Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Presiden Prabowo Tekankan Keterbukaan Diantara Sesama Menteri Kabinet Merah Putih
Last Updated on Nov 07 2024

Presiden Prabowo Tekankan Keterbukaan Diantara Sesama Menteri Kabinet Merah Putih

    JAKARTA,- KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Ruang Sidang Kabinet, Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2024, yang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sidang tersebut, Presiden...
Perkuat KUB, Bank Jatim Teken MoU dan NDA dengan Bank NTT
Last Updated on Nov 07 2024

Perkuat KUB, Bank Jatim Teken MoU dan NDA dengan Bank NTT

    KUPANG, KORANRAKYAT.COM,-. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) terus memperkuat Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan beberapa BPD di Indonesia. Setelah Bank NTB Syariah, Bank Lampung, dan Bank Banten, kini yang terbaru Bank NTT resmi ber-KUB dengan bankjatim. Hal tersebut...
Presiden Prabowo Subianto Tinjau  Proses Panen Padi Di Papua
Last Updated on Nov 05 2024

Presiden Prabowo Subianto Tinjau Proses Panen Padi Di Papua

PAPUA,KORANRAKYAT.COM,-Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu pagi, 3 November 2024, untuk meninjau langsung proses tanam dan panen padi dalam rangka pengembangan program swasembada pangan nasional. Setelah...
Presiden  Prabowo Berkunjung Ke Presiden ke 7 Joko Widodo
Last Updated on Nov 04 2024

Presiden Prabowo Berkunjung Ke Presiden ke 7 Joko Widodo

SOLO,KORANRAKYAT.COM,-Suasana hangat menyelimuti Kota Surakarta saat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pada Minggu malam, 3 November 2024. Presiden Prabowo tiba di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sekitar pukul...
Bank Jatim Lakukan Akad Kredit Massal dengan Petani Tebu, Nilainya Capai Rp 24 Miliar
Last Updated on Nov 01 2024

Bank Jatim Lakukan Akad Kredit Massal dengan Petani Tebu, Nilainya Capai Rp 24 Miliar

    MADIUN, KORANRAKYAT.COM Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani tebu, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) bersama dengan PG Rajawali I telah melaksanakan akad kredit massal pada hari Kamis (31/10). Bertempat di Nawasena Garden Resto & Ballroom Madiun,...

World Today

  •  
    Presiden Prabowo Subianto Terima Sejumlah

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tamu pemimpin negara

     

 

.

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo  akan melakukan dropping air bersih bagi kabupaten kota yang terdampak kekeringan. Syaratnya, bupati/walikota segera menyampaikan surat pemberitahuan darurat kekeringan di daerahnya. Total sudah ada enam kabupaten yang telah menyampaikan pemberitahuan darurat kekeringan yaitu Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Probinggo.

            Langkah tersebut  dilakukan Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim menindaklanjuti himbauan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (12/9),  agar semua kepala daerah segera melakukan pengecekan wilayahnya terkait kekeringan.

 

          Dari 422 desa di 27 kabupaten yang mengalami kekeringan di Jawa Timur, jelas Pakde Karwo, terdapat 183 desa yang posisinya diatas pegunungan, sehingga harus dilakukan dropping air  ke dalam penampungan air. Ini dilakukan karena rekayasa teknis seperti pembuatan sumur bor, pipanisasi tidak dapat dilakukan. Sedangkan sisanya masih bisa dilakukan rekayasa teknis.

             "Sebagian wilayah pegunungan, pipa air tidak bisa menjangkaunya. Apabila tidak diberikan bantuan, menjadi hal krusial, khususnya didaerah pantai selatan dan Madura," ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

            Ditambahkan, dari sebanyak 8.501 jumlah desa di Jawa Timur, tahun 2015 sebanyak 541 desa mengalami kekeringan. Dari jumlah desa kering tsb, telah dilakukan rekayasa teknologi bagi 119 desa, sehingga pada tahun 2017 kekeringan hanya terjadi pada 422 desa di tahun 2017. "Tahun 2016 sendiri, tidak terjadi kekeringan di Jatim," ujanrnya.

Cek Kondisi Air di Setiap Wilayah

           Sebelumnya, saat rapat terbatas Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan sebagian daerah di Indonesia  mengalami kekeringan tidak turun hujan selama 60 hari. Menurut perkiraan BMKG, hujan baru akan turun antara Oktober - Nopember 2017. 

        Untuk mengantisipasi hal tersebut, Presiden RI memerintahkan agar semua menteri dan gubernur                 melihat kondisi lapangan untuk dilakukan penanganan. Menurutnya, dropping air  bersih menjadi cara paling efektif jangka pendek dalam membantu masyarakat dalam tersedianya air bersih.  Pengecekan suplai air untuk irigasi sawah, lanjutnya,  juga harus dilakukan, baik  yang ada di embung, bendungan, maupun waduk.

 

Tingkatkan Nilai tambah Petani

 

                      Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi juga  menuturkan perlunya mulai  saat ini para petani  untuj tidak hanya berkutat pada proses onfarm dan budidaya, akan tetpi juga harus memikirkan proses pasca panennya atau agro bisnisnya. Tujuannya, agar petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar pada proses bisnis.

 

                 Dengan memperoleh nilai tambah yang lebih besar,  petani bisa melebarkan potensi bisnis diantaranya memiliki industri benih, aplikasi yang modern, sistem penggilingan modern. "Tentunya harganya cukup mahal apabila ditanggung oleh petani. Oleh sebab itu, perlu  ada dukungan dari perbankan untuk memilah  petani yang feasible dan bankable ," ungkapnya.

 

                Selanjutnya, harap Presiden, petani memiliki industri pasca panen sendiri, misalnya pengolahan dari beras menjadi tepung. Dari proses seperti itu, nilai tambah petani akan lebih besar. 

 

 

Ditambahkan, salah satu cara agar petani mau melangkah lebih berkembang, yakni  mengumpulkan para petani dalam kelompok besar petani. Didalamnya petani diajak berfikir manajemen modern, aplikasi modern dan industri modern. Sekaligus, juga diajarkan memasarkan produk pasca panen kedalam industri retail, misalnya online store. (tra/as)

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo ingin memfokuskan penanganan tiga isu strategis guna meningkatkan percepatan pembangunan di Jatim.  Ketiga isu tersebut meliputi , penggangguran, pertanian dan kemiskinan. 

           "Pada tahun 2017, terdapat sekitar 860 ribu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dari angka tersebut yang berupaya mencari pekerjaan 420 ribu orang. Setiap tahunnya, tenaga kerja yang mencari pekerjaan sekitar 239 ribu orang,"ujarnya menjawab pertanyaan wartawan seusai .Rapat Evaluasi Program  Kerja Januari – Agustus 2017 di Ruang Rapat Lt. 7 Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (5/9).Dalam rapat tersebut, Pakde Karwo sapaan akrab 

            Untuk itu, lanjut Pakde Karwo Sapaan akrab Gubernur Jatim, perlu dipertemukan antara lowongan tenaga kerja yang tersedia dengan kualitas SDM. Caranya, melalui  peningkatan kualitas SDM seperti melakukan dual track pengembangan SDM. Yakni fakultas di universitas menjadi Pengampu di SMK.  Selain itu, melakukan perbaikan kualitas proses SMK mini melalui partnership dengan berbagai negara, diantaranya Jerman, Australia Barat. 

          Upaya lain, lanjut Pakde Karwo, melalui SMK Mini yang tiap tahunnya meluluskan 52.800 tenaga kerja. Juga melalui pembukaan BLK plus yang bisa menciptakan tenaga kerja sekitar 18 ribu yang  tahun depan ditargetkan mencapai 28 ribu.

Terkait kemiskinan di Jatim, dijelaskannya, sampai dengan Maret 2017, tingkat kemiskinan Jatim 11,77 persen.  Angka tersebut turun sebesar  0,08 persen dibanding bulan September  2016. Kemudian untuk kemiskinan pedesaan per Maret 2017 sebesar 15,82 persen, turun sebesar 0,01 persen dibanding Bulan September  2016. Untuk perkotaan per Maret 2017 sebesar 7,87  persen, turun sebesar  0,04 persen dibanding bulan September 2016.

            Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, salah satunya dilakukan penanganan jangka panjang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim, Dinas Sosial untuk hal hal ad-hoc serta air bersih oleh DPU Cipt Karya." Selain itu DPMD Jatim akan mengusulkan ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar pemanfaatan dana desa dirubah dari block grand  menjadi specific grand," ujarnya.

            Artinya, lanjut Gubernur, dana desa agar diarahkan untuk ekonomi produktif , bukan seperti halnya selama ini yang 80 persennya untuk infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur desa dengan membeli paving dari kota sekaligus pemborong dari kota tidak terjadi lagi karena tidak memberikan nilai tambah bagi desa."Harus dilakukan evaluasi terhadap penempatan anggaran, misal 40 persen untuk infrastruktur, sedangkan sisanya untuk kegiatan ekonomi produktif dan sosial,” ungkapnya.

            Terrkait bidang pertanian terdapat penurunan produksi komoditi utamanya tanaman pangan. Penurunan  pada triwulan II tahun 2017 sebesar 0.42 % dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3.39 %. 

 

Untuk itu strategi yang diterapkan Pemprov Jatim untuk meningkatkan produksi pangan khususnya  Padi di tahun 2017 antara lain menambah luas tambah tanam dari luas tanam seluas 2,395 juta ha atau  luas panen 2,3 juta ha dengan target menghasilkan 13,874 juta ton produksi padi. (tra/fd)

Monday, 04 September 2017 11:50

Gubernur Akan Tarik Semua Mobdin Anggota Dewan

Written by


SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, berencana menarik semua mobil dinas anggota DPRD) Prov. Jatim per  September 2017 ini. Namun, keinginan itu belum bisa terlaksana dikarenakan jawaban surat Pemprov. Jatim ke Mendagri sampai dengan saat ini  belum turun.

Pernyataan itu disampaikan Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini menjawab pertanyataan wartawan usai acara Sidang paripurna DPRD Prov. Jatim, di Gedung DPRD Jl. Indrapura Surabaya, Senin (4/9) siang.

Dijelaskan, Pemprov. Jatim telah berkirim surat ke Kemendagri tanggal 28 Agustus kemarin. Tapi, sampai saat ini belum ada jawaban  dari Mendagri.  "Sampai dengan saat ini, posisi kami menunggu jawaban. Kalau sudah turun, pemprov. Jatim bisa bertindak dan langsung menarik mobdin dewan," ujarnya. 

Namun demikian, apabila sampai 14 hari kerja  terhitung sejak tanggal pengiriman, atau jatuh tanggal 11 September 2017, jawaban belum turun, maka kendaraan akan ditarik Pemprov. Jatim. Karena, artinya, Mendagri setuju terhadap surat tsb.

Dalam kesempatan sama, Gubernur menjelaskan latar belakang dirinya menarik semua mobil dinas anggota dewan.  "Alasannya, setiap bulan para anggota dewan sudah memperoleh uang transport," ujarnya. 

Terkait besaran uang transport anggota dewan, Pakde Karwo mengatakan agar para wartawan menanyakan ke Sekda Prov. Jatim atau ke  Sekretaris DPRD Jatim  Sementara Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo ketika di konfirmasi koranrakyat via WA belum ada jawaban(fd)



.SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mengajak seluruh umat, khususnya umat muslim untuk meneladani Nabi Ibrahim

AS dan keluarganya. Pasalnya, mereka sekeluarga sangat kompak dan mampu menjalankan perintah Allah SWT dengan ikhlas, yakin, dan totalitas, serta

mampu menahan diri dari tipu muslihat setan. "Perayaan Idul Adha bukan hanya dimaknai dengan menunaikan ibadah sholat Ied, semata, tapi lebih dari itu,

Idul Adha adalah momen untuk meneladani kekompakan Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, baik suami, istri, dan anaknya yang baik dan tawakkal dalam

menjalankan perintah Allah SWT dan  melawan godaan setan"

              Hal itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat diwawancarai wartawan seusai menunaikan ibadah Sholat Hari Raya Idul Adha

Tahun 1438 H/2017 M di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jumat (1/9) pagi. Pakde Karwo mengatakan, Nabi Ibrahim AS sangat ikhlas dan yakin saat

mendapat perintah dari Allah SWT untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail AS yang ketika itu usianya masih kecil. Begitu pula istrinya, Siti Hajar dan Nabi

Ismail AS yang taat dan ikhlas terhadap perintahNya.

 

"Baik Nabi Ibrahim AS, istri, dan anaknya masing-masing mendapat gangguan dari setan agar tidak menuruti perintahNya untuk menyembelih Nabi Ismail AS.

Namun ketiganya tetap tidak bergeming bahkan melempari setan dengan batu. Kekompakan dan ketakwaan dari keluarga itu membuat Allah SWT mengganti

Nabi Ismail dengan seekor domba untuk disembelih" katanya.

Ditambahkan, konteks ketakwaan dan keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya jika dikaitkan dengan era sekarang adalah setiap individu dan keluarganya

harus mampu menyeimbangkan hubungan dengan Allah (habluminallah) dan hubungan dengan sesama manusia (habluminannas) dengan baik.

"Selain untuk beribadah kepada Allah SWT melalui sholat Ied, Idul Adha juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial.

Artinya, kita harus peduli kepada orang yang kurang mampu, salah satunya lewat berkurban" ujarnya.



Kurban Sapi 1 Ton


             Pada hari Raya Idul Adha 1438 H kali ini, Pakde Karwo menyerahkan secara simbolis kurban sapi jenis simental seberat 1 ton kepada Masjid Nasional

Al-Akbar Surabaya. Pakde Karwo juga menyerahkan kurban sapi jenis ongole dengan berat 1,1 ton dari Presiden RI, Joko Widodo kepada Masjid Nasional Al-

Akbar Surabaya. Penyerahan kurban secara simbolis juga dilakukan Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf yang menyumbangkan kurban sapi jenis

limosin seberat 950 kg kepada Masjid Islamic Centre Surabaya. Kemudian Pangdam V/Brawijaya menyumbangkan kurban sapi kepada Masjid At-Taqwa Kel.

Sawunggaling Surabaya, Kapolda Jatim menyumbangkan kurban sapi jenis simental seberat 1,2 ton kepada Yayasan Prof. dr. Hj. Kadiru Yahya dari Gedangan

Sidoarjo.Adapun Kajati Jatim menyumbang kurban sapi jenis mental berat 850 kg kepada Masjid Baitul Haq Kejati Jl. A. Yani Surabaya, lalu KPT

Jatim menyumbang kurban sapi jenis limosin berat 750 kg kepada Masjid Al-Hakim Jl. Sumatera Surabaya, Pangarmatim menyumbang sapi kepada MasjidAs-

Salam Hangtuah Ujung Surabaya, dan Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi menyumbang sapi jenis limosin seberat 850 kg kepada Masjid Baitul Hamdi

Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya.


Waspadai Godaan Setan


Dalam khotbahnya, khotib shola tied, KH. Husein Rifa'i yang juga pengasuh PP Jabal Nur Sidoarjo mengatakan, umat manusia wajib mewaspadai godaan

setan. Pasalnya setan memiliki niat jahat untuk menyeret manusia agar tersesat baik di dunia maupun akhirat. Setan juga terus manusia dari segala penjuru,

baik dari depan maupun belakang.

"Digoda dari belakang artinya setan mengajak kita untuk melupakan sejarah. Contohnya, sejarah penciptaan bumi, sejarah nabi-nabi, dan sejarah lain yang

ada di Al-qur'an. Padahal, sejarah dapat menguatkan iman dan ketakwaan kita, karena mengingatkan kita betapa besarnya kuasa Allah SWT. Termasuk

sejarah kemerdekaan kita, dimana pejuang dengan senjata seadanya berhasil mengalahkan penjajah yang senjatanya modern. Ingat, hari kemerdekaan kita

terjadi di bulan Ramadhan" katanya.

 

Hadir pada kesempatan itu, istri Gubernur Jatim, Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo, istri Wagub Jatim, Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf, serta istri Sekdaprov Jatim,

Hj. Chairani Yuliati Akhmad Sukardi. (adt/f)

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menerima penghargaan sebagai Pembina Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik Indonesia Tahun 2017 dalam acara Anugerah Perbankan Indonesia VI Tahun 2017 di Hall KBRI Singapore -  7 Chatsworth Road- Singapore 249761, Rabu (23/8).

 Penghargaan ini diberikan oleh majalah Majalah Economic Review bekerjasama dengan sejumlah pihak, yakni Perbanas Institute, IPMI International Business School, Daya Makara UI, Indonesia-Asia Institute, serta Ideku Group.

 Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si mengatakan, penghargaan diberikan karena Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, dengan leadershipnya dinilai mampu  membina BPD Jatim sehingga menjadi maju dan berkembang serta menjadi salah satu penggerak ekonomi utama di Jatim.

 “Kinerja perusahaan BPD di Jatim telah dinilai sebelumnya oleh dewan juri dari data publik disertai data pendukung lainnya dari berbagai sumber data untuk berbagai kategori penilaian. Hasilnya sangat baik” kata Benny ketika ditemui di ruang kerjanya, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (22/8).

 Ditambahkan, terdapat sepuluh kategori yang dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari perwakilan enam lembaga tersebut. “Tujuh dari sepuluh kategori berhasil mendapat skor tinggi, grade A, dan predikat very excellent atau sangat memuaskan” tambahnya.

 Masih menurut Benny, keberhasilan Pakde Karwo meraih penghargaan Pembina Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik Indonesia Tahun 2017 itu kian melengkapi penghargaan-penghargaan di bidang Perbankan tingkat nasional yang telah diterima Pakde Karwo sebelumnya. 

 Diantaranya, penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan Kategori Pemerintah Daerah Tahun 2016, serta penghargaan sebagai tokoh bidang pengembangan keuangan syariah kategori pendorong akselerasi pertumbuhan keuangan syariah Tahun 2017.

 

Bank Jatim Raih Penghargaan BPD Indonesia Terbaik 2017

Dalam acara yang sama, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) atau Bank Jatim juga akan menerima penghargaan sebagai BPD Indonesia Terbaik Tahun 2017. Bank Jatim menempati peringkat pertama sebagai BPD dengan kategori Buku III yang asetnya dibawah Rp. 50 triliun.  

 

“Prestasi Bank Jatim itu juga diikuti keberhasilan Dirut Utamanya, Bapak R.Soeroso yang akan dianugerahi penghargaan The Best of The Best atau Juara Umum Indonesian CEO Bank of The Year 2017 pada acara yang sama di Singapura besok” pungkasnya. (dt/fd)

 

 

Sunday, 20 August 2017 06:30

Kiai dan Ulama Garda Terdepan Suksesnya Imunisasi MR

Written by
 
SAMPANG(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengatakan, dukungan kiai dan ulama dalam menyukseskan imunisasi Measles dan Rubella (MR) di Madura sangat signifikan.
 
"Kiai dan ulama merupakan garda terdepan yang mendukung pemerintah dalam mewujudkan budaya sehat di masyarakat," ujarnya saat meninjau langsung pelaksanaan imunisasi MR bersama Ketua TP PKK Prov. Jatim Dra. Hj. Nina Soekarwo M.Si di SMPN Torjun dan Ponpes Al Ikhsan Kab. Sampang, Sabtu (19/8). 
 
Oleh karena itu, ia mengucapkan terima kasih kepada kiai dan ulama yang telah membantu pemerintah dalam meyakinkan masyarakat akan pentingnya pelaksanaan imunisasi MR di Madura yang sampai tgl 19 Agustus telah tercapai 64%, dan target 100% untuk 13 hari lagi, sebagaimana disampaikan Bupati Sampang Fadillah Budiono.
 
Pakde Karwo sapaan akrabnya mengatakan, kegiatan vaksinasi MR ini memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan kesehatan  anak Indonesia khususnya Jatim. "Kegiatan ini merupakan investasi besar untuk anak-anak kita," ungkapnya. 
 
Menurutnya, kesuksesan Imunisasi MR ini harus didukung oleh semua pihak. Jika pelaksanaan kegiatan ini bisa sukses 100%, akan menjadikan Indonesia bebas dari campak dan rubella. Sama halnya dengan imunisasi cacar yang telah selesai pada 1974, imunisasi polio 2014 dan tetanus 2016. 
 
Saat ini, lanjut Pakde Karwo diperkirakan ada sekitar 8.468.640 bayi dan anak di Jatim yang mengikuti imunisasi MR. Ia pun optimis imunisasi MR bisa dilaksanakan di seluruh Jatim. Di Jatim diharapkan dapat melampaui taget 98 % atau mendekati 100%. 
 
Bude Karwo Ajak Kader PKK Sukseskan Imunisasi MR
 
Sementara itu, Ketua TP PKK Prov. Jatim Dra. Hj. Nina Soekarwo M.Si mengajak seluruh kader PKK untuk menyukseskan pelaksnaan imunisasi MR hingga akhir September mendatang. 
 
Bude Karwo sapaan akrabnya menegaskan, keberhasilan imunisasi MR ini akan memberi dampak terhadap pembentukan generasi emas Indonesia. "Saya ingin mengajak seluruh Kader PKK untuk menyukseskan pelaksanaan imunisasi MR di Madura," imbuhnya. 
 
Ditambahkannya, PKK bersama Dinas Kesehatan Prov. Jatim melaksanakan pemberian imunisasi di 47.713 Posyandu, 12.423 Taman Posyandu dan 964 puskesmas dengan target sasaran 8.468.640 anak yang berusia 9 hingga 15 tahun. 
 
Sementara itu, perwakilan UNICEF Arie Rukmantara mengapresiasi pelaksanaan imunisasi MR di Jatim yang telah mencapai progres 50 persen dalam kurun waktu 3 minggu. Padahal masih ada waktu sekitar 1 bulan ke depan untuk pelaksanaannya.
 
Ia meyakini, dukungan dan komitmen dari pemimpin daerah berpengaruh signifikan terhadap pola fikir masyarakat untuk hidup sehat. Jatim memiliki keinginan kuat agar pelaksanaan imunisasi MR bisa tercapai 100%. 
 
"Progres 50 persen ini merupakan hasil dukungan dan komitmen dari pemimpin daerah untuk menyukseskan imunisasi MR. Kami tidak menduga bahwa setiap kabupaten/kota memiliki banyak inovasi dalam mengajak masyarakatnya untuk ikut imunisasi," ujarnya menjawab pertanyaan media. 
 
Di tempat yang sama, Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono mengatakan, penanganan imunisasi MR yang dilakukan di Sampang sangat terintegrasi karena melibatkan semua unsur terkait. Saat ini, dari 257.350 anak, yang sudah divaksin sekitar 64 persen, hanya dalam waktu 19 hari. 
 
"Kami all out menurunkan seluruh tenaga medis yang ada. Bahkan, kami juga mengajak kiai, ulama, TNI-Polri serta memaksimalkan peran puskesmas yang ada," tegasnya. 
 
Dalam kunjungan kerjanya di Sampang, Pakde dan Bude Karwo bersama Bupati Sampang Fadhilah Budiono, Kepala Unicef Indonesia Gunilla Ollson, Unicef Perwakilan Jawa Arie Rukmantara, Pimpinan Ponpes Al Iksan Sampang KH. Mahrus Abd. Malik  menandatangani komitmen Madura mewujudkan Indonesia bebas campak dan rubella (hMS/fdl).
 
 
 
RUSIA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menyampaikan belasungkawa atas wafatnya H. Basofi Sudirman. Ucapan tersebut disampaikan Pakde Karwo langsung dari Rusia saat mendengar kabar wafatnya mantan Gubernur Jatim tersebut Senin (7/8) siang.
 
Informasi disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Drs. Benny Sampirwanto, MSi  saat mendampingi kunjungan kerja Pakde Karwo di Rusia, Senin (7/8) siang.
 
Menurut pria yang akrab disapa Benny itu, Gubernur Soekarwo mewakili pemerintah provinsi dan masyarakat Jatim menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Basofi, dan berdoa agar arwah beliau diterima di sisi Allah SWT. Pakde Karwo juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas jasa-jasa beliau selama memimpin Jatim. “Beliau telah memberikan kemajuan bagi jatim dengan program one village one product-nya,” ujar Benny mengulang apa yang disampaikan Pakde Karwo.
 
Benny melanjutkan, Pakde Karwo juga memerintahkan Gus Ipul, Wagub Jatim beserta sejumlah pejabat Pemprov untuk hadir langsung mengikuti upacara pemakaman Pak Basofi yang rencananya akan berlangsung Selasa (8/8) di Pemakaman San Diego Hills Memorial Park Karawang, Jawa Barat. Sejumlah kepala dinas yang diutus mendampingi Wagub, ujar Benny, diantaranya para asisten sekda, kadinsos, karo kesos, dan karo umum.
 
Sementara itu, sebagai tanda berkabung Gubernur Jatim memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, pemkab/kota, dan masyarakat Jatim untuk mengibarkan bendera setengah tiang  mulai Senin (7/8) hingga Rabu  (9/8). (rif/fdl).

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Sistem pemerintahan yang baik dan penindakan hukum yang membuat efek jera dipercaya bisa menurunkan angka korupsi di Indonesia. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo kepada wartawan usai menghadiri Penutupan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-12 di Malang, Kamis, 20 Juli 2017.

 "Perbaikan sistem pemerintahan terus menerus kita perbaiki, sehingga jangan sampai ada pejabat kita yang meloncati pagar yang sudah ditentukan sistem itu. Yang kedua, penindakan hukum yang membuat efek jera," kata Presiden.

 Presiden Jokowi menilai, aparat penegak hukum juga harus memiliki kemampuan untuk memilah antara kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan dan kasus yang sengaja mencuri uang rakyat. 

 "Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas," ucap Presiden.

 Untuk itu Presiden menghimbau agar aparat berani dalam membuat keputusan atas kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan untuk tidak masuk ke dalam ranah pidana.

 "Karena apapun yang namanya walikota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan," ujar Presiden.

 *Fungsi Pengawasan dan Kontrol*

 Adapun fungsi pengawasan dan kontrol menurut Presiden masih harus terus ditingkatkan lagi dalam meminimalisir tindak korupsi.

 "Tugas kita ini kan bekerja, _kan_ sudah ada perencanaanya, organisasi, setiap yang kita putuskan itu dilaksanakan, harus ada dikontrol, harus dicek.  Itu yg kita lupa disitu. Bahwa manajemen itu yang penting.  Merencanakan, mengorganisasi dan mengontrol," ucap Presiden.

 Oleh sebab itu, Presiden mengaku sering terjun ke daerah untuk mengecek langsung proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Pengecekan ini baik yang berkaitan dengan batas dan target waktu maupun biaya.

 "Tugas kita meskipun juga ada menteri,  ada gubernur dan ada walikota, bupati, tapi kalau kita datang kesana, tidak sekali,  bisa dua sampai empat kali, pasti menterinya delapan kali, gubernurnya 16 kali.  Inilah fungsi manajemen yang harus jalan, sehingga fungsi kontroling dan fungsi cek pengawasan ada terus," tutur Presiden.

 

*Manfaatkan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah*

 Menanggapi pertanyaan wartawan seputar hasil survey Gallup yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, Presiden mengatakan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaim-baiknya.

 "Momentum kepercayaan seperti ini harus dipakai. Karena ada kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, ini harus dipakai," kata Presiden.

 Oleh sebab itu Presiden mengajak semua pihak untuk optimis bahwa negara ini akan menjadi lebih baik.

 "Jangan yang dimunculkan pesimisme,  _nyinyir-nyinyir_, kepercayaan sudah jelas dilihat survey makanya yang harus kita munculkan sebuah optimisme negara ini ke depan akan lebih baik," ucap Presiden.(fd/eas)

 

 

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Lima orang staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya terkena Operasi Tangkap Tangan kepolisian, Sabtu siang (10/6). Mereka

diduga melakukan pungli terhadap pemohon pengukuran tanah. Saat ini kelima orang tersebut sedang diperiksa intensif di ruang Unit Tipikor Satreskrim Polrestabes

Surabaya.

Berdasar informasi yang didapat dari sumber internal wartawan  di kepolisian, sekitar pukul 14.00, polisi yang dipimpin Kanit Tipikor Polrestabes Surabaya AKP Samidi

mendatangi kantor BPN II Surabaya di Jalan Krembangan Barat no. 57.

Mereka menggeledah ruangan yang ditempati oleh kelima orang tersebut. "Ada uang yang ditemukan di dalam laci salah satu staf," ujar sumber tersebut ketika dihubungi

wartawan  via telepon.OTT tersebut memang berlangsung tertutup. Polisi sendiri sudah lama menerima pengaduan dari warga yang ditarik pungli. Sabtu siang, mereka

mencari bukti-bukti pungli tersebut.Sumber internal kepolisian menyebutkan, kelima orang yang ditangkap antara lain CN (staf seksi pengukuran), SM (Kasubsi Tematik dan

Potensi Tanah), AP (staf seksi pengukuran), BS (PHL BPN), dan ANR (PHL BPN).

Berdasar laporan warga, awalnya mereka mengajukan permohonan pengukuran tanah. Mereka lantas membayar PNPB melalui rekening Bank Jatim. "PNPB memang salah

satu syarat administrasi. Setelah bayar, mereka ditarik uang lagi, itu yang salah," imbuh sumber tersebut.Lima staf itu bekerja sama untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka

menarik uang pelicin, agar pengukuran tanah dipercepat.  Uang tersebut ditransfer ke rekening BS. "Nah, pada akhir bulan uang itu dibagi ke anggota seksi pengukuran,"

lanjutnya.

Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan uang Rp 8 juta di dalam laci meja kerja CN. Selain itu mereka juga menyita 3 lembar bukti setoran PNPB Bank Jatim dari

pemohon, 12 berkas pemohon, dan buku tabungan Bank Jatim milik BS. Kelima orang tersebut terancam dijerat pasal 11 dan 12E UU no. 31 tahun 1999 tentang Tindak

Pidana Korupsi Dihubungi secara terpisah, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga memang membenarkan penangkapan tersebut. "Sampai sekarang satu 

orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Besok (Minggu) kami akan rilis untuk lebih jelasnya," ujar Shinto.(fdl)

 



Surabaya,koranrakyat.com- Kembali KPK mulai beraksi didaerah setelah PT. Pal, direkturnya di seret akibat dugaan suap pembelian kapal, kini giliran ruang komisi B DPRD Jatim di segel, ada apakah gerangan di Komisi B, Sejumlah anggota dewan banyak yang belum mengetahui, bahkan ketua dewanpun juga tak tahu termasuk rekan sejawat partai ketua Komisi B DPRD Jatim Basuki.

 

KPK menyegel ruang Ketua Komisi B Provinsi DPRD Jawa Timur M. Basuki yang juga adalah kader Partai Gerindra. Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Tjutjuk Sunario mengatakan, partainya masih belum memutuskan sikap yang akan diambil. 

"Kita lihat dulu. Kan kita belum tahu beritanya. Jadi kita tunggu dulu," kata Tjutjuk saat dihubungi wartawan , Senin (5/6/2017).

Tjutjuk yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim mengatakan, dirinya sudah menghubungi M Basuki melalui telepon. Saat ditelepon, Basuki mengaku posisinya sedang di luar kantor DPRD, dan tidak mengetahui adanya kejadian penyegelan dari KPK.

"Partai belum bersikap, karena belum mengetahui beritanya," ujarnya.Pada prinsipnya kata Tjutjuk, Gerindra akan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Prinsipnya kita mendukung apa kebijakan KPK. Kita mendukung KPK dan itu kewajiban kita bersama (memerangi korupsi)," tandasnya.

Sementara Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Abdul Halim Iskandar, mengaku belum mengetahui duduk perkara yang menyebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki. Menurut dia, tidak banyak staf yang mengetahui saat kejadian penggeledahan berlangsung. 

“Saya belum mengetahui permasalahannya apa, kalau penyegelan memang terjadi tadi siang,” kata Halim saat dikonfirmasi wartawan  Senin, 5 Juni 2017.

Halim mengatakan, penyidik KPK juga membawa tiga orang staf DPRD Jatim, yakni Santoso dan Agung yang adalah staf Moch Basuki; serta Mohan, staf Tjutjuk Sunario, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Gerindra. Saat ditanya tanggapannya terkait penyegelan tersebut, Halim mengaku, belum bisa memberikan komentar apapun karena belum mengetahui permasalahannya.

“Ya, tidak bisa berkomentar karena belum dapat kabar terkait kasusnya. Tapi yang pasti kalau KPK melakukan itu, saya pikir sudah memiliki dasar hukum lah, tidak mungkin tidak,” ujar Halim.

KPK menggeledah ruang kerja Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jawa Timur, Moch Basuki. Penggeledahan tersebut terjadi pada Senin, 5 Juni 2017 sekitar pukul 12.30. Penggeledahan oleh penyidik KPK tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 5 menit. Adapun penyidik KPK berjumlah 5 orang, dengan 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
Berdasarkan keterangan saksi yang menyaksikan penggeledahan, 5 orang penyidik 
KPK memasuki ruangan Ketua Komisi B DPRD Jatim. Proses penggeledahan tidak berlangsung lama, beberapa menit kemudian para penyidik KPK keluar dari ruangan. Mereka membawa beberapa barang bukti yang dikemas dalam boks. Penyidik kemudian menyegel pintu ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur beserta ruangan stafnya.(fd)

 

            SURABAYA(KORANRAKYAT.COM), Kebutuhan pangan pokok Jatim sangat mencukupi, bahkan bisa memenuhi Indonesia. Tidak hanya bagian timur Indonesia, tetapi juga tengah, bahkan Aceh dan Sumatera Utara juga membutuhkan pengiriman dari Jatim. Ini dikarenakan Jatim mempunyai tanggung jawab untuk menstabilkan pangan bagi provinsi lain.

 

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat meninjau kesiapan stock BULOG menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di Gudang BULOG Banjar Kemantren II, Kecamatan Buduran Kab. Sidoarjo, Jumat (26/5) siang.

            Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, kata kunci terpenting dalam menjalankan tanggung jawab menstabilkan pangan yakni ketersediaan stok aman dan cukup, serta distribusi lancar, terutama karena pengamanan yang baik dari TNI Polri.“Pengamanan Polda dan TNI menjadi faktor penting terhadap distribusi,” ujarnya.

Menurut Pakde Karwo, semua yang menyangkut kepastian bahan pokok sangat mendasar. Untuk itu, pemerintah pusat memerintahkan kepada pemerintah daerah agar menjadikan stabilisasi harga menjadi tujuan pokok menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Guna menunjang stabilitas harga, Pakde Karwo menjelaskan, Pemprov Jatim memberikan subsidi ongkos angkut sebanyak Rp. 12,5 milyar. Dana tersebut digunakan untuk subsidi truk, ongkos angkut, karung, dan tenaga atau kuli. “Subsidi ongkos angkut ini dimulai awal puasa hingga H+7 di 78 titik dan 116 pasar,” jelasnya.

Dipastikan Aman

            Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menyampaikan, stok kebutuhan bahan pokok di Provinsi Jatim menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, dipastikan aman.Berdasarkan data prognosa pertanian di Jatim, produksi beras bulan Juni 2017 sebanyak 1.030.199 ton. Dengan tingkat konsumsi sebanyak 297.243 ton per bulan, maka beras di Jatim surplus 732.956 ton. Stok beras di gudang Bulog pada April 2017 sebanyak 531 ribu ton dan tersebar di 364 gudang di Jatim.

Sedangkan gula pasir, berdasarkan data dari pabrik gula di Jatim, stok April 2017 sebanyak 200.773,5 ton dengan konsumsi 50 ribu ton per bulan, sehingga surplus 150.773,5 ton. Berdasarkan data dari gudang Bulog, stok gula bulan April sebanyak 174 ribu ton dan ada di gudang Bulog, Buduran, Sidoarjo.

            “Gula kita sangat cukup, harganya stabil di pasar. Untuk kedelai terus didrop. Cabai besar aman untuk tiga bulan, cabai keriting aman untuk dua bulan, dan cabai rawit aman untuk enam bulan. Sedangkan bawang merah aman untuk tiga bulan, dan bawang putih ada tambahan terus didrop,” paparnya.  Untuk komoditas lainnya seperti daging sapi, telur ayam, daging ayam, minyak goreng dan terigu juga aman di Jatim. Bahkan  telur berkelebihan di Jatim dan ada stok empat bulan. Untuk daging sapi kelebihan 260 ribu ton. Daging ayam stok aman untuk lima bulan.

Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jatim Usep Karyana mengatakan, untuk ketahanan stok beras di Jatim mencukupi kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Dengan stok tersebut, pihaknya juga telah mengirimkan ke provinsi lain Indonesia bagian timur, tengah, dan barat, termasuk Sumatera Utara.Ditambahkan, stok gula di Jatim juga mampu menyumbangkan kontribusi sebanyak 50 persen dari total 2,4 juta ton gula nasional. “Tentunya masyarakat tidak perlu khawatir tentang ketersediaan beras, gula, dan komoditi-komoditi lainnya. Insyaallah kami menjamin stok di Jatim sangat aman,” jelasnya.

            Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol. Machfud Arifin, menjelaskan pihaknya bersama Pangdam V Brawijaya mengawasi pendistribusian bahan pokok. “Jika ada pasokan banyak, tetapi di pasar tidak ada atau harganya naik, maka aka kami akan menelusuri hal tersebut dan menindak tegas jika terdapat pelanggaran,” ujarnya. (hms/fd)). 

 

 

 

 SURABAYA,KORANRAKYAT,com Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo memastikan harga pangan di Jatim jelang lebaran stabil. Kepastian stabilitas harga ini berlaku karena data distribusinya terukur secara real time. Setiap harinya ada beberapa instansi diantaranya Pelindo dan Angkasapura yang mengirimkan data manifest.

            “Semua harga kebutuhan pokok selain kedelai dan bawang putih harganya saya pastikan stabil atau aman,” terang Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Kamis (20/04).

            Pakde Karwo menjelaskan, jelang puasa dan lebaran tahun ini Pemprov Jatim telah menyiapkan dana sebesar Rp. 12,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk subsidi ongkos angkut, tenaga atau kuli, karung, dan tunjangan kemahalan. “Biasanya hanya terpakai Rp 9 miliar, tapi kami siapkan Rp.12,5 miliar. Namun jika dirasa kurang bisa ditambah lagi,” ujarnya.

            Pada kesempatan sama, terkait penurunan harga cabai saat panen raya Pakde Karwo mengimbau, agar petani cabai mau mengolah cabai menjadi produk olahan berupa pasta atau bubuk. Cara tersebut menurutnya merupakan salah satu antisipasi untuk mencegah menurunnya harga cabai. Namun cara ini memang agak susah, sebab kultur masyarakat di Indonesia lebih menyukai cabai fresh dibanding cabai olahan. “Saat supply dan demandnya tidak seimbang, maka petani cabai harus mau beralih membuat produksi cabai olahan,” tegasnya.(dw)                        

JAKARTA.KORANRAKYATcom-Kembali aksi kontak senjata dan penembakan terjadi kemarin terhadap aparat keamanan yang melakukan penyerangan dari kelompok bersenjata terjadi di Tuban, setelah diketahui jaringan teroris melakukan penembakan terhadap Iptu Yudi dan Iptu Tata saat berjaga dalam tugas ditembak oleh jaringan teroris pelurunya bersarang di Kopel tidak meninggal dunia. Akhirnya polri tembak  6 terduga  teroris hingga tewas,

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Boy Rafli Amar ditemui di Mabes Polri, Senin(10/4)2017 mengatakan mengenai penembakan di Tuban terjadi Sabtu kemaren ada aksi serangan dari kelompok bersenjata yang kemudian diketahui kelompok jaringan teror di Tuban. "Kita bersukur anggota kita ada dua Aiptu Yudi dan Aiptu Tatak ini tidak meninggal dunia," ujarnya.

Selanjutnya, Boy menegaskan Ketika mereka berjaga di pos lantas ternyata mobil ini pelan-pelan mendekati, kaca tengahnya dibuka kemudian menodongkan senjata dan menembakkan petugas kita." Kalau ada yang petugas nyatakan tiga kali. Bahkan satu anak pelurunya ternyata setelah diperiksa nyangkut di kopelnya. Ikat pinggang besar milik petugas lalu lintas itu jadi kita bersyukur tidak sampai menimbulkan korban jiwa akibat tembakan itu,; tegasnya.

 Boy menjelaskan. Setelah gagal melumpuhkan petugas kita itu, kemudian mereka lari meninggalkan lokasi dengan mengendarai kendaraan. "Mereka berlari ke arah jalan raya dusun di Desa Beji. Jadi ketika pos polisi terdepan telah dihubungi dan dilakukan penghadangan mereka kaget, mereka berenti membalikkan arah dan turun dari kendaraan karena mereka khawatir berhadapan dengan petugas kita yang sudah terlihat oleh mereka," jelasnya.

Lebih lanjut, Boy merincinya Mereka berlari ke daerah informasinya ada alang-alang dan dilakukan pengejaran petugas yakni Polres Tuban dan dibantu Polda Jatim sebelum Densus 88nya datang. "Karena sering terjadi seperti ini dihadapi oleh petugas kita sendiri termasuk di Bandung kemaren, Bom Panci demikian mereka yang melakukan penyerangan terhadap petugas kita di Tangerang kota yang sedang berjaga dilakukan serangan dengan sajam," rincinya.

Sesuai perkembangan, Boy menandaskan peristiwa ini patut disukuri tidak ada korban, petugas cukup siaga dari serangan senjata api yang dilakukan tiba-tiba, anggota cekatan menghingdar dan berhasil bekuk mereka. Senjata api enggak tanggung-tanggung ada enam senjata apinya. Ada pisau juga banyak sekali, jadi ini diduga senjata api rakitan." Kalau peluru rata-rata ada yang kaliber 22,  lalu 5,56. Inilah senjata yang dipakai untuk menyerang. Mereka sudah dilakukan proses identifikasi, dua yang belum teridentifikasi," tandasnya.

Lebih lanjut, Boy mengakui berdasarkan hasil pemeriksaan sementara mereka AH, SA, YR dan EP. "Yang dua masih dicari bahan pembanding atau mendapatkan keterangan dari sumber lainnya sedang diupayakan semoga nanti ada masyarakat atau pihak keluarga yang membantu tapi data antemortem sedang kita upayakan. Tentu memerlukan waktu proses identifikasi ini," akunya.

Menyinggung pelaku, Boy membeberkan mereka terindikasi berkaitan dengan jaringan Jemaah Anshar Daulah ( JAD ), jadi memang sel-sel JAD saat ini memang mendapatkan semacam instruksi untuk melakukan kegiatan penyerangan kepada petugas." Umumnya petugas kita yang rentan diserang anggota teror ini adalah anggota di pos polisi seperti di Jalan Thamrin, ini juga pos lantas di Tuban ini. Saat ini kepada anggota semua sudah diingatkan kembali untuk memperketat atau meningkatkan kewaspadaan," bebernya.

 

Jadi, Boy menambahkan terutama ketika berada di ruang publik karena instruksi penyerangan kepada aparat ini modelnya seperti ini bukan tidak mungkin dengan cara satu dua orang saja ini masih berkelompok 6 orang." Kita masih butuh waktu memastikan dua orang yang belum teridentifikasi, empat yang sudah diketahui alamatnya sedangdiupayakan menghubungi keluarga. Kalau ada masyarakat yang mengetahui dan merasa sebagai keluarga mohon kiranya dapat datang ke RS Bhayangkara Surabaya untuk melakukan proses identifikasi dan tentunya pengembalian jenazah ke pihak keluarga," tambahnya. (vk)

.
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Tiga sektor utama penyangga perekonomian Jawa Timur adalah industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta di sektor pertanian. “Pertumbuhan tiga sektor ini yang membuat perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh relatif tinggi dan berkesinambungan,” ucap Presiden Joko Widodo ketika memulai rapat terbatas tentang Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Di Provinsi Jawa Timur di Kantor Presiden, Selasa 14 Maret 2017.
 
Sejalan dengan menguatnya sektor industri pada perekonomian Jawa Timur, Presiden juga memberikan penekanan khusus pada penyiapan SDM yang terampil dan berkualitas. “Untuk itu, saya minta agar program pendidikan dan pelatihan vokasi harus dilakukan secara masif dengan melibatkan kalangan Industri. Saya melihat di Jawa Timur ini sudah dilakukan,” ujar Presiden.
 
Presiden juga mengingatkan untuk melibatkan pondok-pondok pesantren yang banyak tersebar di Jawa Timur dalam penyiapan SDM. “Sehingga, para santri bukan hanya dibekali ilmu agama tetapi juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan ketrampilan yang berguna ketika mereka memasuki dunia kerja. Ini saya lihat juga sudah dimulai di Jawa Timur,” kata Presiden.
 
Di awal pengantarnya, Presiden mengatakah bahwa perekonomian Jawa Timur pada tahun 2016 tumbuh 5,55 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
 
“Saya yakin pertumbuhan ekonomi ini akan semakin tinggi jika kita bisa lebih fokus lagi untuk melakukan langkah-langkah terobosan meningkatkan kinerja di tiga sektor unggulan tadi, baik dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, pengurangan biaya logistik,  bantuan teknis maupun penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujar Presiden.
 
Namun, Presiden mengingatkan bahwa pertumbuhan yang semakin tinggi harus berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. “Di Jawa Timur yang masih berada pada level 11,85 persen atau 1,15 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional (10,70 persen). Dan juga dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan yang masih berada di tingkat yang lebih tinggi 0,402 dibandingkan dengan rata-rata nasional 0,397,” ucap Presiden.(eas)

 

Friday, 28 October 2016 04:17

Dahlan Iskan Merasa Sedang Diincar oleh Penguasa

Written by

Surabaya,koranrakyat.com,- Dahlan Iskan tidak terkejut saat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) Jatim oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kemarin (27/10). Dia merasa sudah diincar sejak lama sehingga ditersangkakan dan langsung ditahan. Padahal, belum ada audit yang menunjukkan adanya kerugian negara. 

Penetapan tersangka itu dilakukan penyidik setelah Dahlan dimintai keterangan sejak pagi kemarin. Bapak dua anak tersebut tiba di gedung Kejati Jatim pukul 09.15 untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kehadirannya kemarin adalah yang kelima. 

Status tersebut berubah sekitar pukul 16.00. Saat jam dinas habis, penyidik menetapkan Dahlan sebagai tersangka. Bukan hanya itu. Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung juga memutuskan untuk menahan Dahlan sampai 20 hari ke depan. 

‘’Saya sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa,'' kata Dahlan kepada media saat akan meninggalkan gedung kejati. 

''Biarlah sekali-sekali terjadi, seorang yang mengabdi dengan setulus hati, dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang tanpa digaji selama 10 tahun, tanpa menerima fasilitas apa pun, harus menjadi tersangka,'' jelasnya.

Dahlan menyatakan, dirinya ditetapkan sebagai tersangka bukan karena memakan uang negara. Bukan karena menerima sogokan. Juga bukan karena menerima aliran dana, tapi karena harus menandatangani dokumen yang sudah disiapkan anak buah. 

Maruli tidak mau menjelaskan secara detail alasan penetapan Dahlan sebagai tersangka. Dia hanya menyatakan sudah ada dua alat bukti. Dia menyebut peran Dahlan selaku direktur utama yang menandatangani dokumen lelang pelepasan aset di Kediri dan Tulungagung. ''Penahanan dilakukan agar proses hukum berjalan cepat,'' kata Maruli. 

Sementara itu, penasihat hukum Dahlan Iskan, Pieter Talaway, menegaskan, penahanan oleh Kejati Jatim tersebut sangat berlebihan. Sebab, Dahlan selalu kooperatif. Demikian pula dengan penetapan tersangka yang tidak beralasan. 

Menurut Pieter, secara kebijakan, tidak ada masalah dalam restrukturisasi aset di PT PWU. Segala mekanisme sudah dilalui Dahlan selaku Dirut. Termasuk yang dipersoalkan selama ini, yaitu pelanggaran Perda 5/1999 karena pelepasan aset tidak seizin DPRD.

"Faktanya, ada surat persetujuan dari ketua DPRD yang dasarnya dari rapat di komisi C," ujar Pieter. Surat tersebut dikeluarkan pada 24 September 2002 dengan nomor 593/6083/040/2002. Dalam surat itu disebutkan, sesuai hasil rapat dengar pendapat antara komisi C dan PT PWU, diputuskan pelepasan aset diproses sesuai dengan UU PT. Juga berpedoman pada UU tersebut.

Jika dalam perjalanan restrukturisasi aset terjadi masalah, Pieter mengatakan, Dahlan tentu tak bisa serta-merta dikaitkan. Apalagi, dia telah membentuk tim restrukturisasi serta memberikan kuasa kepada Wisnu Wardhana (WW). Saat itu WW menjabat kepala biro aset.

Ketika membentuk tim dan menunjuk WW, Dahlan menerapkan pakta integritas. Mantan menteri BUMN itu melarang siapa pun melakukan tindakan korupsi. "Minta fee pun dilarang," tegas Pieter. 

Dahlan juga menjamin tak pernah menerima apa pun dari WW maupun tim restrukturisasi aset. "Jangankan menerima sesuatu, sejak awal digaji di PT PWU saja tidak mau," imbuhnya.

uru besar hukum ekonomi Universitas Indonesia (UI) Erman Rajaguguk menyatakan, tidak semua kesalahan yang terjadi dalam BUMN atau BUMD harus dimintakan pertanggungjawaban hukum ke direksi. Menurut dia, ketika direksi sudah menunjuk pelaksana teknis, seharusnya tanggung jawab sudah melekat pada pelaksana teknis tersebut. 

Karena itu, ketika dalam praktiknya pelaksana teknis menyeleweng atau melakukan penyimpangan, dialah yang harus bertanggung jawab. Menurut Erman, hal tersebut sudah jelas tertuang dalam KUHP. ''Sudah jelas ada kalimat barangsiapa...,'' imbuhnya. 

Erman selama ini termasuk ahli yang berpandangan bahwa kekayaan BUMN atau BUMD PT bukan termasuk kekayaan negara, tapi kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Dengan demikian, ketika sudah menjadi aset yang telah dipisahkan, kerugian BUMN atau BUMD tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara. ''Meskipun 100 persen sahamnya dari pemerintah atau negara. Meskipun juga dividennya adalah uang pemda atau negara,'' jelasnya.

Ketika menjadi PT, BUMN dan BUMD juga harus tunduk pada UU PT. Dengan demikian, ketika terjadi penjualan aset, tentu yang harus didapatkan adalah persetujuan dewan komisaris. Erman menyatakan, ketika penjualan aset sudah disetujui dewan komisaris dan ternyata harganya di bawah NJOP (nilai jual objek pajak), hal itu juga belum tentu menjadi persoalan. Menurut dia, NJOP adalah patokan penetapan pajak atas objek pajak.

Polemik apakah kerugian BUMN atau BUMD termasuk kerugian negara atau bukan sebenarnya telah tuntas pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah memutus bahwa BUMN atau BUMD termasuk kerugian negara. BPK pun berhak memeriksa keuangan BUMN atau BUMD.

Nah, meski begitu, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein tetap memberikan catatan. Dia menyebutkan, penanganan pidana korupsi terhadap kerugian BUMN atau BUMD tetap harus case-by-case. ''Jangan asal korporasi rugi, maka hal tersebut diartikan terjadi kerugian negara. Harus dilihat dulu apa sebabnya,'' katanya.

Yang mutlak harus dibuktikan adalah ada tidaknya kesengajaan perbuatan melawan hukum dan niat jahat. Jika dua hal itu tak bisa dibuktikan, meski terjadi business loss yang menimbulkan kerugian keuangan negara, hal tersebut tidak bisa dibawa ke ranah pidana korupsi. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengungkapkan, penetapan tersangka dan penahanan Dahlan Iskan berpotensi menimbulkan diskursus baru dalam penegakan hukum. Di satu sisi, kejaksaan memang memiliki kewenangan menyidik dan melakukan upaya paksa dalam pengusutan kasus korupsi. 

Namun, di sisi lain, yang ditetapkan dan ditahan kejaksaan merupakan sosok yang dikenal banyak orang tidak memiliki mental korupsi. ''Tak ada mental untuk memperkaya diri sendiri. Ini sangat mengagetkan,'' kata pria yang juga Sekjen PPP itu(fd)

 

 

 

Page 6 of 8

.

Panggung Koruptor

  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana 

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Aktris Sandra Dewi tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk kembali

     
  •