JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Rusuh Massa yang menamakan diri Barisan Merah Putih itu menghancurkan sejumlah pot bunga yang ada di lingkungan kantor Kemendagri Jl Medan Merdeka Utara Jakarta.  Selain itu, mereka mencoba melempari gedung dengan batu bata.  Massa sebelumnya melakukan aksi demo terkait Pilkada kabupaten Tolikara Papua. 

Bentrok pun terjadi antara massa dengan Pengamanan Dalam (Pamdal) Kemendagri. Diketahui, mereka merupakan pendukung salah satu pasangan calon Bupati Tolikara. Seluruhnya berjumlah kira-kira 15 orang yang menuntut Kemendagri mengesahkan pasangan Jhon Tabo dan Barnabas Weya sebagai bupati dan wakil bupati Tolikara. "Kami tak pernah didengar, kami ini dianggap apa," teriak seorang ibu anggota massa tersebut. 

         Pegawai negeri sipil (PNS) Kemendagri pun tidak menerima aksi tersebut. Mereka kemudian balas menyerang. Aksi saling serang pun tak dapat dihindarkan. Saling lempar dan pukul terus mewarnai hingga ke jalanan.

Akibat kejadian itu, seorang anggota Pamdal Kemendagri dilarikan ke klinik karena terluka di bagian kepala.  Begitu juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Soedarmo ikut menjadi korban pelemparan batu. Salah seorang camera person MNC TV juga mengalami luka dan pengrusakan kamera. 

 

         "Dirjen Polpum juga kena (lemparan,red). Sepuluh pot mengalami kerusakan. Mereka digiring keluar agar aksi tidak melebar," ucap Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono.  Sementara  Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan 15 orang yang melakukan aksi dan pengrusakan di kantor Kemendagri  (as)

Friday, 29 September 2017 14:15

Empat Fraksi Menerima Aspirasi Pendemo 299

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Empat fraksi partai politik mewakili DPR menerima aspirasi perwakilan massa Aksi 299 di kantornya, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017). Mereka yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat dan Fraksi PAN.Fraksi Gerindra diwakili Fadli Zon dan Ahmad Riza Patria. Sedangkan dari Fraksi Demokrat diwakili oleh Agus Hermanto. Lalu, dari Fraksi PAN diwakili oleh Daeng Muhammad dan dari Fraksi PKS diwakili oleh Jazuli Juwaini, Nasir Djamil serta Al Muzzammil Yusuf.

Dihadapan perwakilan massa Aksi 299, keempat fraksi tersebut berjanji akan berusaha menolak Perppu Ormas dalam rapat paripurna yang sedianya digelar di pertengahan atau penghujung Oktober mendatang.

"Kami berharap Perppu Ormas itu ditolak (di paripurna) sehingga kembali pada Undang-Undang Ormas yang lama," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengaku pihaknya sejak awal menentang keberadaan Perppu Ormas ini.

Gerindra juga menegaskan dalam rapat paripurna nanti pihaknya akan tegas menolak Perppu yang berujung pada pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu.

"Kami sendiri termasuk yang ikut menolak Perppu sejak awal. Jadi, atas nama Gerindra kami menolak Perppu ini," tegas Fadli Zon.

‎            Lalu, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini juga mengeluarkan statment senada. Ia menegaskan bakal menolak Perppu Ormas pada rapat paripurna nanti.

"Kami berupaya dan menginstruksikan kepada wakil kami untuk lobi sebisa mungkin untuk menolak Perppu ini karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan," tukas Jazuli.

Terakhir, Anggota Fraksi PAN di DPR, Daeng Muhammad sepakat dengan Gerindra, PKS dan Demokrat untuk menolak Perppu Ormas dalam rapat paripurna Oktober mendatang.

"Saya yakin Fraksi PAN akan sejalan dengan Gerindra, Demokrat dan PKS untuk dua hal, yakni PAN menolak dengan cara apapun kebangkitan PKI. Kedua, jangan bikin Perppu seperti kacang goreng. Saya sampaikan kepada ketum. Saya yakin kita seiring dan sejalan," tuturnya.

Selain bersepakat menolak Perppu Ormas, keempat fraksi tersebut juga menegaskan bahwa kebangkitan komunisme atau PKI serta anasir-anasirnya mesti diwaspadai.

Pasalnya, aturan hukum mengenai larangan komunisme masih terdapat dalam strata hukum di Tanah Air, satu di antaranya melalui TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966.

Sebelumnya, puluhan ribu massa yang dimotori oleh Presidium Alumni 212 menggelar aksi depan Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut agar Perppu Ormas segera dicabut dan menolak kebangkitan PKI.

 

Massa aksi pun diterima oleh pimpinan DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Unsur pimpinan yang menerima aspirasi itu terdiri dari Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN.(as)

MALANG(KORANRAKYAT.COM)  Banyaknya kepala daerah terlibat korupsi ditanah air baik tingkat walikota, bupati maupun gubernur terlibat korupsi, merupakan menunjukkan keprihatinan serta krisis kepemimpinan.Adanya tidak amanahnya pemimpin saat ini merupakan satu krisis amanah dan krisis kepemimpinan. Seperti disampaikan  Dr. Din Syamsudin mantan Ketua PP Muhammadiyah dihadapan ribuan kepala sekolah serta pengurus Muhammadiyah se Indonesia  sebagai peserta  education Award 2017 di DOM Kampus Universitas Muhammadiyah Malang Sabtu (23/9) kemarin.

            Dikatakan  Din Syamsudin bahwa warga  Muhammadiyah  seharusnya tidak hanya berpangku tangan, tentunya harus bisa menyiapkan kader bangsa dengan melalui lembaga pendidikan yang mereka Pimpin” Saya harap para kepala sekolah maupun lembaga pendidikan Muhammadiyah harus bisa lebih kreatif dan inovatif. “ Tidak ada kata terlambat, mulai saat inipun kita harus bisa nyiapkan kader bangsa

yang amanah dan bebas korupsi dan iklas dalam  menjalankann tugas untuk bangsa dan umat.

            “ Syukur hingga saat ini saya belum dengar guru ataupun kepala sekolah dari Muhammadiyah Demo karena gaji,”ujar Din sembari para peserta bertempuk tangan, yah syukur para bapak ibu guru iklas Dalam mendidik umat.” Ujarnya.

 Film G30S Penting Untuk Dilihat           

          Adanya  seruan untuk menonton kembali film G30S PKI  yang  sudah beberapa tahun absen  tidak diputar,Menurut Din Syamsudin sudah saatnya saat ini di lihat kembali.Agar kita tidak melupakan sejarah pahit getirnya  Gerakan 30 September  1965 sebagai peningat sejarah kelam yang pernah terjadi.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah  Din Syamsuddin mengatakan sejarah kelam yang tidak mungkin dihilangkan  dari sejarah .Apalagi pemberontakan tidak hanya sekali dalam perjalanan bangsa ini.Seruan nonton itu sangat penting agar bangsa ini tidak melupakan sejarah bahwa pemberontakan PKI itu sudah terjadi berulang ulang, 1948 di Madiun ,kemudian dibanyak daerah lain dan terulang ulang kembali.kata Din  dihadapan peserta Muhammadiyah Education Award 2017 di UMM.

           Nonton film G30S/PKI bagian dari upaya penyadaran para generasi muda bahwa peristiwa kejam itu pernah terjadi. Pihaknya mengajak siapapun untuk tidak menutup-nutupi, apalagi menghilangkannya. "Karena itu penyadaran bangsa terutama generasi baru dan generasi penerus, bahwa pernah terjadi peristiwa kelam di kehidupan kebangsaan kita. Ini tidak boleh ditutup-tutupi. Itu fakta sejarah," katanya.
             Din menilai aneh dan bertanya-tanya, jika muncul sebagian pihak yang keberatan dengan ajakan nonton film tersebut. Padahal sejarah bagian dari pelajaran yang tidak boleh dilupakan, agar tidak kembali terjadi. "Saya justru bertanya kalau ada orang yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju, kepada generasi penerus yang ingin mengetahui fakta sejarah yang perlu menjadi pelajaran bagi kita ke depan," urainya.

 Sementara adanya beberapa pihak mempunyai keinginan untuk membuat versi baru film Gerakan 30 September Din,tidak mempersoalkan namun Din  mengingatka jangan merombak subtasinya.Jangan sampai revisi itu dijadikan seperti film Pop, yang akan menghilankan substasi yang sebenarnya.” Yah jangan sampai dirubah subtasinya menjadi film Pop, karena sebetulnya film yang ada sebetulnya sudah diperhalus,kalau dibanding kejadian yang sebenarnya akan lebih keras, “ujar Din. (an)     

Monday, 11 September 2017 01:00

Mega Geram Jokowi Dituding Tak Jelas Asal Usulnya

Written by

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM)  Megawati Soekarno Putri geram dengan tudingan fitnah bahwa Jokowi antek komunis dengan menyebut tak jelas asal usulnya ” Harusnya rakyat Indonesia kembali menjadi karakter bangsa sesuai pancasila yang menjujung tinggi adat sopan santun, adat timur,” Kata Megawati Ketua Umum PDIP saat pidato, diacara peresmian kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Minggu (10/09). 

“Jangan beraninya ngomong di belakang, presiden dipilih secara konstitusi, harusnya diterima dengan legowo, saya saja ndak pernah protes siapapun presidennya yang menang,” tandasnya. 

           Sementara secara terpisah  terkait Pilkada Jatim Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengaku telah mengantongi sejumlah nama nama calon kepala daerah, yang akan direkomendasikan dukungan menjadi kepala daerah maupun pemilihan pilkada Gubernur Jawa Timur, yang akan dilaksanakan 2018 nanti.

” Soal pilkada, termasuk Jawa Timur  kita sudah mengantongi nama nama kepala daerah, kemarin juga ketum PDIP memerintahkan Ahmad Basarah untuk konsultasi dengan ulama ulama NU,” Kata Hasto Kristianto Sekjen DPP PDIP, Minggu (10/09) di Malang.  Menurutnya nama calon tersebut akan diumumkan usai rapat konsolidasi tertutup. Selain itu sikap PDIP dalam momen pilkada Jawa Timur, PDIP sudah melakukan komunikasi politik kepada beberapa sesepuh ulama NU di Jatim.

 “Kami juga sudah melakukan komunikasi politik kepada ulama NU, meminta saran dalam menentukan rekomendasi bakal calon kepala daerah di Jatim,” ujarnya (fd)

Saturday, 09 September 2017 13:35

Kejagung Akan Pelajari Laporan JIN Terhadap Ketua KPK

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Sekelompok orang  dengan mengatasnamakan Jaringan Islam Nusantara (JIN) yang dipimpin Rajikin melaporkan ketua KPK Agus Raharjo saat jadi ketua LKPP terkait dengan kasus eKTP ke Kejagung.

           Jaksa Agung, M. Prasetyo mengatakan mengenai Pelaporan Agus Raharjo,Kita dalami ya, seperti apapun pengaduan laporannya kita teliti dulu cermati dulu, sejauh mana isi laporanya. Berkasnya kan tebal. "Lagi didalami sekarang. Saya belum bisa sampaikan kesimpulanya sekarang," ujarnya.

           Selanjutnya, Prasetyo menegaskan tentunya kan kita punya mou dengan KPK dan Polri. "Ketika ada salah satu pihak yang terkena laporan kita akan sampaikan kepada mereka. Itu yang kita lakukan," tegasnya 

          Prasetyo menjelaskan  Secara informal sudah. Kemarin jamintel saya tugaskan untuk ketemu. "Ya mereka enggak ada tanggapan. Mereka tunggu kesimpulan kita karena kita sedang mendalami itu. Sebagai pihak yang dilaporkan tentunya dia menunggu apa hasil pendalaman kita," jelasnya. 

Menyinggung mereka deg-degan, Prasetyo mengakui Kita enggak liat langsung, tanya aja yang dilaporkan." Saya lihat senyum aja," akunya.

           Sementara itu, Koordinator Ketua Jaringan Islam Nusantara( JIN) ,  Rajikin ketika ditemui di Kejaksaan Agung,  Rabu (6/9)2017 mengatakan   Agus terlibat pro aktif baik secara pribadi dan ketua LKPP kala itu. "Jadi nggak mungkin KPK meriksa, karena pak agus ketua KPK tentu ada konflik inters kasus ini. Karena itu kami pilih jalur ke kejaksaan agung," ujarnya.

         Selanjutnya,Rajikin menegaskan tahun in jadi saya kira kejaksaa Agung punya kewenangan soal korupsi dan teroris. ;Korupsi yang menimbulkan kekacauan ekonomi kejagung punya domain. Makanya kita lapor ke kejagung," tegasnya

           Ketika,disinggungg Kok baru sekarang dilaporkan, Rajikin  menjelaskan jadi selama ini butuh investigasi terhadap proses-proses. "Tender dan pengadaan, itu butuh kajian. Jadi kami tidak mau laporkan orang tanpa bukti. Setelah pegang seluruh bukti yang kami anggap cukup untuk menjadi pintu masuk dimana agus terlibat, tentu kami lapor setelah dapat itu," jelasnya.

Menyinggung faktanya sudah terkumpul, Rajikin mengakui  Iya betul jadi kita setelah betul-betul kami yakini buktinya cukup makanya baru mau melapor. "Jadi ada jawaban akan ditangani.Akan diproses ke Jampidsus, kami tunggu perkembangan dari sana. Harapan kami cepat ditangani oleh Kejaksaan Agung secepatnya supaya clear. Kalau memang tidak terlibat kan clear, kita juga menjaga wibawa KPK," akunya.

 

            Ketika,ditanya buktinya apa, Rajikin menandaskan berkas-berkasnya  surat menyurat LKPP dari tahun 2010 kepada kemendagri. "Dari surat menyurat itu ada pernyataan Gamawan Fauzi juga yang bilang Agus terlibat. Tentu itu tidak bisa dipandang sepele. Tentu seorang mantan menteri bilang begitu, pasti ada bukti kuat itu," tandasnya.( vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-Kapolrimenganggap demo  Rohingya di Myanmar jangan sampai jadi alat untuk menyerang pemerintah. Sedangkan  Presiden sudah mengutus Menlu  Retno Marsudi untuk  misi kemanusian. 

           Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Selasa (5/9)2017 mengatakan  konflik Rohingya di Myanmar ramai di Indonesia , ia menganggap  bukan lagi  mengangkat sisi kemanusiaan."Isu tersebut diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga berbelok menyerang pemerintahan Joko Widodo.
Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah," ujarnya.

           Tito menegaskan kalau mengacu pada perangkat lunak analisis opini di platform media Twitter. Dari analisis tersebut, sebagian besar pembahasan mengenai Rohingya yang berkembang, dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya."Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Ini gaya lama," tegasnya.

           Untuk itu, Tito mengatakan  cara tersebut juga digunakan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 untuk menyerang salah satu calon dan pemerintah."Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ini dari software opinion analysist," jelasnya.

          Tito menyayangkan akhir ini muncul sentimen keagamaan, justru  ini diangkat semakin jauh dari isu kemanusiaan. Komentar netizen yang mengkaitkan konflik Rohingya dengan pemerintah Indonesia lebih kuat ketimbang gerakan kemanusiaan untuk membantu." Ini menganggap tak perlu ada aksi merespons konflik Rohingya. Sebab, pemerintah Indonesia juga sudah bergerak," akunya.

            Seiring degan itu, Tito menandaskan Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan terhadap warganya, khususnya etnis Rohingya."Jokowi menyesalkan aksi kekerasan di Rakhine, Myanmar, yang menyebabkan puluhan ribu warga melarikan diri," tandasnya.

            Jadi, Tito mengungkapkan hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9/2017). "Kepala Negara sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertolak ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan kepada semua warganya, termasuk Muslim di Myanmar," ungkapnya.

 

            Dikatakan Tito Presiden menyampaikan penyesalannya atas aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar sejak dua pekan lalu."Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State Myanmar, perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman," rincinya .( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  - Polri janji tak akan campuri urusan salin lapor Novel Baswedan dengan penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Selasa(5/9)2017  mengatakan, pihaknya tidak ingin mencampuri permasalahan di internal KPK terkait Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.Ia mengaku tak sempat berkomunikasi dengan Aris terkait kehadiran di rapat dengar pendapat dengan Pansus Hak Angket di DPR RI."Dengan adanya dia datang ke pansus bahwa dia melihat sesuatu, dia berani tanpa ada ijin dari pimpinan KPK, maupun dari Kapolri," ujarnya

         Selanujut Tito menegaskan saat polemik itu terjadi, ia tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Yang diketuai dari Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin bahwa Polri telah berupaya mencegah Aris menemui Pansus.
"Wakapolri beri arahan ke Polda Metro Jaya untuk menahan dia supaya tidak berangkat ke Pansus," tegasnya.

          Tito menjelaskan Aris tetap berangkat dan siap menanggung segala risiko. Itu dilakukan karena Aris  tak ingin menunggu terlalu lama karena hal tersebut telah menyangkut prinsip. Disebutkan Aris disebut menemui anggota Komisi III DPR sekaligus menerima uang Rp 2 miliar terkait pengusutan kasus e-KTP. Hal itu terungkap dari sebuah rekaman video pemeriksaan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani yang diputar saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta."Saya hormat, tapi kali ini hanya saya yang bisa membersihkan nama saya sendiri". Itu pendapat dia," jelasnya.

Lebih jauh, Tito mengakui mengenal Aris sebagai sosok yang low profile, pekerja keras dan jujur."Dia pegang prinsip sangat loyal ke atas, loyal ke samping, loyal ke bawah," akunya.  Aris sebelumnya tidak mematuhi arahan pimpinan KPK agar tak menghadiri Pansus Angket KPK. Pasalnya, KPK menganggap Pansus ilegal.

 

Dalam rapat bersama Pansus, Aris menyampaikan berbagai hal yang terjadi di dalam KPK. Aris mengakui adanya dua faksi dalam tubuh penyidik. Dua faksi tersebut, yakni penyidik yang berasal dari Polri dan juga penyidik internal KPK. Menurut dia, friksi tersebut muncul karena adanya perebutan posisi dalam menempati posisi penyidik utama.Setelah menghadiri Pansus, Aris langsung disidang secara internal. Ia diduga melanggar prosedur.(vk)

Friday, 01 September 2017 07:08

Cagub Bali Kenapa Gagal Berlabu di Partai Beringin

Written by

BALI(KORANRAKYAT.COM) Cagub Ketut Sudikerta harus bersabar menunggu siapa calon pendampingnya dalam menghadapi pertarungan pilgub Bali 2018. Pasalnya, jika

Sudikerta dua hari lalu sempat yakin jika nama pendampingnya akan dibuka 31 Agustus kemarin, tapi rencana itu mendadak batal.

Menurut Sudikerta, pembatalan tersebut langsung dari DPP Golkar. Sudikerta, kemarin siang dirinya sudah siap untuk berangkat ke Jakarta. Sudikerta direncanakan

mendatangi DPP Golkar di Jakarta guna untuk rapat bersama DPP untuk membahas nama berdasarkan hasil survei tersebut. Menurutnya, nama-nama dari hasi survei itu akan

diberikan dipertimbangkan untuk dijadikan tandemnya di Pilgub Bali 2018 nanti.

              Namun, akhirnya dirinya ditelepon oleh DPP Golkar dari Jakarta jika penggodokan calon pendamping dibatalkan.Batal, batal. Saya sudah mau berangkat. Tapi tiba-tiba saya ditelpon DPP katanya batal,” kata Sudikerta disela-sela membuka acara di Art Center, kemarin (31/8).Yang menarik, saat ditanya alasan DPP Golkar membatalkan pembahasan, Sudikerta menyebut DPP Golkar memberitahunya karena hasil survei yang ternyata belum selesai. Padahal, dua hari lalu dikatakan hasil survei sudah rampung dan bisa dibuka. “Ya ternyata (hasil survei) belum selesai. Saya diberitahu itu saja,” imbuhnya singkat. Terpisah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali Nusa Tenggara DPP Golkar, AA Bagus Adi Mahendra alias Gus Adhi, melalui sambungan ponselnya menyebut yang terjadi sejatinya bukan pembatalan. DPP hanya menjadwal ulang rapat tersebut. “Bukan batal, tapi direschedule (jadwal ulang) maksudnya, bukan batal rapatnya,” dalihnya. Rapat direncanakan ulang pada awal Oktober 2017 mendatang. “Ya kira-kira tanggal 10 Oktober,” tukasnya.(de)



 

 

BOGOR(KORANRAKYAT.COM)  Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Megawati Soekarnoputri sulit manggil Jokowi Presiden , karena lidahnya sudah terbiasa memanggil dik. Sebab, panggilan tersebut sudah melekat di benaknya, Megawati mengaku sering keceplosan memanggil 'Dik', terutama pada saat acara formal.

"Habis dari dulu manggilnya begitu. Sekarang suruh (memanggil dengan sebutan) Presiden lagi, aduh. Susah lidah  saya," ujar Mega sembari tertawaPeristiwa yang terjadi saat Megawati berpidato di depan 503 perwakilan mahasiswa se-Indonesia itu kontan mengundang tawa mereka yang hadir di Istana Bogor.

Para mahasiswa itu berkumpul di Bogor untuk mengikuti program penguatan pendidikan, Sabtu (12/8/2017), yang juga dihadiri Presiden Jokowi.

Megawati  juga sempat menyinggung  Jokowi yang dituduh sebagai pemimpin diktator yang langsung Megawati tepis,dicontohkan  saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo yang diambil selalu memperhatikan aspirasi rakyat saat membuat kebijakan.” Masa sampai berulang kali mondar mondir sosialisasi ke masyarakat   kok tidak bosen, “ Saya bilang kamu kok ndak bosen dik mondar mandir sampai berkali kali ke masyarakat, saya aja  yang mendengarnya  tak sabar,   kok  sabar  tenan yo,” ujarnya  

"Pak Jokowi bilang, yo namanya juga rembuk Bu. (Saya bilang) aduh kok sabar tenan, yo wes," lanjut dia Namun, kebijakan Jokowi tersebut terbukti ampuh. Masyarakat akhirnya luluh hati dan bersedia agar rumahnya dibongkar dan menempati rumah baru yang disediakan oleh pemerintahan Jokowi kala itu.

"Tapi terbukti betul. Digotong-gotong orangnya, rumahnya itu dibuka-buka lalu dipindahkan," lanjut Mega. Sejenak, Mega menghentikan pidatonya. Ia lupa ke mana masyarakat Solo itu dipindahkan. Megawati kemudian bertanya ke Jokowi yang duduk di panggung."Itu (pindah) kemana ya Dik dulu?" tanya Megawati.Belum sempat Jokowi menjawab, Megawati meralat pernyataannya."Maaf, saya panggilnya Dik lagi. Sorry, sorry," ujar Megawati sembari beberapa kali menunduk-nundukan kepalanya. Reaksi spontan Megawati tersebut menggelitik para mahasiswa yang hadir. Mereka tertawa mendengar pernyataan sekaligus melihat gelagat Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut. Jokowi pun tertawa mendengar respon Megawati tersebut. Megawati melanjutkan, karena memang lebih tua daripada Jokowi, sejak dahulu dirinya memang memanggil Jokowi dengan sebutan 'Dik'.

 

Sebab, panggilan tersebut sudah melekat di benaknya, Megawati mengaku sering keceplosan memanggil 'Dik', terutama pada saat acara formal.(eas)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Aksi saling lapor yang dilakukan oleh yang tak puas terhadap anggota DPR RI Partai Nasdem Victor Laisdokat ke Mabes Polri tetap berproses. Kan ini baru lapor dan nanti akan ditindak lanjutkan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto di Mabes Polri, Senin (7/8)2017 mengatakan  tentu menghormati adanya laporan dan nanti kita lihat apakah laporan itu memenuhi syarat untuk di proses lanjut atau tidak karena tidak semua laporan dapat di proses lanjut. "Belum lah. Baru laporan.
Jangka waktunya terlapor dipanggil setelah pelaporan.Tidak bisa dipastikan apalagi sekarang lagi reses," ujarnya.

Ketika ditanya nanti penyidik minta pendapat ahli sebelum panggil viktor Laisdokat,Setyo menegaskan
Engga dong. Penyidik kita sudah diajarin ini memenuhi unsur atau tidak. Keterangan ahli hanya untuk menguatkan ini memenuhi unsur apa tidak."Wacana hak imunitas,
Itu harus kita lihat juga. Dinyatakan pada saat apa dan dalam konteks apa karena anggota dewan kan mempunyai hak-hak yang khusus. Kita lihat undang-undang yang berlakulah. Kalau ada laporan kita terima dulu lalu kita lihat aturan undang-undang  yang terkait kasus itu seperti apa," tegasnya.

 

Menyingung hak imun tepat, engga bisa dilanjutkan laporannya, Setyo  menjelaskan Kira-kira  gitu.Pidatonya pas acara pelantikan calon bupati bagaimana itu,Ya disitu beliau sebagai apa. Sebagai anggota dewan atau sebagai Tokoh Masyarakat kan harus dilihat dari situ. Ada undang-undangnya saya engga begitu afal."Hak imun sedang dipelajari, Ya kita pelajari.Hasilnya,Ya nanti kita lihat.
Kita proses dan kita lihat perkembangannya.Yang digambir,
Masih dalam penyilidikan," jelasnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Kajari Pamekasan RI terkena Operasi Tangkap Tangan, diduga terima dana desa sebanyak Rp 250 Juta . Kini RI diperiksa dan langsung  ditahan ditetapkan tersangka dan Kejagung tegaskan ya salah harus dihukum karena  itu kan oknum.

Jaksa Agung, M. Prasetyo di Ke jaksa Agung, Jumat(4/8)2017 mengatakan Kajari Pamekasan kena Operasi Tangkap Tangan( OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK).
Ya yang salah harus dihukum, itu aja. "Kita yang salah evaluasi, kan jaksa itu 10 ribu orang lebih dan tersebar diseluruh tanah air dan kita tidak mungkin pelototin satu-satu setiap saat, setiap menit, maka ya kembali ke oknumnya masing-masing, kita selalu pesankan agar melaksanakan proses hukum yang baik, jauhkan dari perbuatan tercela apapun, apalagi penyelewengan-penyelewengan penyimpangan," ujarnya. 

Selanjutnya, M. Prasetyo menegaskan yang namanya manusia kan, dalam satu keluarga pun ada juga yang nakal-nakal , apalagi 10 ribu orang lebih, kita terbuka saja. "KPK memproses ya silakan saja, sepanjang bukti dan faktanya ada ya. Ini sejalan juga dengan yang kita lakukan, kita lakukan penindakan juga, kebetulan KPK menemukan operasi tangkap tangan ya silakan, sy tdk akan pernah membela, menghalangi, mencegah dan seterusnya," tegasnya.

 M. Prasetyo menjelaskan Aktivis ICW, karena ada 5 jaksa jaksa ditangkap dan 7 orang ditangkap oleh saber pungli ada evaluasi? Saberpungli 7 orang siapa
"Jadi kita ya kinerja bapak dinilai kurang bagus dia minta dicopot? Kalau dia jadi Jaksa Agung akan... Itu, saya tanya sekarang. Ya. Saya katakan tadi, Jaksa itu 10 ribu orang lebih, jangan seperti penonton bola saja, di luar lapangan mereka teriak-teriak lebih pintar dari pemainnya, tapi kita main kita mau lihat seperti apa.," jelasnya.

Lebih lanjut, M.Prasetyo menandaskan Kita bukannya tidak melakukan penertiban, ya. Apa mungkn saya biarkan mereka itu melakukan penyalahgunaan kewenangan, engga mungkin dong. Sekian banyak manusia itu kan kembali ke pribadi masing-masing, bahwa ketika mereka tebukti bersalah, kita tindak, karena banyak jaksa saya pecat itu. Jadi jangan sperti penonton sepak bola ya, boleh mereka ini, tapi kalau  main sendiri mereka bisa engga. "Belum tentu. Saya puluhan tahun jadi jaksa, saya tahu persis bagaimana apa yg terjadi. Bahwa itu langsung jadi malaikat engga mungkin. Ada oknum, jangan digeneralisir," tandasnya. (vk)

  

BALI(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo resmi membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 Partai Hanura tahun 2017. Dalam pembukaan Rapimnas yang digelar di The Stones Hotel, Kuta, Bali, pada Jumat, 4 Agustus 2017 itu Partai Hanura juga resmi berkomitmen untuk terus mengawal program-program pembangunan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Hanura yang selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah tanpa kita minta. Kita harapkan ke depan dukungan-dukungan terhadap program-program pemerintah yang kita laksanakan semoga semua bisa berjalan dengan baik," Presiden mengapresiasi.

Saat memberikan sambutan, Kepala Negara menjelaskan seputar pencapaian program-program pemerintah selama ini. Kepercayaan masyarakat yang diperoleh pemerintah merupakan salah satu di antaranya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah upaya dilakukan pemerintah guna menjaga perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun dapat terjaga. 

Selain itu, masyarakat juga memberikan kepercayaan kepada pemerintah yang diketahui melalui survei yang dirilis oleh Gallup World Poll baru-baru ini. Momentum inilah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. "Kepercayaan dan momentum-momentum seperti ini harus kita gunakan. Jangan sampai di dalam negeri sendiri justru ada pesimisme. Padahal masyarakat luar memandang kita dan iri terhadap pertumbuhan dan kepercayaan yang begitu sangat baik diberikan oleh masyarakat," kata Presiden.

 

Sementara itu, Presiden kembali menyampaikan komitmen program pembangunan nasional yang dicanangkannya sejak awal memerintah. Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur saat ini terus berjalan, baik yang berada di Pulau Jawa maupun di luar Jawa. "Untuk apa? Ini adalah untuk mempersiapkan daya saing kita dalam rangka persaingan global yang memang mau tidak mau harus kita hadapi," ujarnya.

Berbicara soal persaingan global, banyak sekali perubahan-perubahan yang nyata terlihat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali mengingatkan perubahan-perubahan itu dan bagaimana Indonesia harus mampu bersikap fleksibel dalam menghadapinya. "Kalau kita masih berkutat pada rutinitas dan tidak berani melakukan terobosan-terobosan, bisa kita betul-betul ditinggal oleh zaman dan kalah dalam persaingan global," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam Rapimnas tersebut, Partai Hanura juga secara resmi memberikan dukungannya bagi pencalonan Presiden Joko Widodo sebagai calon presiden periode 2019-2024. Keputusan dukungan tersebut diambil setelah 34 DPD Partai Hanura secara bulat memberikan dukungannya.

 

Dimintai tanggapannya terkait dukungan tersebut, Kepala Negara menyatakan bahwa setiap partai maupun individu memiliki hak untuk menyampaikan pandangannya. Adapun saat ini, ia masih ingin berkonsentrasi untuk menyelesaikan program-program yang dijalankan pemerintah."Saya sekarang ini masih fokus menyelesaikan, masih konsentrasi, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan program-program yang masih dalam proses, yang masih harus saya selesaikan. Tugas saya fokus saya ke situ," tuturnya.

 Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bali I Made Mangku Pastik dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.(eas)

 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera menuntaskan kasus dugaan penganiayaan terhadap Novel Baswedan. “Itu perintah beliau, tapi kami sudah sampaikan langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Prinsip, kita ingin agar sesegera mungkin tapi kadang kadang ada kendala-kendala di lapangan,” ucap Tito di Kantor Presiden, Senin 31 Juli 2017.
 
Hal ini disampaikan Kapolri setelah dirinya dipanggil Presiden ke Istana Merdeka untuk menjelaskan perkembangan penanganan kasus dugaan penganiayaan Novel Baswedan. Hingga saat ini, pihaknya telah mendengarkan setidaknya keterangan dari 59 saksi.
 
"Ada lima orang yang sudah kita amankan. Sejumlah cctv ada lebih kurang 50 cctv dalam radius 1 km juga sudah kita dapatkan juga. Berikut ada beberapa sekitar 100 lebih toko kimia yang sudah kita datangi yang menjual H2SO4, ini juga masih dalam pengembangan kita,” ucap Tito.
 
Dari saksi-saksi yang telah dimintakan keterangannya, ia mengatakan bahwa pihak kepolisian belum menemukan saksi yang melihat atau mengetahui wajah tersangka pada waktu kejadian. “Kita belum mendapatkan saksi pada saat kejadian. Yang ada adalah dua orang ibu-ibu, yang menggunakan mukena pulang dari masjid. Ada juga saya kira di cctv yang di medsos, itu sudah kita dengar keterangannya juga. Tapi tidak, hanya melihat kejadian, tidak melihat wajah tersangka,” ujar Tito.
 
Namun Kapolri mengaku bahwa pihak Kepolisian telah berhasil menemukan saksi yang cukup penting, tapi yang bersangkutan tidak ingin disebutkan namanya untuk alasan keamanan. “Dia melihat kira-kira lima menit sebelum peristiwa, ada orang yang berdiri di dekat masjid, yang itu sosoknya mencurigakan, yang diduga dia adalah pengendara sepeda motor penyerang,” ucap Tito. 
 
Dari keterangan saksi ini, pihak Kepolisian mulai dapat melakukan sketsa pelaku, mulai dari sketsa tangan sampai dengan menggunakan teknologi yang mutakhir. “Kita bekerja sama dengan rekan-rekan dari AFP kepolisian Australia, kemudian kita rekonstruksikan menggunakan sistem komputer, sehingga terakhir kita dapatkan yang ini. Ini mungkin belum _dipublished_  ya, karena ini baru kira-kira dua hari yang lalu ini,” kata Tito.
 
Tito menambahkan, pihak Kepolisian juga telah menyampaikan perkembangan kasus ini kepada KPK. "Kita ingin agar teman-teman dari KPK juga bisa bergabung untuk membentuk tim gabungan Polri khususnya Polda Metro Jaya. Baik tim lidik (penyelidik) maupun tim analisnya, dan kita akan terbuka untuk itu. kami sudah menawarkan dari tanggal 16 Juni," kata Tito.(eas)
Saturday, 15 July 2017 23:49

DPRD Tim Pansus KPK Geruduk Kejagung

Written by

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)- Jaksa Agung M. Prasetyo menerima kunjungan Pimpinan DPR RI Fahri Hamzah bersama Pansus Angket Komisi Pemberantas Korupsi di Kejaksaan Agung. Selain silaturahmi dan memberikan dukungan bagi kejaksaan Agung dan KPK dalam pemberantas korupsi terutama pencegahannya.

Jaksa Agung, M. Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Kamis(13/7)2017 mengatakan Jadi begini saya mendapatkan kehormatan di kunjungi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Fachri Hamzah dan pimpinan serta anggota pansus Angket DPR RI untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ada juga ketua Komisi III patner kami di DPR kehadirannya hanya semata-mata Silahturahmi . Kami adalah patner kerja perlu sesekali saling berkunjung selama ini kami yang di undang kesana, saya sekarang  mendapat kehormatan  anggota DPR RI yang datang ke Kejaksaan Agung. Karena memang diantara yang hadir ini ada yang belum  pernah datang kemari," ujarnya

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan Jadi antara lain semata-mata untuk berdiskusi membahas hal-hal bagaimana kedepan kita negara hukum untuk bagaimanapun hukum harus ditegakkan baik dan benar. Hukum adalah panglima dan hukum adalah disalah gunakan." Jadi pembahasan berkisar tentang bagaimana penegakan hukum harus dilakukan di negara hukum tercinta ini," tegaskan.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan saudara sekalian kalau  kita berbicara pansus angket KPK tentunya ada sementara pihak yang mungkin langsung berpraduga ada apa lagi mereka datang ke Jaksa an Agung, sebelumnya datang ke Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) kemudian ke Sukamiskin dan ke Polri  kemarin dan sekarang ke kejaksaa Agung . "Saya semata-mata bagaimana  hukum ditegakkan baik benar dimasa-masa akan datang , tadi sekian lama berdiskusi dengan baik Pansus dengan pimpinan DPR RI ternyata tidak ada sedikitpun dibahas tentang hak indikasi ini akan pansus KPK untuk mendiskreditkan   untuk mengecilkan untuk menggembosi atau bahkan melemahkan dan membubarkan tidak ada sama sekali,"  jelasnya.

Seiring dengan itu, Prasetyo merinci yang kita bahas secara umum bagaimana koordinasi hubungan penegak hukum , bagaimana mekanisme kerjanya dan sejauhmana hasilnya. Tentunya dalam proses hukum ada hal yang perlu didiskusikan, dikomentari dan dikenali dengan lebih  baik."Jadi saya sampaikan bahwa kehadiran pansus hak angket KPK sudah sangat positif ,kami sangat mendukung apa yang dilakukan selama ini, sekali lagi semata-mata untuk kebaikan," rincinya .

Sesuai perkembangan, Prasetyo menandaskan bahwa ekses-ekses itu dan diviasi bagaimana pun tanpa disadari mungkin bisa muncul ini lah berusaha dikenali, terus dievaluasi dan inventarisir kalau ada yang  baik dipertahankan bahkan ditingkatkan . Kalau ada produk yang masih kurang atau yang  keliru masih bisa diperbaiki.
"Semua pihak tentunya terus menerima ini dengan lapang dada. Banyak tadi saran-saran juga disampaikan   oleh Pansus Hak angket KPK kepada Kejaksaan kami juga menyadari kejaksaan tentunya ada juga kekurangannya ada kelemahannya. Tentunya dengan adanya masukan tentu catatan khusus nanti menjadi bahan bagi kejaksaan tentunya memperbaiki diri. Saya berharap semua pihak  bisa menerima untuk perbaikan , tidak ada sama sekali untuk mengkerdilkan , untuk mendiskreditkan untuk melemahkan apa lagi untuk membubarkan," tandasnya.

Dari itu, Prasetyo mengakui Apakah memang kita masih perlu keberadaannya kita tahu persis bagaimana masifnya maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi dinegara kita ini yang memang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Kalau tindak pidana lainnya langsung memperlihatkan siapa korban.Misalnya pemenuhan ada, korban bangunannya, penganiayaan, pencurian juga begitu. Nah korupsi ini tidak ada korban secara langsung dia dirugikan,nah sebenarnya korupsi kejahatan yang sangat-sangat membahayakan kita sering mengatakan sebagai pembunuh berdarah dingin. "Nah saya rasa setiap pansus KPK sama sepakat dengan kita bahwa bagaimanapun kejahatan korupsi tetap disikapi dengan baik dan benar. Tadi juga disarankan bagaimana fungsi pencegahan lebih ditingkatkan karena dengan pencegahan kita tidak mengharapkan tindak pidana korupsi itu berkembang begitu masif dan bagaimana bisa dicegah sejak awal," akunya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Fachri Hamzah mengatakan  Kunjungan ini adalah silahturahmi dan konversi kelembagaan antara DPR dengan Kejaksaan Agung merupakan mitra sehari-hari khususnya komisi III, kebetulan Ketua Komisi III adalah anggota Pansus angkat juga. Maka kunjungan ini adalah kunjungan kelembagaan, bukan pemeriksaan angket karena pemeriksaan itu dilakukan dibawah sumpah.  "Tidak ada disumpah ini adalah silaturahmi kelembagaan. Kedalam silaturahmi itu ,saya mewakili pimpinan DPR diminta teman-teman untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi masing-masing lembaga DPR sebagai lembaga pengawas yang tertinggi dinegara kita yang sedang menggunakan satu hak yang penting yang ada konstitusi kita Undang-undang Dasar 45 itu hak angket," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Fachri menegaskan itu kami sampaikan kepada    Bapak Jaksa Agung seluruh jajarannya telah disambut sangat baik sekali. Oleh karena itu ucapkan terima Kepada bapak Jaksa Agung kepada  jajaran yang menyambut kami secara baik."Kedua, tentunya diperlukan adanya pemeriksaan -pemeriksaan yang lebih teknis sebab kita tahu Kejaksaan Agung juga merupakan terselenggaranya Komisi Pemberantas Korupsi(KPK) . Dalam KPK ada banyak jaksa-jaksa yang sudah ganti berganti tugas sehinga dalam kasus oleh angket kita tentu memerlukan juga dari kejaksaan Agung untuk secara kelembagaan atau individual menjelaskan fungsi dan kelembagaan yang di diperlukan dalam pemeriksaan bak angket," tegasnya.

Untuk itu, Fachri menjelaskan saya kira itu yang akan lebih teknis akan dibicarakan . Hari ini adalah kami telah diterima dengan baik Bapak Jaksa Agung  juga memberikan masukan yang baik dan memberikan juga apa yang menjadi maksud dan tujuan kami yang telah ditangkap secara baik oleh kedua belah pihak ." Saya kira itu yang makna Jaksa Agung dan teman-teman sekalian. Tidak ada kejahatan kita bisa hadapi sendiri tidak ada oleh Jaksa Agung,tidak oleh kepolisian dan tidak oleh KPK," Jelasnya.

 

Lebih jauh, Fachri merincinya Kalau satu kejadian telah dianggap kejahatan maka seluruh energi kita upaya kan untuk membangun agar kejahatan itu kecil dihadapan kita, jadi kita lebih besar dari kejahatan yang ada. Kalau kita tidak kompak, jadi kejahatan itu kelihatan berwibawa sekali dan kita kelihatan kecil ini tidak boleh terjadi. "Saya seluruh tanggapan Jaksa Agung itu positif. Mudah-mudahan kerjasama bisa berlanjut selanjutnya menemani pansus angket melihat dan memantau dalam melaksanakan tugasnya sampai akhirnya disimpulkan semua," rincinya.( vk)

Monday, 12 June 2017 06:30

Presiden Lantik Anggota DKPP Periode 2017-2022

Written by
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini melantik sejumlah anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 12 Juni 2017.
 
Sebanyak tujuh orang dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota DKPP yang mewakili sejumlah unsur, yakni:
1. Hasyim Asy'ari (unsur Komisi Pemilihan Umum)
2. Ratna Dewi Pettalolo (unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum)
3. Ida Budhiati (unsur tokoh masyarakat)
4. Harjono (unsur tokoh masyarakat)
5. Muhammad (unsur tokoh masyarakat)
6. Alfitra Salam (unsur tokoh masyarakat)
7. Teguh Prasetyo (unsur tokoh masyarakat)
 
Ketujuh orang tersebut dilantik dengan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2012-2017 dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2022 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2017.
 
Selanjutnya, para anggota yang dilantik tersebut akan bertugas untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, serta kredibilitas penyelenggara Pemilu untuk masa tugas tahun 2017 hingga 2022 mendatang.
 
Untuk diketahui, DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP terdiri atas tujuh anggota yang berasal dari unsur Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan pemerintah.
 
Acara pelantikan kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP Megawati Soekarnoputri untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.(eas)
 
Page 5 of 10

Panggung Koruptor

  •  

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,_Rabu 27 April 2022 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta,

     
  •  

     

    JAKARTA.KORANRAKYAT.COM,, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) sikat Habis mafia tanah

     
  •  

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,- Jaksa Agung RI mengapresiasi Tim Gabungan yaitu Tim Jaksa Eksekutor