Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Menteri BUMN Kunjungi Kantor Pos Bogor, Pos Indonesia Perkenalkan New Platform Layanan Digital Kurir dan Jasa Keuangan
Last Updated on Sep 13 2021

Menteri BUMN Kunjungi Kantor Pos Bogor, Pos Indonesia Perkenalkan New Platform Layanan Digital...

BOGOR KORANRAKYAT.COM- PT Pos Indonesia (Persero) memperkenalkan new platformlayanan digital Kurir dan Jasa Keuangan diantaranya adalah layanan digital PosAja!,Pospay serta Pos Migran Indonesia kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Hal tersebutdilakukan dalam acara kunjungan kerja Menteri BUMN Erick...
 Jampidsus Kejagung  Periksa Saksi  Dugaan Korupsi Di LPEI dan Perum Perimdo
Last Updated on Sep 13 2021

Jampidsus Kejagung Periksa Saksi Dugaan Korupsi Di LPEI dan Perum Perimdo

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM  Dalam waktu bersamaan diperiksa  satu orang diperiksa  sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi pada perusahaan umum perikanan Indonesia ( Perum Perindo) tahun 2016 -2019  selain itu juga dalam waktu  yang sama terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam...
Bank Jatim Paparkan Kinerja  Selama Pandemi Melalui Public Expose Live 2021
Last Updated on Sep 07 2021

Bank Jatim Paparkan Kinerja Selama Pandemi Melalui Public Expose Live 2021

      SURABAYA ,KORANRAKYAT.COM Bankjatim bersyukur masih mampu memberikan kinerja  yang positif, khususnya untuk mendorong perekonomian Jawa Timur. “Portofolio positif bankjatim menunjukkan bahwa Bank dengan kode emiten BJTM ini dapat menjadi pilihan calon investor untuk dapat...
Rita Mantan Bupati Kuker Belum Tersangka KPK Disesak LSM
Last Updated on Sep 07 2021

Rita Mantan Bupati Kuker Belum Tersangka KPK Disesak LSM

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menetapkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka di kasus dugaan suap mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju. Koordinator MAKI,...
Akhir Sebuah Dinasti Suami Istri Bupati Probolinggo Ditangkap  KPK
Last Updated on Aug 30 2021

Akhir Sebuah Dinasti Suami Istri Bupati Probolinggo Ditangkap KPK

 PROBOLINGGO,KORANRAKYAT.COM, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (29/8/2021) dini hari. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) ditangkap dalam OTT...

World Today

  •  
    TNI AD dan Tentara AS Gelar Latihan Perang

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -Tentara Angkatan Darat Indonesia (TNI AD) dan Amerika Serikat atau

     
Saturday, 10 October 2020 22:51

Presiden: UU Cipta Kerja Tak Kurangi Kewenangan Daerah

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Demo Buruh Tolak  Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Demo Buruh Tolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menjadikan pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Menurutnya, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
 
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2020.
 
"Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah)," kata Presiden. 
 
Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan, melalui UU Cipta Kerja pemerintah juga melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. 
 
"Ini yang penting di sini. Jadi, ada _service level of agreement_, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati," imbuhnya.
 
Kepala Negara juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden). Menurut Presiden, PP dan Perpres tersebut akan segera diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.
 
"Kita, pemerintah membuka dan mengundang masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah," ungkapnya.
 
Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden mendorong agar hal tersebut diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau _judicial review_ melalui Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK," tandasnya.(eas)


Read 378 times
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •