SmartAddons.Com

Surabaya,koranrakyat.com,- Dahlan Iskan tidak terkejut saat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) Jatim oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kemarin (27/10). Dia merasa sudah diincar sejak lama sehingga ditersangkakan dan langsung ditahan. Padahal, belum ada audit yang menunjukkan adanya kerugian negara. 

Penetapan tersangka itu dilakukan penyidik setelah Dahlan dimintai keterangan sejak pagi kemarin. Bapak dua anak tersebut tiba di gedung Kejati Jatim pukul 09.15 untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kehadirannya kemarin adalah yang kelima. 

Status tersebut berubah sekitar pukul 16.00. Saat jam dinas habis, penyidik menetapkan Dahlan sebagai tersangka. Bukan hanya itu. Kepala Kejati Jatim Maruli Hutagalung juga memutuskan untuk menahan Dahlan sampai 20 hari ke depan. 

‘’Saya sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa,'' kata Dahlan kepada media saat akan meninggalkan gedung kejati. 

''Biarlah sekali-sekali terjadi, seorang yang mengabdi dengan setulus hati, dengan menjadi direktur utama perusahaan daerah yang dulu seperti itu jeleknya, yang tanpa digaji selama 10 tahun, tanpa menerima fasilitas apa pun, harus menjadi tersangka,'' jelasnya.

Dahlan menyatakan, dirinya ditetapkan sebagai tersangka bukan karena memakan uang negara. Bukan karena menerima sogokan. Juga bukan karena menerima aliran dana, tapi karena harus menandatangani dokumen yang sudah disiapkan anak buah. 

Maruli tidak mau menjelaskan secara detail alasan penetapan Dahlan sebagai tersangka. Dia hanya menyatakan sudah ada dua alat bukti. Dia menyebut peran Dahlan selaku direktur utama yang menandatangani dokumen lelang pelepasan aset di Kediri dan Tulungagung. ''Penahanan dilakukan agar proses hukum berjalan cepat,'' kata Maruli. 

Sementara itu, penasihat hukum Dahlan Iskan, Pieter Talaway, menegaskan, penahanan oleh Kejati Jatim tersebut sangat berlebihan. Sebab, Dahlan selalu kooperatif. Demikian pula dengan penetapan tersangka yang tidak beralasan. 

Menurut Pieter, secara kebijakan, tidak ada masalah dalam restrukturisasi aset di PT PWU. Segala mekanisme sudah dilalui Dahlan selaku Dirut. Termasuk yang dipersoalkan selama ini, yaitu pelanggaran Perda 5/1999 karena pelepasan aset tidak seizin DPRD.

"Faktanya, ada surat persetujuan dari ketua DPRD yang dasarnya dari rapat di komisi C," ujar Pieter. Surat tersebut dikeluarkan pada 24 September 2002 dengan nomor 593/6083/040/2002. Dalam surat itu disebutkan, sesuai hasil rapat dengar pendapat antara komisi C dan PT PWU, diputuskan pelepasan aset diproses sesuai dengan UU PT. Juga berpedoman pada UU tersebut.

Jika dalam perjalanan restrukturisasi aset terjadi masalah, Pieter mengatakan, Dahlan tentu tak bisa serta-merta dikaitkan. Apalagi, dia telah membentuk tim restrukturisasi serta memberikan kuasa kepada Wisnu Wardhana (WW). Saat itu WW menjabat kepala biro aset.

Ketika membentuk tim dan menunjuk WW, Dahlan menerapkan pakta integritas. Mantan menteri BUMN itu melarang siapa pun melakukan tindakan korupsi. "Minta fee pun dilarang," tegas Pieter. 

Dahlan juga menjamin tak pernah menerima apa pun dari WW maupun tim restrukturisasi aset. "Jangankan menerima sesuatu, sejak awal digaji di PT PWU saja tidak mau," imbuhnya.

uru besar hukum ekonomi Universitas Indonesia (UI) Erman Rajaguguk menyatakan, tidak semua kesalahan yang terjadi dalam BUMN atau BUMD harus dimintakan pertanggungjawaban hukum ke direksi. Menurut dia, ketika direksi sudah menunjuk pelaksana teknis, seharusnya tanggung jawab sudah melekat pada pelaksana teknis tersebut. 

Karena itu, ketika dalam praktiknya pelaksana teknis menyeleweng atau melakukan penyimpangan, dialah yang harus bertanggung jawab. Menurut Erman, hal tersebut sudah jelas tertuang dalam KUHP. ''Sudah jelas ada kalimat barangsiapa...,'' imbuhnya. 

Erman selama ini termasuk ahli yang berpandangan bahwa kekayaan BUMN atau BUMD PT bukan termasuk kekayaan negara, tapi kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Dengan demikian, ketika sudah menjadi aset yang telah dipisahkan, kerugian BUMN atau BUMD tidak bisa dianggap sebagai kerugian negara. ''Meskipun 100 persen sahamnya dari pemerintah atau negara. Meskipun juga dividennya adalah uang pemda atau negara,'' jelasnya.

Ketika menjadi PT, BUMN dan BUMD juga harus tunduk pada UU PT. Dengan demikian, ketika terjadi penjualan aset, tentu yang harus didapatkan adalah persetujuan dewan komisaris. Erman menyatakan, ketika penjualan aset sudah disetujui dewan komisaris dan ternyata harganya di bawah NJOP (nilai jual objek pajak), hal itu juga belum tentu menjadi persoalan. Menurut dia, NJOP adalah patokan penetapan pajak atas objek pajak.

Polemik apakah kerugian BUMN atau BUMD termasuk kerugian negara atau bukan sebenarnya telah tuntas pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK telah memutus bahwa BUMN atau BUMD termasuk kerugian negara. BPK pun berhak memeriksa keuangan BUMN atau BUMD.

Nah, meski begitu, mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein tetap memberikan catatan. Dia menyebutkan, penanganan pidana korupsi terhadap kerugian BUMN atau BUMD tetap harus case-by-case. ''Jangan asal korporasi rugi, maka hal tersebut diartikan terjadi kerugian negara. Harus dilihat dulu apa sebabnya,'' katanya.

Yang mutlak harus dibuktikan adalah ada tidaknya kesengajaan perbuatan melawan hukum dan niat jahat. Jika dua hal itu tak bisa dibuktikan, meski terjadi business loss yang menimbulkan kerugian keuangan negara, hal tersebut tidak bisa dibawa ke ranah pidana korupsi. Sementara itu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengungkapkan, penetapan tersangka dan penahanan Dahlan Iskan berpotensi menimbulkan diskursus baru dalam penegakan hukum. Di satu sisi, kejaksaan memang memiliki kewenangan menyidik dan melakukan upaya paksa dalam pengusutan kasus korupsi. 

Namun, di sisi lain, yang ditetapkan dan ditahan kejaksaan merupakan sosok yang dikenal banyak orang tidak memiliki mental korupsi. ''Tak ada mental untuk memperkaya diri sendiri. Ini sangat mengagetkan,'' kata pria yang juga Sekjen PPP itu(fd)

.Jakarta,koranrakyat.com-  Kanjeng Dimas Taat Pribadi diduga melakukan pembunuhan dan  dilaporkan penipuan serta penggandaan uang atau pengadaan .  di Jawa Timur 3 laporan dan di Bareskrim 1 laporan. Enam mobil disita dijadikan barang bukti. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjend Pol Agus Rianto ditemui di Mabes Polri , Selasa (4/10)2016 mengatakan   Sekarang ditangani oleh Polda Jatim kita hanya memback up dan kebetulan ada laporan 1 kasus ke Mabes Polri , laporan terkait dugaan penipuan  nanti akan di komunikasikan dengan teman-teman Polda Jatim. "Apakah nanti akan ditangani oleh Tim Mabes Polri atau Polda Jatim nanti kita lihat perkembangannya," ujarnya.

Ketika ditanya apakah ada yang disita dari aset Taat Pribadi, Agus menegaskan tadi Kita mengamankan 6 unit mobil dari berbagai merek sekarang sedang kita dalami berkaitan. ".Dengan kasus yang sedang kita tangani ada unsur-unsur yang terpenuhi kasus seperti apa nanti kita lihat dari perkembangan seperti apa di Polda Jatim." Tegasnya.

Sesuai pengakuan salah seorang Kanjeng diberikan emas muda dan terus dalam emas muda ada lambang palu Arit , Agus menjelaskan  Apa benar ini salah satu cara membangkitkan komunis,Ya nanti kita pelajari data dan semua informasi tentu kita tidak bisa langsung begitu melihat langsung mengatakan atau dikatakan itu perlu ditelusuri lebih dalam lagi. "Kalau misalnya seorang melakukan transaksi bersangkutan itu banyak tidak dapat digeneralisasi nah ini lah sedang didalami oleh penyidik," jelasnya

Menyinggung bagaimana Dimas Kanjeng bisa mengeluarkan uang, Agus merincinyaIntinya saya pernah mengatakan bahwa tidak ada satu orang di dunia ini  yang melipat digandakan uang dengan data-data yang sah . Dalam.Artian begini kalau ada orang yang punya kemampuan mungkin ada sulap, ada kemampuan sendiri yang dimiliki uang koin jadi uang kertas , atau kartu jadi uang segala macam. "Itu kan apa kah bisa dibelanjakan atau tidak. Kalau dalam masalah ke uangan misalnya mengadakan menjadi beberapa bagaimana dengan nomor serinya, dengan tanda-tanda khusus keuangan yang memang sudah menjadi bagian-bagian penting dalam mata uang begitu. Sementara kalau dikatakan  bisa mengeluarkan uang sebegitu kan. Siapa yang melihat pasti dan kalau kita melihat video apakah itu betul prosesnya seperti itu. Apakah itu tidak kemungkinan rekayasa seperti dahulu," rincinya.

Untuk itu, Agus menandaskan tetapi yang pasti ada ditemukan salah satu jubah yang kita dapatkan berapa jubah itu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan teman-teman penyidik memang dikantongnya ini kantongnya cukup banyak dan besar-besar ." Ia kan kemungkinan di dalam diisi dulu baru di keluarkan dan itu bisa saja seperti itu. Yang pasti, kita berharap sekali lagi kita berharap tidak muda terprovokasi ada orang yang mampu dan ada istilah menggandakan.. menggandakan ada yang sama nomornya, begitu ada juga yang mengadakan. ," tandasnya.

Jadi, Agus menambahkan Kalau mengadakan ini berarti ada menjadi ada. Siapa yang berbuat seperti itu  Peruri, yang kita akui lembaga membuat mata uang indonesia. Peruri yang resmi dan sah. Yang mungkin pecahkan uang yang diadakan Peruri. Orang lain mengadakan patut dipertanyakan. "Yang mengadakan disebut Marwah Daud  Saya tidak.tahu orangnya siapapun dan kita tidak mengatakan siapa tidak siap dan pasti ada mengandalkan atau mengadakan anak kita pahami bersama istilah itu.," tambahnya. ( vk)

Jakarta,koranrakyat.com-Kasus Penangkapan Ketua Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang miliki puluhan r.Polisi fokuskan pada kasus pembunuhan. Sedang kasus dugaan penipuan Taat yang laporanya masuk ke Mabes sama Polda Jatim akan diproses berikutnya.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Boy Rafli Amar, Rabu (28/9)2016 mengatakan kasus DPO berupaya penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Jawa Timur sudah dilaksanakan dimana ada dugaan keterlibatan  tindak Pidana pembunuhan. "Kemudian memang setelah dicek baik itu di Polda Jawa Timur dan di Mabes Polri ada satu tindak pidana penipuan. Tindak Penipuan ini dua laporan Polisi ada di Polda Jawa Timur yang sudah diterima oleh Penyidik disana, satu yang dilaporkan ke Bareskrim. ," ujarnya.

Selanjutnya,Boy menegaskan dilihat dari modusnya ada orang yang melapor itu mereka diminta semacam mahar uang dalam jumlah tertentu dimana didalam janji-janji besar itu uangnya apa bisa digunakan atau tidak." Ini berdasarkan laporan. Harus diingat rekan-rekan awal disidik berkaitan dengan tindak Pidana Pembunuhan dimana ada dua korban merupakan dua warga padepokan itu kemudian jenazahnya ditemukan satu di Situbondo dan satu lagi di Wonogiri., Jadi ternyata dari tersangka yang sudah ditetapkan.mengarah ke saudara Taat Pribadi ini," tegasnya.

Untuk itu, Boy menjelaskan Laporan polisi yang berkaitan penipuan ini prosesnya masih berjalan belum disimpulkan dahulu karena penyidik fokus pada tindak pidana pembunuhan. "Tapi laporan itu nanti akan diproses sesuai proses laporan laporan yang ada berangkat dari alat bukti yang ada. Keberadaan orang yang berkaitan uang informasinya demikian. Sementara kalau catatan kita 3 laporan, dua di Polda Jatim dan 1 laporan di Bareskrim," jelasnya.

Menyinggung kaitan Marwah Daud , Boy merincinya Konteksnya perkenalan saya belum bisa memastikan beliau hanya hubungan lebih lanjut pertemanannya yang saya tahu seperti ini. "Saya tidakmemahami kapasitas hubungan  bisa jadi beliau memahami bukan kegiatan keahlian atau pun kemampuan oleh Saudara Taat Pribadi. Baru sampai.disitu kita ketahui," rincinya.

Ketika dipertanyakan penipuan, Boy membeberkan kalau disana dilaporkan tindak pidana penipuan diatur dalam KUHP, ada penggelapan juga, nanti proses pembuktiannya normal dengan dua alat bukti. "Kalau alat bukti kalau penipuan sesorang.barang siapa bujuk rayu dengan rangkaian kata-kata itu kan.Dilihat katanya seperti apa. Nanti dilihat pemeriksan.seperti apa oleh korban apakah Taat Pribadi ada unsur bujuk rayu terhadap orang-orang ini. Itu kan untuk membuktikan," bebernya.

Lebih lanjut, Boy menandaskan  Itu fakta-faktanya harus digali.  Kemudian dengan uang itu , mata uang itu bisa menjadi bisa menarik  oleh penyidik. Bagaimana apa bisa dilakukan oleh Penyidik  atau hanya dua rangkaian kata bohong. "Harus dibuktikan kalau ternyata apa yang diucapkan itu tidak bisa terbukti dengan uang itu tidak bisa berganda itu lah kata bohong itu. Penilaiannya jadi terpenuhi. Nanti kita lihat ini masih berjalan. Belum bisa dikatakan menipu. Baru dugaan melakukan penipuan," tandasnya.

Jadi, Boy menambahkan sekali lagi terkait masalah pokok, awalnya masalah menghilangkan nyawa orang kepolisian menetapkan tidak main-main ini masalah pembunuhan kalau dia bisa membuktikan perencana aksi pembunuhan itu diduga melanggar pasal 340 KUHP hukuman nya berat sekali, bisa hukuman mati. Ini tidak main-main proses.masalah ini." Kami berkeyakinan apa yang diputuskan adanya alat bukti keterlibatan saudara Taat Pribadi semua didasarkan alat bukti terhadap pihak-pihak lain terlebih dahulu dikatakan terssngka. Itupun dengan mengedepankan praduga tidak bersalah. Tetap asas hukum kita harus dibuktikan di Pengadilan," tambahnya. ( vk)

.

Ponorogo,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo merasa prihatin dengan mulai hilangnya nilai-nilai khas Bangsa Indonesia yang sejatinya penuh santun dan bersahaja di kalangan muda-mudi dewasa ini. Nilai yang dimaksud oleh Presiden ialah mengenai jati diri bangsa, budi pekerti, kesantunan, semangat juang, dan juga keagamaan. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo berpesan agar setiap generasi mengestafetkan nilai-nilai positif kepada para generasi setelahnya. 

"Nilai-nilai itulah yang sekarang ini kita merasa kehilangan. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk diestafetkan kepada generasi yang akan datang," ucap Presiden di hadapan para santri dalam acara Peringatan 90 Tahun Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor pada Senin, 19 September 2016, di Kecamatan Mlerek, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Bukan tanpa sebab dirinya berpesan demikian. Presiden mencontohkan apa yang ia lihat sendiri di media sosial belakangan ini. Dirinya menyesalkan nilai-nilai Indonesia yang luntur dalam sejumlah percakapan di media sosial yang menurut Presiden tidak tampak pada sekitar 40 sampai 50 tahun sebelumnya.

"Coba kita lihat bagaimana di media sosial itu saling menjelekkan, mencela, merendahkan, menghina, mengolok-olok. Apakah itu nilai-nilai Indonesia? Jawaban saya bukan," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden mengakui sering membaca komentar-komentar masyarakat di suatu pemberitaan media online. Di sana pun Presiden merasa sedih karena menemukan komentar para pembaca yang juga saling menghujat.

"Sedih kalau kita baca komentar-komentar saling hujat di situ. Saling memaki dengan perkataan yang saya yakin itu bukan nilai-nilai kita. Ada nilai-nilai lain yang tidak sadar masuk menginfiltrasi kita dan itulah yang akan menghilangkan karakter, identitas, dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia," terang Presiden.

Untuk itu Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) agar pendidikan etika, budi pekerti, dan sopan santun diberikan porsi yang lebih dalam kurikulum pendidikan SD dan SMP. Instruksi tersebut kemudian diterjemahkan oleh Mendikbud dengan wacana _full day school_ yang di dalamnya bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai positif bangsa Indonesia.

"Kemarin sudah disampaikan wacana _full day school_ yang akan dicoba di beberapa provinsi untuk menanamkan nilai-nilai itu. Tanpa nilai-nilai tersebut identitas kita akan hilang. Padahal waktu saya bicara dengan kepala pemerintah lain mereka sangat memuji Indonesia yang tetap kokoh meskipun kita berbeda-beda," terangnya.

*Bersiap Hadapi Era Keterbukaan dan Persaingan*

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo tak lupa untuk memberi ucapan selamat atas kiprah dan keberhasilan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor dalam perjalanan panjang reformasi kemerdekaan negara Indonesia. Dirinya juga mengajak segenap sivitas akademika Gontor agar dapat memberikan peran yang lebih besar lagi dalam menanamkan nilai-nilai santun dan positif di kalangan masyarakat.

"Saya ingin ucapkan selamat atas milad ke-90. Saya kira perjalanan panjang dan sudah melampaui beberapa zaman sampai sekarang alhamdulillah mulai dari kebangkitan nasional, perjuangan pembangunan, sampai reformasi masih ada sampai sekarang, saya ucapkan terima kasih," ucap Presiden.

Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta para santri untuk dapat mempersiapkan diri dalam berkompetisi di era keterbukaan. Hal tersebut dimaksudkan agar para santri tidak tertinggal oleh kompetisi global yang menurut Presiden sangat keras.

"Konsekuensi negara keterbukaan bukan apakah kita siap bersaing atau tidak dengan mereka, baik SDM maupun produk. Pilihan kita harus siap. Kita harus berani jalani itu, kalau tidak saya khawatir kompetisi itu bisa meninggalkan kita," ujar Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN yang lain. Menurutnya, walaupun terlihat bersahabat, namun sebenarnya persaingan antar negara-negara tersebut tetaplah ada.

"Kalau kita bertemu kepala negara ASEAN selalu ada 'ASEAN way', bergandeng tangan dengan yang lain. Tapi saya katakan, mereka adalah pesaing kita. Jangan lengah terhadap itu, begitu kita lengah daya saing kita habis. Inilah keterbukaan yang tidak bisa kita tolak lagi, tidak bisa kita hambat, tidak bisa kita menutup diri, kita nanti bisa ditolak negara lain," tegasnya.

Menutup sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak para santri dan seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat membantu pemerintah dalam upayanya meningkatkan kondisi perekonomian dan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebab, menurutnya, Indonesia saat ini masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya.

"Alhamdulillah saya senang pondok ini. Alumni-alumninya, santri-santrinya ada yang jadi ketua MPR, pimpinan di DPD, di eksekutif banyak, Pak Menteri Agama, Gubernur, Bupati, Walikota di daerah juga banyak. Ini yang menyebabkan saya bangga. Artinya dari sisi persaingan sudah ditunjukkan bahwa alumni Gontor bisa bersaing," tambah Presiden sekaligus mengakhiri sambutannya.

Turut hadir dalam harlah Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan juga Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor KH Hasan Abdullah Sahal selaku tuan rumah.

*Peresmian Gedung UNIDA dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Menara Masjid Jami*

Sebelum menghadiri Peringatan 90 Tahun Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga meresmikan Gedung Utama Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Gedung yang memiliki luas 17.000 m2 tersebut dibangun empat lantai dan menghabiskan dana Rp. 76 milyar yang berasal dari sumber dana mandiri Pondok Modern Darussalam Gontor. 

Setelah menghadiri acara tersebut, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri melakukan peletakan batu pertama pembangunan menara baru Masjid Jami' Pondok Modern Darussalam Gontor. Menara baru tersebut merupakan kado istimewa dalam Peringatan 90 Tahun Gontor, mengingat menara lama yang sudah berusia tua karena dibangun sejak tahun 1977.(eas)

Terus caaranya bagaimana melihat penipuan, Agus menambahkan kalau memang mau bekerja diluar negeria ikutilah pelatihan-pelatihan dari TKI yang resmi." Kepada perorangan yang menjanjikan belum tentu kejelasannya, sehingga  mereka rawan menjadi korban," tambanya. (vk)