JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)-Keinginan    Wiranto bubarkan   Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) yang dipersiapkan oleh pemerintah melalui pengadilan yang  dimotori oleh Menkumham   HTI perlu dibuktikan  melalui pengadilan bahwa HTI dianggap tidak mengakui dasar negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Warsito ditemui di Mabes Polri usai Sholat Jumat, Jumat (12/5)2017 mengatakan masalah HTI sedang diproses kementerian Hukum dan HAM ,jadi nanti Kejaksaan Agung akan mengajukan ke pengadilan dan nanti atas permintaan Hukum dan HAM. "Tentunya pemerintah menyatakan bahwa ormas-ormas yang tidak mengakui dasar negara Pancasila ,tidak mengakui NKRI ya tidak boleh ada," ujarnya.

Ketika ditanya bukti-buktinya ada yang dipersiapkan dari Polri, Setyo menegaskan Kita mendukung saja kegiatan yang rekan-rekan sudah sudah tahu ada kegiatan di satu kampus di Bandung Jawa Barat. "Salah satu contohnya kegiatan itu yang ada di Bandung, begitu loh," tegasnya.

Menyinggung peran polisi dalam konteks kasus HTI, Setyo menjelaskan Kita mendukung dalam menyiapkan bukti-bukti Salah satu bukti-buktinya,Video-video , kegiatan dan laporan tentang kegiatan-kegiatan tentang mereka. "Dokumentasi itu kita persiapkan," jelasnya. Apa boleh engga melakukan kegiatan setelah ini, Setyo menandaskan Jadi yang dimaksud HTI sebagai organisasi nya ,kita ikuti prosesnya."Untuk apa kita kan proses pengadilan saja. Diikuti kan kita negara hukum kalau tidak dikuti prosesnya nanti kan repot," tandasnya. 

 

Untuk sebelum pembubaran apa Polri peran melakukan pendekatan dialog, Setyo mengakui Polri tidak berdiri sendiri , Polri bagian dari pemerintah di dalam proses ini kementerian Hukum dan HAM, kementerian Dalam Negeri, mempunyai fungsi kejaksaan juga memiliki peran jaksa agung mengajukan ke pengadilan. "Polisi menyiapkan data-tata untuk di persidangan di Pengadilan,"akunya. (vk)

Sunday, 14 May 2017 11:42

Polisi ancam Jemput Paksa Habieb Rizieg

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Karena dianggap  mangkir Habib Rizieq dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya selama dua kali . Pasalnya ketidak kehadirannya karena Habib Rizieq berada di Malaysia itu sebabnya Polda Metro Jaya berencana akan memanggil paksa. Itu bisa dilakukan setelah meminta bantuan ke Interpol.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Warsito ditemui di Mabes Polri usai sholat Jumat, Jumat (12/5)2017 mengatakan
Kita lihat perkembangannya bagaimana apa nanti diperlukan kita bisa minta bantuan Interpol  mengeluarkan  red notice permintaan penyidik kepada interpol untuk melakukan upaya paksa dan membawa kembali orang tersebut kepada negara yang memerlukaan.
"Ini belum dilakukan. Ini harus berapa kali dan apa harus dipanggil paksa. Saya nanti akan cek dulu ke penyidik. Kan saya mantan Sansip interpol jadi tahu persis," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskanKetika seperti itu apa perlu ada laporan dulu dan apa perlu dilakukan penyidikan
Sebaiknya memberitahu ke Polisi ."Dasar mengeluarkan red notice , Jadi begini kalau yang bersangkutan tidak bisa hadir dan tidak mau koordinatif itu bisa melalui jalur koordinasi international," tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan Kita undang dulu kita memberikan undangan pertama, undangan kedua, kalau tetap tidak hadir kita tetap bisa minta ke interpol dan di interpol dianalisis lagi apakah kasus ini layak di red notice kalau layak langsung  dikirim ke interpol Pusat dan oleh international pusat dikirim ke seluruh dunia. "Untuk minta ke seluruh dunia dimana anggota interpol ada 190 negara bahwa si misteri X bahwa ada masalah di satu negara yang dimana negara minta untuk dikembalikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Setyo menandaskan artinya bisa Ya atas permintaan Penyidik, secara teknis sudah menenuhi syarat dikeluarkan red notice. Saya kira nanti akan dikaji dulu. Di interpol ada tim analisanya. "Ada banyak pidana ancamannya hukumannya .Kalau 3 bulan tidak bisa red notice. Jadi harus dipahami permintaan suatu negara  untuk minta negara lain melakukan upaya paksa.katakan menangkap dan kerjasama untuk di jemput  dibawa ke negara asal untuk diproses," tandasnya.(vk) 

 

 

Surabaya (Koranrakyat.com) Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto Mendapatkan gelar Gus  Tommy Soeharto, dihadiahi peci dan sorban oleh kelompok ulama pesantren Jawa Timur.

Tidak hanya itu, putra mantan Presiden Soeharto itu juga diberi gelar "Gus". Gelar tersebut diberikan kepada Tommy Soeharto oleh Forum Ulama Berkarya (Fuber) Jawa Timur usai acara silaturahim di Hotel Singgasana Surabaya, Rabu (10/5/2017).

"Mulai saat ini, Pak Tommy Soeharto kita panggil Gus Tommy," kata Sekretaris Dewan Pembina Partai Berkarya KH Hasib Wahab Hazbullah.

Di kultur masyarakat Jawa, Gus adalah panggilan untuk seorang putra ulama pemilik pesantren. Di Jawa Timur,

Sementara dalam PidatoPolitiknya Gus Tommy mengatakan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah menyatukan umat Islam dari pelbagai golongan. Dia meminta umat Islam terus mempertahankan persatuan itu demi kebaikan bangsa.


"Kasus Ahok ada baiknya dan ada jeleknya. Baiknya, umat Islam bersatu untuk membela kepentingan agama Islam. Ini harus dipertahankan," katanya Gus Tommy
Menurut anak bungsu mantan Presiden Soeharto itu, kasus Ahok, sapaan Basuki, membuat umat Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menjadi minoritas. "Tidak malah menjadi minoritas seperti sekarang," katanya. 

Dia juga mengatakan saat ini kekayaan Indonesia 80 persen dikuasai kaum minoritas. Selain itu, Tommy menyinggung paham komunisme yang diklaim belakangan ini mulai bangkit. Jawa Timur, kata dia, menjadi salah satu tolok ukur penyebaran komunisme karena peristiwa pembantaian 1948 dan 1965. Karena itu para kiai diminta mewaspadai penyebaran paham itu.

Kebangkitan komunis, kata dia, salah satunya bisa diketahui dari lambang palu-arit yang ada di mata uang rupiah pecahan Rp 100 ribu. "Kita punya uang rupiah ternyata ada lambang yang tidak pancasilais," katanya. Menurutnya, hal itu memang sepele namun perlu diperhatikan.

Acara silaturahim juga dihadiri puluhan kiai di Jawa Timur. Salah satunya pengasuh Pondok Pesentren Tambakberas, Jombang, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Berkarya, Hasib Wahab Chasbullah. Hadir juga mantan Menkopolhukam Laksamana (Purnawirawan) Tedjo Edy Purdijatno.


Parti Berkarya adalah partai politik yang dibentuk dari fusi dua partai politik, yakni Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik. Partai ini didirikan pada Juli 2016 dan mendapatkan legitimasi hukum dan sah sebagai partai politik di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2016.(fdl)

 

 

Tuesday, 09 May 2017 00:55

Tito Anggap Ormas HTI Melanggar

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Menyikapi keutuhan bangsa akibat keberadaan HTI yang di indikasi kuat tidak sesuai dengan undang-undang Kecemasan untuk diambil sikap dibubarkan. Semua itu melalui proses pengadilan.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Rumah Sakit Polri Sukamto usai menjelaskan pengungkapan narkoba 84 kg, Senin(8/5)2017 mengatakan  baru saja ada   pertemuan di Menkopolkam yang kemudian yang dikuti oleh sejumlah Kementerian Lembaga yang dibawah koordinasi Kementeria Polhukam. "Kuncinya adalah pengambilan sikap tentang keberadaan HTI  yang dianggap dapat membahayakan keutuhan NKRI kesatuan bangsa," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Tito menegaskan karena ada sejumlah ormas yang berbadan hukum melakukan kegiatannya yang terindikasi kuat itu tidak sesuai dengan undang-undang tentang keormasan. "Oleh karena itu pemerintah akan mengambil sikap langkah-langkah untuk membubarkan ," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan diantara nya tentunya melalui proses pengadilan, oleh karena itu tugas ini tentu dilaksanakan oleh Ke jaksa an atas permintaan Kementerian. "Hukum  HAM dan Kepmendagri. Peran dari pada Polri adalah memberikan informasi ,pasokan-pasokan informasi fakta,data-data tentang apa kegiatan HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-bandang Dasar 45," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menandaskan  Fakta-faktanya melalui pernyataan-pernyataan atau kegiatan lapangan.yang sudah kita dapatkan,salah satu dari Polri akan kita berikan."Sesudah itu langkah hukum akan kita lakukan kepmendagri kepada Kemenkumham Kejaksaan. Kejaksaaan lah yang akan melakukan gugatan ke Pengadilan," tandasnya.

 

Ketika ditanya Fakta apa yang membuat pemerintah mengambil sikap ini, Tito mengakui ya kita lihat terjadi benturan dalam mayarakat ini, banyak sekali masyarakat yang menolak HTI terutama prinsip-prinsip dianggap bertentangan dengan prinsip Pancasila dan Undang-undang Dasar 45 ."Seperti masalah sistem Kilafah. Melalui gugatan hukum," akunya.( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-Rencana  ujuk rasa yang  dilakukan Jumat  5 Mei 2017, silakan saja dilakukan asal tidak menganggu keamanan, tidak menghujat , mengganggu NKRI dan menekan tugas Hakim melanggar pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Rabu (3/5)2017 mengatakan Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mengirimkan karangan bunga dukungan kepada Polri untuk melakukan tindakan yang tegas kepada kelompok yang toleran kelompok-kelompok yang yang mengganggu NKRI dan lain-lain." Dukungan ini bisa membuat kami lebih komit motivasi yang begitu tinggi dalam rangka melakukan tindakan-tindakan," ujarnya.

Terkait dengan demo 505, Tito menegaskan saya kira itu tidak perlu melakukan demo aksi dalam jumlah yang lebih besar ini menggangu titik terang meskipun unjuk rasa diperbolehkan sebagai bagian dari negara demokrasi sesuai Undang-undang No.9 tahun 1998 tetapi undang-undang itu menyebutkan tidak boleh menggangu kepentingan publik,tidak boleh menggangu hak Asasi orang lain, tidak boleh menghujat  atau mengindahkan etika dan moral.Menghujat dan maki-maki." Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.itu Undang-undang pasal 6 No.9 tahun 1998. Jadi kalau melakukan unjuk rasa damai silakan saja tetapi kalau jangan saja melanggar . Setiap dalam undang-undang menyebutkan 100 orang ada 5 orang pengendalinya, itu kita harus ikuti juga.," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan Kemudian saya tentunya menghimbau silakan menyampaikan pendapat lakukan dengan tertib  tetapi saya penting ada yang tidak penting tidak perlu juga untuk berbonding-bondong juga menggangu kepentingan publik, menggangu jalan menutup jalan dan lain-lainnya. "Untuk itu yang tidak perlu tidak usah hadir  kalau yang merasa perlunya jangan.menggangu kemudian ikuti pasal 6 UU NO. Tahun 1998 dan yang panting sekali, demo  menyampaikan unjuk rasa juga untuk melakukan tekanan tekanan kepada Hakim dan lain-lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito menandaskan Hakim tentunya untuk mengambil keputusan dan dijamin Undang-undang berdasarkan minimal dua alat bukti dan lainya sekaligus yang bersangkutan memutus kepada Tuhan yang maha kuasa. "Pertanggungjawaban itu kepada Tuhan yang maha kuasa. Salah.benarnya.juga kepada Tuhan yang maha kuasa. Kita TNI Polri akan memberi akan pelayanan sepanjang dilakukan dengan tertib dan yang kedua akan memberikan jaminan kepada hakim,mekanisme persidangan tanggal 9 dilaksanakan secara ketentuan tidak ada tekanan dari pihak manapun," tandasnya.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- - Enam belas hari sudah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Namun hingga kini, pelaku maupun dalang dari penyiraman itu belum ditangkap pihak Kepolisian.Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berharap polisi segera menemukan pelakunya supaya kasus ini bisa dituntaskan. "Penyiraman air keras kepada Novel Baswedan ini harus secepatnya dicari," imbaunya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4). Untuk mempercepat pencarian itu, Agus menyarankan kepada Presiden Joko Widodo supaya dibentuknya tim pencari fakta (TPF) seperti halnya kasus pembunuhan Munir. "Bisa saja presiden membentuk TPF, seperti kejadian spesial yang dulu pernah ada. Ini bisa mempercepat," tegasnya.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, nantinya TPF yang dibentuk pastinya tetap melibatkan kepolisian. Dengan dibentuknya tim itu, selain bisa mempercepat siapa pelaku dan dalangnya, juga memberi keterangab secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi terhadap Novel. "Kalau dibentuk TPF ini akan mempercepat sehingga kita bisa memberikan keterangan kepada masyarakat secara gamblang," pungkas Agus.(as)

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,-  Kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 versi hitung cepat, diprediksi bakal  menguatkan pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2019.Hal itupun diharapkan Wakil ketua umum Partai Gerindra Fadli Zon. "Insyaallah," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/4).

Dia mengatakan, kader Gerindra dan masyarakat pada umumnya mengharapkan Prabowo bisa maju di Pilpres 2019.Menurut Fadli, jika mantan Panglima Kostrad itu terpilih menjadi pimpinan nasional maka akan membawa Indonesia menjadi lebih kuat, terhormat, dan bermartabat."Yang pasti kita berharap Pak Prabowo maju dan Pak Prabowo sendiri kan sampai sekarang belum menjawab. Pokoknya sekarang ini dulu, tapi kita berharap beliau lah ya," sebutnya.Sejalan dengan itu, Fadli berharap Anies Baswedan natinya dapat menuntaskan tugasnya membangun Jakarta ke arah lebih baik selama lima tahun mendatang. (vx)

Monday, 03 April 2017 15:10

Dituding Makar 5 Aktifis Ditahan

Written by

JAKARTA.KORANRAKYAT.com- Sesuai laporan adanya permufakatan jahat yang dilakukan untuk makar menggantikan rezim, meskipun masih dalam perencanaan itu dan ditemukan barang bukti berupa dokumen itu suatu tindak Pidana makar. Hal itu juga didukung ditemukan aliran dana Rp 3 Miliar.

Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul di temui di Mabes Polri, Senin (3/4)2017 mengatakan
Ya, kalau terkait dengan dugaan akan tindak pidana kita sedang kumpulkan juga beberapa bukti-bukti yang dikumpulkan seperti misalnya dokumen-dokumen kemudian pernyataan-pernyataan untuk mengganti rezim."
kemudian juga ada aliran dana itu juga akan dikumpulkan sebuah bukti pendukung dari tuduhan dugaan akan melakukan makar ," ujarnya.

Selanjutnya, Martinus menegaskan kalau kita perhatikan sebuah permufakatan jahat itu itu sudah masuk dalam perecanaan  bisa dikategorikan sebagai perbuatan makar. "Sehingga perencanaan-perencanaan yang terstruktur itu melalui rapat, melalui sebuah dokument itu adalah bagian dari sebuah dugaan perencanaan makar,"tegasnya.

Untuk itu, Martinus menjelaskan informasi-informasi seperti ini akan kita kumpulkan, kita kumpulan  sehingga struktur hukum dari pada  pasal 107, dan 110 ini bisa menguatkan." Prinsipnya begini tuduhan terhadap orang-orang yang akan melakukan makar itu tentu berdasarkan hukum yang ada, tidak unjuk-rujuk Polisi melakukan suatu penangkapan rasa cukup tanpa didasari suatu barang  bukti sebagai alat bukti . Sehingga polri juga punya keyakinan karena melakukan tindakan ada barang bukti yang kuat terhadap rencana perbuatan makar," Jelasnya.(vk)

 
 
JAKARTA.KORANRAKYAT.com Silaturahmi dengan sejumlah tokoh bangsa dan negarawan merupakan sebuah tradisi baik yang hendak dibiasakan dan ditularkan kepada masyarakat. Hal itu pernah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan.
 
Kamis siang, 9 Maret 2017, Istana kembali kedatangan seorang tokoh bangsa yang juga Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pertemuan yang dinantikan dan telah direncanakan di antara keduanya pun telah terwujud.
 
"Seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa saya akan mengatur waktu untuk beliau, Pak SBY. Hari ini alhamdulillah beliau juga ada waktu maka kita janjian dan ketemu," ujar Presiden Jokowi di veranda Istana Merdeka, Jakarta.
 
Sejumlah hal dibicarakan keduanya dalam pertemuan yang berlangsung sekira satu jam tersebut. Di antaranya ialah mengenai budaya estafet pembangunan yang hendak ditradisikan di antara para pemimpin negara.
 
"Pembangunan yang sebelumnya diteruskan oleh pembangunan presiden berikutnya. Kalau estafet itu terus dilakukan, negara ini mudah mencapai titik target bagi kebaikan rakyat dan negara. Budaya estafet itu harus kita miliki, itu yang harus kita tradisikan," Jokowi menjelaskan.
 
SBY yang siang itu duduk berdampingan dengan Presiden Joko Widodo di veranda Istana Merdeka merasa bersyukur atas kesempatan untuk dapat bertemu dengan Kepala Negara. Secara khusus dirinya mengapresiasi keberhasilan pemerintah Indonesia dalam KTT IORA dan menjadi tuan rumah yang baik bagi kunjungan Raja Arab Saudi.
 
"Saya mengucapkan selamat atas keberhasilan menjadi tuan rumah, baik untuk kunjungan Raja Salman maupun IORA yang baru selesai. Ini menunjukkan bahwa Indonesia terus berperan di panggung internasional," ucap SBY.
 
SBY juga meyakini bahwa Presiden Joko Widodo memiliki komitmen yang sama dengan para Presiden Republik Indonesia terdahulu, yakni komitmen untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik.
 
"Kami juga mendiskusikan bahwa negara ini harus makin maju. Negara Pancasila, negara Bhinneka Tunggal Ika, negara yang mengayomi semua. Komitmen beliau sama dengan komitmen saya dan komitmen para mantan presiden yang ingin membangun negara dan ingin negara kita makin baik," ia menjelaskan.
 
Kepada para jurnalis, SBY juga memastikan bahwa saat ini tidak ada lagi miskomunikasi atau permasalahan antara dirinya dengan Presiden Jokowi. Sebab, dalam pertemuan itu, masing-masing telah menjelaskan dan mendengarkan, sekaligus meluruskan informasi-informasi yang beredar.
 
"Insya Allah. Saya senang sekali saya bisa menjelaskan. Beliau mendengar dengan saksama dan saya juga mendengar dari beliau. Alhamdulillah ini awal yang baik, karena tidak baik kalau ada miskomunikasi dan misinformasi di antara beliau dan saya," ujarnya.
 
SBY sendiri tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 12.05 WIB dengan didampingi oleh mantan Menkopolhukam Djoko Suyanto. Kedatangan keduanya disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selang beberapa menit, Presiden Joko Widodo tiba di Istana Merdeka dan langsung menyambut serta menyalaminya dengan hangat.
 
Usai pertemuan, Presiden Joko Widodo mengajak SBY untuk berbincang sejenak di halaman veranda Istana Merdeka. Aktivitas _veranda talk_ ini biasanya dilakukan untuk menunjukkan persahabatan dan kedekatan antara Presiden dengan tamunya. Keduanya berbincang sambil menyeruput teh hangat dengan suguhan lumpia Jakarta sebelum memberikan keterangannya kepada awak media.
 
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan bahwa kunjungan Presiden Republik Indonesia ke-6 itu telah direncanakan sebelumnya atas permintaan dari pihak SBY. Permintaan tersebut disampaikan kepadanya pada tanggal 7 Maret kemarin.
 
"Tanggal 7 Maret Pak Hinca Panjaitan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menghubungi saya menyampaikan bahwa Pak SBY ingin silaturahmi dengan Bapak Presiden," ujarnya kepada Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden saat dimintai keterangan.(eas)

 

Sunday, 19 February 2017 09:02

Pelaksanaan Pilkada Serentak Secara Umum Aman

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Pelaksaan Pemilihan Daerah yang berlangsung di 101 daerah serentak pada 15 Febuari 2017 berjalan lancar,aman dilaksanakan dengan baik. Tidak bisa dipungkiri ditemukan kejadian keterlambatan logistik di Kabupaten Sangihe karena bencana alam ombak besar  namun dapat diatasi. Juga ada ganguan keamanan di Puncak Jaya, tim brimob melakukan pengawalan terhadap kotak suara.

Kepala Divisi Humas  Mabes Polri, Irjend Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Kamis ( 16/2)2017 mengatakan dalam hal ini apa yang telah kita lihat bersama patut disyukuri oleh kita bangsa Indonesia bahwa pemilu serentak 2017 ini pada umumnya  berhasil pantauan kita di Mabes Polri ini berjalan dengan lancar artinya selama tahapan-tahapan perjalanan agenda pemilu itu dapat dilaksanakan dengan baik."Dalam hal ini beberapa tidak bisa dipungkiri yang juga kemungkinan dari teman-teman media sudah mendapatkan informasi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah-daerah umumnya dapat diatasi dengan baik, ada yang berkaitan dengan faktor alam, seperti di Sangihe ada adalah ada keterlambatan distribusi logistik dikarenakan cuaca karena ombak yang sedemikian besar sehingga terlambat sampai, Namun demikian sudah dapat teratasi," ujarnya.  

Selanjutnya, Boy menegaskan kemudian juga gangguan keamanan seperti di Puncak Jaya dimana tim yang melakukan pengawalan kotak suara di TPS yang ada dalam pengawalan dari satuan Brimob kita sempat juga mendapatkan gangguan dari kelompok-kelompok orang tak dikenal dan kita bersyukur mereka berusaha melakukan penyerangan tetapi dapat kita amankan oleh petugas kita, petugas satuan Brimob yang melakukan pengawalan kota suara bersama sama. "Demikian juga gangguan di beberapa tempat lainnya di aceh, Gorontalo pada umumnya dapa dapat dikendalikan dengan baik," tegasnya. 

Untuk itu, Boy menjelaskan hal ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pesta demokrasi yang berjalan ini kita melihat Polri mengamati bahwa kualitas dalam berdemokrasi tidak lepas dari partisipasi dari masyarakat kita yang tentunya dalam kategori dalam melaksanakan demonstrasi ini dapat dikatakan semakin dewasa. "Kita sangat bersyukur dalam kondisi seperti ini, artinya kita harus dapat menimalisir bersama potensi kerawanan yang sebelumnya kita prediksi untuk tidak terjadi dan kita melihat bahwa pengelolaan potensi kerawanan ini ada semacam semangat bersama yang ditunjukkan antara unsur unsur pengamanan sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut, Boy merincinya kita tahu Soliditas TNI Polri didalam mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi ini pada level yang sangat tinggi dan kita juga berterima kasih kepada Panglima TNI yang sebelumnya juga rekan rekan telah mendengar langsung kalau Kapolri mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI yang semaksimal mungkin seluruh personel yang ada di Kodam, Kodim dan seluruh unsur batalyon yang ada di daerah menjadi faktor pendukung dalam tegaknya keamanan, dalam tegaknya perdamaian dalam proses Pilkada ini berlangsung ."Dan kita melihat dari dinamika yang terjadi itu ada proses penyampaian juga yang sifatnya informasi yang disampaikan oleh Lembaga survei, nah dalam hal ini menyikapi informasi yang sampaikan oleh lembaga survei sebagaiman kita ketahui tentu gambaran umum berkaitan dengan hasil pemungutan suara apabila masyarakat merujuk kepada hasil penilaian lembaga survei yang ada itu tentu akan dapat menjadi sebuah rujukan untuk memahami kondisi melakukan penilaian terhadap hasil pemungutan suara," rincinya. 

Sesuai data, Boy menandaskan namun dalam hal ini yang perlu kami ingatkan adalah lembaga survei bukan lembaga yang secara sah memutuskan tentang hasil pemenangan pemungutan suara yang dilaksanakan karena kita proses penghitungan ditingkat PPK 

 PPS hari ini masih berjalan kita berharap sampai kedepan Masksimal sampai tanggal 27 Februari itu akan sampai pada level Kabupaten kota seterusnya untuk dilakukan rekap di tingkat provinsi. "Jadi hasil yang sah yang dapat kita pedomani adalah hasil resmi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hati ini adalah KPU dan jajarannya, OKI kami berharap apa yang diketahui oleh publik dapat saja itu menjadi sebuah informasi tetapi bukan sebuah keputusan yang sah setelah hasil,"tandasnya.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Proses laporan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar ke Bareskrim terkait  adanya persangkaan  palsu dan hasil rekayasa dilakukan oleh penguasa, akhirnya Antasari sempat ditahan selama dua tahun. Pengaduan ini masih dikaji  Polisi.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Jumat (17/2)2017 mengatakan setiap laporan, pengaduan yang masuk akan diuji dulu apakah bisa jadi sebuah laporan polisi apa enggak. "Yang menguji anggota reserse ingin diliat apakah bisa dituangkan ke laporan polisi enggak," ujarnya.

Selanjutnya, Martinus menegaskan Kalau bisa akan bergulir melalui adminiatrasi dan didisposisi ke unit kerja yang akan menangani. "Hari ini Telah diserahkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum (tipidum )untuk melakukan penyelidikan laporan yang ada. Akan dilakukan penyelidikan," tegasnya.

Sesuai penelusuran, 
Martinus menjelaskan dalam prosesnya ingin diketahui apakah laporan itu sebuah tindak pidana atau tidak. "Kalo pidana, maka akan ditingkatkan penyidikan. dalam sidik akan dicari barang bukti apa saja dan ditemukan tersangka. Jika dalam sidik enggak dikatakan pidana maka proses penyelidikan dihentikan," jelasnya. 

Lebih lanjut, Martinus merincinya dalam laporan Antasari ataupun sby, masih didalami, dipelajari, udah ditunjuk timnya dan dimulai penyelidikan." Kita lihat lidik bagaimana karena ini kaitan dengan barang bukti dan peristiwa lain yang melalui mekanisme justice dan ada penjatuhan hukuman," rinciannya.

Jadi,Martinus Menambahkan Kita akan lihat nanti apa yang dilaporkan terkait dengan materi yang didalami dimungkan dan inkracht, atau berbeda. "Akan digali dalam lidik. Jika terkait dengan materi yang udah disidangkan ini akan jadi pertimbangan apakah pidana atau enggak. Kalau enggak terkait, keterangan apa yang dukung dugaan ini dicari," tambahnya. (vk)

 

 

 

Jakarta,kora Presiden Joko Widodo menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut keduanya berbicara banyak mengenai permasalahan bangsa. Keduanya juga memiliki pandangan yang sama bahwa apabila segala permasalahan bangsa dihadapi dengan duduk bersama dan bermusyawarah, maka hal tersebut akan teratasi dengan lebih cepat.Rabu siang, 30 November 2016,

"Kami sepakat bahwa negara kita ini negara besar. Banyak masalah-masalah besar yang dihadapi. Tetapi, permasalahan-permasalahan itu akan lebih cepat diatasi apabila dimusyawarahkan, ketemu didialogkan. Karena kita negara besar dan masalahnya pasti juga sangat banyak sekali," terang presiden di halaman beranda Istana Merdeka.

Senada dengan presiden, Zulkifli Hasan yang siang itu datang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sekaligus sebagai Ketua Partai Amanat Nasional turut mengajak agar setiap permasalahan bangsa diselesaikan dengan cara-cara Indonesia.

"Mari semua persoalan yang ada di hadapan kita, kita selesaikan dengan cara-cara kita, cara-cara Indonesia. Dengan nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an kita. Apa itu? Pak Presiden menyampaikan silaturahmi dan dialog," ujar Bang Zul, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Bang Zul pun mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengakomodasi keinginan masyarakat yang hendak menggelar doa bersama pada 2 Desember mendatang. Sebab, kesepakatan antara pemerintah dan elemen masyarakat tersebut dibuat sebagai hasil dialog dan duduk bersama.

"Saya tadi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah menghadapi yang aksi damai itu dilaksanakan dialog kemarin yang difasilitasi Majelis Ulama. Oleh karena itu, saya mengajak yang besok ini mari buktikan bahwa kita adalah negara yang damai, Islam yang damai. Kita tunjukkan pada dunia bahwa walaupun mayoritas muslim tetapi moderat, rahmatan lil'alamin, damai, saling menghormati, saling menghargai," ajaknya.

Seorang jurnalis sempat menanyakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari agar doa bersama tersebut pada akhirnya tidak menimbulkan kericuhan. Menjawab hal tersebut, Presiden Joko Widodo meyakini komitmen yang disepakati kedua belah pihak bahwa aksi tersebut akan berlangsung dengan damai.

"Saya mempercayai komitmen yang telah dibuat," ujar presiden.

Presiden juga berpesan kepada para peserta doa bersama yang akan menggelar aksinya tersebut. Ia berharap agar aksi dapat berjalan dengan tertib dan mendoakan untuk persatuan bangsa.

"Yang paling penting nanti dalam aksi itu tidak ada rusuh, tidak ada ricuh. Memang ini kan doa, bukan demo. Berdoa bersama-sama untuk ketenangan bangsa ini, untuk kedamaian bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa ini, untuk kemakmuran bangsa ini. Saya kira doanya akan ke sana, untuk persatuan kita," pesannya.

*Konsolidasi Kebangsaan*

Dalam kesempatan tersebut, terkait dengan konsolidasi kebangsaan, presiden juga menerangkan bahwa hal tersebut akan terus dilakukan. Tujuannya pun tidak terbatas pada lingkup partai politik maupun ormas tertentu.

"Ke semuanya, kita tidak berbicara ke partai politik, ormas tertentu, ke semuanya. Sekali lagi, negara kita ini negara besar. Jadi bisa dengan daerah, bisa dengan langsung ke akar rumput, bisa dengan kelompok petani, bisa dengan kelompok nelayan, bisa juga dengan kelompok buruh," ungkapnya.

Bang Zul sendiri melalui fraksi-fraksi di MPR juga akan turun langsung ke daerah untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan. Mereka akan mendengar dan berdialog langsung untuk mengetahui aspirasinya. Baru setelahnya dikomunikasikan kepada presiden mengenai butir-butir penting dari aspirasi tersebut.

"Nanti MPR juga akan membantu dengan seluruh fraksi-fraksi untuk silaturahmi ke berbagai kalangan. Setelah itu nanti kita akan undang sebelum ke Bapak Presiden dengan fraksi-fraksi. Karena fraksi-fraksi mewakili semua partai politik dan urusan daerah. Nanti poin-poinnya kita konsultasikan kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah, bagaimana tindak lanjutnya," terangnya.

Sebagaimana silaturahmi presiden dengan para tokoh lainnya, kedatangan Zulkifli Hasan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Keduanya kemudian santap siang bersama dengan ikan patin, tempe goreng, dan juga sayur asam sebagai menu hidangannya.

"Tadi saya makan ikan patin. Biasanya ada di Sumatera, ini sekarang ada di Istana. Asli Indonesia, juga tempe goreng, sayur asam. Yang jelas enak. Dan jangan lupa di Istana ada khas kerupuk merah," terang Bang Zul sekaligus menutup sesi tanya jawab dengan para jurnalis.(eas)

Jakarta,koranrakyat.com - Sesuai laporan polisi nomor LP/1077/X/2016/Bareskrim akhirnya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dilaporkan ke Mabes Polri. Hingga kini laporan itu berproses. Karena  locusnya dalam video di belakangnya ada Gedung Sate (Bandung) di limpahkan ke Polda Jabar .

Kabareskrim, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di temui di Mabes Polri , Jakarta. Rabu (23/11)2016 mengatakan proses laporan Sukmawati tetap berproses. Pelimpahkan penanganan laporan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Polda Jawa Barat. " Pasalnya  Habib Rizieq locusnya dalam video di belakangnya ada Gedung Sate (Bandung), kita limpahkan ke Jabar," ujarnya.

Selanjutnya, Ari Dono menegaskan sesuai laporan
Rizieq dilaporkan oleh Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri karena dianggap melecehkan Pancasila." Kasus tersebut tidak terlalu besar sehingga penanganannya bisa dilakukan polda setempat di mana kejadian tersebut dilakukan.Itu hanya kecil-kecil saja, hanya masalah kita anggap Polsek, Polres, Polda," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Sebelumnya Sukmawati melaporkan Rizieq karena dianggap menistakan Pancasila. Dalam video yang beredar viral, Rizieq menyinggung Pancasila dengan menyebut 'Pancasila Sukarno ketuhanan ada di pantat sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala'. Laporan tersebut didaftarkan Sukmawati pada Kamis (27/10/2016) siang.

Sesuai data, Sukmawati Soekarnoputri mengaku baru menonton video tayangan ceramah Rizieq pada Juni 2016, setelah diperlihatkan temannya.
Sementara tayangan tersebut diunggah sekitar dua tahun lalu. Setelah dirundingkan bersama sejumlah temannya, akhirnya diputuskan untuk melaporkan Rizieq ke polisi.
"Marah sekali saya, sangat tersinggung," ujarnya.

Dari laporan tersebut, Sukmawati menuduh Rizieq melakukan tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara  seperti dimakssebagaimana dimaksud  Rizieq dikenakan Pasal 154 a KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57 a jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.(Vk)

Monday, 21 November 2016 10:40

Wakil Ketua DPRD Fadlizon Kritisi Pernyataan Kapolri

Written by

 Jakarta,koranrakyat.com,- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengkritisi

pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menduga akan ada upaya

makar dalam aksi demonstrasi pada 25 November mendatang. Salah satu

caranya adalah dengan menduduki Gedung DPR.

"Ya saya enggak tahu informasinya dari mana. Menyampaikan pendapat

 

mekanismenya konstitusional," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 21

 

Noveber 2016.

 

Politikus Partai Gerindra ini meminta Kapolri tidak sembarang mengeluarkan

 

pernyataan. Sebagai petinggi Polri, dia menilai mantan Kapolda Metro Jaya

 

itu seharusnya lebih terukur dalam berbicara. "Jangan membuat kegentingan

]

baru," tegasnya.

 

Selain itu, Fadli mengungkapkan bahwa tuntutan masyarakat dalam kasus

 

penistaan agama sebagai hal yang wajar dan masuk akal. Alasannya,

 

siapapun yang dituduh pasal 156 A itu biasanya ditahan.

 

"Kenapa ini tidak, itu yang perlu dipertimbangkan penyidik di Polri," ujar Fadli.

 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Senin, 21 November 2016,

 

menegaskan jika aksi demo nanti untuk menggulingkan pemerintah, maka itu

 

sudah membuat negara dalam negara atau makar.

 

"Kalau bermaksud menguasai itu jelas melanggar hukum, dan kalau itu

 

bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk

 

makar," kata Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

 

Menurut Tito, aksi itu direncanakan akan menguasai Gedung DPR dan MPR.

 

"Ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke

 

dalam DPR dan berusaha dalam tanda petik," tuturnya.

 

Namun, Tito menegaskan, Polri bersama TNI akan melakukan upaya-upaya

 

pengamanan dan pencegahan gedung DPR-MPR agar tidak diduduki oleh

 

massa aksi tersebut.

 

 

"Bila terjadi, kami akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas, terukur,

 

sesuai dengan peraturan undang-undang kita. Tegakkan hukum, baik yang

 

melakukan dan menggerakkan itu," kata Tito.

 

Tito mengaku mendapat informasi bahwa agenda unjuk rasa nanti bukan

 

hanya terkait proses hukum terhadap kasus penistaan agama. Tapi ada

 

agenda lain.

 

"Agenda politik lain, di antaranya adalah upaya melakukan makar. Bila itu

 

terjadi, kami lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,"

 

katanya (vs)

Jakarta,,koranrakyat.com,- Presiden Joko Widodo mengundang  satu persatu pimpinan partai untuk makan

 

siang di istana, setelah Prabowo Subianto kini giliran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

 

Megawati Soekarnoputri makan siang di Istana Merdeka, Jakarta,Sedangkan Ketum Demokrat Susilo

 

Bambang  Yudoyono hingga kini belum di undang. Senin, 21 November 2016. Tiba di Istana Merdeka pukul

 

12.30 WIB, Megawati langsung disambut Jokowi di ruang Credensial Istana Merdeka.

 

Keduanya langsung menuju ruang bagian dalam, tempat makan siang yang telah disiapkan. Ruang makan

 

keduanya tidak terlalu besar. Namun terlihat cukup untuk jamuan keduanya. Meja bundar tempat

 

makanan berbagai jenis dihidangkan.

 

Terlihat beberapa menu, seperti ikan, cumi, mi goreng, tahu tempe, dan sayuran serta buah-buahan.

 

Jokowi dan Megawati tampak asyik mengambil hidangan yang telah disiapkan.

 

"Enggak ada habisnya itu (wartawan)," kata Jokowi melihat kehadiran para wartawan.Usai bertemu dan

 

makan bersama, keduanya menggelar keterangan pers. Dalam keterangan pers itu, Jokowi mengaku

 

beberapa makanan yang tersedia dibawa sendiri oleh Megawati.“Beliau membawa bakmi godok dan

 

bakmi goreng. Ditraktir kita (saya),” ucap Jokowi, tertawa.(eas)

 

.

Page 6 of 9

Panggung Koruptor

  •