target stabilitas harga pangan jelang Lebaran. Menurut Kapolri, berdasarkan penyataan Menteri Pertanian, Mentari Perdagangan dan Dirut Bulog, stok pangan Lebaran aman. "Problem hanya tinggal masalah distribusi jangan sampai ada penimbunan, mafia yang main," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Titio mengakui Ketiga, pengamanan masyarakat dari kejahatan konvensional yang kerap marak jelang Lebaran. Kejahatan tersebut seperti copet, jambret, hipnotis, sehingga pembiusan masyarakat. “Target keempat, yakni mengamankan masyarakat dari ancaman terorisme,” akunya

 

Jadi,Tito menambahkan dan memastikan, jajarannya akan tidak akan berhenti untuk menumpas terorisme meski jelang Lebaran. “Kapolri berharap, segenap jajaran polisi yang dibantu oleh TNI, dan jajaran lembaga lainnya bekerja sungguh-sungguh, tulus dalam melayani masyarakat hingga tujuan utama Operasi Ketupat 2018 bisa tercapai,” tambahnya.(vk)

Thursday, 03 May 2018 01:36

Ada ISU BOM Di Kabin Pesawat Lion Delay 2 Jam

Written by

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Adanya keterlambatan keberangkatan Pesawat Lion Air rute Jakarta-Belitung tertahan hampir 2 jam di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rabu (2/5/2018). Ini terjadi, kali ini keterlambatan (delay) karena  ada informasi ada bom di kabin pesawat yang kemudian tak terbukti.

       Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro, ketika mengirim lewat keterangan pers, Rabu (2/5) 2018 menyebutkan  adanya keterlambatan pesawat Lion Rute Jakarta -belitung hamper dua jam adanya penyebabnya."Kejadian bermula dari adanya informasi dari salah satu penumpang berinisial FW bahwa ada bom di pesawat tersebut," ujarya,

     Selanjutnya, Danang menegaskan Pesawat dimaksud adalah Boeing 737-800NG dengan nomor registrasi PK-LJY. “Berdasarkan jadwal semula, pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta pada pukul 09.25 WIB, dengan tujuan pendaratan di Bandara HAS Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung,” tegasnya.

      Untuk itu, Danang menjelaskan Pimpinan awak kabin kemudian berkoordinasi dengan seluruh kru yang bertugas untuk menjalankan tindakan sesuai prosedur operasional. "Dalam menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan dan kru, pilot sebagai PIC memutuskan untuk menurunkan kembali (penumpang),"jelasnya.

      Lebih lanjut, Danang merincinya Sebagai bagian dari prosedur, 174 penumpang yang sudah berada di pesawat diturunkan kembali. Sesudah itu, kru melakukan pengecekan menyeluruh di pesawat tersebut"Dengan kerja sama yang baik antara kru pesawat, petugas layanan di darat (ground handling) dan petugas keamanan bandar udara, proses pemeriksaan diselesaikan secara tepat dan benar," rincinya.

      Namun, Danang mengakui ternyata, tidak ditemukan bom di pesawat tersebut. Namun, proses pengamanan dan pemeriksaan menyeluruh mengakibatkan pesawat tertunda terbang selama hampir 2 jam. "Lion Air telah menerbangkan (pesawat itu) dengan jadwal keberangkatan terbaru menuju Tanjung Pandan pada pukul 11.15 WIB," akuya,

      Seiiring dengan itu, Danang membeberkan adapun penumpang yang memberikan informasi terkait bom itu masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Lion Air, lanjut Danang, telah menyerahkan FW ke petugas keamanan bandara (avsec) dan aparat kepolisian di bandara. "Lion Air akan meminimalisir dampak yang timbul agar rute penerbangan lainnya tidak terganggu," bebernya..

      Jadi, Danang menandaskan siapa pun termasuk penumpang pesawat jangan pernah sekali-sekali bergurau mengenai bom. Kabar bohong soal bom terkait penerbangan juga terancam sanksi pidana Pasal 437 UU Penerbangan. "Semua yang terkait informasi bom baik sungguhan atau bohong akan diproses dan ada sanksi tegas oleh pihak berwajib," tandasnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 6

Entertaiment

Face Book Galleries

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung...
  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat...
Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan,...
MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai...
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu membawa masyarakt akan kesadaran...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun...
  JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama...
            JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Tiga hal utama yang harus dimiliki generasi muda sekarang ini adalah...

Ekonomi Makro

  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •