Sunday, 19 February 2017 09:02

Pelaksanaan Pilkada Serentak Secara Umum Aman

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Pelaksaan Pemilihan Daerah yang berlangsung di 101 daerah serentak pada 15 Febuari 2017 berjalan lancar,aman dilaksanakan dengan baik. Tidak bisa dipungkiri ditemukan kejadian keterlambatan logistik di Kabupaten Sangihe karena bencana alam ombak besar  namun dapat diatasi. Juga ada ganguan keamanan di Puncak Jaya, tim brimob melakukan pengawalan terhadap kotak suara.

Kepala Divisi Humas  Mabes Polri, Irjend Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Kamis ( 16/2)2017 mengatakan dalam hal ini apa yang telah kita lihat bersama patut disyukuri oleh kita bangsa Indonesia bahwa pemilu serentak 2017 ini pada umumnya  berhasil pantauan kita di Mabes Polri ini berjalan dengan lancar artinya selama tahapan-tahapan perjalanan agenda pemilu itu dapat dilaksanakan dengan baik."Dalam hal ini beberapa tidak bisa dipungkiri yang juga kemungkinan dari teman-teman media sudah mendapatkan informasi ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah-daerah umumnya dapat diatasi dengan baik, ada yang berkaitan dengan faktor alam, seperti di Sangihe ada adalah ada keterlambatan distribusi logistik dikarenakan cuaca karena ombak yang sedemikian besar sehingga terlambat sampai, Namun demikian sudah dapat teratasi," ujarnya.  

Selanjutnya, Boy menegaskan kemudian juga gangguan keamanan seperti di Puncak Jaya dimana tim yang melakukan pengawalan kotak suara di TPS yang ada dalam pengawalan dari satuan Brimob kita sempat juga mendapatkan gangguan dari kelompok-kelompok orang tak dikenal dan kita bersyukur mereka berusaha melakukan penyerangan tetapi dapat kita amankan oleh petugas kita, petugas satuan Brimob yang melakukan pengawalan kota suara bersama sama. "Demikian juga gangguan di beberapa tempat lainnya di aceh, Gorontalo pada umumnya dapa dapat dikendalikan dengan baik," tegasnya. 

Untuk itu, Boy menjelaskan hal ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pesta demokrasi yang berjalan ini kita melihat Polri mengamati bahwa kualitas dalam berdemokrasi tidak lepas dari partisipasi dari masyarakat kita yang tentunya dalam kategori dalam melaksanakan demonstrasi ini dapat dikatakan semakin dewasa. "Kita sangat bersyukur dalam kondisi seperti ini, artinya kita harus dapat menimalisir bersama potensi kerawanan yang sebelumnya kita prediksi untuk tidak terjadi dan kita melihat bahwa pengelolaan potensi kerawanan ini ada semacam semangat bersama yang ditunjukkan antara unsur unsur pengamanan sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut, Boy merincinya kita tahu Soliditas TNI Polri didalam mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi ini pada level yang sangat tinggi dan kita juga berterima kasih kepada Panglima TNI yang sebelumnya juga rekan rekan telah mendengar langsung kalau Kapolri mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI yang semaksimal mungkin seluruh personel yang ada di Kodam, Kodim dan seluruh unsur batalyon yang ada di daerah menjadi faktor pendukung dalam tegaknya keamanan, dalam tegaknya perdamaian dalam proses Pilkada ini berlangsung ."Dan kita melihat dari dinamika yang terjadi itu ada proses penyampaian juga yang sifatnya informasi yang disampaikan oleh Lembaga survei, nah dalam hal ini menyikapi informasi yang sampaikan oleh lembaga survei sebagaiman kita ketahui tentu gambaran umum berkaitan dengan hasil pemungutan suara apabila masyarakat merujuk kepada hasil penilaian lembaga survei yang ada itu tentu akan dapat menjadi sebuah rujukan untuk memahami kondisi melakukan penilaian terhadap hasil pemungutan suara," rincinya. 

Sesuai data, Boy menandaskan namun dalam hal ini yang perlu kami ingatkan adalah lembaga survei bukan lembaga yang secara sah memutuskan tentang hasil pemenangan pemungutan suara yang dilaksanakan karena kita proses penghitungan ditingkat PPK 

 PPS hari ini masih berjalan kita berharap sampai kedepan Masksimal sampai tanggal 27 Februari itu akan sampai pada level Kabupaten kota seterusnya untuk dilakukan rekap di tingkat provinsi. "Jadi hasil yang sah yang dapat kita pedomani adalah hasil resmi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hati ini adalah KPU dan jajarannya, OKI kami berharap apa yang diketahui oleh publik dapat saja itu menjadi sebuah informasi tetapi bukan sebuah keputusan yang sah setelah hasil,"tandasnya.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Proses laporan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar ke Bareskrim terkait  adanya persangkaan  palsu dan hasil rekayasa dilakukan oleh penguasa, akhirnya Antasari sempat ditahan selama dua tahun. Pengaduan ini masih dikaji  Polisi.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Jumat (17/2)2017 mengatakan setiap laporan, pengaduan yang masuk akan diuji dulu apakah bisa jadi sebuah laporan polisi apa enggak. "Yang menguji anggota reserse ingin diliat apakah bisa dituangkan ke laporan polisi enggak," ujarnya.

Selanjutnya, Martinus menegaskan Kalau bisa akan bergulir melalui adminiatrasi dan didisposisi ke unit kerja yang akan menangani. "Hari ini Telah diserahkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum (tipidum )untuk melakukan penyelidikan laporan yang ada. Akan dilakukan penyelidikan," tegasnya.

Sesuai penelusuran, 
Martinus menjelaskan dalam prosesnya ingin diketahui apakah laporan itu sebuah tindak pidana atau tidak. "Kalo pidana, maka akan ditingkatkan penyidikan. dalam sidik akan dicari barang bukti apa saja dan ditemukan tersangka. Jika dalam sidik enggak dikatakan pidana maka proses penyelidikan dihentikan," jelasnya. 

Lebih lanjut, Martinus merincinya dalam laporan Antasari ataupun sby, masih didalami, dipelajari, udah ditunjuk timnya dan dimulai penyelidikan." Kita lihat lidik bagaimana karena ini kaitan dengan barang bukti dan peristiwa lain yang melalui mekanisme justice dan ada penjatuhan hukuman," rinciannya.

Jadi,Martinus Menambahkan Kita akan lihat nanti apa yang dilaporkan terkait dengan materi yang didalami dimungkan dan inkracht, atau berbeda. "Akan digali dalam lidik. Jika terkait dengan materi yang udah disidangkan ini akan jadi pertimbangan apakah pidana atau enggak. Kalau enggak terkait, keterangan apa yang dukung dugaan ini dicari," tambahnya. (vk)

 

 

 

Jakarta,kora Presiden Joko Widodo menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut keduanya berbicara banyak mengenai permasalahan bangsa. Keduanya juga memiliki pandangan yang sama bahwa apabila segala permasalahan bangsa dihadapi dengan duduk bersama dan bermusyawarah, maka hal tersebut akan teratasi dengan lebih cepat.Rabu siang, 30 November 2016,

"Kami sepakat bahwa negara kita ini negara besar. Banyak masalah-masalah besar yang dihadapi. Tetapi, permasalahan-permasalahan itu akan lebih cepat diatasi apabila dimusyawarahkan, ketemu didialogkan. Karena kita negara besar dan masalahnya pasti juga sangat banyak sekali," terang presiden di halaman beranda Istana Merdeka.

Senada dengan presiden, Zulkifli Hasan yang siang itu datang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sekaligus sebagai Ketua Partai Amanat Nasional turut mengajak agar setiap permasalahan bangsa diselesaikan dengan cara-cara Indonesia.

"Mari semua persoalan yang ada di hadapan kita, kita selesaikan dengan cara-cara kita, cara-cara Indonesia. Dengan nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an kita. Apa itu? Pak Presiden menyampaikan silaturahmi dan dialog," ujar Bang Zul, sapaan akrab Zulkifli Hasan.

Bang Zul pun mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengakomodasi keinginan masyarakat yang hendak menggelar doa bersama pada 2 Desember mendatang. Sebab, kesepakatan antara pemerintah dan elemen masyarakat tersebut dibuat sebagai hasil dialog dan duduk bersama.

"Saya tadi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah menghadapi yang aksi damai itu dilaksanakan dialog kemarin yang difasilitasi Majelis Ulama. Oleh karena itu, saya mengajak yang besok ini mari buktikan bahwa kita adalah negara yang damai, Islam yang damai. Kita tunjukkan pada dunia bahwa walaupun mayoritas muslim tetapi moderat, rahmatan lil'alamin, damai, saling menghormati, saling menghargai," ajaknya.

Seorang jurnalis sempat menanyakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari agar doa bersama tersebut pada akhirnya tidak menimbulkan kericuhan. Menjawab hal tersebut, Presiden Joko Widodo meyakini komitmen yang disepakati kedua belah pihak bahwa aksi tersebut akan berlangsung dengan damai.

"Saya mempercayai komitmen yang telah dibuat," ujar presiden.

Presiden juga berpesan kepada para peserta doa bersama yang akan menggelar aksinya tersebut. Ia berharap agar aksi dapat berjalan dengan tertib dan mendoakan untuk persatuan bangsa.

"Yang paling penting nanti dalam aksi itu tidak ada rusuh, tidak ada ricuh. Memang ini kan doa, bukan demo. Berdoa bersama-sama untuk ketenangan bangsa ini, untuk kedamaian bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa ini, untuk kemakmuran bangsa ini. Saya kira doanya akan ke sana, untuk persatuan kita," pesannya.

*Konsolidasi Kebangsaan*

Dalam kesempatan tersebut, terkait dengan konsolidasi kebangsaan, presiden juga menerangkan bahwa hal tersebut akan terus dilakukan. Tujuannya pun tidak terbatas pada lingkup partai politik maupun ormas tertentu.

"Ke semuanya, kita tidak berbicara ke partai politik, ormas tertentu, ke semuanya. Sekali lagi, negara kita ini negara besar. Jadi bisa dengan daerah, bisa dengan langsung ke akar rumput, bisa dengan kelompok petani, bisa dengan kelompok nelayan, bisa juga dengan kelompok buruh," ungkapnya.

Bang Zul sendiri melalui fraksi-fraksi di MPR juga akan turun langsung ke daerah untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan. Mereka akan mendengar dan berdialog langsung untuk mengetahui aspirasinya. Baru setelahnya dikomunikasikan kepada presiden mengenai butir-butir penting dari aspirasi tersebut.

"Nanti MPR juga akan membantu dengan seluruh fraksi-fraksi untuk silaturahmi ke berbagai kalangan. Setelah itu nanti kita akan undang sebelum ke Bapak Presiden dengan fraksi-fraksi. Karena fraksi-fraksi mewakili semua partai politik dan urusan daerah. Nanti poin-poinnya kita konsultasikan kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah, bagaimana tindak lanjutnya," terangnya.

Sebagaimana silaturahmi presiden dengan para tokoh lainnya, kedatangan Zulkifli Hasan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Keduanya kemudian santap siang bersama dengan ikan patin, tempe goreng, dan juga sayur asam sebagai menu hidangannya.

"Tadi saya makan ikan patin. Biasanya ada di Sumatera, ini sekarang ada di Istana. Asli Indonesia, juga tempe goreng, sayur asam. Yang jelas enak. Dan jangan lupa di Istana ada khas kerupuk merah," terang Bang Zul sekaligus menutup sesi tanya jawab dengan para jurnalis.(eas)

Jakarta,koranrakyat.com - Sesuai laporan polisi nomor LP/1077/X/2016/Bareskrim akhirnya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dilaporkan ke Mabes Polri. Hingga kini laporan itu berproses. Karena  locusnya dalam video di belakangnya ada Gedung Sate (Bandung) di limpahkan ke Polda Jabar .

Kabareskrim, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto di temui di Mabes Polri , Jakarta. Rabu (23/11)2016 mengatakan proses laporan Sukmawati tetap berproses. Pelimpahkan penanganan laporan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Polda Jawa Barat. " Pasalnya  Habib Rizieq locusnya dalam video di belakangnya ada Gedung Sate (Bandung), kita limpahkan ke Jabar," ujarnya.

Selanjutnya, Ari Dono menegaskan sesuai laporan
Rizieq dilaporkan oleh Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri karena dianggap melecehkan Pancasila." Kasus tersebut tidak terlalu besar sehingga penanganannya bisa dilakukan polda setempat di mana kejadian tersebut dilakukan.Itu hanya kecil-kecil saja, hanya masalah kita anggap Polsek, Polres, Polda," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Sebelumnya Sukmawati melaporkan Rizieq karena dianggap menistakan Pancasila. Dalam video yang beredar viral, Rizieq menyinggung Pancasila dengan menyebut 'Pancasila Sukarno ketuhanan ada di pantat sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala'. Laporan tersebut didaftarkan Sukmawati pada Kamis (27/10/2016) siang.

Sesuai data, Sukmawati Soekarnoputri mengaku baru menonton video tayangan ceramah Rizieq pada Juni 2016, setelah diperlihatkan temannya.
Sementara tayangan tersebut diunggah sekitar dua tahun lalu. Setelah dirundingkan bersama sejumlah temannya, akhirnya diputuskan untuk melaporkan Rizieq ke polisi.
"Marah sekali saya, sangat tersinggung," ujarnya.

Dari laporan tersebut, Sukmawati menuduh Rizieq melakukan tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara  seperti dimakssebagaimana dimaksud  Rizieq dikenakan Pasal 154 a KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57 a jo Pasal 68 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.(Vk)

Monday, 21 November 2016 10:40

Wakil Ketua DPRD Fadlizon Kritisi Pernyataan Kapolri

Written by

 Jakarta,koranrakyat.com,- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengkritisi

pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menduga akan ada upaya

makar dalam aksi demonstrasi pada 25 November mendatang. Salah satu

caranya adalah dengan menduduki Gedung DPR.

"Ya saya enggak tahu informasinya dari mana. Menyampaikan pendapat

 

mekanismenya konstitusional," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 21

 

Noveber 2016.

 

Politikus Partai Gerindra ini meminta Kapolri tidak sembarang mengeluarkan

 

pernyataan. Sebagai petinggi Polri, dia menilai mantan Kapolda Metro Jaya

 

itu seharusnya lebih terukur dalam berbicara. "Jangan membuat kegentingan

]

baru," tegasnya.

 

Selain itu, Fadli mengungkapkan bahwa tuntutan masyarakat dalam kasus

 

penistaan agama sebagai hal yang wajar dan masuk akal. Alasannya,

 

siapapun yang dituduh pasal 156 A itu biasanya ditahan.

 

"Kenapa ini tidak, itu yang perlu dipertimbangkan penyidik di Polri," ujar Fadli.

 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Senin, 21 November 2016,

 

menegaskan jika aksi demo nanti untuk menggulingkan pemerintah, maka itu

 

sudah membuat negara dalam negara atau makar.

 

"Kalau bermaksud menguasai itu jelas melanggar hukum, dan kalau itu

 

bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk

 

makar," kata Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

 

Menurut Tito, aksi itu direncanakan akan menguasai Gedung DPR dan MPR.

 

"Ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke

 

dalam DPR dan berusaha dalam tanda petik," tuturnya.

 

Namun, Tito menegaskan, Polri bersama TNI akan melakukan upaya-upaya

 

pengamanan dan pencegahan gedung DPR-MPR agar tidak diduduki oleh

 

massa aksi tersebut.

 

 

"Bila terjadi, kami akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas, terukur,

 

sesuai dengan peraturan undang-undang kita. Tegakkan hukum, baik yang

 

melakukan dan menggerakkan itu," kata Tito.

 

Tito mengaku mendapat informasi bahwa agenda unjuk rasa nanti bukan

 

hanya terkait proses hukum terhadap kasus penistaan agama. Tapi ada

 

agenda lain.

 

"Agenda politik lain, di antaranya adalah upaya melakukan makar. Bila itu

 

terjadi, kami lakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,"

 

katanya (vs)

Jakarta,,koranrakyat.com,- Presiden Joko Widodo mengundang  satu persatu pimpinan partai untuk makan

 

siang di istana, setelah Prabowo Subianto kini giliran Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

 

Megawati Soekarnoputri makan siang di Istana Merdeka, Jakarta,Sedangkan Ketum Demokrat Susilo

 

Bambang  Yudoyono hingga kini belum di undang. Senin, 21 November 2016. Tiba di Istana Merdeka pukul

 

12.30 WIB, Megawati langsung disambut Jokowi di ruang Credensial Istana Merdeka.

 

Keduanya langsung menuju ruang bagian dalam, tempat makan siang yang telah disiapkan. Ruang makan

 

keduanya tidak terlalu besar. Namun terlihat cukup untuk jamuan keduanya. Meja bundar tempat

 

makanan berbagai jenis dihidangkan.

 

Terlihat beberapa menu, seperti ikan, cumi, mi goreng, tahu tempe, dan sayuran serta buah-buahan.

 

Jokowi dan Megawati tampak asyik mengambil hidangan yang telah disiapkan.

 

"Enggak ada habisnya itu (wartawan)," kata Jokowi melihat kehadiran para wartawan.Usai bertemu dan

 

makan bersama, keduanya menggelar keterangan pers. Dalam keterangan pers itu, Jokowi mengaku

 

beberapa makanan yang tersedia dibawa sendiri oleh Megawati.“Beliau membawa bakmi godok dan

 

bakmi goreng. Ditraktir kita (saya),” ucap Jokowi, tertawa.(eas)

 

.

Sunday, 20 November 2016 09:57

Surve LSI Ahok -Djarot Merosot Ruhut Malah Ketawa

Written by

Jakarta,koranrakyat.com,-Elektabilitas petahana calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja

Purnama (Ahok) jeblok setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan

agama. Hal itu berdasarkan pada hasil Lingkaran Survei Indonesia (LSI).Sontak, hal ini

membikin sejumlah tim pemenangan Ahok-Djarot mengomentari miring soal lembaga survei

ini. Salah satunya Ruhut Sitompul. 

Ruhut mengaku dirinya tertawa melihat hasil survei yang dikeluarkan oleh LSI itu.  Menurut

dia, lembaga yang dikepalai oleh Denny Januar Ali tidak independen karena mendukung

salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta.

"Aku ketawa termehek-mehek lihat LSI, kenapa enggak bikin saja Ahok enggak ada lagi yang

dukung," ujar Ruhut kepada  Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, elektabilitas Ahok

sesuai dengan hasil survei LSI sebesar 10,6 persen juga berbanding terbalik pada kondisi di

lapangan. 

Ungkap Ruhut, setelah mantan Bupati Belitung Timur itu ditetapkan tersangka, dukungan

malah semakin banyak."Di posko-posko kami setiap hari terima ribuan orang. Yang dulu

cuma 100-200 sekarang sudah ribuan," katanya.

Dengan kenyataan di lapangan itu, pria yang dikenal dengan 'Poltak raja minyak dari Medan'

itu optimis Ahok bisa menang satu putaran.

Mengalahkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-

Sylviana Murni."Ahok diobok-obok makin semua minta dia ditahan Ahok itu makin kinclong,"

pungkasnya.

Seperti d‎iketahui, dalam hasil riset surveinya LSI menempatkan pasangan Ahok-Djarot di

urutan terbawah yakni 10,6 persen.

Posisi petahana ini, jauh di bawah pasangan Anies-Sandi yang memperoleh 31,9 persen.

Sementara pasangan Agus-Sylvi menempel ketat di bawahnya dengan 30,9 persen.

Peneliti LSI, Ardian Sofa mengatakan apabila kondisi tersebut terus berlanjut maka bukan

tidak mungkin pasangan Ahok-Djarot tereleminasi di putaran pertama pada Pilgub DKI

Jakarta yang bakal diselenggarakan pada 15 Februari 2017 mendatang (as)

 

 

Saturday, 19 November 2016 10:10

Relawan Projo Geram Kasus Ahok Bikin Efek Buruk Jokowi

Written by

Jakarta.koranrakyat.com,-Relawan Pro Jokowi, atau Projo geram kasus yang menimpa calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok menyeret Presiden Joko Widodo. Ketua Bidang Kominfo DPP Projo, Candi Sinaga menduga, ada suatu gerakan komunikasi yang memengaruhi masyarakat dengan mengaitkan Jokowi dalam kasus Ahok.

"Kita melihat, efek Ahok membuat orang menuntut ke Istana, bergerak menuju DPR, itu efek yang kami tolak. Jangan kaitkan efek Ahok dengan Presiden Jokowi," kata Candi dalam diskus polemik di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 19 November 2016.

Dia menegaskan, Jokowi bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, serta tidak mengintervensi kasus dugaan penistaan agama yang berbuntut ditetapkannya Ahok sebagai tersangka.

"Projo tetap menjaga netralitas Presiden, agar Pilkada ini menjadi adil dan jujur. Karena, posisi pak Jokowi tidak melindungi Ahok," ujarnya.

Projo kata dia, juga bersikap netral terkait pesta demokrasi lokal yang digelar 15 Februari 2017 nanti. Projo mempersilahkan setiap pasangan calon gubernur untuk memanfaatkan popularitas Jokowi.

 

"Projo tidak mendukung juga tidak membenci (pasangan calon gubernur). Projo tidak menghalangi anggota menggunakan hak politiknya di Pilkada DKI," katanya(as)

 

Jakarta,koranrakyat.com Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan kedekatannya dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Presiden mengekspresikan kedekatan itu melalui percakapan di beranda Istana Merdeka dalam suasana yang hangat dan akrab, Kamis 17 November 2016.

Sebelum memulai perbincangan, Presiden menyambut langsung kedatangan Prabowo. Keduanya lantas berjabat tangan penuh kehangatan. Tak tampak sama sekali sisa-sisa kontestasi  Pemilihan Presiden 2014 lalu. Prabowo hadir di Istana Merdeka untuk memenuhi undangan makan siang bersama Presiden.

Sambil menyeruput secangkir teh hangat, keduanya pun sempat mengabarkan maksud pertemuan mereka siang itu. Presiden Joko Widodo menyebut pertemuan-pertemuan serupa ini merupakan tradisi yang hendak ditularkannya kepada masyarakat banyak.

"Hari ini saya bertemu kembali dengan Bapak Prabowo di Istana. Ini kunjungan balasan beliau. Saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita. Dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah, sampai ke bawah," ujar presiden mengawali sesi tanya jawab dengan para jurnalis. Dalam perbincangan itu Presiden dan Prabowo membahas berbagai masalah kebangsaan hingga perkembangan perekonomian global.

"Saya memang datang ke sini sebagai kunjungan balasan. Kehormatan yang beliau berikan kepada saya ketika datang ke Hambalang. Kali ini saya yang datang dan terima kasih beliau berkenan mengundang saya makan siang ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar," terang Prabowo yang diikuti tawa dari presiden.

Kepada para jurnalis, Prabowo menyampaikan pandangan yang sama dengan Presiden Joko Widodo. Baginya persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang paling utama untuk dikedepankan oleh setiap warga negara Indonesia. "Kita punya pandangan-pandangan yang sama dalam berbagai hal, dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Pendapat saya sama dengan pendapat beliau bahwa Indonesia ini selalu menjadi incaran kekuatan-kekuatan besar di dunia. Dan kita selalu berkewajiban untuk memelihara persatuan dan kesatuan serta kesejukan," terangnya.

"Beliau (Joko Widodo) pernah menjadi rival saya, tetapi kita tetap bersahabat. Jadi masalah perbedaan politik itu hal yang biasa, tidak boleh jadi masalah perpecahan yang berkelanjutan. Kita bertekad berdua begitu, jadi saya juga siap untuk memberi masukan setiap saat. Beliau sangat terbuka. Jadi itu suasana yang sangat baik yang kita capai," ucap Prabowo.

*Beragam Ancaman dan Tantangan Demokrasi Bangsa Indonesia*

Menjawab pertanyaan wartawan tentang  ancaman disintegrasi Indonesia, Prabowo menegaskan  bahwa ancaman itu selalu ada. Karena itu bangsa Indonesia  harus selalu waspada. "Kalau kita melihat sejarah, ancaman tersebut tidak pernah hilang. Terlalu banyak di sekitar kita yang iri dengan kekayaan kita. Ini membuat kita lebih waspada. Jadi kita tidak boleh terpancing dan membahayakan keutuhan dan persatuan nasional," jawabnya.

Prabowo menekankan satu hal. Meskipun sudah bersepakat dengan Presiden untuk menciptakan kesejukan bagi bangsa Indonesia, tak berarti Partai Gerindra akan berhenti menyampaikan kritik pada pemerintah. Demokrasi dan pemerintah disebutnya membutuhkan kritik agar menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan rakyat.

"Pak Jokowi tidak pernah meminta Gerindra tidak mengkritik. Pak Jokowi juga tidak takut dengan kritik. Beliau tidak minta kami 'membeo', demokrasi yang modern bukan bebek," tegasnya yang disertai anggukan kepala dari presiden sebagai tanda setuju.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo sempat mengutarakan pandangannya seputar isu aksi unjuk rasa yang kabarnya akan digelar pekan mendatang. Ia tidak memungkiri bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk ini masih membutuhkan figur yang dapat membawa kesejukan di masyarakat. Oleh karenanya, ia mengajak seluruh tokoh bangsa untuk bersama menjaga kemajemukan dan ketenteraman bagi bangsa Indonesia.

"Jadi karena itulah menurut pendapat saya setiap tokoh harus benar-benar menjaga kesejukan, ketenangan, dan tutur kata supaya rakyat kita tidak emosional. Bangsa kita kan bangsa yang cukup emosional. Terbawa perasaan, terbawa sakit hati. Kalau sudah disakiti lama sembuhnya. Ya kan?" terangnya.

Meski demikian, Prabowo menyanggah bahwa pertemuan keduanya dimaksudkan untuk meredam rencana aksi unjuk rasa tersebut. Sebagai negarawan, ia merasa berkewajiban untuk menjaga kesejukan kapanpun dan di manapun itu.

"Saya tidak akan malu-malu untuk mengatakan bahwa saya terus menerus berusaha untuk mengurangi ketegangan. Mau tanggal 25, atau tanggal lainnya, saya merasa kewajiban saya sebagai pimpinan organisasi partai politik untuk selalu menganjurkan kesejukan. Kita butuh kesejukan untuk Indonesia membangun. Tidak gampang, jadi kita harus bahu-membahu. Pemerintah juga butuh kritik, tapi tidak destruktif, tidak menjegal," tegas Prabowo.

"Saya sudah katakan, saya tidak akan menjegal Bapak (Joko Widodo) karena saya yakin Bapak 'Merah Putih'. Dan saya pegang komitmen saya. Jadi kritik itu bagus asal tidak destruktif dan tidak mengarah ke kekerasan. Itu yang harus kita hindari sebagai bangsa," ucapnya.

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto merupakan pertemuan yang kedua kalinya dilakukan dalam kurun waktu sebulan terakhir. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersilaturahim dengan Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang.(eas)

 

Jakarta,koranrakyat.com,-Dua agenda dijalani Presiden Joko Widodo pada hari Minggu, 13 November 2016, ini. Mengawali aktivitasnya, presiden terlebih dahulu menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Setelahnya, Presiden juga hadir dalam acara Silaturahim Peserta Rapimnas Partai Amanat Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta.

Banyak hal dibicarakan Presiden Joko Widodo ketika memberi sambutan di kedua acara tersebut. Mulai dari persaingan global, kondisi perekonomian nasional, hingga yang belakangan menjadi perbincangan hangat, yakni proses hukum kasus dugaan penistaan agama.

Di hadapan para peserta Rapimnas, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya akan tetap berpegang teguh pada prinsip yang telah dianutnya sejak awal. Ditegaskannya, bahwa ia tak akan sekalipun mengintervensi sebuah proses hukum di Indonesia yang sedang berjalan.

"Kalau saya disuruh mengintervensi, ya tidak mau. Begitu sekali saya mengintervensi sebuah proses hukum, yang lain-lain pasti akan datang kepada saya," tegasnya.

Berbicara tentang proses hukum yang sedang berjalan, perhatian orang memang mungkin akan langsung tertuju kepada persoalan gelaran Pilkada DKI Jakarta. Maka itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo seakan mengingatkan bahwa hiruk pikuk Pilkada sejatinya tak hanya ada di Jakarta saja. Pilkada 2017 mendatang berlangsung serentak di 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota atau 101 daerah. Daerah-daerah lainnya tersebut dinilai juga membutuhkan pengawasan pelaksanaan Pilkada yang sama besar dengan Ibu Kota.

"Jadi kenapa energi konsentrasi kita habis hanya di Jakarta? Apa kalkulasinya? Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum ya sudah, serahkan kepada proses hukum," terangnya.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo tetap menjamin bahwa proses hukum yang kini sedang berlangsung tersebut akan dilakukan secara cepat, tegas, dan transparan. Selain itu, di tengah perbedaan pandangan yang ada, dirinya juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia.

"Jangan sampai kita menjadi terpecah belah. Kebersamaan kita sebagai bangsa menjadi rusak, tidak utuh, gara-gara persoalan yang itu sudah diproses dalam wilayah hukum," ujarnya.

*Kembali pada Nilai Islam dan Pancasila*

Indonesia merupakan salah satu negara dengan basis pengguna media sosial terbesar di dunia. Tercatat sekitar 72 juta orang Indonesia aktif di ranah media sosial. Hal tersebut menjadikan media sosial sebagai ruang publik tersendiri yang dapat memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri sempat menyinggung mengenai persoalan yang ia temui di media sosial dalam kedua acara tersebut.

"Saya itu kalau pulang dari Jakarta menuju ke Bogor ada kesempatan satu jam untuk buka-buka media sosial. Isinya, haduh, gak bisa ngomong saya," ucap presiden.

Adapun persoalan yang Presiden singgung ialah mengenai adanya hujatan-hujatan dan juga ujaran kebencian yang menurutnya belakangan semakin sangat terasa. Inilah yang membuat Presiden Joko Widodo prihatin. Sebab, presiden meyakini itu semua bukanlah berasal dari nilai-nilai Islam dan Pancasila yang sejak lama dianut bangsa Indonesia.

"Marilah kita meluruskan saudara-saudara kita yang masih melakukan itu. Supaya kita kembali kepada etika dan tata nilai Islami serta Pancasila. Itu bukan tata nilai Islami, bukan tata nilai bangsa kita," tegasnya.

Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah contoh terbaik dari persatuan yang terjalin dalam keragaman. Karena telah berkali-kali disampaikan dirinya dalam sejumlah kesempatan bahwa keragaman sesungguhnya merupakan kekuatan utama bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan.

"Tunjukkan di depan forum internasional bahwa Indonesia, dengan penduduk muslim terbesar, Islam dan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Saya ingatkan bahwa kita memang sangat beragam," ajak presiden.

Hadir mendampingi presiden di Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Rapat Pimpinan Nasional I (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

Sementara itu pada Silaturahim Peserta Rapimnas Partai Amanat Nasional, tampak mendamping Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Sutrisno Bachir.(eas)

 

 

 

Jakarta.koran rakyat.com, Setelah menyambangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kemarin, hari ini Presiden Joko Widodo melanjutkan konsolidasi pasca demonstrasi 4 November dengan bertemu sejumlah jajaran pengurus pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta, pada Selasa, 8 November 2016.

Presiden yang saat itu tampak mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna cokelat dan peci hitam tiba sekitar pukul 10.00 WIB dengan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Keduanya langsung disambut oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi PP Muhammadiyah yang turut mendinginkan suasana baik sebelum dan pada saat demonstrasi 4 November berlangsung. Pernyataan-pernyataan yang menyejukkan dari PP Muhammadiyah dinilai turut berperan sehingga demonstrasi tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan damai.

"Tadi saya menyampaikan penghargaan yang tinggi, apresiasi yang tinggi, kepada PP Muhammadiyah dari pusat sampai ke daerah yang ikut memberikan kesejukan, yang ikut mendinginkan suasana sebelum demo tanggal 4 November yang lalu maupun pada saat demo," terang Presiden.

Banyak hal turut dibicarakan dalam pertemuan tersebut seperti misalnya implementasi ekonomi kerakyatan sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dengan PP Muhammadiyah. Selain itu, juga dibahas mengenai rencana penyediaan saluran politik bagi umat Islam yang dapat berjalan seiringan dengan pemerintah.

 

"Yang berkaitan dengan politik Islam, tadi juga diusulkan dari PP Muhammadiyah agar ini bisa dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dan Muhammadiyah sehingga bisa memberikan ruang dan saluran politik bagi umat Islam dan bisa mengembangkannya dengan baik," ungkapnya.

 

*Presiden Tak Lindungi Basuki*

 

Sebagai perwujudan komitmen terhadap upaya penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan tegas, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa dirinya tidak akan melindungi petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang telah memasuki proses hukum. Hal tersebut ditegaskannya usai melakukan pertemuan dengan sejumlah jajaran pengurus pusat Muhammadiyah.

 

"Saya tekankan, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum," tegas Presiden sembari menekankan bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan.

 

*Presiden Jokowi: Saya Manusia Biasa*

Sebagaimana diketahui, pasca demonstrasi 4 November lalu, Presiden Joko Widodo langsung menyambangi dan berkomunikasi dengan organisasi masyarakat Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah. Meski demikian, sejumlah pihak menyayangkan langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo tersebut terkesan lamban. Terhadap kritik yang membangun tersebut, Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa masukan-masukan serupa itu ialah masukan bagus bagi dirinya untuk ke depannya semakin memperbaiki diri.

"Saya kira itu sebuah masukan yang bagus. Yang belum baik akan kita perbaiki, yang belum bagus akan kita benahi. Saya kira saya manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan," ucap Presiden.

Untuk diketahui, pertemuan dengan PP Muhammadiyah ini sendiri sedianya hendak dilakukan Senin kemarin. Namun, karena sesuatu hal, niat tersebut baru terlaksana pada Selasa pagi ini.

"Setelah ini kami juga akan bertemu dengan PP Muhammadiyah. Harusnya hari ini, tapi karena Pak Ketua masih di Ambon, jadi besok pagi," terang Presiden usai menyambangi kantor PBNU.(eas)

Monday, 07 November 2016 15:14

NU Diminta Jadi Penyangga NKRI

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com,- Presiden menyampaikan terima kasih atas peranan PBNU yang memberikan pernyataan yang menyejukkan susasana saat unjuk rasa 4 November 2016_

Presiden Joko Widodo sore ini, Senin, 7 November 2016, menyambangi kantor pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jalan Kramat Raya Nomor 104, Jakarta Pusat. Kunjungan Presiden tersebut dilakukan guna menyampaikan ucapan terima kasih atas peranan besarnya sehingga demonstrasi yang berlangsung pada 4 November 2016 lalu berjalan tertib dan damai.

"Saya mengungkapkan terima kasih kepada jajaran pengurus PBNU dari pusat sampai daerah yang telah memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan suasana, pernyataan-pernyataan yang menyejukkan suasana, sehingga pada saat demo tanggal 4 yang lalu sampai sore maghrib berjalan dengan damai," terang Presiden usai pertemuan.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan pandangannya terkait Nahdlatul Ulama (NU) yang ia sebut sebagai penyangga utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden juga mengakui kiprah NU selama ini sebagai penyangga utama Pancasila, keberagaman, dan kerukunan antar umat beragama.

"Saya kira clear, sangat jelas sekali, NU menjadi penyangga utama di bidang yang tadi saya sampaikan," tekannya.

Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih setengah jam tersebut diakui oleh Presiden membahas banyak hal. Utamanya ialah hal-hal konkret dan kerja sama antara pemerintah dengan NU guna membangun bangsa Indonesia.

"Saya kira banyak hal yang perlu kita selesaikan bersama-sama antara pemerintah dengan NU di lapangan. Terutama yang berkaitan dengan ekonomi keumatan, hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme. Saya kira banyak hal yang nanti bisa kita lakukan bersama NU dan pemerintah," ungkap Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden yang tiba sekitar pukul 15.30 WIB didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun dari pihak PBNU sendiri hadir di antaranya KH. Ma'ruf Amin (Rais Am PBNU), KH. Masdar Farid Mas'udi (Rais Syuriyah PBNU), KH. Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU), dan Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini (Sekretaris Jenderal PBNU).

Selain menyambangi jajaran pengurus PBNU, rencananya Presiden Joko Widodo juga akan bertemu dengan pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedianya pertemuan tersebut juga akan dilakukan hari ini. Namun, dikarenakan sesuatu hal, pertemuan tersebut akan diagendakan pada esok pagi.

"Setelah ini kami juga akan bertemu dengan PP Muhammadiyah. Harusnya hari ini, tapi karena Pak Ketua masih di Ambon, jadi besok pagi," jelas Presiden.

Monday, 07 November 2016 15:10

Dihadapan Prajurit Minta TNI Tetap Jaga NKRI

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com,-  Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para perwira dan seluruh jajaran prajurit TNI dalam mengamankan aksi unjuk rasa tanggal 4 November 2016, hari Jumat yang lalu.

Saya yakin, bukan hanya saya tapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, memberikan apresiasi atas soliditas, atas kekompakan, atas penggunaan cara-cara yang persuasif dalam menjaga keamanan Jakarta, dalam menjaga keamanan tanah air sehingga unjuk rasa berlangsung tertib dan damai.

Saya meminta kekompakan TNI dan POLRI, yang telah ditunjukkan di lapangan, terus dijaga, terus dirawat, terus dilanjutkan di semua tingkatan.

Kekompakan itu harus digalang dari atas, para perwira sampai ke prajurit-prajurit. Ini penting sekali. Lakukan koordinasi dan sinergi dalam menjalankan tugas negara. 

 Saya yakin ketika TNI dan POLRI solid, kompak, bersatu, maka kita akan bisa mempersatukan Indonesia, mempersatukan ras yang berbeda-beda, mempersatukan suku yang berbeda-beda, mempersatukan agama yang berbeda-beda yang ada di negara kita, dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita. Jadilah perekat kemajemukan.

Sebagai Panglima Tertinggi TNI saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi. Jangan ragu bertindak untuk keutuhan NKRI kita.

Dan sebagai Panglima Tertinggi TNI, saya perintahkan untuk tegakan kesatuan komando. Pegang teguh amanat sapta marga dan sumpah prajurit.Jaga soliditas. Tunjukan jati diri sebagai Bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.(eas)

Monday, 07 November 2016 14:49

Dicecar 42 Pertannyaan Selama 9 Jam Ahok Sampai Lapar

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperiksa sekitar 9 jam, enggan berkomentar terkait  pemeriksaan yang ia jalani di Mabes Polri. Ahok mengatakan telah menjelaskan persoalannya  kepenyidik.

"Silakan tanya ke penyidik. Saya mau makan. Saya lapar," katanya di Mabes Polri, Senin, 7 November 2016.Ketua Tim Advokat ahok .Sirra menyatakan klienya diperiksa sekitar sembilan jam , penyelidikan memberikan 42 pertanyaan, salah satunya terkait vidio yang diungga Buni Yani," ujar SirraKasus dugaan penistaan agama ini bermula saat Ahok berpidato di hadapan warga Kepulauan Seribu pada akhir September lalu. Video yang menyebut Al-Maidah 51 itu kemudian viral dan memicu kemarahan umat Islam. Puncaknya, pada 4 November 2016, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menggelar aksi damai di depan Istana Negara dan menuntut agar Ahok dijebloskan ke penjara. Kapolri berjanji akan menuntaskan penyelidikan terhadap Ahok dalam waktu dua pekan.

Analis Kebijakan Divisi Hubungan Masyarakat Komisaris Besar Rikwanto menyatakan, gelar perkara kemungkinan akan dilakukan pekan depan. "Kami masih menggodok teknis pelaksanaan gelar perkara terbuka supaya berjalan dengan baik," tutur Rikwanto.

 

Ketika ditanya mekanisme dengan gelar perkara seperti apa dan kapan, Rikwanto merinci berkaitan dengan gelar Perkara rencana  dilakukan minggu depan, minggu ini fokusnya adalah memeriksa semua saksi-saksi yang belum sempat diperiksa." Penyidik sudah memeriksa saksi yang ada di Pulau Seribu, beberapa saksi Ahli, labfor dan lain-lain sudah hampir 25 orang . Ini kita harapkan ada 8 orang lagi termasuk saksi pelapor yang diperiksa.," rincinya.

Lebih lanjut, Rikwanto menandaskan nanti setelah pemeriksaan terhadap mereka selesai  bisa dikumpulkan hasilnya pemeriksaannya. "Minggu depan harinya belum  ditentukan kita akan laksanakan gelar perkara," tandasnya.

Sesuai perkembangan, Rikwanto membeberkan rencana hari Kamis dipanggil oleh penyidik saudara Bumi Yani sebagai saksi dimana Saudara Ahok sebagai terlampor."Memang itu diedit atau dipotong, sepertinya asuransinya cukup panjang, beberapa jam dari penjelasan Ahok di Pulau Seribu. Diambil penggalan saja ," bebernya.

Menyinggung  kata dipenggal atau diedit, Rikwanto menambahkan Ya, nanti yang mengulas itu keterangan ahli, ada ahli Bahasa, ahli agama dan ahli pidana." Untu gelar perkara
Yang menentukan penyidik siapa saja dan tentunya dengan komposisi sesuai dengan ketentuan yang ada. Siapa yang ahli bahasa, siapa ahli agama dan siapa ahli pidana. Tidak menutup kemungkinan dari pelapor dan terlampir  bisa menyampaikan saksi ahli yang menguntungkan mereka. Ada di KUHAP," tambahnya 
(vk)

 

 

 

Saturday, 29 October 2016 14:27

Kampanye Keren Pilkada Jakarta

Written by

Jakarta.koranrakyat.com - Deklarasi Kampanye Damai hari ini tidak hanya diramaikan oleh para pendukung setia, namun juga orang-orang terdekat dari para calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI. Termasuk yang dilakukan oleh Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni.
Tadi pagi pasangan cawagub Agus Yudhoyono, Sylviana Murni mengajak 4 orang cucunya untuk ikut dalam acara Deklarasi Kampanye Damai. Tak hanya itu, Agus pun turut mengajak istrinya, Annisa Pohan dan adiknya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) beserta istrinya Aliya Rajasa untuk ikut deklarasi hingga saat pawai.
Setelah penandatangan deklarasi ketiga calon, Ibas bersama istrinya terlihat berjalan menuju salah satu mobil yang mengiringi Agus-Sylvi. Ibas dan Aliya terlihat mengenakan kaos tim pendukung no.urut 1 dan berjalan sambil sesekali menyapa dan berfoto dengan para pendukung kakaknya. Ibas juga terlihat ramah dengan para pendukungnya dan berselfie dengan warga.

Tak mau ketinggalan, sebagai istri, Annisa Pohan pun ikut bersama Agus dalam mobil yang sama. Meski tidak berdiri di bak belakang mobil yang dikenakan Agus-Sylvi, Annisa tampak tetap menyapa warga dari kaca jendela bagian tengah mobil.

Annisa terlihat 'keluar' dari jendela mobil dan mengacungkan jari telunjuknya yang berarti nomor 1, yaitu nomor urut suaminya. Sesekali Annisa melambaikan tangan kepada warga yang berteriak memanggil


Dukungan ini tentu berarti bagi Agus. Dia mengaku senang melihat antusiasme masyarakat Jakarta dan optimistis bisa meraih dukungan dari masyarakat melihat banyaknya dukungan yang dia terima hingga saat ini.

"Yang jelas makin semangat, makin optimis bahwa perjuangan ini saya tidak sendirian saya didukung banyak orang yang memiliki harapan besar dan perubahan untuk Jakarta," kata Agus usai pawai di Jl Medan Merdeka Barat, Sabtu (28/10/2016).(vn)

Page 7 of 10

Panggung Koruptor

  •  

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,_Rabu 27 April 2022 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta,

     
  •  

     

    JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sikat Habis mafia tanah

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Jaksa Agung RI mengapresiasi Tim Gabungan yaitu Tim Jaksa Eksekutor