JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Polri janji tak akan campuri urusan salin lapor Novel Baswedan dengan penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Selasa(5/9)2017  mengatakan, pihaknya tidak ingin mencampuri permasalahan di internal KPK terkait Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.Ia mengaku tak sempat berkomunikasi dengan Aris terkait kehadiran di rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket di DPR RI."Dengan adanya dia datang ke pansus bahwa dia melihat sesuatu, dia berani tanpa ada ijin dari pimpinan KPK, maupun dari Kapolri," ujarnya

         Selanujut Tito menegaskan saat polemik itu terjadi, ia tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Yang diketuai dari Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin bahwa Polri telah berupaya mencegah Aris menemui Pansus.
"Wakapolri beri arahan ke Polda Metro Jaya untuk menahan dia supaya tidak berangkat ke Pansus," tegasnya.

          Tito menjelaskan Aris tetap berangkat dan siap menanggung segala risiko. Itu dilakukan karena Aris  tak ingin menunggu terlalu lama karena hal tersebut telah menyangkut prinsip. Disebutkan Aris disebut menemui anggota Komisi III DPR sekaligus menerima uang Rp 2 miliar terkait pengusutan kasus e-KTP. Hal itu terungkap dari sebuah rekaman video pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani yang diputar saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta."Saya hormat, tapi kali ini hanya saya yang bisa membersihkan nama saya sendiri". Itu pendapat dia," jelasnya.

Lebih jauh, Tito mengakui mengenal Aris sebagai sosok yang low profile, pekerja keras dan jujur."Dia pegang prinsip sangat loyal ke atas, loyal ke samping, loyal ke bawah," akunya.  Aris sebelumnya tidak mematuhi arahan pimpinan KPK agar tak menghadiri Pansus Angket KPK. Pasalnya, KPK menganggap Pansus ilegal.

 

Dalam rapat bersama Pansus, Aris menyampaikan berbagai hal yang terjadi di dalam KPK. Aris mengakui adanya dua faksi dalam tubuh penyidik. Dua faksi tersebut, yakni penyidik yang berasal dari Polri dan juga penyidik internal KPK. Menurut dia, friksi tersebut muncul karena adanya perebutan posisi dalam menempati posisi penyidik utama.Setelah menghadiri Pansus, Aris langsung disidang secara internal. Ia diduga melanggar prosedur.(vk)

Friday, 01 September 2017 07:08

Cagub Bali Kenapa Gagal Berlabu di Partai Beringin

Written by

BALI(KORANRAKYAT.COM) Cagub Ketut Sudikerta harus bersabar menunggu siapa calon pendampingnya dalam menghadapi pertarungan pilgub Bali 2018. Pasalnya, jika

Sudikerta dua hari lalu sempat yakin jika nama pendampingnya akan dibuka 31 Agustus kemarin, tapi rencana itu mendadak batal.

Menurut Sudikerta, pembatalan tersebut langsung dari DPP Golkar. Sudikerta, kemarin siang dirinya sudah siap untuk berangkat ke Jakarta. Sudikerta direncanakan

mendatangi DPP Golkar di Jakarta guna untuk rapat bersama DPP untuk membahas nama berdasarkan hasil survei tersebut. Menurutnya, nama-nama dari hasi survei itu akan

diberikan dipertimbangkan untuk dijadikan tandemnya di Pilgub Bali 2018 nanti.

              Namun, akhirnya dirinya ditelepon oleh DPP Golkar dari Jakarta jika penggodokan calon pendamping dibatalkan.Batal, batal. Saya sudah mau berangkat. Tapi tiba-tiba saya ditelpon DPP katanya batal,” kata Sudikerta disela-sela membuka acara di Art Center, kemarin (31/8).Yang menarik, saat ditanya alasan DPP Golkar membatalkan pembahasan, Sudikerta menyebut DPP Golkar memberitahunya karena hasil survei yang ternyata belum selesai. Padahal, dua hari lalu dikatakan hasil survei sudah rampung dan bisa dibuka. “Ya ternyata (hasil survei) belum selesai. Saya diberitahu itu saja,” imbuhnya singkat. Terpisah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusa Tenggara DPP Golkar, AA Bagus Adi Mahendra alias Gus Adhi, melalui sambungan ponselnya menyebut yang terjadi sejatinya bukan pembatalan. DPP hanya menjadwal ulang rapat tersebut. “Bukan batal, tapi direschedule (jadwal ulang) maksudnya, bukan batal rapatnya,” dalihnya. Rapat direncanakan ulang pada awal Oktober 2017 mendatang. “Ya kira-kira tanggal 10 Oktober,” tukasnya.(de)



 

 

BOGOR(KORANRAKYAT.COM)  Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Megawati Soekarnoputri sulit manggil Jokowi Presiden , karena lidahnya sudah terbiasa memanggil dik. Sebab, panggilan tersebut sudah melekat di benaknya, Megawati mengaku sering keceplosan memanggil 'Dik', terutama pada saat acara formal.

"Habis dari dulu manggilnya begitu. Sekarang suruh (memanggil dengan sebutan) Presiden lagi, aduh. Susah lidah  saya," ujar Mega sembari tertawaPeristiwa yang terjadi saat Megawati berpidato di depan 503 perwakilan mahasiswa se-Indonesia itu kontan mengundang tawa mereka yang hadir di Istana Bogor.

Para mahasiswa itu berkumpul di Bogor untuk mengikuti program penguatan pendidikan, Sabtu (12/8/2017), yang juga dihadiri Presiden Jokowi.

Megawati  juga sempat menyinggung  Jokowi yang dituduh sebagai pemimpin diktator yang langsung Megawati tepis,dicontohkan  saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo yang diambil selalu memperhatikan aspirasi rakyat saat membuat kebijakan.” Masa sampai berulang kali mondar mondir sosialisasi ke masyarakat   kok tidak bosen, “ Saya bilang kamu kok ndak bosen dik mondar mandir sampai berkali kali ke masyarakat, saya aja  yang mendengarnya  tak sabar,   kok  sabar  tenan yo,” ujarnya  

"Pak Jokowi bilang, yo namanya juga rembuk Bu. (Saya bilang) aduh kok sabar tenan, yo wes," lanjut dia Namun, kebijakan Jokowi tersebut terbukti ampuh. Masyarakat akhirnya luluh hati dan bersedia agar rumahnya dibongkar dan menempati rumah baru yang disediakan oleh pemerintahan Jokowi kala itu.

"Tapi terbukti betul. Digotong-gotong orangnya, rumahnya itu dibuka-buka lalu dipindahkan," lanjut Mega. Sejenak, Mega menghentikan pidatonya. Ia lupa ke mana masyarakat Solo itu dipindahkan. Megawati kemudian bertanya ke Jokowi yang duduk di panggung."Itu (pindah) kemana ya Dik dulu?" tanya Megawati.Belum sempat Jokowi menjawab, Megawati meralat pernyataannya."Maaf, saya panggilnya Dik lagi. Sorry, sorry," ujar Megawati sembari beberapa kali menunduk-nundukan kepalanya. Reaksi spontan Megawati tersebut menggelitik para mahasiswa yang hadir. Mereka tertawa mendengar pernyataan sekaligus melihat gelagat Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Jokowi pun tertawa mendengar respon Megawati tersebut. Megawati melanjutkan, karena memang lebih tua daripada Jokowi, sejak dahulu dirinya memang memanggil Jokowi dengan sebutan 'Dik'.

 

Sebab, panggilan tersebut sudah melekat di benaknya, Megawati mengaku sering keceplosan memanggil 'Dik', terutama pada saat acara formal.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Aksi saling lapor yang dilakukan oleh yang tak puas terhadap anggota DPR RI Partai Nasdem Victor Laisdokat ke Mabes Polri tetap berproses. Kan ini baru lapor dan nanti akan ditindak lanjutkan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto di Mabes Polri, Senin (7/8)2017 mengatakan  tentu menghormati adanya laporan dan nanti kita lihat apakah laporan itu memenuhi syarat untuk di proses lanjut atau tidak karena tidak semua laporan dapat di proses lanjut. "Belum lah. Baru laporan.
Jangka waktunya terlapor dipanggil setelah pelaporan.Tidak bisa dipastikan apalagi sekarang lagi reses," ujarnya.

Ketika ditanya nanti penyidik minta pendapat ahli sebelum panggil viktor Laisdokat,Setyo menegaskan
Engga dong. Penyidik kita sudah diajarin ini memenuhi unsur atau tidak. Keterangan ahli hanya untuk menguatkan ini memenuhi unsur apa tidak."Wacana hak imunitas,
Itu harus kita lihat juga. Dinyatakan pada saat apa dan dalam konteks apa karena anggota dewan kan mempunyai hak-hak yang khusus. Kita lihat undang-undang yang berlakulah. Kalau ada laporan kita terima dulu lalu kita lihat aturan undang-undang  yang terkait kasus itu seperti apa," tegasnya.

 

Menyingung hak imun tepat, engga bisa dilanjutkan laporannya, Setyo  menjelaskan Kira-kira  gitu.Pidatonya pas acara pelantikan calon bupati bagaimana itu,Ya disitu beliau sebagai apa. Sebagai anggota dewan atau sebagai Tokoh Masyarakat kan harus dilihat dari situ. Ada undang-undangnya saya engga begitu afal."Hak imun sedang dipelajari, Ya kita pelajari.Hasilnya,Ya nanti kita lihat.
Kita proses dan kita lihat perkembangannya.Yang digambir,
Masih dalam penyilidikan," jelasnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Kajari Pamekasan RI terkena Operasi Tangkap Tangan, diduga terima dana desa sebanyak Rp 250 Juta . Kini RI diperiksa dan langsung  ditahan ditetapkan tersangka dan Kejagung tegaskan ya salah harus dihukum karena  itu kan oknum.

Jaksa Agung, M. Prasetyo di Ke jaksa Agung, Jumat(4/8)2017 mengatakan Kajari Pamekasan kena Operasi Tangkap Tangan( OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK).
Ya yang salah harus dihukum, itu aja. "Kita yang salah evaluasi, kan jaksa itu 10 ribu orang lebih dan tersebar diseluruh tanah air dan kita tidak mungkin pelototin satu-satu setiap saat, setiap menit, maka ya kembali ke oknumnya masing-masing, kita selalu pesankan agar melaksanakan proses hukum yang baik, jauhkan dari perbuatan tercela apapun, apalagi penyelewengan-penyelewengan penyimpangan," ujarnya. 

Selanjutnya, M. Prasetyo menegaskan yang namanya manusia kan, dalam satu keluarga pun ada juga yang nakal-nakal , apalagi 10 ribu orang lebih, kita terbuka saja. "KPK memproses ya silakan saja, sepanjang bukti dan faktanya ada ya. Ini sejalan juga dengan yang kita lakukan, kita lakukan penindakan juga, kebetulan KPK menemukan operasi tangkap tangan ya silakan, sy tdk akan pernah membela, menghalangi, mencegah dan seterusnya," tegasnya.

 M. Prasetyo menjelaskan Aktivis ICW, karena ada 5 jaksa jaksa ditangkap dan 7 orang ditangkap oleh saber pungli ada evaluasi? Saberpungli 7 orang siapa
"Jadi kita ya kinerja bapak dinilai kurang bagus dia minta dicopot? Kalau dia jadi Jaksa Agung akan... Itu, saya tanya sekarang. Ya. Saya katakan tadi, Jaksa itu 10 ribu orang lebih, jangan seperti penonton bola saja, di luar lapangan mereka teriak-teriak lebih pintar dari pemainnya, tapi kita main kita mau lihat seperti apa.," jelasnya.

Lebih lanjut, M.Prasetyo menandaskan Kita bukannya tidak melakukan penertiban, ya. Apa mungkn saya biarkan mereka itu melakukan penyalahgunaan kewenangan, engga mungkin dong. Sekian banyak manusia itu kan kembali ke pribadi masing-masing, bahwa ketika mereka tebukti bersalah, kita tindak, karena banyak jaksa saya pecat itu. Jadi jangan sperti penonton sepak bola ya, boleh mereka ini, tapi kalau  main sendiri mereka bisa engga. "Belum tentu. Saya puluhan tahun jadi jaksa, saya tahu persis bagaimana apa yg terjadi. Bahwa itu langsung jadi malaikat engga mungkin. Ada oknum, jangan digeneralisir," tandasnya. (vk)

  

BALI(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo resmi membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 Partai Hanura tahun 2017. Dalam pembukaan Rapimnas yang digelar di The Stones Hotel, Kuta, Bali, pada Jumat, 4 Agustus 2017 itu Partai Hanura juga resmi berkomitmen untuk terus mengawal program-program pembangunan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Hanura yang selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah tanpa kita minta. Kita harapkan ke depan dukungan-dukungan terhadap program-program pemerintah yang kita laksanakan semoga semua bisa berjalan dengan baik," Presiden mengapresiasi.

Saat memberikan sambutan, Kepala Negara menjelaskan seputar pencapaian program-program pemerintah selama ini. Kepercayaan masyarakat yang diperoleh pemerintah merupakan salah satu di antaranya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah upaya dilakukan pemerintah guna menjaga perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun dapat terjaga. 

Selain itu, masyarakat juga memberikan kepercayaan kepada pemerintah yang diketahui melalui survei yang dirilis oleh Gallup World Poll baru-baru ini. Momentum inilah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Kepercayaan dan momentum-momentum seperti ini harus kita gunakan. Jangan sampai di dalam negeri sendiri justru ada pesimisme. Padahal masyarakat luar memandang kita dan iri terhadap pertumbuhan dan kepercayaan yang begitu sangat baik diberikan oleh masyarakat," kata Presiden.

 

Sementara itu, Presiden kembali menyampaikan komitmen program pembangunan nasional yang dicanangkannya sejak awal memerintah. Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur saat ini terus berjalan, baik yang berada di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. "Untuk apa? Ini adalah untuk mempersiapkan daya saing kita dalam rangka persaingan global yang memang mau tidak mau harus kita hadapi," ujarnya.

Berbicara soal persaingan global, banyak sekali perubahan-perubahan yang nyata terlihat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali mengingatkan perubahan-perubahan itu dan bagaimana Indonesia harus mampu bersikap fleksibel dalam menghadapinya. "Kalau kita masih berkutat pada rutinitas dan tidak berani melakukan terobosan-terobosan, bisa kita betul-betul ditinggal oleh zaman dan kalah dalam persaingan global," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam Rapimnas tersebut, Partai Hanura juga secara resmi memberikan dukungannya bagi pencalonan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden periode 2019-2024. Keputusan dukungan tersebut diambil setelah 34 DPD Partai Hanura secara bulat memberikan dukungannya.

 

Dimintai tanggapannya terkait dukungan tersebut, Kepala Negara menyatakan bahwa setiap partai maupun individu memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya. Adapun saat ini, ia masih ingin berkonsentrasi untuk menyelesaikan program-program yang dijalankan pemerintah."Saya sekarang ini masih fokus menyelesaikan, masih konsentrasi, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan program-program yang masih dalam proses, yang masih harus saya selesaikan. Tugas saya fokus saya ke situ," tuturnya.

 Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bali I Made Mangku Pastik dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.(eas)

 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera menuntaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap Novel Baswedan. “Itu perintah beliau, tapi kami sudah sampaikan langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Prinsip, kita ingin agar sesegera mungkin tapi kadang kadang ada kendala-kendala di lapangan,” ucap Tito di Kantor Presiden, Senin 31 Juli 2017.
 
Hal ini disampaikan Kapolri setelah dirinya dipanggil Presiden ke Istana Merdeka untuk menjelaskan perkembangan penanganan kasus dugaan penganiayaan Novel Baswedan. Hingga saat ini, pihaknya telah mendengarkan setidaknya keterangan dari 59 saksi.
 
"Ada lima orang yang sudah kita amankan. Sejumlah cctv ada lebih kurang 50 cctv dalam radius 1 km juga sudah kita dapatkan juga. Berikut ada beberapa sekitar 100 lebih toko kimia yang sudah kita datangi yang menjual H2SO4, ini juga masih dalam pengembangan kita,” ucap Tito.
 
Dari saksi-saksi yang telah dimintakan keterangannya, ia mengatakan bahwa pihak kepolisian belum menemukan saksi yang melihat atau mengetahui wajah tersangka pada waktu kejadian. “Kita belum mendapatkan saksi pada saat kejadian. Yang ada adalah dua orang ibu-ibu, yang menggunakan mukena pulang dari masjid. Ada juga saya kira di cctv yang di medsos, itu sudah kita dengar keterangannya juga. Tapi tidak, hanya melihat kejadian, tidak melihat wajah tersangka,” ujar Tito.
 
Namun Kapolri mengaku bahwa pihak Kepolisian telah berhasil menemukan saksi yang cukup penting, tapi yang bersangkutan tidak ingin disebutkan namanya untuk alasan keamanan. “Dia melihat kira-kira lima menit sebelum peristiwa, ada orang yang berdiri di dekat masjid, yang itu sosoknya mencurigakan, yang diduga dia adalah pengendara sepeda motor penyerang,” ucap Tito. 
 
Dari keterangan saksi ini, pihak Kepolisian mulai dapat melakukan sketsa pelaku, mulai dari sketsa tangan sampai dengan menggunakan teknologi yang mutakhir. “Kita bekerja sama dengan rekan-rekan dari AFP kepolisian Australia, kemudian kita rekonstruksikan menggunakan sistem komputer, sehingga terakhir kita dapatkan yang ini. Ini mungkin belum _dipublished_  ya, karena ini baru kira-kira dua hari yang lalu ini,” kata Tito.
 
Tito menambahkan, pihak Kepolisian juga telah menyampaikan perkembangan kasus ini kepada KPK. "Kita ingin agar teman-teman dari KPK juga bisa bergabung untuk membentuk tim gabungan Polri khususnya Polda Metro Jaya. Baik tim lidik (penyelidik) maupun tim analisnya, dan kita akan terbuka untuk itu. kami sudah menawarkan dari tanggal 16 Juni," kata Tito.(eas)
Saturday, 15 July 2017 23:49

DPRD Tim Pansus KPK Geruduk Kejagung

Written by

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)- Jaksa Agung M. Prasetyo menerima kunjungan Pimpinan DPR RI Fahri Hamzah bersama Pansus Angket Komisi Pemberantas Korupsi di Kejaksaan Agung. Selain silaturahmi dan memberikan dukungan bagi kejaksaan Agung dan KPK dalam pemberantas korupsi terutama pencegahannya.

Jaksa Agung, M. Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Kamis(13/7)2017 mengatakan Jadi begini saya mendapatkan kehormatan di kunjungi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Fachri Hamzah dan pimpinan serta anggota pansus Angket DPR RI untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ada juga ketua Komisi III patner kami di DPR kehadirannya hanya semata-mata Silahturahmi . Kami adalah patner kerja perlu sesekali saling berkunjung selama ini kami yang di undang kesana, saya sekarang  mendapat kehormatan  anggota DPR RI yang datang ke Kejaksaan Agung. Karena memang diantara yang hadir ini ada yang belum  pernah datang kemari," ujarnya

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan Jadi antara lain semata-mata untuk berdiskusi membahas hal-hal bagaimana kedepan kita negara hukum untuk bagaimanapun hukum harus ditegakkan baik dan benar. Hukum adalah panglima dan hukum adalah disalah gunakan." Jadi pembahasan berkisar tentang bagaimana penegakan hukum harus dilakukan di negara hukum tercinta ini," tegaskan.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan saudara sekalian kalau  kita berbicara pansus angket KPK tentunya ada sementara pihak yang mungkin langsung berpraduga ada apa lagi mereka datang ke Jaksa an Agung, sebelumnya datang ke Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) kemudian ke Sukamiskin dan ke Polri  kemarin dan sekarang ke kejaksaa Agung . "Saya semata-mata bagaimana  hukum ditegakkan baik benar dimasa-masa akan datang , tadi sekian lama berdiskusi dengan baik Pansus dengan pimpinan DPR RI ternyata tidak ada sedikitpun dibahas tentang hak indikasi ini akan pansus KPK untuk mendiskreditkan   untuk mengecilkan untuk menggembosi atau bahkan melemahkan dan membubarkan tidak ada sama sekali,"  jelasnya.

Seiring dengan itu, Prasetyo merinci yang kita bahas secara umum bagaimana koordinasi hubungan penegak hukum , bagaimana mekanisme kerjanya dan sejauhmana hasilnya. Tentunya dalam proses hukum ada hal yang perlu didiskusikan, dikomentari dan dikenali dengan lebih  baik."Jadi saya sampaikan bahwa kehadiran pansus hak angket KPK sudah sangat positif ,kami sangat mendukung apa yang dilakukan selama ini, sekali lagi semata-mata untuk kebaikan," rincinya .

Sesuai perkembangan, Prasetyo menandaskan bahwa ekses-ekses itu dan diviasi bagaimana pun tanpa disadari mungkin bisa muncul ini lah berusaha dikenali, terus dievaluasi dan inventarisir kalau ada yang  baik dipertahankan bahkan ditingkatkan . Kalau ada produk yang masih kurang atau yang  keliru masih bisa diperbaiki.
"Semua pihak tentunya terus menerima ini dengan lapang dada. Banyak tadi saran-saran juga disampaikan   oleh Pansus Hak angket KPK kepada Kejaksaan kami juga menyadari kejaksaan tentunya ada juga kekurangannya ada kelemahannya. Tentunya dengan adanya masukan tentu catatan khusus nanti menjadi bahan bagi kejaksaan tentunya memperbaiki diri. Saya berharap semua pihak  bisa menerima untuk perbaikan , tidak ada sama sekali untuk mengkerdilkan , untuk mendiskreditkan untuk melemahkan apa lagi untuk membubarkan," tandasnya.

Dari itu, Prasetyo mengakui Apakah memang kita masih perlu keberadaannya kita tahu persis bagaimana masifnya maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi dinegara kita ini yang memang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Kalau tindak pidana lainnya langsung memperlihatkan siapa korban.Misalnya pemenuhan ada, korban bangunannya, penganiayaan, pencurian juga begitu. Nah korupsi ini tidak ada korban secara langsung dia dirugikan,nah sebenarnya korupsi kejahatan yang sangat-sangat membahayakan kita sering mengatakan sebagai pembunuh berdarah dingin. "Nah saya rasa setiap pansus KPK sama sepakat dengan kita bahwa bagaimanapun kejahatan korupsi tetap disikapi dengan baik dan benar. Tadi juga disarankan bagaimana fungsi pencegahan lebih ditingkatkan karena dengan pencegahan kita tidak mengharapkan tindak pidana korupsi itu berkembang begitu masif dan bagaimana bisa dicegah sejak awal," akunya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Fachri Hamzah mengatakan  Kunjungan ini adalah silahturahmi dan konversi kelembagaan antara DPR dengan Kejaksaan Agung merupakan mitra sehari-hari khususnya komisi III, kebetulan Ketua Komisi III adalah anggota Pansus angkat juga. Maka kunjungan ini adalah kunjungan kelembagaan, bukan pemeriksaan angket karena pemeriksaan itu dilakukan dibawah sumpah.  "Tidak ada disumpah ini adalah silaturahmi kelembagaan. Kedalam silaturahmi itu ,saya mewakili pimpinan DPR diminta teman-teman untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi masing-masing lembaga DPR sebagai lembaga pengawas yang tertinggi dinegara kita yang sedang menggunakan satu hak yang penting yang ada konstitusi kita Undang-undang Dasar 45 itu hak angket," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Fachri menegaskan itu kami sampaikan kepada    Bapak Jaksa Agung seluruh jajarannya telah disambut sangat baik sekali. Oleh karena itu ucapkan terima Kepada bapak Jaksa Agung kepada  jajaran yang menyambut kami secara baik."Kedua, tentunya diperlukan adanya pemeriksaan -pemeriksaan yang lebih teknis sebab kita tahu Kejaksaan Agung juga merupakan terselenggaranya Komisi Pemberantas Korupsi(KPK) . Dalam KPK ada banyak jaksa-jaksa yang sudah ganti berganti tugas sehinga dalam kasus oleh angket kita tentu memerlukan juga dari kejaksaan Agung untuk secara kelembagaan atau individual menjelaskan fungsi dan kelembagaan yang di diperlukan dalam pemeriksaan bak angket," tegasnya.

Untuk itu, Fachri menjelaskan saya kira itu yang akan lebih teknis akan dibicarakan . Hari ini adalah kami telah diterima dengan baik Bapak Jaksa Agung  juga memberikan masukan yang baik dan memberikan juga apa yang menjadi maksud dan tujuan kami yang telah ditangkap secara baik oleh kedua belah pihak ." Saya kira itu yang makna Jaksa Agung dan teman-teman sekalian. Tidak ada kejahatan kita bisa hadapi sendiri tidak ada oleh Jaksa Agung,tidak oleh kepolisian dan tidak oleh KPK," Jelasnya.

 

Lebih jauh, Fachri merincinya Kalau satu kejadian telah dianggap kejahatan maka seluruh energi kita upaya kan untuk membangun agar kejahatan itu kecil dihadapan kita, jadi kita lebih besar dari kejahatan yang ada. Kalau kita tidak kompak, jadi kejahatan itu kelihatan berwibawa sekali dan kita kelihatan kecil ini tidak boleh terjadi. "Saya seluruh tanggapan Jaksa Agung itu positif. Mudah-mudahan kerjasama bisa berlanjut selanjutnya menemani pansus angket melihat dan memantau dalam melaksanakan tugasnya sampai akhirnya disimpulkan semua," rincinya.( vk)

Monday, 12 June 2017 06:30

Presiden Lantik Anggota DKPP Periode 2017-2022

Written by
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini melantik sejumlah anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 12 Juni 2017.
 
Sebanyak tujuh orang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota DKPP yang mewakili sejumlah unsur, yakni:
1. Hasyim Asy'ari (unsur Komisi Pemilihan Umum)
2. Ratna Dewi Pettalolo (unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum)
3. Ida Budhiati (unsur tokoh masyarakat)
4. Harjono (unsur tokoh masyarakat)
5. Muhammad (unsur tokoh masyarakat)
6. Alfitra Salam (unsur tokoh masyarakat)
7. Teguh Prasetyo (unsur tokoh masyarakat)
 
Ketujuh orang tersebut dilantik dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2012-2017 dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2022 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2017.
 
Selanjutnya, para anggota yang dilantik tersebut akan bertugas untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, serta kredibilitas penyelenggara Pemilu untuk masa tugas tahun 2017 hingga 2022 mendatang.
 
Untuk diketahui, DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP terdiri atas tujuh anggota yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan pemerintah.
 
Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP Megawati Soekarnoputri untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.(eas)
 

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) ,Setelah hari Jumat, 2 Juni 2017 berbuka puasa bersama di rumah Ketua MPR, sore ini, Senin 5 Juni 2017, Presiden Joko Widodo buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR Setya Novanto. Tiba pukul 17.20 WIB, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno disambut oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Dalam sambutannya, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan bahwa silaturahmi dapat menjadi contoh dimana para pemimpin bangsa bersatu padu karena rakyat membutuhkan keteladanan.  

 Selain itu, Ketua DPR memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dan Badan Siber Sandi Negara. 

Jelang azan Magrib, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyampaikan tausiahnya. Tak lama setelah itu, azan berkumandang yang menandakan waktu berbuka puasa. Setelah itu Presiden menunaikan ibadah salat Magrib berjamaah.  Selepas salat Magrib, Presiden bersama Ketua DPR dan undangan yang hadir menikmati santap malam. 

 Tampak hadir pada buka puasa bersama tersebut, diantaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan  Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.(eas)

 

 

 

Saturday, 03 June 2017 14:21

Presiden Jokowi : Kalau PKI Muncul Akan Saya Gebuk

Written by

MALANG(KORANRAKYAT.COM) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan langsung menindak tegas jika gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) muncul kembali. Jokowi menegaskan dirinya tidak pernah melindungi gerakan-gerakan komunis di Indonesia.

"Kalau ada tunjukkan pada saya. Saya akan gebuk detik itu juga," kata tegasnya di Universitas Muhammadiyah Malang Dome, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Sabtu (3/6).

Jokowi melanjutkan, saat ini banyak beredar isu yang menyebutkan komunis bangkit kembali. Namun, sampai saat ini tidak ada bukti yang jelas. Selain itu, Jokowi juga menegaskan tidak pernah melindungi gerakan-gerakan komunis.

"Sudah jelas, di konstitusi kita jelas, Tap MPR bahwa PKI, komunis dilarang di negara kita Indonesia. Sudah dikarang, kok. Apalagi, disorongkan kepada saya, seolah saya melindungi. Melindunginya di mana?" tanya Presiden.

Terkait banyaknya isu yang mengkaitkan komunis dengan dirinya, Jokowi menilai hal tersebut tidak logis. Menurutnya tidak mungkin menyembunyikan sesuatu di era keterbukaan seperti saat ini.

"Ini enggak logis, lalu ditarik orang tua saya. Mengecek kan gampang sekarang. Muhammaduyah punya, di Solo juga ada. Dicek saja, orang tua kita tinggal di mana? Di kampung mana? Di desa mana? Kakek nenek kita siapa saja bisa dicek. Sangat mudah pada era keterbukaan sekarang ini," kata Jokowi.(fd)

 

 

 

 

 

BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo bersyukur dan mengapresiasi kerja keras yang telah ditunjukkan jajarannya di pemerintah pusat atas keberhasilan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Predikat tersebut diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Predikat WTP yang didapatkan ini merupakan yang pertama kalinya bagi pemerintah pusat dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

 "Alhamdulillah, setelah 12 tahun, untuk pertama kalinya pemerintah pusat telah diberikan opini WTP oleh BPK Republik Indonesia atas LKPP Tahun 2016. Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini, kementerian, dan semua lembaga dalam penggunaan uang rakyat, pengguna APBN," ujarnya saat acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2016 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 23 Mei 2017.

 Dalam acara tersebut, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara juga menyampaikan bahwa sebanyak 73 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara mendapatkan opini WTP. Jumlah tersebut mencapai 84 persen dan terjadi peningkatan dibanding tahun lalu yang sebesar 65 persen LKKL yang memperoleh opini WTP.

 Lebih lanjut, sebanyak 8 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 6 LKKL memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau 'disclaimer'. Terhadap kementerian maupun lembaga yang mendapatkan opini WDP dan TMP itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan untuk segera berbenah.

 "Yang sisanya ini saya titip kementerian maupun lembaga segera dibentuk _task force_ agar ke depan ini menjadi kewajiban, sebetulnya seharusnya menjadi hal yang biasa untuk mendapatkan WTP itu. Itu kewajiban kita dalam penggunaan uang rakyat, uang negara, untuk dikelola dengan baik," ia menegaskan.

 Untuk diketahui, kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WDP tersebut ialah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia.

 Sementara yang memperoleh opini TMP ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut, dan Badan Ekonomi Kreatif.

 "Target tahun depan semuanya WTP. Jangan ada yang disclaimer. WDP aja tidak boleh. Memang sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan kementerian dan lembaga karena ini adalah uang rakyat," Presiden mengingatkan.

 Menutup arahannya, Presiden berpesan kepada jajarannya agar secara serius mengelola keuangannya. Sebab menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat Indonesia.

 "Saya ingin esensi dari akuntabilitas pemerintah adalah pertanggungjawaban moral kepada rakyat. Jadi APBN harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan harus kita pastikan rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari penggunaan APBN kita. Jangan ada yang coba-coba berani memainkan uang rakyat," tutupnya.(eas)

 

 

 

 

 

 

 

Sulut,Koran rakyat.com-  Ada aksi penolakan terhadap Anggota DPR RI Fachri Hamzah yang datang pada,13 Mei 2017 ke Sulawesi Utara melalui Kota Manado terus terjadi. Buktinya, saat akan turun dari pesawat langsung dihadang untuk tidak bisa keluar bandara.

Pandangan kasat mata saat
Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka undangan sehingga kunjungannya pada hari sabtu 13 mei 2017 berakhir singkat dan kembali ke Jakarta karena warga Sulawesi Utara .

Penolakan itu terjadi menolak untuk dikunjungi karena ulahnya yg sering kontrofersi dalam ucapannya.Oleh karena kejadian itu Fahri Hamzah hanya berkunjung waktu singkat selama 4 jam dan harus kembali ke Jakarta,dengan itu Fahri Hamzah harus merobah cara - cara sikapnya agar dapat diterima masyarakat sehingga kejadian penolakan itu tidak terjadi lagi.

Karena masyarakat Sulawesi utara cinta damai dan tidak arogan terhadap siapapun,jadi diharapkan agar pejabat Negara memberikan contoh yang baik kepada masyarakt Indonesia.

Dari informasi  dihimpun dari informasi masyarakat Sulawesi Utara diduga bahwa Fahri Hamzah akan meresmikan salah satu organisasi yang ditolak masyarakat Sulawesi Utara karena sering membuat onar(hd)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Tak kunjung pulanngya Habib Rizieq ke Tanah Air rupanya bukan untuk menghindar apalagi berkelit dari dugaan sejumlah kasus yang menjeratnya. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu memang tengah melaksanakan ibadah umrah yang sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Pernyataan tersebut diungkapkan, Kuasa Hukum Habib Rizieq,

 

Ki Agus Muhammad Choiri.Ki Agus menjelaskan bahwa kliennya memang sengaja lama di Makkah, Arab Saudi sekaligus untuk menghabiskan malam Nisfu Syaban di sana."Beliau menjalankan ibadah di Tanah Suci. Umrahnya memang lama sekalian inginnya Nisfu (Syaban) di sana bersama keluarga," katanya kepada wartawan, Jumat (12/5).

 

Lebih lanjut, dia memastikan bahwa Rizieq Shihab akan segera kembali ke Indonesia karena visa terbatas. Sehingga, pihak Kepolisian tidak perlu risau mencari keberadaan kliennya itu."Iya memang harus pulang, memang visanya terbatas. (Nggak perlu risau) orang pasti pulang kok," pungkasnya(vx)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Dikuatirkan menghilang Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, hingga lebih dari satu bulan ini belum menemui titik terang, penanganannya kenapa tak secepat ungkap kasus teroris, Hal ini memicu kekhawatiran pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa kasus ini akan seperti kasus pembunuhan wartawan Harian Bernas, Udin pada 1996 silam.

 

Kekhawatiran ini muncul dalam diskusi ‘19 tahun Reformasi; Reformasi Hukum Sampai Mana?’ di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 14 Mei 2017. Direktur Eksekutif Amnesty International perwakilan Indonesia, Usman Hamid, menyampaikan kekhawatiran itu dalam diskusi tersebut.

Ketika membuka lagi file lama kasus Udin, Usman mengatakan, awalnya pembunuhan Udin dianggap bermotif politik. Sebab Udin sering mengkritik pemerintah Bantul saat itu. Belakangan, motif itu bergeser ke dugaan kecemburuan seorang suami.

 

Sebab diisukan, istri oknum tengah dekat dengan Udin. Namun motif itu juga dibantah sendiri oleh perempuan tersebut dan mengaku dibayar untuk mengakui punya hubungan dengan Udin.

"Pelakunya ditangkap dari seorang preman, pelakunya diberi alkohol sampai akhirnya ia mabuk mengakui. Saya khawatir kasus Novel seperti ini direduksi semacam itu. Karena pernah ada pernyataan bahwa kasus Novel ini berhubungan dengan bisnis gamis istrinya Novel. Ini sangat menyedihkan," kata Usman.

 

Dengan lamanya kasus ini, Usman Hamid meminta pemerintah atau pihak kepolisian untuk segera membentuk tim independen. Jika tim ini terbentuk, menurutnya juga bisa mengangkat martabat pihak kepolisian tentunya.

"Kalau hingga 40 hari juga belum ada kemajuan yang signifikan, tidak ada salahnya Presiden menimbang itu. Apakah itu bentuknya tim delapan atau tim investigasi yang memang tugasnya mencari fakta bersama polisi," kata dia. (vx)

 

 

 

 

Page 5 of 9

Panggung Koruptor

  •