Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Menteri BUMN Kunjungi Kantor Pos Bogor, Pos Indonesia Perkenalkan New Platform Layanan Digital Kurir dan Jasa Keuangan
Last Updated on Sep 13 2021

Menteri BUMN Kunjungi Kantor Pos Bogor, Pos Indonesia Perkenalkan New Platform Layanan Digital...

BOGOR KORANRAKYAT.COM- PT Pos Indonesia (Persero) memperkenalkan new platformlayanan digital Kurir dan Jasa Keuangan diantaranya adalah layanan digital PosAja!,Pospay serta Pos Migran Indonesia kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Hal tersebutdilakukan dalam acara kunjungan kerja Menteri BUMN Erick...
 Jampidsus Kejagung  Periksa Saksi  Dugaan Korupsi Di LPEI dan Perum Perimdo
Last Updated on Sep 13 2021

Jampidsus Kejagung Periksa Saksi Dugaan Korupsi Di LPEI dan Perum Perimdo

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  Dalam waktu bersamaan diperiksa  satu orang diperiksa  sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pada perusahaan umum perikanan Indonesia ( Perum Perindo) tahun 2016 -2019  selain itu juga dalam waktu  yang sama terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam...
Bank Jatim Paparkan Kinerja  Selama Pandemi Melalui Public Expose Live 2021
Last Updated on Sep 07 2021

Bank Jatim Paparkan Kinerja Selama Pandemi Melalui Public Expose Live 2021

      SURABAYA ,KORANRAKYAT.COM Bankjatim bersyukur masih mampu memberikan kinerja  yang positif, khususnya untuk mendorong perekonomian Jawa Timur. “Portofolio positif bankjatim menunjukkan bahwa Bank dengan kode emiten BJTM ini dapat menjadi pilihan calon investor untuk dapat...
Rita Mantan Bupati Kuker Belum Tersangka KPK Disesak LSM
Last Updated on Sep 07 2021

Rita Mantan Bupati Kuker Belum Tersangka KPK Disesak LSM

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka di kasus dugaan suap mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju. Koordinator MAKI,...
Akhir Sebuah Dinasti Suami Istri Bupati Probolinggo Ditangkap  KPK
Last Updated on Aug 30 2021

Akhir Sebuah Dinasti Suami Istri Bupati Probolinggo Ditangkap KPK

 PROBOLINGGO,KORANRAKYAT.COM, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (29/8/2021) dini hari. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) ditangkap dalam OTT...

World Today

  •  
    TNI AD dan Tentara AS Gelar Latihan Perang

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -Tentara Angkatan Darat Indonesia (TNI AD) dan Amerika Serikat atau

     
Saturday, 13 February 2021 13:56

Awas Tak Mau Disuntik vaksin Jatah Bansos Distop

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

 

Perpres yang diteken pada 9 Februari 2021 itu berisi sejumlah perubahan yang termuat dalam pasal-pasal tambahan. Dikutip dari lembaran Perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Sabtu (13/2/2021), salah satu pasal yang ditambahkan adalah pasal 13A dan pasal 13B. Kedua pasal ini berada di antara pasal 13 dan pasal 14 pada Perpres sebelumnya. 

 Secara rinci, pasal 13A mengatur tentang sasaran penerima vaksin Covid-19, kewajiban sasaran penerima vaksin, dan ketentuan sanksi. Ada beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19, tetapi tidak mengikuti vaksinasi. Salah satu sanksinya, yakni tidak lagi menerima bantuan sosial ( bansos).

 

Berikut bunyi pasalnya: Pasal 13A: (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19. (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid- 19. (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

 

 (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau c. denda. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.  pasal 13B diatur tentang adanya sanksi lanjutan. Detail aturannya, yakni: Pasal 13B Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.(as)

Read 348 times Last modified on Saturday, 13 February 2021 14:11
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •