Jakarta,koranrakyat.com,- Mengawali agendanya pada Senin, 7 November 2016, Presiden Joko Widodo pagi ini sekira pukul 08.30 WIB, meninjau proyek pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 1 yang dibangun di sepanjang jalur Kalimalang menuju Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa jalan tol sepanjang 8 km yang terbentang dari Jakasampurna Bekasi sampai Universitas Borobudur di daerah Jalan Kalimalang 1 Cipinang Melayu Jakarta Timur tersebut sudah bisa dioperasikan Maret 2017 mendatang.

"Saya hanya ingin memastikan yang Maret (2017) itu yang 8 km, 2 (arah) berarti 16 km sudah bisa dipakai karena penting sekali kemacetan di sini sudah terlalu parah," ujar Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai peninjauan.

Percepatan pembangunan jalan tol yang telah tertunda selama 22 tahun tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di sekitar Jalan Kalimalang menuju Bekasi.

"Ya yang pasti akan sangat mengurangi kemacetan karena ini memang plan awalnya memang dihitung sangat diperlukan, tetapi berhenti dan dilanjutkan plan ini dua tahun lah rampung," imbuhnya.

Seperti diketahui jalan tol Becakayu Seksi 1 ini telah direalisasikan oleh PT Waskita Karya sebesar 78,619 persen dari rencana awal sekitar 80,611 persen sehingga permasalahan konstruksi bisa diselesaikan lebih cepat.

"Tadi dari laporan tadi rampung, hanya minus satu persen lah, targetnya masih hanya kurang satu persen lah. Saya kira itu bisa dikejar," ucap Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa jalan tol Becakayu akan terintegrasi dengan ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) sehingga akan lebih memudahkan para pengguna jalan.

"Nanti ini akan ditembuskan dengan tol JORR, memang plan yang dulu tidak tapi ini diterusin sekalian ditembusin," ujar Presiden Joko Widodo.

*Dana Talangan Percepat Pembangunan Infrastruktur*

Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi adanya dana talangan sehingga masalah pembebasan lahan tidak lagi menjadi penghambat pembangunan jalan tol lainnya di seluruh Indonesia.

"Semuanya tidak ada masalah, karena pembebasan sekarang ini pembebasan lahan, pembebasan tanah dengan adanya dana talangan menjadi cepat banget, sangat cepat," imbuhnya.

Peninjauan tersebut bukanlah yang pertama kali bagi Presiden Joko Widodo karena sebelumnya pada 21 Juni 2016 lalu, Presiden juga telah meninjau langsung proyek pembangunan jalan tol yang dianggap memiliki progres pembangunan yang cukup cepat tersebut.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peninjauan kali ini adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.(eas)

Jakarta,koranrakyat.com,-Pemerintah melalui salah satu badan usahanya bertekad untuk terus melakukan peningkatan kapabilitas bisnisnya. Dalam peninjauannya ke hanggar 4 Garuda Maintenance Facility (GMF), Garuda City Centre, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat sore, 4 November 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan akan terus mengembangkan industri pesawat terbang dan perawatannya, tak hanya di wilayah Barat, tapi juga di wilayah Timur Indonesia.

"Kita selalu ingin menaikkan 'grade' dari nomor sekian ke sekian. Sekarang sudah nomor 17 sedunia, sangat bagus sekali. Ini akan terus dibesarkan tapi tidak hanya di sini, tapi juga di Batam dan kemungkinan juga di Biak," ungkap Presiden.

Diresmikan pada tahun 2015 lalu, hanggar 4 GMF yang dibangun di area seluas 66.940 meter persegi tersebut telah memiliki pendapatan sebesar kira-kira 5 triliun rupiah. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga membanggakan pelajar-pelajar SMK dan insinyur teknik dalam negeri yang mampu bersaing di fasilitas perawatan pesawat terbang milik Garuda Indonesia itu.

"Ini mulai beroperasi Oktober 2015 dan sekarang GMF ini setahun sudah memiliki penjualan kira-kira 5 triliun rupiah. Ini kan sebuah kegiatan yang besar sekali. Dan hampir semuanya anak-anak SMK, insinyur tekniknya, semuanya dari dalam negeri," terangnya.

Saat ini GMF merupakan salah satu pemegang 'market share' terbesar di Indonesia untuk pengerjaan perawatan pesawat terbang. Pelanggan GMF tersebar di berbagai benua. Setidaknya ada 58 negara yang telah menjadi jaringan pelanggan GMF seperti Singapura, Malaysia, Belanda, Australia, Amerika, Afrika Selatan, Jepang dan lain-lain.

"Di sini bisa dikerjakan perawatan pesawat, mesinnya, dan juga pengecatan komponen. Semuanya bisa. Dan yang dikerjakan bukan hanya Garuda saja, hampir semua 'airline' ada semuanya, yang asing juga ada dilakukan pemeliharaan di sini," ucap Presiden.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Direktur Utama Garuda Indonesia Muhammad Arif Wibowo.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo kembali turun ke lapangan untuk mengawasi langsung jalannya pembangunan kereta Bandara Soekarno-Hatta. Peninjauan tersebut dilakukannya usai melaksanakan ibadah shalat Jumat di Masjid Nurul Barkah, Tangerang, Provinsi Banten, pada 4 November 2016.

Tiba di lokasi sekitar pukul 12.25 WIB, Presiden Joko Widodo yang siang itu didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi disambut oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan juga Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro. Keduanya telah berada di lokasi sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo.

Terhadap perkembangan pembangunan proyek kereta bandara tersebut, Presiden Joko Widodo memperkirakan bahwa pembangunan proyek tersebut akan selesai tepat pada waktunya. Dirinya menargetkan pada Juli 2017 kereta bandara tersebut dapat digunakan masyarakat luas.

"Ya ini sesuai dengan 'progress', kereta dari kota (Stasiun Manggarai) menuju ke Bandara ini saya kira akan tepat waktu selesainya sesuai yang saya sampaikan pada awal 2015 yang lalu. Selesai kira-kira bulan Juni atau Juli 2017. Kalau lihat 'progress'-nya saya kira memang tidak perlu dikhawatirkan," terang Presiden kepada para jurnalis yang meliput.

Meski demikian, diakui sendiri oleh Presiden, terdapat sejumlah masalah kecil mengenai pembebasan lahan sebesar 800 meter yang belum diselesaikan. Presiden Joko Widodo kemudian menambahkan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.

"Saya kira tidak ada masalah. Rampung Desember, insya Allah," imbuhnya.

Dengan beroperasinya kereta bandara yang menghubungkan Stasiun Manggarai dengan Bandara Soekarno-Hatta ini nantinya diharapkan dapat mengurangi kemacetan akibat tingginya mobilitas penduduk menuju bandara. Kereta bandara tersebut nantinya juga akan terhubung dengan moda 'people mover' sehingga calon penumpang dapat dengan mudah menuju dari satu terminal ke terminal lainnya.

"Nanti kurang lebih 30 persen arus dari kota menuju ke Bandara, dari Bandara menuju ke kota itu bisa diangkut oleh kereta bandara ini sehingga akan mengurangi kemacetan yang banyak nanti. Kemudian, disambung nanti dengan 'people mover' yang dari terminal ke terminal," ungkapnya.

Setelah memberikan keterangan, Presiden beserta rombongan bertolak menuju salah satu lokasi di mana pemerintah telah melakukan pembebasan lahan guna keperluan pembangunan proyek kereta bandara. Di sana, Presiden Joko Widodo hendak memastikan sendiri apakah pembebasan lahan memang benar-benar telah diselesaikan dengan bertemu langsung pemilik tanah tersebut. Adapun lokasi tersebut tepatnya terletak di Jalan Pembangunan I, Batuceper, Kota Tangerang, Banten.

"Tanah ini tadinya belum selesai (pembebasan lahan), tetapi sekarang sudah rampung. Tadi pemiliknya sudah salaman, berarti sudah rampung. Saya hanya ingin memastikan itu saja. Karena ini targetnya Desember sudah harus rampung," ucap Presiden.(eas)

Boyolali,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa persediaan beras nasional hingga bulan Mei 2017 mendatang telah mencukupi sehingga pemerintah Indonesia berkomitmen tidak akan melakukan impor beras hingga akhir tahun 2016.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau panen padi di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, pada Sabtu, 29 Oktober 2016.

"Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor. Saya sudah sampaikan tahun yang lalu, September-Oktober hanya 1,030 juta ton. Sekarang (persediaan) 1,980 juta ton," tegas Presiden Joko Widodo.

Kepastian tersebut dinyatakan Presiden Joko Widodo setelah meninjau panen raya padi varietas Inpari 32 HDB yang diyakini dapat menghasilkan panen padi hingga dua kali lipat dari hasil panen biasanya.

"Saya datang ke lokasi persawahan di Boyolali ini ingin melihat hasil dari Inpari 32, yang biasanya kita rata-ratanya hanya 5-5,5 ton per hektar, Inpari 32 bisa sampai 10-11 ton," ujar Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa peningkatan hasil panen yang berlimpah tidak terlepas dari peran benih-benih unggul yang digunakan para petani serta ketersediaan air yang terpenuhi.

"Yang pertama memang tahun ini memang air melimpah. Yang kedua saya kira penggunaan-penggunaan benih-benih unggul ini juga memberikan hasil yang baik," imbuhnya.

Namun, hasil panen yang melimpah tidak lantas menjadikan pemerintah melakukan ekspor beras ke negara lain. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan fokus menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen nasional.

"Pemerintah tidak akan melakukan ekspor beras untuk saat ini. Saya kira kita lebih baik memperbesar stok dulu baru kita berbicara masalah ekspor," ucap Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyaksikan penyerahan 5 ton Benih Padi Varietas Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 33 dan Pupuk NPK Majemuk kepada para petani oleh Menteri Pertanian. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan teknologi Minapadi Jajar Legowo Super yang diharapkan dapat membantu mendongkrak produksi padi nasional.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kunjungan kerja kali ini adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sanjoyo serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.(a (eas)

Jakarta,koranrakyat.com.-Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipandang gagal melakukan pembenahan sektor hukum dan pembangunan ekonomi selama dua tahun menjabat sebagai kepala pemerintahan.

Menurut politikus Partai Gerindra Riza Patria, banyak intervensi yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK terhadap sektor hukum selama dua tahun terakhir. Intervensi terlihat pada penanganan beberapa kasus seperti perkara pengadaan lahan untuk RS Sumber Waras dan reklamasi di DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah juga dianggap kerap menggunakan hukum sebagai alat tekan bagi pihak-pihak yang bertentangan dengan mereka.

"Pada periode pertama‎ (pemerintahan Jokowi) betapa luar biasa intervensi dari kekuasaan di sektor hukum. Kemudian di tahun kedua kasus-kasus seperti Sumber Waras, reklamasi, kelihatan ada keberpihakan pemerintah pusat," kata Riza di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10).

Pernyataan Riza senada dengan ahli hukum tata negara Margarito Kamis. Margarito menyebut Jokowi harus mengambil alih beberapa penanganan perkara dari lembaga hukum karena saat ini ada banyak kasus yang terhenti prosesnya.Dalam konteks ekonomi, Riza memandang ada kegagalan pemerintah. Menurutnya saat ini persebaran peta kemiskinan semakin meluas.

Klaim penurunan indeks kesenjangan dari pemerintah dianggap tak sebanding dengan memburuknya kondisi perekonomian masyarakat.

"‎Ya memang ada indeks penurunan kesenjangan, tapi justru kedalaman kemiskinan meningkat. Faktanya sederhana, kita lihat di pedesaan, di perkotaan, harga sembako naik, kebutuhan sehari-hari meningkat, daya beli menurun, kan sangat jelas," tutur Riza.

Riza menerka masalah perekonomian yang tak kunjung membaik dapat menjadi bom waktu bagi pemerintahan Jokowi-JK. Sebabnya, masyarakat diklaim memiliki batas kesabaran dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

"Ini akan menjadi bom waktu apabila pemerintah terlambat mengatasi masalah ekonomi, karena urusan perut ini ada batasnya," ucapnya.

Dibandingkan dengan Soeharto

Sementara itu, kinerja Jokowi selama dua tahun terakhir dibandingkan dengan Presiden kedua Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun di era orde baru. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait menyoroti stabilitas politik era Soeharto dan Jokowi.

Dalam menciptakan stabilitas politik, Jokowi juga diklaim tak menggunakan cara-cara nondemokratis. Keberhasilan itu dipandang sebagai prestasi terbaik Jokowi selama menjadi presiden sejak 2014.

"Pak Harto waktu orde baru, berapa tahun dia buat stabilitas politik? Pak Jokowi dua tahun ini bagaimana sinergi parpol pendukung makin mendukung, bagaimana program-program pemilihan Kapolri, Kepala BIN, UU Tax Amnesty, itu bisa berjalan. Tetapi itu tidak dimanfaatkan untuk mematikan demokrasi," kata Maruarar di kawasan Cikini, Jakarta.

Maruarar menyatakan, tak ada upaya mematikan demokrasi yang dilakukan Jokowi untuk menjaga pemerintahannya. Untuk menciptakan stabilitas, Jokowi hanya mengandalkan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat timbul karena Jokowi berhasil membuktikan ketiadaan tindakan represif untuk menjaga stabilitas. Karena kepercayaan yang tinggi, pemerintah diklaim dapat menjalankan berbagai program tanpa halangan berarti.

Selain memberi dampak positif terhadap pembangunan, kepercayaan masyarakat juga menjadi hal yang menguntungkan bagi Jokowi secara politik. Sebabnya, Maruarar menilai tingkat keterpilihan Jokowi jika Pemilihan Umum dilakukan saat ini sangat tinggi

 Selama dua tahun memimpin Presiden Joko Widodo dinilai belum bisa menangani kasus korupsi dengan baik. Namun Jokowi dinilai berhasil dalam sektor perikanan.

Dalam survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), sebanyak 52 responden menyebut korupsi di era Jokowi makin banyak terjadi. 

Direktur SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, survei ini membuktikan bahwa geliat pemerintahan Jokowi belum optimal memberantas korupsi. Hanya turun sedikit dari rezim Susilo Bambang Yudhoyono.

Survei digelar SMRC dalam rangka dua tahun kepemimpinan Jokowi. Jajak pendapat ini digelar pada 13 hingga 17 Oktober 2016. Sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak untuk merespon pemerintahan Jokowi.

Menanggapi hasil survei ini, politikus Partai Demokrat Didi Irwadi Syamsuddin mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus berupaya lebih baik lagi.

"Penegakan hukum terhadap korupsi merupakan suatu persoalan, saya melihat terkesan tebang pilih. Kalau dilihat KPK memang independen, tapi pemerintah harus memberikan dorongan," kata Didi di Jakarta kemarin.

Didi menilai saat ini KPK lebih banyak menangani kasus korupsi dengan nominal yang terbilang kecil. Padahal lembaga ini memiliki otoritas lebih.

"Kalau hanya uang Rp100 juta itu bisa ditangani oleh kepolisian, bahkan di tingkat Polres," kata Didi.

Kementerian Terbaik

Sementara di sisi lain, perikanan menjadi sektor yang menuai kepuasan publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di rezim Jokowi menjadi kementerian terbaik. Sebannyak 23 persen responden menilai KKP sebagai kementerian dengan kinerja terbaik.

Politikus partai Gerindra A Riza Patria mengatakan, dengan hasil survei itu tak luput dari sentuhan Susi Pudjiastuti sebagai orang nomor satu di KKP.

"Kinerja Susi luar biasa, harus diapresiasi. Sebagai pengusaha sukses Susi punya kesederhanaan, visi dan komitmen. Kami berharap banyak menteri seperti susi," kata Riza.

Beberapa waktu lalu Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menyatakan, jumlah potensi produksi perikanan Indonesia meningkat dari 2,1 juta ton menjadi 7,9 juta ton. Peningkatan potensi jumlah produksi ikan didorong dengan meningkatnya total stok ikan tersedia (maximum sustainable yield/MSY) tahun ini. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa KKP memang memiliki kinerja yang baik.

Walau begitu, tak semua kinerja KKP dinilai oleh warga Indonesia. Ada beberapa peraturan KKP yang membuat nelayan dan pengusaha ikan tercekik.

Beberapa waktu lalu, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia meminta agar semua aturan yang dikeluarkan Susi segera dicabut karena merugikan mereka. 

Aturan yang dianggap merugikan nelayan adalan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2015 tentang moratorium dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2015 tentang larangan transhipment. 

Begitu juga dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting, rajungan bertelur dan bibit dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan alat tangkap trawl atau jaring pukat.

Dalam kesempatan yang sama, Politikus PDIP Maruarar Sirait setuju bahwa tidak semua kebijakan KKP dinilai baik. Ia menilai peraturan-peraturan yang bisa mensejahterakan nelayan perlu ditingkatkan.

"Peraturan harus dikaji benar bagaimana manfaatnya bagi kesejahteraan nelayan. Bu Susi harus lihat lapangan dan komunikasi dengan masyarakat. Harus ada kemauan mendengar (kritik), diperbaiki dan mengevaluasi," kata Maruarar. (as)