JAKARTA(KORANRAKYAT.COM),- Presiden Joko Widodo sore ini Jumat, 5 Mei 2017, secara resmi membuka Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin Tahun 2017, yang digelar di Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta.
Apa yang disampaikan Presiden dalam acara tersebut adalah sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah guna mendukung kinerja para pengusaha kecil dan menengah Nahdliyin.
"Pak Presiden, berikan kami kesempatan dari peluang-peluang yang ada. Yang kedua, berikan kami akses untuk bisa masuk baik kepada permodalan maupun kepada proyek-proyek yang ada di pemerintah maupun BUMN," kata Presiden menirukan ucapan para pengusaha.
Untuk itu, Kepala Negara menegaskan dua hal yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Tanah Air, yaitu kemitraan dan redistribusi aset.
"Yang ingin lebih saya pertegas adalah dua hal saja, yang pertama masalah kemitraan, yang kedua masalah redistribusi aset," ujar Presiden.
Dalam hal kemitraan, pemerintah akan segera merealisasikan kemitraan yang tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan besar, namun juga usaha-usaha kecil dan menengah.
"Menurut saya, kemitraan ini harus segera dikonkretkan. Tidak hanya dengan pemerintah maupun BUMN, tapi saya tambah, pengusaha-pengusaha besar dan konglomerat ini juga harus bermitra," ucap Presiden.
Oleh karena itu, dalam dua minggu ke depan, Presiden akan segera mempertemukan para pengusaha Nahdliyin dengan sejumlah pihak yang bisa diajak bekerja sama. Mulai dari kementerian-kementerian yang memiliki banyak proyek, BUMN, pengusaha-pengusaha besar, hingga para konglomerat.
"Dalam dua minggu ini akan saya siapkan pertemuan itu. Kalau tidak konkret-konkret seperti ini nanti disentil lagi sama Pak Kyai," ungkapnya.
Lebih lanjut dalam hal redistribusi aset, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan konsesi lahan kepada masyarakat yang bisa menjadikan lahan tersebut semakin produktif. Mengingat selama ini, konsesi hanya diberikan kepada sejumlah orang yang dekat dengan kekuasaan namun tak mampu menjadikan lahan tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak.
"Ini yang akan kita ubah agar konsesi-konsesi itu diberikan kepada rakyat, koperasi, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, pondok pesantren, tetapi tidak hanya langsung diberikan. Ada syaratnya, yaitu harus bisa membuat lahan itu menjadi produktif," ujar Presiden.
Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya praktik jual-beli lahan konsesi. Tujuan pemerintah yang sebenarnya adalah untuk mendukung pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya melalui kompetisi yang sehat.
"Kita ingin agar pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ini bisa naik level-nya," ucap Presiden.
Oleh karena itu, Kepala Negara telah memerintahkan jajarannya untuk segera mencari solusi terbaik bagi konsesi lahan sekira 12,7 juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga konsesi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat dan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah serta terwujudnya pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.
"Polanya sudah ada tapi masih akan kita konsultasikan kepada pelaku-pelaku yang nanti akan kita berikan," kata Presiden mengakhiri sambutannya.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj.(eas)
