Seputar Dunia

  •  
    Presiden Ingin Kerja Sama Lebih Konkret

    .

     
    BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan utusan khusus Perdana
     

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Dalam rangka   Natal dan Tahun baru dilakukan koordinasi kerja  melalui telecontres dengan Panglima TNI, Kapolri, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pertamima,  Jasa Marga dengan para Kapolda, Pangdam, para Kepala Dinas diseluruh Indonesia. Ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan dan diharapkan koordinasi kerja ini dapat membantu kemungkinan dapat menghindari kesalahan dalam cara bertindak dilapangan.

 

          Menteri Koordinator  Maritim, Luhut Panjaitan ketika di Mabes Polri,Senin (18/12) 2017 mengatakan   Kami baru selesai melakukan teleconfrens  dia lantai VI dengan 33 Kapolda , Pangdam dan semua instansi-instansi terkait didaerah . Jadi dengan kehadiran Panglma TNI dan Kapolri semua menteri terkait disini dalam menghadapi libur panjang ini , saya pikir semua sudah dibahas baik mengenai angkutan, Bencana ,Jalan, Kesehatan , mengenai bahan bakar , teroris, Preman, semua segala macam semua sudah kita bahas. “Ini sedang diterjemahkan dilapangan dibawah terpadu. Intinya adalah semua proses dalam  pengambilan keputusan kami ini kami lakukan secara terintegrasi sehingga demikian akan menghidari kemungkinan-kemungkinan  kesalahan dalam cara  bertindak kita dilapangan,” ujarnya.

 

        Selanjutnya, Luhut menegaskan tadi bapak kapolri sudah menjelaskan detail menyangkut masalah mengenai keamanan bersama dengan bapak Panglima TNI semua jajaran mereka dilapangan yang juga diikuti oleh unsur-unsur Pemda terkait termasuk dari Gubernur,Wakil Gubernur  ataupun dari Dinas-Dinas yang lain. “ Ibu menteri kesehatan  sudah juga  memberikan arahan mengenaI titik-titik kesehatan yang perlu disiapkan atau menghadapi liburan ini karena tanggal 26 Desember ada cuti bersama itu nanti jadi cuti panjang  oleh menteri perhubungan sudah diwaspadai jangan sampai terjadi  nanti penumpukan atau kemacetan atau kesulitan balik masuk kantor juga nanti diawal tahun,” tegasnya.

 

      Untuk itu, Luhut menjelaskan Bapak menteri Basuki    malah memberikan semua unsur dia siaga ,tidak bisa tidak bisa keluar tanpa ijin menteri dan maksud bisa dihubungi walaupun tetap siaga mungkin rileks ditempat  semua bisa dihubungi  ditemukan atau diperlukan hal-hal penting  hendak diselesaikan. Kami sepakat  Itu supaya kita lakukan terpadu .” Dari Pertamina semua kebutuhan bahan bakar bisa 17 hari yang harus kesediannya 11 hari tetapi pada hari ini 17  hari jadi tidak ada masalah meneganai bahan bakar suplaysemacam ii yang dibutuhkan  oleh masyarakat.  Dari Tol Ibu Jasa Marga itu sudah memberikan antisipasi dari yang lalu,” jelasnya. 

 

      Lebih jauh, Luhut merinci teman-teman sekalian belajar dari pengalaman ini inisiasi dari Bapak kapolri dengan Bapak Panglima TNI maka kedepan kami akan melakukan  ini maka tidak ada satupun bisa bermain-main. Kapolri mengingatkan mengenai harga pangan pada semua daerah untuk mewaspadai jangan ada bermain-main dengan harga penimbunan bahan pokok dan sebagainya itu menimbulkan tindakan-tindakan tegas bila itu terjadi. Kemarin ada yang ditindak .” Itu masalah teroris saya kira sudah jelas sudah dilakukan preventip sudah ada 20 yang ditangkap dan sudah ada  lagi yang ditangkap untuk menghidari Negara kita ada kelihatan tidak aman,”rincinya. (vk)

 

 

Monday, 18 December 2017 11:16

GPPMP Adakan Pelatihan Bela Negara

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Upaya mewujudkan cita-cita luhur dan dimana dalam era kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih , sekalipun itu tidak cuku jika tidak didukung dengan dispilin Nasional yang menyeluruh mulai dari apparat pemerintah ditingkat pusat sampai didaerah dan berbagai strata kehidupan sosial dalam masyarakat dipelosok tanah air. Ini menjadi program kerja Generasi Penerus Pejuang Merah Putih (GPPMP) untuk mewujudkan berhasilnya program Nawacita sebagai sasaran program pembangunan.

        Ketua  Dewan Kehornatan, Letjend TNI (Purn) Suadi Marasabessy ketika di temui di Seketariat GPPMP di Jalan Dempo 26, Sabtu (16/12)2017 mengatakan  disiplin nasional juga merupakan salah satu komponen yang menjadikan factor sukses tidaknya Pembangunan Nasional seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 November 2017 saat ulang tahun Partai Nasdem. “Bahwa kita bangsa tertinggal dari Negara-negara tertangga dalam tiga hal , Pertama ,Etos Kerja. Kedua, Produktivitas dan Ketiga Kedisiplinan Nasional .” Ini yang harus kita bangun kembali  untuk  membanwa Negara ini menjadi Negara besar menjadi Negara kuat, menjadi Negara maju dengan gerakan-gerakan perubahan baik pola pokir,etos kerja, produktivitas,kedisplinan, “ ujarnya.

           Selanjutnya, Suadi menegaskan dalam konteks dan pengertian Bela Negara bagi Bangsa Indonesia adalah sikap  dan prilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara  Kesatuan Repulik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan Negara yang seutuhnya .” Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untk turut serta dalam  upaya pembelaan Negara dan dijabarkan dalam Undang-Undang untuk mengatur persyaratan Bela Negara tersebut,” tegasnya.

         Untuk itu, Suadi menjelaskan  kesadaran bela Negara itu hakikatnya kesedian berbakti pada Negara dan kesedian  berkorban membela negra . Spektrum bela negara itu sangat luas dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik  sesama warga negara  sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata.” Tercakup didalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara. Unsur Dasar Bela Negara adalah 1. Cinta Tanah Air. 2. Kesadaran Berbangsa  dan bernegara. 3. Rela berkorban untuk bangsa dan Negara, “ jelasnya.

             Lebih lanjut, Suadi merincinya meperhatikan kondisi eksisting komitmen bela Negara Bangsa Indoenesia dan sebagao bagian dari upaya mendukung “Revolusi Mental “ Seperti yang tertuang dalam Program Nawa Cita Pemerintah  Kabinet Kerja dan dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia(SDM) Yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta  Tanah air dan kesadaran bela Negara, kementerian Pertahanan bekerjasama dengan kementerian /lembaga terkait berencana membentuk kader-kader bela Negara disetiap kabupaten/kota diseluruh Indonesia . “Dalam lima tahun kedepan Kemhan akan membentuk kader bela Negara dengan target sebanyak 100 juta kader  secara bertahap melalui program pembinaan kesadaran bela Negara yang  pada tahun 2015 ini rencananya akan dilaksanakan di 47 Kabupaten /kota  yang berada di 11 Kodam,” rincinya.

        Ketua pelaksana Aktualisasi Bela Negara, Drs Hengky Luntunggan mengatakan dalam rangka inilah Dewan Pimpinan Pusat Generasi Penerus Perjuang Merah Putih  14 Febuari 1946 menggagas Program Gerakan Peningkatan Disiplin Nasional  (GPDN ) dan  Pelatihan Bela Negara (PBN) yang dirangkaikan dengan memperingati 72 tahun Peristiwa Heroik Merah Putih 14 Febuari 1946 di Sulawesi Utara pada tahun 2018. “ Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengkampanyekan Gerakan  Peningkatan Disiplin Nasional dan Bela Negara keseluruh lapisan masyarakat ,” ujarnya.

           Seiring dengan itu, Hengky merincinya ini dilakukan dengan tujuan, pertama,.melaksanakan seluruh Program pemerintah secara sungguh-sungguh dalam upaya mewujudkan  tercapainya seluruh program kerja dengan berpedoman pada Nawacita. Kedua, Mengajak seluruh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan (Stake Holder) agar lebih meningkatkan ethos kerja kedisiplinan nasional serta melaksanakan semua program serta disiplin sehingga sasaran Pembangunan baik jangka pendek, Jangka menengah dan jangka panjang dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat. “Ketiga , Membina melatih serta mengembangkan potensi generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan dengan meningkatkan disiplin nasionakl yang menyeluruh dan terpadu. Keempat, Mengkampanyekan  program Gerakan Peningakatan Disiplin  Nasional ke seluruh  pelosok Tanah air agar masyarakat semakin sadar akan tugas  dan panggilannya sebagai  warga Negara yang memiliki jati diri dengan  meningakatkan disiplin secara menyeluruh  dalam setiap kegiatan berdasarkan pada aturan  yang berlaku. Kelima, Menyelenggarakan Pelatihan Bela Negara di tingkat  Pusat maupu   Daerah dalam rangka membangun kecintaan NKRI yang solid  dan menanamkan jiwa dan semangat bela Negara bagi seluruh lapisan masyarakat,” rincinya.

              Jadi, Hengky menandaskan Tema dan Sub  Tema . Tema : Disiplin Nasional sebagai fondasi Etos Kerja  ,Produkvitas  dan semangat Bela Negara”.  Sub Tema “ Meningakatkan Displin Nasional dan Bela Negara dengan melibatkan Peran Masyarakat Dalam Upaya  Mewujudkan  Terlaksananya Pembangunan Nasional berdasarkan Nawacita.  Pelaksanaan Kegiatan.,  1. Launcing GPDN 16 Desember 2017. 2. Kampanye GPDN Tahap 1 : 2 Januari 2018 -31 Juni 2018. 3. Kampanye GPDN Tahap II : 1 Juli 2018 – 31 Desember 2018. “ 4 . Diskusi Publik  Peningkatan Disiplin  Nasional dan Aktualitasi  Bela Negara (Tentative 9 Febuari 2017. 5. Pelatihan Bela Negara  sepanjang tahun 2018 (untuk Pusat dan Daerah) 6. Diseminasi Gerakan Disiplin  Nasional  kepada Ormas, Ormud, PT dan sekolah ,Lembaga Keagamaan Nasional (MUI, PGI, KWI, WALUBI, PHDI, MATAKIN, NU, Muhamadiyah dll.  7. Ziarah TMPN Kalibata 14 Febuari 2017 dalam rangka HUT ke  72 GPPMP 14  Febuari 1946,” tandasnya. (vk) 

 

 

Saturday, 04 November 2017 11:51

Pro Kontra Reklamasi Teluk Jakarta

Written by

BANDUNG (KORANRAKYAT.COM) - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kementeriannya membuka diri untuk menerima masukan mengenai reklamasi Jakarta. “Kami terbuka pada semua masukan. Kita juga manusia, bisa juga salah. Oleh karena itu, saya minta pada tim berkali-kali kaji detil. Dan kita kaji detail dan kita tidak menemukan. Masak, kita mau karena tekanan, omongan sana sini, terus lantas mundur? Ya, enggak bisalah. Kita harus yakin bahwa kita sudah melakukan kajian yang benar,” katanya saat mengisi Studium Generale di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat, 3 Oktober 2017.

Luhut mengklaim sudah meminta semua yang mengkritik rencana reklamasi menemuinya. “Saya juga diberitakan di media macam-macam. Saya beri tahu, siapa yang di luar bilang begini, datang ke saya, bawa masalahnya. Malah saya bilang, saya cium tangan kalau saya salah. Karena kadang kesal juga, Pak Rektor. Karena menurut saya sudah di luar kepatutan ngomongnya, seakan saya enggak punya nurani,” ujarnya.

Selepas mengisi Studium Generale itu, Luhut enggan bicara soal reklamasi lagi. Dia mengklaim urusannya dengan reklamasi sudah selesai. “Saya kalau itu sudah, kan saya sudah, moratorium sudah dicabut. Terserah pemerintah DKI itu, biarkan mereka berproses sendiri,” ucapnya.

Luhut juga enggan mengomentari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai reklamasi Teluk Jakarta. “Saya tidak mau berkomentar mengenai itu, lagi sibuk mengurusi Kawasan Ekonomi Khusus Bekasi-Karawang-Purwakarta,” tuturnya.

Soal reklamasi menjadi pertanyaan salah satu mahasiswa saat sesi tanya-jawab dalam studium generale kampus Universitas Padjadjaran. Luhut meminta anak buahnya, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Ridwan Djamaluddin, yang menjelaskan. “Reklamasi ini di mana-mana menjadi topik hangat dan cenderung menjadi komoditas politik. Pertama, kalau bicara reklamasi, ini bukan barang baru. Sejak 1300 sudah terjadi reklamasi. Orang bisa berdebat teknis reklamasi sehari semalam, dan bisa apa saja kesimpulannya, tergantung teknisnya seperti apa, kita mau keluar uang berapa,” kata Ridwan, Jumat.

Ridwan berujar reklamasi teluk Jakarta sudah menjadi rencana sejak 1995 dan prosesnya sempat dihentikan dengan penerbitan moratorium oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 19 April 2016. “Setelah itu, kami bekerja mengevaluasi apa yang menjadi dasar moratorium dilakukan. Memang ada pelanggaran di sana. Keluarlah surat sanksi dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya.

Menurut Ridwan, timnya di Kementerian Koordinator Kemaritiman baru masuk membahas soal itu sejak moratorium. Di tengahnya, pada 23 Agustus dan 2 Oktober 2017, Gubernur DKI mengirim surat guna meminta peninjauan moratorium tersebut. “Gubernur DKI mengatakan mohon moratorium dicabut atau ditinjau kembali karena semua kewajiban sudah dipenuhi. Kemudian Ibu Menteri LHK mengeluarkan surat sanksi dicabut. Kemudian Pak Menko Maritim mencabut perintah moratorium yang dikeluarkan 19 April 2016. Itu cerita (reklamasi) teluk Jakarta,” ucapnya.

Ridwan menuturkan soal reklamasi itu sempat dibahas dalam rapat terbatas kabinet. “Presiden mengatakan dalam ratas kabinet, perhatikan aspek regulasi, aspek lingkungan, dan aspek sosial,” tuturnya.

Dia mengklaim semua aspek yang diminta Presiden sudah dipelajari. “Regulasi sudah kita runtut, semua tidak ada kesalahannya. Aspek lingkungan yang disebut itu, bagi kami komisi amdal (analisis dampak lingkungan) yang menilai, sudah tidak ada masalah. Kalau masih ada yang menimbulkan masalah, kasih tahu saya. Kalau ada yang bisa membuktikan saya, kasih tahu, nanti saya akan proses ulang,” katanya.

Ridwan mengklaim rencana reklamasi juga tidak berimbas pada nelayan di teluk Jakarta. “Ketika ada pembangunan yang menghambat mobilitas nelayan, sudah tidak kita rekomendasikan. Misalnya, ada kekhawatiran tentang membangun tembok untuk menghalangi air panas bagi pembangkit listrik, kita tidak setujui karena akan menghambat lalu lintas nelayan,” ujarnya.

Dia mengklaim kawasan yang kini menjadi lokasi pulau reklamasi di Teluk Jakarta juga bukan areal tangkap nelayan. “Kawasan yang ada di pulau-pulau reklamasi yang direncanakan itu tidak ada lagi fishing-ground, tempat ikan hidup, di situ kualitas airnya tercemar dan tercemar berat,” tuturnya.

Ridwan mengungkapkan proyek reklamasi itu tidak akan menggusur nelayan. “Nelayan tidak ada yang digusur, nelayan tetap di rumah masing-masing. Kalau toh nanti ditempatkan lebih bagus, sudah dipikirkan untuk menyediakan salah satu pulau khusus untuk bermukim nelayan,” katanya.

Saat ini, pemerintah juga berencana membangun tanggul pesisir untuk melindungi permukiman nelayan dari ancaman banjir rob. “Pemerintah saat ini membangun tanggul pesisir sepanjang 20,1 kilometer untuk melindungi permukiman nelayan agar tidak terkena rob, limpasan air laut,” ujarnya.

Ridwan mengatakan ada dua hal yang selalu diserang terkait dengan reklamasi.

Pertama, soal kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dituding tidak pernah dibuat. Kedua, serta Peraturan Daerah tentang Zonasi. “Itu salah. KLHS itu ada dan dilakukan Pemprov DKI. Kedua, selalu dipersoalkan belum ada Perda Zonasi. Ini undang-undang baru, tahun 2014, jadi di belakang keluarnya. Apa kemudian seluruh pembangunan di republik ini berhenti menunggu semua perda keluar,” ucapnya. “Kalau semua nunggu Perda Zonasi, tidak akan ada pembangunan pelabuhan, tidak akan ada pembangunan pariwisata, karena semua di pesisir itu harus tunggu dulu itu.”

 

Ribuan Alumni ITB Tolak Reklamasi

 

Sebanyak 1.325 orang  alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah menandatangani petisi Tolak Reklamasi Teluk Jakarta. Petisi untuk menunjukkan sikap bahwa alumni ITB tetap tegas menolak reklamasi.

Muslim Armas, alumni Teknik Kimia ITB Angkatan 1988, mewakili ribuan orang itu membacakan lima isi petisi  di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2017.

"Pertama, alumni ITB menolak keras pernyataan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang mengesankan Alumni ITB mendukung reklamasi Teluk Jakarta," kata dia Menteri Luhut memang mengklaim pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta itu berdasarkan kajian dan pertimbangan yang mendalam dari sejumlah pihak. Antar lain dari Ketua Ikatan Alumni ITB Ridwan Djamaluddin yang kini menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kemenko Kemaritiman.

Selain Ridwan, Luhut mengatakan kajian itu juga dilakukan bersama dengan berbagai pihak seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari Institut Teknik Bandung, Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa kementerian terkait.

Kedua, dalam petisi itu ditegaskan, Ketua Alumni ITB Ridwan Djamaluddin merupakan bawahan Menteri Luhut Pandjaitan.

"Sehingga apapun yang dilakukan atas pekerjaannya tidak ada hubungan dengan sikap organisasi yang bernama Ikatan Alumni ITB," kata Muslim.

Seperti diketahui, Ridwan Djamaluddin saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kemenko Kemaritiman yang dipimpin oleh Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketiga, alumni ITB menyatakan diri mendahulukan kepentingan rakyat dan tidak pernah mendukung atau merekomendasikan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.Keempat, alumni ITB mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta.

Seperti diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan mencabut penghentian sementara (moratorium) proyek reklamasi Teluk Jakarta melalui surat nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017.Pencabutan moratorium itu dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman atas permohonan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk meninjau kembali moratorium reklamasi. Gubernur DKI dua kali mengirim surat permohonan peninjauan kembali, yaitu pada 23 Agustus 2017 dan 2 Oktober 2017. 

Kelima, Alumni ITB menyatakan diri akan mengawal proses pembatalan moratorium reklamasi Teluk Jakarta untuk selamanya.

"Sekali lagi kami tegaskan, tidak ada satu pun alumni ITB yang mengajukan kajian yang mendukung reklamasi Teluk Jakarta, kami akan mencari tahu siapa oknum yang mengatasnamakan alumni ITB itu," kata dia.(im)

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya telah melakukan pengembangan penyelidikan terkait proyek reklamasi teluk Jakarta. Hasilnya ditemukan bukti adanya unsur pidana dalam proyek reklamasi setelah dilakukan gelar perkara, Kamis (2/11) kemarin. "Setelah gelar perkara ternyata itu merupakan tindak pidana. Kita naikan jadi penyidikan. Jadi saat ini yang di kenakan masalah korupsi," katanya.

            Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/11). Argo menjelaskan, terdapat pelanggaran unsur Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam hal ini, Polda Metro Jaya masih melakukan pencarian terhadap pelaku tersebut. “Tentu membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam, apakah ada kerugian negara atau tidak, apakah saat pelaksanaan lelang NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti) itu sesuai aturan atau tidak," ungkap Argo.

              Terkait perihal tersebut, Argo menuturkan didapat dari keterangan saksi di lapangan dan barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Bermula dari melakukan penyelidikan, namun setelah didapati bukti yang cukup, dilakukan penyidikan dan didapati unsur pidana korupsi pada proyek tersebut.Namun, Argo saat ini belum menjelaskan secara detail terkait lokasi pulau yang terdapat unsur pidana korupsi tersebut. Lantaran, dalam hal ini, penyidikan Ditkrimusus Polda Metro Jaya masih berjalan untuk mengumpulkan data-data tersebut. 

"Kemarin kita minta informasi dan data yang ada, sekarang sudah naik penyidikan, tentu kita akan mnita keterangan orang-orang yang terlibat nanti arahnya akan terlihat ke pulau C dan D atau yang lain," ujar Argo.  Meski demikian, Argo kembali memastikan jika terdapat unsur korupsi yang merugikan negara."Ya korupsi kan bisa rugikan negara baik NJOP sama atau tidak, kita cek," ujar argo.

               Seperti diketahui, penyelidikan kasus ini dimulai sejak September 2017, dengan dasar adanya polemik di masyarakat soal reklamasi. Polisi sudah meminta data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan "Setelah gelar perkara ternyata itu merupakan tindak pidana. Kita naikkan jadi penyidikan ya," Ujarnya  "Jadi saat ini yang dikenakan masalah korupsi. Pasal 2 dan 3 korupsi," kata dia. Meski begitu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih mencari terduga pelaku dalam kasus tersebut. Selain itu, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. "Kita masih cari pelaku siapa yang lakukan tentunya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut tentang apakah ada kerugian negara atau tidak," ucapnya.(as/vk)

  

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Direktorat Cyber Crime Bareskrim kembali tangkap Asma Dewi kemarin di Komplek AKRI di Jalan James Raya Jakarta Selatan.Dewi dituding sebarkan  kebencian yang dilakukan melalui media sosial . Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjend Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Selasa (12/9)2017 mengatakan penangkapan asma Dewi, oleh Direktorat Cyber Crime Bareskirm Jumat, di kompek AKRI jalan Namra Raya Jakarta selatan, pekerjaan DW ibu rumah tangga alamat Ciledug Raya, Jakarta selatan, sesuai KTP," ujarnya.

           Selanjutnya, Setyo menegaskan yang bersangkutan ditangkap diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian sara dan penghinaan. "Barang bukti yang disita adalah dua unit divice dan postingan sara," tegasnya.

Setyo katakana  penyidik sementara dapat info yang bersangkutan tranfer uang senilai 75 juta ke NS, NS adalah anggota inti saracen." NS bayar ke D dalam mutasi disebut untuk bayar saracen, kemudian D transfer ke R ini bendahara saracen," jelasnya.

Lebih lanjut, Setyo merinci untuk pembuktian lebih lanjut direktorat cyber sedang kerja sama dengan PPATK karena ini menyangkut transaksi keuangan bank."Rp 75 juta itu,untuk proyek itu, ini masih didalami saracen ini untuk apa karena dia sendiri posting sara di facebook. Ya akun dia sendiri dan ada kerja sama dengan saracen itu," rincinya.

Menyinggung uang 75 juta uang siapa, Setyo mengakui Ini substansi akan dicek lagi. "AD tinggal di Sulawesi Utara. Kalau alamat di miliki kakak seorang polisi," akunya.

Menyoroti dan menyikapi kapan di tranfer, Setyo menandaskan belum tahu laporan ke saya baru itu."AD kan tranfer dan tranfer berlanjut, sedang dikejar polisi," tandasnya.

Jadi, Setyo menambahkan engga kan saracen kemarin udah ada transaksi makanya ditelusuri ternyata ada transaksi ditangkeplah si AD. "Kalau NS punya posisi di sarcen, belum ditangkap dari sini akan mengembang nanti. Ditelusuri kalau terbukti," tambahnya.(vk)

 

 

Tuesday, 29 August 2017 14:22

Perangi Narkoba BNN Libatkan Tentara

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Badan Narkotika Nasional terus membenahi diri dengan mengsinergikan aparat hukum dengan melibatkan TNI menjadi pimpinan BNNK di Cimahi dan Malang. Ini bentuk komitmen memerangi Kejahatan Narkoba. Itu dibuktikan pelantikan 14 Pejabat,Eselon II, III dan IV di BNN MTHaryono, Selasa( 29/8)2017.

Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Budi Sadewo ditemui di Badan Narkotika Nasional(BNN), Selasa(29/8)2017 mengatakan  Presiden sudah berkali-kali mengatakan perang terhadap narkoba, kita sekarang dengan ancaman luar biasa di Indonesia dan semakin berkembangnya narkoba di negara kita maka harus kita sikapi secara serius dan kekuatan harus kita bangun." Sinergi itu penting keberhasilan apa pun tanpa sinergitas tidak mungkin. Maka kita terus membangun kekuatan , dulu perna saya sampaikan bahwa dengan pernyataan  presiden kita perang terhadap narkoba berarti TNI harus terlibat dan melibatkan diri karena ada keraguan  pada saat itu memang belum diatur dalam satu keputusan undang-undang atau keputusan presiden maka teman-teman dari TNI belum bisa melakukan apa-apa.Sedang kan peran TNI terhadap narkotika  sangat penting bila mereka bergabung kepada BNN," ujarnya.

Selanjutnya, Budi Waseso menegaskan  saya membuat trobosan dimana Hukum dan Undang-undang TNI sudah ada di BNN berarti TNI adalah bagian dari  BNN maka disitu yang berlaku  peran TNI terlihat, kedepan kita bangun. Ini adalah awal dari payung hukum keterlibatan TNI dalam penanganan narkotika yang selama ini tidak perna terjadi." Kenapa ini harus dilakukan karena situasinya sudah membutuhkan . Ya kita sama sekali tidak mengacu pada Filipina atau presiden Jupe  itu tidak. Kita sekali lagi negara hukum yang memiliki kedaulatan hukum  tidak kalahkan hukum kedaulatan negara yang kita junjung tinggi dan  harus kita ingin lakukan yang kita pertahankan. Ini sudah jatah saya , memang baru taraf  setaraf BNNK bisa BNNP jauh lebih luas lagi  sehingga disini BNN disini membuktikan ini tidak hanya dari satu saja bukan hanya dari Polri tetapi seluruh kementerian lembaga ada di BNN dalam mengahadapi perang terhadap narkotika dinegara kita. Sehingga apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden Jokowi sudah mulai di sikapi ,"_tegasnya.

Budi Waseso  menjelaskan Saya yakin kedepan    ini semua akan bekerja keras dan bekerjsama." Target saya sebanyak-banyaknya  yang penting ada peran TNI sekarang kan sudah ada yang mewakili artinya TNI juga terlibat dan sudah ada  di BNN, jadi di BNN sudah ada TNInya. Tentunya peran TNI namanya juga perang pertahanan negara ini juga  diperankan teman-teman TNI," jelasnya.

 Budi Waseso mengakui Sekarang kan baru di dimainkan di Malang  maka berakhirnya kepala BNNK yang lama , maka dengan itu kita berikan porsinya pada teman-teman TNI. Besok kalau BNNP diperlakukan sama . Bisa saja kedepan Kepala BNN dari nanti dari TNI ,kalau memang nanti dibutuhkan penanganan yang lebih serius . Oh ya ancaman negara sudah harus dihadapi dengan tegas." Ya kita sekarang tidak bisa menghimbau negara lain buktinya China ,Belanda ya punya kepentingan negara kita dengan mengsuplay narkotika besar-besaran tanpa mereka mau perduli negara kita dari ancaman narkotika. Belanda dengan tenang nya  mengirim 1,2 Juta butir ekstasi tapi belanda tidak merasa  bersalah dan berdosa karena ekstasi itu di Belanda di bebaskan maka jadi alasan untuk Belanda mempercepat kerusakan generasi muda  kita," akunya.

Seiring dengan itu, Budi Waseso  mengungkapkan Ini harus kita waspadai bersama. Saya berharap masyarakat Indonesia paham betul  ya terhadap ancaman Negara kita  dari negara lain. Kita harus garis bawahi dan kita diseriusi."Saya orang nya selalu optimis yakin segala kekuatan ini besar dan ter jadi sinergisitas secara keseluruhan baik kita aparat negara maupun masyarakat bangsa ini maka per masalah narkotika ini akan selesai, tetapi  kalau tidak ditangani sinergisitas bersama maka ini akan terus berulang," .ungkapnya

Menyinggung apa benar ada oknum, Budi Waseso membeberkan Oh kalau oknum itu ada dimana saja , di BNN sudah ada  di Kalimantan Tengah anggota saya  terlibat, kalau bicara oknum tidak usah menyebut sebut instansi mana, nama ya juga oknum itu manusia." Tapi kita tidak mengarahkan kesana yang penting sinergitas kekuatan yang lebih  penting dalam menghadapi itu permasalahan di negara kita. Presiden sudah berkali-kali maka kita berdiam saja dan kita harus memulai," bebernya.

Itu sebabnya, Budi Waseso merincinya saya dalam hal ini memberikan contoh atas perintah presiden itu bahwa saya melaksanakan atas perintah presiden saya langsung berinovasi membuat  terobosan bagaimana kalau TNI bisa masuk ke BNN dan bisa. Kalau bisa masuk sudah tidak ada alasan TNI ragu untuk dilibatkan kan dalam penanganan.
"Oh ia dari kemarin memang ia, ini kan kita sudah punya kemampuan dan kekuatan. Kekuatan teman-teman TNI kan kerja sama ini," rincinya.

Adapun nama pejabat yang dilantik :*Brigjen Pol. Drs. Eldi Azwar, SH, M.AP* (Kepala Pusat Penelitian, Data Dan Informasi BNN)*Brigjen Pol. Drs. Faizal Abdul Naser, MH* (Ka. BNNP Aceh)
*Brigjen Pol. Drs. Nanang Hadiyanto*(Ka. BNNP Babel)
*Kombes Pol. Drs. Untung Subagyo*(Ka. BNNP Papua Barat)
*Kombes Pol. Drs. A. Rusno Prihardito* (Ka. BNNP Maluku)
*Kombes Pol. Drs. Lilik Heri Setiadi, M.Si*(Ka. BNNP Kalteng)
*Kombes Pol. Drs. Ery Nursatari, MA* (Ka. BNNP Kalimantan Utara)
*Kombes Pol. Drs. Bambang Priyambadha, SH, MH* (Ka. BNNP Sulteng)*Jaksa Utama Pratama Drs. Ersyiwo Zaimaru, SH, MH* (Dir. Hukum BNN)*Letkol CPM Ivan Eka Satya, SH, M.Hum* (Ka. BNNK Cimahi)*Letkol Laut CPM Agus Musrichin* (Ka. BNN Kab. Malang)
*AKBP Ermayanti* (Kasi Pengeluaran Barang Bukti Subdit WasBB, Dir. Wastahti BNN)
*AKBP Bambang Yudistira, S.Sos, M.Si* (Kasi Intelejen Operasional Subdit Intelejen Taktis dan Operasional Dir. Intelejen BNN)
*Ali Ismail Marthadinata, S.IP* (Kasi Pengolahan Data Subdit Data dan Aset Jaringan Dit. TPPU BNN).(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -Ada penangkapan saudara Esmi yang masukan bibit wortel dari China, bibit wortel itu sudah dibawa ke Batu Malang dan Banjar Negara diduga mengandung hal beracun sehingga melanggar undang-undang  Holtikultura dan masuk tidak melalui karantina.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Narsistik Mabes Polri, Brigjend Agung Setya ditemui di Narsistik mengatakan wortel Itu kita tangani sejak tanggal 19 Agustus 2017  kemarinnya 19 April dan 19 Mei 2017 ada orang sdr Esmi memasukan bibit wortel dari China melalui pelabuhan kita, kemudian mendistribusikan ke petani di daerah di Batu dan Banjarnegara. "Penanaman disana , kita sudah menemukan bukti itu. Ini  tentunya kita akan konstruksikan kasus ini terkait dengan undang-undang holikultura dan karantina," ujarnya.

Selanjutnya, Agung menegaskan tentunya orang ini yang memasukan jadi pelaku utama. "Apa benar ada kandungan berbahaya, Tentunya kita tunggu hasil penelitian dari laboratorium seperti apa dalam Filter,apakah aman holisme  dengan penyakit tanah  lainnya," tegasnya.

Sesuai pendalaman, Agung menjelaskan lihat undang-undang karantina mana yang boleh dan mana yang tidak . "Menyebar luaskan dalam undang-undang holikultura,bahkan mana yang bisa diperdagangkan ke masyarakat  holtikultura yang tak memenuhi standar minimal. Itu yang sangat minimal artinya semua bibit atau biji harus memenuhi standar itu dari laboratorium," jelasnya

Disinggung Ada bibit yang ditemukan, Agung mencakup  Total nya ada 120 gulungan. Bentuknya tidak, kiloan bukan gulungan sepeti  kabel." Itu tinggal taruh saja karena terbuat dari kertas sehingga nanti tinggal taruh saja. Petani hanya taruh saja didalam lahannya terus ditutup," akunya. ( vk)

            Pengungkapan kasus penyelundupan benih wortel ilegal dari China oleh Bareskrim Mabes Polri membawa dampak buruk bagi petani yang menanamnya di dataran tinggi Dieng.

Para petani di Desa Sumberejo, Batur, Banjarnegara tak pernah menyangka jika bibit wortel yang mereka tanam bakal berakhir di tangan aparat kepolisian.

Kepala Desa Sumberejo Ibrahim mengatakan, petani tidak mengetahui jika bibit yang mereka tanam bermasalah alias ilegal.

"Petani tidak mengetahui jika bibit itu ilegal. Mereka hanya ditawari kerjasama tamam dengan perusahaan," katanya, Senin (28/08/2017).

Awalnya, beberapa bulan lalu, pihak perusahaan mendatangi petani di Desa Sumberejo untuk menawarkan kerjasama penanaman bibit wortel yang diimpor dari China.

Untuk tahap awal penanaman, ada 5 petani yang tertarik mencoba menanam benih wortel.

Mereka menanam di lahan seluas sekitar 5 hektare.

Para petani itu tak kuasa menolak tawaran menggiurkan dari pihak perusahaan.Di antara isi kontrak menggiurkan itu, petani hanya menyediakan lahan yang akan dibuka untuk menanam bibit wortel tersebut.

 

Pihak perusahaan yang tak mereka ketahui asal usulnya itu telah meyediakan bibit lengkap dengan pupuk dan pestisida gratis untuk perawatan tanaman itu."Benihnya mereka yang menyediakan. Petani hanya menyiapkan lahan yang akan ditanami. Ini dirasa menguntungkan petani sehingga mereka tertarik," katanya. Dalam kontrak itu, perusahaan juga menjamin akan membeli hasil panen wortel petani dengan harga cukup menggiurkan, Rp 5 ribu per kilogram.

 

Hasil panen dari bibit wortel asal  China ini juga dijanjikan akan menjadikan petani sebagai jutawan.Itu karena hasilnya lebih melimpah ketimbang bibit wortel biasa, mencapai 75 ton per hektare."Bibit dan pupuk dikasih. Harga sudah jelas. Hasil panen dengan perkiraan itu jika dikalikan harga pembelian yang mereka tawarkan, hasilnya lebih dari Rp 300 juta per hektare. Siapa petani yang tidak kepincut," katanya.

Ibrahim menilai, petani tidak bisa dipersalahkan dalam kasus ini.

Mereka justru terancam dilanda kerugian jika wortel yang mereka panen tidak boleh diedarkan.Ia berharap, wortel petani itu tetap bisa dibeli sehingga mereka tak merugi. Seperti diberitakan Tim gabungan Mabes Polri menggerebek sebuah gudang wortel China di Blok D No 28, Pusat Pergudangan Romokalisari, Surabaya.

Gudang yang diketahui milik Sugiharto ini digerebek Mabes Polri, Minggu (20/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

 

Informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan, penggerebekan itu dilakukan tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim (Satgas Pangan), BIN Mabes Polri dan di backup Polda Jatim.

"Kami melakukan back up tugas yang dilakukan Mabes Polri di Jatim. Memang sebuah gudang wortel di Surabaya digerebek teman-teman Mabes," sebut Kombes Pol Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jatim, Senin (21/8/2017).

Barung tidak menjelaskan secara detail apa saja isi gudang dan barang apa saja yang disita Mabes Polri. Hanya saja, Mabes Polri mengamankan NG, seorang pengelola.

Dia tinggal di Surabaya dan biasa menjadi perantara benih buah wortel dari China ke Indonesia.

"NG diamankan 20 Agustus 2017 dan dibawa ke Mabes untuk pengembangan penyidikan," terang Barung di Mapolda Jatim.

Informasinya, gudang yang digerebek merupakan gudang menyimpan benih wortel impor dari China.

Benih tersebut dibudidayakan di lahan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Kemudian, jika sudah siap jual, wortel yang dinilai mengandung zat berbahaya dan bisa mempengaruhi perkembangan mental anak dikirim ke Jawa Timur dan disimpan di gudang Romokalisari. Selanjutnya, wortel bakal dijual di Jatim.

"Locusnya ada di dua tempat, di Dieng, Keteng tempat budidayanya. Sedang di Jatim sebagai tempat penyimpanan dan distribusinya," ucap Barung. Polisi belum bisa memastikan apakah wortel itu berbahaya jika dikonsumsi. Saat ini Mabes Polri masih melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium. "Apakah makanan itu mengandung zat A, B, C dan D perlu hasil uji lab, penelitian validitas. Ini dilakukan Pada," terang Barung.

Guna memastikan kandungan wortel itu bahaya atau tidak, Mabes Polri juga bakal menggandeng Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).

 

"Semua ditangani Mabes Polri, karena locusnya ada di Jateng dan Jatim," pungkas Barung.  Pejabat Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) menjelaskan hasil panen benih wortel asal China di Gudang Romokalisari Surabaya yang Minggu (20/8) lalu digerebek Tim Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tidak melalui proses karantina. 

Kepala BBKP Surabaya Musyaffak Fauzi kepada wartawan di Surabaya, Rabu (23/08/2017), mengatakan pihaknya turut diajak berkoordinasi oleh Bareskrim Polri, khususnya untuk menelusuri asal muasal kedatangan benih wortel impor ini.

Dari hasil koordinasi bersama Tim Bareskrim Polri, dia mengungkap, benih wortel asal China tersebut selama ini diselundupkan melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo.

Tentunya tanpa melalui proses peryaratan karantina, dan lolos dari pemeriksaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda Sidoarjo.

Penyelundupnya diketahui berinisial NF, seorang warga Tulungagung, Jawa Timur, yang telah lama tinggal di China.

"NF membawa benih wortel dari China ke Surabaya sebanyak dua kali, semuanya melalui Bandara Internasional Juanda, yaitu pada bulan April dan Mei 2017," katanya.

Musyafak mengatakan, terungkapnya benih wortel ilegal itu berawal dari laporan sejumlah petani di Malang kepada Tim Satgas Pangan Bareskrim Polri."Hasil panen wortel yang disimpan di Gudang Romokalisari yang digerebek oleh Tim Satgas Pangan Mabes Polri itu berasal dari benih wortel yang ditanam di Wonosobo, Jawa Tengah. Informasinya sempat dicoba ditanam di Batu, Malang, tapi tidak berhasil dan lahannya sekarang ditanami bawang," ucapnya.

Gudang Romokalisari Surabaya yang digerebek Tim Bareskrim Polri, lanjut Musyafak, disewa oleh tersangka berinisial S, yang merupakan pemilik dari dua karung wortel, satu kotak bibit dan wortel, serta satu pak wortel yang siap diedarkan, yang kini semuanya telah diamankan polisi sebagai barang bukti.

Seluruh barang bukti tersebut, lanjut Musyafak, telah dibawa ke Markas Bareskrim Polri di Jakarta untuk dilakukan pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pertanian, Dinas Kesehatan, serta Laboratorium Institut Pertanian Bogor dan dan Sucofindo.

Menurut Musyafak, pengujian dilakukan untuk mengetahui kandungan wortel karena beredar kabar bahwa buah wortel hasil dari benih impor tersebut bisa memengaruhi perkembangan mental terutama terhadap anak-anak.

 

"Sampai sekarang kami masih menunggu hasil dari pengujian laboratorium tersebut," katanya.(vk/dl)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Para pedagang Retail kini giliran melaporkan PT IBU ke Mabes Polri. Sekitar 21 merek yang diproduksi PT. IBU dianggap tak sesuai kwalitasnya dan dianggap merugikan masyarakat. Para Retail   merasa tertipu karena tak sesuai kontraknya.

Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjend Pol Agung Setya di temui di Narsistik mengatakan Kemudian kita sampaikan disini maupun group PPS ini  telah tentunya  memberikan janji di kemasan ada 21 kemasan yang kita tahu dari dalam produk kemasan itu janji kemasan itu tidak sesuai dengan isinya. "Bahwa janji kemasan itu kemudian merugikan masyarakat, Ini yang  kita lihat di awalnya, janji  yang merugikan bagi konsumen namun juga merugikan kepada perusahaan-perusahaan  ritel  yang memesan seperti yang kemarin salah satu ritel yang melaporkan yang kemudian menyampaikan apa kemudian dia kontrak kan dengan PT PPS ini ternyata dalam pelaksanaanya sebenarnya  kontrak yang dibuat antara perusahaan ritel moderen kepada PT PPS atau PT IBU ini," ujarnya.

Agung menegaskan dalam PPS dalam kontrak tidak sesuai  memproduksinya diselewengkan  diturunkan  dari greet kontrak yang  ada. ".saya mendapat laporan dari salah satu perusahan ritel moderen dengan menuturkan greet retail ini yang kemudian tentu kita akan mendalami,kalau kemarin pengaduan resmi salah satu retail tentunya bahwa ada retail terlihat  ini menjadi korban," tegasnya.

Agung menjelaskan harusnya kita tidak akan melihat  dan kemudian kita tahu itu tidak bukan pada satu retail saja mereka memproduksi beras ini  tetapi juga ada beberapa retail saja. Ini yang kemudian kita melihat apakah ini menjadi satu 
karena terbukti kemasan beras ini tetapi ada beberapa retail  ini kemudian kita apakah ini jadi satu hal yang bersama-sama tentunya kita akan dalami ." Perkembangan penyidikan tentunya menguatkan fakta-fakta bahwa apa yang kemudian terjadi proses penyidikan ini  adalah berdasarkan fakta . Kami menginstruksikan berdasarkan fakta kita menguatkan fakta-fakta yang kita temukan adalah fakta yang logaliter dan konsimer begitu pendalaman yang kami lakukan dan hari ini akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan dan nanti setelah ini akan dilakukan gelar  perkara untuk menentukan tersangka baru, setelah  gelar perkara kita akan tetapkan dan segera kita sampaikan kepada wartawan," jelasnya.

Dikatakan  Agung  dengan adanya kontrak dengan PPS ada dua permasalahan . Pertama terkait dengan kwalitasnya , kwalitasnya dikontrak disebutkan dengan kwalitas mutu nomor 2  ternyata yang dikerjakan dengan  perintah  kerjanya itu dengan membuat dengan kwalitas misal beras raja lele mutu   5 artinya dilontarkannya dengan harapan  Kemudian beras itu tidak kwalitas rajalele." Demikan juga dengan yang lain seperti beras pandan wangi kwalitasnya dikontrak dengan panda wangi tetapi dalam perintah kerjanya tersangka nya ternyata bukan dengan kwalitas itu bahkan dengan dibawah itu. Ini lah yang merugikan konsumen. Ini yang kemudian harus membayar dibeli dengan harga mahal ini ya sebenarnya d,bandingkan kwalitas harga mahal dengan harga itu," rincinya.( vk)

 

 

 

 

.

 

 

Wednesday, 23 August 2017 17:20

Polisi Antipasi Pengamanan Menjelang Hari Raya Idul Adha

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Polri bersama Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan segera mempersiapkan keamanan dan menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga lalu lintas menjelang hari raya Idul Adha.

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Rabu (23/8)2017 mengatakan kita melaksanakan video Conference dalam rangka antisipasi lebaran Idul Adha, sebagai mana kita ketahui lebaran Idul adha diperkirakan jatuh pada Jumat 1 September 2017. "Disebut juga lebaran Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Di Indonesia, oleh karenanya polisi melakukan pengamanan pada hari Jumat,Sabtu dan Minggu. Kemungkinan liburnya Jumat,Sabtu dan Minggu. Biasanya kesempatan pada hari Rabu dan Kamis mereka sudah ada yang berlibur. Liburan ini  seperti biasa ada kadang  yang pulang kampung mudik jadi ada arus mudik dan setelah itu ada arus balik," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaakan dari sisi keamanan, keteriban masyarakat harus mudik dan arus balik ini merupakan potensi untuk gangguan keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas. "Oleh karena itu kami melaksanakan rapat bersama yang dihadiri Menteri PUPR , Menteri Perhubungan, dari Kementerian Kesehatan kemudian ada  pejabat dari Kominkoinfo ,ada Dirut PT Jasa Raharja , mewakili AsOps Panglima TNI juga hadir ditempat ini," tegasnya.

Tito menjelaskan kita telah menyamakan persepsi, pertama mengantisipasi arus mudik dan arus balik ini back up com  bagi kita alasan setelah ini di Followup kegiatan rapat yang lebih teknis,baik di tingkat Pusat oleh eleselon 1 atau eselon 2 masing-masing, setelah itu dianjurkan kerjasama melakukan rapat yang lebih teknis di kewilayahannya sesuai dengan gangguan karakteristik potensi gangguan di wilayah masing-masing . "Yang kita antisipasi adalah gangguan lalu lintas. Kemudian masalah pangan,stabilitas sembako karena lembaran biasa  ini ada potensi kenaikan permintaan Deman  Oleh karena itu  Satgas pangan siang nanti melakukan rapat tersendiri ditingkat Pusat dengan Kementerian Perdagangan , Kementerian Pertanian,Bulog dan lain-lain. Intinya menjaga stabilitas harga menjaga suplay dan harga," jelasnya .

Sementara itu. Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat , DR Ir Mochamad Basoeki Hadimoejono mengatakan dalam vicon dilaporkan oleh Bapak AsOp  mengantisipasi liburan  Idul Adha Lampung sampai ke Bali ternyata  yang fokusnya masih di Pantura . Pantura  Seperti disampaikan oleh Kapolri tadi Pekerjaan Umum  adalah kapan infra struktur dan antisipasi bencana alam  pertama banjir dan longsor karena alam dan longsor  poskoh-posko nya yang mengaktifkan kembali . "Aktif   disiap kan pada idul Fitri namanya  work up mitting . Apa yang kami lakukan di Idul Fitri kita hidupkan pada Idul Adha ini, nanti di Natal  juga demikian dan Tahun Baru sampai mudik tahun 2018," tandasnya.

Basoeki menandaskan untuk Brebes Gringsing kalau saya punya target mudik di tahun 2018 boleh ada darurat  dan itu ditutup supaya dibangun tidak ada darurat untuk bisa dibangun , tidak ada darurat sehingga untuk Idul Adha tidak bisa dilalui,  Namun 4 free Over yang di perapatan Purwokerto sudah 100 persennya sudah selesai dan sudah bisa dilalui dengan aman. "Kedua, juga oleh  Asop H-2 pekerjaan di Cikampek ,Jakarta Cikampek makan lajur jalan dihentikan dan ini sudah disepakati  ini untuk dihentikan semua H-3 sampai H+ 1 dan  H-2 atau H+2 . Mudah-mudahan bisa membantu semua," tandasnya .

Basoeki menjelaskan khusus di Medan tadi Kapolda juga tol yang belum diresmikan Medan Kualanamu ada sekitar 40 Km lebih akan kita operasikan  sudah disepakati untuk dipakai pada H-2 sampai dengan Idul Adha nanti ada.  "Begitu juga MCK-MCK juga dipersiapkan kembali di Rest Area  ada juga tambahan MCK mobile   ada direscourse dari PU PR  itu juga dari instansi lainnya," .jelasnya

Basoeki menambahkan nanti pada tanggal 28 Agustus dan 29 Agustus  2017 Asop dan Kakorlantas nanti kita akan mencek kesiapan mudik Idul Adha langkah ini dan mudah-mudahansudah bisa diantisipasi." Semua itu dilakukan untuk kelancaran lebaran haji," tambahnya.

Ditempat yang sama, Menteri Perhubungan, Budi Karya mengungkapkan ini suatu kegiatan yang baik dan saya hanya menambah Stresing  saja berkaitan upaya-upaya kita mengurangi akibat ada 3 hari hingga 4 hari libur tersebut ."Pada dasarnya kita mengutamakan management lalu lintas keselamatan secara  lebih paduh dan detail," ungkapnya.

Menyikapinya, Budi mengakui satu hal yang kita laksanakan karena ada hari libur yang lumayan banyak kita akan lakukan pada hari Kamis dan Jumat sampai tengah haru itu  truk 3 sumbu dilarang ,dan juga pada hari minggu  dua sumbu akan tentukan waktunya  supaya pada pulang dan balik ada strategi berjalan dengan baik. "Tetapi pada saat tengah hari jumat, Sabtu hingga minggu pagi  itu kendaran masih bisa jalan. Kedua, kita sepakati juga berkaitan kita juga sepakati juga ada kaitan dengan management keselamatan libur. Kita akan lakukan cek up dan kita akan lakukan pengecekan di tempat rekreasi kita tidak ingin kendaraan yang tidak laik dengan muatan  yang berlebihan jalan," akunya.

 

Oleh karena itu, Budi mengungkapkan  titik kritis memang ada di Breksit karena.jalan Pak Basoeki tidak di operasikan jadi kita akan bicara detail dengan Polda Jawa Tengah berkaitan dengan lalu lintas keluar Tol  Breksit dengan ketepatan itu sehingga kosentrasi lalu lintas ke Utara Selatan itu akan lebih banyak saat lebaran. "Hal lain titik-titik yang kita perhatikan Taisuta, Gambir Merak Bahakauni dan Bali .Khususnya flait kita akan minta kepada operator menambahkan Flite sehingga pada hari Kamis dan pulang hari Minggu ada tambahan white body,"ungkapnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Masih dalam suasana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia, pagi ini, Minggu 20 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo menyerahkan Sertifikat Hak Atas Tanah Program Strategi Nasional se-Jabodetabek di Lapangan Park & Ride di Jln. MH Thamrin Jakarta Pusat.

 Yang cukup menarik, lokasi penyerahan sertifikat tersebut berada di kawasan Car Free Day. Oleh karenanya, Presiden pun tanpa ragu bersepeda untuk menuju lokasi tersebut.

 Berangkat pukul 08.30 WIB dari Istana Merdeka, Presiden mengayuh sepedanya dengan santai. Sesekali melambaikan tangannya kepada warga yang tengah berjalan kaki dan juga bersepeda.

 Tampak mendampingi Presiden bersepeda, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.(eas)

 

 

Thursday, 10 August 2017 11:57

Melalui TP4 Kejaksaan Ikut Campur Pengawalan Proyek

Written by

. 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- . Upaya mencegah  penyimpangan  proyek strategi Nasional. Supaya bisa  berjalan tanpa adanya korupsi,  tim pengawal dan pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) melakukan pengawasan. Sebagai bentuk  peran serta membagunan Indonesia dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Jaksa Agung Muda Intelejen(Jamintel), Adi Toegarisman ditemui di Kejaksaan Agung , Rabu (9/8)2017 mengatakan  kegiatan TP4 (Tim pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan  Kejaksaan RI dan saya yakin saudara tahu  dan mengikuti berbagai macam kegiatan TP4 sesuai dengan programnya melaksanakan fungsinya sesuai garis dan  perintah pimpinan yaitu mengawal dan mengamankan proyek strategis nasional. "Dalam perjalanannya sudah saya katakan sudah banyak dan lumayan  ada beberapa aspirasi yang disampaikan kementerian dan lembaga  kepada TP4 ketika melaksanakan fungsinya atas permintaan dari  kementeri lembaga yang ada. Karena kalau saya katakan TP4 berkomitmen untuk berperan serta bangun Indonesia dalam rangka mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Adi menegaskan itu yang dibangun komitmen Kejaksaan  bukan hanya berfikir sebagai penegak hukum didalam orentasi penindakan tapi juga berfikir dengan paradigma baru pencegahan dalam dasarnya sudah cukup banyak apresiasi yang kita terima secara langsung . "Kalau kita lihat ini sebagian dari yang kita lakukan tahun 2016 khusus dengan PLN saja kita sudah paham program TP4 itu sudah bisa menghemat sekitar 1,5 Triliun pertahun. Ini perhitungan yang kita koordinasikan yaitu berkaitan dengan penyewaan pembangkit listrik terapung yang sudah di pasang ," tegasnya.

 Adi menjelaskan kalau dilihat sekali PLN sebagai pengawas pembangunan transmisi tanjung uban sri bintan hal itu dilihat secara langsung misalnya pekerjaan itu tertunda selama 6 tahun mangkrak ."Dengan ketentuan yang baru kemarin dengan kegiatan yang baru waktu 2 tahun selesai. Tetapi ketika PLN bekerja sama dengan kami ternyata dengan waktu 3 tahun bisa diselesaikan. Dan dengan  hitungan kegiatan itu bisa dihemat 11 Miliar sekian. Kesimpulan itu. Ditempat lain kita mengawal strategis antara lain sebagian misalnya Bandara Soekarno Hatta yang tahap pertama ..kedua sudah selesai itu pengawalan ," .Yang ke tiga ini yang tidak berkaitan masalah tanah. Termasuk pembangunan Bandara Kulon Progo dan juga di Jakarta kegiatan dikawal TP4  kemudi.Toll lintas Sumatera itu juga kegiatan yang dilakukan pengawalan TP4  tidak hanya kementerian BUMN yang lain  seperti Bulog dia membangun gudang beras tidak diminta berpengalaman dan pengawalan kita . Yang sekarang lebih benar pembangunan tol Sumatera yang di Sumatera Selatan juga dalam rangka untuk dikawal dan diamankan kegiatan itu. Sebetulnya kalau dilihat sejarahnya TP4 ini ada sebagai respon Kejaksaan untuk menjawab fenomena yang ada pada saat itu berkembang adanya fenomena kriminalisasi kepada pejabat sehingga pejabat ikut melaksanakan proyek takut kriminalisasi yang ketika itu masih dengan situasi yang ada maka serapan anggaran baik.di Pusat dan Daerah tidak maksimal punya dampak peredaran ekonomi," jelasnya.

Seiring dengan itu, Adi menandaskan menangkap fenomena ini pimpinan pada saat itu membentuk TP4 ini dan ini juga membuat ternyata justru dorong anggapan fenomena yang ada itu bisa kita kesampingkan masyarakat pejabat sudah berani melaksanakan proyek itu pengawalan ,pengamanan dan sebagainya," jelasnya.

Lebih jauh, Adi menandaskan Kemudian kalau dilihat yang ada kementerian BUMD TP4 kira-kira akan mengawal sebanyak dua proyek strategis pemerintah dan ini proyek dasar pemerintah. kemudian pemerataan pembangunan jadi muaranya nanti percepatan pembangunan masyarakat dan ketika melaksanakan kegiatan TP4 saya yang ditunjuk oleh Pimpinan sebagai penggerak dan pengarah kegiatan TP4 . "Kami punya komitmen bahwa TP4  jangan dijadikan tempat berlindung untuk melakukan kejahatan . Artinya jangan berlindung untuk melakukan korupsi. Ada komitmen kami itu jangan dijadikan sarana untuk komitmen Kita. Kita bangun dan kita melaksanakan tugas itu kita akan bertindak tegas  yang menyimpang,"  tandasnya.

Seiring dengan itu, Adi mengakui Ini sikap, berkaitan dengan itu saya minta kepada rekan-rekan pers untuk tidak mengkaitkan peristiwa kejadian yang di Pamekasan pada Kajari. Tolong jangan dikaitkan dengan TP4." Kalau saya secara pesan saya sampaikan berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Pamekasan informasi laporan dari daerah kegiatan itu tidak termasuk dalam kegiatan TP4. Jadi dana desa di Kabupaten Pamekasan itu tidak berada dalam kegiatan atau objek TP4. Karena apa memang tidak diminta, untuk kejaksaan mengawal dan mengamankan pengolahan dana desa itu," akunya.

Sesuai perkembangan, Adi merincinya  Karena begini TP4 ini bekerja sesuai dengan status lembaganya kita bekerja itu karena pokoknya kami diminta. Misalnya PLN proyek bangun Transmisi  A  diminta dengan mengirim surat supaya kegiatan ini di kawal dan diamankan dari aspek hukum , atas permintaan itu kita pelajari apakah ada pemanfaatan hukum disitu ketika sudah mengetahui dan kita melihat memang selayaknya untuk dikawal dan diamankan kita untuk bekerja untuk melakukan pengawalan dan mengamankan itu. " Sehingga ketika tidak meminta melaksanakan kegiatan itu. Ini perlu disampaikan karena lembaga itu seperti saya katakan merespon saat itu justru kita mendorong bagaimana percepatan bagaimana aparat menghilangkan stigma fenomena yang sangat mendorong  penyerapan anggaran maksimal. Bentuk dan kegiatannya kita berdasarkan permintaan tidak serta merta sehingga sekali lagi kepada rekan-rekan pers pertiga,yang terjadi di Kejari Pamekasan untuk tidak dikait-kaitkan TP4. Pimpinan tegas pelanggaran harus ditindak secara tegas itu sudah komitmen," rincinya.

Oleh karena itu, Adi mengungkapkan  tolong dipahami program yang disusun oleh Kejaksaan untuk merespon yang tadi  jadi jangan nanti menjadi digeneralisir ketika ada peristiwa kemarin wah TP4 ini engga beres  jangan. Ya ini secara riil apa yang telah dilakukan TP4  saya yakin sudah banyak dilakukan buktinya kami sudah banyak mendapat apresiasi ,dengan demikian maka seandainya di Pamekasan itu juga awalnya sudah minta pengawalan kepada kita mungkin tidak terjadi peristiwa kemarin. "Kan begitu. Apapun yang begitu direspon, semua hal yang baik kedepan kira-kira nanti rencananya yang berkembang seperti ini yang berkaitan pengawalan dan pengamanan ada upaya rencana kita untuk mengumpulkan kepada desa sesuai dengan wilayah untu diketahui jumlah Desa 75.000 desa sedang jumlah Jaksa nya cuma 10.000. Begitu ya," ungkapnya.

Sesuai perkembangan, Adi menambahkan Jaksa orangnya ini. Bukan lembaganya tetapi orangnya. Sebab Desanya 75.000 ada keterbatasan personil. Tapi kita masih punya semangat program pemerintah harus kita kawal dan amankan untuk mencapai tujuannya. "Biar lurus karena saya ada di media ada pihak-pihak tertentu mengakaitkan peristiwa secara langsung dengan kegiatan di Pamekasan. ini sekali lagi pada teman-teman sudah disampaikan begitu lah posisi TP4. Sebagai pengantar begitu," tambahnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Sesuai dengan perintah Presiden untuk menjaga stabilitas harga beras hal itu disikapi Polri. Hal itu ditindaki Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggeledah sebuah gudang beras PT Indo Beras Unggul (PT IBU), Jalan Rengas kilometer 60 Karangsambung, Kedungwaringan, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7/2017) petang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/7)2017 mengatakan Penggeledahan tersebut menyusul temuan adanya kecurangan dalam memproduksi beras oleh perusahaan tersebut."Mereka mengambil beras dari petani, gabah kering dikirim, digiling, beras tersebut dalam kualitas tertentu dioplos dan diberi merk seolah salah satunya beras premium," ujarnya.

Selanjutnya, Rikwanto menegaskan dalam gudang berkapasitas 2.000 ton itu, polisi menyita 1.100 ton beras siap edar. Itu sebabnya beras tersebut dilabeli dengan berbagai merk, antara lain Ayam Jago, Maknyuss, Pandan Wangi, dan Rojo Lele."Ini dioplos seolah kualitas baik padahal dari kualitas rendah dicampur-campur," tegasnya.

Untuk itu, Rikwanto menjelaskan berdasarkan hasil penyidikan, diperoleh fakta bahwa PT IBU melakukan pembelian gabah di tingkat petani lebih mahal dibandingkan harga yang ditetapkan pemerintah.Hal ini mengakibatkan matinya pelaku usaha lain karena tidak bisa maksimal dalam melakukan pembelian gabah."Dengan membeli dengan harga lebih tinggi, PT IBU akan memperoleh mayoritas gabah dibandingkan dengan pelaku usaha lain.Petani juga akan lebih memilih menjual Gabah ke PT IBU karena PT IBU membeli gabah jauh di atas harga pemerintah," jelasnya.

Lebih lanjut,Rijanto.merincinya beras yang dikemas dengan merk premium kemudian dibanderol harga berkisar Rp 13.700 hingga Rp. 20.400 per kilogram."Harga penjualan di tingkat konsumen terhadap beras produk PT IBU tersebut juga jauh lebih rendah dari harga yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp. 9.500 per kilogram," rincinya.

Seiring dengan itu, Rikwanto menandaskan  orang-orang yang diduga terlibat dalam aktivitas produksi itu tengah dimintai keterangan.Namun, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini."Sudah ada beberapa diamankan, namun masih dilakukan pemeriksaan. Masih didalami dulu, belum 24 jam," tandasnya.

Pelaku diduga melanggar Pasal 383 KUHP dan pasal 141 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.(vk)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pada Selasa pagi, 13 Juni 2017, membagikan sejumlah paket bantuan bahan pokok kepada masyarakat se-Jabodetabek. Paket bantuan tersebut diserahkan langsung salah satunya di Masjid Mubarok, Penjaringan, Jakarta Utara, di mana Presiden hadir menyaksikan penyerahan sejumlah paket bantuan tersebut.

        "Ini BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada bulan Ramadan ini membagi 200 ribu paket seperti yang kita lihat tadi," kata Presiden kepada para jurnalis yang turut meliput acara.Untuk diketahui, acara pembagian paket bantuan bahan pokok ini merupakan bagian dari acara "BUMN Berbagi Bingkisan Ramadan" yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN. Sebanyak 200 ribu paket bantuan telah disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu di sekitar 100 titik di Jabodetabek secara serentak. Selain berbagi bingkisan Ramadan, Kementerian BUMN juga direncanakan memberangkatkan kurang lebih 112 ribu orang untuk mudik secara gratis menggunakan 1.810 bus, 11 kereta dengan 85 gerbong, 18 kapal laut, dan 24 pesawat udara.

        Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian pemerintah melalui BUMN untuk hadir di tengah seluruh lapisan masyarakat serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Indonesia.Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya ialah Menteri BUMN Rini Soemarno, Direktur Utama BRI Suprajarto, Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir.(eas)

 

 



 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Proses Pemeriksaan terhadap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dengan Firza Husein, akhirnya Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan sebagai tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadiningrat saat dikonfirmasi, Senin (29/5/2017) ketika dikonfirmasi membenarkan Habib Rizieq sebagai tersangka.""Namun saya belum mau merinci, alat bukti yang dimiliki penyidik untuk menetapkan tersangka Rizieq. Dia juga belum menjelaskan pasal apa saja yang dijerat kepada Rizieq," ujarnya.

Selanjutnya, Wahyu menegaskan pada hari ini berkas perkara Firza telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta."Berkas perkara tersangka FH hari ini kami sudah limpahkan," tegasnya.

Dalam kasus ini polisi telah menetapkan Firza sebagai tersangka. Berdasarkan hasil analisis ahli pidana, kasus itu telah memenuhi unsur pidana.Sementara itu, ahli telematika menyebut, percakapan yang diduga antara Firza dan Rizieq itu adalah asli. Dalam kasus ini, Firza dijerat Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang Undang RI nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Aksi peledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu menelan korban 3 anggota tewas , 6 anggota polisi  luka-luka dan 8 orang warga masyarakat. Dua pelaku bom bunuh diri  dilakukan Iwan Nurussalam dan Ahmad Sukri keduanya Jemaah Ansharut Daulah( JAD) Bandung Raya berafiliasi ISIS.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Rumah Sakit Polri Sukamto Kramat Jati , Jakarta Timur, Jumat (26/5) 2017 kepada wartawan mengatakan pada kesempatan ini Saya selaku Kapolri pimpinan Kepolisian pertama menyampaikan rasa prihatin dan  rasa duka terhadap korban yang gugur dan wafat baik dari anggota Polri 3 orang yang gugur adalah mereka adalah para Suhadah  dan kami yakin mereka juga sahid karena mereka sedang melakukan tugas dalam rangka memberikan rasa aman menjaga keamanan masyarakat  pada saat itu." Kemudian juga ada  yang luka baik dari Polri  6 dan masyarakat ada 8 ada yang Mahasiswi, ada yang sopir Kopaja, kemudian ada juga penjual pulsa dan lain-lain mereka adalah rakyat-rakyat kecil juga," ujarnya..

Selanjutnya, Tito menegaskan Jadi saya sangat menyesalkan dan mengutuk keras  peristiwa serangan teror ini.  Ini hasil dari olah  Tempat kejadian Perkara(TKP) serangan bom dengan modus operandi bunuh diri 2 orang pelaku dan sudah teridentifikasi melalui sidik jari maupun dari data dilapangan. "Serta hasil DNA yang sudah selesai sore ini. Yang pertama positif ini dikenal sebagai Iwan Nurussalam yaitu melalui pembanding putra biologis bernama Jibril. Kemudian kedua, dari pembanding ibu kandung yang nama Eti Nurhasana positifnya bahwa jenasah yang   ke dua  Saudara Ahmad Sukri. Jadi positif dua-duanya adalah jaringan pelaku baik iwan Nurussalam dan Akhmad Sukri. Dan hasil penyelidikan dari Densus 88 mereka  tergabung dalam sel muridiah Jemaah Antha Daulah (JAD) Bandung Raya," tegasnya .

Sesuai hasil Olah TKP, Tito menjelaskan Jadi kelompok yang bertanggung jawab adalah kelompok Jamaah Anthar Daulah dan kita tahu jamaah  ini adalah pendukung utama dari ISIS melalui Intermedianya bernama Bahrunaim yang ada di Suriah. "Sekian kalinya network ISIS Bahrunaim JAD melakukan aksi di indonesia termasuk bom Thamrin juga demikian. Kemudian kedua orang ini berimplikasi masuk dalam jaringan Bandung Raya.Sebetulnya penyerangan kepada kepolisian direncanakan oleh kelompok ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito merincinya Kalau rekan-rekan masih ingat pada bulan September ada penyergapan oleh Densus 88 dengan Polda Jawa Barat di Waduk Jatiluhur sejumlah pelaku ada yang tertangkap dan ada yang meninggal rumah karena mereka melakukan  rencana melakukan teror di Pos polisi lalu lintas di Simpang lima Senen di jakarta Pusat tetapi berhasil digagalkan . "Kemudian kelompok yang sama ini sisanya juga melakukan serangan  di Bandung mereka sudah menggambar kantor Polda pada waktu itu dan pos lalu lintas tapi bom yang mereka siapkan prematur meledak terlebih dahulu taman Pandawa di Bandung. Pelakunya melarikan diri masuk ke kantor Kelurahan dan kemudian dilakukan pengepungan  yang akhir nya tertembak mati," rincinya. 

Oleh karena itu, Tito mengakui Kedua orang itu masuk dalam kelompok itu sudah sempat namanya masuk dalam radar dan mereka dalam pencarian sebetulnya kedua orang ini pencarian Densus 88 tetapi mungkin belajar pengalaman dahulu mereka paham bahwa sistem komunikasi dilakukan penyadapan dan lain-lain sehingga mereka menghindari deteksi intelligent kemudian terjadi peristiwa ini." Kalau kita lihat dari bom digunakan mereka menggunakan bom jenis panci jenis freser cocker menggunakan feeder Cocker rekan-rekan jangan menganggap remeh fraser Cocker, kalau rekan-rekan melihat how to mike bom gojigen bagaimana
membuat bom dari dapur anda dari gula saja menggunakan panci preser ini memiliki daya tekan yang tinggi, tinggiKasus  Kasus ini pun preser cocker ini terjadi juga cukup besar di Boston pada saat marathon Filmnya patriot B itu juga mengunakan bom panci preser," akunya .

Sesuai pengembangan, Tito membeberkan  Nah ini juga sudah terjadi beberapa kali mereka akan menggunakan bom panci ini termasuk di taman Pandawa tetapi bahan peledaknya tidak sempurna sehingga tidak besar. Jadi mereka sedang belajar-belajar terus. Kalau kita melihat produk ledakan yang hari Rabu malam kita melihat ledakan pertama kecil , pertama diduga dibawah Iwan sehingga dibagian tubuhnya hanya luka dibagian belakang ini bom yang lebih kecil digunakan untuk memancing  orang berkerumun itu yang kita sebut secon dibubarkan yaitu ledakan kedua.  Ledakan kedua dipersiapkan ledakan besarnya oleh karena itu memang saya menghimbau kalau terjadi ledakan jangan buru-buru datan ke lokasi tempat kejadian perkara(TKP). "Karena bisa terjadi ledakan berikutnya ,kita melihat kasus bom malam tadi ledakan pertama oleh Iwan tidak besar tapi melukai kemudian saat itu yang lain datang beberapa menit kemudian dan akan besar. Ledakan besar diperkirakan bom panci ransel yang dikenakan oleh Ahmad Sukri, sehingga Ahmad Sukri meledak dan kemudian badannya hancur kepala terlepas sampai kedalam halte bus wasuk pecah kacanya yang jaraknya kira-kira 15 sampai 20 meter dan bagian tubuh lainnya terpisah. Nah ledakan keduanya besar dan didalamnya terdapat setner adalah penguat praktek penghancur bisa dalam bentuk gotri kemarin ada mur ada juga gunting kecil dilepas sehingga memberikan efek sama dengan peluru yang diborong oleh ledakan," bebernya .

Hingga kini, Tito menandaskan jadi kita lihat ledakan ini memiliki efek bakar, efek getar, banyak korban yang sampai saat ini sulit untuk mendengar kemudian juga efek menghamcurkan dari adanya sentral berupa gotri,mur, gunting kecil. "Kemudian bahan peledak positif dari hasil lakbor menggunakan  asekon perisai yang merupakan ciri khas dari Bom ISIS.  Kelompok ISIS di Irak ,Siriah menggunakan serbuk GATP ini gampang dibuat salah satu bahan dasarnya aset on tiner cet atau tiner membersihkan kuku disebut konteks dicampur dengan beberapa bahan lainnya menghasilkan serbuk putih sangat berbahaya karena GSTP ini tidak stabil sehingga disebut dengan ibu,-ibu nya setan, kenapa ibunya setan-setan karena tak stabil  cukup dengan panas saja atau goncangan dia bisa meledak. Beda dengan TNT dengan dinamit tidak dengan dektanator 
.Jadi dengan adanya peledakan kemarin Kelompok ini sudah cukup.berhasil membuat GSTP dan Ledakan cukup besar. Dalam peristiwanya sebelum-sebelumnya mereka mencoba-coba yang di Angkatan Darat di Jawa Timur  beberapa.bulan.yang lalu berhasil ditangkap dengan serbuk GSTP sekarang mereka sedang mencoba-coba 
Kasus.lain yang kita alami  GSTP kecil saja sebesar kotak di Bom Alam.Sutra. menggunakan.GSTP juga belajar sendiri," tandasnya.( vk)

 

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 4

Gaya Hidup

Face Book Galleries

.   BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan utusan khusus Perdana Menteri Jepang yang juga...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo telah melantik Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan tim Direktorat Tindak...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Penyanyi pop Istiningdiah Sugianto atau Iis Sugianto memenuhi panggilan Komisi...
Batam(Koranrakyat,com) Gedung olahraga yang disulap menjadi lokasi Gelanggang Permainan Eletronik ( Gelper) yang...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyoresmi menjabat sebagai Ketua DPR.Pria yang akrab...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  – Terkait dengan adanya dugaan kasus mahar politik yang sudah dikatakan oleh La Nyala...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  -Akibat ambruk balkon di lantai Mezanin Gedung Bursa Efek Indonesia pada   Senin...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Perseteruan antara Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sarifuddin...