Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Dari Polandia Jokowi Menuju Lokasi Pertempuran Ukraina – Rusia
Last Updated on Jun 29 2022

Dari Polandia Jokowi Menuju Lokasi Pertempuran Ukraina – Rusia

POLANDIA,KRJATIM.COM , Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, kereta yang membawa Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan terbatas berangkat menuju Kyiv di Ukraina tepat pada pukul 21.15 waktu setempat, Selasa, 28 Juni 2022.   Presiden Jokowi dan Ibu Iriana...
Nikita Kembali Diperiksa Propam Mabes Polri
Last Updated on Jun 28 2022

Nikita Kembali Diperiksa Propam Mabes Polri

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM pemberitaan tentang Nikita Mirzani masih menjadi sorotan.  Nikita Mirzani baru saja menjalani pemeriksaan di Propam Mabes Polri.Artis Nikita Mirzani yang didampingi kuasa hukumnya mengatakan dirinya menerima 40 pertanyaan."Nikita menerima 40 pertanyaan, dan Nikita...
Kabur Panca Koruptor di Pemkot Batu Ditangkap Tim Tabur
Last Updated on Jun 28 2022

Kabur Panca Koruptor di Pemkot Batu Ditangkap Tim Tabur

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  Bertempat di Jalan Raya Tebo Selatan RT 005/RW 002 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun Kota Malang, Jawa Timur, Tim Tabur Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Tim Tabur Kejaksaan Negeri Batu berhasil mengamankan Buronan yang masuk...
Presiden Jokowi tiba di Rzeszow, Polandia  Lanjut Ke Ukraina Naik Kereta  Selama 12 jam
Last Updated on Jun 28 2022

Presiden Jokowi tiba di Rzeszow, Polandia Lanjut Ke Ukraina Naik Kereta Selama 12 jam

POLANDIA,KORANRAKYAT.COM Dari Munich, Jerman, di hari ketiga kunjungan kerjanya, Selasa, 28 Juni 2022, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta delegasi tiba di Bandar Udara Internasional Rzeszow-Jasionka, Polandia sekitar pukul 11.50 waktu setempat.Cuaca cerah menyambut kedatangan...
Indonesia dan Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama Bidang EBT
Last Updated on Jun 28 2022

Indonesia dan Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama Bidang EBT

ElMAU, KORANRAKYAT.COM,- Di sela-sela pelaksanaan G7, Presiden Joko Widodo bertemu dengan PM Inggris Boris Johnson di Elmau, Senin 27 Juni 2022.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa kedua pemimpin mengapresiasi kuatnya...

World Today

  •  
    Dari Polandia Jokowi Menuju Lokasi

    POLANDIA,KRJATIM.COM , Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, kereta yang

     

MENADO(KORANRAKYAT.COM) Pemerintah tetap berusaha keras divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia. ”Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti?” ucap Presiden. kata Jokowi (15/11)  2017saat memberi sambutan di Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Manado, Sulawesi Utara,

       Untuk itu, Presiden memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan. Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan. “Nego terus minta 51 persen, jangan mundur,” ujar Presiden. Hal ini dikarenakan Presiden meyakini jika usaha keras pemerintah akan memberikan hasil yang terbaik."Tapi saya yakin kita dapat (51 persen). Kalau kita ragu-ragu terus ya dimainin terus,” ujarnya. 

             Sementara pada September lalu, Chief Executive Officer Freeport McMoran Inc Richard Adkerson menyampaikan keberatan ihwal proses negosiasi divestasi saham 51 persen. Ada lima hal yang menjadi keberatan Freeport. Beberapa di antaranya terkait dengan divestasi, perpanjangan kontrak, dan due diligence (penilaian kinerja perusahaan).

         Dalam hal divestasi, Freeport sepakat mendiskusikan dengan pemerintah waktu penyelesaian divestasi. Freeport mengusulkan divestasi awal berlangsung sesegera mungkin lewat penawaran saham perdana, lalu divestasi penuh berlangsung bertahap dalam jangka waktu yang sama dengan yang ditentukan pemerintah.

             Adapun terkait dengan perpanjangan kontrak, Adkerson ingin Freeport memiliki hak kontrak beroperasi sampai 2041. Pasal 31 dari kontrak karya menyatakan: "Persetujuan ini harus berjangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini; dengan ketentuan bahwa Perusahaan berhak mengajukan permohonan perpanjangan dua tahun berturut-turut untuk masa jabatan tersebut, yang tunduk pada persetujuan Pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar. Permohonan tersebut oleh Perusahaan dapat dilakukan setiap saat. (as/eas)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah dala hal ini Prersiden Joko Widodo untuk membeli tembakaunya.APTI meminta pemerinta harus memihak rakyat,oleh karenanya  tembakau petani harus dibeli jangan semua gunakan tembakau Import industry rokok di  tanah Air.

“ kami minta pemerintah dengan melalui deregulasi harus membeli tembakau petani.” Tandas Agus Pamudji Ketua APTI pada journalist istana Senin ( 30/10)

Seberapa tembakau Petani yang harus dibeli secara tegas Pamudji minta seluruh tembakau Petani harus dibeli, saya tidak menginginkan hanya sebagian tembakau petani dibeli jadi harus semuanya, yah 100 prosen,” tegasnya.

         Dikatakan Pamudji Salah satu yang selama ini menyulitkan para petani adalah kebijakan impor tembakau. Menurut Agus, selama ini pemerintah masih membuka lebar keran impor tembakau sehingga merugikan petani tembakau lokal.

Oleh karena itu, para petani meminta pemerintah untuk melakukan pembatasan impor.

"Pemerintah untuk segera membuat kebijakan tentang pengaturan importasi tembakau. Karena selama ini keran impor tembakau masih terbuka lebar," kata Agus.

Keluhan serupa disampaikan Ketua APTI Jawa Tengah, Wisnubroto.

"Kita sekarang bicara soal kedaulatan. Jangan sampai yang terjadi rokok masih ada, tapi tembakau bukan tembakau Indonesia," ucap Wisnu.

Kebijakan lain yang dipersoalkan petani adalah soal kenaikan cukai rokok. Pemerintah sudah memutuskan cukai rokok sebesar 10,04 persen naik pada 1 Januari 2018.

"Kenaikan cukai ini bagi petani akan ada dampak ke serapan, karena secara psikologis ketika permintaan pasar menurun, akan berdampak ke serapan bahan baku lokal," ucap Agus.

            Meski demikian, Agus mengatakan pihaknya pasrah terkait kenaikan cukai. Hanya saja, ia berharap kenaikan cukai ini, pemerintah bisa menaikkan dana bagi hasil ke daerah dan di manfaatkan sebesarnya meningkatkan kualitas bahan baku di tingkat petani."Sehingga kalau bahan baku bagus akan diserap industri dengan harga bagus," ucap Agus

 

Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai mengikuti pertemuan di istana  ia akan berkoordinasi dengan  menteri terkait  bagaimana untuk membuat regulasi bagaimana impor tembakau dibatasi lebih banyak menggunakan tembakau petani.”Saya akan lansung menghubungi menteri terkait, agar segera ada regulasi yang dibuat,”janjinya  (eas)

 

 

 

Friday, 29 September 2017 13:54

Ngerii 2017, Utang Pemerintah Tambah Rp385 Triliun

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Defisit anggaran kas keuangan negara hingga pertengahan tahun ini mencapai Rp224,4 triliun, atau 1,65 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah meyakini, realisasi defisit akan tetap sesuai yang ditargetkan dalam kas negara yakni 2,67 persen terhadap produk domestik bruto.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan, dalam membiayai kas negara, pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara senilai Rp385 triliun, atau 82,93 persen dari rencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017.
                 “Ini realisasi penerbitan SBN per 26 September 2017. Pemerintah optimis dapat membiayai defisit APBN hingga akhir tahun,” kata Robert di Jakarta, Jumat 29 September 2017.Keyakinan tersebut ditegaskan Robert bukanlah isapan jempol semata. Sebab, di sisa beberapa bulan ke depan pemerintah akan kembali melakukan lelang surat utang yang terdiri dari empat kali lelang surat utang negara, dan empat kali surat berharga negara kepada para investor.
              “Lelang SUN masih ada empat kali, SBN juga empat kali. Masih delapan kali lelang kalau ada adjusment (penyesuaian),” ujarnya.Sebagai informasi, realisasi penerimaan negara sampai dengan Agustus 2017 baru mencapai Rp972,9 triliun, atau 56,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.736,1 triliun, yang seluruhnya berasal dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp972,9 triliun.
            Sementara itu, total realisasi belanja negara saat ini sudah mencapai Rp1.198,3 triliun, atau 56,2 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.133,3 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp695,7 triliun, dan transfer daerah dan dana desa sebesar Rp502,6 triliun. (as)

Thursday, 28 September 2017 11:34

Kearifan Lokal sebagai Modal Bersaing di Dunia Digital

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Teknologi berkembang dengan cepatnya. Dengan perkembangan teknologi, dunia kini hidup di era keterbukaan. Negara-negara pun berlomba mengejar inovasi-inovasi baru di bidang teknologi. Mau tidak mau, segala lapisan harus beradaptasi dengan perkembangan itu. Di dunia usaha misalnya, siapa yang mampu memanfaatkan teknologi maka mereka sudah memiliki keunggulan tersendiri. Hal itu bukan lagi merupakan suatu pilihan. Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo saat membuka Konferensi IDByte 2017 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, pada Kamis, 28 September 2017.

           "Kalau kita mau sejahtera, kita harus menyambut baik perkembangan-perkembangan ini, tidak ada pilihan. Perkembangan ini tidak bisa dibendung. Kalau kita menutup diri terhadap inovasi-inovasi seperti ini kita akan kehilangan daya saing," ujarnya.

          Negara-negara yang mampu memunculkan inovasi-inovasi di bidang itu disebutnya akan memiliki daya saing yang tinggi. Demikian pula dengan dunia usaha yang pada akhirnya memunculkan raksasa-raksasa teknologi digital.Lalu muncul pertanyaan, dengan adanya para raksasa teknologi tersebut, apakah kita akan menyerah begitu saja? Apakah tidak ada hal lain yang bisa dilakukan para pelaku usaha digital di Tanah Air untuk berkompetisi? Jawabnya adalah tidak! Selalu ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Setidaknya, inilah pandangan yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut.

        "Memang ada raksasa-raksasa internet yang harus kita manfaatkan. Tapi di ekonomi digital masih ada peluang-peluang yang sangat besar bagi pemain-pemain lokal," ucapnya.

          Pemain lokal disebut Presiden harus mampu mengangkat keunggulan atau ciri khas lokal yang dimiliki. Inilah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dapat bersaing di pasar global. "Orang Amerika tidak akan pernah mengerti artinya _ndeso_ seperti kita. Orang Tiongkok tidak akan pernah mengerti artinya _baper_ seperti kita. Berapa pun modal Google dan Amazon, mereka tidak akan pernah sedekat dan seakrab dengan orang kita seperti kita sendiri," demikian mantan Gubernur DKI Jakarta ini menggambarkan.

          Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mendorong para pelaku usaha digital di Tanah Air untuk jeli dalam melihat keunggulan budaya kita sendiri yang kemudian diterapkan dalam dunia digital. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu seperti mengembangkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Sebaliknya, gunakan tenaga dan pikiran untuk memunculkan inovasi yang betul-betul unik dan mengangkat budaya lokal. "Menurut saya, jangan coba-coba kita membuat Alibaba atau Google tandingan. Buat apa membuat itu lagi? Menurut saya kita akan buang waktu dan tenaga. Manfaatkan dan pakai saja yang sudah ada itu kemudian fokuskan tenaga kita untuk membuat inovasi-inovasi yang benar-benar unik dan lokal," ia menegaskan.

 Jatuh? Bangkit Lagi!

        Untuk mendukung perkembangan usaha dan ekonomi digital di Tanah Air, pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Pemerintah akan memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha untuk bereksperimen dan berinovasi. "Pemerintah harus memberikan keleluasaan untuk bereksperimen. Inovasi membutuhkan eksperimen, hal-hal baru harus dicoba," ucap Presiden.

        Kepala Negara menyadari bahwa dari sekian banyak eksperimen yang dilakukan, pasti terdapat beberapa yang belum berhasil. Namun, baginya kegagalan itu merupakan hal yang dapat dijadikan pembelajaran ke depan. "Kita harus menoleransi banyak kegagalan. Tidak apa, jangan malu, jangan menyerah. Jatuh tidak apa yang penting bangkit lagi. Jatuh kemudian bangkit lagi. Itulah kenyataan di dunia digital," tuturnya.

          Presiden sendiri mengingatkan kepada jajarannya bahwa untuk mendukung iklim usaha digital dan berbagai eksperimen yang dilakukannya, pihaknya tidak boleh terlalu membatasi usaha-usaha rintisan dengan aturan yang menyulitkan. "Startup tidak boleh dicekik dengan regulasi-regulasi yang berlebihan. Ini sudah saya sampaikan kepada menteri-menteri. Ini juga satu alasan kenapa deregulasi itu penting untuk mengurangi tumpang tindihnya aturan dan persyaratan yang menghambat cara-cara maupun pola baru," ucapnya.Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (eas)

 

          

 

 

 

 

 MALANG(KORANRAKYAT.COM)  International  conrence on education &

training (3rd ICET)  dengan  tema  Global and Local Based  Education And Training  akan

 diselenggarakan oleh  Fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Malang  

yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 30 Sampai  1 Oktober 2017 bertempat

di  Royald Orchid Garden Hotel seperti disampaikan Dekan Fakultas Ulmu Pendidikan  

Prof. Dr. Bambang  Budi Wiyono , MPd  pada koranrakyat.com

di ruang kerjanya Kamis (28/9).  

            Dikatakan  Prof  Bambang bahwa  International conference  

education & training ini  diselenggarakan setiap tahun dan sekarang merupakan

tahun ke tiga  dengan tujuan menelah,  mengupas serta mengkaji  

sistem pendidikan secara global maupun lokal. Nantinya persoalan yang

 banyak  diperbincangkan diantaranya sistem pendidikan  yang berkarakter ,

 penguatan pendidikan serta managemen pendidikan.

        Selain itu juga akan ditelaah  persoalan pendidikan di Indonesia   

kedepan  harapanya   bisa munculkan gagasan  bagaimana sistem pendidikan yang

baik serta bisa mencari solusinya .  

         Terkait  pengelolah pendidikan kedepan  dan  penggunaan teknologinya  juga jadi bahasan ,

dengan harapan  bisa pas dan mampu meningkatkan   kualitas pendidikan.

Dalam sub domain dikupas  soal  pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar  dan

pendidikan khusus dan pendidikan non formal dan program

bimbingan dan konseling.

             Sedang nara sumber dari Canada, Autralia, Malaysia dan Korea

Selatan dan Indonesia. Dengan adanya nara sumber dari beberapa Negara

itu diharapkan bisa shering  hasil riset dimana saat ini sudah ada 57 

hasil riset dari empat  Negara yang siap untuk di sheringkan.

            Secara terpisah  DR. Suharyanto , MM. Mpd Ketua panitia

penyelenggara dari International  conrence on education &

training (3rd ICET) mengatakan pematerinya diantaranya 

Prof. Drs H. M Nasir, Msi, Akt, Phd (Ministry of Researc , Tecnology and

Heagher education of The  Republik Indonesia) ,  Professor Shabaz Khan

( University Of Camberra, Australia Director  Office Unisco Jakarta – Regional Bureau for asia and the Pasific),  Dr.Miroslava  Majtanova ( Senior  Lecturer of Bchelor  Degree

Program  at University Putra Malaysia) , Professor Kim Hui Lim

(Hankuk University Of Foreign  Studies- Seoul, Korea),Christopher Allen  Woodrich

( chief administrative coordinator , International , Indonesia forum , Canada)  

Sedangkan jumlah peserta yang bakal hadir  sekitar 124 orang dari 4 negara

  Termasuk 57 orang dari peneliti yang  telah menyerahkan hasil risetnya.

 Sementara  peserta lain dari unsur dinas pendidikan,

Pengawas, Pemerhati dan LSM.(an)

 

 

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  – Pada usia yang ke 56 Tahun PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, telah menunjukkan performa yan cukup mengembirakan pada , 14 September 2017, dalam acara Top Bank 2017 yang diselenggarakan Business News, Bank Jatim meraih penghargaan kategori Top BPD 2017 – BUKU III, Top Bank Pembelajaran SDM, dan Top CEO Bank 2017 seperti disampaikan Direktur Utama Bank Jatim, R Soeroso pada acara Ghatering dengan wartawan di  Surabaya Senin (18/09) 2017

          Selain itu juga dalam acara lndonesia Banking Award 2017 yang digelar Media Tempo bekerja sama dengan Indonesia Banking School pada 13 September 2017 kemarin, Bank Jatim meraih 3 penghargaan sekaligus, yakni The Most Reliable Bank, The Most Efficent Bank, The Best Bank In Digital Services.

 Dikatakan R. Soeroso Kinerja PT Bank Pembanguan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus menunjukkan peningkatan. Sampai akhir Agustus 2017 kemarin angka pertumbuhan bank milik Pemerintah Daerah Jawa Timur ini cukup menggembirakan. Dibanding periode yang sama pada tahun lalu, asetnya kini tumbuh 9,26 persen atau mencapai Rp53,3 triliun.Direktur Utama Bank Jatim, R Soeroso, menegaskan, di usianya yang genap 56 tahun ini kinerja keuangan Bank Jatim semakin matang dan menunjukkan performa yang bagus.

           Disebutkan, laba sebelum pajak tercatat mencapai Rp1,23 triliun atau tumbuh 19,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya, ditambah pertumbuhan kredit yang menunjukkan peningkatan sebesar Rp30,77 triliun atau tumbuh 3,72 persen Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat juga mengalami peningkatan dengan bukti Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp43,69 triliun atau tumbuh 813 persen (YoY) dan CASA rasio masih diatas 65 persen.

          “Ini karena adanya kepercayaan publik terhadap Bank Jatim. Dan untuk pertumbuhan kredit, lkarena adanya peningkatan jumlah nasabah di pedesaan dengan program Simpeda,” katanya.Untuk rasio keuangan Bank Jatim pada Agustus 2017 posisinya lebih baik dibandingkan periode tahun sebelumnya, antara lain untuk Net Interest Margin (NIM) sebesar 6,88 persen dari sebelumnya 6,71 persen. “Return On Asset (ROA) 3,14 persen menjadi 3,62 persen.“Bank Jatim mampu membukukan efisiensi pada Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) dari 70,80 persen menjadi 65,04 persen,” tutur Soeroso, menjelaskan data terakhir.

       .Sementara pada  disaat pemerintah  menggalakkan pembayaran non tunai seperti halnya pembayaran masuk tol ataupun pembayaran lainya dikatakan Direktur Manajemen Risiko, Rizyana Mirda, bahwa bank Jatim sudah ikut mempelopri termasuk adanya eSamsat dimana pembayaran pajak bias lewat Online, ad juga e Nyangpasar pembayaran retribusi pasar di Sidoarjo, sedangkan untuk jalan tol kita telah sharing dengan BCA dengan lewat Flash BCA dan rencana dengan Bank Mandiri, kalau kita bias kerjasama dengan bank lain kenapa harus mengadakan sendiri, karena biayanya cukup tinggi, ujarnya saat berbincang dengan koranrakyat. (an)

 

 

 

 

Friday, 01 September 2017 02:15

Presiden Jokowi Akan Gebuk Penghambat Investasi

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar semua pihak, baik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

maupun dunia usaha untuk memanfaatkan momentum yang ada saat ini. "Sekarang ini kita miliki momentum yang bagus, yang harus dimanfaatkan secepat-

cepatnya," ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada acara Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Mandiri JSMR01 Surat Berharga Hak atas

Pendapatan Tol Jagorawi (EBA Kelas A) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis 31 Agustus 2017.

Beberapa momentum tersebut adalah _investment grade_ layak investasi, lompatan sebagai negara tujuan investasi, meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah dan meningkatnya peringkat kemudahan berusaha. Semua survei tersebut dilakukan oleh lembaga internasional. 

 "Kok masih ada yang pesimis, apa lagi yang dicari? Apa lagi yang ditunggu?" kata Presiden.

 

Bahkan Presiden pernah menanyakan hal ini kepada wartawan ekonomi. Jawaban dari wartawan tersebut adalah pengusaha masih _wait and see_. "Yang di-

_wait_ apanya, yang di- _see_ apanya lagi?" ucapnya. 

Oleh karenanya Presiden mengingatkan agar memanfaatkan  betul momentum ini. "Harus dimanfaatkan betul, jangan sampai lewat dan kita tidak mendapat

apa-apa dari momentum yang baik ini," tuturnya.

*Sekuritisasi Aset*

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga kembali mengingatkan tentang sekuritisasi aset BUMN maupun swasta. Ia menegaskan, proses sekuritisasi harus 

segera dilaksanakan agar bisa berdampak pada pembangunan nasional. "Ini penting sekali karena akan memacu arus modal masuk dan akan mengurangi

beban APBN kita," ucap Presiden.

Presiden menyampaikan, bahwa tugas BUMN itu seharusnya sebagai pengembang bukan jadi pemilik. Setelah membangun sebuah proyek infrastruktur,

kemudian proyek itu bisa dijual sehingga bisa mendatangkan modal untuk membangun kembali.

"Namun yang ingin saya utarakan, sekuritisasi ini bukan hanya untuk pemerintah dan BUMN tapi juga bisa untuk swasta karena bisa tingkatkan efisiensi dan

bisa ikut memacu arena investasi ke daerah kita," ujar Presiden.

Presiden menambahkan, di era digital seperti ini, sudah banyak contoh perusahaan dengan nilai omset yang tinggi namun tidak memiliki aset tetap. 

"Sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan digital berusaha untuk meminimalkan asetnya. Contoh _kayak Uber_ perusahaan taksi terbesar di dunia tapi

tidak punya taksi satupun.  AIRBNB sudah menjadi perusahaan hotel terbesar di dunia tapi tak miliki satupun gedung atau hotel," kata Presiden.

Di Indonesia sendiri menurut Presiden, sekuritisasi sudah ada sejak 10 tahun lalu saat perusahaan telekomunikasi melepas tower atau menara BTS _(Base #

Transceiver Station)_ ke perusahaan spesialis BTS.

"Dari pada memiliki sendiri-sendiri tidak efisien. Juga jaringan mesin ATM mestinya juga seperti itu dulu bank bangun ATM sendiri-sendiri tidak efisien. 2 tahun

lalu kita gabung, efisiensi 30 triliun rupiah," ucapnya.

*Perpres Percepatan Kemudahan Berusaha*

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Percepatan Kemudahan Berusaha. Perpres itu

bertujuan untuk kemudahan berusaha. "Awal tahun depan, Januari dan Februari kita harus miliki satu gedung yang khusus urusan perizinan. Seluruh

perizinan harus satu gedung, sekali

mengajukan urus satu gedung itu. Ini sistem aplikasi pengurusan ini harus disiapkan. Semua harus diurus oleh _Single Submission_ ini," kata Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi juga sempat meminta Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani untuk maju ke depan. Presiden menanyakan

hambatan yang dialami dalam proses sekuritisasi aset tol pertamanya yang sudah memakan waktu sembilan bulan.

Ditanya Presiden Jokowi, Desi pun menjawab bahwa masih kesulitan menyamakan persepsi di antara pemangku kebijakan. 

"Siapa? Yang mana? Dijawab, jadi saya tahu yang saya _gebuk_ yang mana," kata Presiden menanyakan siapa pihak yang menghambat.

Desi pun kemudian menjawab bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu respon dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Presiden berharap agar proses

tersebut dapat diselesaikan secepatnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PU dan

Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful

Hidayat dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio.(eas)

 



.

PROBOLINGGO(KORANRAKYAT.COM)  Jawa Timur menjadi provinsi pertama dan satu-satunya yang memproleh izin pemerintah pusat untuk mengelola pelabuhan, seiring dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo antara Kementerian Perhubungan dengan PT. Delta Artha Bahari Nusantara, BUMD milik Pemprov. Jatim, di Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo, Minggu (20/8). Melalui KSP ini, Pemprov Jatim secara resmi mengelola sepenuhnya Terminal baru Probolinggo.

Dalam sambutannya pada acara penandatangan ini, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini mengatakan, keberadaan Pelabuhan Baru Probolinggo  menekan ongkos transportasi hingga 32 %. Hal tersebut menguntungkan perusahaan-perusahaan yang berada di Probolinggo dan sekitarnya. Pasalnya, kegiatan bongkar muat tidak lagi dilakukan di Surabaya, tapi bisa di Probolinggo.

            “Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu keperluan bongkar muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya. Ongkos transportasinya jadi lebih efisien hingga 32%” katanya.

            Pada awalnya, lanjut Pakde Karwo, Pelabuhan Probolinggo dibangun dan dikembangkan dengan tujuan sebagai back up system transport akibat bencana lumpur Lapindo. Namun dalam perkembangannya, pelabuhan ini mampu berperan lebih dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi.

            Hal itu dibuktikan dengan perkembangan arus bongkar muat barang di pelabuhan Probolinggo yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat rata-rata kunjungan kapal per-bulan pada Tahun 2016 sebesar 25 kapal/bulan, pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat menjadi 36 kapal/bulan (naik 44%). Sedangkan rata-rata volume bongkar muat per bulan pada 2016 sebesar 36.048 T/M3. Kemudian pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat 137,70% menjadi 85.686 T/M3.

            Tercatat sejumlah perusahaan memanfaatkan pelabuhan ini antara lain Pt. Cheil Chedang Indonesia, Pt. Tjiwi Kimia dan industri-industri di daerah Ngoro Mojokerto. Keberadaan pelabuhan baru ini juga sudah bisa melayani berbagai kepentingan ekonomi, seperti pengiriman batu bara, aspal curah, tepung dari NTB dan Semen serta pengiriman sebanyak 1.500 ton beras Bulog ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Bahkan 7 kapal asing pengangkut barang milik perusahaan Chiel Jeddang direct shipping langsung bongkar muat di pelabuhan Probolinggo dengan rata-rata 2 kapal/bulan. Ini bukti betapa vitalnya peran pelabuhan Probolinggo” lanjut Pakde Karwo.

 

Siap Dijadikan Pelabuhan Internasional

 

            Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo menegaskan kesiapannya pelabuhan Probolinggo untuk dijadikan pelabuhan internasional. Sebab, pelabuhan telah memiliki sertifikat pernyataan pemenuhan keamanan fasilitas pelabuhan yang diterbitkan Kemenhub RI berdasarkan International Code For Security of Ships and Port Facilites (ISPS Code).

            Karena itu, kedepan Pelabuhan Probolinggo akan terus dikembangkan. Pemprov Jatim sendiri telah mengalokasikan dana melalui APBD senilai lebih dari Rp. 300 milyar untuk membangun infrastruktur pelabuhan tersebut. Hingga Tahun 2016, total luas lahan pelabuhan telah mencapai 23,12 Ha.

Adapun untuk sisi laut yang dibangun dengan dana APBN telah terbangun 2 dermaga, yaitu dermaga 1 berdimensi 93 m x 18,5 m dengan kedalaman -5 mLWS dan dermaga 2 berdimensi 229 m x 31 m dengan kedalaman -10 mLWS.

“Ke depan, pengembangan yang dilakukan adalah membangun dermaga 3 dengan kedalaman -13 mLWS dan dermaga 4 dengan kedalaman -16 mLWS agar bisa melayani kapal container dan curah dengan  kapasitas yang lebih besar” ujar Pakde Karwo.

 

Sukseskan Zonasi Pelayanan Transportasi Laut

 

            Masih menurut Pakde Karwo, keberadaan Pelabuhan Probolinggo akan mendukung dan menyukseskan konsep zonasi pelayanan transportasi laut di Jatim. Zonasi bertujuan agar bongkar muat kapal tidak tersentral di Surabaya, menekan cost transport, menumbuhkan pusat ekonomi baru, dan menaikkan daya saing Jatim.

            Diantaranya, zonasi Jatim bagian utara (Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan sekitarnya) dilayani oleh Pelabuhan Brondong, Paciran, dan Lamongan Integrated Shorebase. Lalu wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Perak, Gresik, JIIPE, dan Pelabuhan Teluk Lamong.

            Kemudian wilayah Situbondo, Jember, Lumajang, Banyuwangi dan sekitarnya dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Boom Banyuwangi. Untuk Wilayah Madura dan kepulauannya dilayani oleh Pelabuhan di wilayah kepulauan dan Pelabuhan Kalianget.

            “Untuk wilayah Selatan Jatim, direncanakan pembangunan Pelabuhan Pacitan, Prigi dan Pelabuhan Sendang Biru. Lalu Pelabuhan Probolinggo sendiri akan melayani wilayah Probolinggo, Pasuruan, Lumajang dan sekitarnya. Keberadaan pelabuhan itu bukan sebagi pesaing, tapi sebagai komplemen dari Pelabuhan Tanjung Perak” pungkasnya.

 

Tahun Pertama KSP, Setor Kontribusi Rp. 2,2 Milyar

 

            Masih menurut Pakde Karwo, PT. DABN yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik BUMD Pemprov Jatim selaku pengelola Pelabuhan Probolinggo telah menyetorkan uang sebesar Rp. 2,2 Milyar kepada kas negara untuk pembayaran kontribusi tetap tahun pertama dalam rangka perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

            “Kontribusi itu menjadi bukti bahwa Pelabuhan Probolinggo sangat prospektus sebagai pelabuhan yang bisa menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim” ujarnya.

            Agar kontribusi itu bisa lebih maksimal, Pakde Karwo meminta dukungan kepada Menhub atas usulan permintaan kepada Menteri BUMN untuk dapat menyerahkan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Tembaga kepada Pemprov Jatim. Adapun lokasi Pelabuhan Tanjung Tembaga berada di sebelah timur Pelabuhan Probolinggo.

            “Jika diserahkan kepada Pemprov, pelayanan pelabuhan di Probolinggo bisa menjadi satu kesatuan. Saat ini Pelabuhan Tanjung Tembaga masih dikelola PT. Pelindo III (Persero) dengan kondisi fasilitas pelabuhan yang sangat minim, yakni kolam pelabuhan hanya -2,5 mLWS, yang hanya bisa melayani kapal pelayaran rakyat” pungkasnya.

Berdasarkan Surat nomor S-215/MK.6/2017 tentang Persetujuan KSP Barang Milik Negara atau BMN berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan, ketentuan besarnya kontribusi tetap per tahun adalah sebesar 0,50% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP (dalam hal ini Pelabuhan Tembaga Baru) dengan kenaikan sebesar 4,55% per tahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnnya.

 

Sedangkan pembagian keuntungan KSP sebesar 25,16% dari penjualan (revenue) per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp. 42,3 milyar. Penjualan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit.

 

Menhub Puji Pakde Karwo

 

Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi memuji langkah Pakde Karwo yang berani mengelola pelabuhan. Menurutnya, jika dikelola secara mandiri oleh provinsi, maka pengelolaannya akan lebih baik, ongkos transportasi juga lebih murah dan prosesnya lebih cepat.

“Disamping pengelolaannya akan lebih baik jika ditangani provinsi, setiap tahunnya, pengelolaan pelabuhan menyedot dana APBN yang besar, jadi penyerahan pelabuhan ini tentu mengurangi beban APBN. Karena itu, kami memuji langkah Pakde Karwo yang berinisiatif ingin mengelola pelabuhan secara mandiri” pujinya.

Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, keputusannya menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Probolinggo kepada Pemprov Jatim sudah tepat. Pasalnya, Jatim adalah daerah yang dinamis dan menjadi pusat logistic dan konektivitas perdagangan di Indonesia Timur.

 

“Karena itu, kedepan kami akan terus membangun pelabuhan lainnya seperti di Kediri dan kami serahkan ke Pemprov Jatim. Sehingga bisa memperlancar arus perdagangan serta mengurangi kepadatan di jalan darat. Penyerahan pelabuhan ini juga sebagai hadiah pemerintah pusat kepada Jatim di hari kemerdekaan kita” pungkasnya. (an/fd)

Saturday, 19 August 2017 02:14

Presiden Resmikan Simpang Susun Semanggi

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo petang ini, Kamis, 17 Agustus 2017, meresmikan proyek infrastruktur Simpang Susun Semanggi, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol oleh Kepala Negara didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta sejumlah pejabat lainnya.

 "Dengan mengucap bismillahhirahmanirrahim, saya resmikan Simpang Susun Semanggi," ucap Presiden saat peresmian.Ia pun mengapresiasi kinerja semua pihak yang telah mendukung pembangunan Simpang Susun Semanggi, sehingga proyek tersebut dapat diresmikan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72.

 "Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan Simpang Susun Semanggi, yang cepat sekali, satu tahun. Ya sangat menghargai sekali kerja gubernur yang sekarang maupun sebelumnya," ujar Presiden kepada para jurnalis usai peresmian.

 Untuk diketahui, Simpang Susun Semanggi dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp345.067.000.000,-. Presiden pun berharap Simpang Susun Semanggi bisa mengurangi kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta, utamanya kawasan Semanggi yang dikenal sebagai kawasan paling ramai di Ibu Kota.

 Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peresmian tersebut, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat.(eas)

 

 

 

 

.

Wednesday, 09 August 2017 13:34

Kejagung MOU dengan PT. Bank Negara Indonesia

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Kejaksaan agung melakukan penandatangan Mou dengan PT Bank Negara Indonesia.Tujuanya saling memperkuat membantu memberkan saksi-saksi ahli dan menukar informasi. Sehingga dapat membantu dalam menjalan visi dan misi.

Jaksa Agung, M. Prasetyo ditemui di Kejagung disela-sela penandatangan MOU dengan BNI , Selasa(8/8)2017 mengatakan Hari ini ada momen penting kami telah melalui dan melakukan menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian bersama antara Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan seluruh jajarannya bukan di Pusat dan di daerah dengan PT  Bank Negara Indonesia Persero terbuka jadi satu momen yang sangat penting sebagai bentuk dan moment sangat penting negara diseluruh pelosok tanah air melalui kerjasama ini.  "Kita tahu persis Bank Negara Indonesia merupakan Bank Nasional pertama yang memiliki jaringan sangat luas peran yang bisa dibuktikan bukan hanya kaitan dengan peranan masyarakat juga merupakan satu peranan  penting dalam pelaksanaan peranan selalu akan kita laksanakan, " ujarnya.

Selanjutnya, M. Prasetyo menegaskan dengan kerjasama ini tentunya masing-masing memiliki posisi yang berbeda tetapi dengan sinergitas akan saling memperkuat. ya betapa besar dan betapa pentingnya bagi bangsa indonesia pembangunan nasional kami memiliki kewajiban untuk mengawal dan mendukung pelaksanaan misi dan visi dari Bank Negara Indonesia baiknya. "Ini suatu hal yang Kita syukuri karena dengan kerjasama formal dan terarah ini diharapkan akan berikan hasil yang optimal dan baik di khusus nya bank negara indonesia. Kita melaksanakan tugas-tugas kira ditengah-tengah masyarakat bagi kepentingan nasional kita," tegasnya.

Ketika ditanya pertukaran informasi itu seperti apa, M. Prasetyo menjelaskan  Itu nantinya mungkin, katanya katakan sekarang ini dibidang keuangan semakin masif ya disini diberi adanya sinergi dalam tentu saya katakan penjelasan saksi-saksi ahli dan pertukaran data dan informasi dengan demikian memperkuat pemeriksaan jika ada indikasi penyimpangan jadi dengan memanfaatkan sebagai sarana dan modus operandinya." Yaitu sangat membantu memperlancar pengingkapa kasus kalau memang ditemukan dalam praktek penyelenggaraan perbankan," jelasnya.

Apa benar sejauh ini Kejagung sudah mengindikasikan berkas perbankan, M. Prasetyo menandaskan kita sudah perna menanganinya kasus-kasus perbankan justru dengan  kerja sama formal ini justru memudahkan hasil kerja maksimal dan tentu bukan hanya kita lakukan penindakan dan kita juga lakukan pencegahan." Sehinga dengan ini sekali lagi bahwa indikasi sekecil apapun ada kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan dengan menggunakan sarana perbankan ini bisa kita cegah sejak dini," Tandasnya.

Ditempat yang sama, Direktur Utama Bank Negara Indonesia, Achmad Baiquni mengatakan  jadi sebagaimana disampaikan  Jaksa Agung kami dari BNI dalam kejahatan jasa keuangan tentunya. "Kami dalam menyelenggarakan bisnis kami permasalahan yang terkait dengan hukum Pidana dan Perdata.Alhamdulilah selama ini kedepannya akan banyak sekali bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung sehingga kami dapat mengoptimalkan pemulihan dari aset-aset masalah kami," ujarnya.

 

Lebih lanjut, Achmad menegaskan Yang point utama bagaimana bisa memulihkan aset-aset tersebut." Ini menjadi dorongan sehingga dapat membantu kerja Kejaksaan Agung," tegasnya.( vk)

 

MOSKOW(KORANRAKYAT.COM) Investasi perusahaan Rusia Rosneft Oil Company di Tuban Jawa Timur senilai US $ 10 milyar, sejauh ini masih on the right track atau berjalan sesuai dengan perencanaan.  Tahapan-tahapan yang harus dilalui, seperti feasibility study (FS) dsn penyusunan basic design  atau engineering sejauh ini sesuai dengan rencana.

Kepastian tsb disampaikan Head of Refinary and Petrochemical  Joint Projects Development Department,  Alexander Zubchenko dan Market Expert Vladimir Zhiryakov pada saat pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo di ruang Goncharova, di Hotel Intercontinental Moskow. Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan Pakde Karwo-sapaan Gubernur Jawa Timur dalam rangka promosi trade, tourism, and investment (TTI)  di Rusia. 

Tahun 2024, lanjutnya, direncanakan operasional kegiatan sudah beroperasi. 13 ribu pekerjaan akan tercipta untuk para generasi muda, khususnya Jatim, dari investasi gabungan antara PT Pertamina dan perusahaan ini.

 Pekerjaaan-pekerjaan yang akan tercipta dari investasi ini, tambah Alexander, diantaranya engineering dan layanan kesehatan. Untuk itu, bersama Pertamina, perusahaannya juga akan memberikan pelatihan-pelatihan. "Kami ada untuk masyarakat, terutama generasi mudanya," tambahnya.

Perusahaan joint venture dengan PT. Pertamina tsb direncanakan akan membangun kawasan industri, khususnya untuk penyimpanan minyak, diantaranya solar dan gas, serta memproduksi petrokimia dan kondensat yang dibutuhkan oleh Indonesia. 

BF Tingkatkan Kerjasama 

Sebelumnya, pada pagi hari, Gubernur Jatim menghadiri acara Bisnis Forum Rusia-Indonesia di Hotel Inter Continental Hotel Moskow yang diseleggarakan KBRI Moskow bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI dan Business Council Rusia-Indonesia. Hadir dalam kegiatan ini sekitar 300 undangan pengusaha Rusia dan Indonesia, serta pejabat pemerintah. 

Dalam sambutannya, Dubes RI di Moskow, Wahid Wahyudi menyampaikan optimismenya kegiatan bisnis forum (BF) ini, sebagai rangkaian kegiatan Festival Indonesia (FI), akan meningkatkan kerjasama Indonesia-Rusia di berbagai bidang. Apabila tahun 2016 FI dikunjungi 100 ribu pengunjung, maka  pada 2017 ini, maka FI diprediksi dikunjungi 120 pengunjung. Selain dari waktu ke waktu FI semakin dikenal,  optimisme tsb juga didukung booth Indonesia yang pada tahun 2dari sebelumnya sebanyak 30 booth menjadi 70 booth.

Sementara itu, Mendag Lukito menyampaikan keyakinannya bisnis forum tsb akan meningkatkan kerjasama dua belah di berbagai bidang seperti produk2 pertanian, minyak sawit, makanan prosesan, garmen, dan furniture, yang sekaligus didukung potensi demografi dua belah pihak. Misalnya manula Rusia 13% dengan usia produktif 25%, demikian pula Indonesia. Penduduk besar dalam jumlah lebih 250 juta jiwa, dan anggota G20.

"Kuncinya keterbukaan dan daya saing," ujarnya, yang untuk itu Presiden RI telah melakukan reformasi ekonomi. Sebanyak 15 paket kemudahan telah dibuat, seperti di bidang perdagangan, investasi, keuangan dengan inti kemudahan dalam regulasi.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Rusia, Oleg Ryazantsev menyambut baik BF ini, yang disebutnya sebagai milestone pengembangan kerjasama ekonomi dua belah pihak.  Ditambahkan, beberapa tahun terakhir neraca perdagangan diakuinya turun, tetapi lima bulan terakhir menunjukkan peningkatan. 

"Kerjasama bukan hanya di energi, tetapi yang lain seperti teknologi navigasi kedirgantaraan," ujarnya sambil menambahkan, selain itu juga konstruksi pelabuhan, dan pembangunan kapal laut, dsb-nya, dengan cara kemitraan dengan perusahaan lokal. (kar/fd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Berbelit-belitnya birokrasi dan perizinan tentu tidak ingin dialami oleh semua pihak. Baik warga, pekerja, pengusaha, maupun investor tentu mendambakan pelayanan publik yang cepat dan mudah, apalagi bila hal itu terkait dengan perizinan.

 Belakangan ini Indonesia memperoleh sejumlah momentum yang sungguh menjanjikan. Predikat layak investasi telah diraih dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga semakin tinggi. Untuk itulah Presiden Joko Widodo menekankan jajarannya untuk memanfaatkan momentum tersebut guna meningkatkan investasi dan ekspor.

 "Kunci untuk pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang hanya ada dua, karena APBN kita tidak mungkin melompat. Dua hal ini penting sekali, yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita, pertama peningkatan investasi dan yang kedua peningkatan ekspor," ujar Presiden setelah memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja (Capaja) Akademi TNI dan Polri Tahun 2017 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 24 Juli 2017.

 Dalam sidang kabinet paripurna yang diselenggarakan siang tadi, Kepala Negara memang sempat memberikan teguran kepada kementerian maupun lembaga negara yang dianggapnya masih merilis kebijakan yang justru menambah rantai birokrasi dan mempersulit investasi. Padahal, sebagaimana yang dikatakan Presiden, investasi amat diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 "Kalau masih keluar peraturan menteri atau peraturan Dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi dan investasi, ya saya tegur," Presiden menjelaskan.

 Sementara dari sisi ekspor, Presiden Joko Widodo juga terus mengingatkan agar Indonesia mulai beranjak kepada pasar-pasar atau negara-negara yang selama ini belum tersentuh pasar ekspor Indonesia. Hal ini sebenarnya telah disampaikan Presiden berulang kali dalam kesempatan yang telah lalu.

 "Karena ekspor pun kita masih berkutat pada pasar-pasar yang lalu terus, tradisional, tidak berani melangkah ke pasar-pasar nontradisional yang harusnya mulai digarap secara baik," ucapnya.

 Dua hal inilah yang terus dituntut oleh Presiden kepada jajarannya dalam berbagai kesempatan. Sebab, sebagaimana diketahui bersama, lembaga survei internasional "Gallup World Poll" dalam rilis terbarunya yang dipublikasikan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tertinggi bila dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Iklim dan dukungan masyarakat tersebut tentu diharapkan dapat semakin menggenjot investasi dan perekonomian Indonesia ( eas)

 

 

 

           SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Kunci utama industri perbankan atau jasa keuangan adalah kepercayaan. Salah satu kunci terbangunnya kepercayaan yakni membangun soliditas, kekompakan, sinergitas, dan kerjasama. Demikian pula, kepercayaan menjadi kunci mencapai keberhasilan dalam dinamika ekonomi global saat ini.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk di Ruang Bromo Kantor Pusat Bank Jatim, Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya, Kamis (15/6). 

Menurut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, kepercayaan masyarakat dan investor terhadap Bank Jatim sudah baik. Oleh karena itu, jajaran komisaris dan direksi diharapkan agar terus meningkatkan dan menjaga kepercayaan ini melalui soliditas jajaran Bank Jatim,  seperti komisaris dan jajaran direksi dengan para stakeholder. 

Ditambahkan, tidak boleh ada sub ordinasi dalam perusahaan. Setiap direksi dan komisaris harus dalam satu komando dalam organisasi. Sebab, posisi direksi dan komisaris merupakan unsur penting yang menjadi generator dalam organisasi jasa keuangan. “Seluruh tata kelola perusahaan berada dalam direksi, yang diawasi komisaris,” ujarnya, sambil menjelaskan kepercayaan ibarat kertas, yang begitu kusut akan sulit untuk kembali sempurna seperti kondisi semula.

 

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga meminta agar Bank Jatim berpihak pada retail, suku bunga murah, dan pengurangan pajak  untuk UMKM. Dengan kata lain, Bank Jatim perlu melakukan restrukturisasi moneter terhadap UMKM. Sebab, UMKM menjadi basis dan tulang punggung perekonomian, khususnya Jawa Timur serta sekaligus menjadikan ‘income generate’ Jatim. “Untuk membesarkan industri jasa keuangan di Jatim dibutuhkan keberpihakan terhadap UMKM,” imbuhnya.     

Permasalahan industri jasa keuangan saat ini, lanjut Pakde Karwo, yakni keraguan dalam memberikan kredit terhadap kelompok UMKM. Ini terlihat dari lending credit pada UMKM yang masih kecil. Oleh karena itu, Bank Jatim selaku bank pembangunan daerah diharapkan Pakde Karwo agar melakukan restrukturisasi moneter khususnya memberikan lending credit lebih besar kepada UMKM.

Apresiasi Bupati/Walikota Intervensi Suku Bunga Murah untuk UMKM 

Masih berkaitan penanganan UMKM, Pakde Karwo mengapresiasi bupati/walikota se-Jatim yang telah mengintervensi suku bunga murah untuk UMKM. Ini merupakan penerapan konsep yang kecil harus diurus dan diintervensi oleh pemerintah. “Yang dilakukan bupati/walikota ada pemihakan terhadap masyarakat yang kecil. Salah satunya yakni UMKM,” tuturnya.          

Kerja yang dilakukan bupati/walikota se-Jatim tersebut, jelasnya, telah menghasilkan pertumbuhan perdagangan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada triwulan pertama tahun 2017, surplus perdagangan antar provinsi di Jatim mencapai Rp. 45 triliun atau meningkat sebanyak 95 persen dibanding periode sama tahun 2016 sebesar Rp. 23 triliun. 

RUPS-LB Bank Jatim Tahun 2017 Bahas Tiga Agenda 

RUPS-LB Bank Jatim Tahun 2017 ini membahas tiga agenda yakni perubahan anggaran dasar, perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP), dan perubahan susunan pengurus perseroan. Pada agenda pertama, merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK Nomor: 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan POJK Nomor: 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta POJK lainnya.

 

Agenda kedua, perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 054/118/KEP/DIR/SDM tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan disesuaikan dengan POJK Nomor 5/POJK.052017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun. Diantaranya, menjadikan usia pensiun pegawai Bank Jatim menjadi 58 tahun, dari sebelumnya 56 tahun. 

Sementara itu, agenda ketiga, perubahan susunan pengurus meliputi pergantian dewan direksi dari sebelumnya sebanyak lima jabatan direktur menjadi tujuh jabatan. Perubahan ini merupakan langkah Bank Jatim menjawab tantangan dalam menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat, meningkatkan kinerja Bank Jatim, serta memenuhi target di akhir tahun 2017. 

Adapun susunan direksi baru yakni Direktur Utama R. Soeroso, Direktur Menengah dan Korporasi Su’udi, Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah Tony Sudjiaryanto, Direktur Operasional Rudie Hardiono, Direktur Kepatuhan dan Human Capital Hadi Santoso, Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha, dan Direktur Manajemen Risiko Rizyana Mirda.

Hadi Santoso menggantikan Direktur Kepatuhan dan Human Capital yang sebelumnya dijabat Eko Antono. Sedangkan Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko merupakan penambahan anggota Dewan Direksi baru Secara terpisa dalam jumpa pers R Soeroso mengatakan Selama bulan Mei 2017 bankjatim melucurkan berbagai inovasi produk dan layan terbaru dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam bertransaksi dan berinvestasi di bidang keuangan. Diantaranya Giro Plus. Promo kredit Multiguna, tabungan barokah dan tabungan umrah bank jatim syariah serta jatim Indag Card.

Giro Plus,produk ini hanya sebagai sarana mempermudah transaksi bisnis, namun rekening giro ini menawarkan berbagai keuntungan bagi nasabah. Dengan Giro Plus, nasabah dapat bebas bertransaksi kliring,SKN, dan RTGS hanya dengan pemblokiran saldo minimal selam tiga bulan.

Di sektor pembayaran, Bank Jatim menawarkan promo kredit Multiguna 0,59% kepada pengawai negesi sipil (PNS) dan atau Karyawan BUMD,BUMN,swasta yang gajinya melalui bankjatim. Kesempatan promo  ini diberikan bank jatim kepada nasabah sampai dengan 31 Juli 2017, sedangkan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya,bank jatim berkerjasama dengan Dispeindag Jawa Timur melucurkan Jatim Indag card. Sebelum One Stop Card bagi pelaku usaha yang daftar di Disperindag. Kartu pintar ini berfungai  sebagai kartu indentitas usaha,kartu ATM dan salah satu syarat formal untuk mengajukan kredit di bank jatim.

Tak hanya Bank Jatim konvensional saja yang menawarkan inovasi produk. Bank Jatim syariah tak mau ketinggalan dalam memberikan inovasi produk kepada nasabah. Dua produk syariah terbaru dihadirkan jelang memasuki bulan ramadhan dan idul fitri 1438 H. Tabungan barokah dan tabungan umrah bank jatim syariah merupakan produk baru yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Mengadopsi tabungan siklus bunga plus yang ada di bank jatim konversial. Tabungan barokah sejathera bank jatim menawarkan. Hadiah langsung kepada nasabah sesuai keinginan nasabah dengan prinsip bagi hasil yang kompetitip. Sedangkan bagi nasabah bank jatim yang inginberibadah ke tanah suci, maka bank jatim syariah mengahadirkan tabungan umrah untuk mewujudkan impinan tersebut dengan lebih mudah.

Dengan beberapa produk baru yang diluncurkan tersebut diharapkan kinerja bank jatim semakin meningkat dimana hingga bulan mei 2017 ini laba bersih bank jatim sebesar Rp. 583.59% atau 22.29% (YOY) bank jatim optimis akan mencapai target laba sebesar Rp. 1.43% triliun di akhir tahun 2017. Serta dapat mempertahankan CASA diatas 65% selama lebih dari 14 Tahun.Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2017, Peningkatan Total Aset Sebesar 11.42%, Peningkatan Penghipunan Dana Pihak Ketiga Sebesar 12.57%, Peningkatan Penyaluran Kredit Sebesar 11.75%  (fdl)

 

 

 


JAKARTA(KORANRAKYAT.COM|)Bali merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki keunggulan tersendiri dibanding provinsi lainnya. Keunggulannya itu bahkan sudah dikenal di seluruh dunia. Perekonomian Bali tidak digerakkan oleh pemanfaatan sumber daya alam, tetapi oleh sektor pariwisata dan industri kreatif yang mengandalkan budaya. Dalam rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Bali, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Bali telah memberikan warna positif bagi citra Indonesia di mata dunia. Bahkan, wisatawan mancanegara dinilai lebih mengenal Bali dibandingkan Indonesia. Namun, Presiden meminta agar Bali tidak lantas berpuas diri.

              "Momentum pertumbuhan dua sektor ini harus terus dijaga keberlangsungannya sehingga betul-betul memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Bali dan juga kemajuan Bali," ujar Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017. Rapat terbatas tersebut selain dihadiri oleh jajaran Kabinet Kerja, juga dihadiri langsung oleh Gubernur Bali I Made Mangku Pastika. Setelah memberikan pengantarnya, Presiden kemudian mendengarkan pemaparan dari Gubernur Bali mengenai kondisi terkini di Pulau Dewata itu.(eas)

 

 

Wednesday, 14 June 2017 14:26

Negara Harus Hadir Untuk Kesejahteraan Petani

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Saat ini, selain memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas kepada rakyatnya, negara juga bertugas untuk menjaga kehidupan petani lebih sejahtera. Untuk itu, pada Selasa sore, 13 Juni 2017, Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya menggelar rapat terbatas untuk membicarakan langkah-langkah memperkuat Bulog dalam ketahanan pangan nasional.

           "Diperlukan kehadiran Negara untuk memastikan agar rakyat yang menjadi konsumen tidak menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan karena barangnya tersedia di pasar serta bisa membelinya dengan harga yang terjangkau. Negara juga harus hadir memastikan para petani sebagai produsen bisa semakin produktif, semakin sejahtera, karena mendapatkan harga komoditas yang wajar dan adil," ujar Presiden.

            Untuk itu diperlukan kehadiran negara untuk memastikan agar rakyat menjadi konsumen dan tidak menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan, karena barangnya tersedia di pasar setelah rakyat bisa membelinya dengan harga yang terjangkau dan negara juga harus hadir memastikan para petani sebagai produsen bisa semakin produktif, semakin sejahtera karena mendapatkan harga komoditas yang wajar dan adil. 

"Negara juga perlu hadir agar jalur distribusi komoditas pangan bisa lancar dan rantai perdagangan tidak terlalu panjang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar," ujar Presiden.(eas)


 



 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Bulan Februari tahun 2016 lalu, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 yang membahas tentang kebijakan satu peta telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dengan Perpres tersebut, diharapkan terwujudnya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rapat terbatas pada siang ini, Selasa, 13 Juni 2017, Presiden Joko Widodo mengumpulkan jajarannya untuk membahas tindak lanjut dari Perpres tersebut. 

"Kebijakan ini penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta. Dengan terintegrasinya seluruh informasi yang ada, masalah yang timbul akibat adanya perbedaan informasi geospasial diyakini dapat ditangani. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mempermudah penyelesaian konflik seputar batas daerah di seluruh Indonesia.

"Tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial dan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan. Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dari informasi yang didapat Presiden, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres tersebut, baru sebanyak 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia. Sementara 57 peta lainnya masih dilakukan kompilasi dan 2 peta sisanya belum ada."Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa," ucap Presiden.

Dirinya juga meminta agar dalam pelaksanaannya, kebijakan satu peta ini dapat dilakukan secara cermat dan akurat. Sebab kebijakan ini akan memberikan kepastian kepada pemerintah mengenai data dan informasi tunggal yang dapat dijadikan pegangan bersama.Untuk diketahui, dalam rapat terbatas pada tanggal 7 April 2016, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar jajarannya untuk terlebih dahulu berfokus pada pengerjaan peta tematik untuk Pulau Kalimantan. (eas)

 


Page 5 of 17

Panggung Koruptor

  •  

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang

     
  •  

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,_Rabu 27 April 2022 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta,

     
  •  

     

    JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sikat Habis mafia tanah