Sunday, 20 November 2016 09:57

Surve LSI Ahok -Djarot Merosot Ruhut Malah Ketawa

Written by

Jakarta,koranrakyat.com,-Elektabilitas petahana calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja

Purnama (Ahok) jeblok setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan

agama. Hal itu berdasarkan pada hasil Lingkaran Survei Indonesia (LSI).Sontak, hal ini

membikin sejumlah tim pemenangan Ahok-Djarot mengomentari miring soal lembaga survei

ini. Salah satunya Ruhut Sitompul. 

Ruhut mengaku dirinya tertawa melihat hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI itu.  Menurut

dia, lembaga yang dikepalai oleh Denny Januar Ali tidak independen karena mendukung

salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta.

"Aku ketawa termehek-mehek lihat LSI, kenapa enggak bikin saja Ahok enggak ada lagi yang

dukung," ujar Ruhut kepada  Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, elektabilitas Ahok

sesuai dengan hasil survei LSI sebesar 10,6 persen juga berbanding terbalik pada kondisi di

lapangan. 

Ungkap Ruhut, setelah mantan Bupati Belitung Timur itu ditetapkan tersangka, dukungan

malah semakin banyak."Di posko-posko kami setiap hari terima ribuan orang. Yang dulu

cuma 100-200 sekarang sudah ribuan," katanya.

Dengan kenyataan di lapangan itu, pria yang dikenal dengan 'Poltak raja minyak dari Medan'

itu optimis Ahok bisa menang satu putaran.

Mengalahkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-

Sylviana Murni."Ahok diobok-obok makin semua minta dia ditahan Ahok itu makin kinclong,"

pungkasnya.

Seperti d‎iketahui, dalam hasil riset surveinya LSI menempatkan pasangan Ahok-Djarot di

urutan terbawah yakni 10,6 persen.

Posisi petahana ini, jauh di bawah pasangan Anies-Sandi yang memperoleh 31,9 persen.

Sementara pasangan Agus-Sylvi menempel ketat di bawahnya dengan 30,9 persen.

Peneliti LSI, Ardian Sofa mengatakan apabila kondisi tersebut terus berlanjut maka bukan

tidak mungkin pasangan Ahok-Djarot tereleminasi di putaran pertama pada Pilgub DKI

Jakarta yang bakal diselenggarakan pada 15 Februari 2017 mendatang (as)

 

 

Saturday, 19 November 2016 10:10

Relawan Projo Geram Kasus Ahok Bikin Efek Buruk Jokowi

Written by

Jakarta.koranrakyat.com,-Relawan Pro Jokowi, atau Projo geram kasus yang menimpa calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok menyeret Presiden Joko Widodo. Ketua Bidang Kominfo DPP Projo, Candi Sinaga menduga, ada suatu gerakan komunikasi yang memengaruhi masyarakat dengan mengaitkan Jokowi dalam kasus Ahok.

"Kita melihat, efek Ahok membuat orang menuntut ke Istana, bergerak menuju DPR, itu efek yang kami tolak. Jangan kaitkan efek Ahok dengan Presiden Jokowi," kata Candi dalam diskus polemik di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 19 November 2016.

Dia menegaskan, Jokowi bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, serta tidak mengintervensi kasus dugaan penistaan agama yang berbuntut ditetapkannya Ahok sebagai tersangka.

"Projo tetap menjaga netralitas Presiden, agar Pilkada ini menjadi adil dan jujur. Karena, posisi pak Jokowi tidak melindungi Ahok," ujarnya.

Projo kata dia, juga bersikap netral terkait pesta demokrasi lokal yang digelar 15 Februari 2017 nanti. Projo mempersilahkan setiap pasangan calon gubernur untuk memanfaatkan popularitas Jokowi.

 

"Projo tidak mendukung juga tidak membenci (pasangan calon gubernur). Projo tidak menghalangi anggota menggunakan hak politiknya di Pilkada DKI," katanya(as)

 

Jakarta,koranrakyat.com Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Presiden mengekspresikan kedekatan itu melalui percakapan di beranda Istana Merdeka dalam suasana yang hangat dan akrab, Kamis 17 November 2016.

Sebelum memulai perbincangan, Presiden menyambut langsung kedatangan Prabowo. Keduanya lantas berjabat tangan penuh kehangatan. Tak tampak sama sekali sisa-sisa kontestasi  Pemilihan Presiden 2014 lalu. Prabowo hadir di Istana Merdeka untuk memenuhi undangan makan siang bersama Presiden.

Sambil menyeruput secangkir teh hangat, keduanya pun sempat mengabarkan maksud pertemuan mereka siang itu. Presiden Joko Widodo menyebut pertemuan-pertemuan serupa ini merupakan tradisi yang hendak ditularkannya kepada masyarakat banyak.

"Hari ini saya bertemu kembali dengan Bapak Prabowo di Istana. Ini kunjungan balasan beliau. Saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita. Dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah, sampai ke bawah," ujar presiden mengawali sesi tanya jawab dengan para jurnalis. Dalam perbincangan itu Presiden dan Prabowo membahas berbagai masalah kebangsaan hingga perkembangan perekonomian global.

"Saya memang datang ke sini sebagai kunjungan balasan. Kehormatan yang beliau berikan kepada saya ketika datang ke Hambalang. Kali ini saya yang datang dan terima kasih beliau berkenan mengundang saya makan siang ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar," terang Prabowo yang diikuti tawa dari presiden.

Kepada para jurnalis, Prabowo menyampaikan pandangan yang sama dengan Presiden Joko Widodo. Baginya persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang paling utama untuk dikedepankan oleh setiap warga negara Indonesia. "Kita punya pandangan-pandangan yang sama dalam berbagai hal, dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Pendapat saya sama dengan pendapat beliau bahwa Indonesia ini selalu menjadi incaran kekuatan-kekuatan besar di dunia. Dan kita selalu berkewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan serta kesejukan," terangnya.

"Beliau (Joko Widodo) pernah menjadi rival saya, tetapi kita tetap bersahabat. Jadi masalah perbedaan politik itu hal yang biasa, tidak boleh jadi masalah perpecahan yang berkelanjutan. Kita bertekad berdua begitu, jadi saya juga siap untuk memberi masukan setiap saat. Beliau sangat terbuka. Jadi itu suasana yang sangat baik yang kita capai," ucap Prabowo.

*Beragam Ancaman dan Tantangan Demokrasi Bangsa Indonesia*

Menjawab pertanyaan wartawan tentang  ancaman disintegrasi Indonesia, Prabowo menegaskan  bahwa ancaman itu selalu ada. Karena itu bangsa Indonesia  harus selalu waspada. "Kalau kita melihat sejarah, ancaman tersebut tidak pernah hilang. Terlalu banyak di sekitar kita yang iri dengan kekayaan kita. Ini membuat kita lebih waspada. Jadi kita tidak boleh terpancing dan membahayakan keutuhan dan persatuan nasional," jawabnya.

Prabowo menekankan satu hal. Meskipun sudah bersepakat dengan Presiden untuk menciptakan kesejukan bagi bangsa Indonesia, tak berarti Partai Gerindra akan berhenti menyampaikan kritik pada pemerintah. Demokrasi dan pemerintah disebutnya membutuhkan kritik agar menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan rakyat.

"Pak Jokowi tidak pernah meminta Gerindra tidak mengkritik. Pak Jokowi juga tidak takut dengan kritik. Beliau tidak minta kami 'membeo', demokrasi yang modern bukan bebek," tegasnya yang disertai anggukan kepala dari presiden sebagai tanda setuju.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sempat mengutarakan pandangannya seputar isu aksi unjuk rasa yang kabarnya akan digelar pekan mendatang. Ia tidak memungkiri bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk ini masih membutuhkan figur yang dapat membawa kesejukan di masyarakat. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh tokoh bangsa untuk bersama menjaga kemajemukan dan ketenteraman bagi bangsa Indonesia.

"Jadi karena itulah menurut pendapat saya setiap tokoh harus benar-benar menjaga kesejukan, ketenangan, dan tutur kata supaya rakyat kita tidak emosional. Bangsa kita kan bangsa yang cukup emosional. Terbawa perasaan, terbawa sakit hati. Kalau sudah disakiti lama sembuhnya. Ya kan?" terangnya.

Meski demikian, Prabowo menyanggah bahwa pertemuan keduanya dimaksudkan untuk meredam rencana aksi unjuk rasa tersebut. Sebagai negarawan, ia merasa berkewajiban untuk menjaga kesejukan kapanpun dan di manapun itu.

"Saya tidak akan malu-malu untuk mengatakan bahwa saya terus menerus berusaha untuk mengurangi ketegangan. Mau tanggal 25, atau tanggal lainnya, saya merasa kewajiban saya sebagai pimpinan organisasi partai politik untuk selalu menganjurkan kesejukan. Kita butuh kesejukan untuk Indonesia membangun. Tidak gampang, jadi kita harus bahu-membahu. Pemerintah juga butuh kritik, tapi tidak destruktif, tidak menjegal," tegas Prabowo.

"Saya sudah katakan, saya tidak akan menjegal Bapak (Joko Widodo) karena saya yakin Bapak 'Merah Putih'. Dan saya pegang komitmen saya. Jadi kritik itu bagus asal tidak destruktif dan tidak mengarah ke kekerasan. Itu yang harus kita hindari sebagai bangsa," ucapnya.

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto merupakan pertemuan yang kedua kalinya dilakukan dalam kurun waktu sebulan terakhir. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersilaturahim dengan Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang.(eas)

 

Jakarta,koranrakyat.com,-Dua agenda dijalani Presiden Joko Widodo pada hari Minggu, 13 November 2016, ini. Mengawali aktivitasnya, presiden terlebih dahulu menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Setelahnya, Presiden juga hadir dalam acara Silaturahim Peserta Rapimnas Partai Amanat Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta.

Banyak hal dibicarakan Presiden Joko Widodo ketika memberi sambutan di kedua acara tersebut. Mulai dari persaingan global, kondisi perekonomian nasional, hingga yang belakangan menjadi perbincangan hangat, yakni proses hukum kasus dugaan penistaan agama.

Di hadapan para peserta Rapimnas, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya akan tetap berpegang teguh pada prinsip yang telah dianutnya sejak awal. Ditegaskannya, bahwa ia tak akan sekalipun mengintervensi sebuah proses hukum di Indonesia yang sedang berjalan.

"Kalau saya disuruh mengintervensi, ya tidak mau. Begitu sekali saya mengintervensi sebuah proses hukum, yang lain-lain pasti akan datang kepada saya," tegasnya.

Berbicara tentang proses hukum yang sedang berjalan, perhatian orang memang mungkin akan langsung tertuju kepada persoalan gelaran Pilkada DKI Jakarta. Maka itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo seakan mengingatkan bahwa hiruk pikuk Pilkada sejatinya tak hanya ada di Jakarta saja. Pilkada 2017 mendatang berlangsung serentak di 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota atau 101 daerah. Daerah-daerah lainnya tersebut dinilai juga membutuhkan pengawasan pelaksanaan Pilkada yang sama besar dengan Ibu Kota.

"Jadi kenapa energi konsentrasi kita habis hanya di Jakarta? Apa kalkulasinya? Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum ya sudah, serahkan kepada proses hukum," terangnya.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap menjamin bahwa proses hukum yang kini sedang berlangsung tersebut akan dilakukan secara cepat, tegas, dan transparan. Selain itu, di tengah perbedaan pandangan yang ada, dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia.

"Jangan sampai kita menjadi terpecah belah. Kebersamaan kita sebagai bangsa menjadi rusak, tidak utuh, gara-gara persoalan yang itu sudah diproses dalam wilayah hukum," ujarnya.

*Kembali pada Nilai Islam dan Pancasila*

Indonesia merupakan salah satu negara dengan basis pengguna media sosial terbesar di dunia. Tercatat sekitar 72 juta orang Indonesia aktif di ranah media sosial. Hal tersebut menjadikan media sosial sebagai ruang publik tersendiri yang dapat memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri sempat menyinggung mengenai persoalan yang ia temui di media sosial dalam kedua acara tersebut.

"Saya itu kalau pulang dari Jakarta menuju ke Bogor ada kesempatan satu jam untuk buka-buka media sosial. Isinya, haduh, gak bisa ngomong saya," ucap presiden.

Adapun persoalan yang Presiden singgung ialah mengenai adanya hujatan-hujatan dan juga ujaran kebencian yang menurutnya belakangan semakin sangat terasa. Inilah yang membuat Presiden Joko Widodo prihatin. Sebab, presiden meyakini itu semua bukanlah berasal dari nilai-nilai Islam dan Pancasila yang sejak lama dianut bangsa Indonesia.

"Marilah kita meluruskan saudara-saudara kita yang masih melakukan itu. Supaya kita kembali kepada etika dan tata nilai Islami serta Pancasila. Itu bukan tata nilai Islami, bukan tata nilai bangsa kita," tegasnya.

Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah contoh terbaik dari persatuan yang terjalin dalam keragaman. Karena telah berkali-kali disampaikan dirinya dalam sejumlah kesempatan bahwa keragaman sesungguhnya merupakan kekuatan utama bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan.

"Tunjukkan di depan forum internasional bahwa Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar, Islam dan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Saya ingatkan bahwa kita memang sangat beragam," ajak presiden.

Hadir mendampingi presiden di Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

Sementara itu pada Silaturahim Peserta Rapimnas Partai Amanat Nasional, tampak mendamping Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir.(eas)

 

 

 

Jakarta.koran rakyat.com, Setelah menyambangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kemarin, hari ini Presiden Joko Widodo melanjutkan konsolidasi pasca demonstrasi 4 November dengan bertemu sejumlah jajaran pengurus pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, pada Selasa, 8 November 2016.

Presiden yang saat itu tampak mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat dan peci hitam tiba sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Keduanya langsung disambut oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi PP Muhammadiyah yang turut mendinginkan suasana baik sebelum dan pada saat demonstrasi 4 November berlangsung. Pernyataan-pernyataan yang menyejukkan dari PP Muhammadiyah dinilai turut berperan sehingga demonstrasi tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan damai.

"Tadi saya menyampaikan penghargaan yang tinggi, apresiasi yang tinggi, kepada PP Muhammadiyah dari pusat sampai ke daerah yang ikut memberikan kesejukan, yang ikut mendinginkan suasana sebelum demo tanggal 4 November yang lalu maupun pada saat demo," terang Presiden.

Banyak hal turut dibicarakan dalam pertemuan tersebut seperti misalnya implementasi ekonomi kerakyatan sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dengan PP Muhammadiyah. Selain itu, juga dibahas mengenai rencana penyediaan saluran politik bagi umat Islam yang dapat berjalan seiringan dengan pemerintah.

 

"Yang berkaitan dengan politik Islam, tadi juga diusulkan dari PP Muhammadiyah agar ini bisa dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dan Muhammadiyah sehingga bisa memberikan ruang dan saluran politik bagi umat Islam dan bisa mengembangkannya dengan baik," ungkapnya.

 

*Presiden Tak Lindungi Basuki*

 

Sebagai perwujudan komitmen terhadap upaya penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan tegas, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa dirinya tidak akan melindungi petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang telah memasuki proses hukum. Hal tersebut ditegaskannya usai melakukan pertemuan dengan sejumlah jajaran pengurus pusat Muhammadiyah.

 

"Saya tekankan, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum," tegas Presiden sembari menekankan bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan.

 

*Presiden Jokowi: Saya Manusia Biasa*

Sebagaimana diketahui, pasca demonstrasi 4 November lalu, Presiden Joko Widodo langsung menyambangi dan berkomunikasi dengan organisasi masyarakat Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah. Meski demikian, sejumlah pihak menyayangkan langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo tersebut terkesan lamban. Terhadap kritik yang membangun tersebut, Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa masukan-masukan serupa itu ialah masukan bagus bagi dirinya untuk ke depannya semakin memperbaiki diri.

"Saya kira itu sebuah masukan yang bagus. Yang belum baik akan kita perbaiki, yang belum bagus akan kita benahi. Saya kira saya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan," ucap Presiden.

Untuk diketahui, pertemuan dengan PP Muhammadiyah ini sendiri sedianya hendak dilakukan Senin kemarin. Namun, karena sesuatu hal, niat tersebut baru terlaksana pada Selasa pagi ini.

"Setelah ini kami juga akan bertemu dengan PP Muhammadiyah. Harusnya hari ini, tapi karena Pak Ketua masih di Ambon, jadi besok pagi," terang Presiden usai menyambangi kantor PBNU.(eas)

Monday, 07 November 2016 15:14

NU Diminta Jadi Penyangga NKRI

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com,- Presiden menyampaikan terima kasih atas peranan PBNU yang memberikan pernyataan yang menyejukkan susasana saat unjuk rasa 4 November 2016_

Presiden Joko Widodo sore ini, Senin, 7 November 2016, menyambangi kantor pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya Nomor 104, Jakarta Pusat. Kunjungan Presiden tersebut dilakukan guna menyampaikan ucapan terima kasih atas peranan besarnya sehingga demonstrasi yang berlangsung pada 4 November 2016 lalu berjalan tertib dan damai.

"Saya mengungkapkan terima kasih kepada jajaran pengurus PBNU dari pusat sampai daerah yang telah memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan suasana, pernyataan-pernyataan yang menyejukkan suasana, sehingga pada saat demo tanggal 4 yang lalu sampai sore maghrib berjalan dengan damai," terang Presiden usai pertemuan.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan pandangannya terkait Nahdlatul Ulama (NU) yang ia sebut sebagai penyangga utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden juga mengakui kiprah NU selama ini sebagai penyangga utama Pancasila, keberagaman, dan kerukunan antar umat beragama.

"Saya kira clear, sangat jelas sekali, NU menjadi penyangga utama di bidang yang tadi saya sampaikan," tekannya.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih setengah jam tersebut diakui oleh Presiden membahas banyak hal. Utamanya ialah hal-hal konkret dan kerja sama antara pemerintah dengan NU guna membangun bangsa Indonesia.

"Saya kira banyak hal yang perlu kita selesaikan bersama-sama antara pemerintah dengan NU di lapangan. Terutama yang berkaitan dengan ekonomi keumatan, hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme. Saya kira banyak hal yang nanti bisa kita lakukan bersama NU dan pemerintah," ungkap Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden yang tiba sekitar pukul 15.30 WIB didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun dari pihak PBNU sendiri hadir di antaranya KH. Ma'ruf Amin (Rais Am PBNU), KH. Masdar Farid Mas'udi (Rais Syuriyah PBNU), KH. Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU), dan Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini (Sekretaris Jenderal PBNU).

Selain menyambangi jajaran pengurus PBNU, rencananya Presiden Joko Widodo juga akan bertemu dengan pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedianya pertemuan tersebut juga akan dilakukan hari ini. Namun, dikarenakan sesuatu hal, pertemuan tersebut akan diagendakan pada esok pagi.

"Setelah ini kami juga akan bertemu dengan PP Muhammadiyah. Harusnya hari ini, tapi karena Pak Ketua masih di Ambon, jadi besok pagi," jelas Presiden.

Monday, 07 November 2016 15:10

Dihadapan Prajurit Minta TNI Tetap Jaga NKRI

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com,-  Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para perwira dan seluruh jajaran prajurit TNI dalam mengamankan aksi unjuk rasa tanggal 4 November 2016, hari Jumat yang lalu.

Saya yakin, bukan hanya saya tapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, memberikan apresiasi atas soliditas, atas kekompakan, atas penggunaan cara-cara yang persuasif dalam menjaga keamanan Jakarta, dalam menjaga keamanan tanah air sehingga unjuk rasa berlangsung tertib dan damai.

Saya meminta kekompakan TNI dan POLRI, yang telah ditunjukkan di lapangan, terus dijaga, terus dirawat, terus dilanjutkan di semua tingkatan.

Kekompakan itu harus digalang dari atas, para perwira sampai ke prajurit-prajurit. Ini penting sekali. Lakukan koordinasi dan sinergi dalam menjalankan tugas negara. 

 Saya yakin ketika TNI dan POLRI solid, kompak, bersatu, maka kita akan bisa mempersatukan Indonesia, mempersatukan ras yang berbeda-beda, mempersatukan suku yang berbeda-beda, mempersatukan agama yang berbeda-beda yang ada di negara kita, dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Jadilah perekat kemajemukan.

Sebagai Panglima Tertinggi TNI saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi. Jangan ragu bertindak untuk keutuhan NKRI kita.

Dan sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya perintahkan untuk tegakan kesatuan komando. Pegang teguh amanat sapta marga dan sumpah prajurit.Jaga soliditas. Tunjukan jati diri sebagai Bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.(eas)

Monday, 07 November 2016 14:49

Dicecar 42 Pertannyaan Selama 9 Jam Ahok Sampai Lapar

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperiksa sekitar 9 jam, enggan berkomentar terkait  pemeriksaan yang ia jalani di Mabes Polri. Ahok mengatakan telah menjelaskan persoalannya  kepenyidik.

"Silakan tanya ke penyidik. Saya mau makan. Saya lapar," katanya di Mabes Polri, Senin, 7 November 2016.Ketua Tim Advokat ahok .Sirra menyatakan klienya diperiksa sekitar sembilan jam , penyelidikan memberikan 42 pertanyaan, salah satunya terkait vidio yang diungga Buni Yani," ujar SirraKasus dugaan penistaan agama ini bermula saat Ahok berpidato di hadapan warga Kepulauan Seribu pada akhir September lalu. Video yang menyebut Al-Maidah 51 itu kemudian viral dan memicu kemarahan umat Islam. Puncaknya, pada 4 November 2016, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menggelar aksi damai di depan Istana Negara dan menuntut agar Ahok dijebloskan ke penjara. Kapolri berjanji akan menuntaskan penyelidikan terhadap Ahok dalam waktu dua pekan.

Analis Kebijakan Divisi Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Rikwanto menyatakan, gelar perkara kemungkinan akan dilakukan pekan depan. "Kami masih menggodok teknis pelaksanaan gelar perkara terbuka supaya berjalan dengan baik," tutur Rikwanto.

 

Ketika ditanya mekanisme dengan gelar perkara seperti apa dan kapan, Rikwanto merinci berkaitan dengan gelar Perkara rencana  dilakukan minggu depan, minggu ini fokusnya adalah memeriksa semua saksi-saksi yang belum sempat diperiksa." Penyidik sudah memeriksa saksi yang ada di Pulau Seribu, beberapa saksi Ahli, labfor dan lain-lain sudah hampir 25 orang . Ini kita harapkan ada 8 orang lagi termasuk saksi pelapor yang diperiksa.," rincinya.

Lebih lanjut, Rikwanto menandaskan nanti setelah pemeriksaan terhadap mereka selesai  bisa dikumpulkan hasilnya pemeriksaannya. "Minggu depan harinya belum  ditentukan kita akan laksanakan gelar perkara," tandasnya.

Sesuai perkembangan, Rikwanto membeberkan rencana hari Kamis dipanggil oleh penyidik saudara Bumi Yani sebagai saksi dimana Saudara Ahok sebagai terlampor."Memang itu diedit atau dipotong, sepertinya asuransinya cukup panjang, beberapa jam dari penjelasan Ahok di Pulau Seribu. Diambil penggalan saja ," bebernya.

Menyinggung  kata dipenggal atau diedit, Rikwanto menambahkan Ya, nanti yang mengulas itu keterangan ahli, ada ahli Bahasa, ahli agama dan ahli pidana." Untu gelar perkara
Yang menentukan penyidik siapa saja dan tentunya dengan komposisi sesuai dengan ketentuan yang ada. Siapa yang ahli bahasa, siapa ahli agama dan siapa ahli pidana. Tidak menutup kemungkinan dari pelapor dan terlampir  bisa menyampaikan saksi ahli yang menguntungkan mereka. Ada di KUHAP," tambahnya 
(vk)

 

 

 

Saturday, 29 October 2016 14:27

Kampanye Keren Pilkada Jakarta

Written by

Jakarta.koranrakyat.com - Deklarasi Kampanye Damai hari ini tidak hanya diramaikan oleh para pendukung setia, namun juga orang-orang terdekat dari para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI. Termasuk yang dilakukan oleh Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Tadi pagi pasangan cawagub Agus Yudhoyono, Sylviana Murni mengajak 4 orang cucunya untuk ikut dalam acara Deklarasi Kampanye Damai. Tak hanya itu, Agus pun turut mengajak istrinya, Annisa Pohan dan adiknya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) beserta istrinya Aliya Rajasa untuk ikut deklarasi hingga saat pawai.
Setelah penandatangan deklarasi ketiga calon, Ibas bersama istrinya terlihat berjalan menuju salah satu mobil yang mengiringi Agus-Sylvi. Ibas dan Aliya terlihat mengenakan kaos tim pendukung no.urut 1 dan berjalan sambil sesekali menyapa dan berfoto dengan para pendukung kakaknya. Ibas juga terlihat ramah dengan para pendukungnya dan berselfie dengan warga.

Tak mau ketinggalan, sebagai istri, Annisa Pohan pun ikut bersama Agus dalam mobil yang sama. Meski tidak berdiri di bak belakang mobil yang dikenakan Agus-Sylvi, Annisa tampak tetap menyapa warga dari kaca jendela bagian tengah mobil.

Annisa terlihat 'keluar' dari jendela mobil dan mengacungkan jari telunjuknya yang berarti nomor 1, yaitu nomor urut suaminya. Sesekali Annisa melambaikan tangan kepada warga yang berteriak memanggil


Dukungan ini tentu berarti bagi Agus. Dia mengaku senang melihat antusiasme masyarakat Jakarta dan optimistis bisa meraih dukungan dari masyarakat melihat banyaknya dukungan yang dia terima hingga saat ini.

"Yang jelas makin semangat, makin optimis bahwa perjuangan ini saya tidak sendirian saya didukung banyak orang yang memiliki harapan besar dan perubahan untuk Jakarta," kata Agus usai pawai di Jl Medan Merdeka Barat, Sabtu (28/10/2016).(vn)

Jakarta,koranrakyat.com- Pemeriksanaan  konten video yang beredar di dunia maya dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Mabes Polri, Senin (24/10)2016.sedang diproses Mabes Polri.

Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Agus Andrianto  ditemui di Mabes Polri di Gambir, Jakarta Pusat Pusat , Senin (24/10) 2016 mengatakan, pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok fokus pada konten video yang beredar di dunia maya.Video tersebut menampilkan pernyataan Ahok mengutip surat Al Maidah ayat 51 di hadapan warga Pulau Seribu."Ini video berdurasi seperti ini, Ahok apa benar ngomong ? Kemudian transkripnya dan komentar-komentarnya seperti ini, benar tidak?" ujarnya.

Selanjutnya, Agus menandaskan Ahok pun menjelaskan apa yang terjadi di Pulau Seribu saat itu dan menyampaikan maksud pernyataannya. Kedatangan Ahok di Bareskrim Polri merupakan inisiatif sendiri. " Ahok berkoordinasi dengan penyelidik untuk mengklarifikasi laporan yang menyangkut dirinya. Namun Agus  enggan mengungkap detil apa yang disampaikan Ahok dalam pemeriksaan.Itu kan materi penyelidikan," tegasnya.

Untuk itu,Agus menjelaskan sejauh ini, penyelidik telah memintai keterangan sembilan orang yang terdiri dari warga Pulau Seribu, pengunggah video, dan staf Ahok.Rencananya, pekan ini polisi meminta keterangan para ahli untuk menilai apakah pernyataan Ahok termasuk dalam penistaan agama."Kami agendakan minggu ini kami periksa orang yang punya kapasitas tentang bahasa, kemudian ahli agama, dan ahli pidana," jelasnya.

Polisi telah menerima delapan laporan masyarakat terhadap Ahok yang tersebar di beberapa tempat.Seluruh laporan itu ditangani oleh Bareskrim Polri. Video tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik akun Facebook Buni Yani.Polisi menduga, bisa saja tayangan yang diunggah itu tidak utuh. Hal itu karena bermunculan berbagai pemahaman masyarakat mengenai ucapan Ahok.

Oleh karena itu, polisi akan mendatangkan ahli untuk melihat konten secara utuh dan menemukan apakah ada indikasi penistaan agama dalam tayangan itu.

Polisi juga telah memeriksa konten video tersebut di pusat laboratorium forensik Polri.(vk)

Tuesday, 25 October 2016 01:56

Pengamanan Pilkada Serentak Dipersiapkan Secara Matang

Written by
 

Jakarta,koranrakyat.com- Penanganan pengamanan Pemilu terus dipersiapkan secara matang. Itu juga dipertimbangkan bertindak dan mengatasi buruh ada secara baik melaui komunikasi secara,cermat. Juga ada persiapan personil dari Mabes Polri memback up di Kewilayahan.

Kabagpenum Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Senin (24/10)2016 mengatakan  latihan pra operasi terkait dengan cara-cara bertindak kita dan langkah-langkah harus dilakukan  dalam menghadapi satu kejadian-kejadian disamping itu juga tentu komunikasi  yang disebut tokoh masyarakat yang disebut mereka yang pemilik masa yang disebut Parpol itu menjadi bagian dari  koordinasi kita bahkan kita menempatkan personil-personil kita official di masing-masing partai itu supaya apa bisa menjadi kecepatan berkomunikasi misalnya kebutuhan parpol itu terkait dengan pasangan calonnya apa tentu ini menjadi komunikasi apa. "Kemudian tentu kita juga , kalau didaerah-daerah kita melakukan sambal ini bagian dari upaya-upaya kita. Mereka yang dibilang tokoh-tokoh informal tentu menjadi sasaran kita untuk melakukan katakan mereka untuk menjaga ketertiban-ketertiban ," ujarnya.

Selanjutnya, Martinus menegaskan kemudian kita melakukan kontigensi dengan latihan-latihan , misalnya kontingensi begini kontingensi situasi yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan bertindak. "Misalnya menjadi huruhara disatu tempat itu harus bisa dipastikan huruhara tidak meluas yang dilakukan adalah melokalisir dan melakukan upaya-upaya  reduksi-reduksi kerusakan itu adalah bagian dari tindakan-tindakan kontingensi dan ini perlu latihan," tegasnya.

Untuk itu, Martinus menjelaskan Ketiga dalam melakukan pengamanan kita kan adalah namanya girkan intellegent perkiraan intelegent ini diperoleh dari penyidikan-penyidikan melalui komunikasi-komunikasi , melalui komunikasi-komunikasi pemberitaan di media cetak, media online,media sosial itu di monitoring dalam kaitan untuk membuat satu perkiraan keadaan situasinya. "Jadi tiga hal itu yang dilakukan. Pertama secara intelegent  melakukan pengumpulan keterangan yang dilakukan komunikasi dan monitoring terhadap beberapa media. Kemudian dilakukan upaya-upaya komunikasi dengan mereka sebutkan tokoh informal, tokoh masyarakat,kotor partai, kuemudian kita tempat tokoh informal itu  di Partai-partai calon sebagai person mencapai apa saja yang menjadi bahan kebutuhan. Ketiga kita melakukan latihan-latihan termasuk disitu dengan menghadapi kontingensi itu persiapan kita," jelasnya. 

Menyinggung jumlah personil, Martinus menandaskan jumlah personil dan yang penting bagaimana pengamanan itu berlangsung.Ini operasinya adalah operasi kepolisian kewilayahan bukan operasi kepolisian pusat. Nah kita ini dalam hal ini Mabes Polri kita sebut pusat melakukan asistensi terhadap kewilayahan-kewilayahan misalnya mereka butuh dan kurang berapa kita kirim." Butuh personil kita kirim dan peralatan kita kirim. Mereka butuh misalnya alat-alat tameng alat-alat buruh ada kita kirim itu fungsi pusat. Apakah pusat mengendalikan cara bertindak nya, menentukan target operasinya bukan jumlahnya  itu wilayah," tandasnya.

Seiring dengan itu, Martinus  menandaskan Kekurangan kita lakukan. "Kita itu mengirim sebanyak jumlah kekuatan untuk ditingkat Provinsi kita kirim 38.037 Personil. Kalau langsung ke wilayah 33.750 Personil. Ini sesuai dengan permintaan personil berapa," tandasnya. (vk)

Friday, 21 October 2016 09:30

JK: Singgung Sara Nasib Ahok Bisa Mirip Trump

Written by

Jakarta,koranrakyat.com,-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap setiap calon gubernur DKI Jakarta tidak lagi menyinggung soal agama yang berujung pada sentimen SARA. Kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), JK meminta untuk lebih menjaga omongannya.

"Harus dijaga ini. Tidak boleh karena SARA, tapi jangan juga asal ngomong, asal tuduh. Untuk supaya itu tenangi, saya minta agar tenang, semua orang dua-dua harus jaga ini," ujar Wapres JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).

JK mengatakan, banyak kasus yang memancing masyarakat menjadi SARA, akan tetapi banyak kasus yang juga memancing orang untuk berbicara SARA. Jika seandainya sebuah diskusi menyinggung soal SARA, maka sebaiknya diutarakan di dalam lingkungan terbatas. JK mencontohkan fenomena ini seperti dengan kondisi capres Amerika Serikat asal Partai Republik Donald Trump.

"Orang tidak memilih Trump bukan karena orang tidak suka Republik, tapi karena Trump ngomongnya terlalu macam-macam, banyak kasus sebenarnya memancing orang untuk bicara SARA, jangan pula memancing orang bicara SARA," terangnya.

Soal kasus Al Maidah yang dilontarkan Ahok, JK menilai perkataan Ahok bukan pada ayat yang diutarakannya tetapi kata 'bohong' yang diucapkannya. " Jadi bukan soal agama, ini etika, etika, jadi ya, mulut mu harimau mu, itu saja masalahnya," tegas JK soal kasus Ahok itu.

Selama ini, toleransi beragama di Indonesia berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya Teras Narang menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Padahal 50 persen pemilih di wilayah itu berpenduduk muslim. Tidak hanya itu, JK mencontohkan Sumatera Utara juga pernah dipimpin oleh gubernur yang beragama nasrani.

Menurutnya, persoalan isu agama tidak perlu dibawa hingga ke dalam bentuk pemilihan politik. Apalagi hingga membawa dasar negara yaitu Pancasila. JK tidak mempersoalkan siapa yang akhirnya menjadi pemimpin kelak, asal seorang pemimpin harus dapat menjaga etika.

"Jangan mengatakan kalau mayoritas itu tidak dipilih, Pancasila tidak lengkap, bukan, salah itu. Berarti sekarang kita tidak Pancasila Indonesia ini, begitu Anda mau? Karena presidennya bukan non- Islam maka tidak Pancasilais? Saya tersingung!" tegas JK.

"Jadi toleransi itu harus kedua belah pihak, toleransi yang mayoritas, tapi yang minoritas juga harus toleran, dua-dua, jangan satu pihak, dua-dua harus toleran, itu harus dipahami begitu supaya kehidupan beragama yang harmonis terjadi," sambungnya. (as)

Thursday, 20 October 2016 09:53

Sekitar 5.410 Personel Polri Amankan Pilkada Serentak

Written by
Jakarta,koranrakyat.com-Mengantisipasi keamanan secara keseluruhan hingga kini , kepolisian mengerahkan  perhatian yang besar pada pemilihan kepala daerah serentak Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar Ditemui di Mabes Polri , Kamis (20/10) 2016 
Perhatian diberikan, terutama di masa kampanye yang dianggap rawan tindakan melawan hukum dan konflik masyarakat."Pada umumnya kekuatan besar ada di masa kampanye. Itu bisa separuh kekuatan dilibatkan dalam pengamanan," ujarnya. Selanjutnya, Boy menegaskan masa kampanye akan dimulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2016. Masing-masing daerah telah mempersiapkan jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. "Jadwal tersebut menjadi rujukan Polri untuk melakukan pengamanan. Sementara untuk hari H pemilihan umum, polisi akan mengerahkan dua pertiga personel dari masing-masing unit kepolisian," tegasnya.


Untuk itu, Boy menjelaskan kekuatan personel yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada mulai dari kampanye hingga hari pemilihan yaitu 71.983 personel."Kemudian ada perbantuan dari Brimob yang dipersiapkan Mabes Polri sebanyak 5.410 personel," jelasnya.

Lebih lanjut, Boy merincinya Kepolisian pun memetakan tingkat kerawanan masing-masing daerah. Perhitungan tersebut akan menentukan berapa personel yang akan diturunkan di maaing-masing tempat pemungutan suara. "Untuk satu TPS khusus, pengamanan dilakukan oleh dua petugas polisi dan satu petugas perlindungan masyarakat.
Sementara untuk TPS di daerah aman, diturunkan 20 petugas polisi dan 10 petugas perlindungan maayarakat untuk menjaga lima TPS," rincinya.

Sesuai perkembangan, Boy menandaskan sebanyak 20 polisi tersebut akanmobile untuk berpatroli di wilayah sekitar. Sementara di daerah rawan, akan ditempatkan dua polisi dan dua petugas perlindungan masyarakat untuk mengamankan dua TPS."Status rawan ditentukan oleh para kapolres, menganalisis sendiri. Mereka melakukan upayamapping kerawanan di daerah masing-masing, kemudian mereka menentukan pola-pola itu," tegasnya.

Jadi, Boy menambahkan sementara itu, untuk penjagaan di kantor KPU, disiagakan 30 personel untuk KPU Kabupaten dan 100 personel untuk KPU Provinsi. "Namun, sewaktu-waktu personel tambahan akan diluncurkan jika dalam keadaan mendesak," tambahnya.(vk)

 

 

 

 

 

 

.

Wednesday, 19 October 2016 12:27

Kapolri Bantah Kerahkan Masyarakat Untuk Dukung Ahok

Written by

Jakarta,koranrakyat.com – Adanya  informasi Hoax Berkaitan dengan pemberitaan soal perintah kepada jajaran kepolisian terkait Pilkada DKI Jakarta  yang tidak benar.Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Rabu (19/10)2016 menegaskan, pemberitaan soal perintah kepada jajaran kepolisian terkait Pilkada DKI Jakarta tidak benar.
Ia meminta masyarakat untuk memilah informasi untuk diyakini kebenarannya."Saya sudah jelas menyampaikan bahwa semuanya enggak benar, sumber juga enggak jelas. Jadi saya minta untuk tidak dipercaya," tegasnya.

Selanjutnya, Tito menjelaskan ada dua pemberitaan hoax yang dibantah kebenarannya oleh Kapolri."Pertama, yaitu tayangan slide showyang menunjukkan adanya instruksi Kapolri antara lain untuk mengerahkan tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pilkada 2017.Kedua, yakni berita yang menyebutkan Kapolri memerintahkan Bareskrim Polri untuk memeriksa mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, karena menuding Presiden Joko Widodo melindungi Ahok," jelasnya.

Untuk itu,Tito menandaskan saat ini, tim Cyber Crime Bareskrim Polri tengah melacak siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi itu.Sejauh ini, kata dia, ada satu situs yang diduga pertama kali menayangkan berita itu."Soal Pak Amien Rais itu juga dari medsos (media sosial) yang juga enggak jelas. Kami lagi lacak ini dari siapa," tandasnya.

 

Lebih jauh, Tito merincinya Penyebar pemberitaan tidak benar itu diancam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seiring dengan itu ,Ia menduga, penyebar berita itu sengaja untuk membentuk persepsi buruk terhadap Polri."Mungkin sengaja ingin menyudutkan mungkin, saya kurang tahu ya,"rincinya.(vk)

Jakarta,koranrakyat.com, Artis Sophia Latjuba didapuk sebagai Jubir tim pemenangan Ahok- Djarot Saiful Hidayat.

"Dia (Sophia) itu pengurus partai. Kebetulan dia perempuan, aktivis, dan kandidat S2 lho," kata Bestari,

di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/10) 2016.Dikatakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW

Partai Nasdem DKI Jakarta, Bestari Barus,dianggap  cukup tepat.Kalau diliat dari  latar belakang pendidikan

dan pengalamanya.Dikatakan juga  Partai Nasdem sebagai salah satu partai politik pengusung Ahok-Djarot,

mengajukan tiga nama kadernya untuk menjadi juru bicara.

Selain Sophia, Bestari dan Taufik Basari juga menjadi juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot dari Partai Nasdem.

Dia mengatakan, tiga partai politik pengusung lainnya juga memasukkan nama kader mereka masing-masing.Selain Nasdem,

partai politik pengusung Ahok-Djarot adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hanura, dan Partai Golkar.

"Juru bicara ini kan segmennya berbeda-beda. Ada segmen politik, segmen ekonomi, pekerja seni

segala macam, saya rasa itu. Jadi masing-masing segmen saja," kata Bestari.

Adapun Tim Pemenangan Ahok-Djarot dipimpin oleh Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta sekaligus

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Kemudian Sekretaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot

dijabat oleh kader Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily.

Tokoh lain yang juga menjadi juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot adalahAhmad Basarah,

Komaruddin Watubun, Eriko Sotarduga, Syarifuddin Sudding, Miryam Yani, Very Younevil,

Dr Donny Tjahja Rimbawan, Ansy Lema, Raja Juli Antoni, Nevi Ervina, Ruhut Sitompul, dan Jerry Sambuaga.(as)

 

Page 7 of 9

Panggung Koruptor

  •