Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal
Last Updated on Feb 13 2021

Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak sepakat bila Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin memiliki pola pikir radikal. Menurut Mahfud, sikap kritis Din terhadap pemerintah bukan berarti dia...
Awas Tak Mau Disuntik vaksin Jatah Bansos Distop
Last Updated on Feb 13 2021

Awas Tak Mau Disuntik vaksin Jatah Bansos Distop

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.   Perpres yang diteken pada 9 Februari 2021 itu berisi sejumlah...
Setelah Sempat Tertunda Akhirnya Pengurus PWI Malang  Raya Periode 2021-2024 Dilantik
Last Updated on Feb 13 2021

Setelah Sempat Tertunda Akhirnya Pengurus PWI Malang Raya Periode 2021-2024 Dilantik

  MALANG(KORANRAKYAT.COM) Setelah sempat tertunda Pelantikan pengurus Persatuan Wartawan  Indonesia  (PWI)  Malang Araya  Periode 2021-2024  akhirnya dilaksanakan pada Sabtu (13/2) 2021 di Lapangan Taman Indie, Araya Kota Malang.    Ketua PWI Malang Raya Cahyono dalam sambutanya...
Kado HPN Jokowi Pastikan Pajak Insan Pers Ditanggung Pemerintah Hingga Juni 2021
Last Updated on Feb 09 2021

Kado HPN Jokowi Pastikan Pajak Insan Pers Ditanggung Pemerintah Hingga Juni 2021

      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Presiden Joko Widodo memastikan, pajak penghasilan (PPh) untuk insan pers akan ditanggung pemerintah hingga Juni 2021. Hal ini dilakukan sebagai upaya negara dalam meringankan beban industri media di masa pandemi Covid-19. Menurut Jokowi, pajak bagi awak...
Berhasil di Malang dan Surabaya Ketum PMI Jusuf Kalla Gandeng BUMN Kembangkan Donor Plasma Konvalesen
Last Updated on Feb 08 2021

Berhasil di Malang dan Surabaya Ketum PMI Jusuf Kalla Gandeng BUMN Kembangkan Donor Plasma...

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM  Setelah berhasil di Surabaya  dan Malang Jawa Timur    Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen dikembangkan oleh Ketua Umum PMI pusat Jusuf   Kalla ke seluruh Indonesia. Gerakan itu menggandeng Kementerian BUMN yang dipimpin  Erik Thohir.  “ Saya liat...

World Today

  •  
    Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pemerintah

     

     

     

     
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya informasi ditemukannya _strain_ atau varian baru virus
     
Tuesday, 29 December 2020 14:53

Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tutup Sementara Perjalanan WNA ke Indonesia

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

 

 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya informasi ditemukannya _strain_ atau varian baru virus Covid-19, yang menurut berbagai data ilimiah memiliki tingkat penyebaran lebih cepat, Pemerintah memutuskan untuk menutup sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia sebagai upaya pencegahan.
 
"Rapat kabinet terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers pada Senin, 28 Desember 2020 di Kantor Presiden.
 
Bagi WNA yang tiba di Indonesia terhitung per tanggal 28 Desember hingga 31 Desember 2020 mendatang, diberlakukan aturan sesuai ketentuan dalam adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020. Melalui ketentuan tersebut, WNA yang akan memasuki Indonesia diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes RT-PCR dari negara asal dan melakukan pemeriksaan ulang setibanya di Indonesia.
 
"Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2x24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC _(electronic health alert card)_ internasional Indonesia. Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan," ucap Menlu yang hadir didampingi Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito.
 
Setelah melalui karantina selama lima hari tersebut, WNA akan melakukan pemeriksaan ulang dengan metode RT-PCR. Apabila memperoleh hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan untuk meneruskan perjalanan.
 
Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 14, warga negara Indonesia (WNI) tetap diizinkan untuk kembali ke Indonesia dengan ketentuan adendum dari surat edaran yang sama dengan ketentuan yang berlaku untuk WNA.
 
Para WNI yang akan kembali ke Indonesia juga diminta untuk menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR dari negara asal yang berlaku maksimal 2x24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC. Setibanya di Indonesia, Menlu menjelaskan, WNI juga harus melakukan pemeriksaan ulang dan karantina wajib selama lima hari sebelum kembali dilakukan pemeriksaan ulang dengan hasil negatif sehingga dapat meneruskan perjalanan.
 
"Pada saat kedatangan di Indonesia, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka melakukan karantina wajib selama lima hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina yang telah disediakan oleh pemerintah. Setelah karantina lima hari, WNI melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka diperkenankan meneruskan perjalanan," tuturnya.
 
Untuk diketahui, kebijakan penutupan sementara perjalanan WNA ke Indonesia ini dikecualikan bagi kunjungan resmi pejabat setingkat menteri dan tingkat di atasnya. Kunjungan tersebut pun juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
 
Kebijakan tersebut akan segera dituangkan dalam surat edaran baru Satuan Tugas Penanganan Covid-19.(as)


Read 276 times
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •  

    KORANRAKYAT, JAKARTA

     - Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap

     
  •