JAKARTA,KORANRAKYAT- Sebanyak 31 titik pos penjagaan untuk melakukan penyekatan mudik Lebaran 2021 disiapkan Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres di wilayah hukumnya. Sejumlah titik strategis penyekatan ini akan melakukan penindakan tegas terhadap pengendara yang hendak mudikSesuai dengan pelarangan mudik Lebaran 2021 dari pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan covid – 19, langkah inipun diambil demi menekan penyebaran covid – 19. Terlebih lagi Satgas covid – 19 telah memperpanjang pembatasan mobilitas terkait dengan mudik menjadi 22 April hingga 22 Mei 2021 dan larangan mudik pada 6 – 17 Mei 2021.

 

Dirlantas Polda Metro Jaya (Kombes. Pol. Sambodo Purnomo Yogo) ditemui di Polda Metro Jaya mengatakan, 31 titik penjagaan disiapkan di berbagai wilayah di Jabodetabek.“Kita sudah siapkan ya. Terdapat 31 titik yang akan kami jaga untuk mencegah arus mudik masyarakat,” ujarnya.

 

Selanjutnya, Sambodo menjeaskan  berikut 31 titik penjagaan strategis yang sudah disiapkan Polda Metro Jaya: 2 titik di Jakarta Barat yakni Kalideres dan Joglo., 2 titik di Jakarta Timur yakni Lampiri dan Panasonic.,  1 titik di Jakarta Utara yakni di Perintis, Kemerdekaan.,  2 titik di Jakarta Selatan yakni di Pasar Jumat dan Budi Luhur,. 4 titik di Kota Bekasi yakni Gerbang Tol Bekasi Barat, Gerbang Tol Bekasi Timur, Sumber Arta, Harapan Indah, . 8 titik di Kabupaten Bekasi yakni KD Waringin, Cibeet, Gerbang Tol Tambun, Gerbang Tol Cibitung, Gerbang Tol Cikarang Pusat, Gerbang Tol Cibatu, Kalimalang Tambun, Cibarusah.,

 

 5 Titik di Depok yakni Jalan Raya Ciputat Bogor (Depan Perum BSI), Jalan Raya Bogor (SPBU Cilangkap), Gerbang Tol Brigif, Gerbang Tol Kukusan, Simpang Bambu Kuning (Bojong Gede), 2 titik di Kota Tangerang, yakni Jatiuwung dan Kebon Nanas., 2 titik di Kota Tangerang Selatan, yakni Gerbang Tol Bitung dan Pos Bitung., 3 titik dari Polda Metro Jaya, yakni di Penyekatan Cikarang Barat, Putaran Gerbang Tol Cikarang Barat, dan Cikupa.Korlantas Polri sendiri mengatakan telah menyiapkan 333 titik penyekatan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyekatan akan dilakukan sejak 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021.(vk)

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM  Setelah berhasil di Surabaya  dan Malang Jawa Timur    Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen dikembangkan oleh Ketua Umum PMI pusat Jusuf   Kalla ke seluruh Indonesia. Gerakan itu menggandeng Kementerian BUMN yang dipimpin  Erik Thohir.

 “ Saya liat cukup berhasil di dua daerah Surabaya dan Malang Jatim Transfusi plasma konvalesen merupakan salah satu terapi tambahan untuk mengobati pasien Covid-19 sebagai upaya meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian," ujar JK  dalam sambutan  melalui virtual.  Saat launching di gedung pertamina Senin (8/2) 2021 .

Sementara Menteri BUMN memimpin peluncuran program Plasma BUMN untuk Indonesia di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta Pusat. Launching program ini turut dihadiri Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla. 

Program ini digelar secara serentak paling tidak di lima belas provinsi seluruh Indonesia serta disaksikan secara daring di 34 provinsi Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Plasma BUMN untuk Indonesia yang diinisiasi Kementerian BUMN ini bekerja sama dengan PMI dan dilaksanakan Satgas BUMN yang ada di semua provinsi di Indonesia. (eas)

 

 

 

 

KORANRAKYAT,JAKARTA Keberadaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor registrasi SJ-182 terus dipastikan petugas dan pihak terkait. Pesawat itu diketahui hilang kontak di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta, setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (9/1),

JawaPos.com mendapatkan sejumlah foto yang beredar. Berdasar foto tersebut petugas melakukan pencarian di sekitar lokasi titik hilang kontaknya pesawat tersebut. Petugas menemukan beberapa serpihan kecil yang diduga miliki pesawat Sriwijaya Air. Benda itu berupa kabel-kabel kecil dalam jumlah cukup banyak.

Selain itu, petugas gabungan juga menemukan lempengan baja berwarna biru yang diduga bagian dari pesawat. Warna lempengan baja itu memiliki kemiripan dengan bagian ekor pesawat Sriwijaya Air.

Tidak hanya itu, petugas pun menemukan secarcik kain mirip potongan celana manusia. Kain tersebut terlihat berbahan jeans dengan warna biru dongker.

Sebelumnya, pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak dikabarkan hilang kontak. Kasubag Badan SAR Nasional (Basarnas) Yusuf Latif membenarkan insiden tersebut. Bahwasannya pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak hilang kontak. “Iya lost contact betul,” ujar Yusuf kepada wartawan , Sabtu (9/1).

Yusuf mengatakan titik hilang kontak Pesawat Sriwijaya Air tersebut di Kepulauan Seribu. Saat ini Basarnas sedang menuju ke lokasi.(as)

Tuesday, 02 June 2020 05:06

Pilot Kontrak Garuda Dirumahkan Benarkah ?

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Beredar informasi yang mengatakan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pilotnya. Menanggapi hal tersebut Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pun angkat bicara.“Sehubungan dengan adanya pemberitaan terkait dengan PHK yang dilakukan Garuda Indonesia kepada sejumlah penerbang, perlu kiranya kami sampaikan penjelasan bahwa pada dasarnya kebijakan yang Garuda Indonesia berlakukan adalah penyelesaian lebih awal atas kontrak kerja pegawai dengan profesi penerbang dalam status hubungan kerja waktu tertentu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang dikutip JawaPos.com, Selasa (2/6).

Pihak Garuda Indonesia pun telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban serta hak yang kepada para pilot yang di PHK.

“Melalui penyelesaian kontrak tersebut, Garuda Indonesia tetap memenuhi kewajibannya atas hak-hak penerbang sesuai masa kontrak yang berlaku,” ujar dia.

Adapun, kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah berkelanjutan yang perlu ditempuh dalam upaya menyelaraskan supply and demand operasional penerbangan. Di mana diketahui bahwa pada saat ini terdampak signifikan akibat pandemi global Covid-19.

Kebijakan tersebut juga dilakukan dengan pertimbangan yang matang dengan tetap memperhatikan hak-hak dari pegawai yang kontraknya diselesaikan lebih awal. Tidak dengan sembarangan, karena akan melanggar ketentuan yang sesuai dengan perundang-undangan.

“Ini keputusan berat yang harus kami ambil. Namun demikian, kami yakin Garuda Indonesia akan dapat terus bertahan dan kondisi operasional Perusahaan akan terus membaik dan kembali kondusif sehingga mampu melewati masa yang sangat menantang bagi industri penerbangan saat ini,” tutupnya.(as)

 

 

 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM , Di media sosial (medsos) dan WhatsApp Group ramai beredar pesan berantai yang menyatakan kalau Indonesia di-lockdown oleh dunia. Hal tersebut terkait dengan ketidak patuhan masyarakatnya dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga angka infeksi positif Covid-19 masih tinggi.

 

          Dalam pesan berantai yang viral tersebut, Warga Negara Indonesia (WNI) dikatakan jadi tidak boleh bepergian ke sejumlah negara karena khawatir membawa wabah Covid-19. Dalam pesan tersebut juga menyebut untuk bisa berkunjung ke negara tertentu, WNI harus melengkapi sejumlah persyaratan.

 

Berikut narasi asli pesan berantai yang beredar di medsos dan WhatsApp Group yang menyatakan kalau Indonesia di -lockdown oleh dunia.

 

Dianggap  Bandel Indonesia  Di Lockdown Beberapa Negara

 

Info Kedubes:

 

1. SINGAPURA, Kedutaan Singapura Jkt, Warga Negara Indonesia yang akan berkunjung ke Singapura, saat ini tidak di perbolehkan sampai batas waktu yang tidak di tentukan.(pengisian form kesehatan dll , saat ini di tangguhkan sampai ada kebijakan baru dari pemerintah Singapura).

 

2. JEPANG, Kedubes Jepang, Warga Negara Indonesia yang akan berkunjung ke Jepang, saat ini tidak di perbolehkan sampai dengan Awal Juni.(namun larangan ini akan di perpanjang atau tidak, tergantung kebijakan pemerintah Jepang)

 

3. KOREA SELATAN, Bagian Korea Visa Application Center (KVAC) Jakarta, menginformasikan Warga Negara Indonesia yang akan berkunjung ke Korea, saat ini tidak di perbolehkan sampai dengan batas waktu yang tidak di tentukan.

 

4. TAIWAN, Konsulat Taiwan Jakarta, Warga Negara Indonesia yang akan berkunjung ke Taiwan, saat ini tidak di perbolehkan sampai batas waktu yang tidak di tentukan

 

5. HONGKONG, Info dari CX, WNI tidak di perbolehkan transit ataupun masuk ke Hongkong sampai batas waktu yang tidak di tentukan

 

6. AUSTRALIA & NEW ZEALAND, Info dari Kedubes Australia dan NZ Jkt, saat ini WNI Indonesia belum bisa berkunjung ke Australia & NZ sampai batas waktu yang tidak di tentukan.

 

Noted: Credit just illustrated nothing directly connected with statements guys…… thanks

 

Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan bahwa pesan berantai tersebut tidak benar. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah.

 

“Tidak benar karena peraturan tersebut berlaku umum. Misalnya untuk ke Singapura ketentuan tersebut berlaku juga utk semua Warga Negara Asing (WNA),” ujarnya saat dikonfirmasi Wartawan.

 

Dirinya lebih jauh menyebut kalau pesan berantai yang beredar serupa dengan kebijakan visa ke Indonesia. “Itu serupa dengan kebijakan visa ke Indonesia yang tidak membolehkan WNA terkecuali, tertentu, seperti diplomat dan pemegang Kartu Ijin Tinggal Terbatas (Kitas). Yang saya ketahui, ketentuan tersebut berlaku umum, tidak hanya WNI,” tandas Faizasyah.(as)

 

 

 

Thursday, 09 January 2020 16:11

Wahyu Setiawan Komisionir KPU Tersangka

Written by

Jakarta(Koranrakyat.com) Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024.

              Wahyu ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK memulai penyidikan usai operasi tangkap tangan yang menjerat Wahyu Selasa (7/1/2020) lalu. "Sejalan dengan penyidikan tersebut, KPK menetapkan 4 orang tersangka. Sebagai penerima, WSE (Wahyu Setiawan) Komisioner Komisi Pemilihan Umum," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).  

             Wahyu Setiawan Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Rabu (8/1/2019) kemarin. Penangkapan Wahyu diduga terkait transaksi suap. "Kita melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa suap," kata Ketua KPK Firli (as)

Tuesday, 02 April 2019 09:10

Polisi Prediksi Jakarta Potensi Konflik Saat Pilpres

Written by

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Sesuai tugas Polri dakam memantau jelang Pemilu memasuki tahapan  yang ada, akhirnya diungungkapkan, indeks potensi kerawanan Pemilu 2019 di tingkat kabupaten/kota saat ini berubah setelah dimulainya kampanye terbuka pada 24 Maret 2019.

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Jakarta Selatan,Jumat(29/3)2019  mengatakan, adanya perubahan yang dinamis dalam tahapan pemilu membuat indeks potensi kerawanan di provinsi dan kabupaten/kota juga ikut berubah."Ada perubahan yang dinamis karena tahapan pemilu menuju hari pemilihan dan memasuki kampanye terbuka. Pihak kepolisian terus memetakan, profiling, dan identifikasi," ujarnya.

             Selanjuthya, Dedi menegaskan kini, wilayah DKI Jakarta mendominasi indeks kerawanan pemilu berdasarkan dimensi yang menjadi tolok ukur Polri.Tolok ukur itu di antaranya dimensi penyelenggaraan, konstestasi capres-cawapres, kontestasi caleg, partisipasi masyarakat, dan gangguan kamtibnas.Sebelum kampanye terbuka, wilayah Papua mendominasi 10 besar tingkat kerawanan Pemilu 2019."Kalau sebelum kampanye terbuka, ranking satunya adalah Maluku Utara, Papua, NTT, Gorontalo, dan Papua Barat. Di Jakarta skor indeks kerawananannya masih di kategori potensi cukup rawan," tegasnya..

          Untuk itu, Dedi menjelaskan saat ini, kabupaten/kota yang rawan konflik pemilu ada di Tangerang Selatan, Sigi (Sulawesi Tengah), Jakarta Utara, Banggai (Sulawesi Tengah), Donggala, Jakarta Barat, Mentawai (Sumatera Barat), Tanah Datar (Sumatera Barat), Jakarta Timur, dan satu kabupaten/kota di Yogyakarta."Sekarang di tingkat kabupaten/kota yang rawan konflik pemilu itu didominasi di wilayah Jakarta. Kalau yang kemarin sebelum memasuki kampanye terbuka, 10 besar didomunasi Papua," jelasnya.

 

         Lebih lanjut, Dedi mengakui menjelang pemilu, perubahan-perubahan pemetaan kabupaten/kota dan provinsi yang rawan konflik pemilu akan kembali didata oleh Polri. "Hal itu akan membantu Polri dalam mendistribusikan pasukan keamanan yang dibutuhtkan setiap Polda," akunya. (vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Perayaan Hari Ulang Tahun Polri ke 72 biasa dikenal Hari Bhayangkara di gelar di Istora Senayan dihadiri Presiden jokowi dan Waki Presiden sempat mengajak mendoakan dua anggota Polri yang gugur  dalam tugas.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian dalam sambutan HUT Polri ke 72 di Istora Senayan, Rabu(11/7)2018 mengatakan  pada kesempatan dan penuh kehormatan ini, ijinkan saya mengajak kita dan menundukan kepala sejenak mengenang dan mendoakan pada personil polri yang gugur dalam menjalankan tugas keamanan dalam negeri khususnya dua anggota Polda Papua atas nama Iptu Anumerta JA Sanusi , Bripka Anumerta Sintong Kabangen yang telah gugur saat melaksanakan tugas mulia  pengamanan kotak suara di listrik Towele, Kabupaten Puncak Jaya,  Papua 27 Juni 2018, dalam kontak senjata dengan Kelompok Kriminalitas Bersenjata(KKB). "Semoga Tuhan Maha kuasa  memberikan balasan setimpal atas seluruh pengorbanan dan pengabdian serta memberikan kekuatan dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan,; ujarnya.

        Selanjutnya, Tito menegaskan semangat dan motivasi personil  Polri semakin bertambah atas kehadiran   Presiden Jokowi dan  Wakil Presiden ditengah kesibukan menjalankan tugas kenegaraan ." Berbagai upaya perbaikan dilakukan Polri baik dalam program promoter telah memberikan dampak positif yang cukup siqnifikan sebagai tindak lanjut dari program reformasi  internal yang telah dilakukan sebelumnya Promoter (Profesional, Moderen dan Terpecaya) dibangun dalam upaya peningkatan profesionalisme dan moderenisasi guna meraih kepercayaan publik . Program ini difokuskan pada tiga yaitu meningkatkan kinerja , memperbaiki kultur dan mengelola media," tegasnya.

Untuk itu, Tito menandaskan Peningkatan kinerja dengan mewujudkan  dalam kualitas  publik, profesionalisme dan penegakan hukum dan pemeliharaan stabilitas kamtibmas secara optimal. Perbaikan mutu  diwujudkan perbaikan budaya koruptif , menekan orogansi kekuasaan serta Melalui  menghilang proses atau osesi." Dengan media mengelola berita-berita pada Media  konvensional dan media sosial  termasuk mengangkat  prestasi Polri serta menetralisir berita negatif  termasuk Hoax," tandasnya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan
Alhamdulilah selama 2 tahun implementasi program ini dengan memberikan hasil yang cukup baik, kepercayaan publik institusi kepada  institusi Polri terus meningkat. Tahun 2016 institusi Polri betul melalui berbagai  survey termasuk Polri institusi yang tak dipercaya oleh masyarakat.
     "Kini berdasarkan hasil survey yang diselenggarakan berbagai lembaga berada pada 3 besar, Lembaga kepercayaan Publik terbaik , Survey yang dilaksanakan oleh litbang Kompas  2016-2017 tingkat kepercayaan Publik  63, 2 persen. Setelah 1 tahun pelaksanaan promoter  survey popul center Agustus 2016 memperbaiki kinerja 67,6 Persen. Litbang Kompas 2017 menempatkan Polri sebagai lembaga yang dipercaya rangking ke 3 keatas dengan kekuatan sampai 70,2 persen.dibawah TNi dan Dinas komisi pemberantasan korupsi( KPK)," " jelasnya.

        Lebih jauh, Tito merincinya Demikian juga dilakukan oleh Litbang Kompas Mei 2017.-2029 menunjukan adanya perbaikan kepercayaan publik  dimana Polri menjadi satu dari dua lembaga tran kepercayaan publik dan percayan.Tingkat kepercayan publik resort ini menjadi 78,8 persen. Dan terakhir  resert di Litbang Kompas 2018 menunjukan kepercayaan publik mencapai angka 82,9 persen."Ini menunjukan hampir 83 persen masyarakat percaya kepada Polri. Angka tertinggi setelah era reformasi 1989. Tadi juga sudah cut oleh Bapak Presiden oleh sebuah lembaga survey international di Amerika Serikat terungkap bahwa indonesia ,kita adalah peringkat ke 9 negara teraman di Dunia," rincinya .

           Seiring dengan itu, Tito mengakui  Posisi itu tersebut diatas Denmark, Belanda, bahkan Jepang termasuk negara-negara aman. "Salah satu temuan menarik bahwa 69 persen dari 148 Ribu responden 124 negara sebagai salah satu variabel mereka percaya bahwa Kepolisian dalam konteks adalah Polri mampu untuk menjaga keamanan negeri," akunya.

          Lebih jauh, Tito mengungkapkan Ini terjadinya reformasi formal , reformasi Polri juga termasuk penilaian otoritas pemerintah . Opini Badan Keuangan pengelolaan laporan keuangan Polri dengan predikat wajar tanpa pengecualian terlepas catatan apapun selama 5 tahun berturut dari tahun 2013- sampai 2017." Penilaian indeks Prestasi Polri menunjukan Polri melaksana Reformasi dari nilai 73,5 dengan kategori BB Plus. Penilai kinerja instansi Pemerintah yang menunjukan bahwa Polri kinerjanya  dapat dipertanggung jawabkan akuntabel mendapat nilai 72,9 atau B Plus juga," ungkapnya.

          Sesuai perkembangan, Tito  menambahkan lain jauh  demikian reward juga terakhir dari tim Menteri Keuangan termasuk salah satu lembaga waktu mengelola anggaran diatas 10 Triliun." Namun demikian kami menyadari bahwa ada kelemahan yang tidak dapat dihindari tanpa ada dukungan dari Bapak Presiden ,Bapak Wakil Presiden para pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Para pimpinan Kementerian Negara seluruh DPR MPR , DPD RI, para mitra kerja,senior dan sesepu Polri serta seluruh masyarakat. Oleh karena itu selaku Kepala Kepolisian Negara Indonesia pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Bapak-bapak Ibu sekalian," tambahnya. (vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Gelar Rembuk Nasional yang dilaksanakan Aktivis 98 yang dilaksankan di Monas, Sabtu(7/7)2018 akan dihadiri 50 Ribu aktivis 98 diseluruh indonesia sebagai siqnal rezim yang berkuasa harus tegas menjawab ada persoalan bangsa ini menjadi hutang bangsa harus segera dibayar dan ditindak tegas.

Aktivis 98, Benny Ramdhani,aktivis dari Sulut yang juga inisiator ditemui di Sekretariat 98 di Kemang Utara 22, Jakarta Selatan, Rabu(4/7)2018 mengatakan untuk teman-teman Pers penting di ingatkan bahwa pada 7 Juli 2018 secara kuantitas aktivis yang akan hadir kurang lebih  50 Ribu ." Sebagai signal dan sebagai tanda rezim yang berkuasa pada hari ini ,bahwa ada persoalan bangsa kami katakan sebagai hutang sejarah," ujarnya .

Selanjutnya, Benny menegaskan tadi saya ngobrol dengan keluarga korban , saya 3 periode menjadi anggota DPRD Provinsi, Periode terakhir saya menjadi senator Sulawesi Utara . Ada 4 hal yang membuat saya merasa menggunakan fasilitas kekuasan secara sumultan termasuk dengan gaji yang diterima dan gaji dinikmati oleh anak istri dan keluarga. "Buat saya jika Satu , saya melaksanakan tugas politik kenegaraan yang tidak berhianat kepada nilai-nilai agama yang saya yakini," tegasnya.

Untuk itu, Benny menjelaskan  Kedua, ketika saya berhianat atas politik rakyat yang diberikan kepada saya untuk menjadi anggota parlemen. Ketiga , jika saya gagal mengusung citacita reformasi yang diusung oleh aktivis 98 di tahun  2008  yang sukses menggulingkan razim ototarian Presiden yang ditaktor pada saat itu Soharto. "Ke empat, jika kami gagal untuk memperjuangkan kalau kawan kami sudah menjadi martil bagi demokrasi bagi reformasi yang telah menyerahkan jiwa raganya menjadi korban di tahun 1998 kami memperjuangkannya mereka menjadi pahlawan reformasi. "Harap semua fasilitas dan kekuasaan yang kami terima . Saya perlu diisi oleh kawan-kawan yang hadir berada dan kami sering menyatakan kami generasi yang perlu istirahat dan perlu menyerahkan tongkat untuk mengawal reformasi kepada kawan-kawan kami dan kita kawan-kawan yang sedang menuntut studi di kampus-kampus. Istirahat bukan berhenti tidak ada kata pensiun bagi para kativis," jelasnya .

Lebih jauh, Benny merinci Ada teman-teman kami yang studi di luar negeri sampai hari ini nyaman punya kuarga mungkin sampai ini untuk menguris rumah.tangga kami, istri, anak dan mengurus ekonomi kami. Tetapi situasi ini memaksa kami untuk kembali ke Jakarta bergabung dengan semua kekuatan." Ada masalah bangsa ini kita menghadapi ancaman intoleransi, ada ancaman terorisme, ini kekuatan yang high eksposit heboh yang memiliki kekuatan daya hancur , daya rusa tidak bagi demokrasi bukqn eksensi negara tidak pancasila itu ideologi yang disepakati oleh Fanding Father dan tidak peradaban masa depan anak cucu-cucu kita,"rincinya.

Oleh karena itu, Benny mengakui  Ini berbahaya. Dan acara tanggal 7 Juli kita juga kemudian masukan. Satu agenda hutang sejarah kita , meminta kepada Presiden negara untuk menetapkan gerakan reformasi yang telah menjadi martil gerakan.reformasi untuk di jadikan sebagai pahlawan reformasi. "Keluarga tidak pernah meminta itu tapi kami lah yang menganggap berhutang untuk memperjuangkan itu. 20 tahun itu dilakukan semua elemen.dan semua kekuatan elemen dan semua kekuatan  tetapi negara belum mengambil sikap apapun . Kepada Jokowi kami memiliki harapan itu," akunya.

Sesuai perkembangan, Benny menandaskan terkahir teman-teman bertanya kenapa mereka ditetapkan sebagai pahlawan reformasi . Keluarga memberikan kesaksian dan anggapan diluar apakah ini karena pemahaman Sumber Daya Manusia(SDM) dan apakah sengaja desain kekuasaan orde baru, kami tidak ingin jika menjadi korban martil reformasi dianggap sebagai perusuh , dianggap orang-orang yang layak ditembak kwrena memiliki kekuasaan yang sah melawan kekuasaan yang sah. "Tidak kami mengatakan pahlawan reformasi adalah benteng siapapun yang kekuatan rezim berikut di negara enak dinegara ini maka mereka tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk membunuh anak bangsa yang sedang menyatakan menyampaikan.pesan perubahan
Kondisi daerah," tandasnya

Jadi, Benny menambahkan kepada yang menguasai hak di republik ini sadar lah kalian yang kalian  menikmati jadi kuat karena reformasi. Kehidupan politik yang semakin demokratif . Dengan demokrasi yang semakin demokratif ini kuat reformasi . "Kami bisa mengatakan siapapun menikmati kekuasaan dan situasi kondisi politik yang semakin  demokratif ..ini ada di sistem kekuasaan sebagqi buah  reformasi pernah berjuang untuk tidak setuju korban reformasi sebagai pahlawan mereka adalah penghianat reformasi yang tidak layak kekuasaab sebagai hasil kekuasaan hasil reformasi kondisi politik yang semakin demokratif yang hal ini ada di sistem kukuasaan sebagai buah reformasi tidak pernah berjuang agenda-agenda reformasi dan tidak setuju menjadi tuntutan para korban menjadi pahlawan mereka adalah pelaku penghianat kaum biadab yang tidak  layak menerima  kekuasaan sebagai arti kekuasaan,"tambahnya. (vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil yang akan dikerahkan selama  dibutuhkan  membantu kelancaran baik di Bandara, Pelabuhan dan terminal Bus. Ini dilakukan TNI Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditemui di Monas, Rabu (6/6)2018 mengatakan, sejumlah personel dan alustista TNI akan dikerahkan di beberapa tempat umum seperti bandara, pelabuhan dan terminal bus. “Hal ini sebagai bentuk kesiapan TNI dalam membantu Polri mengamankan arus mudik Lebaran 2018,” ujarnya.

 Hal itu, Hadi menegaskan  ini sesuai dengan rencana Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Gedung Mabes Polri,Kemarin. "TNI membantu Polri dan instansi lainnya akan menjaga keselamatan dan keamanan bagi seluruh masyarakat, khususnya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri," tegasnya.  Lebih lanjut, Hadi menjelaskan prajurit TNI juga akan ditempatkan di berbagai tempat untuk membantu pihak kepolisian. Misalnya menjaga rumah ibadah dan menggelar pengamanan di pos-pos terpadu seperti rest area dan sebagainya. .”Dikerahkan Selain itu, menurut Hadi, apabila diperlukan, TNI akan mendukung arus mudik dan arus balik dengan menyiapkan dua unit KRI jenis LPD (landing platform dock), dengan kapasitas angkut 1.000 orang, 30 mobil dan 400 sepeda motor,” jelasnya. 

 

       Seiring dengan itu, Hadi merinci TNI juga menyiapkan empat pesawat Hercules C-130, dengan kapasitas 100 sampai dengan 132 orang per pesawat. Kemudian, TNI juga telah menyiapkan rencana kontijensi untuk menghadapi situasi kritis selama pelaksanaan mudik lebaran, dengan melibatkan 26 pesawat TNI (14 pesawat Hercules C-130, 5 pesawat Boeing-737, 5 pesawat CN-295 serta 2 CN-235. "Hal ini disiapkan TNI untuk mengantisipasi bila terjadi bencana alam, karena angkutan udara yang dapat mendukung dan mudah digerakan untuk mendukung logistik bahan makan dan lainnya," rincinya.(vk)

Wednesday, 07 March 2018 15:20

TNI Dukung Tugas Ombusman

Written by
 
  
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Aster Panglima TNI Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, M.D.A., Kababinkum TNI Mayjen TNI Markoni, S.H. dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilahmenerima kunjungan Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. beserta Staf di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (6/3/2018).
 
Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai dalam audiensinya kepada Panglima TNI menyampaikan bahwa tugas Ombudsman Republik Indonesia berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik.
 
Menurut Prof. Amzulian Rifai bahwa saat ini TNI telah menjadi institusi yang sangat dipercaya oleh publik. “Ombudsman RI sebagai pengawas penyelenggara dan pelayanan publik mengharapkan agar institusi TNI terus bisa meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.
 
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai berharap beberapa permasalahan terkait personel TNI yang berkaitandengan publik, dapat diselesaikan dengan baik di institusi TNI.
 
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan sangat mengapresiasi dan mendukung tugas-tugas Ombudsman RI untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi TNI. “Pada dasarnya,kepercayaan publik muncul dari kinerja yang baik dari institusi itu sendiri,” katanya.
 
TNI selalu membuka diri untuk terus bekerja sama dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Apabila ada permasalahan anggota TNI denganpublik, agar melakukan koordinasi dankomunikasi setiap saat dengan institusi TNI,” tutur Panglima TNI.(eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi (Pati) TNI pada Sabtu, 3 Maret 2018

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/196/III/2018, tanggal 2 Maret 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, telah ditetapkan Mutasi Jabatan 16 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 14 Pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 5 (lima) Pati jajaran TNI Angkatan Udara.

Dalam mutasi tersebut tercatat sebagai berikut :   16 Pati TNI Angkatan Darat, yaitu Letjen TNI Dodik Widjanarko, S.H. dari Irjen TNI menjadi Staf Khusus Panglima TNI, Mayjen TNI Muhammad Herindra, M.A., M.Sc. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Irjen TNI, Mayjen TNI Ganip Warsito dari Pangdam XIII/Merdeka menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI, Mayjen TNI Madsuni, S.E. dari Danjen Kopassus menjadi Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Eko Margiyono, M.A. dari Gubernur Akmil menjadi Danjen Kopassus, Brigjen TNI Eka Wiharsa dari Dirdik Kodiklatad menjadi Gubernur Akmil, Kolonel Kav Hilman Hadi, S.I.P., M.B.A. dari Pamen Denma Mabesad menjadi Dirdik Kodiklatad, Mayjen TNI Wardiyono, S.I.P., M.B.A., M.M. dari Koorsahli Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Suhardjanto, S.Sos., M.M. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI menjadi Koorsahli Panglima TNI,  Brigjen TNI Rachmat Pribadi dari Staf Khusus Kasad menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI, Mayjen TNI Jaswandi dari Pangdam Jaya menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Joni Supriyanto dari Waka Bais TNI menjadi Pangdam Jaya,  Brigjen TNI Andjar Wiratma dari Waasintel  Panglima TNI menjadi Waka Bais TNI, Mayjen TNI Zainal Arifin, S.I.P., dari Kasatwas Unhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Yulius Selvanus dari Kabinda Kepulauan Riau BIN menjadi Staf Khusus Kasad dan Brigjen TNI Amping Bujusar Tangdilintin dari Kabinda Sulawesi Selatan BIN menjadi Staf Khusus Kasad.

14 Pati TNI Angkatan Laut, yaitu Laksda TNI I.N.G.N. Aryatmaja, S.E. dari Asops Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksda TNI Aan Kurnia, S.E. dari Pangarmabar menjadi Asops Kasal, Laksma TNI Yudo Margono, S.E., M.M. dari Pangkolinlamil menjadi Pangarmabar, Laksma TNI R. Achmad Rivai, S.E., M.M. dari Staf Khusus Kasal menjadi Pangkolinlamil, Brigjen TNI (Mar) R. Widad., Grad. Dip SS dari Staf Khusus Kasal menjadi Waasintel Panglima TNI, Mayjen TNI (Mar) Gatot Triswanto dari Aspotmar Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),  Laksma TNI Edi Sucipto, S.E., M.M. dari Danlantamal V Sby Koarmatim menjadi Aspotmar Kasal, Kolonel Laut (P) Edwin dari Dan Resimen AAL menjadi Danlantamal V Sby Koarmatim, Laksma TNI Ismaya Trisnasetia, S.E. dari Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksma TNI Ir. Aziz Ikhsan Bachtiar, M.Tr.(Han) dari Kadismatal menjadi  Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen, Kolonel Laut (P) Kasih Prihantoro, S.E., M.Tr. (Han) dari Dirbin Seskoal menjadi Kadismatal, Laksma TNI Hendrawan Bayu Prewito dari Dir Telematika Deputi V BIN menjadi Sesbadiklat Kemhan, Laksma TNI Eko Purwanto, S.A.P. dari Bandep Lingstranas Setjen Wantannas menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun) dan Laksma TNI Nurhidayat, S.H. dari Waasops Panglima TNI menjadi Bandep Lingstranas Setjen Wantannas.

5 (lima) Pati TNI Angkatan Udara, yaitu Marsda TNI Wieko Syofyan dari Staf Khusus Kasau menjadi Wakasau,  Marsma TNI Taufik Hidayat, S.E. dari Sesbadiklat Kemhan menjadi Kasatwas Unhan, Marsma TNI M. Khairil Lubis dari Kas Koopsau II menjadi Waasops Panglima TNI, Marsma TNI Julexi Tambayong dari Danlanud Abd menjadi Kas Koopsau II dan Kolonel Pnb Andi Wijaya dari Paban II/Evalbangdik Ditjian Kodiklatau menjadi Danlanud Abd.Saleh (eas)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Ada upaya meminimalisir adanya penyimpangan dilakukan penadatangan Nota kesepahaman Kejaksaan Agung dengan Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dihadiri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Basuki Hadimuljono serta disaksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno. Diharapkan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan.

         Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo ketika ditemui  kejaksaan Agung, Kamis (1/3)2018  mengatakan, dengan adanya MoU tersebut, kementerian bersedia proyek dan kebijakannya didampingi oleh Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) agar tidak terjadi penyimpangan. "Kami harap penyimpangan yang kemungkinan terjadi bisa kita eliminir," ujarnya

      Selanjutnya, Prasetyo menegaskan adanya kesepakatan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan. TP4 mengedepankan aspek pencegahan, sehingga diharapkan penyelewengan itu tidak sempat terjadi. Sebab, kata dia, selama ini tindakan represif penegak hukum kerap membuat pelaksana proyek mundur. Mereka takut salah membuat kebijakan yang akan berujung pada pelanggaran hukum. Hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan nasional. "Hal ini mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran di kementerian, lembaga, dan SKPD. Banyak pembangunan yang tidak dilaksanakan karena khawatir berhadapan dengan proses hukum," tegasnya.

         Untuk itu,  Prasetyo menjelaskan  dan  meminta jajaran kejaksaan untuk serius mengawal proyek kementerian dan lembaga yang mersedia didampingi. Jaksa wajib menjadi fasilitator, pengawal, dan pengamanan pembangunan di setiap lini dan tingkatan. "Saya apresiasi jajaran Kemenhub, Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, baik pusat dan daerah yang menaruh kepercayaan dan mau berkolaborasi dan kerjasama dengan kejaksaan,"jelasnya.

           Lebih jauh, Prasetyo  meriincinya adapun ruang lingkup MoU tersebut yakni penegakan hukum, penerangan dan penyuluhan hukum, pertukaran data dan informasi, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara. “ Pemulihan aset terkait tindak pidana dan lainnya, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh TP4, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” rincinya. (vk)

 

 

 

 

Thursday, 22 February 2018 14:30

Kasum TNI : Ulama Berperan Penting Jaga ke-Bhinneka-an

Written by

 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Perjuangan mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lepas dari peran para Ulama/Kyai dan Santri di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini para Ulama/Kyai dan Santri bersama-sama dengan TNI berperan penting dalam menyatukan visi dan misi rakyat untuk menjaga ke-Bhineka-an dan keutuhan NKRI.
 
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dihadapan 150 Ulama/Kyai dan Santri dari 34 propinsi peserta Dzikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Dzikir Hubbul Wathon, dengan tema “Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional”, bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (22/2/2018).
 
Lebih lanjut Kasum TNI mengatakan bahwa peran serta Ulama/Kyai dan Santri dalam menyikapi hal-hal yang bersifat fanatisme, anarkisme dan radikalisme sangat diharapkan untuk bisa memberikan ketenangan kepada generasi muda dan masyarakat.  “Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduknya besar, beragam agama, memiliki banyak suku dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga faktor perbedaan itu sangat tinggi dan rentan menjadi pemicu konflik SARA,” ujarnya.
 
“Semangat para Ulama/Kyai dan Santri tentunya tidak akan pernah padam dalam menjaga kebhinnekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena sudah menjadi bagian atau elemen yang terpatri dalam jiwa patriotisme dan nasionalisme,” kata Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.
 
Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI menyampaikan bahwa pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2018 yang lalu telah diadakan musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa.  Musyawarah tersebut telah menghasilkan kesepakatan, antara lain berbunyi bahwa NKRI berdasarkan Pancasila, Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi dan pemilu demokratis.
 
Di sisi lain, Kasum TNI mengingatkan bahwa tahun 2018 akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah, terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten.  Menurutnya, kondisi tersebut tentunya meningkatkan suhu politik, berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal.  “Apabila ancaman-ancaman tersebut terus dibiarkan berlarut, tentu akan mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Untuk itu, pelibatan TNI dalam tugas-tugas pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 disesuaikan dengan Peraturan Panglima TNI tentang Netralitas TNI,” jelasnya.
 
Menurut Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, dihadapkan dengan Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 yang akan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, dimungkinkan akan terjadi adanya kecurangan dalam penghitungan suara di masing-masing daerah yang dilakukan oleh kelompok tertentu demi kepentingan pribadi atau golongannya.
 
“Hal tersebut akan menimbulkan terjadi kerusuhan yang mengarah kepada konflik sosial yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kita harus waspada dan mampu menyikapi kondisi tersebut demi suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Wakil Presiden tahun 2019,” tutup Kasum TNI.(eas)
Thursday, 22 February 2018 03:20

TNI Komitmen Terhadap Toleransi Antar Umat Beragama

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)   Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Aspers Panglima TNI Marsda TNI Dedy Permadi, S.E.,M.M.D.S.,  Kapuspen  TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah dan Kapusbintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto, S.T., M.A.P. menerima audiensi Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo beserta perwakilan panitia Pemberkatan Gereja Katolik Bunda Maria Fatima, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu  (21/2/2018).

  Saat  audiensinya, Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo yang juga sebagai Uskup Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panglima TNI yang telah menerima kunjungannya.  “Saya mewakili umat Katolik yang ada di Mabes TNI menyampaikan ucapan terima kasih kepadaPanglima TNI atas pembangunan Gereja Katolik Bunda Maria Fatima yang berada di Komplek Mabes TNI Cilangkap,” ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Mgr. Ignatius Suharyo menyampaikan apresiasi kepada Panglima TNI beserta jajaran Kepolisian dan Ketua DPR RI yang telah mengunjungi Gereja Santa Lidwina Yogyakarta.  “Kehadiran Panglima TNI pasca penyerangan Gereja Santa Lidwina Yogyakarta mendapat apresiasi yang tinggi dari pihak Vatikan, karena kehadiran tersebut dapat meneduhkan dan menyejukan umat Katolik di Indonesia,” ungkapnya.

 Menanggapi audiensi Mgr. Ignatius Suharyo selaku Uskup Umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri,Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungannya ke Mabes TNI Cilangkap.Terkait penyerangan Gereja Santa Lidwina Yogyakarta beberapa waktu lalu, Panglima TNI menyampaikan semoga kejadian tersebut tidak terulang kembali, karena dapat memecah belah umat beragama di Indonesia. “Kehadiran saya pasca penyerangan Gereja Santa Lidwina Yogyakarta adalah untuk memberikan keteduhan kepada masyarakat dan dukungan kepada Polri untuk menangani dan menyelesaikan masalah intoleransi tersebut, agar tidak berkepanjangan,” ucapnya.

 Panglima TNI menegaskan bahwa TNI sangat komitmen terhadap toleransi antar umat beragama sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.  “Prajurit TNI selalu diberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan mental dan spiritual sebagai landasan keimanan dalam menjalankan tugas pokok menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menyampaikan bahwa bangsa Indonesia melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2018, dilanjutkan Pileg dan Pilpres pada tahun 2019.  “Mohon doa dari Uskup dan para pemuka agama di Indonesia, agar pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres dapat berjalan aman, lancar dan tertib sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga pesta demokrasi tersebut dapat melahirkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia,” tuturnya. 

Sebelum melaksanakan audiensi kepada Panglima TNI, Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyomenandatangani Prasasti Pemberkatan Gereja Bunda Maria Fatima sebagai tonggak sejarah dimulainya peribadatan di Komplek Mabes TNI Cilangkap, dilanjutkan memimpin ibadah Perayaan Ekaristi Pemberkatan Gereja tersebut agar dapat digunakan sebagai sarana peribadatan dan pembinaan umat Katolik.(eas/puspen)

 

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 5

Panggung Koruptor

  •