Disaat harga Beras Melambung Presiden Ingin Petani Jual Hasil Panen Dalam Bentuk Beras
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Disaat harga belas melambung tinggi saat ini Presiden Jokowi mengharapkan agar petani bisa menjual hasil panenya dalam bentuk beras. Dimana selama ini petani menjual dalam bentuk Gabah. Keuntungan terbesar dari menanam padi sawah terjadi saat pasca panen bukan pada saat panen. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berbicara pada Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi, KTM Kabupaten Mesuji, Minggu 21 Januari 2018. Selama ini, lanjut Presiden, petani mengurus sawah dengan mengairi, memupuk dan panen, setelah itu menjualnya dalam bentuk gabah.“Padahal keuntungan besar itu pada saat jadi beras. Jadi saya sampaikan agar jualnya dalam bentuk beras. Syukur sudah dikemas. Ini di penggilingan padi modern ini bisa dilakukan,” ucap Presiden.
Di lokasi tersebut terdapat pabrik penggilingan padi. Presiden ingin melihat produktivitas dari penggilingan padi tersebut. “Saya mau lihat dulu apa kapasitas di sini cukup atau enggak. Kalau enggak bisa ditambah. Bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau tidak sudah tinggalkan. Kalau bermanfaat akan dibesarkan lagi sehingga kapasitasnya memenuhi yang ada di masyarakat,” ucap Presiden.Presiden kemudian memanggil seorang petani, Jumadi, untuk mengecek langsung harga gabah dan beras.
Jumadi yang juga menjadi Pengurus Tani Srimukti Desa Wonosari, Mesuji mengelola sawah seluas dua hektare dan setiap hektarenya bisa menghasilkan 7 ton gabah. “Setelah panen 14 ton _diapain?_” tanya Presiden. Jumadi menjelaskan dirinya menyimpan sebanyak 1 ton gabah dan sisanya sebanyak 13 ton gabah dijual. “13 ton dijual _pas_ panen atau sudah jadi beras?” tanya Presiden. “Saat panen,” jawab Jumadi.
Harga gabah sebesar Rp3.500 setiap kilogram, sedangkan beras berada di kisaran Rp10.000 - Rp11.000 setiap kilogram.“Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama sehingga sekali lagi produk pertanian kita tidak ketinggalan zaman. Ada pengerjaan setelah panen, pengeringan, digilang, dikemas baik apalagi diberi nama baik juga dikemas dalam kelompok besar petani, diberi merek. Itu akan memberi nilai tambah dengan menaikkan harga,” kata Presiden.
Selain itu para petani harus mulai memikirkan untuk menjual hasil sawahnya tidak hanya di sekitar Mesuji. “Kalau dikemas yang baik orientasinya bisa dijual ke provinsi lain, bisa ke Lampung, bisa ke luar pulau atau kalau berasnya organik sekarang ini permintaan ekspor juga banyak sekali,” ujar Presiden.Penjualan dapat dilakukan secara online melalui e-commerce dan media sosial. “Mulai harus seperti itu. Jadi pembelinya tidak sekitar itu kalau mulai online semua orang seluruh Indonesia, dunia, bisa membeli,” kata Presiden.(eas)
Dorong Investasi, Senegal Berikan Insentif Pajak Bagi RI
Written by Redaksi
SINEGAL (KORANRAKYAT.COM) Diembiring, sebuah kota kecil di wilayah Casamance Senegal, saat ini sedang membuka peluang investasi besar-besaran.Tombon Gueye, Walikota Diembiring, yang melakukan kunjungan kerja ke KBRI Dakar selasa lalu mengatakan Pemerintah Senegal akan memberikan insentif pembebasan pajak selama 12 tahun bagi para investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di Diembiring.
Pemerintah Senegal juga memberlakukan pembebasan pajak selama 10 tahun untuk investasi di bidang pariwisata.Dikatakan oleh Tombon, Pemerintah Senegal lebih memprioritaskan distribusi dukungan finansial ke pedesaan ketimbang ke kota-kota besar untuk mendorong pengembangan investasi di pedesaan.
“Investasi di Cap Skirring tidak akan rugi karena banyak turis dan merupakan lokasi konsumen," ujar Tombon.
Tombon yang membawa sejumlah delegasi dalam kunjungannya tersebut mempresentasikan berbagai peluang investasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia.Sejumlah bidang kerja sama disebutkan oleh Tombon seperti budidaya kelapa sawit, padi dan mangga. Tombon mengatakan pertanian di Diembiring masih dikelola secara tradisional dan sangat bergantung pada hujan sehingga sangat memerlukan transfer pengetahuan dan teknologi dari Indonesia agar hasil pertanian tersebut dapat diproduksi secara massal dan diekspor.
Tombon menjelaskan bahwa pertanian di Diembiring belum dikelola secara profesional padahal memiliki keuntungan tanah yang subur dan curah hujan tinggi.
Bidang lainnya yaitu peternakan dan aquakultur terbuka lebar untuk investasi bagi Indonesia.
Guna memenuhi kebutuhan hewan kurban khususnya pada waktu perayaan Idul Adha, Pemerintah Senegal memerlukan investasi besar-besaran di bidang peternakan. Selama ini Senegal mengimpor sapi dari Mali dan Guinea-Bissau untuk memenuhi permintaan hewan kurban.Tombon juga mengharapkan adanya kerja sama sister city dengan kota di Indonesia, pemberian beasiswa bagi pemuda setempat, dan renovasi masjid di Cap Skirring.
Menanggapi peluang investasi yang disampaikan oleh Tombon, Dubes Mansyur meminta kepada Walikota Diembiring untuk memberikan informasi yang lebih detil mengenai berapa luas wilayah yang dimiliki oleh Diembiring untuk investasi di bidang pertanian khususnya kelapa sawit.
Dubes Mansyur mengatakan investasi di Diembiring cukup menjanjikan karena wilayahnya yang subur dan terkenal akan industri pariwisatanya, yaitu Cap Skirring yang merupakan kawasan wisata pantai dan resort terbaik di Senegal.
“Peluang besar bagi para pengusaha Indonesia sehingga perlu dimanfaatkan karena insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah Senegal sangat menarik. Kita akan upayakan juga kerja sama sister city antara Diembiring dengan Gorontalo yang memiliki konsep desa mandiri," imbuh Dubes.Untuk menjajaki kerja sama ini, Dubes Mansyur mengatakan KBRI Dakar akan segera mengumpulkan data yang lebih detil karena informasi investasi ini sangat penting untuk diangkat dalam Rapat Kerja Seluruh Kepala Perwakilan RI yang diadakan bulan Februari nanti di Jakarta.(eas)
Polisi Dan BPH Migas Sinergi Awasi Harga BBM dan LPG 3 Kg
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Terkait dengan perintah Presiden Jokowi meminta Polri segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dimotori mengatur dan mengawal penyaluaran Bahan Bakar Minyak dengan Satu harga sampai ke Seluruh Indonesia. Selain itu ikut mengawasi distribusi LPG 3 kg untuk memudahkan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat agar BBM terjangkau.Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Jumat (5/1) 2018 mengatakan Polri koordinasi dengan BPH Migas ada terkait dengan kebijakan Presiden terkait BBM satu harga mulai dari sabang sampai merauke. “Beliau menginginkan satu harga sampai ke Papua dan daerah-daerah terpencil,” ujarnya.
Selanjutnya, Tito menegaskan pengawasan distribusi tentang Gas 3kg yang juga menjadi program Presiden dalam rangka memudahkan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjangkau kemudian gas yang bisa terjangkau disubsidi oleh Pemerintah sehingga masyadakat bawah terutama itu betul-betul merasa terbantu tertolong dengan adanya kebijakan pemerintah ini. “ Lebih lanjut dengan kebijakan ini saya serahkan kepada bapak Ivan BPH Migas. Point dan nanti saya akan sampaikan apakah yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh kepolisian,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) , M. Fanshurullah Asa alias Ivan mengatakan Kapolri tadi sudah menyampaikan bahwa alhamdullilah dari BPH MIgas sudah bisa ketemu dengan Kapolri dengan tim didampingi Komisoner BPH Migas ini adalah satu wujud sinergi kelembagaan dimana paling penting ada kebijakan pemerintah yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden tengtang BBM satu harga. “Dimana dalam Permen No 32 dan Permen No.36 oleh Kementerian ESDM ditugas kan kepada BPH MIgas untuk melaksanakan lima hal: Pertama, menunjuk badan usahanya yaitu Pertamina dan ada Badan Usaha Swasta PT Aneka Dumai Raya. Kedua , mengatur quota BBMnya baik Subsidi Detium Premium, Ketiga, melaksanakan kegiatan pengawasan sejauh mana BBM satu harga ini berjalan dengan baik dan terdistribusi dengan baik kepenghujun bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan didalam ketersedian dalam keadilan dalam distribusi, “ ujarnya.
Selanjutnya, Frans menegaskan Keempat, melaksanakan klarifikasi tiap satu liter pun yang jelas dicanangkan oleh Badan usaha tadi akan diveryfikasi oleh tim BPH Migas. Kelima, tugas BPH Migas dalam satu harga adalah memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang tidak dikenakan penyaluran satu harga dengan baik . “Kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri tadi dengan lima tugas tadi kedala yang dihadapi BPH Migas karena BPH Migas sampai hari ini kami belum punya perwakilan di daerah dalam pengawasan. Kedua, Pengawasan kami tahap penyidikan atau pengawasan, jadi dengan kekuatan Bapak Kapolri sampai ada model desa ,kita akan mewujudkan dana desa satgas terpadu dan nantinya tidak hanya sampai ke SPBU ke penyalur BBM itu ke Cukai dan kami ingin belum distribusi itu tepat sasaran ke Masyarakat kecil. Apalagi ini diutamakan di BPH satu harga diwilayah tiga ,ruang kedepan dan terpencil,” tegasnya. Untuk itu, Frans menjelaskan dalam konteks kita mau pengecer-pengecer ini yang banyak sekali dan memang dalam aturan pemerintah itu belum ada ,yang disebut dalam perpres hanya penyalur PPO. “Kita kepengen sebentar disitribusi pengecer ini bisa dikendalikan dengan baik sehingga yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita oleh Pemerintah untuk wujudkan keadilan social bagi seluruh masyarakat Indonesia rakyat dindonesia dibidang BBM yang satu harga betul-betul terwujud dengan baik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tito menandaskan Jadi initinya ini kebijakan dari Presiden untuk BBM satu harga dan juga subsidi LPG yang 3 kg itu tujuannya unrtuk meringankan rakyat kecil. Ini dibebankan sejumlah instansi BPH MIgas, kemudian nanti ada Pertamina dan juga dimonitor dan dikoordinir oleh Kementerian Ekonomi kemudian Maritim juga ada juga dari EDSM ,BUMN dan ini semua.” Nah kita melihat dengan adanya tugas-tugas yang diemban diberbagai instansdi dengan tujuan yang sama ini perlu ada sinergi dan perlu ada kesepakatan , perlu ada pembagian tugas dan seterusnya yang saling mengisih,” tandasnya .
Seiring dengan itu, Tito mengungkapkan Polri diberikan tugas untuk membantu mengawasi agar tidak jadi pelanggaran jangan sampai nanti uang negara disubsidi untuk masyarakat kecil justru yang menikmati adalah kelas menengah. Nah ini tidak boleh terjadi karena itu karena pengawasan memerlukan jaringan yang luas sampai ke daerah-daerah tempat-tempat terpencil sampai ke Papua pegunungan . “ Sementara BPH Migas sampai mengawasi distribusinya tingkat SPBU setelah itu dibeli oleh Oknum-oknum tertentu dan diborong habis setelah itu kongkalikong saya tidak mengerti setelah itu dijual ke masyarakat sehingga harganya tinggi . Artinya BBM satu harga ini tidak jalan diterima oleh masyarajat oleh karena itu langkah yang kami lakukan pertama membentuk tim teknis antara BPH Migas dengan Polri kita akan membuat penyusun MOU apa saja yang harus kita kerjakan , Polisi dimana mainnya untuk mau membantu kebijakan Pemerintah termasuk kerjaan BPH Migas. Setelah itu nanti kita akan bermain di pencegahan sampai di penindakan Hukum, “ ungkapnya. (vk)
Pajak Industri Rokok Tetap Dominan Perolehan Rp.25.80 Trilliun DJP Jatim 3 Tempati Urutan Kedua Se Indonesia
Written by Redaksi
MALANG(KORANRAKYAT.COM) Perusahaan Industri rokok sebagai penyumbang pajak terbesar dalam penerimaan pajak yang ada di Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jatim III mencapai 100,33% dari target penerimaan Rp25,72 triliun di 2017 mengatakan realisasi penerimaan sampai dengan 29 Desember 2017 mencapai Rp25,80 Triliun sehingga melampaui dari target penerimaan pajak tahun ini..ujar Kepala Kanwil DJP Jatim III Rudy Gunawan Bastari.
Dikatakan Rudi bahwa Alhamdullilah kita menempati urutan kedua se Indonesia setelah Banten. memang perusahaan rokok yang ada di wilayah DJP Jatim III cukup banyak mulai dari kecil hingga besar, bahkan ada juga yang kecil-kecil mereka di sasar semua agar taat membayar pajak.Sedangkan yang besar ada PT. Gudang Garam Tbk,yang juga menjadi sasaran DJP Jatim III bisa dengan membayar pajaknya secara maksimal. “ Selain itu sejumlah perusahaan yang dianggap tak layak sebagai perusahaan asal ia memiliki NPWP juga jadi sasaran,kita tidak mau tau itu perusahaan dikatakan orang umum sebagai perusahaan gelap, asal memiliki legalitas tetap kami sasar.”ujarnya.
“Yang paling banyak menyumbang penerimaan, sektor industri pengolahan,” ujarnya di Malang, Sabtu (30/12/2017).Sektor industri pengolahan dimaksud, industri hasil tembakau (IHT) karena di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III banyak berdiri industri rokok. Industri pengolahan menyumbang 65,38% dari total penerimaan pajak. Sumbangan dari IHT mencapai 85% dari total penerimaan di sektor industri pengolahan.Selanjutnya, sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,19%, perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 5,86%.
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar 4,98%, konstruksi 4,30%, dan sektor lainnya sebesar 10,29%.Dia memperkirakan, relatif tingginya realisasi penerimaan dari IHT dipicu pelaku di industri tersebut memanfaatkan untuk menyetok pita cukai rokok karena per-1 Januari 2018 tarifnya naik. Dengan banyaknya stok pita cukai rokok, maka pelaku industri masih dapat menikmati tarif pita cukai rokok yang berlaku pada 2017 yang belum ada kenaikanDampak dari tingginya pemesanan pita cukai rokok pada Desember 2017, otomatis memacu penerimaan pajak dari cukai IHT sehingga berpengaruh pada total penerimaan pajak di tahun ini.
Pencapaian penerimaan di 9 Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jatim III, dia menegaskan, semuanya melampaui target penerimaan. KPP Pratama Kepanjen 108,22%, KPP Pratama Malang Selatan 104,62%, KPP Madya Malang 103,69%, KPP Pratama Batu 102,85%. Selanjutnya, KPP Pratama Situbondo 102,41%, KPP Pratama Malang Utara 102,36%, KPP Pratama Singosari 101,97%, KPP Pratama Kediri 100,97%, dan KPP Pratama Pasuruan 100,55%.
Di 2018, kata dia, Kanwil DJP Jatim III akan berusaha menjaga loyalitas wajib pajak (WP) bayar, bahkan diupayakan meningkat agar penerimaan pajak di wilayah kerja kantor tersebut tetap terjaga baik.Bagi mereka, baik badan maupun orang pribadi, yang sebenarnya sudah masuk dalam kategori wajib bayar pajak namun belum membayar pajak, maka pihaknya akan melakukan penyisiran agar mereka dapat terkover pajak.
Kanwil DJP Jatim III juga akan terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar sadar dan senang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pihaknya juga melatih relawan pajak agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Kanwil DJP Jatim III juga mendinamisasikan Tax Center-Tax Center di kampus-kampus untuk mendukung upaya menggenjot penerimaan pajak.“Kami juga akan bekerja sama dengan Media dan pemda untuk menggencarkan sosialisasi tentang pajak,” ungkapnya.(an)
Penuhi Dana Infrastruktur BUMN Terbitkan Obligasi Komodo Bond Rp. 4 Trilliun Di London
Written by Redaksi
LONDON(KORANRAKYAT.COM) Sebagai upaya pencarian sumber pendanaan baru untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemerintah melalui salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jasa Marga menerbitkan obligasi luar negeri pertama kalinya di dunia dengan mata uang rupiah bernama Komodo Bond yang tercatat di London Stock Exchange pada Rabu 13 Desember 2017.
PT. Jasa Marga yang merupakan BUMN Indonesia pertama di pasar efek internasional itu, menerbitkan obligasi Rp4 triliun untuk mendanai rencana pembangunan infrastruktur di Indonesia. “Ini menambah akses likuiditas. Ini membuktikan kepercayaan investor internasional memiliki minat tinggi terhadap investasi di Indonesia,” kata Presiden Jokowi usai mengikuti KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, Turki, 13 Desember 2017.
Presiden berharap, Komodo Bond ini dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sehingga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan membuka lapangan kerja di Indonesia serta memperkenalkan mata uang rupiah ke investor internasional.“Dan juga membuka akses ke sumber pendanaan baru guna membiayai pembangunan infrastruktur,” ujar Presiden.
Nama Komodo Bond sendiri berasal dari hewan khas Indonesia di Nusa Tenggara Timur sehingga memiliki ciri khas Indonesia. Penamaan obligasi tersebut mencontoh beberapa obligasi bermata uang lokal milik beberapa negara seperti Dim Sum Bond milik Tiongkok dan Masala Bond milik India.Komodo bond dengan jangka waktu tiga tahun ini bernilai Rp4 triliun (setara USD295,7 juta). Dana dari obligasi tersebut akan digunakan oleh PT. Jasa Marga untuk mengakses investor global, melalui London Stock Exchange, guna mendukung rencana pembangunan infrastuktur di Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Minat investor terhadap Komodo Bond milik Jasa Marga ini sangat tinggi, hal ini terlihat dari adanya kelebihan permintaan investor yang mencapai 4 kali nilai obligasi yang ditawarkan_(oversubscribed)._Peluncuran komodo band ini dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiroatmodjo, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.(eas)
RUPS LB 2017 Bank Jatim Alokasikan Rp1,01 Miliar Untuk Buyback Saham
Written by Redaksi
SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim berencana membeli kembali (buyback) sahamnya di pasar regular. Buyback saham ini dilakukan dalam rangka program long term insentif manajemen dan karyawan perseroan. Dalam aksi korporasi itu, bank Jatim mengalokasikan dana Rp1,01 miliar yang akan dilakukan Kamis (7/12/2017).
Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Jatim Tbk, Soeroso usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di kantor pusat Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat, Rabu (6/12/2017). Dana untuk buyback ini, kata Soeroso, berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya per Oktober 2017 sebesar Rp1,13 triliun.
"Buyback ini kami lakukan secara berkesimbangunan. Akhir tahun lalu kami juga buyback senilai Rp1,2 miliar," katanya. Emiten berkode BJTM itu telah menunjuk PT Bahana Securities untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan dalam periode yang sudah ditentukan itu.
Nantinya, saham yang dibeli kembali akan masuk sebagai treasury stock perseroan. Sebelumnya BJTM juga pernah melakukan buyback saham di tahun 2015. Buyback saham di tahun ini sudah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Renumerasi Bagi Bank Umum. "Nilai saham Bank Jatim dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif," ujar Soeroso.
Alumnus jurusan ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tersebut mengungkapkan, hingga akhir periode Oktober 2017, harga saham Bank Jatim sebesar Rp695 per lembar. Artinya, harga saham Bank Jatim naik 61,87% sejak penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) di 2012, di harga Rp430 per lembar saham.
Dari segi keuangan periode Oktober 2017, laba tercatat Rp1,13 triliun, naik 26,07% dibanding periode yang sama tahun lalu. "Untuk DPK (dana pihak ketiga) sebesar Rp48,01 triliun, tumbuh 16,72%," tandasnya.
Sedangkan dari sisi pengucuran kredit, lanjut dia, hingga Oktober sudah mencapai Rp31,10 triliun, tumbuh 4,67% dibanding periode yang sama tahun lalu. Soeroso optimistis, hingga akhir tahun ini kucuran kredit bisa tembus ke angka Rp32 triliun lebih atau tumbuh sebesar 8%.
"Angka pertumbuhan kredit 8% ini sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia (BI). Awalnya, menargetkan kredit perbankan tumbuh di atas 10%, tapi karena situasi ekonomi agak kurang bagus akhir dikoreksi menjadi 7,5% hingga 8%," pungkas Soeroso.
Di sisi lain, sebagai bagian dari peningkatan kinerja, Bank Jatim siap menjadi bank penerima setoran dana haji seiring pengalihan pengelolaan dana haji ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bulan depan. Salah satu yang disiapkan adalah virtual account seperti yang disyaratkan BPKH.
Viirtual account adalah rekening virtual yang bisa digunakan untuk mengecek saldo simpanan dana haji para calon jamaah haji yang sudah menyetor dana awal pemberangkatan haji. "Sistem ini memberikan transparasi pada jamaah haji akan hasil investasi dari dana setoran awal yang dikelola oleh BPKH," kata Direktur Retail Konsumer dan Usaha Syariah PT Bank Jatim Tbk, Tony Sudjiaryanto.(luk)
Daya Beli Masyarakat Rendah Dibarengi Kenaikan Tarip Cukai 10,04 % Membuat PR Menjerit
Written by Redaksi
MALANG(KORANRAKYAT.COM) Disaat kondisi daya beli masyarakat anjlok,pemerintah menaikan tarip cukai hingga 10,04 Prosen. Tentunya kabar, ini bukan menjadi satu kegembiraan bagi para pengusaha rokok di tanah air maupun di Malang Raya. Jadi tak bisa dipunkiri bila sampai terjadi gulung tikar satu persatu perusahaan rokok di tanah air, karena regulasinya banyak merugikan para pengusaha rokok .
Johny Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Malang pada koranrakyat Kamis (22/11) usai menerima sosialisasi kenaikan tarip cukai oleh Dinas Perindustrian Kota Malang mengatakan, bahwa disaat daya beli masyarakat sebaiknya pemerintah bisa menerem berbagai kenaikan termasuk kenaikan tarip cukai.” Sebetulnya dari Gaperoma sudah usul, mbok yao status Quo dulu, kondisi saat ekonomi kita kan cukup berat apalagi daya beli masyarakat saat ini sangat rendah,”tandasnya.
“Kita sudah mondar mandir Malang- Jakarta untuk memperjuangkanya, namun ternyata tetap turun regulasi kenaikan yang dibuat oleh Pemerintah, yah akhirnya kita pasrah mau apa lagi,”Kalau kita naikan harga rokoknya, masyarakat akan berat belinya , akibatnya kita hanya bisa bertahan , tidak gulung tikar aja sudah untung,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Eko Soenjojo dari perusahaan rokok Bentoel Group, bahwa kalau kita selalu ditekan dengan melalui regulasi, yah tak akan bisa berbuat apa apa, rokok tidak naik aja tidak ada pembelinya apalagi rokok dinaikkan dimana daya beli masyarakatsaat ini cukup rendah. Mustinya sebelum adanya kenaikan harus duduk bareng antara pemerintah dengan Gaperoma, sehingga tidak merugikan peerusahaan. Dicontohkan aja sebelumnya jumlah pabrik rokok di Malang Raya mencapai 100 lebih,karena banyak aturan yang dianggap merugikan tinggal hampir 80 an Perusahaan Rokok di Malang Raya, jadi sepertinya kita tidak ada perlindungan padahal sebelumya dari sektor cukai merupakan paling besar untuk menyumbangkan pajak di tanah air.
Hal senada juga disampaikan Boyke General Manager Perusahaan Rokok Bentoel Disinggung juga soal usulan asosiasi tembakau agar perusahaan rokok bisa membeli tembakau lokal sebetulnya tidak ada masalah. Namun, asosiasi harus bisa menjamin stok tidak sampai kekurangan dan rasa harus bisa di jamin . Kita contohkan tembakau asal pulau garam saja itu kan paling baik, tapi kalau sudah kena hujan rasanya jadi beda.” Jadi, sebetulnya kemitraan sangat perlu antara petani tembakau dan Gaperoma,sehingga perusahaan rokok akan membeli tembakaunya,tapi sebetulnya yang impor tidak banyak , lebih banyak membeli tembakau lokal. Soal regulasi kenaikan, mustinya pemerintah harus bisa memperhatikan agar tidak terjadi gulung tikar, karena regulasi kan harus kita patuhi, tentunya kalau sudah tak bisa berbuat yah pasrah dengan aturan tersebut.
Secara terpisdah Bambang dari Dinas Perindustrian Kota Malang, bahwa tidak kurang 50 perusahaan rokok yang mengikuti sosialisasi kenaikan cukai, kita hanya mengikuti ketentuan pusat,kita sampaikan pada para pengusaha rokok di Malang.
Secara nasional Kemenkeu melalui Bea Cukai dalam 10 tahun terakhir telah mengurangi jumlah pabrik rokok dari 4.669 pabrik menjadi 754 pabrik di 2016. "Tak hanya itu, pertumbuhan produksi hasil tembakau pun telah dikendalikan, sehingga selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren negatif yaitu sebesar -0,28%, di mana pada saat bersamaan jumlah penduduk Indonesia tumbuh sebesar 1,4%," kata dia.
Sementara Dari aspek ketenagakerjaan, kebijakan cukai juga berdampak pada keberlangsungan lapangan pekerjaan sektor formal sebesar 401.989 orang, di mana tiga perempatnya atau 291.824 orang terlibat produksi sigaret kretek tangan yang merupakan industri padat karya. Jika ditambah sektor informal, maka kebijakan ini berdampak pada kehidupan 2,3 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu buruh tembakau, dan 1 juta pedagang eceran. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan cukai memberikan pengaruh berarti terhadap kehidupan lebih dari 5,8 juta masyarakat Indonesia. "Data ini juga didukung oleh studi LPEM UI 2013 bahwa kebijakan cukai berpengaruh langsung terhadap lebih dari enam juta orang," pungkasnya.(as)
.
Pakde Karwo : Bank Jatim Memberi Kontribusi Besar Buat Kemajuan Ekonomi Masyarakat Jatim
Written by Redaksi
SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) PT, Bank Pembangunan daerah Jawa Timur Tbk memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan Jawa Timur. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat memberikan sabutan dalam Gemerlap hadiah undian Simpeda Regional 2017 yang diselenggarakan Bank Jatim di Atrium Grand City Mall Surabaya, Minggu (19/11) siang.
Kontribusi tersebut, kata Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo yang akrab panggil Pakde Karwo itu digambarkan lewat kondisi perekonomian Jawa Timur yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2016 mencapai Rp. 1.855 Trilyun atau setara 140 Milyar Dollar.
Dari 1.855 trilyun PDRB itu, uang pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota itu hanya 146 trilyun atau 7,8 persen. Sementara yang 92,2 persen adalah uangnya swasta yang dihimpun oleh perbankan, termasuk nasabah Bank Jatim. Jadi bapak ibu para nasabah sudah amal jariyah ikut membangun Jatim terus menerus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Jatim,” ungkapnya.
Ditambahkan, himpunan dana Bank Jatim tsb digunakan untuk membiayai konsumsi, investasi, perdagangan eksport import serta perdagangan antar provinsi. “Dari sinilah perekonomian masyarakat Jatim semakin berkembang. Dan sekarang, bank jatim dan direksi membuat program sambung rasa bersama dengan nasabah agar dana pihak ketiganya bisa nyimpan uangnya lagi di Bank Jatim, itu maksudnya,” ujar Pakde Karwo. “Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada nasabah dari Bank Jatim. Hari ini Bank Jatim asetnya menjadi Rp.52 trilyun mengalami kenaikan
Pendapatan perkapita masyarakat Jatim tahun 2016, lanjutnya, sebesar Rp. 47,950 juta. Ini merupakan pendapatan terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Dirinya menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu di atas rata-rata nasional sejak tahun 2010. Bahkan, menjelang akhir tahun 2017 ini, pendapatan perkapita masyarakat Jatim kurang lebih sudah mencapai Rp. 52 Juta lebih. “Pada posisi seperti itu, jumlah masyarakat kelas menengah jatim naik, dari sebanyak 17,02%menjadi 18,0%,” ujarnya. Hal tsb terlihat dalam daya beli masyarakat Jatim pada pembelian kendaraan bermotor yang mengalami peningkatan untuk jenis mobil.Maksimalkan Sisa Lending Kredit 5,5 Persen Menyinggung soal simpanan pihak ketiga yang naik 8%, dengan lending credit sebesar 5,5%, Pakde Karwo berharap agar sisanya bisa segera disalurkan kepada masyarakat.
“Ini jadi pekerjaan rumah kita untuk terus di lending karena suasana Jatim yang nyaman dan bagus,” katanya. Meski sekarang masih ada hambatan tentang lending kredit yang dinilainya masih terlalu berhati-hati karena banyak usaha yang lagi turun, dirinya berharap usaha tersebut harus tetap dijalankan. “Saya kira dengan skema pembiayaan yang lebih baik, salah satunya rencana pak H. Soeroso (Dirut Bank Jatim) memberikan kredit skema bunga lebih murah dipastikan marketnya akan lebih luas. Memelihara yang sudah ada dan memperluas yang akan datang. Ini bagian kinerja baru,” terangnya.
Untuk itu dirinya memberikan tiga langkah yang harus dilakukan Bank Jatim dalam merestrukturisasi bidang moneter. Pertama dirinya berharap agar Bank Jatim semakin peduli terhadap sektor UMKM. “Ini juga menjadi rekomendasi G2G di Moskow,” jelasnya.
Kedua, Bank Jatim harus bisa memberikan suku bunga murah dengan mencari dana pihak ketiga, Selanjutnya ketiga, kendati perlu kehati-hatian, tetapi Pakde Karwo berharap agar lending kredit yang dilakukan tidak terlalu ngerem.
“Memang ada dua hal yang saling bertentangan, mau lending takut NPL utangnya naik. Tidak lending juga menjadi beban membayar bunga. Makanya ekonomi Jatim besar kalau sektor UMKM kita pegang. UMKM ada sekitar 54,98 persen dari total PDRB 1000 Trilyun lebih,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim, H. R. Soeroso mengatakan, acara gemerlap undian hadiah simpeda regional 2017 ini merupakan serangkaian undian yang sudah dilaksanakan di beberapa tempat. Yakni di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Blitar. “Ada dua undian simpeda yang kita laksanakan, yakni di tingkat nasional dan regional,” kata Soeroso.
Mantan Dirut Bank UMKM Jatim ini menambahkan, untuk undian simpeda tingkat nasional dikucurkan dengan total hadiah sebesar Rp. 6 Miliar yang diundi dua kali dalam setahun. Untuk periode pertama dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat dan periode kedua dilaksanakan di Manado. Sedang, undian simpeda tingkat regional dikucurkan dengan total sebesar Rp. 6,65 Miliar dengan undian sekali dalam setahun. Sehingga total undian hadiah simpeda 2017 yang diselenggarakannya mencapai Rp. 12,65 Miliar.
Diungkapkan juga bahwa bahwa sampai dengan Oktober 2017 jumlah nasabah tabungan Simpeda bankjatim sebanyak 1.872 Juta nasabah dengan nominal tabungan Rp.10.25 Trilliun salah satu yang menggembirakan bankjatim menjadi penghimpun terbanyak tabungan simpeda seluruh BPD SI lebih dari 10 tahun terakhir, ujar Soeroso . “Hadiah pertama berupa 41 uang tunai masing-masing Rp. 100 juta dan kedua 41 uang tunai sebesar Rp. 50 juta serta grand prize uang tunai sebesar Rp. 500 juta,” katanya.
Acara gemerlap hadiah undian simpeda regional 2017 yang diselenggarakan Bank Jatim di Atrium Grand City Surabaya dimeriahkan dengan hadirnya dua penyanyi ibukota, yakni Virzha Idol dan Bunga Citra Lestari (BCL). Meski berbeda tempat, Virzha Idol yang menyemarakkan di acara Fun Run 2 K Gemerlap Undian Hadiah Simpeda 2017, BCL manggung di acara pengundian gemerlap undian hadiah simpeda 2017 di Atrium Grand City Mall Surabaya berjalan semarak.
Ikut hadir pada acara tersebut, Ibu Nina Soekarwo istri Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo, Ketua OJK Regional IV Heru Cahyono beserta istri, Sekdaprov Dr. H. Akhmad Sukardi beserta istri, Perwakilan BI Herwanto, beberapa pimpinan OPD Pemprov Jatim, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim. (an)
Jokowi Janji Tak Akan Mundur Divestasi Saham 51 Persen Pemerintah Terhadap PT Freeport Indonesia
Written by Redaksi
MENADO(KORANRAKYAT.COM) Pemerintah tetap berusaha keras divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia. ”Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti?” ucap Presiden. kata Jokowi (15/11) 2017saat memberi sambutan di Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Manado, Sulawesi Utara,
Untuk itu, Presiden memberikan tugas kepada tiga jajarannya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan. Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan. “Nego terus minta 51 persen, jangan mundur,” ujar Presiden. Hal ini dikarenakan Presiden meyakini jika usaha keras pemerintah akan memberikan hasil yang terbaik."Tapi saya yakin kita dapat (51 persen). Kalau kita ragu-ragu terus ya dimainin terus,” ujarnya.
Sementara pada September lalu, Chief Executive Officer Freeport McMoran Inc Richard Adkerson menyampaikan keberatan ihwal proses negosiasi divestasi saham 51 persen. Ada lima hal yang menjadi keberatan Freeport. Beberapa di antaranya terkait dengan divestasi, perpanjangan kontrak, dan due diligence (penilaian kinerja perusahaan).
Dalam hal divestasi, Freeport sepakat mendiskusikan dengan pemerintah waktu penyelesaian divestasi. Freeport mengusulkan divestasi awal berlangsung sesegera mungkin lewat penawaran saham perdana, lalu divestasi penuh berlangsung bertahap dalam jangka waktu yang sama dengan yang ditentukan pemerintah.
Adapun terkait dengan perpanjangan kontrak, Adkerson ingin Freeport memiliki hak kontrak beroperasi sampai 2041. Pasal 31 dari kontrak karya menyatakan: "Persetujuan ini harus berjangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan Persetujuan ini; dengan ketentuan bahwa Perusahaan berhak mengajukan permohonan perpanjangan dua tahun berturut-turut untuk masa jabatan tersebut, yang tunduk pada persetujuan Pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar. Permohonan tersebut oleh Perusahaan dapat dilakukan setiap saat. (as/eas)
APTI Desak Pemerintahan Joko Widodo Membeli Tembakau Petani Kurangi Impor
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah dala hal ini Prersiden Joko Widodo untuk membeli tembakaunya.APTI meminta pemerinta harus memihak rakyat,oleh karenanya tembakau petani harus dibeli jangan semua gunakan tembakau Import industry rokok di tanah Air.
“ kami minta pemerintah dengan melalui deregulasi harus membeli tembakau petani.” Tandas Agus Pamudji Ketua APTI pada journalist istana Senin ( 30/10)
Seberapa tembakau Petani yang harus dibeli secara tegas Pamudji minta seluruh tembakau Petani harus dibeli, saya tidak menginginkan hanya sebagian tembakau petani dibeli jadi harus semuanya, yah 100 prosen,” tegasnya.
Dikatakan Pamudji Salah satu yang selama ini menyulitkan para petani adalah kebijakan impor tembakau. Menurut Agus, selama ini pemerintah masih membuka lebar keran impor tembakau sehingga merugikan petani tembakau lokal.
Oleh karena itu, para petani meminta pemerintah untuk melakukan pembatasan impor.
"Pemerintah untuk segera membuat kebijakan tentang pengaturan importasi tembakau. Karena selama ini keran impor tembakau masih terbuka lebar," kata Agus.
Keluhan serupa disampaikan Ketua APTI Jawa Tengah, Wisnubroto.
"Kita sekarang bicara soal kedaulatan. Jangan sampai yang terjadi rokok masih ada, tapi tembakau bukan tembakau Indonesia," ucap Wisnu.
Kebijakan lain yang dipersoalkan petani adalah soal kenaikan cukai rokok. Pemerintah sudah memutuskan cukai rokok sebesar 10,04 persen naik pada 1 Januari 2018.
"Kenaikan cukai ini bagi petani akan ada dampak ke serapan, karena secara psikologis ketika permintaan pasar menurun, akan berdampak ke serapan bahan baku lokal," ucap Agus.
Meski demikian, Agus mengatakan pihaknya pasrah terkait kenaikan cukai. Hanya saja, ia berharap kenaikan cukai ini, pemerintah bisa menaikkan dana bagi hasil ke daerah dan di manfaatkan sebesarnya meningkatkan kualitas bahan baku di tingkat petani."Sehingga kalau bahan baku bagus akan diserap industri dengan harga bagus," ucap Agus
Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai mengikuti pertemuan di istana ia akan berkoordinasi dengan menteri terkait bagaimana untuk membuat regulasi bagaimana impor tembakau dibatasi lebih banyak menggunakan tembakau petani.”Saya akan lansung menghubungi menteri terkait, agar segera ada regulasi yang dibuat,”janjinya (eas)
Ngerii 2017, Utang Pemerintah Tambah Rp385 Triliun
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Defisit anggaran kas keuangan negara hingga pertengahan tahun ini mencapai Rp224,4 triliun, atau 1,65 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah meyakini, realisasi defisit akan tetap sesuai yang ditargetkan dalam kas negara yakni 2,67 persen terhadap produk domestik bruto.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan, dalam membiayai kas negara, pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara senilai Rp385 triliun, atau 82,93 persen dari rencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017.
“Ini realisasi penerbitan SBN per 26 September 2017. Pemerintah optimis dapat membiayai defisit APBN hingga akhir tahun,” kata Robert di Jakarta, Jumat 29 September 2017.Keyakinan tersebut ditegaskan Robert bukanlah isapan jempol semata. Sebab, di sisa beberapa bulan ke depan pemerintah akan kembali melakukan lelang surat utang yang terdiri dari empat kali lelang surat utang negara, dan empat kali surat berharga negara kepada para investor.
“Lelang SUN masih ada empat kali, SBN juga empat kali. Masih delapan kali lelang kalau ada adjusment (penyesuaian),” ujarnya.Sebagai informasi, realisasi penerimaan negara sampai dengan Agustus 2017 baru mencapai Rp972,9 triliun, atau 56,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.736,1 triliun, yang seluruhnya berasal dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp972,9 triliun.
Sementara itu, total realisasi belanja negara saat ini sudah mencapai Rp1.198,3 triliun, atau 56,2 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.133,3 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp695,7 triliun, dan transfer daerah dan dana desa sebesar Rp502,6 triliun. (as)
Kearifan Lokal sebagai Modal Bersaing di Dunia Digital
Written by Redaksi
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Teknologi berkembang dengan cepatnya. Dengan perkembangan teknologi, dunia kini hidup di era keterbukaan. Negara-negara pun berlomba mengejar inovasi-inovasi baru di bidang teknologi. Mau tidak mau, segala lapisan harus beradaptasi dengan perkembangan itu. Di dunia usaha misalnya, siapa yang mampu memanfaatkan teknologi maka mereka sudah memiliki keunggulan tersendiri. Hal itu bukan lagi merupakan suatu pilihan. Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo saat membuka Konferensi IDByte 2017 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, pada Kamis, 28 September 2017.
"Kalau kita mau sejahtera, kita harus menyambut baik perkembangan-perkembangan ini, tidak ada pilihan. Perkembangan ini tidak bisa dibendung. Kalau kita menutup diri terhadap inovasi-inovasi seperti ini kita akan kehilangan daya saing," ujarnya.
Negara-negara yang mampu memunculkan inovasi-inovasi di bidang itu disebutnya akan memiliki daya saing yang tinggi. Demikian pula dengan dunia usaha yang pada akhirnya memunculkan raksasa-raksasa teknologi digital.Lalu muncul pertanyaan, dengan adanya para raksasa teknologi tersebut, apakah kita akan menyerah begitu saja? Apakah tidak ada hal lain yang bisa dilakukan para pelaku usaha digital di Tanah Air untuk berkompetisi? Jawabnya adalah tidak! Selalu ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Setidaknya, inilah pandangan yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut.
"Memang ada raksasa-raksasa internet yang harus kita manfaatkan. Tapi di ekonomi digital masih ada peluang-peluang yang sangat besar bagi pemain-pemain lokal," ucapnya.
Pemain lokal disebut Presiden harus mampu mengangkat keunggulan atau ciri khas lokal yang dimiliki. Inilah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dapat bersaing di pasar global. "Orang Amerika tidak akan pernah mengerti artinya _ndeso_ seperti kita. Orang Tiongkok tidak akan pernah mengerti artinya _baper_ seperti kita. Berapa pun modal Google dan Amazon, mereka tidak akan pernah sedekat dan seakrab dengan orang kita seperti kita sendiri," demikian mantan Gubernur DKI Jakarta ini menggambarkan.
Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mendorong para pelaku usaha digital di Tanah Air untuk jeli dalam melihat keunggulan budaya kita sendiri yang kemudian diterapkan dalam dunia digital. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu seperti mengembangkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Sebaliknya, gunakan tenaga dan pikiran untuk memunculkan inovasi yang betul-betul unik dan mengangkat budaya lokal. "Menurut saya, jangan coba-coba kita membuat Alibaba atau Google tandingan. Buat apa membuat itu lagi? Menurut saya kita akan buang waktu dan tenaga. Manfaatkan dan pakai saja yang sudah ada itu kemudian fokuskan tenaga kita untuk membuat inovasi-inovasi yang benar-benar unik dan lokal," ia menegaskan.
Jatuh? Bangkit Lagi!
Untuk mendukung perkembangan usaha dan ekonomi digital di Tanah Air, pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakan yang ada. Pemerintah akan memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha untuk bereksperimen dan berinovasi. "Pemerintah harus memberikan keleluasaan untuk bereksperimen. Inovasi membutuhkan eksperimen, hal-hal baru harus dicoba," ucap Presiden.
Kepala Negara menyadari bahwa dari sekian banyak eksperimen yang dilakukan, pasti terdapat beberapa yang belum berhasil. Namun, baginya kegagalan itu merupakan hal yang dapat dijadikan pembelajaran ke depan. "Kita harus menoleransi banyak kegagalan. Tidak apa, jangan malu, jangan menyerah. Jatuh tidak apa yang penting bangkit lagi. Jatuh kemudian bangkit lagi. Itulah kenyataan di dunia digital," tuturnya.
Presiden sendiri mengingatkan kepada jajarannya bahwa untuk mendukung iklim usaha digital dan berbagai eksperimen yang dilakukannya, pihaknya tidak boleh terlalu membatasi usaha-usaha rintisan dengan aturan yang menyulitkan. "Startup tidak boleh dicekik dengan regulasi-regulasi yang berlebihan. Ini sudah saya sampaikan kepada menteri-menteri. Ini juga satu alasan kenapa deregulasi itu penting untuk mengurangi tumpang tindihnya aturan dan persyaratan yang menghambat cara-cara maupun pola baru," ucapnya.Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (eas)
MALANG(KORANRAKYAT.COM) International conrence on education &
training (3rd ICET) dengan tema Global and Local Based Education And Training akan
diselenggarakan oleh Fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Malang
yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 30 Sampai 1 Oktober 2017 bertempat
di Royald Orchid Garden Hotel seperti disampaikan Dekan Fakultas Ulmu Pendidikan
Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono , MPd pada koranrakyat.com
di ruang kerjanya Kamis (28/9).
Dikatakan Prof Bambang bahwa International conference
education & training ini diselenggarakan setiap tahun dan sekarang merupakan
tahun ke tiga dengan tujuan menelah, mengupas serta mengkaji
sistem pendidikan secara global maupun lokal. Nantinya persoalan yang
banyak diperbincangkan diantaranya sistem pendidikan yang berkarakter ,
penguatan pendidikan serta managemen pendidikan.
Selain itu juga akan ditelaah persoalan pendidikan di Indonesia
kedepan harapanya bisa munculkan gagasan bagaimana sistem pendidikan yang
baik serta bisa mencari solusinya .
Terkait pengelolah pendidikan kedepan dan penggunaan teknologinya juga jadi bahasan ,
dengan harapan bisa pas dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.
Dalam sub domain dikupas soal pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar dan
pendidikan khusus dan pendidikan non formal dan program
bimbingan dan konseling.
Sedang nara sumber dari Canada, Autralia, Malaysia dan Korea
Selatan dan Indonesia. Dengan adanya nara sumber dari beberapa Negara
itu diharapkan bisa shering hasil riset dimana saat ini sudah ada 57
hasil riset dari empat Negara yang siap untuk di sheringkan.
Secara terpisah DR. Suharyanto , MM. Mpd Ketua panitia
penyelenggara dari International conrence on education &
training (3rd ICET) mengatakan pematerinya diantaranya
Prof. Drs H. M Nasir, Msi, Akt, Phd (Ministry of Researc , Tecnology and
Heagher education of The Republik Indonesia) , Professor Shabaz Khan
( University Of Camberra, Australia Director Office Unisco Jakarta – Regional Bureau for asia and the Pasific), Dr.Miroslava Majtanova ( Senior Lecturer of Bchelor Degree
Program at University Putra Malaysia) , Professor Kim Hui Lim
(Hankuk University Of Foreign Studies- Seoul, Korea),Christopher Allen Woodrich
( chief administrative coordinator , International , Indonesia forum , Canada)
Sedangkan jumlah peserta yang bakal hadir sekitar 124 orang dari 4 negara
Termasuk 57 orang dari peneliti yang telah menyerahkan hasil risetnya.
Sementara peserta lain dari unsur dinas pendidikan,
Pengawas, Pemerhati dan LSM.(an)
Bertabur Penghargaan Bank Jatim Menunjukkan Pertumbuan Yang Positif
Written by Redaksi
SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) – Pada usia yang ke 56 Tahun PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, telah menunjukkan performa yan cukup mengembirakan pada , 14 September 2017, dalam acara Top Bank 2017 yang diselenggarakan Business News, Bank Jatim meraih penghargaan kategori Top BPD 2017 – BUKU III, Top Bank Pembelajaran SDM, dan Top CEO Bank 2017 seperti disampaikan Direktur Utama Bank Jatim, R Soeroso pada acara Ghatering dengan wartawan di Surabaya Senin (18/09) 2017
Selain itu juga dalam acara lndonesia Banking Award 2017 yang digelar Media Tempo bekerja sama dengan Indonesia Banking School pada 13 September 2017 kemarin, Bank Jatim meraih 3 penghargaan sekaligus, yakni The Most Reliable Bank, The Most Efficent Bank, The Best Bank In Digital Services.
Dikatakan R. Soeroso Kinerja PT Bank Pembanguan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus menunjukkan peningkatan. Sampai akhir Agustus 2017 kemarin angka pertumbuhan bank milik Pemerintah Daerah Jawa Timur ini cukup menggembirakan. Dibanding periode yang sama pada tahun lalu, asetnya kini tumbuh 9,26 persen atau mencapai Rp53,3 triliun.Direktur Utama Bank Jatim, R Soeroso, menegaskan, di usianya yang genap 56 tahun ini kinerja keuangan Bank Jatim semakin matang dan menunjukkan performa yang bagus.
Disebutkan, laba sebelum pajak tercatat mencapai Rp1,23 triliun atau tumbuh 19,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya, ditambah pertumbuhan kredit yang menunjukkan peningkatan sebesar Rp30,77 triliun atau tumbuh 3,72 persen Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat juga mengalami peningkatan dengan bukti Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp43,69 triliun atau tumbuh 813 persen (YoY) dan CASA rasio masih diatas 65 persen.
“Ini karena adanya kepercayaan publik terhadap Bank Jatim. Dan untuk pertumbuhan kredit, lkarena adanya peningkatan jumlah nasabah di pedesaan dengan program Simpeda,” katanya.Untuk rasio keuangan Bank Jatim pada Agustus 2017 posisinya lebih baik dibandingkan periode tahun sebelumnya, antara lain untuk Net Interest Margin (NIM) sebesar 6,88 persen dari sebelumnya 6,71 persen. “Return On Asset (ROA) 3,14 persen menjadi 3,62 persen.“Bank Jatim mampu membukukan efisiensi pada Biaya Operasional dibanding Pendapatan Operasional (BOPO) dari 70,80 persen menjadi 65,04 persen,” tutur Soeroso, menjelaskan data terakhir.
.Sementara pada disaat pemerintah menggalakkan pembayaran non tunai seperti halnya pembayaran masuk tol ataupun pembayaran lainya dikatakan Direktur Manajemen Risiko, Rizyana Mirda, bahwa bank Jatim sudah ikut mempelopri termasuk adanya eSamsat dimana pembayaran pajak bias lewat Online, ad juga e Nyangpasar pembayaran retribusi pasar di Sidoarjo, sedangkan untuk jalan tol kita telah sharing dengan BCA dengan lewat Flash BCA dan rencana dengan Bank Mandiri, kalau kita bias kerjasama dengan bank lain kenapa harus mengadakan sendiri, karena biayanya cukup tinggi, ujarnya saat berbincang dengan koranrakyat. (an)
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar semua pihak, baik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
maupun dunia usaha untuk memanfaatkan momentum yang ada saat ini. "Sekarang ini kita miliki momentum yang bagus, yang harus dimanfaatkan secepat-
cepatnya," ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada acara Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Mandiri JSMR01 Surat Berharga Hak atas
Pendapatan Tol Jagorawi (EBA Kelas A) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis 31 Agustus 2017.
Beberapa momentum tersebut adalah _investment grade_ layak investasi, lompatan sebagai negara tujuan investasi, meningkatnya kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah dan meningkatnya peringkat kemudahan berusaha. Semua survei tersebut dilakukan oleh lembaga internasional.
"Kok masih ada yang pesimis, apa lagi yang dicari? Apa lagi yang ditunggu?" kata Presiden.
Bahkan Presiden pernah menanyakan hal ini kepada wartawan ekonomi. Jawaban dari wartawan tersebut adalah pengusaha masih _wait and see_. "Yang di-
_wait_ apanya, yang di- _see_ apanya lagi?" ucapnya.
Oleh karenanya Presiden mengingatkan agar memanfaatkan betul momentum ini. "Harus dimanfaatkan betul, jangan sampai lewat dan kita tidak mendapat
apa-apa dari momentum yang baik ini," tuturnya.
*Sekuritisasi Aset*
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga kembali mengingatkan tentang sekuritisasi aset BUMN maupun swasta. Ia menegaskan, proses sekuritisasi harus
segera dilaksanakan agar bisa berdampak pada pembangunan nasional. "Ini penting sekali karena akan memacu arus modal masuk dan akan mengurangi
beban APBN kita," ucap Presiden.
Presiden menyampaikan, bahwa tugas BUMN itu seharusnya sebagai pengembang bukan jadi pemilik. Setelah membangun sebuah proyek infrastruktur,
kemudian proyek itu bisa dijual sehingga bisa mendatangkan modal untuk membangun kembali.
"Namun yang ingin saya utarakan, sekuritisasi ini bukan hanya untuk pemerintah dan BUMN tapi juga bisa untuk swasta karena bisa tingkatkan efisiensi dan
bisa ikut memacu arena investasi ke daerah kita," ujar Presiden.
Presiden menambahkan, di era digital seperti ini, sudah banyak contoh perusahaan dengan nilai omset yang tinggi namun tidak memiliki aset tetap.
"Sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan digital berusaha untuk meminimalkan asetnya. Contoh _kayak Uber_ perusahaan taksi terbesar di dunia tapi
tidak punya taksi satupun. AIRBNB sudah menjadi perusahaan hotel terbesar di dunia tapi tak miliki satupun gedung atau hotel," kata Presiden.
Di Indonesia sendiri menurut Presiden, sekuritisasi sudah ada sejak 10 tahun lalu saat perusahaan telekomunikasi melepas tower atau menara BTS _(Base #
Transceiver Station)_ ke perusahaan spesialis BTS.
"Dari pada memiliki sendiri-sendiri tidak efisien. Juga jaringan mesin ATM mestinya juga seperti itu dulu bank bangun ATM sendiri-sendiri tidak efisien. 2 tahun
lalu kita gabung, efisiensi 30 triliun rupiah," ucapnya.
*Perpres Percepatan Kemudahan Berusaha*
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Percepatan Kemudahan Berusaha. Perpres itu
bertujuan untuk kemudahan berusaha. "Awal tahun depan, Januari dan Februari kita harus miliki satu gedung yang khusus urusan perizinan. Seluruh
perizinan harus satu gedung, sekali
mengajukan urus satu gedung itu. Ini sistem aplikasi pengurusan ini harus disiapkan. Semua harus diurus oleh _Single Submission_ ini," kata Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi juga sempat meminta Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani untuk maju ke depan. Presiden menanyakan
hambatan yang dialami dalam proses sekuritisasi aset tol pertamanya yang sudah memakan waktu sembilan bulan.
Ditanya Presiden Jokowi, Desi pun menjawab bahwa masih kesulitan menyamakan persepsi di antara pemangku kebijakan.
"Siapa? Yang mana? Dijawab, jadi saya tahu yang saya _gebuk_ yang mana," kata Presiden menanyakan siapa pihak yang menghambat.
Desi pun kemudian menjawab bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu respon dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Presiden berharap agar proses
tersebut dapat diselesaikan secepatnya.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo,
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PU dan
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful
Hidayat dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio.(eas)
Jatim Jadi Provinsi Pertama dan Satu-satunya Kelola Pelabuhan
Written by Redaksi
.
PROBOLINGGO(KORANRAKYAT.COM) Jawa Timur menjadi provinsi pertama dan satu-satunya yang memproleh izin pemerintah pusat untuk mengelola pelabuhan, seiring dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo antara Kementerian Perhubungan dengan PT. Delta Artha Bahari Nusantara, BUMD milik Pemprov. Jatim, di Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo, Minggu (20/8). Melalui KSP ini, Pemprov Jatim secara resmi mengelola sepenuhnya Terminal baru Probolinggo.
Dalam sambutannya pada acara penandatangan ini, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim ini mengatakan, keberadaan Pelabuhan Baru Probolinggo menekan ongkos transportasi hingga 32 %. Hal tersebut menguntungkan perusahaan-perusahaan yang berada di Probolinggo dan sekitarnya. Pasalnya, kegiatan bongkar muat tidak lagi dilakukan di Surabaya, tapi bisa di Probolinggo.
“Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu keperluan bongkar muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya. Ongkos transportasinya jadi lebih efisien hingga 32%” katanya.
Pada awalnya, lanjut Pakde Karwo, Pelabuhan Probolinggo dibangun dan dikembangkan dengan tujuan sebagai back up system transport akibat bencana lumpur Lapindo. Namun dalam perkembangannya, pelabuhan ini mampu berperan lebih dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi.
Hal itu dibuktikan dengan perkembangan arus bongkar muat barang di pelabuhan Probolinggo yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat rata-rata kunjungan kapal per-bulan pada Tahun 2016 sebesar 25 kapal/bulan, pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat menjadi 36 kapal/bulan (naik 44%). Sedangkan rata-rata volume bongkar muat per bulan pada 2016 sebesar 36.048 T/M3. Kemudian pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat 137,70% menjadi 85.686 T/M3.
Tercatat sejumlah perusahaan memanfaatkan pelabuhan ini antara lain Pt. Cheil Chedang Indonesia, Pt. Tjiwi Kimia dan industri-industri di daerah Ngoro Mojokerto. Keberadaan pelabuhan baru ini juga sudah bisa melayani berbagai kepentingan ekonomi, seperti pengiriman batu bara, aspal curah, tepung dari NTB dan Semen serta pengiriman sebanyak 1.500 ton beras Bulog ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Bahkan 7 kapal asing pengangkut barang milik perusahaan Chiel Jeddang direct shipping langsung bongkar muat di pelabuhan Probolinggo dengan rata-rata 2 kapal/bulan. Ini bukti betapa vitalnya peran pelabuhan Probolinggo” lanjut Pakde Karwo.
Siap Dijadikan Pelabuhan Internasional
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo menegaskan kesiapannya pelabuhan Probolinggo untuk dijadikan pelabuhan internasional. Sebab, pelabuhan telah memiliki sertifikat pernyataan pemenuhan keamanan fasilitas pelabuhan yang diterbitkan Kemenhub RI berdasarkan International Code For Security of Ships and Port Facilites (ISPS Code).
Karena itu, kedepan Pelabuhan Probolinggo akan terus dikembangkan. Pemprov Jatim sendiri telah mengalokasikan dana melalui APBD senilai lebih dari Rp. 300 milyar untuk membangun infrastruktur pelabuhan tersebut. Hingga Tahun 2016, total luas lahan pelabuhan telah mencapai 23,12 Ha.
Adapun untuk sisi laut yang dibangun dengan dana APBN telah terbangun 2 dermaga, yaitu dermaga 1 berdimensi 93 m x 18,5 m dengan kedalaman -5 mLWS dan dermaga 2 berdimensi 229 m x 31 m dengan kedalaman -10 mLWS.
“Ke depan, pengembangan yang dilakukan adalah membangun dermaga 3 dengan kedalaman -13 mLWS dan dermaga 4 dengan kedalaman -16 mLWS agar bisa melayani kapal container dan curah dengan kapasitas yang lebih besar” ujar Pakde Karwo.
Sukseskan Zonasi Pelayanan Transportasi Laut
Masih menurut Pakde Karwo, keberadaan Pelabuhan Probolinggo akan mendukung dan menyukseskan konsep zonasi pelayanan transportasi laut di Jatim. Zonasi bertujuan agar bongkar muat kapal tidak tersentral di Surabaya, menekan cost transport, menumbuhkan pusat ekonomi baru, dan menaikkan daya saing Jatim.
Diantaranya, zonasi Jatim bagian utara (Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan sekitarnya) dilayani oleh Pelabuhan Brondong, Paciran, dan Lamongan Integrated Shorebase. Lalu wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Perak, Gresik, JIIPE, dan Pelabuhan Teluk Lamong.
Kemudian wilayah Situbondo, Jember, Lumajang, Banyuwangi dan sekitarnya dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Boom Banyuwangi. Untuk Wilayah Madura dan kepulauannya dilayani oleh Pelabuhan di wilayah kepulauan dan Pelabuhan Kalianget.
“Untuk wilayah Selatan Jatim, direncanakan pembangunan Pelabuhan Pacitan, Prigi dan Pelabuhan Sendang Biru. Lalu Pelabuhan Probolinggo sendiri akan melayani wilayah Probolinggo, Pasuruan, Lumajang dan sekitarnya. Keberadaan pelabuhan itu bukan sebagi pesaing, tapi sebagai komplemen dari Pelabuhan Tanjung Perak” pungkasnya.
Tahun Pertama KSP, Setor Kontribusi Rp. 2,2 Milyar
Masih menurut Pakde Karwo, PT. DABN yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik BUMD Pemprov Jatim selaku pengelola Pelabuhan Probolinggo telah menyetorkan uang sebesar Rp. 2,2 Milyar kepada kas negara untuk pembayaran kontribusi tetap tahun pertama dalam rangka perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
“Kontribusi itu menjadi bukti bahwa Pelabuhan Probolinggo sangat prospektus sebagai pelabuhan yang bisa menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim” ujarnya.
Agar kontribusi itu bisa lebih maksimal, Pakde Karwo meminta dukungan kepada Menhub atas usulan permintaan kepada Menteri BUMN untuk dapat menyerahkan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Tembaga kepada Pemprov Jatim. Adapun lokasi Pelabuhan Tanjung Tembaga berada di sebelah timur Pelabuhan Probolinggo.
“Jika diserahkan kepada Pemprov, pelayanan pelabuhan di Probolinggo bisa menjadi satu kesatuan. Saat ini Pelabuhan Tanjung Tembaga masih dikelola PT. Pelindo III (Persero) dengan kondisi fasilitas pelabuhan yang sangat minim, yakni kolam pelabuhan hanya -2,5 mLWS, yang hanya bisa melayani kapal pelayaran rakyat” pungkasnya.
Berdasarkan Surat nomor S-215/MK.6/2017 tentang Persetujuan KSP Barang Milik Negara atau BMN berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan, ketentuan besarnya kontribusi tetap per tahun adalah sebesar 0,50% dari nilai wajar BMN yang menjadi objek KSP (dalam hal ini Pelabuhan Tembaga Baru) dengan kenaikan sebesar 4,55% per tahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnnya.
Sedangkan pembagian keuntungan KSP sebesar 25,16% dari penjualan (revenue) per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp. 42,3 milyar. Penjualan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit.
Menhub Puji Pakde Karwo
Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi memuji langkah Pakde Karwo yang berani mengelola pelabuhan. Menurutnya, jika dikelola secara mandiri oleh provinsi, maka pengelolaannya akan lebih baik, ongkos transportasi juga lebih murah dan prosesnya lebih cepat.
“Disamping pengelolaannya akan lebih baik jika ditangani provinsi, setiap tahunnya, pengelolaan pelabuhan menyedot dana APBN yang besar, jadi penyerahan pelabuhan ini tentu mengurangi beban APBN. Karena itu, kami memuji langkah Pakde Karwo yang berinisiatif ingin mengelola pelabuhan secara mandiri” pujinya.
Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, keputusannya menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Probolinggo kepada Pemprov Jatim sudah tepat. Pasalnya, Jatim adalah daerah yang dinamis dan menjadi pusat logistic dan konektivitas perdagangan di Indonesia Timur.
“Karena itu, kedepan kami akan terus membangun pelabuhan lainnya seperti di Kediri dan kami serahkan ke Pemprov Jatim. Sehingga bisa memperlancar arus perdagangan serta mengurangi kepadatan di jalan darat. Penyerahan pelabuhan ini juga sebagai hadiah pemerintah pusat kepada Jatim di hari kemerdekaan kita” pungkasnya. (an/fd)
