Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

 

Jakarta,koranrakyat.com.-Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipandang gagal melakukan pembenahan sektor hukum dan pembangunan ekonomi selama dua tahun menjabat sebagai kepala pemerintahan.

Menurut politikus Partai Gerindra Riza Patria, banyak intervensi yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK terhadap sektor hukum selama dua tahun terakhir. Intervensi terlihat pada penanganan beberapa kasus seperti perkara pengadaan lahan untuk RS Sumber Waras dan reklamasi di DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah juga dianggap kerap menggunakan hukum sebagai alat tekan bagi pihak-pihak yang bertentangan dengan mereka.

"Pada periode pertama‎ (pemerintahan Jokowi) betapa luar biasa intervensi dari kekuasaan di sektor hukum. Kemudian di tahun kedua kasus-kasus seperti Sumber Waras, reklamasi, kelihatan ada keberpihakan pemerintah pusat," kata Riza di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10).

Pernyataan Riza senada dengan ahli hukum tata negara Margarito Kamis. Margarito menyebut Jokowi harus mengambil alih beberapa penanganan perkara dari lembaga hukum karena saat ini ada banyak kasus yang terhenti prosesnya.Dalam konteks ekonomi, Riza memandang ada kegagalan pemerintah. Menurutnya saat ini persebaran peta kemiskinan semakin meluas.

Klaim penurunan indeks kesenjangan dari pemerintah dianggap tak sebanding dengan memburuknya kondisi perekonomian masyarakat.

"‎Ya memang ada indeks penurunan kesenjangan, tapi justru kedalaman kemiskinan meningkat. Faktanya sederhana, kita lihat di pedesaan, di perkotaan, harga sembako naik, kebutuhan sehari-hari meningkat, daya beli menurun, kan sangat jelas," tutur Riza.

Riza menerka masalah perekonomian yang tak kunjung membaik dapat menjadi bom waktu bagi pemerintahan Jokowi-JK. Sebabnya, masyarakat diklaim memiliki batas kesabaran dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

"Ini akan menjadi bom waktu apabila pemerintah terlambat mengatasi masalah ekonomi, karena urusan perut ini ada batasnya," ucapnya.

Dibandingkan dengan Soeharto

Sementara itu, kinerja Jokowi selama dua tahun terakhir dibandingkan dengan Presiden kedua Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun di era orde baru. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait menyoroti stabilitas politik era Soeharto dan Jokowi.

Dalam menciptakan stabilitas politik, Jokowi juga diklaim tak menggunakan cara-cara nondemokratis. Keberhasilan itu dipandang sebagai prestasi terbaik Jokowi selama menjadi presiden sejak 2014.

"Pak Harto waktu orde baru, berapa tahun dia buat stabilitas politik? Pak Jokowi dua tahun ini bagaimana sinergi parpol pendukung makin mendukung, bagaimana program-program pemilihan Kapolri, Kepala BIN, UU Tax Amnesty, itu bisa berjalan. Tetapi itu tidak dimanfaatkan untuk mematikan demokrasi," kata Maruarar di kawasan Cikini, Jakarta.

Maruarar menyatakan, tak ada upaya mematikan demokrasi yang dilakukan Jokowi untuk menjaga pemerintahannya. Untuk menciptakan stabilitas, Jokowi hanya mengandalkan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat timbul karena Jokowi berhasil membuktikan ketiadaan tindakan represif untuk menjaga stabilitas. Karena kepercayaan yang tinggi, pemerintah diklaim dapat menjalankan berbagai program tanpa halangan berarti.

Selain memberi dampak positif terhadap pembangunan, kepercayaan masyarakat juga menjadi hal yang menguntungkan bagi Jokowi secara politik. Sebabnya, Maruarar menilai tingkat keterpilihan Jokowi jika Pemilihan Umum dilakukan saat ini sangat tinggi

 Selama dua tahun memimpin Presiden Joko Widodo dinilai belum bisa menangani kasus korupsi dengan baik. Namun Jokowi dinilai berhasil dalam sektor perikanan.

Dalam survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), sebanyak 52 responden menyebut korupsi di era Jokowi makin banyak terjadi.
 

Direktur SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, survei ini membuktikan bahwa geliat pemerintahan Jokowi belum optimal memberantas korupsi. Hanya turun sedikit dari rezim Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Survei digelar SMRC dalam rangka dua tahun kepemimpinan Jokowi. Jajak pendapat ini digelar pada 13 hingga 17 Oktober 2016. Sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak untuk merespon pemerintahan Jokowi.

Menanggapi hasil survei ini, politikus Partai Demokrat Didi Irwadi Syamsuddin mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus berupaya lebih baik lagi.

"Penegakan hukum terhadap korupsi merupakan suatu persoalan, saya melihat terkesan tebang pilih. Kalau dilihat KPK memang independen, tapi pemerintah harus memberikan dorongan," kata Didi di Jakarta kemarin.

Didi menilai saat ini KPK lebih banyak menangani kasus korupsi dengan nominal yang terbilang kecil. Padahal lembaga ini memiliki otoritas lebih.

"Kalau hanya uang Rp100 juta itu bisa ditangani oleh kepolisian, bahkan di tingkat Polres," kata Didi.

Kementerian Terbaik

Sementara di sisi lain, perikanan menjadi sektor yang menuai kepuasan publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di rezim Jokowi menjadi kementerian terbaik. Sebannyak 23 persen responden menilai KKP sebagai kementerian dengan kinerja terbaik.

Politikus partai Gerindra A Riza Patria mengatakan, dengan hasil survei itu tak luput dari sentuhan Susi Pudjiastuti sebagai orang nomor satu di KKP.

"Kinerja Susi luar biasa, harus diapresiasi. Sebagai pengusaha sukses Susi punya kesederhanaan, visi dan komitmen. Kami berharap banyak menteri seperti susi," kata Riza.

 

Beberapa waktu lalu Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menyatakan, jumlah potensi produksi perikanan Indonesia meningkat dari 2,1 juta ton menjadi 7,9 juta ton. Peningkatan potensi jumlah produksi ikan didorong dengan meningkatnya total stok ikan tersedia (maximum sustainable yield/MSY) tahun ini. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa KKP memang memiliki kinerja yang baik.

Walau begitu, tak semua kinerja KKP dinilai oleh warga Indonesia. Ada beberapa peraturan KKP yang membuat nelayan dan pengusaha ikan tercekik.

Beberapa waktu lalu, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia meminta agar semua aturan yang dikeluarkan Susi segera dicabut karena merugikan mereka.
 

Aturan yang dianggap merugikan nelayan adalan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2015 tentang moratorium dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2015 tentang larangan transhipment.
 

 

 

Begitu juga dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting, rajungan bertelur dan bibit dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan alat tangkap trawl atau jaring pukat.

Dalam kesempatan yang sama, Politikus PDIP Maruarar Sirait setuju bahwa tidak semua kebijakan KKP dinilai baik. Ia menilai peraturan-peraturan yang bisa mensejahterakan nelayan perlu ditingkatkan.

"Peraturan harus dikaji benar bagaimana manfaatnya bagi kesejahteraan nelayan. Bu Susi harus lihat lapangan dan komunikasi dengan masyarakat. Harus ada kemauan mendengar (kritik), diperbaiki dan mengevaluasi," kata Maruarar.
 (as)

 

 

 

Surabaya, koranrakyat.com, Dalam upaya melakukan keterbukaan informasi,PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) pada kuartal III tahun 2016 berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 20,11% (YOY) atau Rp.836,58 Miliar. Sabtu (15/10) 2016 dalam kesempatan nobar film deep Deepwater Horizon di Sinema XXI Surabaya Town Square (Sutos) nasabah pilihan.

Direktur Utama BJTM R. Soeroso mengatakan kinerja keuangan Bankjatim di kuartal III performa dan pertumbuhan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya (year on year / YOY).Merkipun keadaan ekonomi secara global sebesar Rp. 29,62 triliun (nak 1,33% YOY),Pendapatan Bunga bersih mengalami pertumbuhan sebesar Rp 2,54 Triliun (naik 6,86% YOY).Dan untuk dana pihak ketiga yang masih didominasi oleh dan murah yaitu tabungan mengalami pertumbuhan sebesar Rp12,24 Triliun atau naik 19,56% (YOY).Dengan kenaikan dana murah tersebut,CASA rasio bankjatim tetap terjaga sebesar 70,36%(selama lebih dari 13 tahun,CASA rasio bankjatim berada di atas 65%).hal ini membuktikan bahwa ke ektifan bankjatim dalam mengelola dana murahnya.

Ditambahkan Rasio keuangan bamkjatim posisi september 2016,antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 20,14%,Nett Interest Margin (NIM) sebesar 6,70% Return On Asset (ROA) sebesar 3,09% biaya Operasional dibanding pendapatan Operasional (BOPO) 71,15% serta Loan to Deposit Ration (LDR) 71,97%.Selama kuartal III,bankjatim meraih banyak perharaan bergengsi salah satunya mendapatkan peringkat 1untuk perhargaan Annual Repoirt award (ARA) 2016 (APBI)-V-2016 pada tanggal 13 oktober 2016 di balai kartini-jakarta, bankjatim memborong 9 (sembilan) Perhargaan diataranya :

 

1.  Peringkat I : BUKU-III (BPD Aset< 50 T)

2.  Peringkat I : Bidang Risk Management

3.  Peringkat I : Bidang legal

4.  Peringkat I : Bidang Human Capital

5.  Peringkat I : Bidang IT

6.  Peringkat I : Bidang CSR

7.  Peringkat I : Bidang CorpComm

8.  Peringkat II : Bidang Finance

9.  Peringkat II : Bidang GCG

Pehargaan yang diraih selama kuartal III ini meupakan motivasi untuk mencapai target kinerja di akhir tahun 2016, Produk Teknologi informasi bankjatim juga semakin berkembang.Setelah sebelumnya bankjatim telah memilih produk bankjatim sms banking dan bankjatim internet banking. Bank jatim baru saja meluncurkan layan mobile banking bertepatan dengan malam puncak pengundian gemerlap simpeda nasional yang diadakan di hotel shangri-Surabaya pada awal september 2016.(ard/fdl)

 

.

_Jakarta,koranrakyat.com,-Warga yang terlihat antusias untuk mengikuti kebijakan amnesti pajak disebut Presiden sebagai momentum baik bagi perpajakan nasional_


Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) tentang pelayanan _tax amnesty_ (amnesti pajak) di dua lokasi yang berbeda, yakni di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Grogol Petamburan di Jl Letjen. S. Parman Jakarta Barat dan pelayanan bersama amnesti pajak yang merupakan gabungan dari KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Timur yang terletak di Jl M.I. Ridwan Rais Jakarta. 

Presiden yang mengenakan kemeja batik lengan panjang pagi itu hendak memantau pelayanan pendaftaran amnesti pajak dengan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi.

Kepada sejumlah jurnalis, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegembiraannya usai melihat langsung banyaknya warga yang berbondong-bondong untuk menunaikan kewajiban membayar pajak. Hal tersebut disebutnya sebagai sebuah momentum yang baik untuk perpajakan nasional.

"Ini menurut saya sebuah momentum yang baik untuk perpajakan kita. Ada sebuah kesadaran, ada sebuah kepatuhan dari masyarakat untuk membayar pajak. Momentum seperti ini harus dimanfaatkan. Oleh sebab itu, orientasi kita sekarang ini adalah membangun sebuah kepercayaan," ujar Presiden di KPP Madya Jakarta Pusat.

Kepercayaan masyarakat juga dapat dilihat dari besarnya dana yang sudah dideklarasi dan repatriasi.

“Hari ini sudah Rp. 2700 Triliun deklarasi dan repatriasi sebuah angka yang sangat besar sekali, bandingkan dengan _tax amnesty_ di negara lain. Pergerakan seperti ini harus kita sadari ada momentum _trust_ , ada kepercayaan,” ujar Presiden.

Presiden melanjutkan, momentum tersebut juga dapat digunakan untuk memulai reformasi sistem perpajakan Indonesia agar ke depan dapat menjadi lebih baik. Selain itu, perluasan basis pajak juga coba dikejar oleh pemerintah saat ini.

"Coba bayangkan, tadi pagi ada yang antre dari jam tiga, ada yang jam empat, ada yang jam lima. Ini kan sebuah kesadaran yang sangat baik yang momentumnya harus kita gunakan untuk memperluas dan meningkatkan basis pajak kita. Itu penting sekali," ucapnya.

Menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai pelaporan aset di luar negeri yang baru sampai pada angka 20 persen, Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus mendorong agar dana-dana tersebut dapat kembali masuk ke Indonesia. Namun demikian, Presiden mengungkapkan bahwa sebenarnya dana-dana tersebut sudah banyak yang masuk ke dalam negeri melalui skema-skema investasi yang tersedia.

"Ini yang ingin kita dorong terus agar yang di luar bisa masuk, sehingga arus modal masuk, ada arus uang masuk, ada 'capital inflow', dan itu akan memperbaiki ekonomi kita," terang Presiden.

*Perpanjangan Masa Administrasi Periode Pertama Amnesti Pajak*

Tiba sekitar pukul sembilan pagi di lokasi pertama, Presiden langsung meninjau pelayanan di lantai satu untuk melihat sendiri bagaimana para wajib pajak dilayani oleh para petugas. Sebelum kedatangan Presiden, suasana di KPP tersebut sudah ramai oleh para wajib pajak yang ingin mengikuti program amnesti pajak.

Kedatangan Presiden sontak membuat seisi ruangan termasuk para petugas terkejut. Dengan penuh senyum, Presiden beranjak menuju sebuah meja pelayanan yang sedang melayani wajib pajak dan memperhatikan jalannya pelayanan.

Setelahnya, Presiden dan Sri Mulyani beranjak menuju lantai tiga untuk meninjau pelayanan lainnya. Selama peninjauan, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk melayani permintaan jabat tangan dan foto bersama para wajib pajak dan petugas.

Peninjauan pelayanan amnesti pajak tidak berhenti sampai di situ saja. Usai meninjau pelayanan di KPP Grogol Petamburan, Presiden Joko Widodo langsung bertolak menuju pelayanan amnesti pajak bersama yang merupakan gabungan dari KPP Madya di lima wilayah di DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat. Saat peninjauan berlangsung, Presiden sempat mendapatkan permintaan dari sejumlah wajib pajak untuk memperpanjang masa periode pertama dari amnesti pajak. Terhadap permintaan tersebut Presiden menjelaskan kepada jurnalis bahwa Menteri Keuangan sudah memberikan keringanan masa administrasi hingga bulan Desember mendatang.

"Banyak yang minta diperpanjang, tapi sama Bu Menteri sudah diperpanjang administrasinya bisa sampai Desember," terang Presiden kepada jurnalis.

Presiden pun mengingatkan bahwa kebijakan amnesti pajak ini tidak hanya ada hingga akhir bulan September saja. Sebab setelahnya, kebijakan amnesti pajak masih akan dibuka untuk dua periode lagi.

"Ini kan baru periode pertama, periode tiga bulan yang pertama. Masih ada periode kedua, masih ada periode ketiga. Jangan dilihat 30 September sudah rampung, belum. Nanti kita lihat," tutupnya.

Jakarta,koran rakyat.com-Akibat unjuk rasa anarkis di Gowa, Sulawesi Selatan yang dilakukan Forum Masyarakat Adat Sulawesi Selatan akhirnya terjadi kerusuhan dan pembakaran Gedung DPRD Gowa dan sejumlah kendaraan bermotor.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Boy Rafli Amar ditemui di Mabes Polri, Selasa (27/9)2016 mengatakan sebagaimana kita ketahui ada ujuk rasa anarkis di Wilayah Polres Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. "Bagaimana unjuk rasa ini informasi dilakukan oleh masyarakat yang menamakan Forum Masyarakat Adat  Sulawesi Selatan yang pada hari itu menyampaikan aspirasi  unjuk rasa kurang lebih jumlah 150 orang yang mereka mendatangi kantor Gedung DPRD," ujarnya.

Selanjutnya, Boy menegaskan Kita sedang melakukan penyelidikan dari  terjadi peristiwa ini karena disana diikuti adanya perusakan dan pembakaran gedung  Kantor DPRD dan termasuk  juga pembakaran kendaraan bermotor  yang ada disitu. "Itu berkisar pukul 14.00 waktu indonesia tengah. Dan dalam kondisi seperti  ini saat ini dilakukan dan kita tahu bahwa di Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Pol Anthony Charliyan datang ke Goa dan telah bertemu dengan tokoh adat disana antara lain beliau telah melakukan sejumlah pertemuan Raja Goa Karawang Sila atau  Pak Andi Ijo telah menyikapi peristiwa tersebut jadi didalam Peristiwa ini kita masih mencari tahu sebab-sebab aksi anarkis atau latar belakang aksi anarkis,"
tegasnya.

Untuk itu, Boy menjelaskan Siapa yang pertama kali memprovokasi ada salah satu ada merasa dilempar ,kemudian massa yang waktu itu sebenarnya ingin berunjuk rasa dengan baik. "Oleh karena itu langkah yang telah dilakukan disamping melakukan pengamanan terhadap kondisi situasi juga melakukan langkah olah tempat kejadian perkara yang sejak tadi malam mulai dilaksanakan kemudian juga ada pemeriksaan sekitar informasi ada 3  orang yang saat ini masih , jadi belum disimpulkan keterlibatan 3 orang yang diamankan oleh karena itu masih diamankan berjalan proses penyidikannya tadi malam," jelasnya.


Lebih lanjut, Boy merincinya kemudian yang di indikasi mereka-mereka  yang diduga ikut serta didalam melakukan aksi perusakan sudah diketahui oleh petugas keberadaannya tetapi dilakukan penyidikan oleh Im Preskom dari Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Polres Gowa." Kepada masyarakat ada disana dihimbau dan diajak berdialog dan diharapkan tidak terprovokasi tidak melanjutkan aksi anarkis. Selanjutnya semua bisa merugikan semua pihak. Karena itu disamping langkah-langkah dialogis juga semua dilakukan langkah penegakan hukum," rinciannya.

Sesui perkembangan, Boy menandaskan ini sangat penting penegakan hukum karena kita tahu tanpa ini DPRD yang tentunya juga rumah rakyat yang kita takut  ya yang hari-hari melayani masyarakat meng up anggota perwakilan rakyat era melakukan aktivitas yang saat ini tidak dapat digunakan lagi. "Oleh karena itu proses hukum berjalan suparna pelaku diketahui petugas belum berhasil. Kita sarankan kepada mereka menyerahkan diri mempertanggung jawabkan perbuatan kriminal yang jelas pada tokoh-tokoh adat disana kita berharap kita tidak melakukan melanjutkan aksi-aksi anarkis. Karena ini sangat diharapkan apa lagi sampai berakibat terjadinya keributan yang saat ini tidak berhasil oleh tim kita karena barang-barang administrasi sudah hancur terbakar," tandasnya.

Itu sebabnya, Boy membeberkan Karena itu khusus untuk masyarakat luas, tokoh ada, tokoh masyarakat ada  bisa dikembalikan bersama tugas, kedepan kan hukum setelah masalah ini. Biar bagaimanapun harus diminta pertanggung jawaban secara hukum. Ini adalah presiden yang tidak baik dari ijuk rasa. Sekali kita yang memberikan kebebasan  memberikan pendapat tetap harus pegang hukum. Koridor Undang-undang  dan reaksi terhadap itu sangat besar. " Kami sangat menyesal aksi-aksi ijuk rasa sehingga berujung pada, aksi balasan dan bahkan terduga yang disampaikan dari pihak polisi," bebernya.

Menyinggung anarkis, Boy mengakui Kita masih mencari tahu untuk bisa menyimpulkan . "Fokus kita ada olah upaya-upaya kerawanan sehingga dapat berkembang. Ketiga dicarikan dialogis. Ada unsur aparat keamanan," akunya.

Ketika perda dipertanyakan, Boy menambahkan Perda, Berkaitan dengan Perda yang ada dapat dilihat katakan terkait adanya laporan yang ada dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang harus kita lihat.Sejauhmana hal-hal itu dijadikan dasar dianggap merugikan masyarakat yang dari masyarakat yang ada.Oleh karena yang penting mereka tidak melakukan aksi-aksi semua pihak.
Kita akan.melihat juga disamping proses terjadinya peristiwa itu, lalu berkaitan.dengan keberadaan komunitas  tugas petugas kita kita dalami lebih lanjut. Penelusuran. Dan penelitian langkah-langkah hukum yang atau pun langkah pidana umum. Menggapai ni berdampak hal yang seperti ini menjadi situasi yang diteliti atau diaudit yang ada. Kalau nanti ada kelemahan-kelemahan disamping yang ada bisa dievaluasi pejabat Polres Gowa ."Ya, CCTV sudah diamankan juga. Ada sejumlah orang sudah terindikasi dalam pengejaran petugas. Kita himbau tidak ada salahnya mereka yang terlibat anarkis itu untuk menyerahkan diri dan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan," tanbahnya.( vk)

Tuesday, 20 September 2016 08:17

Dewan Tulungagung Setujui Perda Perubahan APBD 2016

Written by

 

.

 

Tulungagung,koranrakyat.com,- "Bupati harus lebih bekerja keras lagi dalam pengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Ini sebagai upaya untuk menutup pembiayaan dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan akibat dari tertundanya penyaluran DAU oleh pusat," katanya.pada 13 September 2016

 DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menetapkan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2016 setelah delapan fraksi dewan menyetujui rancangan peraturan daerah yang dipaparkan eksekutif melalui sidang paripurna DPRD setempat, Selasa.
     
"Semua fraksi setuju dengan ranperda perubahan APBD 2016 yang diajukan eksekutif, namun dengan sejumlah catatan-catatan," kata Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dikonfirmasi usai rapat paripurna.     
Ia menjelaskan, perubahan APBD 2016 yang telah disetujui memperlihatkan postur anggaran yang mengalami defisit dari sisi pendapatan dan belanja modal.     
Dari sisi pendapatan misalnya, Supriyono menjelaskan terjadi penurunan asumsi dari sebelumnya Rp2,400.4 triliun menjadi Rp2,287.4 triliun atau berkurang sebesar Rp113,021 miliar.
    Kemudian dari sisi belanja modal, kata dia, dari sebelumnya Rp2,417.75 triliun menjadi Rp2,561.2 triliun atau meningkat sebesar Rp143,458 miliar.    
"Ini yang mengakibatkan defisit setelah perubahan sebesar Rp273,807 miliar," katanya.
     Sementara dari sisi penerimaan pembiayaan, lanjut Supri, dari sebelumnya Rp35,327 miliar menjadi Rp284,8 miliar atau bertambah sebesar Rp249,48 miliar.
     
"Pada pengeluaran pembiayaan, sebelumnya Rp18 miliar kini menjadi Rp11 miliar atau berkurang Rp7 miliar, sehingga pembiayaan netto Tulungagung total sebesar Rp273,807 miliar. Secara keseluruhan asumsi SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) adalah nol (Rp0.00)," paparnya.
     Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Wiwik Triasmoro mengingatkan pemerintah daerah agar melakukan efisiensi anggaran dan mencari terobosan tambahan pendapatan daerah setelah Kementerian Keuangan menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama empat bulan mencapai Rp169,846 miliar.
     
"Bupati harus lebih bekerja keras lagi dalam pengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Ini  sebagai upaya untuk menutup pembiayaan dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan akibat dari tertundanya penyaluran DAU oleh pusat," katanya.
     
Dikonfirmasi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan penundaan DAU berdampak langsung terhadap penjadwalan ulang beberapa program pembangunan daerah. 
"Namun itu tidak menjadi masalah sebab berdasarkan hasil dari penghitungan masih ada peningkatan sekitar lima (5) persen dari APBD murni 2016, karena adanya SILPA sekitar Rp280 miliar sehingga bisa menutup untuk program tersebut," katanya.
      
Syahri mengatakan, memang ada anggaran dana desa (ADD) yang dikurangi, namun untuk program yang diprioritaskan dijamin tetap berjalan. (adb).

 

 

 

.

Tuesday, 20 September 2016 03:47

Kasus Penipuan CJH Di Philipina Tambah Tersangka Baru

Written by

Jakarta,koranrakyat.com-Kasus penipuan terhadap 177 calon haji Indonesia yang hendak diberangkatkan dari Filipina kembali Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menambah tersangka 1 tersangkanya dan kini menjadi 9 Tersangka.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Agus Andrianto kepada  wartawan, Senin (19/9)2016 ditemui di Mabes Polri mengatakan
kembali Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menambah tersangka 1 tersangkanya."Ada sembilan tersangka saat ini," ujarnya.

Selanjutnya, Agus menegaskan sebelumnya penyidik lembaga bermotto sidik sakti indera waspada tersebut telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini. "Tujuh diantaranya berasal dari pihak travel agen Indonesia yakni AS, BDMW, HMT, MNA, Haji F alias A, Haji AH alias A serta ZAP. Sementara satu tersangka berinisial HR adalah warga negara Malaysia berpaspor ganda Malaysia-Filipina.," tegasnya.

Untuk itu, Agus menjelaskan Jadi ada dari yang tujuh orang itu yang suami istri. Kemaren kita agak sanksi masak suami istri mau dimasukin. Karena perannya sama dengan si istri jadi perantara, suaminya juga perantara sehingga keputusannya enggak bisa dilepas."Si istrinya ini ikut membantu. Jadi sembilan tersangka semuanya ditambah warga negara Malaysia," jelasnya.

Sekedar informasi otoritas hukum Filipina juga telah menetapkan lima tersangka untuk kasus ini. Mereka ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pemalsuan dokumen. Empat tersangka berkewarganegaraan Filipina,  satu tersangka  berinisial HR yang juga menjadi tersangka di Indonesia(ve

 

 

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com- Terkait kasus    penganiayaan yang dilakukan oleh Pamen Polda Lampung kini  terus didalami oleh Mabes Polri dan dilakukan penyelidikan secara tertutup oleh Propam. Ini berdasarkan informasi yang diterima.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Jumat (16/9)2016 mengatakan ini saya juga mendapat informasi juga, saya juga minta melakukan pendalaman." Nanti Program akan melakukan penyelidikan tertutup.Ya nanti akan melakukan penyelidikan secara tertutup.

Ketik didesak apakah sudah ada pemeriksaan terhadap anggota itu,Tito menegaskan belum dan kita akan melakukan mulai dari didata dulu lah. Kalau belum ada laporan. "Kayanya belum ada ya, sepertinya belum ada. Ini lebih muncul ke media. Ke media dari satu gambar yang lain ada hubungannya tidak nanti kita cari yang bersangkutan baru kita dengar keterangannya," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan 
Ya pasti. Yang bersangkutan sudah menyatakan dalam media juga mengatakan di tidak melakukan itu. " Itu sebab nanti kita,lihat dari penyelidikan yang ada" jelasnya. (vk)

Wednesday, 14 September 2016 14:52

Presiden Jokowi : Anak Harus Sehat Gizi

Written by


Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur menyempatkan diri untuk bertemu dengan masyarakat Situbondo. Usai menyaksikan latihan Armada Jaya TNI Angkatan Laut, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Landangan Pesisir, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, untuk meninjau Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Rabu, 14 September 2016.

Kedatangan Presiden Joko Widodo ke lokasi tersebut utamanya untuk mengetahui bagaimana keadaan gizi masyarakat, khususnya di Situbondo. Di hadapan para ibu yang sedang mengandung, Presiden berharap agar para ibu dapat menjaga asupan gizi bagi anaknya dan mendoakan agar anak-anak yang lahir kelak dalam keadaan sehat.

"Saya titip ibu-ibu, yang penting anak itu harus sehat gizi. Saya harapkan anak yang lahir sehat dan Insya Allah pintar semuanya," ujar Presiden.

Dalam peninjauan tersebut, turut dibagikan bantuan bahan pokok dan juga biskuit sebagai asupan tambahan bagi masyarakat setempat. Presiden pun memberikan arahannya kepada para orang tua terkait jumlah asupan makanan tambahan yang disarankan. Bagi balita berusia 6 sampai 11 bulan, disarankan untuk mengonsumsi makanan tambahan sebanyak 8 keping biskuit setiap harinya. Sementara bagi yang berusia di atasnya, disarankan untuk mengonsumsi sebanyak 12 keping setiap harinya.

"Saya harapkan kalau sudah makan ini, anak-anak kita pada posisi normal, tidak kurus seperti saya," ujar Presiden sambil bercanda.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek yang memberikan sambutan dalam acara tersebut menerangkan bahwa angka penderita kekurangan gizi di Kecamatan Kapongan, Situbondo, kurang lebih sekitar sepuluh persen dari jumlah keseluruhan anak. Oleh karena itulah, Presiden Joko Widodo berkunjung ke lokasi untuk turut menyukseskan program PMT.

"Di kecamatan ini angka kematian ibu hamil 0, tapi angka kematian balita 4, anak kurang gizi 230 dari 2230 anak. Kurang lebih 10 persen," ungkapnya.

Selain itu, Nila juga menyebut pemberian makanan tambahan ini didasari atas kebiasaan anak-anak yang sering tidak sarapan. Menurutnya, kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan buruk dan harus segera diubah.

"Kalau tidak sarapan harus diberi biskuit berkalori, berprotein tinggi, dan mengandung vitamin sebanyak 6 keping per hari. Untuk yang kurang gizi ada biskuit tersendiri. Tolong berikan makan anaknya dengan benar. Karena Presiden ingin agar anak kita cerdas dan sehat," lanjutnya.

Acara pemberian makanan tambahan siang itu kemudian diakhiri dengan pembagian sepeda bagi sejumlah ibu dan anak. Seperti biasa, hadiah sepeda diberikan kepada yang bisa menjawab pertanyaan dari Presiden. Haikal, merupakan salah seorang anak yang mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden karena berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Banten beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga membagikan bantuan makanan tambahan serupa di Puskesmas Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat itu, Presiden mengatakan akan terus menggaungkan pentingnya sumber protein dan gizi bagi anak-anak.

"Ini akan terus kita lakukan dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu depan. Karena ini penting untuk investasi masa depan anak-anak kita," ujar Presiden pada Minggu, 11 September 2016.(eas)

Mengakhiri kunjungan kerjanya di hari pertama di Situbondo, Jawa Timur, Presiden dan rombongan berkunjung ke Rumah Pemulihan Gizi di Jl PB Sudirman Situbondo. Di sini, selain membagikan PMT kepada ibu hamil, anak balita dan anak-anak sekolah, Presiden juga meninjau langsung Rumah Pemulihan Gizi.

Wednesday, 14 September 2016 14:48

Andika Di Tembak Tim SatgasTeroris Tinombala

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Jaringan Teroris Santoso terus dilakukan akhirnya Tim Satgas Santoso berhasil menembak Andika yang masuk Daftar Pencarian Orang(DPO) dan Basri berhasil diringkus di Poso Pesisir pukul 10.00 pagi.

Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjend Pol Rudy Sufahriadi di temui di PTIK Jakarta Selatan pada Pelepasan Jenderal Pol Budi Gunawan , Rabu (14/9)2016 mengatakan   hari ini telah tertembak dan luka tembak meninggal dunia di Poso  Pesisir Andika DPO. Berikutnya telah tertangkap hidup DPO atas nama Basri ini dia Basrinya." Barusan  saja tertangkap di Poso Pesisir Basri DPO dan tertangkap pada  jam 10.00 pagi.," ujarnya.

Bagaimana Kronologinya, Rudy menegaskan paginya kita sedang menempatkan pasukan Artinya semuanya kita sedang sisir  baik itu di dekat-dekat  pemukirman atau di Pondok-pondok  poso pesisir ." Ketika pasukan sedang patroli sedang melakukan kegiatan tamblus ada yang tertembak dan ada yang tertangkap ialah Basri," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Rudy menjelaskan sekarang pasukan sedang mengejar karena ada istri Basri dan kelompok lainnya. 
"Basri ini adalah yang lari dari LP Ambanah ketika tahun 2007 pernah di hukum disana. Basri ini menurut kelompok inilah yang menggantikan Santoso,"jelasnya.

Ketika ditanya berapa sisanya, Rudy merincinya sisanya berarti 13 orang. Karena yang dekat dengan Santoso hanya dia, Kalau Santoso bawa Istri dan dia yang bawa Istri." Hanya kelompok raja-rajalah yang boleh bawa Istri. Ini semua foto-fotonya ada bersama-sama Santoso yang bawa Istri," rinciannya.

Menyinggung Ali, Rudy menandaskan Ali Kalori belum tertangkap." Jam 09.00 kita temukan mayat dipinggir Kali di Poso Pesisir dan jam.10.00 pagi kita temukan Basri.Ini mayatnya Andika. Andika Itu aslinya Bima salah satu DPO.Basri masih di Poso. Sekarang masih di perjalanan, "tandasnya.(ve

Wednesday, 07 September 2016 04:43

Kapolri Minta Kasus Sp3 Kasus Pembakaran Dibuka Kembali

Written by

Jakarta,koran rakyat.com - Penghentian penyidikan perkara yang menjerat 15 perusahaan lahan di Riau kembali dipertanyakan pimpinan Polri. Solusinya Perlu dilakukan gelar perkara di Polda Riau.

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Selasa (6/9)2016 mengatakan dan menganggap  penghentian penyidikan perkara yang menjerat 15 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau sebagai kasus yang menonjol dan menuai kontroversi."Oleh karena itu,  menyelesaikan kasus itu diperintahkan adanya gelar perkara di Mabes Polri untuk mengevaluasi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Polda Riau tersebut.Saya bisa memerintahkan jajaran yang menghentikan kasusnya terkait dengan koorporasi, harus digelar di Mabes Polri," ujarnya.

Selanjutnya, Tito, gelar menegaskan perkara perlu dilakukan untuk mengurangi adanya dugaan kolusi, pemberitaan yang menyimpang, dan lain sebagainya."Oleh karena itu, kasus yang menarik perhatian Tito itu harus dikaji oleh Polri. Begitupun untuk penghentian perkara lain di masa berikutnya," tegasnya.

Sesuai perkembangan, Tito menjelaskan nantinya akan membuat kebijakan bahwa untuk kasus kebakaran hutan yang menyeret korporasi, harus melibatkan Bareskrim Polri, Inspektorat Pengawasan Umum, dan Divisi Hukum Polri."Saya sudah menggariskan khusus masalah kebakaran hutan dan lahan ini yang melibatkan korporasi kalau ada SP3 ke depan, ini harus digelar di Mabes Polri,"jelasnya.

Lebih lanjut, Tito merincinya bahwa penghentian perkara kebakaran hutan terhadap 15 perusahaan ini tidak dilakukan secara serentak.

"Surat penghentian perkara dikeluarkan dalam kurun Januari hingga bulan-bulan berikutnya secara satu persatu," rinciannya.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta Kapolri mengkaji kembalipenghentian penyidikan terhadap 15 perusahaan di Riau itu.

Jadi, Tito menambahkan dipersilakan bila ada pihak yang hendak mengajukan praperadilan terkait pengentian penyidikan tersebut. 'Kepolisian juga memiliki alasan menerbitkan  dan kepolisian terbuka jika ada pihak yang hendak mengajukan praperadilan terkait kasus tersebut," tambahnya. (vk)

Monday, 05 September 2016 23:01

Tersangka Bom Medan Diduga Terkoneksi Dengan ISIS

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com— Polri menelusuri pelaku teror bom di Medan ternyata sempat kontak dan ada arahan Bahrun Naim. Pasalnya ia adalah orang terakhir bergabung dengan ISIS itu sebabnya perlu diungkap. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui usai dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2016). , pelaku teror bom di Medan, IAH, melakukan aksinya sendirian.Dari penelusuran polisi serta pemeriksaan terhadap tersangka,

IAH tak tergabung dengan jaringan teroris mana pun. "Meski demikian, IAH berkontak langsung dengan Bahrun Naim. Nama terakhir adalah warga negara Indonesia yang, menurut polisi, bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan dikaitkan dengan sejumlah teror di Indonesia," ujarnya.  Selanjutnya,Tito menegaskan teror itu termasuk peledakan bom di Mapolresta Solo, percobaan teror bom di Surabaya, serta peledakan bom di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat."Dia memiliki kontak langsung dengan Bahrun Naim (vk)

 

Bojonegoro koranrakyat.com Rombongan THL TBPP(Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Bojonegoro Hari ini Senin Tanggal 5/9/2016 Resmi Berangkat Ke jakarta Mengadukan Nasib Ke Presiden RI Joko Widodo Dengan Mengendarai 2 Bus .Rombongan Berangkat Dari Dinas Pertanian Bojonegoro Pukul 10.00 WIB  .Rombongan THL TBPP Tersebar 28 kecamatan yang Ada Di Bojonegoro Menurut Kordinator THL TBPP Wahyu Oktofa Hari ini Ada 100 orang THL TBPP Yang Ikut Berangkat Ke Jakarta dan Tetap Satu Tujuan yaitu Harga mati diangkat PNS meminta Presiden joko widodo Menerbitkan Perpres.Kordinator THL TBPP wahyu Mengatakan Terkait Tenaga harian lepas atau tenaga bantu Penyuluh Pertanian ini sudah menjadi ranah Nasional dan Bukan sekedar isu Nasional aja menurut wahyu Aksi unjuk rasa dijakarta ini Dilakukan oleh Tenaga harian lepas TBPP seluruh Indonesia.Karena Berbagai langkah.sebelumnya telah dilakukan mulai dengan gelar hearing Menpan RB ,Hearing Dengan DPR RI itu pun sudah dilakukan ,namun Apa hasilnya Kami semua Belum diangkat sebagai PNS .Itulah yang mendasari teman2 THL TBPP seluruh indonesia , Kali ini kita akan menggelar aksi selama tiga hari dijakarta dan saya harap Permintaan dari teman-teman THL TBPP Bisa didengar oleh Bapak Presiden Republik indonesia .Karena memang Dari 430 Desa yang Tersebar Berbagai Kecamatan Dikabupaten Bojonegoro Banyak sekali kekurangan Penyuluh Pertanian. PNS Penyuluh Bojonegoro sendiri hanya 66 orang dan memang Banyak kekurangan tenaga ,Karena jumlah desa dibojonegoro ada 430 desa dari 28 kecamatan kalau Petugas Penyuluh Pertaniannya cuma 66 jadi kurang efektif untuk menangani masalah pertanian dibojonegoroa .(dan)

 

 

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com -Proses penuntasan kebakaran Hutan tetap menjadi prioritas. Seiring dengan itu Polri tetap terbuka dan bekerjasama dengan Komisi III. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri , Kamis (1/9)2016 mengatakan, pihaknya akan terbuka dengan proses yang tengah dilakukan komisi kerja di DPR terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau.Saya bersedia jika pihak Polda Riau nantinya dipanggil panja untuk mendalami penghentian penyidikan terhadap 15 korporasi."Tidak apa-apa, nanti kami akan jawab," ujarnya.

Selanjutnya, Tito mengaku belum mendapatkan jawaban dari Kapolda Riau soal penghentian penyidikan itu. Kedatangannya ke Riau kemarin untuk meninjau lokasi hutan dan lahan yang terbakar di sana."Nanti Kapolda Riau juga saya akan panggil, nanti silakan menjelaskan," akunya.

Untuk itu, Tito menegaskan, jika penghentian perkara karena ada permainan oknum polisi, maka dirinya akan melakukan tindakan keras. Jika sudah sesuai dengan prosedur, maka dipersilakan untuk mengajukan gugatan lewat praperadilan."Kalau praperadilan di terima maka kita akan buka kembali kasusnya," tegasnya.

Dari data yang dihimpun koranrakyat, DPR Anggota sudah membentuk panitia kerja di bawah Komisi III, secara umum, untuk mendalami kasus kebakaran hutan dan lahan. Namun, secara khusus, untuk mendalami pemberian SP3 tersebut.
Ada motif apa di balik penghentian perkara itu.

Sesuai perkembangan, Anggota Panja Kebakaran Hutan dan Lahan (Panja Karhutla) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu mengatakan Pekan depan, DPR mulai intensif memanggil para pihak, di antaranya pihak Polda Riau dan 15 perusahaan yang kasusnya diberikan SP3.

"Sebelumnya, kebakaran hutan hebat terjadi di Riau pada Juli 2015. Dalam kebakaran tersebut ditemukan unsur kesengajaan yang akhirnya menyeret 15 perusahaan serta 25 orang ke meja hijau ,"ungkapnya.

Adapun lima belas perusahaan tersebut adalah PT Bina Duta Laksana (HTI), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), PT Dexter Perkasa Industri (HTI), PT Siak Raya Timber (HTI), dan PT Sumatera Riang Lestari (HTI).

Lalu, PT Bukit Raya Pelalawan (HTI), PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam (HTI), PT Rimba Lazuardi (HTI), PT PAN United (HTI), PT Parawira (Perkebunan), PT Alam Sari Lestari (Perkebunan), dan PT Riau Jaya Utama.

Namun, Polda Riau mengeluarkan SP3 kepada 15 perusahaan tersebut. Alasannya, tak ada bukti yang mengarah bahwa 15 perusahaan tersebut membakar hutan dan lahan.(vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday, 03 September 2016 02:59

Pedagang Sayur Jadi Sasaran Exploitasi LGBT

Written by

Jakarta,koranrakyat.com-Proses pengejaran dan pengungkapan jaringan perdagangan remaja laki,-laki berlanjut. Kini, berhasil diringkus U dan E jaringan Ciawi. Dirtipieksus, Brigjend Pol Agung Setya ditemui di Mabes Polri, Kamis (1/9)1016 mengatakan tadi malam kita di Pasar Ciawi melakukan penangkapan dua orang terkait dengan AR yaitu saudara U dan E ."Saudara U sama dengan saudara AR mengeksploitasi anak  Untuk saudara E yang melakukan seksual kepada anak dan membantu saudara AR menyiapkan rekening dari dana yang dipakai dari para penggunanya," ujarnya.

Selanjutnya, Agung menegaskan kita terus berusaha untuk mengungkap ini jaringannya." Saya ingin menemukan sikapnya lebih luas dari AR dan U ini kita ketahui ini hasil dari dana dan informasi yang kita peroleh tentunya kita sedang mengejar," tegasnya.

Kali ini, Agung menjelaskan Jaringan yang berbeda dan saling berhubungan.AR juga juga demikian menikmati anaknya. "Saya rasa kita menginstruksikan dari kita terus temukan faktanya,  pemberkasan dan penyidikan sesuaikan fakta yang ada," jelasnya.

Menyinggung keuntungan, Agung merincinya nanti kita lihat dari rekeningnya dan menghitungnya. " Kalau dia penghitungan pembayaran Rp 1,2 Juta lebih juga dan anaknya hanya diberikan Rp 100 Ribu hingga Rp 150 Ribu itu menjadi bagian yang dia nikmati," rincinya

Apa ada janji pada anak itu untuk bisa dilakukan untuk sesuatu, Agung mengakui tidak, yang terakhir E pedagang Sayur awalnya anak-anak berdagang Sayur untuk mendapat tambahan uang  dan mengajak untuk melakukan itu. "Jadi tadi si U seperti saya sampaikan dia mengatakan ada 4 anak dan kita masih cek lagi," akunya.

Menyoroti ada konsekuensi dan ada penambahan saksi-saksi, Agung menandaskan
Ya, kembali tadi bahwa terkait dengan penerapan Perpu tadi, kita fokus pada konstruksi hukumnya dulu. "Fakta hukumnya keterangan saksi, hal lain surat dan lainnya kita kumpul untuk kita bisa melihat dalam hal ini fakta ini apa bisa menginstruksikan itu. Ini menjadi hal dalam proses  dan sedang kita kerjakan," tandasnya.

Lebih lanjut, Agung membeberkan semua akan dikenakan undang-undang perlindungan anak terkait dengan TPPO membujuk untuk dan kemudian juga UU terkait ITE. Kami masuk dari ITE. "Kita masih dalami.
Saksi-saksi apa sudah mulai diperiksa," bebernya.

 

Bagi korban, Agung begini  Kita menjadi fokus karena kita mendalami mungkin teman-teman Departemen Sosial untuk melakukan pada,korban  Ini untuk memberikan treatment kepada 7 anak. "Kalau 7 anak saya sudah tempatkan di rumah aman untuk memberikan tretmemnya dan nanti kembali ke orang tua ke normal lagi . Yang lain kita sedang telusuri lagi," tambahnya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com -Aksi yang dilakukan Pelaku teror bom di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Medan adalah IA. Pengakuannya  disuruh oleh orang tak dikenal untuk melakukan penyerangan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto ditemui di Mabes Polri, Senin (29/8)2016 mengatakan, pihak kepolisian masih mengincar identitas dan keberadaan orang tersebut.

"Orangnya ini yang kami cari. Kan bisa ada, bisa enggak," ujarnya.

Sesuai perkembangan, Agus mengatakan, sementara ini penyidik fokus pada pemeriksaan pelaku."Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan orang lain sebagaimana pengakuan IA," tegasnya.

Selanjutnya, Agus menjelaskan pertemuan IA dengan orang tak dikenal itu terjadi pada Kamis (25/8/2016). "Orang tersebut menawarkan uang Rp 10 juta jika IA bersedia melakukan apa yang diinstruksikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Agus merincinya IA sepakat pada tawaran orang itu, meski uang belum diterimanya sama sekali."Orang tak dikenal itu memberikanblack powder sebagai bahan dasar peledak ," rinciannya.

Untuk itu, Agus menandaskan keesokan harinya, IA mulai membeli perlengkapan untuk merakit bom. Dia membeli korek api, kabel, dan merakitnya bersama dengan black powder yang diberikan orang tak dikenal.

"Black powder yang diberikan ke IA sebagai material yamg nanti dicampur korek api sebagai amunisi atau mesiu dalam proses pembuatan bahan peledak yang akan digunakan nantinya," tandasnya.

Untuk itu, Agus membeberkan kemudian IA mulai perangkai rakitan bom. Dia terinspirasi cara merakit bom dari tayangan televisi.Sempat terjadi ledakan saat perakitan, namun tidak besar. Ledakan itu juga diketahui oleh kakak IA."Berbekal dari pengalaman hari Sabtu itu, pada Minggu pagi IA melaksanakan niatnya sesuai apa yang diarahkan orang lain tersebut," bebernya.

 

Jadi, Agus menambahkan saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap IA. Sejumlah saksi sudah diperiksa, seperti pihak keluarga IA, pastor Albret S. Pandiangan yang terluka karena serangan, serta jemaat yang melakukan ibdah di gereja tersebut.
"Atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-undang Nonor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme serta Undang-yndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan bahan peledak," tambahnya. (vk)

Page 5 of 14

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan