JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Pross pemeriksa kasus dugaan Tindak Pidana koruopsi pembelian lahan Batu Bara seluas 400 HA dan status ijinnya PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources anak perusah aan PT Antam,akhinrnya diperiksa dua saksi yiatu Ir Harry Andria Kepala Dinas dan.Sumber Daya Mineral dan Pangaloan Siahaan ST Kantor Jasa Penilaian Publik,

               Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Mukri ditemui di Kejaksaan Agung di Jalan Hasanuddin No.1 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin(15/7)2019 mengatakan pada hari Rabu(10/7)2019 Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dalam kasus tindak pidana korupsi pembelian lahan seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT.Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources anak perusahaan PT Antam. "Adapun 2 orang saksi yang diperiksa yaitu 1 Ir. Harry Andria sebagai Kepala Dinas dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi diperiksa terkait dengan status ijin lahan batubara seluas 400 Ha yang dibeli oleh PT indonesia Coal Resources anak perusahaan PT. Antam dari PT Citra Tobindo Sukses Perkara. 2. Pangloan Siahaan, ST Kantor Jasa Penilaian Publik , Pangaloan diperiksa terkait penilaian aset lahan batubara PT Indonesia Coal Resources anak perusahaan BPT Antam," ujarnya.

              Selanjutnya, Mukri menegaskan bahwa sebelumnya Penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka inisial BM, MT, ATY, AL, HW dan MH pada tanggal 4 Januari 2019 dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 Ha ini yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 91.500.000.000. "Kasus Dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari Direktur Utama PT Indonesia Coal Resou rces PT ICR bekerjasama dengan PT Tamarona Mas Internasional ( PT TMI telah menerima Penawaran penjualan/pengambil alihan izin usaha Pertambangan Operasi Produksi( IUP OP) batubara  atas nama PT Tamarona  Mas internasional seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Jambi yang terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 Ha," tegasnya. 

             Untuk itu, Mukri menjelaskan kemudian diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha(199 Ha dan 201 Ha kepada  Komisaris Utama  PT. ICR melaui surat  Nomor : 190/EXT-PD /XI/2010 tanggal 18 November 2018 kepada Komisaris perihal rencana Akusisi PT TMI dan disetujui dengan surat  Nomor : 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akusisi PT TMI."Dalam kenyataannya PT TMI mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha sesuai surat Nomor : TMI - 0035 -01210 tanggal 16 Desember 2010 perihal permohonan Perubahan Kepemiikan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha dari PT TMI kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa ( PT CTSP), merupakan tindakan yang bertentangan dengan  persetujuan rencana akusisi PT TMI yang diberikan oleh Komisaris Utama PT ICR adakah asset property PT TMI yang menjadi objek akusisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi operasi produksi sesuai dengan surat Nomor : 034/ Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal rencana Akusisi PT TMI,b. Laporan Penilaian Properti/ Aset Nomor File : KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010. C. Laporan Legal/ Due Deligence dalam rangka Akusisi tanggal 21 Desember 2010," jelasnya.( vk)

BENGKULU TENGAH (KORANRAKYAT.COM) - Rapat Paripurna Istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam Rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah yang ke-11 Tahun 2019.

              Memperingati hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) ke-11 kabupaten yang dikenal dengan semboyan maroba Ite  maju, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna istimewa di Gedung Aula DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Senin. 24/6/2019. 

             Selain Ketua DPRD, paripurna istimewa juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah,Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri,Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepala Dinas  Badan di Lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah. Sementara itu Ketua DPRD Benteng Tarmizi mengatakan, lahir dan berkembangnya kabupaten Benteng sampai saat ini, itu merupakan perjuangan semua pihak, baik tokoh presidium maupun tokoh masyarakat dari semua suku yang ada di wilayah ini.

              “Kita memiliki tokoh-tokoh pejuang yang mengeluarkan tenaga dan keringat dan mempercayai daerah ini menjadi kabupaten yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Benteng,” kata Tarmizi.Hal itu terlihat dengan jumlah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

             “Seperti pembangunan pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan sektor pertanian, pengembangan hingga sektor perikanan atau pariwisatanya. Dan ini sudah bisa dilihat dan kita rasakan sendiri,”katanya. Bupati Bengkulu Tengah, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH menyampaikan dengan digelarnya HUT Kabupaten Bengkulu Tengah ke-11 ia mengundang semua pihak agar dapat membuat sumber daya manusia (SDM) yang dapat membantu mengelola keuangan dengan sebenar-benarnya membuat kedepan kabupaten ini menjadi kabupaten yang lebih maju lagi.

            “Insyaallah Mudah-mudahan, apabila Hal tersebut dilakukan, ketertinggalan yang dialami akan segera melakukan teratasi. Bahkan tidak tertutup dari kabupaten ke depan ini yang bisa mengungguli kabupaten yang terdahulunya,"Ujarnya. 

              Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang diwakili Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri dalam kesempatan itu mengatakan Pemprov Bengkulu mendukung sepenuhnya program pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan mengalokasi sejumlah dana untuk membiayai pembangunan sarana infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pengembangan bidang pertanian dan lain sebagainya.(1nd/Adv)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Oknum angota Brimob yang diduga melakukan pengeroyokan seoarang  warga di depan Masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.  oknun itu sudah ditemukan dan hingga sekarng  yang bersangkautan sudah diperiksa. Perintah pimpinan diperiska dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (4/7)2019.mengatakan   Polri sudah menemukan oknum anggota Brimob yang diduga mengeroyok seorang warga di depan Masjid Al Huda Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/5/2019). Namun, Ia tidak merinci lebih jauh perihal identitas pelaku. "Sudah ditemukan dan yang bersangkutan sudah diperiksa, perintah pimpinan agar tetap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujanya. 

           Selanjutnya, Dedi menegaskan  pihak yang akan menanganinya adalah kesatuan asal anggota tersebut. "Saat ini pengembalian para anggota Brimob yang bertugas selama pengamanan Pilpres 2019 ke kesatuan asalnya masih berlangsung," tegasnya. 

           Untuk itu,  Dedi menjelaskan  jika terbukti bersalah, pelaku pemukulan dapat dikenai sanksi disiplin hingga pidana. Penentuan bentuk hukuman tersebut akan melalui sidang secara internal. Ketika dikonfirmasi kembali bahwa oknum tersebut sudah ditindak. "Namun, ia  belum dapat berkomentar banyak perihal hal tersebut, termasuk terkait identitas pelaku. Sudah ditindak infonya. Coba nanti saya tanyakan dulu," jelasnya

          Sebelumnya, viral video pemukulan seorang warga oleh sekelompok orang berseragam hitam hitam, layaknya aparat Brimob Polri. Video itu menyebar setelah kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta pecah.  

            Menurut keterangan polisi, pria yang dipukuli dalam video itu adalah Andri Bibir. Polisi menangkapnya karena diduga terlibat sebagai salah satu perusuh dan provokator dalam aksi di depan Bawaslu. (vk)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Maraknya aksi penyelundupan lobster yang dikirim baik ke Singapura akhirnya berhasil digagalkan  oleh Direktorat Tindak Pidana tertentu Bareskrim Polri.  Berbagai modus yan digunakan untuk mencari keuntungan namun  penyeludupan itu ada yang lewat darat dan ada lewat udara . 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Rabu (3.7)2019 mengatakan Penyidik kepolisian berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster yang akan dikirim ke Singapura, Selasa (2/7/2019) malam. "Sekira pukul 23.30 WIB, di Jalan Pattimura, Simpang Rimbo, Kota Jambi, kami berhasil menggagalkan perdagangan benih lobster yang diangkut dari Bengkulu menuju Kota Batam kemudian Singapura," ujarnya.

            Selanjutnya, Dedi menegaskan awalnya, aparat menerima informasi adanya transaksi jual beli perdagangan benih lobster dari Bengkulu, Senin (1/7/2019). Informasi itu menyebut, benih dikirim melalui Jambi, kemudian Batam dengan tujuan ke Singapura.Keesokan harinya, penyidik Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berangkat menuju Jambi. Kemudian, tim memetakan jalur yang akan dilintasi para pelaku dan melakukan penangkapan. "Setiba di Jambi, tim melakukan pengamatan dan penggambaran jalur yang akan dilintasi para pelaku transaksi penjualan/perdagangan benih lobster, serta bekerja sama dengan BKIPM (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu) Provinsi Jambi," tegasnya.

      Untuk itu, Dedi menjelaskan dari hasil penggerebekan di Kota Jambi, polisi berhasil mengamankan enam orang serta 113.412 ekor benih lobster. Enam orang yang ditangkap, yakni Mark Tan Chu Feng (44) warga negara Indonesia sebagai pemilik barang bukti dan Hasan bin Ahmad (52) sebagai pendamping Tan. Kemudian, Didik Resdiyanto (38), Dian Pramana (31) dan Jhon Peri (46) sebagai supir." Saat ini, enam orang yang ditangkap tersebut masih dimintai keterangan. Mereka masih berstatus saksi dan belum dijadikan tersangka. Selain itu, polisi juga telah berkoordinasi dengan BKIPM untuk melepaskan kembali benih lobster tersebut," jelasnya. (Vk)

KORANRAKYAT,MALANG , Laporan DPRD  hasil  pembahasan rancangan peraturan Daerah Raperda Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun  Anggaran 2018 berlangsung di  gedung  DPRD  Kabupaten Malang Jumat (28/06) 2019

 Disampaikan Drs Hari Sasongko Ketua DPRD Kabupaten Malang Penyampaian Laporan atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018 yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pada Tanggal 26dan 27 Juni 2019 yang lalu.

              Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018, sebagai   berikut  PendapatanTarget Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2018 yang pada APBD awal ditetapkan sebesar 3 Trilyun 800 Milyar 114Juta 750Ribu 714 Rupiah82 Sen, terealisasi sebesar 3Trilyun 824Milyar 390Juta 785Ribu 364Rupiah 99Sen, sehingga terdapat kelebihan Pendapatan sebesar 24 Milyar 276 Juta 34 Ribu 650Rupiah 17 Sen,  yang bersumber dari

          Diungkapkan Pendapatan Asli DaerahPenerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  direncanakan   sebesar 535Milyar 84Juta 504Ribu 55 Rupiah82 Sen,terealisasi sebesar 585Milyar 290Juta 988Ribu 835Rupiah 99Sen,   Dana TransferDana Transfer yang direncanakan sebesar 3 Trilyun 64Milyar 351Juta 646Ribu  659Rupiah, terealisasi  sebesar 3 Trilyun  45Milyar  689Juta 836Ribu 529Rupiah; Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar 200Milyar 678Juta 600 Ribu Rupiahterealisasi sebesar 193 Milyar 409 Juta 960 Ribu Rupiah

           Sementara  Ahmad Daniyal juru bicara DPRD Kab Malang Badan Anggaran  menyampaikan Belanja DaerahAlokasi dana untuk Belanja Daerah dianggarkansebesar  3   Trilyun  523 Milyar  510 Juta  99 Ribu449 Rupiah 23 Sen, terealisasi sebesar 3 Trilyun 123 Milyar 833 Juta 516 Ribu 785 Rupiah 34Sen, yang terdiri dari  Belanja Operasi Belanja Operasi dianggarkan  sebesar  2 Trilyun  683 Milyar  930 Juta 955 Ribu 181 Rupiah 3 Sen, terealisasi sebesar 2 Trilyun 403 Milyar 965 Juta 454 Ribu 332 Rupiah 4 Sen, BelanjaModalBelanja Modal dianggarkan sebesar  833Milyar 353 Juta 349 Ribu 768 Rupiah 20 sen, terealisasi sebesar 718Milyar 439 Juta 18 Ribu 703 Rupiah 30 SenBelanja Tak TerdugaBelanja Tak Terdugadianggarkan sebesar 6 Milyar 225 Juta 794 Ribu 500 Rupiah, terealisasi sebesar 1 Milyar 429 Juta 43 Ribu 750 RupiahTransfer Transfer dianggarkan sebesar 527 Milyar 158 Juta 375 Ribu 213 Rupiah, terealisasi sebesar 524 Milyar 684 Juta 415 Ribu 525 Rupiah 50 Sen.

Dengan demikian setelah Jumlah Pendapatan Dikurangi dengan Jumlah Belanja terdapat SurplusAnggaran sebesar 175 Milyar 872 Juta 853 Ribu 54 Rupiah 15 Sen.

          Lebih jauh dikatakan Pembiayaanterdiri atas Penerimaan DaerahPenerimaan Daerah setelah dianggarkan sebesar292 Milyar 53 Juta 723 Ribu 947 Rupiah 41 Sen, terealisasi 100% yang berupa Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA).  Pengeluaran DaerahPengeluaran Daerah dianggarkan sebesar 41 Milyar 500 Juta Rupiah, terealisasi sebesar 42 Milyar 860 Juta 186 Ribu 108 Rupiah 31 Sen atau sebesar 103,28%. Dengan demikian jumlah Pembiayaan Netto sebesar 249 Milyar 193 Juta 537 Ribu 839 Rupiah 10Sen dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar 425 Milyar 66 Juta 390 Ribu 893 Rupiah 25 Sen.

Di sisi lain, DPRD Kabupaten Malang mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan kepada Saudara Pelaksana Tugas Bupati atas terselenggaranya Program dan Kegiatan selama Tahun Anggaran 2018 yang telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka mewujudkan komitmen bersama dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 yang telah menegaskan dan menetapkan 3 Strategi Umum Pembangunan yaituMenurunkan angka kemiskinan, Optimalisasi Potensi Sektor Pariwisata; danMemperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup. 

Secara terpisah Plt Bupati Malang Sanusi menyampaikan ucapan  terimakasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,utamanya para anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, yang telah bekerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan pembahasan-pembahasan demi kesempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 ini, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta pada prinsipnya sependapat dan disepakati dengan berita acara persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diterima menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2018.

                Diungkapkan juga setelah melalui proses pembahasan serta penyelarasan dengan hasil pemeriksaan BPK-RI, maka konstruksi RealisasiAnggaran Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut Pendapatan Daerah sebesar 3 triliun 824 miliar 390 juta 785 ribu 364 rupiah 99 sen, Belanja dan Transfer sebesar 3 triliun 648 miliar 517 juta 932 ribu 310 rupiah 84 sen, Pembiayaan Netto sebesar 249 miliar 193 juta 537 ribu 839 rupiah 10 sen, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar                   425 miliar 66 juta 390 ribu 893 rupiah 25 sen.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan, dimana Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Malang, hasil persetujuan bersama ini secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 322 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil evaluasi akan dipergunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.(adv/an)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Akibat  dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) ditahun 2010 yang diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Sehingga  yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp 188,75 Miliar, ini sesuai dengan hasil ;alpran BPK Ri dengan   9/LHP/XXI/02/2018 tertanggal 2 Februari 2018.    

          Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri,Kombes Pol Djoko Poerwanto, saat ditemui di Mabes  Polri, di jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan  Jumat (28/6/2019)mengatakan bahwa kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) atau solar tahun 2010 silam sebesar Rp 188,75 miliar. "Hasil itu berdasarkan laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan nomor 9/LHP/XXI/02/2018 tertanggal 2 Februari 2018," ujanrya.

         Selanjutnya, Djoko menegaska kasus itu turut melibatkan eks Direktur Energi Primer Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2010 sekaligus mantan Direktur Utama PT PLN thun 2012, Nur Pamudji, sebagai tersangka."Kerugian negara dalam perkara di atas sebesar Rp 188.745.051.310,72," tegasnya.

       Untuk itu ditempat yang sama,  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo  menjelaskan  dari jumlah tersebut, polisi telah berhasil menyita uang tunai sebesar Rp 173 miliar. Tampak di belakang para aparat, tumpukan uang tunai yang disebutkan sebesar Rp 173 miliar di atas meja yang telah disiapkan."Untuk barang bukti dalam atau fresh money yang berhasil diselamatkan oleh jajaran penyidik Direktur Tipikor Bareskrim yang saat ini digelar sejumlah Rp 173 miliar," jelasnya.

Berdasarkan penyelidikan, Pamudji diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) sebagai pemasok HSD untuk operasional sejumlah gardu listrik di Indonesia.

         Polisi juga mengatakan bahwa dari empat tahun memasok HSD ke PLN sesuai kontrak, TPPI dapat memenuhi sebelas bulan saja.

Akibatnya, PLN mengalami kerugian karena harus membeli solar dari pihak lain dengan harga yang lebih mahal.

           Pamudji dikenakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saat ini, berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Agung.(vk)

BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu  berhasil meraih 2 kategori Treasury Award 2019 yang diberikan oleh  Dirjen Perbendaharaan Kementerian  Keuangan RI, Grage Horizon, Selasa (18/6/2019).  Dua capaian kota Bengkulu itu terdiri atas kategori pengelolaan Fiskal Regional TA 2018 dan kategori Pemda Pengelola SKIP KUR TA 2018 terbaik.Untuk diketahui Treasury award adalah penghargaan kepada satuan kerja, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan Pemerintah Daerah pengelola keuangan terbaik untuk kinerja keuangan.

           “Alhamdulillah Kota Bengkulu mendapatkan reward penghargaan bergengsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Alhamdulilah kita mendapatkan peringkat pertama mengungguli Provinsi Bengkulu dan 9 kabupaten yang ada di Bengkulu dalam 2 kategori,” ucap Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi.

           Dedy menjelaskan pencapaian tersebut atas kerjasama semua jajaran untuk bekerja Profesional, kerja ikhlas dan kerja cerdas. dengan arahan Walikota Bengkulu, Helmi Hasan.“Alhamdulillah atas kerja keras ini, kota Bengkulu mendapatkan predikat terbaik dari seluruh kabupaten yang di ada di provinsi Bengkulu. Kedepannya Predikat ini akan kita pertahankan,” kata Dedy Wahyudi.

             Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, dalam hal ini diwakili  Direktur Pelaksana Anggaran, Wiwin Estianty mengajak seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menggunakan anggaran secara optimal.“Kami mohon menjadi perhatian bersama untuk lebih bisa mengelola keuangan secara profesional dari setiap bulannya,” ungkapnya.

          Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, juga berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Bengkulu.(1t*)

GRESIK(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Gresik dengan keseluruhan mencapai 3.200 sertifikat. Penyerahan berlangsung di GOR Tridharma Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Kamis, 20 Juni 2019 .  Kepala Negara kembali menjelaskan dalam sambutannya, di seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 126 juta bidang tanah yang harusnya bersertifikat. Namun, hingga 2015 kemarin baru sebanyak 46 juta bidang tanah yang memiliki bukti hak kepemilikan.

         "Bayangkan, 80 juta (bidang tanah) yang belum. Berarti bapak dan ibu sekalian yang pegang sertifikat hari ini sangat beruntung. Alhamdulillah," ujarnya di hadapan ribuan penerima sertifikat. Di Gresik sendiri, diperkirakan terdapat kurang lebih 775.514 bidang tanah. Dari jumlah tersebut sebanyak 341.606 sudah terdaftar dan memiliki sertifikat. Untuk ratusan ribu bidang tanah yang belum bersertifikat di Gresik, pemerintah menargetkan pada tahun 2024 kelak seluruh bidang tanah tersebut telah memiliki sertifikat.

            "Tadi sudah dijanjikan Pak Menteri BPN, Gresik 2024 semuanya selesai. Pak Menteri yang janji, saya dan bapak, ibu tinggal menagih janjinya. Sekarang, menteri kalau kerja itu pakai target," kata Presiden. Demikian halnya bagi bidang tanah di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya memiliki target untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia memiliki tanda bukti hukum dan kepemilikan atas tanah atau lahan masing-masing."Target kita 2025 seluruh Indonesia yang namanya sertifikat ini insyaallah rampung," ucapnya.

             Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam sambutannya, mengatakan bahwa di Provinsi Jawa Timur, bidang tanah yang telah bersertifikat 54,45 persen dari keseluruhan bidang tanah di provinsi tersebut yang diperkirakan mencapai 19.498.377 bidang. Ia berharap agar program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang dijalankan pemerintah guna mempercepat penerbitan sertifikat untuk rakyat dapat menyejahterakan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Timur.

            "Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih karena ketika mereka pegang sertifikat tanah maka akan ada harapan kemungkinan bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga," tuturnya.

 Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Staf Khusus Presiden Ahmad Erani.(eas)