World Today

  •  
    PT. INKA Akan Menjadi Operator Kereta Api
     
    DAKAR(KORANRAKYAT.COM) Setelah disepakatinya rencana Senegal membeli 10 Lokomotif Diesel
     

 

MALANG(KORANRAKYA.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penggalian data dugaan korupsi di Pemerintahan Kota Malang.Sekitar 57 orang termasuk mantan Sekda Kota Malang mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono beserta rombonganya serta Ketua DPRD Kota Malang dengan 43 anggota DPRD Kota Malang lainya yang diperiksa sebelumnya.
       Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyebutkan, Kamis tim penyidik melanjutkan pemeriksaan di Mapolresta Batu. Kali ini totalnya ada sejumlah 12 orang terperiksa. Sembilan orang dari swasta itu yakni Nurhayati, Bambang Prayitno, Suherno SE, Moch. Ali Imron, Sukarno, Yudho Arisandi, Anna Yulitasari, Subandi, Ajad Sudrajat ST, dan Fitrianingsih. “Pemeriksaan masih berlanjut hingga hari ini (Kamis). Totalnya ada 12 orang terperiksa,” ungkap Priharsa.
Pihak yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Batu. Hari (7/2/2018) giliran 12 orang lagi diperiksa KPK terkait kasus suap terhadap DPRD Kota Malang dalam pembahasan APBD perubahan (APBD-P) 2015. Sementara, dalam tiga hari sebelumnya, mayoritas anggota DPRD Kota Malang yang diperiksa. Namun, hari ini, dari 12 orang yang diperiksa sebagai saksi, tiga di antaranya mantan maupun pejabat Pemkot Malang. Sedangkan sembilan sisanya dari pihak swasta.
          Sedang pejabat Pemkot Malang, yang diperiksa adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono, mantan Kepala Bidang Perumahan dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Tedy Sujadi Soemarna, serta Kepala Bidang Stabilitas Harga dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang yang juga mantan ~Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang Noer Rahman.
       Sembilan orang dari swasta itu yakni Nurhayati, Bambang Prayitno, Suherno SE, Moch. Ali Imron, Sukarno, Yudho Arisandi, Anna Yulitasari, Subandi, Ajad Sudrajat ST, dan Fitrianingsih. “Pemeriksaan masih berlanjut hingga hari ini (Kamis). Totalnya ada 12 orang terperiksa,” ungkap Priharsa. Ke-12 menjalani pemeriksaan terkait kasus suap soal pembahasan APBD-Perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015 terhadap tersangka M. Arief Wicaksono (MAW), mantam ketua DPRD Kota Malang. "Jika tiga hari yang lalu dari anggota DPRD Kota Malang dan staf ahli Pemkot Malang, sekarang pemeriksaannya ada orang dari pihak swasta,” tandasnya. Selama tiga hari terakhir, KPK telah memanggil 45 saksi. Yakni 43 dari anggota DPRD Kota Malang dan dua pejabat Pemkot Malang. Dengan demikian, ditambah dengan hari ini (Kamis) tercatat tim penyidik KPK telah memeriksa 57 orang terperiksa.(fd)

Saturday, 30 December 2017 15:27

Nasib 9 Pemilik Rumah Korban di Sruduk Trailer Belum Jelas

Written by

Batu (KORANRAKYAT.COM)– Nasib 9 pemilik rumah korban kecelakaan  truk trailer pengangkut bechoek  nopol B 9355 HW  di Jl. Ir Soekarno masih belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab memperbaiki dan memberi ganti rugi. Sementara pengelolah jatim park 3 merasa kecelakaan itu tidak terkait dengan perusahaanya. Akibatnya, rumah warga masih dalam keadaan ringsek setelah disruduk truk dan tertimpa bechoek seusai mengerjakan proyek di Jatim Park 3. ”Kecelakaan trailer pengangkut Beckhoe itu tak ada korelasinya dengan Jatim Park 3, karena pekerjaan di Jatim Park sudah selesai kontraknya dan dikembalikan ke Surabaya ” tandas  Titik S Humas Jatim Park Groep pada koranrakyat Sabtu (30/12).

Titik enggan menyebutkan perjanjian kontranya dengan pemilik Bechoek, sedangkan ia enggan memberikan bantuan kepada korban 9 orang pemilik rumah  yang ditabrak trailer, karena masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian  Kota Batu. Sementara Polres Batu masih mempelajari klausul perjanjian antara Jatim Park terkait dengan kecelakaan Truk trailer nopol B 9355 HW dari Jatim Park 3 yang mengangkut backhoe hingga jatuh menabrak sembilan rumah di Jalan Ir Soekarno, Kota Batu.” Kami masih akan pelajari klausul perjanjian antara perusahaan pemilik Backhoe dengan pengelolah wisata Jatim Park, “ tandas Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto diselah acara pelantikan Walikota Batu di gedung Grahadi Surabaya Rabu (28/12).
           Dikatakan Budi mantan Kasat Reskrim Jakarta Selatan ini dengan diketahuinya klausul perjanjian antara kedua belah pihak antara Jatim Park dan pengusaha yang menyewakan backhoe maka akan diketahui siapa yang akan bertanggung jawab untuk memperbaiki 9 rumah dan korban yang ada. Selain itu juga akan dilakukan cek kondisi truk trailer yang dipakai mengangkut alat berat itu.
         Diberitakan sebelumnya truk trailer nopol B 9355 HW dari Jatim Park 3 yang mengangkut backhoe menabrak sembilan rumah di Jalan Ir Soekarno, Kota Batu, Selasa (26/12/2017).Sopir truk, Imam Syafii (65) mengungkapkan rem truk yang dikemudikannya tidak dapat digunakan alias blong.“Saya terkejut saat lewat di tikungan. Saya injak rem, tapi tidak bisa.” “Begitu melewati tikungan, setir terbanting ke kiri dan menabrak rumah warga,” kata Imam

         Tiba-tiba backhoe yang diangkut dari proyek Jatim Park 3 ini terlepas dari belakang truk.Alat berat itu langsung terjatuh, dan menimpa rumah warga.Sedangkan truk trailer berhenti setelah menabrak rumah.(st)

 

 

Malang (KORANRAKYAT.COM) Kota Malang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota  Malang kembali meraih penghargaan Air Minum Dan penyehatan Lingkungan Award ( AMPL)  Award 2017 yang diterima langsung oleh Walikota Malang HM Anton dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Konfrensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN)  2017 di hotel Meridien di Jakarta belum lama ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang  Drs. Agoes Edy Poetranto, MM  Rabu (8/11) menyampaikan  pada koranrakyat.com mengatakan  kita patut bersyukur  Kota Malang dalam hal ini DLH Kota Malang kembali meraih penghargaan AMPL 2017, yang merupakan satu prestasi dibidang lingkungan . Dikatakan Agoes  bahwa keberhasilan Kota Malang dalam mendapatkan penghargaan AMPL  2017, karena Kota Malang  mampu mereduksi sampah tahun 2016 mencapai 15,1 persen dengan  akses layanan persampahan mencapai 74,8 persen menjadi indikator sebagai komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan selain itu adanya peran serta serta partisipasi masyarakat Kota Malang.

Dikatakan Agoes Kita dari awal sudah komitmen kota malang tahun 2020  harus bebas sampah, karenanya  peran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan.Oleh, karenanya kita tak bosan bosan untuk memberikan penyuluhan di masyarakat termasuk kegiatan yang ada di salah satu hotel ijen Suit di Kota Malang kita memberikan penyuluhan pada sejumlah kader PKK, kader bank sampah malang kader lingkungan serta LPMK ikut berperan aktif dalam pengelolaan sampah  dengan melalui TPS 3 R yakni  Rumah Pengelolaan Kompos Daur Ulang ( Rumah PKD  red), sehingga mereka  bisa memilah  sampah yang sekiranya masih bisa diproses di rumah PKD tidak perlu dibuang di Tempar Pembuangan Sementara (TPS)  

Selain kader bank sampah juga sejumlah asosiasi pengusaha se kota Malang juga diberikan arahan termasuk pengusaha perumahan dan perhotelan dan pertokoan agar ikut akfit menjaga lingkungan sekitarnya termasuk  terkait dengan gas rumah kaca ataupun AC  bila memang kantornya sudah dingin sebaiknya tak perlu gunakan AC , sehingga akan bisa ikut menekan pencemaran limbah  gas rumah kaca..Dikatakan juga oleh Agoes dengan komitmenya Kota Malang terhadap pengelolaan sampah  melalui menteri PUPR, kita akan dapat  bantuan Hibah peralatan sampah senilai 195 M dari Negara kincir angin Jerman.Sedangkan harapan kedepan DLH  bisa kelolah sendiri limbah B3, bila limbah B3 bisa ditangani DLH maka akan bisa tingkatkan PAD. 

Wali Kota Malang H Moch. Anton menyampaikam apresiasinya atas penghargaan Air Minum Dan penyehatan Lingkungan Award ( AMPL)  Award 2017 yang diterima di Jakarta Selasa (7/11) belum lama ini yang berhasil diraih oleh Kota Malang ini. "Merevolusi mental dengan kampung-kampung tematik sehingga mengubah dari kampung yang buruk sanitasinya menjadi kampung warna-warni adalah contoh nyata. Kami akan terus mendorong dan mengupayakan terus-menerus akan hal itu." ujar Abah Anton.

KSAN yang merupakan event dua tahunan ini bertujuan mendorong komitmen para pemangku kepentingan agar terus meningkatkan akses pelayanannya. Konferensi dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Di antaranya pemerintah pusat dan daerah, legislatif, lembaga swadaya masyarakat, donor, swasta dan media"Kita akan mendorong dan mengupayakan terus-menerus akan hal itu," imbuhnya.Abah Anton menambahkan, bahwa kota Malang sudah banyak mendapat Corporate Social Responsibility (CSR). "Kami akan terus menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk bersama membangun kota malang," tandasnya.(fd)

.

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)  Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Kota Malang mengingatkan agar masyarakat ikut menjaga Lingkungan yang ada di kota Malang . Apalagi kota Malang saat ini telah dipercaya oleh dunia untuk meraih  Prestasi yang cukup pretisius dan membanggakan dibidang Lingkungan hidup . mendapat  Certificates of Recognition ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC) Award di bidang air bersih (clean water)” Tidak banyak Negara yang mendapatkan Sertifikat Award di bidang air bersih ( clean water ),  tandas Kepala Dinas Lingkungan hidup kota Malang Drs. Agoes Edy Poetranto, MM pada koranrakyat.com  Jumat (27/10) 2017 dikantornya.

            “ Merawat memang tidak mudah  tapi  kalau masyarakat berkomitmen untuk menjaga lingkungan termasuk , ikut mempertahankan lingkungan di sekitarnya tidak  buang sembarangan di sungai, maka akan  terjaga lingkungan kita,” ujarnya.

            Sekarang   negara lain aja memberikan penghargaan pada kita, tentunya sebagai  warga kota  Malang kita harus ikut bangga adanya prestasi dibidang  lingkungan yang  kita raih saat ini.  serta ikut merawat lingkungan agar bisa langgeng dan kita akan selalu dilihat oleh dunia kuwalitas lingkungan kita.

Untuk meraih penghargaan ini bukan hal yang mudah. Kota-kota di ASEAN di amati dan di kaji bersama dalam forum ASEAN Senior Officials on Environment (ASOEN) pada 27 Juli 2017 lalu, yang  digelar di Filipina. Kategori kota dibedakan berdasarkan jumlah penduduk, untuk kota kecil populasi sampai 750 ribu jiwa, dan kota besar populasi sampai dengan 750.001- 1.500.000 jiwa. 

Ada tiga penghargaan yang diberikan kota-kota di ASEAN yakni , udara bersih (clean air), air bersih (clean water) dan kebersihan (clean land). Raihan penghargaan dibidang air bersih (clean water) yang diterima Kota Malang, tidak terlepas dengan komitmen Pemkot Malang untuk mempercepat program 100-0-100, 100 persen sanitasi, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen akses air bersih untuk masyarakat.“Target pemerintah pusat akses 100 persen air bersih untuk masyarakat pada 2019, tapi di Kota Malang kami sudah berupaya dapat tuntas pada 2018 mendatang,”terangnya .

Dikatakan  Agoes Pemerintah Kota Malang dinilai mampu menjalankan program air bersih. Hal ini dapat dilihat dari diraihnya penghargaan “The 3rd Certificates of Recognition 2017 untuk indikator clean water di ajang ASEAN ESC (Enviromentally Sustainable City) Award yang diterima di Brunei Darussalam Selasa, 12 September 2017. Penghargaan tersebut  diberikan Kementrian Pembangunan Bandar Seri Bengawan kepada Walikota Malang H.Mohammad Anton. Pemkot mendapatkan penghargaan ditingkat Internasional itu karena komitmennya menjaga lingkungan. Air Bersih yang digunakan oleh masyarakat Kota Malang saat ini adalah air yang dikelola oleh PDAM Kota Malang.  PDAM Kota Malang mampu menyediakan air bersih untuk seluruh warga Kota Malang. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan program Zona Air Minum Prima (ZAMP) dalam mendukung program pemerintah 100-0-100 dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang sudah terealisasikan pada tahun 2018.

Zona Air Minum Prima (ZAMP) adalah program PDAM Kota Malang untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Malang dimana air yang mengalir ke pelanggan sudah siap minum tanpa harus dimasak terlebih dahulu karena sebelumnya sudah disterilkan melalui proses Chlorinasi. Target yang semula diharapkan akan terealisasi di tahun 2019, dapat dicapai oleh PDAM Kota Malang di tahun 2018.

 Sementara Wali Kota Malang H. Moch Anton mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Malang dan semua pihak yang sangat memberikan perhatian kepada akses air bersih untuk masyarakat Kota Malang. Sehingga bisa meraih penghargaan ini. Sebelumnya . Kota Malang juga meraih penghargaan dibidang air dari dunia International di Dubai beberapa waktu lalu “ Penghargaan ini membuat kami terpacu untuk terus meningkatkan layanan akses air bersih untuk masyarakat di kota Malang.” Ujar Abah Anton. (fd)

 

.

 

 

. 

Malang (KORANRAKYAT.COM), Banyak Diketemukan indikasi illegal  sejumlah destinasi wisata dikawasan Cagar Alam di Indonesia, diantaranya dikawasan pulau Sempu Kabupaten Malang. “ Kami telah ketemukan indikasi pungli, dikawasan wisata pulau sempu,” tandas Kusnadi, S.Hut. Msi. Dari Kementerian Lingkungan hidup  disaat wawancara dengan wartawan  Rabu (13/9) di Hotel Harris Malang.

            Cagar alam Pulau Sempu memiliki potensi luar biasa hingga menarik dikunjungi. Segara Anakan, Teluk Semut, serta ekosistem di dalamnya cukup memiliki alasan mendatangi pulau berada di seberang Pantai Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.
           Adanya retribusi yang dikeluarkan oleh desa setempat untuk setiap orang masuk kawasan wisata dipungut Rp. 5000 sebetulnya  dasarnya dari mana. “ Kalau tidak ada dasar berarti  pungli,” ujar Kusnadi, “ ujarnya.

                “ Tentunya kalau ingin membuat destinasi wisata jangan sampai merusak lingkungan yang berada di Cagar Alam dan harus mendapatkan ijin dari Menteri lingkungan hidup ,”ujar mantan aktivis Walhi ini.

            Diungkapkan juga oleh Kusnadi memang kita tidak serta merta melakukan tindakan, tentunya tergantung masyarakat sekitar, kalau memang ingin menggunakan Jasa wisata berada dikawasan Cagar Alam harus ijin, sehingga  masyarakat bisa bermitra dengan Perhutani  dengan melalui Jasa lingkungan dan bisa dikelolah desa, dengan jasa lingkungan  Dasarnya cukup banyak bisa melalui Permen 83 Tahun 2016 terkait dengan keperluan sosial dan kawasan konservasi serta dasar lain juga  ada Permen 44 terkait kerjasama dikawasan konservasi Alam  serta Permen 39 Tahun 2017 terkait Perhutani. Bila ada ijin makan rakyat akan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan dikawasan pulau sempu.

Hal senada juga disampaikan  Ketua Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi Siti Chadidjah kepada wartawan di sela sosialisasi pengelolaan kawasan cagar alam Pulau Sempu BKSDA selaku pengelola menemukan indikasi telah terjadi berjalan wisata ilegal di Pulau Sempu. Aktivitas itu terjadi karena peran dari masyarakat sekitar. Pengunjung wisata datang dengan dipungut biaya, meskipun kunjungan tersebut ilegal.
       "Aktivitas selama ini ada di Pulau Sempu, kunjungan wisata adalah ilegal. Karena Sempu masuk sebagai cagar alam," ujarnya

Siti menyebut, aktivitas ilegal dilakukan dengan jalan kucing-kucingan dengan petugas. Warga menyediakan sewa perahu dan pendampingan kunjungan wisata."Karena keterbatasan petugas, jadi kunjungan dilakukan dengan sembunyi-sembunyi," ujarnya. Tim Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) terdiri dari BKSDA, LIPI, Akademisi, serta elemen lain tengah melakukan rekam terakhir kondisi Pulau Sempu. Aktivitas ini dilakukan rutin selama lima tahun sekali. 

"Kalau tingkat kerusakan sekitar 10 persen dari luas area sebesar 877 hektar. Untuk sementara diketahui juga ada perubahan perilaku satwa, seperti kera yang cenderung agresif," bebernya.

          Menurut dia, Pulau Sempu merupakan sisa mozaik ekosistem hutan dataran rendah di Pulau Jawa. Statusnya masih menjadi cagar alam belum berubah hingga saat ini.
"Sudah ada papan pelarangan kunjungan, dalam menjaga ekosistem di sana. Karena Sempu masih menjadi cagar alam," tuturnya.

Sebelumnya aktivis pecinta lingkungan dan satwa mengecam adanya penurunan status Pulau Sempu dari cagar alam menjadi .
taman wisata alam. Perubahan dikhawatirkan akan merusak habitat serta ekosistem di pulau tersebut, karena semakin tingginya  kunjungan wisataKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang  mempertimbangkan penurunan status Cagar Alam (CA) Pulau Sempu. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan kajian dari Tim Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) KLHK.(fdl)

       .

 

MOG  Didemo Diduga Gelapkan Fasum 

Komunitas Seniman Olahraga & Penyelamat Aset

 

 

Malang(KORANRAKYAT.COM) Komunitas Seniman Olah Raga Dan Penyelamat Aset Daerah demo di depan halaman kantor DPRD Kota Malang pada Kamis (10/8) mereka menuntut dikembalikannya fasum dilantai 4 MOG untuk kepentingan fasilitas Olahraga  bukan dikomersilkan.

Disampaikan Roni Agustinus selaku coordinator aksi menyampaikan bahwa fasum yang ada dilantai 4 MOG harus dikembalikan sebagai mana mestinya. Sehingga asset Pemda dilantai 4 Mog itu ada kecenderungan akan dijual pada pihak lain oleh MOG senilai 3,4 Milliar.   

Dari informasi hearing yang pernah  kami lakukan dengan  DISPORA kota malang yang ditemui oleh  sekretaris Dispora  serta wakil kota malang  Sutiaji pada tanggal 20 maret 2017.kami dijanjikan untuk bisa membuka perjanjian kerja sama pengelolaan fasum di lantai 4 gedung MOG.

Maka sebagai komunitas  yang peduli terhadap keberadaan asset daerah serta keberlangsungan  olah raga yang berkesinambungan kami menyampaikan aspirasi kami kepada DPRD kota malang

1 Kembalikan MOG  lantai  4 sebagai fasum milik masyarakat kota malang

 2. Jadikan tempat tersebut sebagai sarana olah raga dan kesenian

3.  Menolak Komersialisasi mog lantai 4 sebagai lahan bisnis dan gedung bioskop (fd)

 

 

Thursday, 25 May 2017 15:59

Presiden Serahkan Sertifikat ke Warga Jatim

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Seiring upaya pemerintah untuk mendorong tercapainya target program sertifikasi lahan masyarakat secara gratis, dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah, Presiden Joko Widodo selalu menyempatkan diri untuk menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat yang mengikuti program tersebut. Termasuk dalam kunjungan kerjanya ke Kota Malang, pada Rabu, 24 Mei 2017, Presiden menyerahkan 10.038 sertifikat kepada masyarakat yang berasal dari kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur.

 "Laporan yang saya pegang, yang diserahkan hari ini ada 10.038 sertifikat. Tolong sertifikatnya diangkat semuanya, jangan diturunkan dulu, akan saya hitung," ujar Presiden Joko Widodo kepada masyarakat yang hadir.

Hal tersebut membawa kebahagian tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa Timur. Mengingat selama ini masyarakat sering mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan dan pendampingan usaha.

 "Pak Presiden, ini masyarakat Jawa Timur senang sekali, Pak. Karena tadinya bank-bank tidak mau _noleh_ ke masyarakat karena masih petok D dan letter C," ungkap Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sambutannya.

 Oleh karena itu, Kepala Negara berpesan kepada masyarakat agar sertifikat tersebut benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.

 "Sertifikat yang sudah dipegang benar-benar dimanfaatkan untuk keluarga kita, untuk kesejahteraan kita. Jangan sampai justru karena pegang sertifikat kita menjadi tidak senang," kata Presiden.

 Mengingat pentingnya sertifikat sebagai bukti hukum yang kuat atas kepemilikan lahan, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran terkait untuk bekerja dengan cepat agar target penyerahan sertifikat dapat segera terwujud.

 "Caranya bagaimana? Terserah Pak Menteri, yang penting saya sudah perintah. Kalau sudah perintah, pasti saya cek. Kita diberi amanat rakyat untuk bekerja, menteri juga untuk bekerja," tutur Presiden.

 Berdasarkan laporan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dari jumlah 2,75 juta bidang tanah yang ada di Jawa Timur, baru 1,065 juta atau sekitar 39 persen yang telah bersertifikat.

 "Sisanya 61 persen masih perlu kita sertifikatkan. Untuk tahun ini 412 ribu, selanjutnya paling sedikit setengah juta bidang," ucap Sofyan Djalil.

 Turut mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.(fd)

 

 

 

 

 

 

MALANG,KORANRAKYAT.com,.- .Korban sekeluarga  Bambang Muryono seorang pilot  Garuda kecelakaan di tol Cipali kedua korban di Makamkan pemakaman Samaan Kota Malang, sedangkan dugaan sementara, kecelakaan itu akibat pengemudi BMW ngantuk. Sehingga ia hilang kendali. Kejadian itu kini ditangani Unit Laka Lantas Polres Subang.

            Diperoleh keterangan korban barusan melakukan liburan di kota dingin Malang dan beberapa tempat wisata di Jatim.setelah dari Malang korban langsung kembali ke Jakarta dengan mengendarai Mobil BMW bersama istrinya.Sementara Kanit Laka Satlantas Polres Subang, Zaenuddin mengatakan, jenazah kedua korban sudah dibawa ke RSUD Ciereng Subang. "Dua korban meninggal pengemudi dan penumpang mobil BMW nopol B 1595 WBC. Keduanya pasangan suami istri, Bambang dari data berprofesi sebagai pilot Garuda Indonesia, dan istrinya Kartika," ujarnya.

Kecelakaan di Tol Cipalisudah berulang kali terjadi. Terakhir, tiga anggota keluarga tewas setelah sebuah minibus kecelakaan di KM 121pada Minggu, 23 April 2017 lalu.

Saat melintas, ban belakang kiri minibus itu pecah. Mobil melaju tanpa kendali hingga melebar ke jalur berlawanan. Mobil itu baru terhenti setelah terbalik di jalur berlawanan di KM 121+800.(as)

Diberitaka sebelumnya  Jalan Tol Cipali (Cikopo-Palimanan) kembali merenggut dua korban jiwa. Kali ini pasangan suami istri tewas setelah mobil sedan yang ditumpanginya menabrak truk yang sedang mengganti ban di KM 121+600 jalur A Kabupaten Subang, Kamis, 27 April 2017.

Berdasarkan informasi, peristiwanya itu terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Berawal ketika mobil sedan BMW bernomor polisi B 1595 WBC yang dikemudikan Bambang Muryono melaju dari arah Palimanan menuju Cikopo. Ketika melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba laju mobil tersebut oleng dan melebar ke kiri. Ketika itu di bahu jalan ada truk yang berhenti sedang mengganti ban.

Sedan yang melaju dengan kecepatan tinggi tak bisa menghindar. Mobil sedan itu menabrak truk bernomor polisi T 9754 TA. Truk dikemudikan oleh Ahmad (47), warga Pangauban Desa Margahayu Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang.

Petugas tiba di lokasi tak lama setelah mendapat laporan. Korban segera dievakuasi. Sementara mobil sedan yang ringsek diamankan ke POS PJR Tol Cipali di Gerbang Tol Cilameri Subang Akibat kecelakaan itu pengemudi mobil sedan Bambang Muryono (60) dan istrinya Kartika Suhardini (55) warga Jalan Alhidayah no 1 RT 01/02 Kelurahan Pondokjaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Provinsi Banten tewas di lokasi kejadian. Selanjutnya korban dibawah kembali ke kota Malang.(as)

.
 
MAlLANG,KORANRAKYAT.comPresiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menjenguk KH Hasyim Muzadi di kediamannya yang terletak di Jl. Cengger Ayam Malang, Rabu 15 Maret 2017.  Tiba pukul 09.50 WIB, Presiden dan Ibu Iriana diterima oleh istri KH Hasyim Muzadi, Hj. Mutammimah di ruang tengah kediaman tersebut. Di sana juga tampak, Kepala RS Lavalette Abdul Rokhim serta Ketua Tim Medis RS Lavalette dr. Hariadi Moeljosoedirdjo, Sp.PD.
 
Sebelum menjenguk KH Hasyim Muzadi, Presiden dan Ibu Iriana terlebih dahulu mendengarkan penjelasan tentang kondisi kesehatan KH Hasyim Muzadi dari Abdul Rokhim.
Kepada jurnalis yang telah menantinya, Presiden mengajak mendoakan bersama untuk kesembuhan KH Hasyim Muzadi. 
"Kita semuanya berdoa beliau dapat segera diberi kesembuhan secepatnya. Semoga beliau diberikan kesembuhan secepatnya," ucap Presiden.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.(fdl)
Saturday, 29 October 2016 13:50

Pejabat Pemkab Malang Terkena OTT Mutasi PNS

Written by

 Malang,koranrakyat.com,-Aparat Polres Malang Kota, Jawa Timur, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, Suwandi.

  

Penangkapan itu terkait dugaan suap yang diterima Suwandi dalam pengurusan pindah tugas pegawai negeri sipil (PNS).

"Itu Polresta Malang yang melakukan pada Selasa (25/10/2016) sore," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono saat dihubungi  wartawan, Rabu (26/10/2016) malam.

Menurut Argo, ada salah satu pejabat PNS di Kalimantan Selatan yang ingin pindah tugas ke Kabupaten Malang. Sebelum pindah, mereka harus mendapat persetujuan dari tempat yang dituju dengan menemui Suwandi.

Suwandi diduga meminta uang sebanyak Rp 18 juta dengan cara dicicil. Saat penangkapan, polisi mengamankan uang sebesar Rp 3 juta dari tangan Suwandi.

"Itu sudah cicilan yang ketiga," kata Argo.

Argo belum bisa menjelaskan mengapa Polres Malang Kota yang melakukan tangkap tangan sebab yang ditangkap adalah pejabat Kabupaten Malang.

Argo juga belum mengetahui pasti lokasi penangkapan tersebut. Kasus itu nantinya akan tetap diproses di Mapolres Malang Kota.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota AKP Tatang Prajitno belum bisa dimintai konfirmasi terkait penangkapan itu.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Humas Polres Malang Kota AKP Nunung Anggraeni membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut. Namun, ia belum bisa menjelaskan secara rinci kejadian tersebut.

Rendra Kresna Bupati Malang Terkejut 

Bupati Malang Rendra Kresna mengaku sudah memberikan disposisi atau menyetujui pengajuan mutasi dua pegawai negeri sipil dari Kabupaten Melawi, Kalimatan Barat.

 

Rendra mengaku heran kenapa sampai ada transaksi uang terkait pengajuan pindah dua PNS itu. Transaksi itu melibatkan Ketua Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Suwandi, yang ditangkap Polresta Malang karena dugaan suap mutasi.

"Itu sebetulnya sudah disetujui oleh Bupati untuk perpindahannya. Kalau dari persetujuan Bupati ada pembicaraan khusus (oleh PNS), kita tidak memahaminya," kata Rendra saat ditemui di Pendopo Kabupaten Malang, Kamis (27/10/2016).

Saat ini, dua PNS dari Melawi, yakni Hendrikus dan istrinya, sudah bertugas di Kabupaten Malang. Hendrikus menjadi guru di SMA 1 Kepanjen, sedangkan istrinya menjadi guru di SMP Jabung.

Namun, status kedua PNS itu di Kabupaten Malang masih titipan. Sesuai dengan disposisi Bupati Malang, keduanya baru resmi menjadi PNS di Kabupaten Malang terhitung sejak 1 Januari 2017.

"Sampai dengan saat ini, kedua PNS itu masih berstatus titipan. Jadi sampai sekarang gajinya masih dibayar Melawi," jelas Rendra.

Menurut Rendra, Kabupaten Malang saat ini sedang kekurangan guru. Oleh karena itu, saat keduanya mengajukan pindah ke Kabupaten Malang, Rendra langsung menyetujui.

"Disposisi saya pasti diterima karena terus terang di Kabupaten Malang ini butuh guru, butuh dokter, para medis. Kalau ada masuk ke Kabupaten Malang, pasti diterima. Tapi harus sesuai kompetensinya," kata dia.

Kepala BKD Kabupaten Malang Suwandi ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh jajaran Polres Malang Kota di rumahnya, Kelurahan Mojolangu, Kota Malang, Selasa (25/10/2016) sore.

 

Penangkapan itu terkait dengan mutasi dua PNS dari Melawi. Ia ditangkap dengan barang bukti uang sebesar Rp 3 juta. Sebelumnya, Suwandi sudah menerima sebanyak Rp 10 juta dan Rp 5 juta. Total ada Rp 18 juta yang diminta Suwandi.Dalam kesempatan itu Rendra juga mengomentari terkait bocornya pernyataan Suwandi bahwa uang yang diterima disalurkan ke sejumlah pejabat diatasnya.Silakan diperiksa siapa pejabatnya,nanti ditunggu saja hasil pemeriksaan polisi.Saya hanya kuatir informasi itu adalah pertanyaan bukan jawaban dari orang yang diperiksa (Suwandi) (fd)  

 

 

 

 

(fd)

Malang,koranrakyat.com,-Sekitar 40 pengurus dan anggota DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda berkunjung ke Kota Malang. Tujuan kedatangan LPM Samarinda berguru masalah perparkiran,pengelolaan sampah serta Unit Kegiatan Masyarakat  (UKM) seperti  disampaikan Ketua DPD LPM Kota Samarinda Drs.H. Hamka Halex, Msi  dalam memberikan sambutan diruang Sidang Majapahit Balaikota Malang Rabu (26/10)2016.

Para peserta dialog sampah dan Perparkiran dari DPD LPM Samarinda(fd)

        Rombongan diterima oleh Drs.Mulyono ,Msi staf Ahli ahli bidang Pemerintahan setda Kota Malang yang mewakili walikota H.Muhammad Anton,dikatakan Mulyono bahwa kunjungan LPM Samarinda dikota Malang cukup tepat,karena di kota Malang mendapatkan cukup banyak prestasi adanya penataan taman kota yang telah dilaksanakan oleh Dinas kebersihan dan pertamanan sehingga mendapatkan penghargaan Adipura dibidang kebersihan,sehingga taman taman di kota Malang cukup banyak mengalami perubahan.Tentunya,yang membuat  menarik taman taman dikota Malang banyak dibangun dengan dana CSR. Sedangkan untuk perparkiran juga tidak semata  mata  untuk  mencari keuntungan,tapi lebih banyak memberikan penyerapan lapangan pekerjaan padasekitar 2000Jukir di kota Malang.

    Sementara Andien Achza,SH salah satu Ketua DPP LPM Pusat mengatakan,bahwa LPM organisasi yang  tidak perlu diragukan lagi oleh pemerintah kepres 28/1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi  LSD menjadi LKMD,selain itu juga deklarasi Bandung pada 21Juli 2000,sedangkan surat edaran mendagri 414.3/1502/Tgl 9 Oktober 2000 tentang tindak Lanjut temu nasional LKMD,Kepres /49 tahun 2001,pentaan LKMD/Sebutan lain tanggal 10 april 2001

Sementara UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah ,Pasal 127 ,211 dan penjelasanya begitu juga PP No 72/2005 tentang pentaan lembaga desa dan PP no 73/2005 tentang pentaan lembaga kelurahan.Selain itu juga edaran Mendagri No.5/2007 tentang pedoman  pentaan lembaga kemasyarakatan sedangkan yang terakhir Surat Edaran Mendagri No.414/560/PMD,1/2/2011 tentang penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

 

Para peserta dialog sampah dan Perparkiran dari DPD LPM Samarinda(fd)

Setelah memberikan pengurus DPP LPM pusat memberikan pencerahan tentang orgnisasi dilanjutkan dengan dialog yang di moderator oleh Eko Anang Sutrisno,SE sekretaris LPM Provinsi Jawa Timur dengan nara  sumber dari Dinas Perhubungan Kota Malang yang diwakili oleh Berto,Sedangkan Dinas Kebersihan dan pertamanan kota Malang Adji dan perwakilan dari Penmas kota Malang,diskusi cukup ganyeng membedah perparkiran di kota Malang dan masalah sampah.Hadir juga sejumlah pengurus LPM Kelurahan dan kecamatan.kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan(fd)      

 

 

 

.

Sunday, 02 October 2016 09:33

Pemkot Bahas PAK Hingga Subuh

Written by

Malang,koranrakyat.com,- Tim Anggaran Pemkot Malangdan Badan Anggaran DPRD Kota Malang membahas tindaklanjut Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) semalam penuh.

Dua pihak yang terdiri dari eksekutif dan legislatif itu memulai rapat di lantai tiga Gedung DPRD pada Jumat (30/9/2016) sekitar pukul 21.00 WIB. Rapat baru rampung esok harinya sekitar pukul 03.00 WIB.

“Pembahasan berlangsung tanpa jeda istirahat,” kata salah satu tim anggaran, Wasto, saat ditemui usai mengikuti upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Balai Kota Malang, Sabtu (1/10/2016).

Lamanya proses pembahasan, menurut Wasto, diakibatkan panjangnya diskusi antara kedua pihak. Baik anggota tim anggaran maupun anggota badan anggaran sama-sama menyampaikan pelbagai pertanyaan yang merujuk pada pengunaan PAK.

Pembahasan hingga menjelang Subuh itu dilaksanakan untuk mengebut proses penetapan Perubahan-APBD yang diprediksi molor.

“Agak memakan waktu lama karena semua anggota ingin saling paham,” tuturnya.

Ada beberapa keputusan yang sudah disepakati dalam rapat itu. Antara lain, persetujuan pagelaran lomba konsep desain dasar Islamic Centre pada PAK ini.

Dewan meminta, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan untuk mengusulkan pembangunan fisik dan review detail engineering design (ded) dalam Rencana Kerja (Renja) APBD 2017.

Tahun ini pembangunan Islamic Centre dengan sistem multy years gagal terlaksana akibat pemindahan lokasi. Dana Rp 30 miliar untuk pembangunan di tahun pertama akhirnya harus dilebur dalam PAK.(fd)

Sunday, 25 September 2016 09:07

Dewanti Rumpoko Istri Incumben Bertarung Di Pilkada Batu

Written by

Batu,koranrakyat.com,-Empat pasangan calon wali kota dan wakil

walikota Batu mengikuti tes pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit

Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang, Sabtu (24/9/2016).

Tes kesehatan hari pertama itu meliputi tes tulis dan wawancara. Para

peserta mulai masuk ke ruang tes pertama di Ruang Majapahit sekitar

pukul 07.00 WIB.Empat pasangan itu adalah Dewanti Rumpoko - Punjul

Santoso, Abdul

Majid - Kasmuri Idris, Hairuddin - Hendra Angga Sonatha, dan Rudy -

Sujono Djonet.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Rochani, menjelaskan,

pemeriksaan itu adalah rentetan tahap pertama dari seluruh tes

kesehatan yang harus dijalani cawali dan cawawali. Tes lanjutan akan

digelar pada Senin (26/9) dan Selasa (27/9). Pemeriksaan hari pertama

digelar secara tertutup.

“Hasil tes kesehatan ini sifatnya final. Dilakukan di rumah sakit yang

direkom IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Himpsi (Himpunan Psikologi

Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional) dan KPU. Tim dokter yang

memeriksa juga sudah ditunjuk oleh rumah sakit,” katanya, sela

pemeriksaan itu.

Dalam tes psikologis, tim pengawas dari unsur-unsur itu juga turut hadir.

Rochani bilang, rententan hasil tes kesehatan bakal mempengaruhi lolos

tidaknya cawali dan cawawali untuk melanjutkan menuju proses

pemilihan umum.

Jika hasil akhirnya nanti ada cawali atau cawawali yang tidak memenuhi

syarat sehat jasmani-rohani dan terhindar dari narkotika, maka

kepersertaannya dapat digugurkan.

Bagi yang tidak lolos, bisa diganti pada masa perbaikan,” ujarnya.

I Wayan Agung Hedrawan SpOG (K), ketua tim pemeriksa tes kesehatan

itu, menjelaskan, ada tiga tes jenis tes yang dijalani pada hari itu, yakni

tes integritas, tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MPPI),

dan tes kepribadian.Dalam ujian tulis, semua cawali-cawawali menjalani

tes bersama-sama.

Sementara pada tes wawancara, prosesnya dilakukan sendiri-sendiri.

“Semaunya diawasi oleh KPU, BNN, Himpsi, dan IDI. Ada banyak dokter

yang menangani. Tes hari ini lebih ke kepribadian. Psikologisnya lebih

jelas,” ujarnya.(fd)

 

 

 

 

 

Sunday, 07 August 2016 02:58

Walikota Malang Incar Dana Bappenas Untuk Bangun PIG

Written by

Malang,koranrakyat.com,- Pemerintah Kota Malang membidik dana pembangunan Pasar Induk Gadang (PIG) yang saat ini mangkrak dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Menurut Wali Kota Malang M Anton, Tim Bappenas akan datang ke Malang untuk menghitung potensi ekonomi pedagang Agustus Mendatang.

 Pada saat itulah pemkot akan berusaha melobi agar badan itu mau mengucurkan dananya buat pembangunan PIG.

“Selama ini ada program tapi pemkot tidak tahu karena kurangnya pemahaman. Padahal, kemarin salah ssatu deputi kementerian keuangan sudah datang dan dia memberi pengertian akan hal itu,” kata Anton.

Terkait besaran anggaran yang dibidik, pemkot belum bisa menghitung secara pasti. Besaran itu kemungkinan akan diketahui setelah Tim Bappenas meninjau langsung lokasi.

Ia melanjutkan, rencana permintaan dana itu diutamakan agar pembangunan PIG tak terus molor. 

Anton juga sebelumnya sudah mengisyarakatkan pemutusan perjanjian kerja sama dengan investor apabila pembangunan tidak segara terealisasi.

Jika pembiayaan dari Bappenas terelalisasi, pengembangan PIG juga akan berada dalam pengawasan kementrian keuangan. Bappenas, kata Anton, memang berencana mencalonkan PIG sebagai salah satu wilayah

yang akan dikembangkan dari sisi kreatifitas. “Juga dalam rangka kredit usaha rakyat dengan bunga murah,” pungkasnya (fd)

 

 

            Malang,koranrakyat,com,Peristiwa mencengangkan Masyarakat Malang, aksi premanisme terjadi di BFI Jl. Jagung Suprapto Malang. Rinto Bos BFI  ancam bunuh konsumen, dan mengeluarkan kata kata kasar menyampaikan bahwa konsumen dianggap Babi dan sempat ambil batako akan melemparnya, sejumlah karyawan  BFI mengetahui akhirnya menghalang halangi aksi rinto yang membabit buta itu. Sedangkan konsumen saat itu   sedang meminta penjelasan posisi mobilnya yang telah dirampas sebelumnya di Sidoarjo. Kejadian Senin (25/7) itu  membuat masyarakat tercengang, karena terjadi keributan  hingga  keluar kantor, bahkan  HM. Zuhdy Ahmady   Lira Malang Raya   mengecam  adanya aksi bos BFI itu , yang tidak mencerminkan sebagai lembaga Finance sangat disayangkan.

            Kejadian berawal salah seorang konsumen menanyakan pada kantor BFI di Jl. Jagung Suprapto  Kota Malang, ia meminta penjelasan awalnya ditemui oleh salah seorang karyawan BFI, bahwa ia menyamnpaikan bahwa mobil APV yang pernah dirampas di Sidoarjo sudah Lunas pembayaranya. Adanya, informasi konsumen itu terkejut. Selanjutnya  Nurdin salah seorang karyawan BFI lain keluar mengajak bertemu didalam ruangan, namun bukan ada penyelesaian namun malah menyampaikan bahwa mobil sudah di Lelang alias di  jual, dan mengatakan tidak tahu harus ditanyakan kemana yang menjual, bahkan Nurdin malah mengajak debat tanpa ada penyelesaian hingga konsumen akan pulang ia tetap nerocos.Akhinya, secara tak disangka Rinto Bos BFI  turun dari  tangga kantornya  berusaha menyerang akan mukul konsumen sambil melontarkan  kasar  dengan mengatakan konsumen Babi   selain itu juga mengancam akan membunuh.

            Sejumlah karyawan BFI berusaha menghalang halangi Rinto. Akhinya Rinto mengambil Batako yang akan dilemparkan ke konsumen. Arogansi dari bos BFI Malang akan menyerang dan pukul  menjadi tontonan warga sekitar termasuk masyarakat  yang melewati  Jl. Jagung Suprato Kota Malang.

Secara terpisah HM. Zuhdy yang kerap dipanggil Didik itu mengecam adanya aksi premanisme yang dilakukan oleh Rinto seorang bos  lembaga Finance BFI. Kok aneh ya, lembaga Finance  seperti itu. Kejadian itu  akan membuat takut masyarakat  bila lembaga Finance seperti ada perubahan fungsi sebagai lembaga premanisme yang  telah menakurt nakuti nasabahnya, sehingga dengan mudah merampas mobil dan memeras nasabah. Mustinya lembaga Finance harus juga memperhatikan hak nasabah, tentunya ada prosedurnya dalam mengambil kendaraan dabn melakukan eksekusi. Apalagi sampai ia menjual mobil nasabah tanpa adanya pemberitahuan.Tentunya pengawas keuangan yang harus terjun  terhadap penyimpangan penyimpangan yang dilakukan lembaga Finance sedangkan adanya ancaman serta premanisme dan pemerasan  itu merupakan rana pidana tentunya  harus segera dilaporkan ke Polisi.Agar tak terulang kejadian serupa.

Sementara Jimmy Hendrik  Pengawas Perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat yang dirugikan lembaga Finance segera melapor. Tentunya kita akan telusuri segala aspek dalam prakteknya lembaga Industri non Bank itu, kalau menyimpang  ketentuan yang ada bisa kami tutup,bahkan tahun ini  kita sudah nutup beberapa lembaga keuangan yang tak beres. Termasuk perlu ditelusuri bagaimana seluruh Fidusianya  apa sudah benar apa belum dalam melakukan praktek  Industri Perbankan. Karena  seluruh transaksi harus dilaporkan  saat penamdatangan kontrak harus  dalam masa 30 hari harus dilaporkan, kalau tidak akan bisa merugikan Negara Karena ada hak Negara  non Pajak yang harus diterima.

Secara terpisah Kusworo salah seorang wartawan senior di Jatim ia menyayangkan pola premanisme yang dilakukan  Rinto Bos BFi Malang, ini  Negara hukum bukan Negara Bar bar semua ada ketentuan dan aturan mainya dalam pratek Industri Perbankan,  “ wah kalau caranya begitu masyarakat harus berhati hati, kalau perlu segera lapor polisi bila terjadi premanisme dan pemerasan.Sementara merasa dirinya terancam konsumen akan segera mengadukan kasus ini ke aparat kepolisian.

Diberitakan  Sebelumnya ,- Masyarakat resah dengan maraknya aksi peremanisme dan arogansi Lembaga Finace  , yang berawal adanya rayuan dari para marketing supaya  bisa mengambil kredit  di perusahaannya. Tapi, sayangnya  sampai diperjalanan konsumen seperti di jebak, dengan melakukan perampasan kendaraanya dan melakukan pemerasan dengan minta imbalam pembayaran yang tak rasional. Sehingga konsumen dibuat tak mampu lagi untuk membayar mobil tersebut.

            Seperti yang dialami oleh Dody, kendaraan rekannya yang ia bawah mobil APV dengan warna biru dengan mengambil Leasing di BFI Kota Malang. Ia di hadang sejumlah gerombolan preman diminta mobilnya untuk diminta diserahkan dengan alasan tertentu.Karena merasa ketakutan akhirnya  dengan terpaksa dodi harus pulang dengan kendaraan umum. Setelah mobil dikuasai, untuk  mengambilnya berbelit belit. Ia diminta untuk menghubungi Rinto  yang dikatakan sebagai karyawan BFI, Rinto di telpun tidak diangkat dan saat bisa diangkat bawah ia minta mobil di ambil setelah lebaran. Dengan enaknya mobil konsumen itu dibawah saat lebaran.Karena, dengan libur lebaran cukup panjang dengan enaknya Rinto membawah mobil konsumen tersebut.

            Akhirnya setelah lebaran ketika Mobil di minta kembali malah menyampaikan untuk bisa mengambil mobil itu harus bisa membayar uang Rp. 95.829.000 sudah termasuk  membayar uang hampir  Rp. 17.435 Juta  Juta, mobil dibawah malah konsumen diperas  oleh karyawan BFI itu . Dengan berbagai alasan supaya mobil tidak bisa diambil lagi. Sebelumnya ketika konsumen mencoba konsultasi pada BFI ditemui Nurdin tidak ada jalan keluar , malah ia  memaki maki dengan  mengatakan berbagai hal yang sangat  menyakitkan konsumen,  Saat Rinto dikonfirmasi kembali, bahwa ia tetap tidak akan memberikan  pada konsumen kendati uang keterlambatan di bayar. Adanya kejadian itu rencana  konsumen akan mengadu  ke LSM Lembaga Perlindungan Konsumen serta penegak hukum serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar kejadian perampasan dan pemerasan terhadap Konsumen tidak terulang kembali.  Sementara Rinto ketika dikonfirmasi soal keputusan yang dibuat itu  dianggap sudah menjadi keputusan Managemen BFI Sementara Regional manager Jatim Bali Kadek Tirtayasa  hingga kini belum berhasil dihubungi HPnya mati(tim)   

 

 

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 2

Gaya

Face Book Galleries

      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Penutup rangkaian Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2018 pagi ini telah...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya dugaan pemalsuan sertifikat Bank Indonesia  yang dilakukan UN Swissindo...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)   Pelantikan Wakil Kapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dan serah terima...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Komisaris Jenderal Syafruddin resmi menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Menyikapi dan upaya peningkatan kinerja Polri, akhirnya Kepala Polri Jenderal Tito...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Pasangan Joko Widodo-KH Maruf Amin mendaftar sebagai capres cawapres di Komisi...
    LAMPUNG(KORANRAKYAT.COM)-Kirab Obor Asian Games ke 18 tahun 2018  terus berjalan di Bandar Lampung. Nampak...
    LAMPUNG, (KORANRAKYAT,COM)  Polda Lampung bersinergi dengan Polsek,Polres serta Polresta, untuk atasi...