Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal
Last Updated on Feb 13 2021

Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak sepakat bila Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin memiliki pola pikir radikal. Menurut Mahfud, sikap kritis Din terhadap pemerintah bukan berarti dia...
Awas Tak Mau Disuntik vaksin Jatah Bansos Distop
Last Updated on Feb 13 2021

Awas Tak Mau Disuntik vaksin Jatah Bansos Distop

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.   Perpres yang diteken pada 9 Februari 2021 itu berisi sejumlah...
Setelah Sempat Tertunda Akhirnya Pengurus PWI Malang  Raya Periode 2021-2024 Dilantik
Last Updated on Feb 13 2021

Setelah Sempat Tertunda Akhirnya Pengurus PWI Malang Raya Periode 2021-2024 Dilantik

  MALANG(KORANRAKYAT.COM) Setelah sempat tertunda Pelantikan pengurus Persatuan Wartawan  Indonesia  (PWI)  Malang Araya  Periode 2021-2024  akhirnya dilaksanakan pada Sabtu (13/2) 2021 di Lapangan Taman Indie, Araya Kota Malang.    Ketua PWI Malang Raya Cahyono dalam sambutanya...
Kado HPN Jokowi Pastikan Pajak Insan Pers Ditanggung Pemerintah Hingga Juni 2021
Last Updated on Feb 09 2021

Kado HPN Jokowi Pastikan Pajak Insan Pers Ditanggung Pemerintah Hingga Juni 2021

      JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Presiden Joko Widodo memastikan, pajak penghasilan (PPh) untuk insan pers akan ditanggung pemerintah hingga Juni 2021. Hal ini dilakukan sebagai upaya negara dalam meringankan beban industri media di masa pandemi Covid-19. Menurut Jokowi, pajak bagi awak...
Berhasil di Malang dan Surabaya Ketum PMI Jusuf Kalla Gandeng BUMN Kembangkan Donor Plasma Konvalesen
Last Updated on Feb 08 2021

Berhasil di Malang dan Surabaya Ketum PMI Jusuf Kalla Gandeng BUMN Kembangkan Donor Plasma...

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM  Setelah berhasil di Surabaya  dan Malang Jawa Timur    Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen dikembangkan oleh Ketua Umum PMI pusat Jusuf   Kalla ke seluruh Indonesia. Gerakan itu menggandeng Kementerian BUMN yang dipimpin  Erik Thohir.  “ Saya liat...

World Today

  •  
    Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pemerintah

     

     

     

     
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya informasi ditemukannya _strain_ atau varian baru virus
     
Thursday, 15 October 2020 23:37

Pendapat Akhir Bupati Malang Atas Persetujuan Bersama Antara Pemkab Dan DPRD Kab Malang

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

MALANG,KORANRAKYATCOM Paripurna-Pendapat akhir Bupati atas 2 Raperda Mengawali penyampaian pendapat akhir Bupati Malang atas Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan DPRD Kabupaten Malang terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah pada 15 Oktober 2020 di kantor DPRD Kabupaten Malang.

Dikatakan Pjs Bupati Malang  Drs Sjaichul Ghulam , MM mengatakan Terlebih dahulu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, khususnya kepada Panitia Khusus yang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Malang untuk melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Selanjutnya terkait dengan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat disampaikan sebagai berikut Paripurna-Pendapat akhir Bupati atas 2 Raperda.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, terdapat beberapa perubahan tarif retribusi, yang telah dilakukan pembahasan dengan Panitia Khusus, sebagai berikut:a.Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah , Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.Bahwa selain perubahan tarif, terdapat pula pencabutan tarif retribusi karena telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yaitu:a.Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kanjuruhan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang;c.Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT Puskesmas.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.Berkaitan dengan perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, pada prinsipnya terhadap perubahan tarif retribusi telah dilakukan pembahasan bersama dengan Panitia

Paripurna-Pendapat akhir Bupati atas 2 Raperda . Khusus, yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan ekonomi saat ini,khususnya terkait denganRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;Retribusi Rumah Potong Hewan;dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Selanjutnya terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerahtersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi.KepadaPerangkat Daerah yang membidangi agar segera menyiapkan peraturan pelaksana dalam hal ini Peraturan Kepala Daerah dan mensosialisasikannya.

 Selain itu mohon dukungan dan pengawasan dari DPRD Kabupaten Malang agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat menciptakan kinerja pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,Demikian yang dapat disampaikan, kami yakin sepenuhnya bahwa dengan tekad bersama dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut bersama-sama dengan DPRD dan seluruh lapisan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kabupaten Malang akan lebih baik lagi. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya.(an/adv)

 

Read 758 times Last modified on Friday, 16 October 2020 01:53
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •  

    KORANRAKYAT, JAKARTA

     - Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap

     
  •