SmartAddons.Com

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Pemerintah sejak awal berkomitmen untuk membangun infrastruktur sebagai prioritas utama,  karena hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan juga mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017.

 “Jadi, memang dalam 5 tahun ini kita ingin konsentrasi, ingin fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga membuka banyak lapangan kerja, membuka kesempatan bertumbuhnya UKM-UKM di daerah. Saya juga meyakini infrastruktur akan menumbuhkan investasi dan pemerataan kepada warga kita,’’ kata Presiden.

 Namun, pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa untuk membangun berbagai infrastruktur tidak dapat dipenuhi hanya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semata. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan infrastruktur non-APBN dinilai mempunyai peranan penting dalam mendukung program pemerintah dalam mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air.

 “Oleh sebab itu, saya menghargai dijalankannya terobosan-terobosan seperti mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah atau PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur kita, selain skema  Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau  Private Public Partnership (PPP),” ujarnya.

 Presiden menyambut baik Financial Closing Waskita Toll Road sebagai proyek PINA pertama ini. Presiden berharap hal tersebut dapat mempercepat pembiayaan investasi Waskita Toll Road senilai Rp.70 triliun.

 “Saya kira kalau cara-cara seperti ini kita lakukan, akan banyak sekali  infrastruktur yang dulunya  hanya tergantung pada APBN, sekarang tidak. Bisa investasi murni, bisa PPP atau KPBU dan bisa dengan skema lain,” ujarnya lebih lanjut.

 Lebih lanjut, Presiden juga telah menginstruksikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk segera mensekuritisasi proyek yang sudah dibangun sehingga bisa menghasilkan modal untuk kembali membangun proyek di lokasi yang lain. Dengan demikian akan terjadi keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur.

 Bangun lagi di tempat lain. Jangan yang sudah jadi dinikmati, dapat mingguan, bulanan. Bukan itu tugasnya. Tugasnya itu adalah membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya di seluruh Tanah Air,” ucap Presiden.

 Presiden juga menegaskan, agar melibatkan perusahaan-perusahaan di daerah dalam proyek pembangunan infrastruktur.  “Libatkan kontraktor-kontraktor kecil yang ada di daerah, libatkan UKM-UKM yang ada di daerah agar mereka mendapatkan kue-kue ekonomi.  Sehingga, kembali lagi saya sampaikan, pemerataan itu harus terjadi,’ tegas Presiden.

 Selanjutnya, Presiden juga mengharapkan agar model pembiayaan seperti ini dapat terus diimplementasikan.Bukan hanya proyek jalan tol, melainkan ke sektor lainnya seperti pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan sektor energi.

 “Karena saya  lihat sekarang seperti di Umbulan, tidak tahu berapa tahun berhenti. Sekarang sudah bisa jalan dengan model PPP. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus dicarikan jalan terobosan,  di luar pakem-pakem yang rutinitas, sering kita jalani, kita nikmati. Sekali lagi kita harus keluar dari  zona nyaman itu,” ucapnya.

 Dalam acara tersebut, telah ditetapkan pula Daftar Rencana Proyek KPBU Tahun 2017 oleh Bappenas yang dibagikan kepada para Menteri Kabinet Kerja. Buku ini diterbitkan dalam rangka terus mendorong peran Badan Usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

 “Setiap K/L terkait harus terus bersinergi dalam memanfaatkan skema pendanaan, KPBU.  Ini akan saya ikuti terus, saya akan pantau terus, dan saya akan evaluasi terus sehingga bisa kita perbaiki,” kata Presiden mengakhiri sambutannya.

 *Waskita Toll Road, Proyek Pertama PINA*

 PT Waskita Toll Road merupakan proyek pertama Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan Tol senilai Rp.70 triliun, di mana 5 diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi 9,5 triliun dari kebutuhan 16 triliun.

 Dalam laporannya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa program PINA mendorong kekurangan ekuitas tersebut untuk dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. “Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian,” ucap Bambang.

 Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.(eas)

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,-Desas-desus mengenai sepuluh atau bahkan dua puluh juta pekerja Tiongkok yang masuk menyerbu Indonesia tidaklah benar. Sebab, angka sepuluh juta tersebut bukanlah jumlah pekerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia, melainkan jumlah wisatawan dari Tiongkok yang diharapkan akan datang berkunjung ke Indonesia. Demikian Presiden menyampaikan pada Jumat, 23 Desember 2016, dalam acara Deklarasi Pemagangan Nasional di kawasan Karawang International Industrial City (KIIC), Jawa Barat, untuk meluruskan isu yang beredar.

"Sepuluh juta itu adalah turis yang kita harapkan dari Tiongkok untuk bisa masuk ke Indonesia," tegasnya.Indonesia sendiri memang belakangan ini sedang gencar-gencarnya membidik pariwisata sebagai sektor andalan negara. Tak heran, sejumlah langkah terus dikebut pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Menilik ke belakang, langkah tersebut sebenarnya telah diusahakan sejak kunjungan Presiden ke Tiongkok pada Maret 2015 silam. Saat itu Presiden Joko Widodo di antaranya membahas mengenai kerja sama pariwisata dengan berharap agar terjadi peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia. Meski demikian, hal tersebut diakui Presiden bukanlah hal yang mudah. Sebab, Indonesia harus berkompetisi dengan negara-negara lainnya untuk mendatangkan wisatawan asing tersebut. Presiden juga menekankan bahwa upaya tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketenagakerjaan.

 "Itu jadi rebutan. Nomor satu sekarang dalam perebutan turis dari Tiongkok itu ialah Amerika karena bisa merebut 150 juta turis Tiongkok. Nomor dua adalah Uni Eropa. Ini urusannya adalah turisme, bukan tenaga kerja," lanjut Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sempat mempertanyakan mengenai hitungan sepuluh juta tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Karena berdasarkan data resmi pemerintah, tenaga kerja dari Tiongkok sampai dengan saat ini hanya berada pada angka 21 ribu orang.

 "Jangan ditambahkan nol terlalu banyak. Saya kira tenaga kerja kita yang ada di Malaysia lebih dari 2 juta orang, yang ada di Saudi lebih dari 1 juta orang, yang ada di Hong Kong 153 ribu orang, yang ada di Thailand 200 ribu orang. Negara mereka _welcome_ dan biasa-biasa saja," tekannya.

 Selain itu, Kepala Negara juga tak habis pikir bahwa desas-desus tersebut dapat terus berkembang. Bila ditelisik lebih lanjut, pendapatan yang para tenaga kerja asing dapatkan akan lebih kecil bila sekarang ini bekerja di Indonesia dibanding dengan negara asal atau negara-negara lainnya.

 "Tetapi di kita logikanya tidak mungkin tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hong Kong atau dari Eropa dan Amerika, masuk. Tidak mungkin, karena yang jelas gaji mereka di sana lebih besar daripada di kita. Kita harus bicara apa adanya," ucap Presiden.

 Seusai acara, Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan sejumlah jurnalis mengenai isu masuknya tenaga kerja ilegal yang disinyalir menggunakan kebijakan bebas visa. Presiden sekali lagi menyebut bahwa hal tersebut hanyalah berlaku untuk kepentingan turisme, bukan untuk kepentingan pekerjaan.

 "Itu untuk turis, kalau ada yang ilegal ya tugasnya imigrasi dan Kemenaker untuk menindak," terangnya.

 Terkait dengan evaluasi kebijakan bebas visa, Presiden meyakini bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengantisipasi segala kemungkinan. Kebijakan bebas visa untuk kunjungan turis Tiongkok dan sejumlah negara lainnya sebelumnya telah diberlakukan pada pertengahan tahun 2015 lalu. Kebijakan itu sendiri diterapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan industri pariwisata nasional.

 "Kementerian Luar Negeri sudah melihat hal-hal seperti itu. Pasti dievaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visa nya. Saya kira semua negara seperti itu," ucap Presiden. Untuk diketahui, industri pariwisata nasional saat ini tumbuh cukup baik. Sepanjang bulan Juli lalu misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rekor tertinggi kunjungan wisatawan sepanjang sejarah pariwisata Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan tersebut mencapai 1,03 juta kunjungan.

 "Ini merupakan sejarah baru untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, merupakan yang tertinggi dan melewati satu juta kunjungan dalam waktu satu bulan," terang Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, dalam jumpa pers di Jakarta, pada awal September lalu.  

Jumlah tersebut naik 17,68 persen dibandingkan Juli tahun lalu yang hanya berada pada angka 877.584 kunjungan. Bahkan, jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Juni lalu, jumlah kunjungan wisatawan asing meningkat sebesar 20,42 persen.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com Presiden Joko Widodo merasa optimis ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi di tahun 2017, karena dalam pandangan Presiden, sesulit apapun ekonomi dunia, masih terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan. “Kita harus bisa mengambil kesempatan sekecil apapun. Kita gunakan agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Presiden pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 di Jakarta Convention Center, Selasa 22 November 2016.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu di antaranya adalah dengan memasarkan produk dari Indonesia, tidak hanya ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Tiongkok. Tapi juga ke negara-negara dengan jumlah penduduk besar yang belum pernah dilirik sebelumnya karena banyak produk dari Indonesia yang cocok dengan negara tersebut. “Hanya dengan optimismelah kita bisa melalui tantangan dan rintangan-rintangan ke depan,” kata Presiden.

Memang pertumbuhan ekonomi dunia saat ini masih belum menunjukkan perbaikan karena volume perdagangan dunia masih mengalami penurunan. Meski harga komoditi dari Indonesia sudah mulai naik, tapi masih pada posisi yang belum normal. Kondisi seperti ini bukan berarti tanpa optimisme, terutama bila melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ke-1 sebesar 4,94 persen, dan kuartal ke-2 meningkat menjadi 5,18 persen, dan kuartal ke-3 sebesar 5,02 persen. “Kalau dibanding negara lain masih dalam posisi sangat baik. Kita sangat optimis untuk menuju ke depan. Tidak ada hal yang menyebabkan kita pesimis,” ujar Presiden.

Inflasi tahun lalu pun sangat terjaga, yakni sebesar 3,53 persen. Dan tahun ini inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,3 persen. Untuk defisit transaksi berjalan, lanjut Presiden, juga masih berada pada posisi yang dapat dikendalikan dengan baik. Kondisi seperti inilah yang harusnya membuat bangsa Indonesia optimis, tapi terkadang ada isu yang dibesar-besarkan dan menyebabkan kita tidak memiliki rasa optimis yang tinggi. “Meskipun kalau kita lihat survei negara mana yang optimis di dunia. Kita ini ranking kedua setelah Tiongkok,” kata Presiden.

*Tiga Kunci Tingkatkan Kemudahan Berusaha*

Upaya yang lain dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik pada tahun 2017 adalah dengan meningkatkan daya saing agar memberikan kemudahan berusaha. Indonesia, dalam survei _Ease on Doing Business (EODB)_ 2017 yang dilansir World Bank mengalami kenaikan 15 peringkat dari 106 menjadi 91. Meski mengalami kenaikan cukup tajam, Presiden mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang penting harus dikerjakan untuk memberikan kemudahan berusaha.

“Pertama, urusan korupsi dan pungli. Kedua, yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi kita. Ketiga, mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Tiga hal ini yang jadi pokok,” kata Presiden.

*Pembangunan Infrastruktur Untuk Tingkatkan Daya Saing*

Hal lain yang dilakukan pemerintah untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan daya saing adalah mengubah pemanfaatan anggaran dari konsumtif menjadi produktif. Upaya ini telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK, misalnya saat menghapus subsisi bahan bakar minyak (BBM) di awal masa jabatan pemerintahan Jokowi_JK. “Pada 2014 saja (subsidi) mencapai Rp. 300 Triliun, ini angka yang besar sekali. Dan kita alihkan ke hal produktif, baik membangun irigasi, pendidikan maupun memperbaiki layanan kesehatan,” ucap Presiden.

Anggaran  yang digunakan untuk hal yang produktif tentunya akan meningkatkan daya saing dan menjadikan negara kita dapat berkompetisi dengan negara lain. Pengalihan anggaran dari sektor konsumtif ke produktif meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 76 persen yang digunakan untuk membangun jalan tol, pelabuhan-pelabuhan besar, bandara-bandara baik terminal atau runway-nya. “Karena dengan upaya inilah saya meyakini nantinya biaya transportasi, biaya logistik akan jauh lebih murah dan akhirnya harga barang akan jatuh lebih murah. Inilah yang harus kita kejar, tidak ada yang lain,” kata Presiden.

Pembangunan infrastruktur ini pula yang akan menjadi fokus Presiden. “Saya ingin fokus ke sini (infrastruktur). Suara apapun yang datang, saya akan fokus di bidang infrastruktur ini, baik yang dikerjakan APBN, BUMN, dan investasi swasta,” tutur Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa prioritas membangun infrastruktur diberikan ke sektor swasta. Bila swasta tidak bersedia karena _Internadl Rate of Return (IRR)_ tidak menguntungkan, maka pembangunan infrastruktur diberikan kepada BUMN. Jika BUMN tidak bersedia barulah pemerintah menggunakan APBN.

Mengapa pembangunan infrastruktur ini tidak menggunakan APBN? Dalam lima tahun pembangunan infrastruktur diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 4.900 Triliun. “Negara hanya bisa menyiapkan Rp. 1.500 Triliun, sisanya dari swasta. Karena  tidak mungkin APBN bisa mengerjakan ini, sehingga meningkatkan investasi, arus uang masuk ke negara kita merupakan keharusan. Tanpa itu akan sulit kita menyelesaikan infrastruktur yang ada. Kalau menunggu APBN, mungkin 15-20 tahun baru bisa selesai,” imbuh Presiden.

*Presiden Jokowi: Politik Menghangat Jelang Pilkada, Biasa*

Di awal sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa suhu politik jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) sedikit menghangat, tapi hal ini merupakan sesuatu yang biasa. “Pilkada (2017) ini tidak hanya di DKI Jakarta saja, ada 101 pemilihan bupati, walikota, gubernur di seluruh Indonesia, tetapi sekali lagi tetapi di Jakarta ini istimewa, sehingga kejadian yang kemarin itulah yang kita lihat. Tapi itu hanya sedikit hangat lah, meskipun saya cukup pontang panting kesana kesini, tapi sekali lagi itu hal biasa dalam sebuah pilkada,” kata Presiden.

Presiden pun mengatakan bahwa saat dirinya mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 kondisinya seperti saat ini. “Saya ingat dulu pilgub mirip-mirip karena saya merasakan sendiri di lapangan,” tutur Presiden.

Kini sebagai seorang Presiden, dirinya harus pontang-panting melakukan konsolidasi dengan bertemu ketua partai politik, ulama, organsisasi massa, mengunjungi markas TNI dan Polri. Konsolidasi ini dilakukan agar suhu politik tidak memanas dan memberikan ketenagan kepada masyarakat. “Karena pontang-panting itu, saya yang biasanya enggak pernah naik kuda harus naik kuda. Sekali lagi hanya hangat. Jadi di sini ekonom-ekonom jangan ikut memanasi, hangat sudah biasa itu,” kata Presiden.

Tampak hadir mendampingi Presiden, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.(eas)

Semarang,koranrakyat.comKawasan Industri Kendal (KIK) yang pada hari ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak 500 ribu tenaga kerja. Proyek itu juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan wilayah Jawa Tengah pada khususnya.

"Kawasan Industri Kendal ini memang direncanakan nantinya 2.700 hektar, tetapi sekarang pada fase pertama kita baru menyelesaikan 830 hektar. Kita harapkan di Kawasan Industri Kendal ini akan menyerap lebih dari 500 ribu tenaga kerja," terang Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai melakukan peninjauan di PT. Tat Wai Industries, Kendal, Senin, 14 November 2016.

Proyek investasi bersama antara pemerintah Indonesia dengan Singapura tersebut juga sekaligus menandakan keterbukaan Indonesia bagi investasi asing. Hal tersebut dimaksudkan untuk terus menggenjot perekonomian nasional di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu seperti sekarang ini.

"Ya ini memberikan sinyal bahwa kita terbuka untuk investasi apapun yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi. Karena kita harus tahu, APBN pemerintah juga terbatas, BUMN capex-nya terbatas, swasta kita juga punya kemampuan tapi ada batasannya," terangnya.

Tahap pertama pembangunan kawasan tersebut diproyeksikan selesai dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Ke depannya, KIK ini akan menjadi sebuah contoh bagaimana kawasan industri dapat dibagi ke dalam beberapa klaster yang berbeda. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur pendukung transportasi merupakan salah satu kekuatan kawasan tersebut. Pelabuhan dan juga bandara yang relatif dekat menjadi daya tarik tersendiri.

"Ini juga efisien karena dekat dengan _seaport_ di Tanjung Emas, dekat sekali. Ke _airport_ juga dekat sekali, hanya 20 menit. Tadi saya tanya-tanya, saya kira yang nantinya jadi daya tarik adalah itu," ungkap presiden.

Meski demikian, diakui sendiri oleh presiden bahwa pihaknya masih harus membenahi beberapa hal guna menunjang proyek tersebut. Permasalahan mengenai pasokan listrik dan gas merupakan fokus utama yang kini hendak dicarikan solusinya oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo pun menargetkan permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan paling lambat pada akhir tahun 2016 ini.

"Ini yang saya berikan ke Menteri Perindustrian agar segera menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu secepat-cepatnya, paling lambat pada akhir tahun ini," tegasnya.

*Pembicaraan pada Pertemuan Bilateral*

Selain menanyakan soal pembangunan KIK, sejumlah jurnalis juga sempat menanyakan seputar hal-hal yang dibicarakan Presiden Joko Widodo dengan PM Lee saat pertemuan bilateral berlangsung. Menjawab pertanyaan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa PM Lee menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia atas upaya penanganan asap kebakaran hutan yang dinilai lebih baik dari sebelumnya.

"Tadi berbicara juga masalah asap. Perdana Menteri Lee juga menyampaikan terima kasih karena penanganannya tahun ini jauh lebih terorganisir dan juga penegakan hukumnya lebih tegas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyinggung mengenai kerja sama pemberantasan terorisme yang disepakati kedua belah pihak. Pertukaran informasi seputar terorisme merupakan salah satu yang berhasil dicapai dalam kesepakatan tersebut.

"Yang terorisme juga saya kira tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. Tadi juga Perdana Menteri Lee mengucapkan terima kasih karena kita bisa mengungkap rencana teroris untuk meluncurkan roket ke Singapura," ucapnya.

Jakarta,koranrakyat.com– Pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai 71 juta orang. Dengan potensi yang begitu besar, pemerintah menargetkan bisa tercipta 1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis sebesar USD 10 miliar dan nilai e-commerce mencapai USD 130 miliar pada 2020.

Untuk itu pemerintah merasa perlu menerbitkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan e-commerce ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.

Peta Jalan e-commerce ini diumumkan Kamis (10/11) di Istana Kepresidenan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kamis (10/11), di di Istana Kepresidenan.“Selama ini kita memang belum memiliki peta jalan pengembangan e-commerce nasional yang menjadi acuan pemangku kepentingan, di samping adanya berbagai peraturan/ketentuan yang tidak mendorong tumbuh kembangnya e-commerce,” kata Darmin.

Karena itu, pemerintah harus bisa memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam memanfaatkan e-commerce dengan menyediakan arah dan panduan strategis untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik pada periode 2016-2019.

Kebijakan ini akan mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya terhadap UMKM serta pelaku usaha pemula (start-up). Selain itu, juga mengupayakan peningkatan keahlian sumber daya manusia pelaku e-commerce. Kebijakan ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral demi pengembangan e-commerce.

Dalam Perpres tentang Peta Jalan E-Commerce yang segera terbit ini, terdapat 8 aspek regulasi, yaitu:

1. Pendanaan berupa: (1) KUR untuk tenant pengembang platform; (2) hibah untuk inkubator bisnis pendamping start-up; (3) dana USO untuk UMKM digital dan start-up e-commerce platform; (4) angel capital yang diperlukan ketika start-up masih merugi; (5) seed capital dari Bapak Angkat; dan (6) crowdfunding.

2. Perpajakan dalam bentuk: (1) pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di start-up; (2) penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi start-up e-commerce yang omzetnya di bawah Rp 4,8 Miliar/tahun; dan (3) persamaan perlakuan perpajakan sesama pengusaha e-commerce, baik asing maupun domestik.

3. Perlindungan Konsumen melalui: (1) harmonisasi regulasi menyangkut sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri e-commerce, dan skema penyelesaian sengketa; dan (2) pengembangan national payment gateway secara bertahap.

4. Pendidikan dan SDM terdiri dari: (1) kampanye kesadaran e-commerce; (2) program inkubator nasional; (3) kurikulum e-commerce; dan (4) edukasi e-commerce kepada konsumen, pelaku, dan penegak hukum.

5. Logistik melalui: (1) pemanfaatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); (2) Revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional;

(3) Pengembangan alih daya fasilitas logistik e-commerce dan (4) pengembangan logistik dari desa ke kota.

6. Infrastruktur komunikasi melalui pembangunan jaringan broadband.

7. Keamanan siber (cyber security) dengan menyusun model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce dan mengembangkan public awareness tentang kejahatan dunia maya. Selain itu juga menyusun SOP terkait penyimpanan data konsumen dan sertifikasi keamanan data konsumen.

8. Pembentukan Manajemen Pelaksana yang secara sistematis dan terkoordinasi akan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peta jalan e-commerce.(as)