Bojonegoro.Koranrakyat.com

    Sudah menjadi kebiasaan, setiap menjelang hari besar harga kebutuhan bahan pokok selalu melonjak naik tak terkendali. Untuk mengantisipasi dan menekan kenaikan harga bahan pokok di pasaran, Dinas Perdagangan Bojonegoro, mulai 22/12/2015 menggelar operasi pasar di setiap pulosok Desa, di wilayah Kabupaten Bojonegoro. 

    Harga beras konsumsi yang sebelumnya diperdagangkan di pasaran seharga Rp. 9.000,’ per kilogram dijual dengan harga Rp 7.500,- per kilogram. Gula yang dijual di pasaran Rp. 12.000,- kilogram dijual dengan harga Rp. 9.000,- per kilogram. Dan minyak goreng yang berlaku di pasaran seharga Rp. 11.000,- per kilogram, dijual seharga Rp. 9.000,- per kilogram.

    Masyarakat pelosdok Desa menyatakan sangat terbantu dengan adanya operasi pasar yang dilakukan Dinas Perdagangan ini.  Setidaknya untuk sementara waktu bisa mengurangi anggaran belanja yang harus dikeluarkan warga untuk saat sekarang ini.

     Seperti diutarakan oleh Sumiyati ( 47 ), Warga Desa Malingmati, Kecamatan Tambakrejo, Bojonegoro, yang menyambut dengan senang hati dengan adanya pasar murah ini, lantaran harganya dapat terjangkau oleh masyarakat miskin.

     Menurutnya, selama ini baru kali pertama ini pemerintah melakukan operasi pasar kebutuhan bahan pokok di tingkat pelosok Desa. “ Biasanya, pemerintah menjualnya di pasar Kecamatan, sehingga kita tidak tahu kalua ada pasar murah,” ujar Sumiyati.

    Sementara itu, DIdik, Kasi Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bojonegoro, operasi padsar ini dilakukan untuk menekan kenaikan harga menjelang perayaan Natal dan tahun baru. Program ini diselenggarakan atas permintaan camat, yang dipelaksanaannya ditempatkan di satu titik Desa setiap Kecamatan. ( dan/pur )     

Bojonegoro,Koranrakyat.com

     Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Instalasi Pipa Air Limbah ( IPAL ) Komunal, senilai Rp 3,7 milyar, dikeluhkan masyarakat Desa Sukorejo. Lantaran dampak yang ditiimbulkan atas pengerjaan proyek tersebut membuat dinding tembok retak, jalan paving dan lantai plester halaman rumah warga rusak.

     PT Bintang Indah, Malang, pelaksana pekerjaan IPAL Komunal Desa Sukorejo, Bojonegoro, dianggap lari dari tanggung jawabnya sebagai penyedia jasa kontruksi yang melaksanakan pekerjaan tersebut.

     Karena dalam sosialisasi program yang dilakukan oleh Bappeda Bojonegoro dan pelaksana pekerjaan IPAL Komunal, PT Bintang Sembilan yang dilakukan sebelumnya, menyebutkan bahwa sekecil apapun kerusakan akan dibenahi seperti semula. Apabila tidak dibenahi seperti semula biaya proyek tidak akan mendapat ganti dari Australia.

     Joko, (34), warga Desa Sukorejo, Bojonegoro, menyatakan kekecewaannya atas pelaksanaan pekerjaan IPAL Komunal, lantaran galian bekas proyek tidak dikembalikan sebagaimana kondisi sebelumnya. Demikian pula keretakan dinding rumah yang diakibatkan dari gempuran saat pengerjaan proyek juga tidak ditambal seperti aslinya.

     Selain itu, Joko juga mengkawatirkan adanya pungutan kepada warga atas pemanfaatan IPAL Komunal tersebut dikemudian hari. Hal ini dikarenakan adanya pungutan terhadap warga pengguna IPAL Komunal di lain Desa, di Bojonegoro, untuk setiap bulannya.

     Menurut warga Desa Sukorejo yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan sebenarnya kurang mendapat respon masyarakat. Karena rata-rata warga sudah memiliki septitank sendiri di tiap rumahnya. Tetapi perangkat Desa sepertinya memaksakan kehendak dengan meminta tanda tangan warga sebagai tanda persetujuan warga dibangun fasilitas IPAL Komunal.

     “ Pada 2014 lalu program ini pernah ditolak oleh warga, makanya baru dilaksanakan pada 2015 ini. Itupun setelah lokasi sasaran pembangunannya dipindahkan ke RT 37, RT 26, RT 25,dan RT 24,” terang warga Desa Sukorejo, kepada Koran rakyat.

     Menanggapi persoalan itu, Kepala Desa Sukorejo, Budi Suprayitno, mengatakan bahwa pro dan kontra dalam sebuah kebijakan pembangunan adalah hal yang biasa. Yang terpenting ia meminta dukungan masyarakat agar program tersebut bisa terealisasi tahun sekarang ( 2015 ).

     Pembangunan IPAL Komunal yang sekarang dilaksanakan hanya cukup untuk melayani 200 rumah tangga warga. Padahal target sasarannya ada 400 rumah tangga warga, sehinggga kekurangannya akan diupayakan bisa terealisasi setelah tahun mendatang.

     “ Program IPAL Komunal, dimaksudkan untuk memecahkan persoalan pembuangan limbah rumah tangga, dari limbah kotoran manusia, air bekas cucian, dan air bekas mandi. Sehingga dengan adanya proyek tersebut setidaknya bisa mengurangi beban warga akan kebutuhan pembuangan air limbah” jelas Budi Suprayitno, yang ditemui Koran rakyat di kantornya.

     Apalagi, kadar kemurnian air tanah di Desa Sukorejo sudah mulai tercemar oleh air limbah rumah tangga yang dibuang di lingkungan rumah warga sendiri, tambahnya.

     Sementara itu, Kabid PLP, Dinas Pekerjaan Umum Bojoneoro, Sarito Hadi, yang ditemui Koran rakyat di kantornya, mengharap adanya dukungan masyarakat agar program bisa berjalan lancar dan tepat waktu pengerjaan.

      Program IPAL Komunal, menurut Tito, baru pertama kali diuji cobakan di Bojonegoro. Dengan mengambil contoh keberhasilan pelaksanaan program IPAL Komunal di Jakarta.

      Menurut Tito, IPAL Komunal di Desa Sukorejo, dibiayai dengan dana APBD Bojonegoro, Rp 3,7 milyar dan diperuntukkan untuk 165 rumah tangga warga. Dana tersebut akan diganti oleh SAIG Australia setelah adanya tim peninjau kelayakan program dari Jakarta. ( dan/pur )    

Koranrakyat.com, Bojonegorom- Belum genap berumur 4 bulan, pekerjaan pembangunan jalan poros Desa Pancur, Kecamatan Temayang, Bojonegoro, sudah hancur. Proyek jalan paving yang pengerjaannya selesai pada 12 Agustus 2015 lalu,  dan dilaksanakan oleh CV Putra Setya dan Konsultan Pengawas Rancang Bangun, dengan nilai pekerjaan Rp. 313 juta ini, kondisinya nampak berantakan tak berbentuk.

     Hasil pengamatan wartawan Koran rakyat di lapangan menunjukkan ketebalan material pedel ( abu batu ) hanya sekitar 8-10 Centi meter tanpa diketam. Demikian pula dengan ketebalan hamparan pasir urug hanya sekitar 8 Centi meter.

     Ketebalan pedel abu batu maupun pasir tersebut diduga masih jauh dari spek bangunan jalan poros Desa yang biasanya mencapai 20 hingga Centi meter. Belum lagi pemasangan paving yang tak rapi dan terkesan asal nempel. Menjadikan pekerjaan proyek tersebut amburadul dan tidak rapi.

     Kepala seksi Jalan Poros Desa, Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) Bojonegoro, Iwan Sofyan, saat dikonfirmasi Koran rakyat di kantornya (16/12) mengatakan, kerusakan jalan paving Desa pancur dikarenakan terkena arus air hujan dan arus air, sehingga pavingnya ambles dan berantakan.

     Iwan seketika itu juga langsung menghubungi pihak pelaksana jasa  kontruksi untuk melakukan perbaikan jalan paving yang rusak. Karena menurut Iwan pekerjaan tersebut masih dalam masa perawatan.  

     Sementara itu, H. Pardi, pelaksana pekerjaan jalan paving poros Desa Pancur yang dihubungi Koran rakyat via ponselnya, membenarkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana pekerjaan jalan tersebut.

     Namun ia menolak disalahkan atas buruknya kualitas pekerjaan yang menyebabkan rusaknya jalan tersebut. Pardi juga mengakui jika hingga konfirmasi dilakukan tidak pernah dihubungi kasi jalan pros desa Dinas PU Bojonegoro.

     Iapun meminta agar permasalahan tersebut tidak diperpanjang. “ enake piye.. ( baiknya bagaimana, red ) ,” tukas H. Pardi yang saat itu juga memutuskan sambungan handphonenya.

     Terpisah, coordinator Front rakyat Antikorupsi ( Fraksi ) Bojonegoro, Kuntjoro Edy, menanggapi rusaknya jalan paving tersebut kepada Koran rakyat mengatakan, kebanyakan kualitas pengerjaan jalan paving di Bojonegoro sangat buruk. Alasan material tergerus arus hujan sangat tidak masuk akal.

     “ Justru itu menunjukkan kualitas pekerjaan buruk, dan tidak sesuai spek,” cetus Kuntjoro. Kerusakan yang disebabkan adanya kecurangan pihak penyedia jasa kontruksi bisa berujung pada tindak pidana.

     Namun tentunya hal tersebut harus dikaji lebih dalam, karena masih ada peran pihak konsultan pengawas yang juga bertanggung jawab atas terlaksananya pekerjaan tersebut dengan kualitas pekerjaan sesuai spek.

     Iapun meminta agar pihak pengguna jasa kontruksi, penyedia jasa kontruksi dan konsultan pengawas, duduk bersama. Karena kesalahan rusaknya jalan paving poros Desa Pancur masih menjadi tanggung jawab ketiga pihak. ( dan/ pur )

Surabaya,koranrakyat.com –

  Polda  Jawa  Timur  mengelar  Apel  Pasukan  Operasi  Lilin  Semeru  2015  di  halaman  upacara  menjelang  persiapan  Natal  2015  &  Tahun  Baru  2016. “ sesuai  amanah  dari  bapak  Kapolri  banyak  permasalahan  sementara  untuk  di  wilayah  jawa  timur  sendiri   banyak  titik  - titik  yang  harus  di  waspadai, kemarin  hari  senin  melakukan  rapat  koordinasi  untuk  pelaksanaan  operasi  lilin  2015  dan  tahun  baru  2016  ini  kami  siap  memberikan  kenyamanan  kepada  masyarakat,”Ucapnya  Kapolda  Jawa  Timur  Irjen  Pol.  Anton  Setiadji  kepada  wartawan  seusai  Apel  Pasukan  Operasi  Lilin  Semeru  2015, Rabu  (23/12). Terkait  adanya  daerah  rawan  konflik, Mantan  Kapolda   Sulawesi  Selatan  ini Menjelaskan,  dalam  perayaan  Natal  2015 &  Tahun  Baru  2016  bahwa  di  wilayah  jawa  timur  seluruhnya  rawan    konflik  dan  tidak  ada  daerah yang  khusus  pengamanannya menjadi  perhatian  masyarakat.

 “Menjelang  perayaan  Natal  2015  &  Tahun  Baru  2016  polda  jatim  menurunkan  anggotanya  24  ribu  orang, kami  selalu  berkoordinasi  dengan  jajaran  TNI  dalam  pengamanan,”Ujarnya.Dalam  pengamanan  Operasi  Lilin  Semeru  2015  di  tempatkan  di   berbagai  titik -  titik  Pos  Pam  Dan  Pos  Yan  Ops.  Lilin  Semeru  2015  di antaranya,  Jumlah  Pos  Pam   berjumlah  187  Pos, Jumlah  Pos  Pelayanan  berjumlah   44  Pos,  Jumlah  Gereja  Berjumlah  2.488  Pos,  Jumlah  Tempat  Wisata  berjumlah  316  Pos,  Jumlah  Obyek  Pergantian  Tahun  Berjumlah  146  Pos,  Jumlah  Terminal  72  Pos,  Jumlah  Stasiun  KA  85  Pos,  Jumlah  Bandara  6  Pos,  Jumlah  Pelabuhan  32  Pos,  Jumlah  Tempat  perbelanjaan  /  mall  350  Pos.

 Menurut  Anton,  semua  rawan  tidak  ada  kecualian  dalam  pengamanan  kali  ini  seluruh  jajaran  polda  jawa timur  maupun  jajaran  kepolisian  di  pelosok  -  pelosok  daerah  melakukan  siaga  satu  menjadi  perhatian  bersama. Sementara  untuk  arus  mudik  liburan  Natal  2015  &  Tahun  Baru  2016, Lanjut  Anton, untuk  jalur  tengah  dan  jalur  utara  kita  sudah  antisipasi  pengamanannya  termasuk  berkordinasi  dengan  jajaran  kapolres  setempat .

 “Untuk  Daerah  Tuban, Ngawi,  mantingan  kita  sudah  antisipasi  pengamanannya  selalu  mengingatkan  kepada  para  pengemudi  yang  mempergunakan  jalur  darat, pengamanan  di  jalur  udara  kami  sudah  minta  ijin  kepada  pangarmatim  menempatankan  pos, lalu  untuk  wilayah  malang  sudah  koordinasi  dengan  jajaran  polres  setempat,”Tambah.  Pengamanan  natal  2015  ini  harus  benar  -  benar  sterilisasi   dengan  menggunakan  EOD  (Explosive  Ordonance  Disposal),  Metal  Detector,Sec – Door, maupun  secara  manual, keterpaduan  Pam  Gereja :  Kaum  Muda  Gereja, Ormas  Lintas  Agama,Security  Gereja  (Deteksi  Dini), Tingkatkan  sambang  &  Patroli  lokasi  gereja  secara  kontinyu  (cegah  Sejak  Dini),laksanakan  koordinasi  dengan  pihak  jajaran  TNI + Forpimda  Jawa  Timur  dan  jajaran  instansi  terkait  lainnya,  penggelaran  pos  pengamanan  /  pelayanan.  (fn)

Surabaya,Koranrakyat.com  -  Buruh  dari  Jawa  Timur  terutama  di wilayah  Ring  1  di antaranya,  Surabaya,Gresik,Sidoarjo,Pasuruan,dan Mojokerto,  mereka  menuntut  agar  gubernur  menolak  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No. 78  tahun  2015  tentang  pengupahan  dalam  penetapan  UMK  di  tahun  2016 mendatang.

"Para  buruh  ini  menolak  dengan  keras  adanya  PP  78  tahun  2015  tersebut  bagi  mereka  peraturan  Pemerintah  sudah  di  anggap  tidak  adil  lebih  -  lebih   lagi  dalam  pelaksanaannya  masih  memerlukan  peraturan  mentri  terutama  dalam  menentukan  UMK 2016  mendatang," Ujar  Wakil  Gubernur  Jawa  Timur  Saifullah  Yusuf  saat  memberikan  keterangan  kepada  Wartawan  di  sela - sela  para  buruh, Kamis  (19/11).

Gus  IPUL  -  Panggialan  Akrab  -  Saifullah  Yusuf  Menegaskan, Bahwa  Gubernur  Jawa  Timur  masih  mendengarkan  dari  Dewan  Penggupahan  Provinsi  Jawa  Timur, dan  Apindo  Jawa  Timur  unruk  melihat  situasi  ekonomi  secara  makro  ini  seberapa  mampu  mana  yang  paling  layak  buruh  mendapatkan  upah  yang  layak,"Tuturnya.

Mereka  berharap  agar  Gubernur  Jawa  Timur  H.  Soekarwo  mendengarkan  aspirasi  para  buruh  mengenai  Peraturan  Pemerintah  (PP)  NO.  78  tahun  2015  tentang  pengupahan  agar  menetapkan  UMK  2016  sesuai  dengan  keinginan  mereka.

" Tahun  ini  saja  ekonomi  kita  sedang  di  landa  krisis  sebagai  bahan  pertimbangan  kita  bersama  maka  kita  berada  di  satu  pihak  bagaimana  burh  tersebut  tetap  akan  terjaga  tetapi  di  sisi  lain,  bagaimana  para  pengusaha   ini  sanggup  menjalani  usahanya  sesuai  UMK  menurut  buruh  mampu  di  laksanakan   dengan  benar," Tegasnya.

Gus  Ipul  Menambahkan,  Jangan  Sampai   terlalu  tinggi  nanti  juga  banyak  yang  di  tangguhkan,  kalau  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Ini  di  tetapkan  sangatlah  jauh  sekali  dari  apa  yang  para  bur