Pakde Karwo Paparkan Strategi Pembangunan Ekonomi Jatim
Written by Redaksi
BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Pertumbuhan ekonomi Jatim yang selalu diatas rata rata nasional tidak terlepas dari penerapan dua strategi dalam membangun ekonomi di Jatim, yakni pembangunan kerakyatan yang partisipatoris dan inklusif. Pada semester I tahun 2017, misalnya, pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,21 persen, diatas nasional sebesar 5,01.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Pertahanan” di Universitas Pertahanan, Kawasan IPSC Sentul, Bogor, Jawa Barat , Rabu (13/9). Tema kuliah umum, yakni “Keberhasilan Pembangunan Ekonomi Menjadi Faktor Utama Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Jatim".
Pengertian partisipatoris, jelas Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini, yaitu pada saat penyusunan kebijakan, selalu mengajak dialog dengan semua elemen yang berkepentingan serta membuka ruang publik guna membangun nilai keadilan. “Efek lain dari penerapan partispatoris adalah terjaganya stabillitas di Jatim. Dengan demikian maka perekonomian akan tumbuh dengan sendirinya,“ jelasnya.
Sedangkan inklusif, lanjutnya, dengan menghadirkan kebijakan fiskal yang adil dan tepat untuk melayani serta memfasilitasi perekonomian, baik segmen besar, menengah, maupun kecil. Pendekatan ini juga merupakan cara mengatasi kegagalan liberalisasi yang hanya menekankan efisiensi, tetapi tidak mendorong pertumbuhan inklusif dan berkeadilan. “Konsep ini merupakan trisula strategi pembangunan, yaitu peningkatan basis produksi UMKM, pembiayaan yang kompetitif, serta pengembangan perdagangan/pasar,” ujarnya.
Songsong Demografi lewat Dua Track
Menyongsong bonus demografi 2019, lanjut Pakde Karwo, Pemprov. Jatim menerapkan strategi dual track dalam perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menjadi berkualitas dan berdaya saing. Track pertama, melalui perbaikan kualitas pendidikan formal, diantaranya menambah kurikulum di SMA, yakni menyisipkan pendidikan vokasional. “Apabila SMA memiliki kurikulum pendidikan vokasional maka akan menambah kualitas lulusannya,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jatim bekerjasama dengan universitas yang memiliki fakultas teknik. Tujuannya adalah agar bisa menjadi pembina untuk SMK maupun SMA. Selain itu juga membantu meningkatkan sekolah yang belum memiliki akreditasi.
Track berikutnya adalah penerapan pendidikan vokasi tadi ke sektor informal yakni pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK). Diantaranya melalui SMK Mini yang pada prinsipnya merupakan pendidkan BLK, sebagai solusi terhadap kebutuhan ketenaga kerjaan. Di Jatim ada 270 SMK mini yang memproduk 54 ribu tenaga kerja pertahun. Untuk menampung dan meningkatkan kualitas siswa SMK Mini, Pemprov Jatim membuat MoU dengan 29 pengusaha Jerman yang ada di Jatim.
Pemprov Jatim Jalin Kerjasama dengan Unhan
Untuk meningkatan kualitas masyarakat dan aparatur Pemprov Jatim, Gubernur Pakde Karwo juga melakukan kerjasama dengan Universitas Pertahanan. Kerjasama di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pola kemitraan serta pembangunan daerah di Prov. Jatim. "Melalui kerjasama ini, sumber daya manusia (SDM) di Jatim semakin unggul dan memiliki karakter kebangsaan," harap Pakde Karwo.
Kesepakatan ditandatangi oleh Gubernur Jatim, Dr. H . Soekarwo dan Rektor Unhan, yang diwakili oleh Wakil Rektor III Unhan, Marsma TNI Dr. D. Herly Dwiyanto, S.T., M.M., M.Si (Han) di Universitas Pertahanan Bogor, Rabu (13/9) (as/tra)
.
Laksanakan Himbauan Presiden RI, Pakde Karwo Segera Dropping Air Bersih di Jatim
Written by Redaksi
.
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo akan melakukan dropping air bersih bagi kabupaten kota yang terdampak kekeringan. Syaratnya, bupati/walikota segera menyampaikan surat pemberitahuan darurat kekeringan di daerahnya. Total sudah ada enam kabupaten yang telah menyampaikan pemberitahuan darurat kekeringan yaitu Kab. Pasuruan, Kab. Mojokerto, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab. Probinggo.
Langkah tersebut dilakukan Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim menindaklanjuti himbauan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (12/9), agar semua kepala daerah segera melakukan pengecekan wilayahnya terkait kekeringan.
Dari 422 desa di 27 kabupaten yang mengalami kekeringan di Jawa Timur, jelas Pakde Karwo, terdapat 183 desa yang posisinya diatas pegunungan, sehingga harus dilakukan dropping air ke dalam penampungan air. Ini dilakukan karena rekayasa teknis seperti pembuatan sumur bor, pipanisasi tidak dapat dilakukan. Sedangkan sisanya masih bisa dilakukan rekayasa teknis.
"Sebagian wilayah pegunungan, pipa air tidak bisa menjangkaunya. Apabila tidak diberikan bantuan, menjadi hal krusial, khususnya didaerah pantai selatan dan Madura," ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Ditambahkan, dari sebanyak 8.501 jumlah desa di Jawa Timur, tahun 2015 sebanyak 541 desa mengalami kekeringan. Dari jumlah desa kering tsb, telah dilakukan rekayasa teknologi bagi 119 desa, sehingga pada tahun 2017 kekeringan hanya terjadi pada 422 desa di tahun 2017. "Tahun 2016 sendiri, tidak terjadi kekeringan di Jatim," ujanrnya.
Cek Kondisi Air di Setiap Wilayah
Sebelumnya, saat rapat terbatas Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan sebagian daerah di Indonesia mengalami kekeringan tidak turun hujan selama 60 hari. Menurut perkiraan BMKG, hujan baru akan turun antara Oktober - Nopember 2017.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Presiden RI memerintahkan agar semua menteri dan gubernur melihat kondisi lapangan untuk dilakukan penanganan. Menurutnya, dropping air bersih menjadi cara paling efektif jangka pendek dalam membantu masyarakat dalam tersedianya air bersih. Pengecekan suplai air untuk irigasi sawah, lanjutnya, juga harus dilakukan, baik yang ada di embung, bendungan, maupun waduk.
Tingkatkan Nilai tambah Petani
Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi juga menuturkan perlunya mulai saat ini para petani untuj tidak hanya berkutat pada proses onfarm dan budidaya, akan tetpi juga harus memikirkan proses pasca panennya atau agro bisnisnya. Tujuannya, agar petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar pada proses bisnis.
Dengan memperoleh nilai tambah yang lebih besar, petani bisa melebarkan potensi bisnis diantaranya memiliki industri benih, aplikasi yang modern, sistem penggilingan modern. "Tentunya harganya cukup mahal apabila ditanggung oleh petani. Oleh sebab itu, perlu ada dukungan dari perbankan untuk memilah petani yang feasible dan bankable ," ungkapnya.
Selanjutnya, harap Presiden, petani memiliki industri pasca panen sendiri, misalnya pengolahan dari beras menjadi tepung. Dari proses seperti itu, nilai tambah petani akan lebih besar.
Ditambahkan, salah satu cara agar petani mau melangkah lebih berkembang, yakni mengumpulkan para petani dalam kelompok besar petani. Didalamnya petani diajak berfikir manajemen modern, aplikasi modern dan industri modern. Sekaligus, juga diajarkan memasarkan produk pasca panen kedalam industri retail, misalnya online store. (tra/as)
Pakde :Penggangguran, Pertanian dan Kemiskinan Jadi Fokus Jatim
Written by Redaksi
SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo ingin memfokuskan penanganan tiga isu strategis guna meningkatkan percepatan pembangunan di Jatim. Ketiga isu tersebut meliputi , penggangguran, pertanian dan kemiskinan.
"Pada tahun 2017, terdapat sekitar 860 ribu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dari angka tersebut yang berupaya mencari pekerjaan 420 ribu orang. Setiap tahunnya, tenaga kerja yang mencari pekerjaan sekitar 239 ribu orang,"ujarnya menjawab pertanyaan wartawan seusai .Rapat Evaluasi Program Kerja Januari – Agustus 2017 di Ruang Rapat Lt. 7 Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (5/9).Dalam rapat tersebut, Pakde Karwo sapaan akrab
Untuk itu, lanjut Pakde Karwo Sapaan akrab Gubernur Jatim, perlu dipertemukan antara lowongan tenaga kerja yang tersedia dengan kualitas SDM. Caranya, melalui peningkatan kualitas SDM seperti melakukan dual track pengembangan SDM. Yakni fakultas di universitas menjadi Pengampu di SMK. Selain itu, melakukan perbaikan kualitas proses SMK mini melalui partnership dengan berbagai negara, diantaranya Jerman, Australia Barat.
Upaya lain, lanjut Pakde Karwo, melalui SMK Mini yang tiap tahunnya meluluskan 52.800 tenaga kerja. Juga melalui pembukaan BLK plus yang bisa menciptakan tenaga kerja sekitar 18 ribu yang tahun depan ditargetkan mencapai 28 ribu.
Terkait kemiskinan di Jatim, dijelaskannya, sampai dengan Maret 2017, tingkat kemiskinan Jatim 11,77 persen. Angka tersebut turun sebesar 0,08 persen dibanding bulan September 2016. Kemudian untuk kemiskinan pedesaan per Maret 2017 sebesar 15,82 persen, turun sebesar 0,01 persen dibanding Bulan September 2016. Untuk perkotaan per Maret 2017 sebesar 7,87 persen, turun sebesar 0,04 persen dibanding bulan September 2016.
Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, salah satunya dilakukan penanganan jangka panjang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim, Dinas Sosial untuk hal hal ad-hoc serta air bersih oleh DPU Cipt Karya." Selain itu DPMD Jatim akan mengusulkan ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar pemanfaatan dana desa dirubah dari block grand menjadi specific grand," ujarnya.
Artinya, lanjut Gubernur, dana desa agar diarahkan untuk ekonomi produktif , bukan seperti halnya selama ini yang 80 persennya untuk infrastruktur. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur desa dengan membeli paving dari kota sekaligus pemborong dari kota tidak terjadi lagi karena tidak memberikan nilai tambah bagi desa."Harus dilakukan evaluasi terhadap penempatan anggaran, misal 40 persen untuk infrastruktur, sedangkan sisanya untuk kegiatan ekonomi produktif dan sosial,” ungkapnya.
Terrkait bidang pertanian terdapat penurunan produksi komoditi utamanya tanaman pangan. Penurunan pada triwulan II tahun 2017 sebesar 0.42 % dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3.39 %.
Untuk itu strategi yang diterapkan Pemprov Jatim untuk meningkatkan produksi pangan khususnya Padi di tahun 2017 antara lain menambah luas tambah tanam dari luas tanam seluas 2,395 juta ha atau luas panen 2,3 juta ha dengan target menghasilkan 13,874 juta ton produksi padi. (tra/fd)
SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, berencana menarik semua mobil dinas anggota DPRD) Prov. Jatim per September 2017 ini. Namun, keinginan itu belum bisa terlaksana dikarenakan jawaban surat Pemprov. Jatim ke Mendagri sampai dengan saat ini belum turun.
Pernyataan itu disampaikan Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini menjawab pertanyataan wartawan usai acara Sidang paripurna DPRD Prov. Jatim, di Gedung DPRD Jl. Indrapura Surabaya, Senin (4/9) siang.
Dijelaskan, Pemprov. Jatim telah berkirim surat ke Kemendagri tanggal 28 Agustus kemarin. Tapi, sampai saat ini belum ada jawaban dari Mendagri. "Sampai dengan saat ini, posisi kami menunggu jawaban. Kalau sudah turun, pemprov. Jatim bisa bertindak dan langsung menarik mobdin dewan," ujarnya.
Namun demikian, apabila sampai 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman, atau jatuh tanggal 11 September 2017, jawaban belum turun, maka kendaraan akan ditarik Pemprov. Jatim. Karena, artinya, Mendagri setuju terhadap surat tsb.
Dalam kesempatan sama, Gubernur menjelaskan latar belakang dirinya menarik semua mobil dinas anggota dewan. "Alasannya, setiap bulan para anggota dewan sudah memperoleh uang transport," ujarnya.
Terkait besaran uang transport anggota dewan, Pakde Karwo mengatakan agar para wartawan menanyakan ke Sekda Prov. Jatim atau ke Sekretaris DPRD Jatim Sementara Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo ketika di konfirmasi koranrakyat via WA belum ada jawaban(fd)
Pakde Karwo Ajak Umat Teladani Keluarga Nabi Ibrahim AS dan Keluarga
Written by Redaksi
.SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mengajak seluruh umat, khususnya umat muslim untuk meneladani Nabi Ibrahim
AS dan keluarganya. Pasalnya, mereka sekeluarga sangat kompak dan mampu menjalankan perintah Allah SWT dengan ikhlas, yakin, dan totalitas, serta
mampu menahan diri dari tipu muslihat setan. "Perayaan Idul Adha bukan hanya dimaknai dengan menunaikan ibadah sholat Ied, semata, tapi lebih dari itu,
Idul Adha adalah momen untuk meneladani kekompakan Nabi Ibrahim AS dan keluarganya, baik suami, istri, dan anaknya yang baik dan tawakkal dalam
menjalankan perintah Allah SWT dan melawan godaan setan"
Hal itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat diwawancarai wartawan seusai menunaikan ibadah Sholat Hari Raya Idul Adha
Tahun 1438 H/2017 M di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jumat (1/9) pagi. Pakde Karwo mengatakan, Nabi Ibrahim AS sangat ikhlas dan yakin saat
mendapat perintah dari Allah SWT untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail AS yang ketika itu usianya masih kecil. Begitu pula istrinya, Siti Hajar dan Nabi
Ismail AS yang taat dan ikhlas terhadap perintahNya.
"Baik Nabi Ibrahim AS, istri, dan anaknya masing-masing mendapat gangguan dari setan agar tidak menuruti perintahNya untuk menyembelih Nabi Ismail AS.
Namun ketiganya tetap tidak bergeming bahkan melempari setan dengan batu. Kekompakan dan ketakwaan dari keluarga itu membuat Allah SWT mengganti
Nabi Ismail dengan seekor domba untuk disembelih" katanya.
Ditambahkan, konteks ketakwaan dan keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya jika dikaitkan dengan era sekarang adalah setiap individu dan keluarganya
harus mampu menyeimbangkan hubungan dengan Allah (habluminallah) dan hubungan dengan sesama manusia (habluminannas) dengan baik.
"Selain untuk beribadah kepada Allah SWT melalui sholat Ied, Idul Adha juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial.
Artinya, kita harus peduli kepada orang yang kurang mampu, salah satunya lewat berkurban" ujarnya.
Kurban Sapi 1 Ton
Pada hari Raya Idul Adha 1438 H kali ini, Pakde Karwo menyerahkan secara simbolis kurban sapi jenis simental seberat 1 ton kepada Masjid Nasional
Al-Akbar Surabaya. Pakde Karwo juga menyerahkan kurban sapi jenis ongole dengan berat 1,1 ton dari Presiden RI, Joko Widodo kepada Masjid Nasional Al-
Akbar Surabaya. Penyerahan kurban secara simbolis juga dilakukan Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf yang menyumbangkan kurban sapi jenis
limosin seberat 950 kg kepada Masjid Islamic Centre Surabaya. Kemudian Pangdam V/Brawijaya menyumbangkan kurban sapi kepada Masjid At-Taqwa Kel.
Sawunggaling Surabaya, Kapolda Jatim menyumbangkan kurban sapi jenis simental seberat 1,2 ton kepada Yayasan Prof. dr. Hj. Kadiru Yahya dari Gedangan
Sidoarjo.Adapun Kajati Jatim menyumbang kurban sapi jenis mental berat 850 kg kepada Masjid Baitul Haq Kejati Jl. A. Yani Surabaya, lalu KPT
Jatim menyumbang kurban sapi jenis limosin berat 750 kg kepada Masjid Al-Hakim Jl. Sumatera Surabaya, Pangarmatim menyumbang sapi kepada MasjidAs-
Salam Hangtuah Ujung Surabaya, dan Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi menyumbang sapi jenis limosin seberat 850 kg kepada Masjid Baitul Hamdi
Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya.
Waspadai Godaan Setan
Dalam khotbahnya, khotib shola tied, KH. Husein Rifa'i yang juga pengasuh PP Jabal Nur Sidoarjo mengatakan, umat manusia wajib mewaspadai godaan
setan. Pasalnya setan memiliki niat jahat untuk menyeret manusia agar tersesat baik di dunia maupun akhirat. Setan juga terus manusia dari segala penjuru,
baik dari depan maupun belakang.
"Digoda dari belakang artinya setan mengajak kita untuk melupakan sejarah. Contohnya, sejarah penciptaan bumi, sejarah nabi-nabi, dan sejarah lain yang
ada di Al-qur'an. Padahal, sejarah dapat menguatkan iman dan ketakwaan kita, karena mengingatkan kita betapa besarnya kuasa Allah SWT. Termasuk
sejarah kemerdekaan kita, dimana pejuang dengan senjata seadanya berhasil mengalahkan penjajah yang senjatanya modern. Ingat, hari kemerdekaan kita
terjadi di bulan Ramadhan" katanya.
Hadir pada kesempatan itu, istri Gubernur Jatim, Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo, istri Wagub Jatim, Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf, serta istri Sekdaprov Jatim,
Hj. Chairani Yuliati Akhmad Sukardi. (adt/f)
Gubernur Terima Penghargaan Pembina BPD Terbaik Indonesia 2017
Written by Redaksi
SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menerima penghargaan sebagai Pembina Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik Indonesia Tahun 2017 dalam acara Anugerah Perbankan Indonesia VI Tahun 2017 di Hall KBRI Singapore - 7 Chatsworth Road- Singapore 249761, Rabu (23/8).
Penghargaan ini diberikan oleh majalah Majalah Economic Review bekerjasama dengan sejumlah pihak, yakni Perbanas Institute, IPMI International Business School, Daya Makara UI, Indonesia-Asia Institute, serta Ideku Group.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Drs. Benny Sampirwanto, M.Si mengatakan, penghargaan diberikan karena Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, dengan leadershipnya dinilai mampu membina BPD Jatim sehingga menjadi maju dan berkembang serta menjadi salah satu penggerak ekonomi utama di Jatim.
“Kinerja perusahaan BPD di Jatim telah dinilai sebelumnya oleh dewan juri dari data publik disertai data pendukung lainnya dari berbagai sumber data untuk berbagai kategori penilaian. Hasilnya sangat baik” kata Benny ketika ditemui di ruang kerjanya, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Selasa (22/8).
Ditambahkan, terdapat sepuluh kategori yang dinilai oleh dewan juri yang terdiri dari perwakilan enam lembaga tersebut. “Tujuh dari sepuluh kategori berhasil mendapat skor tinggi, grade A, dan predikat very excellent atau sangat memuaskan” tambahnya.
Masih menurut Benny, keberhasilan Pakde Karwo meraih penghargaan Pembina Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik Indonesia Tahun 2017 itu kian melengkapi penghargaan-penghargaan di bidang Perbankan tingkat nasional yang telah diterima Pakde Karwo sebelumnya.
Diantaranya, penghargaan Pelopor Inklusi Keuangan Kategori Pemerintah Daerah Tahun 2016, serta penghargaan sebagai tokoh bidang pengembangan keuangan syariah kategori pendorong akselerasi pertumbuhan keuangan syariah Tahun 2017.
Bank Jatim Raih Penghargaan BPD Indonesia Terbaik 2017
Dalam acara yang sama, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) atau Bank Jatim juga akan menerima penghargaan sebagai BPD Indonesia Terbaik Tahun 2017. Bank Jatim menempati peringkat pertama sebagai BPD dengan kategori Buku III yang asetnya dibawah Rp. 50 triliun.
“Prestasi Bank Jatim itu juga diikuti keberhasilan Dirut Utamanya, Bapak R.Soeroso yang akan dianugerahi penghargaan The Best of The Best atau Juara Umum Indonesian CEO Bank of The Year 2017 pada acara yang sama di Singapura besok” pungkasnya. (dt/fd)
Kiai dan Ulama Garda Terdepan Suksesnya Imunisasi MR
Written by Redaksi
Pakde Karwo Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Basofi Sudirman
Written by Redaksi
Presiden Sebut Perbaikan Sistem dan Penindakan Hukum Jadi Cara Efektif Berantas Korupsi
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Sistem pemerintahan yang baik dan penindakan hukum yang membuat efek jera dipercaya bisa menurunkan angka korupsi di Indonesia. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo kepada wartawan usai menghadiri Penutupan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-12 di Malang, Kamis, 20 Juli 2017.
"Perbaikan sistem pemerintahan terus menerus kita perbaiki, sehingga jangan sampai ada pejabat kita yang meloncati pagar yang sudah ditentukan sistem itu. Yang kedua, penindakan hukum yang membuat efek jera," kata Presiden.
Presiden Jokowi menilai, aparat penegak hukum juga harus memiliki kemampuan untuk memilah antara kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan dan kasus yang sengaja mencuri uang rakyat.
"Ini yang saya lihat banyak kepala daerah yang masih bimbang memutuskan karena pemilahan ini memang harus jelas," ucap Presiden.
Untuk itu Presiden menghimbau agar aparat berani dalam membuat keputusan atas kasus yang merupakan hasil sebuah kebijakan untuk tidak masuk ke dalam ranah pidana.
"Karena apapun yang namanya walikota, bupati, gubernur, itu mempunyai wewenang untuk memutuskan," ujar Presiden.
*Fungsi Pengawasan dan Kontrol*
Adapun fungsi pengawasan dan kontrol menurut Presiden masih harus terus ditingkatkan lagi dalam meminimalisir tindak korupsi.
"Tugas kita ini kan bekerja, _kan_ sudah ada perencanaanya, organisasi, setiap yang kita putuskan itu dilaksanakan, harus ada dikontrol, harus dicek. Itu yg kita lupa disitu. Bahwa manajemen itu yang penting. Merencanakan, mengorganisasi dan mengontrol," ucap Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden mengaku sering terjun ke daerah untuk mengecek langsung proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Pengecekan ini baik yang berkaitan dengan batas dan target waktu maupun biaya.
"Tugas kita meskipun juga ada menteri, ada gubernur dan ada walikota, bupati, tapi kalau kita datang kesana, tidak sekali, bisa dua sampai empat kali, pasti menterinya delapan kali, gubernurnya 16 kali. Inilah fungsi manajemen yang harus jalan, sehingga fungsi kontroling dan fungsi cek pengawasan ada terus," tutur Presiden.
*Manfaatkan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah*
Menanggapi pertanyaan wartawan seputar hasil survey Gallup yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, Presiden mengatakan bahwa momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaim-baiknya.
"Momentum kepercayaan seperti ini harus dipakai. Karena ada kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, ini harus dipakai," kata Presiden.
Oleh sebab itu Presiden mengajak semua pihak untuk optimis bahwa negara ini akan menjadi lebih baik.
"Jangan yang dimunculkan pesimisme, _nyinyir-nyinyir_, kepercayaan sudah jelas dilihat survey makanya yang harus kita munculkan sebuah optimisme negara ini ke depan akan lebih baik," ucap Presiden.(fd/eas)
Lima Karyawan BPN II Surabaya Terkena OTT Unit Tipikor Satreskrim Polrestabes
Written by Redaksi
SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Lima orang staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya terkena Operasi Tangkap Tangan kepolisian, Sabtu siang (10/6). Mereka
diduga melakukan pungli terhadap pemohon pengukuran tanah. Saat ini kelima orang tersebut sedang diperiksa intensif di ruang Unit Tipikor Satreskrim Polrestabes
Surabaya.
Berdasar informasi yang didapat dari sumber internal wartawan di kepolisian, sekitar pukul 14.00, polisi yang dipimpin Kanit Tipikor Polrestabes Surabaya AKP Samidi
mendatangi kantor BPN II Surabaya di Jalan Krembangan Barat no. 57.
Mereka menggeledah ruangan yang ditempati oleh kelima orang tersebut. "Ada uang yang ditemukan di dalam laci salah satu staf," ujar sumber tersebut ketika dihubungi
wartawan via telepon.OTT tersebut memang berlangsung tertutup. Polisi sendiri sudah lama menerima pengaduan dari warga yang ditarik pungli. Sabtu siang, mereka
mencari bukti-bukti pungli tersebut.Sumber internal kepolisian menyebutkan, kelima orang yang ditangkap antara lain CN (staf seksi pengukuran), SM (Kasubsi Tematik dan
Potensi Tanah), AP (staf seksi pengukuran), BS (PHL BPN), dan ANR (PHL BPN).
Berdasar laporan warga, awalnya mereka mengajukan permohonan pengukuran tanah. Mereka lantas membayar PNPB melalui rekening Bank Jatim. "PNPB memang salah
satu syarat administrasi. Setelah bayar, mereka ditarik uang lagi, itu yang salah," imbuh sumber tersebut.Lima staf itu bekerja sama untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka
menarik uang pelicin, agar pengukuran tanah dipercepat. Uang tersebut ditransfer ke rekening BS. "Nah, pada akhir bulan uang itu dibagi ke anggota seksi pengukuran,"
lanjutnya.
Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan uang Rp 8 juta di dalam laci meja kerja CN. Selain itu mereka juga menyita 3 lembar bukti setoran PNPB Bank Jatim dari
pemohon, 12 berkas pemohon, dan buku tabungan Bank Jatim milik BS. Kelima orang tersebut terancam dijerat pasal 11 dan 12E UU no. 31 tahun 1999 tentang Tindak
Pidana Korupsi Dihubungi secara terpisah, Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga memang membenarkan penangkapan tersebut. "Sampai sekarang satu
orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Besok (Minggu) kami akan rilis untuk lebih jelasnya," ujar Shinto.(fdl)
Tiga Pegawai Di Gelandang KPK Segel Ruang Komisi B DPRD Jatim
Written by Redaksi
Surabaya,koranrakyat.com- Kembali KPK mulai beraksi didaerah setelah PT. Pal, direkturnya di seret akibat dugaan suap pembelian kapal, kini giliran ruang komisi B DPRD Jatim di segel, ada apakah gerangan di Komisi B, Sejumlah anggota dewan banyak yang belum mengetahui, bahkan ketua dewanpun juga tak tahu termasuk rekan sejawat partai ketua Komisi B DPRD Jatim Basuki.
KPK menyegel ruang Ketua Komisi B Provinsi DPRD Jawa Timur M. Basuki yang juga adalah kader Partai Gerindra. Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Tjutjuk Sunario mengatakan, partainya masih belum memutuskan sikap yang akan diambil.
"Kita lihat dulu. Kan kita belum tahu beritanya. Jadi kita tunggu dulu," kata Tjutjuk saat dihubungi wartawan , Senin (5/6/2017).
Tjutjuk yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim mengatakan, dirinya sudah menghubungi M Basuki melalui telepon. Saat ditelepon, Basuki mengaku posisinya sedang di luar kantor DPRD, dan tidak mengetahui adanya kejadian penyegelan dari KPK.
"Partai belum bersikap, karena belum mengetahui beritanya," ujarnya.Pada prinsipnya kata Tjutjuk, Gerindra akan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.
"Prinsipnya kita mendukung apa kebijakan KPK. Kita mendukung KPK dan itu kewajiban kita bersama (memerangi korupsi)," tandasnya.
Sementara Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Abdul Halim Iskandar, mengaku belum mengetahui duduk perkara yang menyebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki. Menurut dia, tidak banyak staf yang mengetahui saat kejadian penggeledahan berlangsung.
“Saya belum mengetahui permasalahannya apa, kalau penyegelan memang terjadi tadi siang,” kata Halim saat dikonfirmasi wartawan Senin, 5 Juni 2017.
Halim mengatakan, penyidik KPK juga membawa tiga orang staf DPRD Jatim, yakni Santoso dan Agung yang adalah staf Moch Basuki; serta Mohan, staf Tjutjuk Sunario, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Partai Gerindra. Saat ditanya tanggapannya terkait penyegelan tersebut, Halim mengaku, belum bisa memberikan komentar apapun karena belum mengetahui permasalahannya.
“Ya, tidak bisa berkomentar karena belum dapat kabar terkait kasusnya. Tapi yang pasti kalau KPK melakukan itu, saya pikir sudah memiliki dasar hukum lah, tidak mungkin tidak,” ujar Halim.
KPK menggeledah ruang kerja Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Provinsi Jawa Timur, Moch Basuki. Penggeledahan tersebut terjadi pada Senin, 5 Juni 2017 sekitar pukul 12.30. Penggeledahan oleh penyidik KPK tersebut berlangsung sekitar kurang lebih 5 menit. Adapun penyidik KPK berjumlah 5 orang, dengan 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
Berdasarkan keterangan saksi yang menyaksikan penggeledahan, 5 orang penyidik KPK memasuki ruangan Ketua Komisi B DPRD Jatim. Proses penggeledahan tidak berlangsung lama, beberapa menit kemudian para penyidik KPK keluar dari ruangan. Mereka membawa beberapa barang bukti yang dikemas dalam boks. Penyidik kemudian menyegel pintu ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur beserta ruangan stafnya.(fd)
Pakde Karwo: Jatim Punya Tanggung Jawab Stabilkan Pangan Provinsi Lain
Written by Redaksi
SURABAYA(KORANRAKYAT.COM), Kebutuhan pangan pokok Jatim sangat mencukupi, bahkan bisa memenuhi Indonesia. Tidak hanya bagian timur Indonesia, tetapi juga tengah, bahkan Aceh dan Sumatera Utara juga membutuhkan pengiriman dari Jatim. Ini dikarenakan Jatim mempunyai tanggung jawab untuk menstabilkan pangan bagi provinsi lain.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat meninjau kesiapan stock BULOG menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri di Gudang BULOG Banjar Kemantren II, Kecamatan Buduran Kab. Sidoarjo, Jumat (26/5) siang.
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, kata kunci terpenting dalam menjalankan tanggung jawab menstabilkan pangan yakni ketersediaan stok aman dan cukup, serta distribusi lancar, terutama karena pengamanan yang baik dari TNI Polri.“Pengamanan Polda dan TNI menjadi faktor penting terhadap distribusi,” ujarnya.
Menurut Pakde Karwo, semua yang menyangkut kepastian bahan pokok sangat mendasar. Untuk itu, pemerintah pusat memerintahkan kepada pemerintah daerah agar menjadikan stabilisasi harga menjadi tujuan pokok menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Guna menunjang stabilitas harga, Pakde Karwo menjelaskan, Pemprov Jatim memberikan subsidi ongkos angkut sebanyak Rp. 12,5 milyar. Dana tersebut digunakan untuk subsidi truk, ongkos angkut, karung, dan tenaga atau kuli. “Subsidi ongkos angkut ini dimulai awal puasa hingga H+7 di 78 titik dan 116 pasar,” jelasnya.
Dipastikan Aman
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menyampaikan, stok kebutuhan bahan pokok di Provinsi Jatim menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, dipastikan aman.Berdasarkan data prognosa pertanian di Jatim, produksi beras bulan Juni 2017 sebanyak 1.030.199 ton. Dengan tingkat konsumsi sebanyak 297.243 ton per bulan, maka beras di Jatim surplus 732.956 ton. Stok beras di gudang Bulog pada April 2017 sebanyak 531 ribu ton dan tersebar di 364 gudang di Jatim.
Sedangkan gula pasir, berdasarkan data dari pabrik gula di Jatim, stok April 2017 sebanyak 200.773,5 ton dengan konsumsi 50 ribu ton per bulan, sehingga surplus 150.773,5 ton. Berdasarkan data dari gudang Bulog, stok gula bulan April sebanyak 174 ribu ton dan ada di gudang Bulog, Buduran, Sidoarjo.
“Gula kita sangat cukup, harganya stabil di pasar. Untuk kedelai terus didrop. Cabai besar aman untuk tiga bulan, cabai keriting aman untuk dua bulan, dan cabai rawit aman untuk enam bulan. Sedangkan bawang merah aman untuk tiga bulan, dan bawang putih ada tambahan terus didrop,” paparnya. Untuk komoditas lainnya seperti daging sapi, telur ayam, daging ayam, minyak goreng dan terigu juga aman di Jatim. Bahkan telur berkelebihan di Jatim dan ada stok empat bulan. Untuk daging sapi kelebihan 260 ribu ton. Daging ayam stok aman untuk lima bulan.
Sementara itu, Kepala Bulog Divre Jatim Usep Karyana mengatakan, untuk ketahanan stok beras di Jatim mencukupi kebutuhan masyarakat selama satu tahun. Dengan stok tersebut, pihaknya juga telah mengirimkan ke provinsi lain Indonesia bagian timur, tengah, dan barat, termasuk Sumatera Utara.Ditambahkan, stok gula di Jatim juga mampu menyumbangkan kontribusi sebanyak 50 persen dari total 2,4 juta ton gula nasional. “Tentunya masyarakat tidak perlu khawatir tentang ketersediaan beras, gula, dan komoditi-komoditi lainnya. Insyaallah kami menjamin stok di Jatim sangat aman,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim Irjen Pol. Machfud Arifin, menjelaskan pihaknya bersama Pangdam V Brawijaya mengawasi pendistribusian bahan pokok. “Jika ada pasokan banyak, tetapi di pasar tidak ada atau harganya naik, maka aka kami akan menelusuri hal tersebut dan menindak tegas jika terdapat pelanggaran,” ujarnya. (hms/fd)).
.Pakde Karwo Pastikan Harga Pangan di Jatim Jelang Lebaran Stabil
Written by Redaksi
SURABAYA,KORANRAKYAT,com Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo memastikan harga pangan di Jatim jelang lebaran stabil. Kepastian stabilitas harga ini berlaku karena data distribusinya terukur secara real time. Setiap harinya ada beberapa instansi diantaranya Pelindo dan Angkasapura yang mengirimkan data manifest.
“Semua harga kebutuhan pokok selain kedelai dan bawang putih harganya saya pastikan stabil atau aman,” terang Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Kamis (20/04).
Pakde Karwo menjelaskan, jelang puasa dan lebaran tahun ini Pemprov Jatim telah menyiapkan dana sebesar Rp. 12,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk subsidi ongkos angkut, tenaga atau kuli, karung, dan tunjangan kemahalan. “Biasanya hanya terpakai Rp 9 miliar, tapi kami siapkan Rp.12,5 miliar. Namun jika dirasa kurang bisa ditambah lagi,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, terkait penurunan harga cabai saat panen raya Pakde Karwo mengimbau, agar petani cabai mau mengolah cabai menjadi produk olahan berupa pasta atau bubuk. Cara tersebut menurutnya merupakan salah satu antisipasi untuk mencegah menurunnya harga cabai. Namun cara ini memang agak susah, sebab kultur masyarakat di Indonesia lebih menyukai cabai fresh dibanding cabai olahan. “Saat supply dan demandnya tidak seimbang, maka petani cabai harus mau beralih membuat produksi cabai olahan,” tegasnya.(dw)
Enam Terduga Teroris Tewas Tertembus Timah Panas Polisi
Written by Redaksi
JAKARTA.KORANRAKYATcom-Kembali aksi kontak senjata dan penembakan terjadi kemarin terhadap aparat keamanan yang melakukan penyerangan dari kelompok bersenjata terjadi di Tuban, setelah diketahui jaringan teroris melakukan penembakan terhadap Iptu Yudi dan Iptu Tata saat berjaga dalam tugas ditembak oleh jaringan teroris pelurunya bersarang di Kopel tidak meninggal dunia. Akhirnya polri tembak 6 terduga teroris hingga tewas,
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Boy Rafli Amar ditemui di Mabes Polri, Senin(10/4)2017 mengatakan mengenai penembakan di Tuban terjadi Sabtu kemaren ada aksi serangan dari kelompok bersenjata yang kemudian diketahui kelompok jaringan teror di Tuban. "Kita bersukur anggota kita ada dua Aiptu Yudi dan Aiptu Tatak ini tidak meninggal dunia," ujarnya.
Selanjutnya, Boy menegaskan Ketika mereka berjaga di pos lantas ternyata mobil ini pelan-pelan mendekati, kaca tengahnya dibuka kemudian menodongkan senjata dan menembakkan petugas kita." Kalau ada yang petugas nyatakan tiga kali. Bahkan satu anak pelurunya ternyata setelah diperiksa nyangkut di kopelnya. Ikat pinggang besar milik petugas lalu lintas itu jadi kita bersyukur tidak sampai menimbulkan korban jiwa akibat tembakan itu,; tegasnya.
Boy menjelaskan. Setelah gagal melumpuhkan petugas kita itu, kemudian mereka lari meninggalkan lokasi dengan mengendarai kendaraan. "Mereka berlari ke arah jalan raya dusun di Desa Beji. Jadi ketika pos polisi terdepan telah dihubungi dan dilakukan penghadangan mereka kaget, mereka berenti membalikkan arah dan turun dari kendaraan karena mereka khawatir berhadapan dengan petugas kita yang sudah terlihat oleh mereka," jelasnya.
Lebih lanjut, Boy merincinya Mereka berlari ke daerah informasinya ada alang-alang dan dilakukan pengejaran petugas yakni Polres Tuban dan dibantu Polda Jatim sebelum Densus 88nya datang. "Karena sering terjadi seperti ini dihadapi oleh petugas kita sendiri termasuk di Bandung kemaren, Bom Panci demikian mereka yang melakukan penyerangan terhadap petugas kita di Tangerang kota yang sedang berjaga dilakukan serangan dengan sajam," rincinya.
Sesuai perkembangan, Boy menandaskan peristiwa ini patut disukuri tidak ada korban, petugas cukup siaga dari serangan senjata api yang dilakukan tiba-tiba, anggota cekatan menghingdar dan berhasil bekuk mereka. Senjata api enggak tanggung-tanggung ada enam senjata apinya. Ada pisau juga banyak sekali, jadi ini diduga senjata api rakitan." Kalau peluru rata-rata ada yang kaliber 22, lalu 5,56. Inilah senjata yang dipakai untuk menyerang. Mereka sudah dilakukan proses identifikasi, dua yang belum teridentifikasi," tandasnya.
Lebih lanjut, Boy mengakui berdasarkan hasil pemeriksaan sementara mereka AH, SA, YR dan EP. "Yang dua masih dicari bahan pembanding atau mendapatkan keterangan dari sumber lainnya sedang diupayakan semoga nanti ada masyarakat atau pihak keluarga yang membantu tapi data antemortem sedang kita upayakan. Tentu memerlukan waktu proses identifikasi ini," akunya.
Menyinggung pelaku, Boy membeberkan mereka terindikasi berkaitan dengan jaringan Jemaah Anshar Daulah ( JAD ), jadi memang sel-sel JAD saat ini memang mendapatkan semacam instruksi untuk melakukan kegiatan penyerangan kepada petugas." Umumnya petugas kita yang rentan diserang anggota teror ini adalah anggota di pos polisi seperti di Jalan Thamrin, ini juga pos lantas di Tuban ini. Saat ini kepada anggota semua sudah diingatkan kembali untuk memperketat atau meningkatkan kewaspadaan," bebernya.
Jadi, Boy menambahkan terutama ketika berada di ruang publik karena instruksi penyerangan kepada aparat ini modelnya seperti ini bukan tidak mungkin dengan cara satu dua orang saja ini masih berkelompok 6 orang." Kita masih butuh waktu memastikan dua orang yang belum teridentifikasi, empat yang sudah diketahui alamatnya sedangdiupayakan menghubungi keluarga. Kalau ada masyarakat yang mengetahui dan merasa sebagai keluarga mohon kiranya dapat datang ke RS Bhayangkara Surabaya untuk melakukan proses identifikasi dan tentunya pengembalian jenazah ke pihak keluarga," tambahnya. (vk)
Sektor Industri Menguat di Jawa Timur, Presiden Jokowi: Siapkan SDM Terampil dan Berkualitas
Written by Redaksi
.
