Saturday, 15 July 2017 23:49

DPRD Tim Pansus KPK Geruduk Kejagung

Written by 
Rate this item
(0 votes)

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)- Jaksa Agung M. Prasetyo menerima kunjungan Pimpinan DPR RI Fahri Hamzah bersama Pansus Angket Komisi Pemberantas Korupsi di Kejaksaan Agung. Selain silaturahmi dan memberikan dukungan bagi kejaksaan Agung dan KPK dalam pemberantas korupsi terutama pencegahannya.

Jaksa Agung, M. Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Kamis(13/7)2017 mengatakan Jadi begini saya mendapatkan kehormatan di kunjungi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Fachri Hamzah dan pimpinan serta anggota pansus Angket DPR RI untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ada juga ketua Komisi III patner kami di DPR kehadirannya hanya semata-mata Silahturahmi . Kami adalah patner kerja perlu sesekali saling berkunjung selama ini kami yang di undang kesana, saya sekarang  mendapat kehormatan  anggota DPR RI yang datang ke Kejaksaan Agung. Karena memang diantara yang hadir ini ada yang belum  pernah datang kemari," ujarnya

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan Jadi antara lain semata-mata untuk berdiskusi membahas hal-hal bagaimana kedepan kita negara hukum untuk bagaimanapun hukum harus ditegakkan baik dan benar. Hukum adalah panglima dan hukum adalah disalah gunakan." Jadi pembahasan berkisar tentang bagaimana penegakan hukum harus dilakukan di negara hukum tercinta ini," tegaskan.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan saudara sekalian kalau  kita berbicara pansus angket KPK tentunya ada sementara pihak yang mungkin langsung berpraduga ada apa lagi mereka datang ke Jaksa an Agung, sebelumnya datang ke Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) kemudian ke Sukamiskin dan ke Polri  kemarin dan sekarang ke kejaksaa Agung . "Saya semata-mata bagaimana  hukum ditegakkan baik benar dimasa-masa akan datang , tadi sekian lama berdiskusi dengan baik Pansus dengan pimpinan DPR RI ternyata tidak ada sedikitpun dibahas tentang hak indikasi ini akan pansus KPK untuk mendiskreditkan   untuk mengecilkan untuk menggembosi atau bahkan melemahkan dan membubarkan tidak ada sama sekali,"  jelasnya.

Seiring dengan itu, Prasetyo merinci yang kita bahas secara umum bagaimana koordinasi hubungan penegak hukum , bagaimana mekanisme kerjanya dan sejauhmana hasilnya. Tentunya dalam proses hukum ada hal yang perlu didiskusikan, dikomentari dan dikenali dengan lebih  baik."Jadi saya sampaikan bahwa kehadiran pansus hak angket KPK sudah sangat positif ,kami sangat mendukung apa yang dilakukan selama ini, sekali lagi semata-mata untuk kebaikan," rincinya .

Sesuai perkembangan, Prasetyo menandaskan bahwa ekses-ekses itu dan diviasi bagaimana pun tanpa disadari mungkin bisa muncul ini lah berusaha dikenali, terus dievaluasi dan inventarisir kalau ada yang  baik dipertahankan bahkan ditingkatkan . Kalau ada produk yang masih kurang atau yang  keliru masih bisa diperbaiki.
"Semua pihak tentunya terus menerima ini dengan lapang dada. Banyak tadi saran-saran juga disampaikan   oleh Pansus Hak angket KPK kepada Kejaksaan kami juga menyadari kejaksaan tentunya ada juga kekurangannya ada kelemahannya. Tentunya dengan adanya masukan tentu catatan khusus nanti menjadi bahan bagi kejaksaan tentunya memperbaiki diri. Saya berharap semua pihak  bisa menerima untuk perbaikan , tidak ada sama sekali untuk mengkerdilkan , untuk mendiskreditkan untuk melemahkan apa lagi untuk membubarkan," tandasnya.

Dari itu, Prasetyo mengakui Apakah memang kita masih perlu keberadaannya kita tahu persis bagaimana masifnya maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi dinegara kita ini yang memang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Kalau tindak pidana lainnya langsung memperlihatkan siapa korban.Misalnya pemenuhan ada, korban bangunannya, penganiayaan, pencurian juga begitu. Nah korupsi ini tidak ada korban secara langsung dia dirugikan,nah sebenarnya korupsi kejahatan yang sangat-sangat membahayakan kita sering mengatakan sebagai pembunuh berdarah dingin. "Nah saya rasa setiap pansus KPK sama sepakat dengan kita bahwa bagaimanapun kejahatan korupsi tetap disikapi dengan baik dan benar. Tadi juga disarankan bagaimana fungsi pencegahan lebih ditingkatkan karena dengan pencegahan kita tidak mengharapkan tindak pidana korupsi itu berkembang begitu masif dan bagaimana bisa dicegah sejak awal," akunya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Fachri Hamzah mengatakan  Kunjungan ini adalah silahturahmi dan konversi kelembagaan antara DPR dengan Kejaksaan Agung merupakan mitra sehari-hari khususnya komisi III, kebetulan Ketua Komisi III adalah anggota Pansus angkat juga. Maka kunjungan ini adalah kunjungan kelembagaan, bukan pemeriksaan angket karena pemeriksaan itu dilakukan dibawah sumpah.  "Tidak ada disumpah ini adalah silaturahmi kelembagaan. Kedalam silaturahmi itu ,saya mewakili pimpinan DPR diminta teman-teman untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi masing-masing lembaga DPR sebagai lembaga pengawas yang tertinggi dinegara kita yang sedang menggunakan satu hak yang penting yang ada konstitusi kita Undang-undang Dasar 45 itu hak angket," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Fachri menegaskan itu kami sampaikan kepada    Bapak Jaksa Agung seluruh jajarannya telah disambut sangat baik sekali. Oleh karena itu ucapkan terima Kepada bapak Jaksa Agung kepada  jajaran yang menyambut kami secara baik."Kedua, tentunya diperlukan adanya pemeriksaan -pemeriksaan yang lebih teknis sebab kita tahu Kejaksaan Agung juga merupakan terselenggaranya Komisi Pemberantas Korupsi(KPK) . Dalam KPK ada banyak jaksa-jaksa yang sudah ganti berganti tugas sehinga dalam kasus oleh angket kita tentu memerlukan juga dari kejaksaan Agung untuk secara kelembagaan atau individual menjelaskan fungsi dan kelembagaan yang di diperlukan dalam pemeriksaan bak angket," tegasnya.

Untuk itu, Fachri menjelaskan saya kira itu yang akan lebih teknis akan dibicarakan . Hari ini adalah kami telah diterima dengan baik Bapak Jaksa Agung  juga memberikan masukan yang baik dan memberikan juga apa yang menjadi maksud dan tujuan kami yang telah ditangkap secara baik oleh kedua belah pihak ." Saya kira itu yang makna Jaksa Agung dan teman-teman sekalian. Tidak ada kejahatan kita bisa hadapi sendiri tidak ada oleh Jaksa Agung,tidak oleh kepolisian dan tidak oleh KPK," Jelasnya.

 

Lebih jauh, Fachri merincinya Kalau satu kejadian telah dianggap kejahatan maka seluruh energi kita upaya kan untuk membangun agar kejahatan itu kecil dihadapan kita, jadi kita lebih besar dari kejahatan yang ada. Kalau kita tidak kompak, jadi kejahatan itu kelihatan berwibawa sekali dan kita kelihatan kecil ini tidak boleh terjadi. "Saya seluruh tanggapan Jaksa Agung itu positif. Mudah-mudahan kerjasama bisa berlanjut selanjutnya menemani pansus angket melihat dan memantau dalam melaksanakan tugasnya sampai akhirnya disimpulkan semua," rincinya.( vk)

Read 3031 times
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •