JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Kinerja Polda Metro dipertanyakan oleh dr. Lukas Budi Adrianto kuasa direksi PT. Avetama Bhakti Mandiri (ABM), namun oleh Lutfi Setiawan , SH, MH kuasa hukum PT.Garuda Mas Raya VRD (PGMR) dianggap mengada ada penyataan Lukas,terkait kasus perteruan dan penggelapan yang saat ini ditangani Polda Metro.
Dikatakan Lutfi Setiawan, S.H, M.H., dari firma hukum SnCo Attorney & Counsellors Law, Rabu( 25/7)2018 mengatakan pernyataan Lukas yang beredar di berbagai media massa tentang kasus yang terjadi."Dalam pernyataannya ke media massa di Jakarta, dr. Lukas Budi Ariyanto selaku Kuasa Direksi PT ABM menyalahkan kinerja Kepolisian Daerah Metro Jaya, mengenai laporan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan dilakukan oleh Direktur Utama PT Putra Garuda Mas Raya, VRD. Ini sudah melakukan pembohongan publik," ujarnya.
Dalam perkara laporan pidana tersebut, justru kliennya telah sangat kooperatif dan menjelaskan, seluruh duduk perkaranya kepada penyidik Polda Metro Jaya dengan baik, dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Bentuk kooperatif tersebut selain memberikan informasi dalam tahap pemeriksaan, juga selalu datang setiap ada panggilan yang disampaikan oleh penyidik, pada proses pemeriksaan tersebut.
"Justru sebaliknya bahwa terhadap laporan pidana yang dibuat oleh dr Lukas Budi Andriyanto, jelas-jelas telah merugikan klien kami. Selama 5 tahun lebih klien kami menjadi tersangka, dengan tidak ada kejelasan terhadap perkara ini akan berakhir kapan pada tingkat penyelidikan," ungkap Lutfi.
Apalagi melihat pasal sangkaan yang ditujukan kepada kliennya, yaitu Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, seharusnya perkara tersebut tidak sampai berlarut-larut dalam proses penyidikan. Akibat dari proses yang berlarut-larut tersebut, pihak Klien telah banyak menderita kerugian, baik materiil maupun moriil. "Dikarenakan begitu lamanya dalam proses penyidikan, klien kami terus berjuang untuk meletakkan kebenaran pada tempatnya," kata Lutfi.
Lebih lanjut, Lutfi menyatakan, bahwa PT PGMR memiliki dan punya wewenang melaksanakan kegiatan operasi penambangan, serta pengolahan pasir besi di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, seluas 31,9 hektare milik PT Pasir Besi Indonesia selaku Pemilik IUP/KP.
Kewenangan tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) pada 20 Mei 2010, antara PT PGMR dengan PT Pasir Besi Indonesia. Kegiatan operasi penambangan tersebut, telah dilakukan oleh PT PGMR sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut.
Menurut Lutfi, jumlah investasi yang telah ditanamkan oleh kliennya di are tambang tersebut, lebih dari Rp 35 milyar yang digunakan untuk pengurusan perizinan dan sewa lahan, pembelian alat-alat produksi, dan kegiatan produksi untuk pertama kali.
"Dalam proses kegiatan penambangan yang dilakukan oleh klien kami, pada pertengahan bulan Juni 2011 saudara dr Lukas Budi Andrianto, datang dan meminta kepada klien kami, agar dirinya dapat ikut melakukan kegiatan penambangan, di area tambang yang telah dikuasai oleh klien kami," ungkap Lutfi.
Akta Perjanjian Kerjasama
Berdasarkan hal tersebut, pada 27 Juli 2011, antara PT PGMR dengan dr. Lukas Budi Ariyanto melalui bendara PT ABM (yang menurut keterangannya bertindak berdasarkan surat kuasa direksi PT ABM), telah menandatangi Perjanjian Kerjasama yang tertuang dalam Akta Nomor 8.
Selanjutnya, menurut pengakuan Lukas kepada PT PGMR, PT ABM tidak atau belum dapat menambang sesuai perjanjian 27 Juli 2011, karenanya PT ABM minta kepada PT PGMR melalui Lukas agar perjanjian yang diterangkan dalam Akta Nomor 8 tersebut dapat diubah.
Atas dasar rasa kemanusiaan, lanjut Lutfi, Direktur Utama PT PGMR menyetujui untuk diubah (dibuatkan addendum), sebagaimana dimaksud dalam akta Nomor 01 tanggal 8 Maret 2012. Kedua perjanjian tersebut (Akta No. 8 dan Akta No.1) dibuat oleh Notaris G. Sri Mahanani SH, di Jakarta Timur, notaris yang ditunjuk oleh Lukas.
Dalam perjalanannya, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT ABM maupun Lukas telah melanggar kesepakatan kerja sama, antara lain, tidak memberikan laporan hasil kegiatan penambangan, tidak memberikan royalty dari hasil penjualan dan penjualan dilakukan secara langsung oleh Lukas melalui PT Gebe Nikindo kepada pihak ketiga, tanpa pemberitahuan kepada PT PGMR sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan kerja sama.
"Atas tindakan tersebut, klien kami telah menderita kerugian materil berupa, hilangnya konsentrat biji besi sebesar 166.750,00 metrik ton, dengan kisaran harga pasar sebesar 60.00 USD per metrix ton atau setara dengan US$ 10.005.000, selama 23 bulan sejak 8 Juni 2012 hingga 14 April 2014, yang merupakan dampak dari kegiatan penambangan dan penjulan yang dilakukan oleh Lukas maupun PT ABM di area tambang yang dikuasai PT PGMR," ujarnya.
"Angka tersebut mengacu pada catatan klien kami dan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan pemerintah (Kementrian ESDM) per bulan Juli 2013 pada kisaran HPE antara US$ 35.67 per ton sampai US$ 80.59 per ton, dengan kurs nilai tengah BI per Juli 2013 sebesar Rp. 11.234,00," katanya.
Sejak itu, pihak Lukas mamupun PT ABM tidak pernah menunjukkan itikad baiknya, sesuai nota perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama. Lukas malah melaporkan Direksi PT PGMR kepada Polda Metro Jaya.
"Atas kejadian tersebut, pada tanggal 29 Maret 2018, PT Putra Garuda Mas Raya melalui kuasa hukum, telah mendaftarkan gugatan perdata terhadap dr Lukas Budi Andrianto dkk, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan Nomor Perkara 156/PDT.G/2018/PN Jaktim," kata Lutfi.(vk)
