Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Menteri BUMN Kunjungi Kantor Pos Bogor, Pos Indonesia Perkenalkan New Platform Layanan Digital Kurir dan Jasa Keuangan
Last Updated on Sep 13 2021

Menteri BUMN Kunjungi Kantor Pos Bogor, Pos Indonesia Perkenalkan New Platform Layanan Digital...

BOGOR KORANRAKYAT.COM- PT Pos Indonesia (Persero) memperkenalkan new platformlayanan digital Kurir dan Jasa Keuangan diantaranya adalah layanan digital PosAja!,Pospay serta Pos Migran Indonesia kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Hal tersebutdilakukan dalam acara kunjungan kerja Menteri BUMN Erick...
 Jampidsus Kejagung  Periksa Saksi  Dugaan Korupsi Di LPEI dan Perum Perimdo
Last Updated on Sep 13 2021

Jampidsus Kejagung Periksa Saksi Dugaan Korupsi Di LPEI dan Perum Perimdo

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  Dalam waktu bersamaan diperiksa  satu orang diperiksa  sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pada perusahaan umum perikanan Indonesia ( Perum Perindo) tahun 2016 -2019  selain itu juga dalam waktu  yang sama terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam...
Bank Jatim Paparkan Kinerja  Selama Pandemi Melalui Public Expose Live 2021
Last Updated on Sep 07 2021

Bank Jatim Paparkan Kinerja Selama Pandemi Melalui Public Expose Live 2021

      SURABAYA ,KORANRAKYAT.COM Bankjatim bersyukur masih mampu memberikan kinerja  yang positif, khususnya untuk mendorong perekonomian Jawa Timur. “Portofolio positif bankjatim menunjukkan bahwa Bank dengan kode emiten BJTM ini dapat menjadi pilihan calon investor untuk dapat...
Rita Mantan Bupati Kuker Belum Tersangka KPK Disesak LSM
Last Updated on Sep 07 2021

Rita Mantan Bupati Kuker Belum Tersangka KPK Disesak LSM

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka di kasus dugaan suap mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju. Koordinator MAKI,...
Akhir Sebuah Dinasti Suami Istri Bupati Probolinggo Ditangkap  KPK
Last Updated on Aug 30 2021

Akhir Sebuah Dinasti Suami Istri Bupati Probolinggo Ditangkap KPK

 PROBOLINGGO,KORANRAKYAT.COM, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (29/8/2021) dini hari. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) ditangkap dalam OTT...

World Today

  •  
    TNI AD dan Tentara AS Gelar Latihan Perang

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -Tentara Angkatan Darat Indonesia (TNI AD) dan Amerika Serikat atau

     

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Penandatangan nota kesepahaman Kementerian Perdagangan dengan Kejaksaan Agung bukan hanya memberikan pendapat hukum dan pendampingan. Diharapkan dengan Mou bisa menekan harga dan kebijakan secara baik.Menteri Perdagangan, Enggartiaso Lukito dalam Mou di Kementerian Perdagangan, Kamis (17/5) 2017 mengatakan satu tonggak sejarah baru bagi kementerian Perdagangan mendapat kehormatan Kejaksaan tadi Pak Jaksa Agung berbagai pesan dan catatan dan seluruh kementerian Perdagangan baik eselon 1,2 dan 3 juga hal-hal harus disikapi dan dihindari kita dalam menjalani terjerat dengan kasus hukum ,tapi disisi lain     arahan atau membeli penjelasan tak perlu ada kekuatiran . "Kami mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan didalam kaitannya dalam melakukan stabilisasi harga kemudian kita menjaga agar masyarakat kita bisa mendapat harga yang wajar dan berbagai hal lainnya serta kejaksaan agung mempersiapkan untuk mendampingi bukan hanya mendapat pendapat hukum tetapi beliau telah menyampaikan bagaimana mendapatkan dan. kemudian dilanjutkan yang telah disaksikan bersama menanda tangani nota kepahaman yang didalam nota kesepahaman itu kita didalam 3 bulan waktu itu harus menindak la juti dari nota kesepahaman disaksikan," ujarnya.

Selanjutnya, Enggartiaso menegaskan hal ini sangat menggembirakan tentu didalam.kita langkah kebijakan tidak ada kekuatiran dan berbagai sebelum kita melangkah kita meminta pendapat hukum . "Banyak langkah dan banyak hal kita akan lakukan kami akan segera melakukan timbal dagang  sebagai contoh dan sekaligus saya meminta kepada Jaksa Agung bukan hanya pendapat hukum meminta pendampingan pelaksanaan imbalan dagang karena imbal dagang juga menyampaikan hal tensi berbagai potensi penyimpangan berpotensi itu melanggar rambu-rambu terjadi memohon jaksa Agung untuk bisa memberikan pendampingan," tegasnya

Untuk itu, Enggartiaso menjelaskan banyak hal lain dalam waktu-waktu kedepan ini akan semakin banyak kegiatan-kegitan kebijakan yang kami lakukan tetapi sekaligus kami diingatkan Kejaksa Agung bahwa berbagai kebijakan ijin yang kami proses juga rawan dan beliau mengingatkan hal-hal. "Mohon maaf penjelasan jaksa agung menjelaskan secara internal pemerintah lebih tajam untuk beliau sampaikan kepada harapan-harapan pada kami," jelasnya .

Sementara itu, Jaksa Agung, M. Prasetyo mengungkapkan apa yang dikatakan Pak Menteri perdagangan membertika satu harapan yang sama kita harus berusaha keras untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. "Sering kali orang melakukan kesalahan berproses dengan hukum rawan..karenanya kami sempat menyampaikanmemberikab masukan kepada teman-teman dan kemudian belakangan untuk bersikap takut selama segala sesuatu berlaku," ungkapnya.Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan dan tentunya kami sebagai aparat hukum memiliki kewajiban untuk memberikan pencerahan dan implementasinya dilapangan nanti seperti dikatakan  pak Menteri berikan pendampingan ."Pendampingan adalah salah satu bentuk dari upaya penegak hukum adalah pencegahan yang tentunya diharapkan bahwa melaui.Pendampingan ini tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan karena hal ketidak tahuan. Sengaja dilakukan tentunya tidak harus meluruskan dengan melakukan tindakan-tindakan ," tegasnya.

Lebih jauh, prasetyo mengakui Kita ketahui betapa banyaknya dilakukan pada yang sama. Dalam upaya selalu menjaga stabilitas harga dinegara ini ,meskipun kita tahu bahwa dinamika baik dinamika dan tuntutan masyarakat sering kali Jauh lebih maju banyak dan lebih besar dengan apa yang sudah dilakukan. "Nanti tentu tidak lebih dari kita jajaran pemerintahan untuk harus bekerja keras secara baik dan benar guna memenuhi aspirasi masyarakat mereka. Hanya yang akan dilakukan oleh kejaksaan dan belakangan pernyataan dengan penegakan hukum. Ketika ada paham tentang perdagangan tergantung tukar menukar informasi yang diperlukan untuk menjaga melaksanakan misi masing-masing dikaitkan dengan upaya bersama untuk di perdagangan menstabilkan harga ini," akunya.

Jadi, Prasetyo menandaskan diluar sana masih banyak spekulan para pengusaha yang saya katakan yang cendrung sering kali berusaha menggunakan situasi dan kondisi setiap saat merekapun mau melakukan nanti Kita jaga dan cermati yang kita awasi seperti kita awasi dinegara kita ini. "Betapa rakyat mengharapkan perbaikan khususnya kebutuhan mereka. Ini semua menjadi konsen Kita . Kerja sama sesuai dengan kebutuhan nanti. Kita yakin dengan pendampingan ini kerjasama ini tentunya diharapkan akan meringankan beban tugas dari kementerian Perdagangan dalam upaya melaksanakan tugas," tandasnya.

Itu sebab,  Prasetyo merincinya Saya yakin atas dukungan teman-teman para wartawan semua tugas seberat apapun kita melalui.kwalitas yang baik dan benar itu akan keringat juga yang bisa membantu penyelesaian yang ada. Begitu pak Enggar yang bisa disampaikan memberikan masukan dan harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. "Dengan kemudian akan terwujud tercapainya kepentingan nasional demi kesadaran masyarakat rakyat, bangsa dan negara kita," rinciannya.(vk)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Upaya mengawal untuk menstabilkan harga sembako menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri atas perintah Presiden sejak bulan Februari sudah dilakuan. Diharapkan harga stabil, kalau ada lonjakan  dipantau Polisi segera menangkap kalau ada pemain harga mulai beras, gula, cabe bawang merah, bawang putih dan daging karena stoknya cukup

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjend Pol Agung Setya ditemui usia diskusi Stabilitas Harga dan kesediaan pangan, Rabu (10/5)2017 mengatakan kita perlu bersama-sama artinya kita perlu bersama-sama tindakan yang nyata bagaimana mengangkat petani ini." Artinya petani bagaimana terlepas dari model ijon .Ini juga proyek Ikon di beberapa hal  petani mendapat modal untuk menanam. Tapi modal untuk makannya belum ada punya cukup bekal kemudian memenuhi kebutuhan makannya proses sampai dengan panen," ujarnya.

Ketika ditanya Koperasi apa bisa menggantikan itu, Agung menegaskan Ya kita lihat hal menjadi perhatian.
Kita harapkan ini selesai tahun ini. Kita punya sembarangan dan eksen yang kuat bahwa tahun ini Kita akan menyelesaikan semuanya. "Saya pikir kita sedang bekerja semuanya untuk memastikan  kemudian tidak ada gejolak tidak ada kepanikan kemudian bisa memberitakan baik bagi kita semua dan tentunya semua jangan kita terpancing tentunya akan menguntungkan sekelompok orang saja," tegasnya.

Saat disinggung apakah Bapak Optimis, Agung menjelaskan  Saya rasa penegakan hukum sudah kita lakukan kepada siapa saja kita akan terus lakukan. Gejolaknya tentu ada.Saya rasa mekanisme pasar mereka kemudian tidak maunya sendiri.
"Stok cukup dan tersedia dia tidak mungkin mau mengangkat harga yang kemudian naik maunya sendiri. Kita dalam konteks penegakkan hukum kita harus mengetahui sedetil mungkin mereka para pelaku bermain dibal-hal dipinggir-pinggir itu kalau tidak kita pantau semuanya kita tidak akan menemui semua, " jelasnya.

Untuk itu, Agung menandaskan mereka berlindung berteduh hal-hal yang kemudian sepertinya bukan satu-satunya bukan hal yang menyimpang sebenarnya ada penyimpangan." Kita semua lakukan penyimpangan seluruh indonesia. Ditugaskan oleh Kapolri seluruh direktur krimsus untuk melakukan pemantauan," tandasnya. 

Sementara itu, Direktur Pengadaan Bulog  Tri Wahyudi  Saleh mengatakan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri ini Perum Bulog mendapat penugasan dari pemerintah untuk stabilitas harga yang diantaranya komoditi beras, gula pasir , bawang merah dan bawang putih juga daging. Kami menyakinkan untuk beras stoknya cukup 2,1 Juta ton. "Kalau kita hitung  untuk beras cukup secara nasional diseluruh Indonesia dan kamu terus melakukan penyerapan  diseluruh indonesia kita dapat serapan rata-rata 10 Ribu hingga 15 Ribu ton dan sampai hari ini dapat pembelian  1 Juta ton. Jadi beras kami jamin aman.untuk mengahadapi lebaran ini," ungkapnya.

Seiring dengan itu, Tri menegaskan terkait dengan gula pasir untuk ada di blok ini hampir 400 Ribu ton dan kami sudah mendapat penugasan kementerian Perdangan dan kementerian BUMN untuk mendistribusikan  dengan harga  eceran tertinggi Rp 12.500 jadi ini yang sedang kami lakukan di seluruh Indonesia dan sedang kami sebarkan itu kemudian kami sedang menyiapkan untuk distribusi daging dan kami kerja sama dengan Asosiasi Daging Indonesia(ADI) yang awalnya daging beku ini bisa didistribusikan di Jabotabek(Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi). " Tetapi sejak bulan April kementerian perdagangan untuk distribusi ke seluruh indonesia sehingga  untuk stabilisasi harga daging. Mereka sudah siap kami masih memiliki stok 80 Ribu Ton daging beku ini," tegasnya.

Untuk itu, Tri Wahyudi mengakui dan kami sudah melakukan ijin di kementerian Perdagangan sebesar 51 Juta ribu ton apabila kebutuhan itu mendesak kita eksekusi dari yang ada. " Kalau ada penimbunan ada tugus Polri.Kami mengapresiasi Pak Kapolri dan Jajarannya sejak bulan ini melakukan koordinasi terus dengan Polri dan Deperindag serta seluruh Jajaran Polda sudah melakukan tugas nya dildilapaga bersama bulog depperindag, Polri memonitor dan pengawasannya pengamanan sembako ini. Insyah Allah kami selalu koordinasi 24 jam," akunya.

Jadi, Tri Wahyudi menjelaskan apa bila ada harga gula diatas harga Rp 12.500 dapat informaai langasung kita melontarkan dimana lokasinya. Langsung kita jual karena kita punya 1 Juta Ton. Seribu ton itu Pemerintah memerintahkan bulog agar stabil bolog.memilik bawang putih 1.000 ton kita evaluasi tidak seperti itu. "Kita sedang.mengatur dengan kementerian Perdagangan untuk distribusi sebanyak stok yang ada.sudah dipastikan jual 2,7 itu bawang putih," jelasnya.

 

Sesuai perkembangan, Tri Wahyudi  menambahkan tolong teman-teman.ada yang mendengar harga bawang putih harga Rp 60.Ribu jenis apa dulu onongannya kating "Memang Kating harganya mahal. Onongan lebih murah. Itu dari sisi kekeringan itu aja. Ada juga bawang putih dari india tolong dikasih tau jenisnya apa dulu.Cabe, apa dulu , cabe rawit merah . Jenis masing-masing sudah ada variannya masing-masing," tambahnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM),- Presiden Joko Widodo sore ini Jumat, 5 Mei 2017, secara resmi membuka Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin Tahun 2017, yang digelar di Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta.

Apa yang disampaikan Presiden dalam acara tersebut adalah sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah guna mendukung kinerja para pengusaha kecil dan menengah Nahdliyin.

"Pak Presiden, berikan kami kesempatan dari peluang-peluang yang ada. Yang kedua, berikan kami akses untuk bisa masuk baik kepada permodalan maupun kepada proyek-proyek yang ada di pemerintah maupun BUMN," kata Presiden menirukan ucapan para pengusaha.

Untuk itu, Kepala Negara menegaskan dua hal yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Tanah Air, yaitu kemitraan dan redistribusi aset.

"Yang ingin lebih saya pertegas adalah dua hal saja, yang pertama masalah kemitraan, yang kedua masalah redistribusi aset," ujar Presiden.

Dalam hal kemitraan, pemerintah akan segera merealisasikan kemitraan yang tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan besar, namun juga usaha-usaha kecil dan menengah.

"Menurut saya, kemitraan ini harus segera dikonkretkan. Tidak hanya dengan pemerintah maupun BUMN, tapi saya tambah, pengusaha-pengusaha besar dan konglomerat ini juga harus bermitra," ucap Presiden.

Oleh karena itu, dalam dua minggu ke depan, Presiden akan segera mempertemukan para pengusaha Nahdliyin dengan sejumlah pihak yang bisa diajak bekerja sama. Mulai dari kementerian-kementerian yang memiliki banyak proyek, BUMN, pengusaha-pengusaha besar, hingga para konglomerat.

"Dalam dua minggu ini akan saya siapkan pertemuan itu. Kalau tidak konkret-konkret seperti ini nanti disentil lagi sama Pak Kyai," ungkapnya.

Lebih lanjut dalam hal redistribusi aset, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan konsesi lahan kepada masyarakat yang bisa menjadikan lahan tersebut semakin produktif. Mengingat selama ini, konsesi hanya diberikan kepada sejumlah orang yang dekat dengan kekuasaan namun tak mampu menjadikan lahan tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak.

 

"Ini yang akan kita ubah agar konsesi-konsesi itu diberikan kepada rakyat, koperasi, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, pondok pesantren, tetapi tidak hanya langsung diberikan. Ada syaratnya, yaitu harus bisa membuat lahan itu menjadi produktif," ujar Presiden.

Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya praktik jual-beli lahan konsesi. Tujuan pemerintah yang sebenarnya adalah untuk mendukung pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya melalui kompetisi yang sehat.

"Kita ingin agar pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ini bisa naik level-nya," ucap Presiden.

Oleh karena itu, Kepala Negara telah memerintahkan jajarannya untuk segera mencari solusi terbaik bagi konsesi lahan sekira 12,7 juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga konsesi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat dan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah serta terwujudnya pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

"Polanya sudah ada tapi masih akan kita konsultasikan kepada pelaku-pelaku yang nanti akan kita berikan," kata Presiden mengakhiri sambutannya.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj.(eas)

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)- Sesuai tugas pengawas perdagangan sembako dipasaran terus dipantau di pasar-pasar hingga gudang yang disediakan Pemerintah. Meskipun terhembus ada kenaikan harga beras Rp 50 namun dijaga agar tidak melonjak. Beras sudah ada stok 50 Ribu Ton hingga lebaran.

Kadiv Humas Mabes Polri yang juga koordinator satgas, Irjend Pol Setyo Wasisto Jumat (5/5)2017 mengatakan pengawasan sampai ke gudangnya kita selidiki . Teman-teman dari dansatgas lidik ,kita ada 3 .sub satgas lidik atau penegakan hukum, Satgas humas. "Sub satgas lidik sedang bekerja dan apa bila ditemukan dilapangan ada bukti-bukti kita lakukan penindakan," ujarnya.

Ketika ditanya apa yang dilapangan , Setyo menegaskan beras.

Tetapi sih tidak terlalu besar harganya , tapi pak Menteri Pertanian sudah mengatakan  bahwa tidak ada alasan beras harus naik karena stoknya cukup. "Jadi kalau stoknya cukup suplay cukup deman apapun kita pasti bisa atasi mana kali terjadi gejolak  kita harus teliti apakah.keterlambatan distribusi ,transportasinya atau karena terjadi ada upaya-upaya untuk menahan mobilitas tersebut," tegasnya.

Kenaiknya dari berapa ke berapa, Setyo menjelaskan Kemarin naiknya sekitar Rp 50 , tapi kalau Rp 50 itu naik dan.Kalau dihitung banyak gede juga jadi kita upayakan kita memantau terus buat teman-teman memberikan masukan karena.perintah Pak Kapolri untuk satgas sampai ke daerah. "Dicipinang baru barometer,karena Cipinang pasar induk karena barometer harga disitu. Karena pasar-pasar lain.mengikuti dia. Kemudian juga ada yang mengatakan psikologi pasar walaupun stok banyak kalau rekan-rekan wartawan katakan harganya akan naik akan bergejolak ," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Setyo merincinya tolong bantuan dukungannya sekarang bila menyampaikan yang sejuk-sejuk karena walaupun di stok banyak pun bilang harganya naik pasti akan naik." Itu namanya psikologi pasar. Kita berharap menjelang hari besar keagamaan.nasional lebaran dan puasa harga tidak ada kenaikan yang ekstrim," rinciannya.

Menyinggung menjaga stabilitas harga, Setyo mengakui Kita akan lihat kalau sampai.lebaran nanti hasilnya bagus ,mungki. Kita akan evaluasi dan.Kita laporkan ." Koordinasi beberapa laporan Bulog dan KPPU, kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan," akunya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Keputusan PLN  menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan 900 volt ampere (VA) dan rencana mencabut subsidi listrik golongan 450 VA dipastikan bakal menambah beban kalangan buruh dan rakyat kecil.

 

Ketua Umum DPP Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Sunandar mengatakan, kenaikan TDL sangat memberatkan kaum buruh karena tidak seimbang dengan kenaikan upah sebesar 8,25 persen. 
"Sungguh sangat menyengsarakan masyarakat miskin berpenghasilan rendah yang seharusnya mendapatkan subsidi," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/5). 

Menurut Sunandar, kebijakan menaikkan tarif listrik tidak sesuai dengan jargon keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakata kecil alias wong cilik. Dia mengatakan, kebijakan tersebut sangat tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.  Kenaikan TDL sangat memberatkan masyarakat. Apalagi momen kenaikan menjelang bulan suci Ramadhan yang dibarengi kenaikan harga kebutuhan rumah tangga di pasar sangat terasa berat," jelasnya 
Secara faktual, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TDL sejak awal Januari telah menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen bersama dengan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar. Untuk itu, Sunandar meminta agar kenaikan TDL yang mencapai 90 persen dikembalikan ke harga semula. Bila tetap dilanjutkan akan menambah beban masyarakat tidak mampu yang didalamnya juga banyak buruh yang memiliki upah jauh di bawah upah layak.  
Jika tidak ada pencabutan kenaikan TDL pada 20 Mei mendatang maka merupakan momentum kebangkitan nasional bagi FSP KEP bersama federasi lain untuk menggelar aksi damai di Istana Negara dan di banyak wilayah. 
Secara faktual, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TDL sejak awal Januari telah menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen bersama dengan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar.

Diketahui, tarif listrik adjustment untuk pelanggan rumah tangga (R1) awalnya sebesar Rp 605 per kWh, naik 30 persen pada tahap satu Januari-Februari 2017 menjadi Rp 791 per kWh. Tahap dua bulan Maret-April naik lagi 30 persen jadi Rp 1034 per kWh, tahap tiga bulan Mei-Juni menjadi Rp 1352 per kWh. Kemudian bulan Juli dan seterusnya menjadi Rp 1467,28 per kWh.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM). Keuangan negara saat ini tengah dalam keadaan darurat. Setidaknya hal itu nampak saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku meminjam dana sebesar Rp 2 triliun dana perkebunan sawit

 

Dana yang dihimpun oleh pelaku usaha perkebunan sawit dengan melakukan pungutan ekspor CPO sebesar 50 dolar AS/ton yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Penghimpunan Kelapa Sawit itu dipinjam untuk menambal APBN 2017.

"Sungguh ini sebuah penyelewengan dan pelanggaran UU oleh pemerintah Joko Widodo. Sebab dalam UU 39/2014 sangat jelas bahwa penghimpunan dana perkebunan sawit dipergunakan bukan untuk menambal APBN," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan , Kamis (4/5).

Dijelaskan Arief bahwa sesuai UU tersebut, dana perkebunan hanya diperuntukan untuk penelitian dan pengembangan, replanting perkebunan petani, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, dan promosi  perkebunan sawit Indonesia."Sampai hari ini, menurut data dari petani belum ada satu sen pun dana tersebut yang dinikmati oleh petani dalam bentuk dana pinjaman untuk replanting kebun petani, serta pembangunan sarana dan prasarana perkebunan," jelasnya.

"Jadi sebaiknya segera saja BPK dan KPK melakukan audit investigasi pada BPDP Kelapa Sawit yang dananya dijadikan bancaan dan sumber untuk nambal APBN," pungkasnya. (as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-Upaya untuk melakukan pengawasan sehingga harga sembako stabil, stock beras cukup dan sembako lain sesuai harga kebutuhan dibentuk satgas untuk menindak pedagang nakal menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian di Usai mengikuti videocinfrens, Rabu(3/5) 2017 mengatakan Kami baru selesai melakukan Vidio conference dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan menteri Pedagangan Sanggarwati Lukita dari Semarang kebetulan sedang kunjungan kerja di Semarang, ada Ketua KPPU Dr Syarkawi Rauf, Direktur Bulog Djarot kusumayakti . "Jadi perintah dari Bapak Presiden dalam rapat terbatas beberapa waktu yang lalu ini menjelang Ramadhan dan lebaran mendatang Presiden menginginkan agar terjadi stabilitas harga sembako jangan terjadi kenaikan memberatkan rakyat ," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan Jadi ini petunjuk beliau dengan Bapak pertanian dan pedagangan ,Pak mendagri kemudian KPPU, Bulog dan kita sepakat melakukan koordinasi kemudian melakukan video confrens bersama. "Jadi Vidioconfrens juga dihadiri oleh Para Kapolda, para Kapolres se indonesia. kemudian juga dari Dinas perdagangan, Dinas Pertanian bahkan ada beberapa Gubernur yang diantaranya.gubernur Jawa Tengah ,Gubernur Sumatera Utara beberapa Bupati dan Bupati  intinya bahwa prinsipnya kita aman kejadian.para prinsipnya aman persoalannya mata rantai distribusi.Jadi ada sepekulan aman, monopoli.dan yang.
Lain ini sedang kita tangani bersama karena perlu ada kekompakan dan sinergi antara Polri , Menteri Pertanian, Perdagangan, Kemenrian dalam negeri, Bulog dan KPPU ,Bea Cukai sebetulnya. Nanti.akan kita sampaikan dalam vidioconfrens ini kita akan.lakukan langkah-langkah bersama sampai Lebaran sehingga terjadi stabilitas harga," tegasnya.

Untuk itu,Tito menandaskan Saya ingin jelaskan pertama tolong digaris bawahi dari hasil rakor ke tersedia pangan sembako untuk Ramdan dan Lebaran prinsipnya cukup baik produksi dalam negeri maupun.dukungan import dari luar negeri cukup. Persoalan nya pada rantai distribusi yaitu distribusi adanya spekulan adanya pemain-pemain monopoli ini yang terjadi dilapangan. "Nah untuk itu sudah dibentuk tim dari Mabes Polri Satgas pangan dari Mabes Polri Irjen Setyo Warsito ditugaskan maksimalkan sekarang Kadiv Humas tetap saya tugaskan bergabung tentunya dari instansi terkait dalam hal ini adalah dari KPPU, Mentan, kementerian Dalam Negeri  dan lain-lain. Ini selalu bergabung mengevaluasi setiap 2 minggu sekali," tandasnya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan Kemudian ditingkat Polda juga dibentuk Satgas Pangan Polda dipimpin oleh   Diterimanya selaku kordinator sama ini juga akan bergabung Dinas Pertanian, Pedagangan, Pasar dan lain-lain." Dan mereka akan melakukan langkah-langkah sampai dengan upaya penegakan hukum dan Nanti akan dievaluasi setiap 2 minggu kepada Diskursus Polda kalau ada pengungkapan diekspos. Mabes pun diungkap di ekspos untuk.memberikan efek kerah kepada yang lain dan Nanti saya lihat ada daerah ada harga nya naik kemudian tidak melakukan kegiatan apa-apa tidak ada penindakan saya juga akan menindak Direktur Tindak Pidana Khusus dalam kewajiban," jelasnya.

Sesuai perkembangan, Tito mericinya Ini ada 1 bulan menjelang  Ramadhan saya akan lihat terjadi kenaikan terus berdiam bisa saja Direkturnya saya ganti. Berarti tidak efektif dan saya cari yang paling keras lagi. "Sekaligus pesan ini.kami sampaikan dengan teman-teman media mudah-mudah para sepekulan dan.yang.monopoli paham pemain paham kita tidak.main-main mengawasi," rincinya.

Sementara itu, Menteri Pertanian , Andi Amran Sulaiman mengatakan Pertama kami mengucapkan terima kasih pada jajarannya telah dibentuk satgas perdagangan ini luar biasa dan kedua terima kasih beberapa kartel yang melakukan kesalahan termasuk oplos pupuk , beras dan ada juga cabai juga dikartel. "Dulu harganya 150 Ribu hingga Rp 160 Ribu dan adanya penindakan yang tegas pak Kapolri dan jajarannya agar Cabai turun juga dibarengi dengan naiknya produksi turun Rp 30 Ribu hingga Rp 40 Ribu. Artinya turun.Rp.40 Ribu hingga Rp.60 Ribu," ujarnya.

Menyinggung stock,  Andi mengakui Stok kami jamin dimana stok kita ada 2 Juta khusus beras. Harga beras naik dipertegas tidak ada alasan harga naik. Stock kita ada 2,2 Juta ton perhari di Bulog kemudian khusus untuk Jakarta gudangnya penuh kurang lebih 400 Ribu Ton beras Jawa Tengah,Jawa Timur dan Jawa Barat juga sudah sewa gudang karena gudangnya penuh kurang lebih 50 gudang kami terima laporan  terakhir. "Jadi tidak ada alasan harga beras naik  terutama beras kemudian bawang harga ditingkat petani 4 Ribu hingga 8 Ribu ini.terrendah kemudian gula stok kita kurang lebih di.bulog 400 Ribu Ton dan diberi harga Rp 11.300 sampai 11.800 Ini sudah ,"akunya.

Oleh karena itu, Andi menjelaskan kami sepakati semua bahwa stok kita dan harga kita harus menstabilkan atas perintah Bapak Presiden . " Bahkan hampir tiap minggu diingatkan semua untuk menstabilkan harga karena menjaga konsumen menjelang Ramadhan dan Idul Fitri," .jelasnya.

Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU),Syarkawi Ra'uf mengungkapkan  karenanya tadi sudah dilakukan koordinasi kami.akan bersama-sama dengan Satgas perdagangan dari Kepolisian untukmelakukan  pemantauan harga rantai distribusi. "Kalau di titik.distribusi ada yang coba-coba melakukan tindakan persaingan dan tindakan pidana kami bersama-sama Polda akan memperlakukan tindakan setengah-tegasnya karena sesuai arahan Bapak Presiden kami ingin harga stabil selama Ramadhan dan Idul Fitri," ungkapnya.

Ditepat yang sam Kepala Bulog , Djarot Kusumastuti: kami ingin.menegaskan sebagaimana kebijakan regulator menteri Petani an,Pedagang an kami harus menyiapkan Stock yang cukup bukan sekedar stok.yang cukup dan stock yang tersebar diseluruh titik yang ada." Ini yang kami lakukan namun sebagai mana tadi dibicarakan masih mungkin muncul permasalahan distribusinya untuk itu ini berbahagia sekali pak Mendagri langsung turun membantu pemda untuk mengamankan distribusi dan yang paling utama Polri langsung turun tangan untuk mengendalikan harga dengan demikian dengan kebijakan yang ada dari pada Menteri sekaligus eksekutor menyiapkan Stock dan penyebaran stock sekaligus pengendalian Bapak Dalam negeri dan bapak kapolri. 
Maka saya sangat optimis untuk.bukan Ramadan sampai pada lebaran, paskah puasapun harga pangan kita pun akan terkendali," ujarnya.(vk)

 

 

 

 

 

 

HONGKONG (KORANRAKYAT.COM) Dalam lawatannya ke Hong Kong pada Senin, 1 Mei 2017, Presiden Joko Widodo berbicara dengan para pengusaha dan investor di Hong Kong untuk meyakinkan bahwa peluang investasi di Indonesia sangat terbuka lebar. Presiden juga menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk semakin memantapkan posisi Indonesia sebagai negara yang ramah investasi.

 Demikian sejumlah poin penting yang disampaikan Presiden saat memberikan pidatonya di acara pertemuan pebisnis Hong Kong yang digelar di  Grand Ballroom Hotel Conrad, Hong Kong.Mengawali pidatonya itu, Presiden sempat melontarkan candaannya mengenai Kota Hong Kong yang dikunjunginya.

 Hong Kong adalah satu dari sekian banyak kota di dunia di mana Anda dapat menikmati sarapan pagi bersama dengan Superman," ujar Presiden yang langsung disambut tawa hadirin.Saat melontarkan candaannya itu, tampak di layar presentasi ialah Li Ka-shing, seorang pengusaha, investor, dan juga filantropis Hong Kong. Di sana, ia memang biasa disebut sebagai 'Superman' oleh karena kelihaiannya dalam berbisnis.

 Presiden Joko Widodo pagi ini memang sempat melakukan pertemuan dengan Li Ka-shing untuk membicarakan peluang investasi di Indonesia. Li menyatakan komitmennya kepada Presiden untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Untuk diketahui, Li sendiri sebelumnya telah berinvestasi di Indonesia sejak lebih dari sepuluh tahun lalu."Tentu saja Superman selalu menjadi yang pertama untuk melihat sebuah peluang," kata Presiden menanggapi investasi Li sekitar sepuluh tahun lalu itu yang lagi-lagi membuat suasana menjadi riuh.Peluang investasi yang ada di Indonesia itu tentu diiringi dengan sejumlah upaya pemerintah Indonesia untuk membuat kemudahan berusaha di Indonesia menjadi semakin baik. Hal yang paling ditekankan dalam sejumlah upaya tersebut ialah mengenai reformasi.

 "Bagi Indonesia, kami ingin tetap berfokus. Dan fokus kami saat ini adalah reformasi," Presiden menegaskan.Reformasi yang pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat dirinya mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia ketujuh ialah pengurangan dan realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tidak tanggung-tanggung, sebesar 80 persen subsidi tersebut dialihkan untuk hal-hal lain yang dirasakan lebih bermanfaat."Ini nilainya sekitar USD 15 miliar per tahun fiskal untuk kemudian kami alokasikan ke layanan kesehatan, pendidikan, dan utamanya pembangunan infrastruktur," ungkapnya.Melalui anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur itu, pemerintah kemudian menjalankan program pembangunan infrastruktur terbesar sepanjang sejarah pembangunan Indonesia. 

 "Proyek listrik 35 gigawatt, 1.000 kilometer jalan tol, 3.258 kilometer jalur kereta api, 15 bandara baru, 10 pengembangan bandara yang ada, serta 24 pelabuhan baru dan pengembangan pelabuhan yang ada," demikian Presiden memerinci proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan.Selain itu, Presiden juga menyampaikan kepada para hadirin mengenai penghapusan sekitar 3 ribuan peraturan daerah yang mempersulit investasi. Demikian halnya dengan kebijakan pengampunan pajak yang kemudian menjadi salah satu kebijakan pengampunan pajak tersukses sepanjang sejarah.

 "Berkat sejumlah upaya itu, tahun lalu kami memperbaiki peringkat kami di indeks Kemudahan Berusaha Bank Dunia sebanyak 15 peringkat. Dari peringkat 106 ke peringkat 91," Presiden menambahkan sembari menekankan bahwa target selanjutnya ialah untuk berada pada posisi 40 besar dalam daftar tersebut.

 Dengan sejumlah upaya dan capaian pemerintah tersebut, tersedia banyak peluang investasi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang terus digencarkan pemerintah hingga sekarang mampu menjadikan sejumlah wilayah Indonesia semakin terhubung. Tentu saja, peluang di sektor pariwisata akan semakin besar."Anda semua tahu Bali, pulau surga kami yang terkenal itu. Dengan akses infrastruktur yang semakin baik, kami telah meluncurkan sebuah program yang disebut 'Sepuluh Bali Baru'. Seperti misalnya Raja Ampat di Papua, Mandalika di Lombok, dan Pulau Komodo," ucapnya.

"Anda mungkin ingin segera membeli properti di sana sebelum Li Ka-shing membeli semuanya dan harganya juga menjadi naik," ucap Presiden.Hong Kong yang dikenal dengan kekuatannya di bidang pembangunan real estate dan juga gaya hidup menjadikannya sejalan dengan pembangunan sektor pariwisata di Indonesia. Sebab, Presiden memperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang, Indonesia akan segera kebanjiran investasi pada pembangunan hotel, resor, distrik pariwisata, dan sejumlah pusat aktivitas lainnya.

 "Saya juga melihat peluang yang luar biasa bagi industri keuangan Hong Kong. Saya percaya, di Asia, pembiayaan infrastruktur akan menjadi peluang pasar modal terbesar selama beberapa dekade ke depan," ujar Presiden.Dengan sejumlah upaya yang terus dilakukan pemerintah Indonesia dan juga kemampuan investasi yang dimiliki Hong Kong, Presiden Joko Widodo berharap agar para investor Hong Kong tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Ia juga meyakinkan bahwa pihaknya akan senantiasa melakukan perbaikan dari segala sisi untuk semakin menjadikan Indonesia sebagai negara ramah investasi."Kami di Indonesia akan terus menyambut Anda dengan reformasi yang lebih kuat dan kemajuan yang lebih cepat dari sebelumnya," tutupnya.

 

 

 

 

Saturday, 29 April 2017 05:45

Sekitar 22 BUMN Rugi Rp.5,6 Trilliun Tahun 2016

Written by

BOGOR. (KORANRAKYAT.COM) - 22 BUMN rugi Rp 5,6 triliun sepanjang 2016. Sedangkan di kuartal I-2017, jumlah BUMN yang naik jadi menjadi 25 perusahaan, namun total kerugiannya turun menjadi Rp 3 triliun. "Di 2016 ada 22 nilai kerugiannya Rp 5,6 triliun. Angka triwulan I ada 25 BUMN dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp 3 triliun," jelas Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro dalam Media Gathering Kementerian BUMN di Wikasatrian, Bogor, Jumat (28/4/2017) malam.

Di tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan hanya ada satu BUMN yang mengalami kerugian, yaitu Merpati. Pasalnya Merpati sudah tidak beroperasi."2017 komitmen kami tinggal satu BUMN rugi," ujar Imam. 


Untuk menekan jumlah BUMN yang rugi menjadi hampir nol, Kementerian BUMN mengupayakan sinergi antara BUMN. Misalnya memberdayakan aset yang dimiliki BUMN rugi ke sektor bisnis lain.Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, mengurangi jumlah BUMN yang rugi juga bisa dilakukan dengan menjalin sinergi antara BUMN sejenis.

"Sebagai contoh kita banyak sekali program untuk pertanian atau penghijauan. Kita tekankan antar BUMN kalau ada program seperti ini ada dua BUMN, yaitu SHS dan Pertani," tutur Rini.Selain itu, untuk BUMN yang penjualannya anjlok juga perlu dilirik oleh BUMN lain untuk dibantu dari sisi penjualannya. Rini mencontohkan bagaimana BRI memesan batik dari BUMN garmen Primissima yang berlokasi di Yogyakarta."Pabrik bahan batik Primissima setelah lihat kualitasnya ternyata BRI sudah mulai memesan pertama kali dalam 10 tahun 2016 mulai untung," tutur Rini.

 BUMN PLAT MERAH YANG RUGI 

 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan ada 26 perusahaan pelat merah yang merugi pada kuartal I-2017. Kerugian tersebut nilainya mencapai Rp 3,4 triliun.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro, menyebutkan ada deretan BUMN yang memberikan kerugian kepada negara di tiga bulan pertama 2017 ini. Beberapa nama BUMN yang menyumbangkan kerugian pada kuartal I-2017 ini, antara lain PT Kertas Leces yang berkedudukan di Probolinggo, Jawa Timur yang fokus pada produksi kertas sesuai namanya.  Selain itu, ada PT Industri Sandang (Persero) (Insan) yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. BUMN yang bergerak di industri garmen ini mulai redup namanya. 

"Leces punya rencana bangun aset, Insan juga dengan problematika hukum clear dan berjalan lebih, asetnya juga banyak. Kemudian Pertani membaik," jelas Imam dalam Media Gathering Kementerian BUMN di Wikasatrian, Bogor, Jumat (28/4/2017).

Selain itu, yang juga mengejutkan adalah Perum Bulog yang merugi Rp 913 miliar pada kuartal I-2017. BUMN pangan ini merugi karena belum mendistribusikan beras pra sejahtera (rastra). Meski demikian, Kementerian BUMN yakin Bulog bisa kembali pulih di kuartal berikutnya.

"Bulog rugi Rp 913 miliar pada triwulan I-2017, 2016 untung. Saya yakin triwulan I dan II sudah mulai untung," tutur Imam.

BUMN yag bergerak di bidang ritel pun ikut memberikan sumbangan kerugian di kuartal satu tahun ini. Deretan BUMN yang bergerak di sektor ritel seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) juga tercatat memberikan kerugian di awal tahun ini.

"BUMN ritel dan BUMN perdagangan seperti RNI triwulan satu slow down," tutur Imam.

Imam mengatakan, kerugian BUMN pada kuartal satu tahun ini disebabkan karena belum masifnya pergerakan bisnis di sejumlah sektor, ia pun yakin ke depan jumlah BUMN yang mengalami kerugian akan berkurang.  Di tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan perusahaan pelat merah yang mengalami kerugian hanya PT Merpati Nusantara Airline yang sudah tidak beroperasi."Tahun ini kita targetkan Merpati saja karena memang sudah tidak ada aktivitas," tutup Imam. (ea)

 

 

Friday, 28 April 2017 12:31

KPK Akan Pantau Perijinan Kelapa Sawit

Written by

.

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-. Komoditas kelapa sawit adalah salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Sayangnya, pengelolaannya masih banyak menimbulkan masalah. Lemahnya mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian membuat sektor ini rawan korupsi. Korupsi dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit sering melibatkan kepala daerah. Seperti yang sudah ditangani oleh KPK, yakni Bupati Buol Amran Batalipu dan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Dalam kajian tahun 2016, KPK menemukan hingga saat ini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi ini tak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan. Sehingga, rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktek tindak pidana korupsi.

Dari sisi hulu, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.  Hal ini ditandai dengan tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang. Integrasi perizinan dalam skema satu peta juga belum tersedia. Selain itu, kementerian dan lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan. Akibatnya, masih terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hektare.

Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel. Parahnya, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkembunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp 3,25 triliun alokasi dananya.

Padahal seharusnya penggunaan dana terbagi untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi, dan riset. Tak hanya itu, pungutan pajak sektor kelapa sawit tak optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tak efektifnya pengendalian pungutan ekspor ini mengakibatkan ada kurang bayar pungutan sebesar Rp 2,1 miliar dan lebih bayar Rp 10,5 miliar. Tingkat kepatuhan pajak baik perorangan maupun badan juga mengalami penurunan. Sejak tahun 2011-2015, wajib pajak badan dan perorangan kepatuhannya menurun masing-masing sebanyak 24,3 persen dan 36 persen.

Dari hasil kajian ini, KPK merekomendasikan Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait harus menyusun rencana aksi perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. KPK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi rencana aksi tersebut.(eas)

 

._.
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.comPemerintah terus menunjukkan keseriusannya untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Tanah Air. Terkini, Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 18 Maret 2017, meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) dengan total kapasitas 500 Mega Watt (MW) di seluruh Indonesia.
 
Peresmian delapan PLTG MPP dengan total kapasitas 500 MW dan sembilan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Barat tersebut dipusatkan di PLTG MPP Parit Baru (Pontianak) yang berlokasi di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
 
"Hari ini sudah diresmikan di delapan lokasi pembangkit listrik tenaga gas yang totalnya 500 Mega Watt," ujar Presiden Joko Widodo.
 
Tambahan daya listrik tersebut diyakini dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Mengingat saat ini pasokan listrik juga sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Bumi Khatulistiwa. 
 
"Ini memang yang sangat-sangat dikeluhkan masyarakat karena masalah kebutuhan industri, kebutuhan untuk pabrik, kebutuhan untuk hotel, pariwisata dan juga rumah tangga yang _ngantri_ ingin mendapatkan listrik," ungkapnya.
 
Oleh sebab itu dipilihlah _mobile power plant_ karena proses pembangunannya yang cepat hanya memakan waktu 6 bulan.
 
"Kalau kita pakai yang batu bara bisa 4 tahun sampai 5 tahun (membangunnya) tapi ini bisa dikerjakan cepat," ujar Presiden.
 
Bukan hanya Kalimantan Barat, sejumlah provinsi di Indonesia juga dapat merasakan manfaat dari pembangunan PLTG tersebut. Selain menggunakan gas sebagai bahan baku yang murah dan tidak merusak lingkungan, PLTG MPP tersebut bisa berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan. 
 
"Perlu saya ingatkan bahwa ini adalah MPP, Mobile Power Plant, yang bisa dipindah-pindah ke tempat lain kalau memang tempat itu sangat membutuhkan," ucap Kepala Negara.
 
Presiden juga memuji pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang mencapai 5,22 persen dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,02 persen. "Kalau listriknya tidak disiapkan bagaimana investor mau membangun hotel, industri dan pabrik," kata Presiden.
 
Padahal, kata Presiden, dengan masuknya investor akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi penduduk di kota, kabupaten dan provinsi sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan ikut meningkat.
 
Adapun PLTG MPP 500 MW yang telah diresmikan, tersebar pada 8 lokasi, yaitu:
1. MPP Jeranjang–Lombok dengan daya 2x25 MW, yang telah beroperasi sejak 27 Juli 2016;
2. MPP Air Anyir–Bangka dengan daya 2x25 MW, mulai beroperasi 13 September 2016;
3. MPP Tarahan–Lampung dengan daya 4x25 MW, mulai beroperasi 29 September 2016;
4. MPP Nias dengan daya 1x25 MW, mulai beroperasi 31 Oktober 2016;
5. MPP Parit Baru (Pontianak) dengan daya 4x25 MW, mulai beroperasi 8 November 2016;
6. MPP Balai Pungut–Riau dengan daya 3x25 MW, mulai beroperasi 13 November 2016;
7. MPP Suge–Belitung dengan daya 1x25 MW (Roll Suge), mulai beroperasi 22 November 2016;
8. MPP Paya Pasir-Medan dengan daya 3×25 MW (Roll Paya Pasir), mulai beroperasi 9 Desember 2016.
 
Sedangkan sembilan infrastruktur kelistrikan yang berhasil diselesaikan PLN di Kalimantan Barat yakni:
1. PLTU Ketapang dengan daya 2x10 MW 
2. SUTT 150 kV Parit Baru–Kota Baru sepanjang 44 kms
3. SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoibabang sepanjang 162 kms
4. SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang sepanjang 140 kms
5. SUTT 150 kV Singkawang- Sambas sepanjang 118 kms
6. GI 150 kV Kota Baru dengan daya 30 MVA
7. GI 150 kV Sambas dengan daya 30 MVA
8. GITET 275 kV Bengkayang dengan daya 2x250 MVA
9. GI 150 kV Bengkayang sebesar 30 MVA
 
*Dua Syarat Pengerjaan Proyek Mangkrak*
 
Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa saat ini terdapat 34 pembangkit listrik yang mangkrak. Salah satunya adalah pembangkit listrik yang lokasinya bersebelahan dengan PLTG MPP Parit Baru.
 
Presiden berpesan agar berhati-hati apabila akan meneruskan pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Selain itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu masalah hukumnya sudah beres dan pembangkit listrik tersebut harus dibangun sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
 
"Saya tidak mau nanti kapasitasnya hanya 30 persen atau 40 persen, untuk apa? Saya bisa _ngecek_ itu. Jadi jangan main-main dengan hal teknis detil, pasti saya akan lihat karena menyangkut uang yang triliun," ucap Presiden.
 
Usai meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) dengan total kapasitas 500 Mega Watt (MW), Presiden Joko Widodo menyempatkan diri meninjau ke lokasi proyek pembangunan pembangkit listrik yang sudah mangkrak selama beberapa tahun itu.
 
Didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Kepala Negara berjalan menyusuri bangunan proyek pembangkit listrik tersebut.
 
Kepada jurnalis, Presiden menyatakan telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang terbengkalai.
 
"Ya ada 34 kan, sudah sering saya sampaikan kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan, tidak apa-apa," ujar Presiden.
 
Namun, Kepala Negara berharap agar penyelesaian proyek mangkrak tersebut dikerjakan secara profesional dan transparan.
 
"Sehingga listrik keluaran betul-betul bisa dipakai masyarakat, untuk pabrik, untuk industri, untuk pariwisata," ungkapnya.
 
Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peresmian PLTG tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.(eas)

 

.
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,-Sebagai negara investor terbesar ketiga di Indonesia, Korea Selatan turut berkontribusi dalam tumbuhnya sektor industri di Tanah Air. Oleh karena itu, selain terus meningkatkan investasi di sektor tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak para investor dari negeri ginseng itu untuk berinvestasi di sektor lain yaitu di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Chosun Ilbo Indonesia-Korea Business Summit, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2016.
 
“Perusahaan-perusahaan Korea telah berkontribusi besar kepada sektor industri kita, industri baja dan petrokimia. Dan Korea memiliki pabrik sepatu dan tekstil yang mempekerjakan lebih dri 900.000 pekerja Indonesia. Sekarang saya undang anda untuk mengambil langkah berikutnya, yaitu di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata,” kata Presiden Jokowi.
 
Menurut Presiden, meskipun saat ini kita tengah berada di dalam era revolusi industri keempat, dimana hampir semua barang diproduksi dengan berbasis teknologi, namun produk dengan “sentuhan tangan” dengan unsur humanis masih menjadi suatu hal yang penting. 
 
“Di era seperti sekarang ini, masyarakat kita akan beralih ke sesuatu hal yang dapat memberikan mereka pengalaman, petualangan yang dapat menciptakan kenangan. Untuk itu, ekonomi kita juga harus lebih condong ke sektor jasa, seperti pariwisata, dan ekonomi kreatif,” ujarnya lebih lanjut.
 
Dalam hal tersebut, Indonesia merupakan tempat yang cocok untuk berinvestasi. Presiden mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan dalam hal budaya, tradisi, dan berbagai jenis kerajinan. 
 
“Dalam hal seni, kita memiliki kekayaan bakat terutama di sektor industri kreatif,” ungkap Presiden.
 
Di bidang pariwisata menurut Presiden, Indonesia merupakan negara yang indah yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di garis khatulistiwa. Hal ini membuat Indonesia menjadi surga pulau tropis yang dihuni oleh penduduk yang paling ramah.
 
“Saya percaya, itulah orang Indonesia, yang benar-benar merupakan “Te-yang Ooi Hu-Ye” atau “Descendents of the Sun”,” ucap Presiden Jokowi mengutip judul sebuah sinetron Korea yang berarti “Anak Keturunan Matahari” yang sedang tren saat ini disambut tepuk tangan hadirin.
 
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tengah fokus dalam usahanya untuk membangun infrastruktur di seluruh penjuru tanah air.
 
“Sebagai negara kepulauan yang besar, tentu saja infrastruktur merupakan sebuah tantangan. Tapi kita sedang memperbaikinya sekarang, sangat cepat. Sebentar lagi, infrastruktur kita akan menyambungkan seluruh bagian dari negara besar kita,” ucap Presiden.
 
Di depan para pengusaha Korea yang hadir, Presiden memaparkan bahwa saat ini pemerintahannya tengah membangun antara lain proyek pembangkit tenaga listrik 35.000 MW, 1.000 kilometer jalan tol, 3.258 kilometer rel kereta api, 15 bandar udara baru dan 10 perluasan bandar udara, serta 24 pelabuhan.
 
“Hal tersebut merupakan proyek infrastruktur terbesar sepanjang sejarah Indonesia,” ungkap Presiden.
 
Acara ini diprakarsai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Chosunilbo, sebuah media terkemuka di Korea Selatan. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Joo Hyung-Hwan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf dan Pimpinan Chosun Ilbo Bang Sang-hoon.(eas)
 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Sebagaimana dua sisi mata uang, tembakau dipandang memiliki dua sisi yang bertentangan. Tembakau memberikan efek yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat namun juga menjadi roda penggerak ekonomi bagi masyarakat tertentu. Untuk itulah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai tembakau di Kantor Presiden, Selasa, 14 Maret 2017.
 
“Bahwa masalah pertembakauan ini harus dipandang dari dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kepentingan melindungi warga negara kita dari gangguan kesehatan, Aspek kedua yang perlu kita perhatikan adalah kelangsungan hidup para petani tembakau,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan pengantarnya.
 
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan masa depan generasi penerus dari ancaman tembakau berupa rokok. Menurut Presiden, rokok menempati peringkat kedua konsumsi Rumah Tangga Miskin (RTM). Mereka lebih memilih membeli rokok dibanding membeli makanan yang bergizi.
 
Sebagai informasi dana yang dikeluarkan RTM untuk konsumsi produk tembakau, 3,2 kali  dari pengeluaran untuk telur dan susu, 4,2 kali dari pengeluaran pembelian daging, 4,4 kali dari biaya pendidikan, dan 3,3 kali lebih besar dari biaya kesehatan.
 
“Tentu ini akan berdampak pada kualitas SDM kita di masa yang akan datang,” ujar Presiden.
 
Selain itu, Presiden juga menambahkan bahwa konsumsi produk tembakau dengan jumlah tinggi menyebabkan tinginya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh negara. 
 
“Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2015, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai penderita penyakit tidak menular yang salah satunya disebabkan oleh konsumsi rokok dan paparan asap rokok,” ungkap Presiden.
 
Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo juga merasa perlu memperhatikan para petani tembakau. Presiden meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mengambil langkah konkrit dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani tembakau.
 
“Ini penting untuk kemudian pekerja pertembakauan yang hidupnya sangat bergantung pada industri hasil tembakau,” ucap Presiden.
 
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.(eas)

 

.
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Dalam waktu 3,5 tahun ke depan, nilai ekspor furnitur dan kerajinan (craft) dari kayu dan rotan diperkirakan akan dapat menyentuh USD 5 miliar. Tentunya target yang cukup tinggi ini dapat diwujudkan asalkan berbagai masalah yang ada saat ini turut dibenahi. Sebagai gambaran, nilai ekspor furnitur dan kerajinan pada tahun 2015 mencapai USD 2,6 miliar.
 
Hal ini disampaikan Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto saat menyampaikan laporan pada Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Tahun 2017, Sabtu 11 Maret 2017 di Jakarta International Expo (JI-Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat.
 
HIMKI yang sebagian besar anggotanya merupakan pengusaha UKM yang berasal dari berbagai daerah mengeluhkan berbagai macam regulasi yang menghambat. "Kita juga harus terus memangkas regulasi-regulasi. Oleh karena itu HIMKI mengundang Menteri Dalam Negeri supaya aturan-aturan di daerah tidak diplintir-plintir, ada pungli yang dibungkus dengan regulasi," ucap Soenoto.
 
Regulasi-regulasi yang menghambat tersebut tidak hanya berada di Kementerian Dalam Negari. Oleh karena itu, HIMKI ingin menyampaikan berbagai masalah tersebut kepada menteri-menteri terkait. Jika permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada para menteri terkait, Soenoto berjanji nilai ekpor USD 5 miliar tersebut akan terwujud. 
 
"Saya pertaruhkan, kalau 3,5 tahun lagi, USD 5 miliar tidak tercapai. Saya mundur jadi ketua umum HIMKI," ucap Soenoto.
 
Soenoto mengingatkan bahwa Vietnam sebuah negara yang baru merdeka pada tahun 1976 dengan jumlah penduduk hanya 2/6 dari jumlah penduduk Indonesia dan luas wilayahnya hanya 1/6 luas wilayah Indonesia memiliki nilai ekspor furnitur sebesar USD 6 miliar. 
 
"Ini memalukan sekaligus memilukan. Tapi kami, khususnya dari HIMKI yakin 1000 persen dengan Presiden Jokowi, Menteri Perindustrian-nya Pak Airlangga Hartarto. Insya Allah target USD 5 miliar akan tercapai," ujar Soenoto.
 
Menanggapi keluhan dari Ketua Umum KIMKI tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan antara asosiasi,  menteri-menteri, bahkan dengan dirinya selaku Presiden memang perlu dilakukan. 
 
"Saya kira masalah-masalah itu akan kita selesaikan dengan baik. Tanpa ketemu, terutama pelaku-pelaku usaha, saya kira sulit kita mencarikan solusi," kata Presiden.
 
Hal ini disampaikan Presiden karena memang masih banyaknya masalah dan problem yang menghambat pelaku usaha sehingga perlu dicarikan solusi, termasuk pemberian insentif bagi industri di tanah air. "Itulah yang sedang kita proses, kita lakukan, ada yang sudah (diperbaiki). Hal berkaitan produksi,  produktivitas, dan ekspor, inilah yang akan terus kita dorong," ucap Presiden.
 
Setelah menyampaikan sambutan dan meresmikan Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Tahun 2017, Presiden meninjau pameran furnitur tersebut. 
 
Kepada jurnalis yang telah menantinya, guna mewujudkan nilai ekspor furnitur dan kerajinan mencapai USD 5 miliar, Presiden mengatakan bahwa akan segera dilakukan pertemuan antara Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri BUMN, dan Kepala Bekraf pada pekan depan. "Akan kita kumpulkan, agar nanti yang disampaikan ketua HIMKI, masalah yang berkaitan dengan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Hambatan perpajakan nanti akan kita bicarakan dan selesaikan," ujar Presiden kepada jurnalis di JI Expo . 
 
Pertemuan ini perlu cepat dilakukan mengingat industri furnitur dan kerajinan ini menggunakan bahan baku 100 persen dari Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja dan produknya berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa. "Ini tiga hal penting di industri ini, mebel dan kerajinan," ujar Presiden. 
 
Mengenai pamerannya sendiri, Presiden menyampaikan bahwa pelaksanaan pameran tahun ini telah berubah dibandingkan tahun lalu, termasuk adanya seleksi dari peserta pameran. 
 
"Desain-desain produk yang ada di dalamnya baik rotan, kayu, bambu, besi, metal semuanya kelihatan sekali sudah berubah. Ini memang harus karena perubahan global cepat sekali. Kalau enggak bisa mengikuti, ya ditinggal," ucap Presiden.
 
Setelah adanya perubahan desain, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara memasuki pasarnya. "Apakah harga-harga kita bisa berkompetisi?" ucap Presiden. 
 
Pesaing pengusaha funitur Indonesia dalam pasar ekspor furnitur ini adalah pengusaha furnitur asal Vietnam dan Malaysia. "Saya kira dengan desain-desain yang baik seperti ini kita bisa meningkatkan (ekspor)," kata Presiden.
 
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan. (eas)
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu, 8 Maret 2017, menerima kunjungan dua kepala negara anggota IORA di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan pertama pagi ini didahului dengan kunjungan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena. Adapun sore nanti, Presiden diagendakan untuk menerima kunjungan dari Presiden Afrika Selatan Jacob Gedleyihlekisa Zuma.
 
Presiden Sirisena sendiri tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangannya dari silang Monas dikawal oleh korps musik, pasukan berkuda, dan juga pasukan Nusantara dari Pasukan Pengamanan Presiden. Di sekitar halaman Istana Merdeka, telah berbaris rapi para pelajar yang turut menyambut kedatangan Sirisena sambil mengibarkan bendera kedua negara sebagai tanda persahabatan.
 
Usai upacara kenegaraan dan pemeriksaan pasukan, Presiden Joko Widodo dan Presiden Sirisena langsung memasuki Istana Merdeka. Dalam penerimaan tamu negara ini, _veranda talk_ kembali dilakukan yang sekaligus menunjukkan persahabatan dan arti penting kehadiran Presiden Sirisena di Tanah Air. 
 
Saat memulai pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan persahabatan antara kedua negara yang telah lama terjalin. Hal ini sekaligus menandakan 65 tahun hubungan diplomatik keduanya.
 
"Setelah kunjungan kenegaraan terakhir oleh Perdana Menteri Sri Lanka tahun 1976 atau 41 tahun yang lalu, tahun ini menandai 65 tahun hubungan diplomatik antara Sri Lanka dan Indonesia yang tentunya perlu kita rayakan. Bagi Indonesia, Sri Lanka merupakan sahabat dekat dan kita bersama-sama menggagas Konferensi Asia-Afrika dan melahirkan Gerakan Non-Blok," ujar Presiden.
 
*Hasil Pertemuan Bilateral*
 
Memberikan pernyataan usai pertemuan, Presiden Joko Widodo menyampaikan sukacitanya untuk dapat menyambut kehadiran Presiden Sirisena di Jakarta. Bagi Sirisena sendiri, kunjungan ini merupakan kunjungannya yang pertama ke Indonesia.
 
"Saya senang hari ini dapat menerima kunjungan Presiden Maithripala Sirisena di Jakarta. Kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan pertama kali Presiden Sirisena ke Indonesia dan kunjungan bersejarah sejak kunjungan terakhir 41 tahun yang lalu," Presiden mengawali pernyataannya.
 
Pertemuan keduanya hari ini berlangsung bersahabat dan produktif. Sejumlah kesepakatan berhasil dicapai oleh kedua negara. Kesepakatan pertama ialah persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian perdagangan bebas.
 
"Dalam pembicaraan tadi, kami membahas beberapa hal. Yang pertama, penguatan kerja sama di bidang ekonomi. Indonesia menyampaikan kesediaannya untuk mendukung pembangunan di Sri Lanka dan juga kita akan menindaklanjuti nantinya dengan membuat 'free-trade agreement'," ujar Presiden Jokowi.
 
Indonesia dan Sri Lanka juga bersepakat untuk meningkatkan kerja sama melalui pertukaran pengalaman dan peningkatan kapasitas. Di samping itu, kedua kepala negara turut menyaksikan penandatanganan tiga nota kesepahaman yang akan semakin memperkuat kerja sama Indonesia dan Sri Lanka.
 
"Kunjungan ini juga menghasilkan tiga kesepakatan yang semakin memperkuat kerja sama Indonesia dan Sri Lanka, yaitu MoU di bidang kelautan dan perikanan, komunike bersama penanganan IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, dan MoU bersama di bidang industri tradisional," ucapnya mengakhiri pernyataan.
 
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Sirisena menyampaikan terima kasihnya atas sambutan hangat yang diberikan oleh Indonesia dalam kunjungan pertama dan bersejarahnya ini. Senada dengan Presiden Joko Widodo, Sirisena juga menegaskan persahabatan yang telah dijalin kedua negara sejak lama.
 
"Kita telah menjadi mitra dalam banyak inisiatif internasional seperti Konferensi Colombo dan Konferensi Bandung pada tahun 1955," ujar Sirisena.
 
Sirisena juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas keberhasilan kepemimpinan Indonesia di IORA dan suksesnya penyelenggaraan KTT IORA yang pertama. Ia sekaligus menyampaikan komitmennya untuk lebih meningkatkan kemitraan kedua negara.
 
"Pemerintahan Sri Lanka dan saya pribadi berkomitmen untuk lebih meningkatkan hubungan kita di area yang menjadi kepentingan kita bersama. Kedua negara akan berjalan berdampingan untuk sama-sama memperkuat ekonominya dan saling bekerja sama dalam bidang ketahanan pangan, pertanian, perikanan, transfer teknologi, perkeretaapian, irigasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan dan penelitian, pengembangan keterampilan, serta bidang-bidang lainnya," ujarnya.
 
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.(eas)

 

Page 5 of 15

Panggung Koruptor

  •