Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     

.

Jakarta,koranrakyat.com Presiden Joko Widodo merasa optimis ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi di tahun 2017, karena dalam pandangan Presiden, sesulit apapun ekonomi dunia, masih terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan. “Kita harus bisa mengambil kesempatan sekecil apapun. Kita gunakan agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Presiden pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 di Jakarta Convention Center, Selasa 22 November 2016.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu di antaranya adalah dengan memasarkan produk dari Indonesia, tidak hanya ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Tiongkok. Tapi juga ke negara-negara dengan jumlah penduduk besar yang belum pernah dilirik sebelumnya karena banyak produk dari Indonesia yang cocok dengan negara tersebut. “Hanya dengan optimismelah kita bisa melalui tantangan dan rintangan-rintangan ke depan,” kata Presiden.

Memang pertumbuhan ekonomi dunia saat ini masih belum menunjukkan perbaikan karena volume perdagangan dunia masih mengalami penurunan. Meski harga komoditi dari Indonesia sudah mulai naik, tapi masih pada posisi yang belum normal. Kondisi seperti ini bukan berarti tanpa optimisme, terutama bila melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ke-1 sebesar 4,94 persen, dan kuartal ke-2 meningkat menjadi 5,18 persen, dan kuartal ke-3 sebesar 5,02 persen. “Kalau dibanding negara lain masih dalam posisi sangat baik. Kita sangat optimis untuk menuju ke depan. Tidak ada hal yang menyebabkan kita pesimis,” ujar Presiden.

Inflasi tahun lalu pun sangat terjaga, yakni sebesar 3,53 persen. Dan tahun ini inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,3 persen. Untuk defisit transaksi berjalan, lanjut Presiden, juga masih berada pada posisi yang dapat dikendalikan dengan baik. Kondisi seperti inilah yang harusnya membuat bangsa Indonesia optimis, tapi terkadang ada isu yang dibesar-besarkan dan menyebabkan kita tidak memiliki rasa optimis yang tinggi. “Meskipun kalau kita lihat survei negara mana yang optimis di dunia. Kita ini ranking kedua setelah Tiongkok,” kata Presiden.

*Tiga Kunci Tingkatkan Kemudahan Berusaha*

Upaya yang lain dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik pada tahun 2017 adalah dengan meningkatkan daya saing agar memberikan kemudahan berusaha. Indonesia, dalam survei _Ease on Doing Business (EODB)_ 2017 yang dilansir World Bank mengalami kenaikan 15 peringkat dari 106 menjadi 91. Meski mengalami kenaikan cukup tajam, Presiden mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang penting harus dikerjakan untuk memberikan kemudahan berusaha.

“Pertama, urusan korupsi dan pungli. Kedua, yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi kita. Ketiga, mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Tiga hal ini yang jadi pokok,” kata Presiden.

*Pembangunan Infrastruktur Untuk Tingkatkan Daya Saing*

Hal lain yang dilakukan pemerintah untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan daya saing adalah mengubah pemanfaatan anggaran dari konsumtif menjadi produktif. Upaya ini telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK, misalnya saat menghapus subsisi bahan bakar minyak (BBM) di awal masa jabatan pemerintahan Jokowi_JK. “Pada 2014 saja (subsidi) mencapai Rp. 300 Triliun, ini angka yang besar sekali. Dan kita alihkan ke hal produktif, baik membangun irigasi, pendidikan maupun memperbaiki layanan kesehatan,” ucap Presiden.

Anggaran  yang digunakan untuk hal yang produktif tentunya akan meningkatkan daya saing dan menjadikan negara kita dapat berkompetisi dengan negara lain. Pengalihan anggaran dari sektor konsumtif ke produktif meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 76 persen yang digunakan untuk membangun jalan tol, pelabuhan-pelabuhan besar, bandara-bandara baik terminal atau runway-nya. “Karena dengan upaya inilah saya meyakini nantinya biaya transportasi, biaya logistik akan jauh lebih murah dan akhirnya harga barang akan jatuh lebih murah. Inilah yang harus kita kejar, tidak ada yang lain,” kata Presiden.

Pembangunan infrastruktur ini pula yang akan menjadi fokus Presiden. “Saya ingin fokus ke sini (infrastruktur). Suara apapun yang datang, saya akan fokus di bidang infrastruktur ini, baik yang dikerjakan APBN, BUMN, dan investasi swasta,” tutur Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa prioritas membangun infrastruktur diberikan ke sektor swasta. Bila swasta tidak bersedia karena _Internadl Rate of Return (IRR)_ tidak menguntungkan, maka pembangunan infrastruktur diberikan kepada BUMN. Jika BUMN tidak bersedia barulah pemerintah menggunakan APBN.

Mengapa pembangunan infrastruktur ini tidak menggunakan APBN? Dalam lima tahun pembangunan infrastruktur diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 4.900 Triliun. “Negara hanya bisa menyiapkan Rp. 1.500 Triliun, sisanya dari swasta. Karena  tidak mungkin APBN bisa mengerjakan ini, sehingga meningkatkan investasi, arus uang masuk ke negara kita merupakan keharusan. Tanpa itu akan sulit kita menyelesaikan infrastruktur yang ada. Kalau menunggu APBN, mungkin 15-20 tahun baru bisa selesai,” imbuh Presiden.

*Presiden Jokowi: Politik Menghangat Jelang Pilkada, Biasa*

Di awal sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa suhu politik jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) sedikit menghangat, tapi hal ini merupakan sesuatu yang biasa. “Pilkada (2017) ini tidak hanya di DKI Jakarta saja, ada 101 pemilihan bupati, walikota, gubernur di seluruh Indonesia, tetapi sekali lagi tetapi di Jakarta ini istimewa, sehingga kejadian yang kemarin itulah yang kita lihat. Tapi itu hanya sedikit hangat lah, meskipun saya cukup pontang panting kesana kesini, tapi sekali lagi itu hal biasa dalam sebuah pilkada,” kata Presiden.

Presiden pun mengatakan bahwa saat dirinya mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 kondisinya seperti saat ini. “Saya ingat dulu pilgub mirip-mirip karena saya merasakan sendiri di lapangan,” tutur Presiden.

Kini sebagai seorang Presiden, dirinya harus pontang-panting melakukan konsolidasi dengan bertemu ketua partai politik, ulama, organsisasi massa, mengunjungi markas TNI dan Polri. Konsolidasi ini dilakukan agar suhu politik tidak memanas dan memberikan ketenagan kepada masyarakat. “Karena pontang-panting itu, saya yang biasanya enggak pernah naik kuda harus naik kuda. Sekali lagi hanya hangat. Jadi di sini ekonom-ekonom jangan ikut memanasi, hangat sudah biasa itu,” kata Presiden.

Tampak hadir mendampingi Presiden, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.(eas)

 

Semarang,koranrakyat.comKawasan Industri Kendal (KIK) yang pada hari ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak 500 ribu tenaga kerja. Proyek itu juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan wilayah Jawa Tengah pada khususnya.

"Kawasan Industri Kendal ini memang direncanakan nantinya 2.700 hektar, tetapi sekarang pada fase pertama kita baru menyelesaikan 830 hektar. Kita harapkan di Kawasan Industri Kendal ini akan menyerap lebih dari 500 ribu tenaga kerja," terang Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai melakukan peninjauan di PT. Tat Wai Industries, Kendal, Senin, 14 November 2016.

Proyek investasi bersama antara pemerintah Indonesia dengan Singapura tersebut juga sekaligus menandakan keterbukaan Indonesia bagi investasi asing. Hal tersebut dimaksudkan untuk terus menggenjot perekonomian nasional di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu seperti sekarang ini.

"Ya ini memberikan sinyal bahwa kita terbuka untuk investasi apapun yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi. Karena kita harus tahu, APBN pemerintah juga terbatas, BUMN capex-nya terbatas, swasta kita juga punya kemampuan tapi ada batasannya," terangnya.

Tahap pertama pembangunan kawasan tersebut diproyeksikan selesai dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Ke depannya, KIK ini akan menjadi sebuah contoh bagaimana kawasan industri dapat dibagi ke dalam beberapa klaster yang berbeda. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur pendukung transportasi merupakan salah satu kekuatan kawasan tersebut. Pelabuhan dan juga bandara yang relatif dekat menjadi daya tarik tersendiri.

"Ini juga efisien karena dekat dengan _seaport_ di Tanjung Emas, dekat sekali. Ke _airport_ juga dekat sekali, hanya 20 menit. Tadi saya tanya-tanya, saya kira yang nantinya jadi daya tarik adalah itu," ungkap presiden.

Meski demikian, diakui sendiri oleh presiden bahwa pihaknya masih harus membenahi beberapa hal guna menunjang proyek tersebut. Permasalahan mengenai pasokan listrik dan gas merupakan fokus utama yang kini hendak dicarikan solusinya oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo pun menargetkan permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan paling lambat pada akhir tahun 2016 ini.

"Ini yang saya berikan ke Menteri Perindustrian agar segera menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu secepat-cepatnya, paling lambat pada akhir tahun ini," tegasnya.

*Pembicaraan pada Pertemuan Bilateral*

Selain menanyakan soal pembangunan KIK, sejumlah jurnalis juga sempat menanyakan seputar hal-hal yang dibicarakan Presiden Joko Widodo dengan PM Lee saat pertemuan bilateral berlangsung. Menjawab pertanyaan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa PM Lee menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia atas upaya penanganan asap kebakaran hutan yang dinilai lebih baik dari sebelumnya.

"Tadi berbicara juga masalah asap. Perdana Menteri Lee juga menyampaikan terima kasih karena penanganannya tahun ini jauh lebih terorganisir dan juga penegakan hukumnya lebih tegas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyinggung mengenai kerja sama pemberantasan terorisme yang disepakati kedua belah pihak. Pertukaran informasi seputar terorisme merupakan salah satu yang berhasil dicapai dalam kesepakatan tersebut.

"Yang terorisme juga saya kira tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. Tadi juga Perdana Menteri Lee mengucapkan terima kasih karena kita bisa mengungkap rencana teroris untuk meluncurkan roket ke Singapura," ucapnya.

 

 

 

Thursday, 10 November 2016 15:14

Paket Kebijakan Ekonomi XIV: Peta Jalan E-Commerce!

Written by

Jakarta,koranrakyat.com– Pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai 71 juta orang. Dengan potensi yang begitu besar, pemerintah menargetkan bisa tercipta 1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis sebesar USD 10 miliar dan nilai e-commerce mencapai USD 130 miliar pada 2020.

Untuk itu pemerintah merasa perlu menerbitkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan e-commerce ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.

Peta Jalan e-commerce ini diumumkan Kamis (10/11) di Istana Kepresidenan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kamis (10/11), di di Istana Kepresidenan.“Selama ini kita memang belum memiliki peta jalan pengembangan e-commerce nasional yang menjadi acuan pemangku kepentingan, di samping adanya berbagai peraturan/ketentuan yang tidak mendorong tumbuh kembangnya e-commerce,” kata Darmin.

Karena itu, pemerintah harus bisa memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam memanfaatkan e-commerce dengan menyediakan arah dan panduan strategis untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik pada periode 2016-2019.

Kebijakan ini akan mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya terhadap UMKM serta pelaku usaha pemula (start-up). Selain itu, juga mengupayakan peningkatan keahlian sumber daya manusia pelaku e-commerce. Kebijakan ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral demi pengembangan e-commerce.

Dalam Perpres tentang Peta Jalan E-Commerce yang segera terbit ini, terdapat 8 aspek regulasi, yaitu:

1. Pendanaan berupa: (1) KUR untuk tenant pengembang platform; (2) hibah untuk inkubator bisnis pendamping start-up; (3) dana USO untuk UMKM digital dan start-up e-commerce platform; (4) angel capital yang diperlukan ketika start-up masih merugi; (5) seed capital dari Bapak Angkat; dan (6) crowdfunding.

2. Perpajakan dalam bentuk: (1) pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di start-up; (2) penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi start-up e-commerce yang omzetnya di bawah Rp 4,8 Miliar/tahun; dan (3) persamaan perlakuan perpajakan sesama pengusaha e-commerce, baik asing maupun domestik.

3. Perlindungan Konsumen melalui: (1) harmonisasi regulasi menyangkut sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri e-commerce, dan skema penyelesaian sengketa; dan (2) pengembangan national payment gateway secara bertahap.

4. Pendidikan dan SDM terdiri dari: (1) kampanye kesadaran e-commerce; (2) program inkubator nasional; (3) kurikulum e-commerce; dan (4) edukasi e-commerce kepada konsumen, pelaku, dan penegak hukum.

5. Logistik melalui: (1) pemanfaatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); (2) Revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional;

(3) Pengembangan alih daya fasilitas logistik e-commerce dan (4) pengembangan logistik dari desa ke kota.

6. Infrastruktur komunikasi melalui pembangunan jaringan broadband.

7. Keamanan siber (cyber security) dengan menyusun model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce dan mengembangkan public awareness tentang kejahatan dunia maya. Selain itu juga menyusun SOP terkait penyimpanan data konsumen dan sertifikasi keamanan data konsumen.

8. Pembentukan Manajemen Pelaksana yang secara sistematis dan terkoordinasi akan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peta jalan e-commerce.(as)

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com,- Mengawali agendanya pada Senin, 7 November 2016, Presiden Joko Widodo pagi ini sekira pukul 08.30 WIB, meninjau proyek pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 1 yang dibangun di sepanjang jalur Kalimalang menuju Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa jalan tol sepanjang 8 km yang terbentang dari Jakasampurna Bekasi sampai Universitas Borobudur di daerah Jalan Kalimalang 1 Cipinang Melayu Jakarta Timur tersebut sudah bisa dioperasikan Maret 2017 mendatang.

"Saya hanya ingin memastikan yang Maret (2017) itu yang 8 km, 2 (arah) berarti 16 km sudah bisa dipakai karena penting sekali kemacetan di sini sudah terlalu parah," ujar Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai peninjauan.

Percepatan pembangunan jalan tol yang telah tertunda selama 22 tahun tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di sekitar Jalan Kalimalang menuju Bekasi.

"Ya yang pasti akan sangat mengurangi kemacetan karena ini memang plan awalnya memang dihitung sangat diperlukan, tetapi berhenti dan dilanjutkan plan ini dua tahun lah rampung," imbuhnya.

Seperti diketahui jalan tol Becakayu Seksi 1 ini telah direalisasikan oleh PT Waskita Karya sebesar 78,619 persen dari rencana awal sekitar 80,611 persen sehingga permasalahan konstruksi bisa diselesaikan lebih cepat.

"Tadi dari laporan tadi rampung, hanya minus satu persen lah, targetnya masih hanya kurang satu persen lah. Saya kira itu bisa dikejar," ucap Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa jalan tol Becakayu akan terintegrasi dengan ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) sehingga akan lebih memudahkan para pengguna jalan.

"Nanti ini akan ditembuskan dengan tol JORR, memang plan yang dulu tidak tapi ini diterusin sekalian ditembusin," ujar Presiden Joko Widodo.

*Dana Talangan Percepat Pembangunan Infrastruktur*

Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi adanya dana talangan sehingga masalah pembebasan lahan tidak lagi menjadi penghambat pembangunan jalan tol lainnya di seluruh Indonesia.

"Semuanya tidak ada masalah, karena pembebasan sekarang ini pembebasan lahan, pembebasan tanah dengan adanya dana talangan menjadi cepat banget, sangat cepat," imbuhnya.

Peninjauan tersebut bukanlah yang pertama kali bagi Presiden Joko Widodo karena sebelumnya pada 21 Juni 2016 lalu, Presiden juga telah meninjau langsung proyek pembangunan jalan tol yang dianggap memiliki progres pembangunan yang cukup cepat tersebut.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peninjauan kali ini adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.(eas)

 

Jakarta,koranrakyat.com,-Pemerintah melalui salah satu badan usahanya bertekad untuk terus melakukan peningkatan kapabilitas bisnisnya. Dalam peninjauannya ke hanggar 4 Garuda Maintenance Facility (GMF), Garuda City Centre, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat sore, 4 November 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan akan terus mengembangkan industri pesawat terbang dan perawatannya, tak hanya di wilayah Barat, tapi juga di wilayah Timur Indonesia.

"Kita selalu ingin menaikkan 'grade' dari nomor sekian ke sekian. Sekarang sudah nomor 17 sedunia, sangat bagus sekali. Ini akan terus dibesarkan tapi tidak hanya di sini, tapi juga di Batam dan kemungkinan juga di Biak," ungkap Presiden.

Diresmikan pada tahun 2015 lalu, hanggar 4 GMF yang dibangun di area seluas 66.940 meter persegi tersebut telah memiliki pendapatan sebesar kira-kira 5 triliun rupiah. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga membanggakan pelajar-pelajar SMK dan insinyur teknik dalam negeri yang mampu bersaing di fasilitas perawatan pesawat terbang milik Garuda Indonesia itu.

"Ini mulai beroperasi Oktober 2015 dan sekarang GMF ini setahun sudah memiliki penjualan kira-kira 5 triliun rupiah. Ini kan sebuah kegiatan yang besar sekali. Dan hampir semuanya anak-anak SMK, insinyur tekniknya, semuanya dari dalam negeri," terangnya.

Saat ini GMF merupakan salah satu pemegang 'market share' terbesar di Indonesia untuk pengerjaan perawatan pesawat terbang. Pelanggan GMF tersebar di berbagai benua. Setidaknya ada 58 negara yang telah menjadi jaringan pelanggan GMF seperti Singapura, Malaysia, Belanda, Australia, Amerika, Afrika Selatan, Jepang dan lain-lain.

"Di sini bisa dikerjakan perawatan pesawat, mesinnya, dan juga pengecatan komponen. Semuanya bisa. Dan yang dikerjakan bukan hanya Garuda saja, hampir semua 'airline' ada semuanya, yang asing juga ada dilakukan pemeliharaan di sini," ucap Presiden.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Direktur Utama Garuda Indonesia Muhammad Arif Wibowo.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo kembali turun ke lapangan untuk mengawasi langsung jalannya pembangunan kereta Bandara Soekarno-Hatta. Peninjauan tersebut dilakukannya usai melaksanakan ibadah shalat Jumat di Masjid Nurul Barkah, Tangerang, Provinsi Banten, pada 4 November 2016.

Tiba di lokasi sekitar pukul 12.25 WIB, Presiden Joko Widodo yang siang itu didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi disambut oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan juga Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro. Keduanya telah berada di lokasi sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo.

Terhadap perkembangan pembangunan proyek kereta bandara tersebut, Presiden Joko Widodo memperkirakan bahwa pembangunan proyek tersebut akan selesai tepat pada waktunya. Dirinya menargetkan pada Juli 2017 kereta bandara tersebut dapat digunakan masyarakat luas.

"Ya ini sesuai dengan 'progress', kereta dari kota (Stasiun Manggarai) menuju ke Bandara ini saya kira akan tepat waktu selesainya sesuai yang saya sampaikan pada awal 2015 yang lalu. Selesai kira-kira bulan Juni atau Juli 2017. Kalau lihat 'progress'-nya saya kira memang tidak perlu dikhawatirkan," terang Presiden kepada para jurnalis yang meliput.

Meski demikian, diakui sendiri oleh Presiden, terdapat sejumlah masalah kecil mengenai pembebasan lahan sebesar 800 meter yang belum diselesaikan. Presiden Joko Widodo kemudian menambahkan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.

"Saya kira tidak ada masalah. Rampung Desember, insya Allah," imbuhnya.

Dengan beroperasinya kereta bandara yang menghubungkan Stasiun Manggarai dengan Bandara Soekarno-Hatta ini nantinya diharapkan dapat mengurangi kemacetan akibat tingginya mobilitas penduduk menuju bandara. Kereta bandara tersebut nantinya juga akan terhubung dengan moda 'people mover' sehingga calon penumpang dapat dengan mudah menuju dari satu terminal ke terminal lainnya.

"Nanti kurang lebih 30 persen arus dari kota menuju ke Bandara, dari Bandara menuju ke kota itu bisa diangkut oleh kereta bandara ini sehingga akan mengurangi kemacetan yang banyak nanti. Kemudian, disambung nanti dengan 'people mover' yang dari terminal ke terminal," ungkapnya.

Setelah memberikan keterangan, Presiden beserta rombongan bertolak menuju salah satu lokasi di mana pemerintah telah melakukan pembebasan lahan guna keperluan pembangunan proyek kereta bandara. Di sana, Presiden Joko Widodo hendak memastikan sendiri apakah pembebasan lahan memang benar-benar telah diselesaikan dengan bertemu langsung pemilik tanah tersebut. Adapun lokasi tersebut tepatnya terletak di Jalan Pembangunan I, Batuceper, Kota Tangerang, Banten.

"Tanah ini tadinya belum selesai (pembebasan lahan), tetapi sekarang sudah rampung. Tadi pemiliknya sudah salaman, berarti sudah rampung. Saya hanya ingin memastikan itu saja. Karena ini targetnya Desember sudah harus rampung," ucap Presiden.(eas)

Boyolali,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa persediaan beras nasional hingga bulan Mei 2017 mendatang telah mencukupi sehingga pemerintah Indonesia berkomitmen tidak akan melakukan impor beras hingga akhir tahun 2016.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau panen padi di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, pada Sabtu, 29 Oktober 2016.

"Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor. Saya sudah sampaikan tahun yang lalu, September-Oktober hanya 1,030 juta ton. Sekarang (persediaan) 1,980 juta ton," tegas Presiden Joko Widodo.

Kepastian tersebut dinyatakan Presiden Joko Widodo setelah meninjau panen raya padi varietas Inpari 32 HDB yang diyakini dapat menghasilkan panen padi hingga dua kali lipat dari hasil panen biasanya.

"Saya datang ke lokasi persawahan di Boyolali ini ingin melihat hasil dari Inpari 32, yang biasanya kita rata-ratanya hanya 5-5,5 ton per hektar, Inpari 32 bisa sampai 10-11 ton," ujar Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa peningkatan hasil panen yang berlimpah tidak terlepas dari peran benih-benih unggul yang digunakan para petani serta ketersediaan air yang terpenuhi.

"Yang pertama memang tahun ini memang air melimpah. Yang kedua saya kira penggunaan-penggunaan benih-benih unggul ini juga memberikan hasil yang baik," imbuhnya.

Namun, hasil panen yang melimpah tidak lantas menjadikan pemerintah melakukan ekspor beras ke negara lain. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan fokus menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen nasional.

"Pemerintah tidak akan melakukan ekspor beras untuk saat ini. Saya kira kita lebih baik memperbesar stok dulu baru kita berbicara masalah ekspor," ucap Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyaksikan penyerahan 5 ton Benih Padi Varietas Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 33 dan Pupuk NPK Majemuk kepada para petani oleh Menteri Pertanian. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan teknologi Minapadi Jajar Legowo Super yang diharapkan dapat membantu mendongkrak produksi padi nasional.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kunjungan kerja kali ini adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sanjoyo serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.(a (eas)

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com.-Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipandang gagal melakukan pembenahan sektor hukum dan pembangunan ekonomi selama dua tahun menjabat sebagai kepala pemerintahan.

Menurut politikus Partai Gerindra Riza Patria, banyak intervensi yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK terhadap sektor hukum selama dua tahun terakhir. Intervensi terlihat pada penanganan beberapa kasus seperti perkara pengadaan lahan untuk RS Sumber Waras dan reklamasi di DKI Jakarta. Selain itu, pemerintah juga dianggap kerap menggunakan hukum sebagai alat tekan bagi pihak-pihak yang bertentangan dengan mereka.

"Pada periode pertama‎ (pemerintahan Jokowi) betapa luar biasa intervensi dari kekuasaan di sektor hukum. Kemudian di tahun kedua kasus-kasus seperti Sumber Waras, reklamasi, kelihatan ada keberpihakan pemerintah pusat," kata Riza di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10).

Pernyataan Riza senada dengan ahli hukum tata negara Margarito Kamis. Margarito menyebut Jokowi harus mengambil alih beberapa penanganan perkara dari lembaga hukum karena saat ini ada banyak kasus yang terhenti prosesnya.Dalam konteks ekonomi, Riza memandang ada kegagalan pemerintah. Menurutnya saat ini persebaran peta kemiskinan semakin meluas.

Klaim penurunan indeks kesenjangan dari pemerintah dianggap tak sebanding dengan memburuknya kondisi perekonomian masyarakat.

"‎Ya memang ada indeks penurunan kesenjangan, tapi justru kedalaman kemiskinan meningkat. Faktanya sederhana, kita lihat di pedesaan, di perkotaan, harga sembako naik, kebutuhan sehari-hari meningkat, daya beli menurun, kan sangat jelas," tutur Riza.

Riza menerka masalah perekonomian yang tak kunjung membaik dapat menjadi bom waktu bagi pemerintahan Jokowi-JK. Sebabnya, masyarakat diklaim memiliki batas kesabaran dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

"Ini akan menjadi bom waktu apabila pemerintah terlambat mengatasi masalah ekonomi, karena urusan perut ini ada batasnya," ucapnya.

Dibandingkan dengan Soeharto

Sementara itu, kinerja Jokowi selama dua tahun terakhir dibandingkan dengan Presiden kedua Soeharto, yang berkuasa selama 32 tahun di era orde baru. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maruarar Sirait menyoroti stabilitas politik era Soeharto dan Jokowi.

Dalam menciptakan stabilitas politik, Jokowi juga diklaim tak menggunakan cara-cara nondemokratis. Keberhasilan itu dipandang sebagai prestasi terbaik Jokowi selama menjadi presiden sejak 2014.

"Pak Harto waktu orde baru, berapa tahun dia buat stabilitas politik? Pak Jokowi dua tahun ini bagaimana sinergi parpol pendukung makin mendukung, bagaimana program-program pemilihan Kapolri, Kepala BIN, UU Tax Amnesty, itu bisa berjalan. Tetapi itu tidak dimanfaatkan untuk mematikan demokrasi," kata Maruarar di kawasan Cikini, Jakarta.

Maruarar menyatakan, tak ada upaya mematikan demokrasi yang dilakukan Jokowi untuk menjaga pemerintahannya. Untuk menciptakan stabilitas, Jokowi hanya mengandalkan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat timbul karena Jokowi berhasil membuktikan ketiadaan tindakan represif untuk menjaga stabilitas. Karena kepercayaan yang tinggi, pemerintah diklaim dapat menjalankan berbagai program tanpa halangan berarti.

Selain memberi dampak positif terhadap pembangunan, kepercayaan masyarakat juga menjadi hal yang menguntungkan bagi Jokowi secara politik. Sebabnya, Maruarar menilai tingkat keterpilihan Jokowi jika Pemilihan Umum dilakukan saat ini sangat tinggi

 Selama dua tahun memimpin Presiden Joko Widodo dinilai belum bisa menangani kasus korupsi dengan baik. Namun Jokowi dinilai berhasil dalam sektor perikanan.

Dalam survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), sebanyak 52 responden menyebut korupsi di era Jokowi makin banyak terjadi.
 

Direktur SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, survei ini membuktikan bahwa geliat pemerintahan Jokowi belum optimal memberantas korupsi. Hanya turun sedikit dari rezim Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Survei digelar SMRC dalam rangka dua tahun kepemimpinan Jokowi. Jajak pendapat ini digelar pada 13 hingga 17 Oktober 2016. Sebanyak 1.220 responden dipilih secara acak untuk merespon pemerintahan Jokowi.

Menanggapi hasil survei ini, politikus Partai Demokrat Didi Irwadi Syamsuddin mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus berupaya lebih baik lagi.

"Penegakan hukum terhadap korupsi merupakan suatu persoalan, saya melihat terkesan tebang pilih. Kalau dilihat KPK memang independen, tapi pemerintah harus memberikan dorongan," kata Didi di Jakarta kemarin.

Didi menilai saat ini KPK lebih banyak menangani kasus korupsi dengan nominal yang terbilang kecil. Padahal lembaga ini memiliki otoritas lebih.

"Kalau hanya uang Rp100 juta itu bisa ditangani oleh kepolisian, bahkan di tingkat Polres," kata Didi.

Kementerian Terbaik

Sementara di sisi lain, perikanan menjadi sektor yang menuai kepuasan publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di rezim Jokowi menjadi kementerian terbaik. Sebannyak 23 persen responden menilai KKP sebagai kementerian dengan kinerja terbaik.

Politikus partai Gerindra A Riza Patria mengatakan, dengan hasil survei itu tak luput dari sentuhan Susi Pudjiastuti sebagai orang nomor satu di KKP.

"Kinerja Susi luar biasa, harus diapresiasi. Sebagai pengusaha sukses Susi punya kesederhanaan, visi dan komitmen. Kami berharap banyak menteri seperti susi," kata Riza.

 

Beberapa waktu lalu Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar menyatakan, jumlah potensi produksi perikanan Indonesia meningkat dari 2,1 juta ton menjadi 7,9 juta ton. Peningkatan potensi jumlah produksi ikan didorong dengan meningkatnya total stok ikan tersedia (maximum sustainable yield/MSY) tahun ini. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa KKP memang memiliki kinerja yang baik.

Walau begitu, tak semua kinerja KKP dinilai oleh warga Indonesia. Ada beberapa peraturan KKP yang membuat nelayan dan pengusaha ikan tercekik.

Beberapa waktu lalu, Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia meminta agar semua aturan yang dikeluarkan Susi segera dicabut karena merugikan mereka.
 

Aturan yang dianggap merugikan nelayan adalan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2015 tentang moratorium dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2015 tentang larangan transhipment.
 

 

 

Begitu juga dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting, rajungan bertelur dan bibit dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang larangan alat tangkap trawl atau jaring pukat.

Dalam kesempatan yang sama, Politikus PDIP Maruarar Sirait setuju bahwa tidak semua kebijakan KKP dinilai baik. Ia menilai peraturan-peraturan yang bisa mensejahterakan nelayan perlu ditingkatkan.

"Peraturan harus dikaji benar bagaimana manfaatnya bagi kesejahteraan nelayan. Bu Susi harus lihat lapangan dan komunikasi dengan masyarakat. Harus ada kemauan mendengar (kritik), diperbaiki dan mengevaluasi," kata Maruarar.
 (as)

 

 

 

Surabaya, koranrakyat.com, Dalam upaya melakukan keterbukaan informasi,PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) pada kuartal III tahun 2016 berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 20,11% (YOY) atau Rp.836,58 Miliar. Sabtu (15/10) 2016 dalam kesempatan nobar film deep Deepwater Horizon di Sinema XXI Surabaya Town Square (Sutos) nasabah pilihan.

Direktur Utama BJTM R. Soeroso mengatakan kinerja keuangan Bankjatim di kuartal III performa dan pertumbuhan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya (year on year / YOY).Merkipun keadaan ekonomi secara global sebesar Rp. 29,62 triliun (nak 1,33% YOY),Pendapatan Bunga bersih mengalami pertumbuhan sebesar Rp 2,54 Triliun (naik 6,86% YOY).Dan untuk dana pihak ketiga yang masih didominasi oleh dan murah yaitu tabungan mengalami pertumbuhan sebesar Rp12,24 Triliun atau naik 19,56% (YOY).Dengan kenaikan dana murah tersebut,CASA rasio bankjatim tetap terjaga sebesar 70,36%(selama lebih dari 13 tahun,CASA rasio bankjatim berada di atas 65%).hal ini membuktikan bahwa ke ektifan bankjatim dalam mengelola dana murahnya.

Ditambahkan Rasio keuangan bamkjatim posisi september 2016,antara lain Return on Equity (ROE) sebesar 20,14%,Nett Interest Margin (NIM) sebesar 6,70% Return On Asset (ROA) sebesar 3,09% biaya Operasional dibanding pendapatan Operasional (BOPO) 71,15% serta Loan to Deposit Ration (LDR) 71,97%.Selama kuartal III,bankjatim meraih banyak perharaan bergengsi salah satunya mendapatkan peringkat 1untuk perhargaan Annual Repoirt award (ARA) 2016 (APBI)-V-2016 pada tanggal 13 oktober 2016 di balai kartini-jakarta, bankjatim memborong 9 (sembilan) Perhargaan diataranya :

 

1.  Peringkat I : BUKU-III (BPD Aset< 50 T)

2.  Peringkat I : Bidang Risk Management

3.  Peringkat I : Bidang legal

4.  Peringkat I : Bidang Human Capital

5.  Peringkat I : Bidang IT

6.  Peringkat I : Bidang CSR

7.  Peringkat I : Bidang CorpComm

8.  Peringkat II : Bidang Finance

9.  Peringkat II : Bidang GCG

Pehargaan yang diraih selama kuartal III ini meupakan motivasi untuk mencapai target kinerja di akhir tahun 2016, Produk Teknologi informasi bankjatim juga semakin berkembang.Setelah sebelumnya bankjatim telah memilih produk bankjatim sms banking dan bankjatim internet banking. Bank jatim baru saja meluncurkan layan mobile banking bertepatan dengan malam puncak pengundian gemerlap simpeda nasional yang diadakan di hotel shangri-Surabaya pada awal september 2016.(ard/fdl)

 

.

_Jakarta,koranrakyat.com,-Warga yang terlihat antusias untuk mengikuti kebijakan amnesti pajak disebut Presiden sebagai momentum baik bagi perpajakan nasional_


Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) tentang pelayanan _tax amnesty_ (amnesti pajak) di dua lokasi yang berbeda, yakni di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Grogol Petamburan di Jl Letjen. S. Parman Jakarta Barat dan pelayanan bersama amnesti pajak yang merupakan gabungan dari KPP Madya Jakarta Pusat, KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Timur yang terletak di Jl M.I. Ridwan Rais Jakarta. 

Presiden yang mengenakan kemeja batik lengan panjang pagi itu hendak memantau pelayanan pendaftaran amnesti pajak dengan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi.

Kepada sejumlah jurnalis, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegembiraannya usai melihat langsung banyaknya warga yang berbondong-bondong untuk menunaikan kewajiban membayar pajak. Hal tersebut disebutnya sebagai sebuah momentum yang baik untuk perpajakan nasional.

"Ini menurut saya sebuah momentum yang baik untuk perpajakan kita. Ada sebuah kesadaran, ada sebuah kepatuhan dari masyarakat untuk membayar pajak. Momentum seperti ini harus dimanfaatkan. Oleh sebab itu, orientasi kita sekarang ini adalah membangun sebuah kepercayaan," ujar Presiden di KPP Madya Jakarta Pusat.

Kepercayaan masyarakat juga dapat dilihat dari besarnya dana yang sudah dideklarasi dan repatriasi.

“Hari ini sudah Rp. 2700 Triliun deklarasi dan repatriasi sebuah angka yang sangat besar sekali, bandingkan dengan _tax amnesty_ di negara lain. Pergerakan seperti ini harus kita sadari ada momentum _trust_ , ada kepercayaan,” ujar Presiden.

Presiden melanjutkan, momentum tersebut juga dapat digunakan untuk memulai reformasi sistem perpajakan Indonesia agar ke depan dapat menjadi lebih baik. Selain itu, perluasan basis pajak juga coba dikejar oleh pemerintah saat ini.

"Coba bayangkan, tadi pagi ada yang antre dari jam tiga, ada yang jam empat, ada yang jam lima. Ini kan sebuah kesadaran yang sangat baik yang momentumnya harus kita gunakan untuk memperluas dan meningkatkan basis pajak kita. Itu penting sekali," ucapnya.

Menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai pelaporan aset di luar negeri yang baru sampai pada angka 20 persen, Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus mendorong agar dana-dana tersebut dapat kembali masuk ke Indonesia. Namun demikian, Presiden mengungkapkan bahwa sebenarnya dana-dana tersebut sudah banyak yang masuk ke dalam negeri melalui skema-skema investasi yang tersedia.

"Ini yang ingin kita dorong terus agar yang di luar bisa masuk, sehingga arus modal masuk, ada arus uang masuk, ada 'capital inflow', dan itu akan memperbaiki ekonomi kita," terang Presiden.

*Perpanjangan Masa Administrasi Periode Pertama Amnesti Pajak*

Tiba sekitar pukul sembilan pagi di lokasi pertama, Presiden langsung meninjau pelayanan di lantai satu untuk melihat sendiri bagaimana para wajib pajak dilayani oleh para petugas. Sebelum kedatangan Presiden, suasana di KPP tersebut sudah ramai oleh para wajib pajak yang ingin mengikuti program amnesti pajak.

Kedatangan Presiden sontak membuat seisi ruangan termasuk para petugas terkejut. Dengan penuh senyum, Presiden beranjak menuju sebuah meja pelayanan yang sedang melayani wajib pajak dan memperhatikan jalannya pelayanan.

Setelahnya, Presiden dan Sri Mulyani beranjak menuju lantai tiga untuk meninjau pelayanan lainnya. Selama peninjauan, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk melayani permintaan jabat tangan dan foto bersama para wajib pajak dan petugas.

Peninjauan pelayanan amnesti pajak tidak berhenti sampai di situ saja. Usai meninjau pelayanan di KPP Grogol Petamburan, Presiden Joko Widodo langsung bertolak menuju pelayanan amnesti pajak bersama yang merupakan gabungan dari KPP Madya di lima wilayah di DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Ridwan Rais, Jakarta Pusat. Saat peninjauan berlangsung, Presiden sempat mendapatkan permintaan dari sejumlah wajib pajak untuk memperpanjang masa periode pertama dari amnesti pajak. Terhadap permintaan tersebut Presiden menjelaskan kepada jurnalis bahwa Menteri Keuangan sudah memberikan keringanan masa administrasi hingga bulan Desember mendatang.

"Banyak yang minta diperpanjang, tapi sama Bu Menteri sudah diperpanjang administrasinya bisa sampai Desember," terang Presiden kepada jurnalis.

Presiden pun mengingatkan bahwa kebijakan amnesti pajak ini tidak hanya ada hingga akhir bulan September saja. Sebab setelahnya, kebijakan amnesti pajak masih akan dibuka untuk dua periode lagi.

"Ini kan baru periode pertama, periode tiga bulan yang pertama. Masih ada periode kedua, masih ada periode ketiga. Jangan dilihat 30 September sudah rampung, belum. Nanti kita lihat," tutupnya.

Jakarta,koran rakyat.com-Akibat unjuk rasa anarkis di Gowa, Sulawesi Selatan yang dilakukan Forum Masyarakat Adat Sulawesi Selatan akhirnya terjadi kerusuhan dan pembakaran Gedung DPRD Gowa dan sejumlah kendaraan bermotor.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Boy Rafli Amar ditemui di Mabes Polri, Selasa (27/9)2016 mengatakan sebagaimana kita ketahui ada ujuk rasa anarkis di Wilayah Polres Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. "Bagaimana unjuk rasa ini informasi dilakukan oleh masyarakat yang menamakan Forum Masyarakat Adat  Sulawesi Selatan yang pada hari itu menyampaikan aspirasi  unjuk rasa kurang lebih jumlah 150 orang yang mereka mendatangi kantor Gedung DPRD," ujarnya.

Selanjutnya, Boy menegaskan Kita sedang melakukan penyelidikan dari  terjadi peristiwa ini karena disana diikuti adanya perusakan dan pembakaran gedung  Kantor DPRD dan termasuk  juga pembakaran kendaraan bermotor  yang ada disitu. "Itu berkisar pukul 14.00 waktu indonesia tengah. Dan dalam kondisi seperti  ini saat ini dilakukan dan kita tahu bahwa di Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Pol Anthony Charliyan datang ke Goa dan telah bertemu dengan tokoh adat disana antara lain beliau telah melakukan sejumlah pertemuan Raja Goa Karawang Sila atau  Pak Andi Ijo telah menyikapi peristiwa tersebut jadi didalam Peristiwa ini kita masih mencari tahu sebab-sebab aksi anarkis atau latar belakang aksi anarkis,"
tegasnya.

Untuk itu, Boy menjelaskan Siapa yang pertama kali memprovokasi ada salah satu ada merasa dilempar ,kemudian massa yang waktu itu sebenarnya ingin berunjuk rasa dengan baik. "Oleh karena itu langkah yang telah dilakukan disamping melakukan pengamanan terhadap kondisi situasi juga melakukan langkah olah tempat kejadian perkara yang sejak tadi malam mulai dilaksanakan kemudian juga ada pemeriksaan sekitar informasi ada 3  orang yang saat ini masih , jadi belum disimpulkan keterlibatan 3 orang yang diamankan oleh karena itu masih diamankan berjalan proses penyidikannya tadi malam," jelasnya.


Lebih lanjut, Boy merincinya kemudian yang di indikasi mereka-mereka  yang diduga ikut serta didalam melakukan aksi perusakan sudah diketahui oleh petugas keberadaannya tetapi dilakukan penyidikan oleh Im Preskom dari Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Polres Gowa." Kepada masyarakat ada disana dihimbau dan diajak berdialog dan diharapkan tidak terprovokasi tidak melanjutkan aksi anarkis. Selanjutnya semua bisa merugikan semua pihak. Karena itu disamping langkah-langkah dialogis juga semua dilakukan langkah penegakan hukum," rinciannya.

Sesui perkembangan, Boy menandaskan ini sangat penting penegakan hukum karena kita tahu tanpa ini DPRD yang tentunya juga rumah rakyat yang kita takut  ya yang hari-hari melayani masyarakat meng up anggota perwakilan rakyat era melakukan aktivitas yang saat ini tidak dapat digunakan lagi. "Oleh karena itu proses hukum berjalan suparna pelaku diketahui petugas belum berhasil. Kita sarankan kepada mereka menyerahkan diri mempertanggung jawabkan perbuatan kriminal yang jelas pada tokoh-tokoh adat disana kita berharap kita tidak melakukan melanjutkan aksi-aksi anarkis. Karena ini sangat diharapkan apa lagi sampai berakibat terjadinya keributan yang saat ini tidak berhasil oleh tim kita karena barang-barang administrasi sudah hancur terbakar," tandasnya.

Itu sebabnya, Boy membeberkan Karena itu khusus untuk masyarakat luas, tokoh ada, tokoh masyarakat ada  bisa dikembalikan bersama tugas, kedepan kan hukum setelah masalah ini. Biar bagaimanapun harus diminta pertanggung jawaban secara hukum. Ini adalah presiden yang tidak baik dari ijuk rasa. Sekali kita yang memberikan kebebasan  memberikan pendapat tetap harus pegang hukum. Koridor Undang-undang  dan reaksi terhadap itu sangat besar. " Kami sangat menyesal aksi-aksi ijuk rasa sehingga berujung pada, aksi balasan dan bahkan terduga yang disampaikan dari pihak polisi," bebernya.

Menyinggung anarkis, Boy mengakui Kita masih mencari tahu untuk bisa menyimpulkan . "Fokus kita ada olah upaya-upaya kerawanan sehingga dapat berkembang. Ketiga dicarikan dialogis. Ada unsur aparat keamanan," akunya.

Ketika perda dipertanyakan, Boy menambahkan Perda, Berkaitan dengan Perda yang ada dapat dilihat katakan terkait adanya laporan yang ada dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang harus kita lihat.Sejauhmana hal-hal itu dijadikan dasar dianggap merugikan masyarakat yang dari masyarakat yang ada.Oleh karena yang penting mereka tidak melakukan aksi-aksi semua pihak.
Kita akan.melihat juga disamping proses terjadinya peristiwa itu, lalu berkaitan.dengan keberadaan komunitas  tugas petugas kita kita dalami lebih lanjut. Penelusuran. Dan penelitian langkah-langkah hukum yang atau pun langkah pidana umum. Menggapai ni berdampak hal yang seperti ini menjadi situasi yang diteliti atau diaudit yang ada. Kalau nanti ada kelemahan-kelemahan disamping yang ada bisa dievaluasi pejabat Polres Gowa ."Ya, CCTV sudah diamankan juga. Ada sejumlah orang sudah terindikasi dalam pengejaran petugas. Kita himbau tidak ada salahnya mereka yang terlibat anarkis itu untuk menyerahkan diri dan untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan," tanbahnya.( vk)

Tuesday, 20 September 2016 08:17

Dewan Tulungagung Setujui Perda Perubahan APBD 2016

Written by

 

.

 

Tulungagung,koranrakyat.com,- "Bupati harus lebih bekerja keras lagi dalam pengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Ini sebagai upaya untuk menutup pembiayaan dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan akibat dari tertundanya penyaluran DAU oleh pusat," katanya.pada 13 September 2016

 DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur menetapkan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2016 setelah delapan fraksi dewan menyetujui rancangan peraturan daerah yang dipaparkan eksekutif melalui sidang paripurna DPRD setempat, Selasa.
     
"Semua fraksi setuju dengan ranperda perubahan APBD 2016 yang diajukan eksekutif, namun dengan sejumlah catatan-catatan," kata Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dikonfirmasi usai rapat paripurna.     
Ia menjelaskan, perubahan APBD 2016 yang telah disetujui memperlihatkan postur anggaran yang mengalami defisit dari sisi pendapatan dan belanja modal.     
Dari sisi pendapatan misalnya, Supriyono menjelaskan terjadi penurunan asumsi dari sebelumnya Rp2,400.4 triliun menjadi Rp2,287.4 triliun atau berkurang sebesar Rp113,021 miliar.
    Kemudian dari sisi belanja modal, kata dia, dari sebelumnya Rp2,417.75 triliun menjadi Rp2,561.2 triliun atau meningkat sebesar Rp143,458 miliar.    
"Ini yang mengakibatkan defisit setelah perubahan sebesar Rp273,807 miliar," katanya.
     Sementara dari sisi penerimaan pembiayaan, lanjut Supri, dari sebelumnya Rp35,327 miliar menjadi Rp284,8 miliar atau bertambah sebesar Rp249,48 miliar.
     
"Pada pengeluaran pembiayaan, sebelumnya Rp18 miliar kini menjadi Rp11 miliar atau berkurang Rp7 miliar, sehingga pembiayaan netto Tulungagung total sebesar Rp273,807 miliar. Secara keseluruhan asumsi SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) adalah nol (Rp0.00)," paparnya.
     Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Wiwik Triasmoro mengingatkan pemerintah daerah agar melakukan efisiensi anggaran dan mencari terobosan tambahan pendapatan daerah setelah Kementerian Keuangan menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama empat bulan mencapai Rp169,846 miliar.
     
"Bupati harus lebih bekerja keras lagi dalam pengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Ini  sebagai upaya untuk menutup pembiayaan dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan akibat dari tertundanya penyaluran DAU oleh pusat," katanya.
     
Dikonfirmasi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengatakan penundaan DAU berdampak langsung terhadap penjadwalan ulang beberapa program pembangunan daerah. 
"Namun itu tidak menjadi masalah sebab berdasarkan hasil dari penghitungan masih ada peningkatan sekitar lima (5) persen dari APBD murni 2016, karena adanya SILPA sekitar Rp280 miliar sehingga bisa menutup untuk program tersebut," katanya.
      
Syahri mengatakan, memang ada anggaran dana desa (ADD) yang dikurangi, namun untuk program yang diprioritaskan dijamin tetap berjalan. (adb).

 

 

 

.

Tuesday, 20 September 2016 03:47

Kasus Penipuan CJH Di Philipina Tambah Tersangka Baru

Written by

Jakarta,koranrakyat.com-Kasus penipuan terhadap 177 calon haji Indonesia yang hendak diberangkatkan dari Filipina kembali Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menambah tersangka 1 tersangkanya dan kini menjadi 9 Tersangka.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Agus Andrianto kepada  wartawan, Senin (19/9)2016 ditemui di Mabes Polri mengatakan
kembali Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menambah tersangka 1 tersangkanya."Ada sembilan tersangka saat ini," ujarnya.

Selanjutnya, Agus menegaskan sebelumnya penyidik lembaga bermotto sidik sakti indera waspada tersebut telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini. "Tujuh diantaranya berasal dari pihak travel agen Indonesia yakni AS, BDMW, HMT, MNA, Haji F alias A, Haji AH alias A serta ZAP. Sementara satu tersangka berinisial HR adalah warga negara Malaysia berpaspor ganda Malaysia-Filipina.," tegasnya.

Untuk itu, Agus menjelaskan Jadi ada dari yang tujuh orang itu yang suami istri. Kemaren kita agak sanksi masak suami istri mau dimasukin. Karena perannya sama dengan si istri jadi perantara, suaminya juga perantara sehingga keputusannya enggak bisa dilepas."Si istrinya ini ikut membantu. Jadi sembilan tersangka semuanya ditambah warga negara Malaysia," jelasnya.

Sekedar informasi otoritas hukum Filipina juga telah menetapkan lima tersangka untuk kasus ini. Mereka ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pemalsuan dokumen. Empat tersangka berkewarganegaraan Filipina,  satu tersangka  berinisial HR yang juga menjadi tersangka di Indonesia(ve

 

 

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com- Terkait kasus    penganiayaan yang dilakukan oleh Pamen Polda Lampung kini  terus didalami oleh Mabes Polri dan dilakukan penyelidikan secara tertutup oleh Propam. Ini berdasarkan informasi yang diterima.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Jumat (16/9)2016 mengatakan ini saya juga mendapat informasi juga, saya juga minta melakukan pendalaman." Nanti Program akan melakukan penyelidikan tertutup.Ya nanti akan melakukan penyelidikan secara tertutup.

Ketik didesak apakah sudah ada pemeriksaan terhadap anggota itu,Tito menegaskan belum dan kita akan melakukan mulai dari didata dulu lah. Kalau belum ada laporan. "Kayanya belum ada ya, sepertinya belum ada. Ini lebih muncul ke media. Ke media dari satu gambar yang lain ada hubungannya tidak nanti kita cari yang bersangkutan baru kita dengar keterangannya," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan 
Ya pasti. Yang bersangkutan sudah menyatakan dalam media juga mengatakan di tidak melakukan itu. " Itu sebab nanti kita,lihat dari penyelidikan yang ada" jelasnya. (vk)

Wednesday, 14 September 2016 14:52

Presiden Jokowi : Anak Harus Sehat Gizi

Written by


Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur menyempatkan diri untuk bertemu dengan masyarakat Situbondo. Usai menyaksikan latihan Armada Jaya TNI Angkatan Laut, Presiden didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek meninjau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Landangan Pesisir, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, untuk meninjau Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada Rabu, 14 September 2016.

Kedatangan Presiden Joko Widodo ke lokasi tersebut utamanya untuk mengetahui bagaimana keadaan gizi masyarakat, khususnya di Situbondo. Di hadapan para ibu yang sedang mengandung, Presiden berharap agar para ibu dapat menjaga asupan gizi bagi anaknya dan mendoakan agar anak-anak yang lahir kelak dalam keadaan sehat.

"Saya titip ibu-ibu, yang penting anak itu harus sehat gizi. Saya harapkan anak yang lahir sehat dan Insya Allah pintar semuanya," ujar Presiden.

Dalam peninjauan tersebut, turut dibagikan bantuan bahan pokok dan juga biskuit sebagai asupan tambahan bagi masyarakat setempat. Presiden pun memberikan arahannya kepada para orang tua terkait jumlah asupan makanan tambahan yang disarankan. Bagi balita berusia 6 sampai 11 bulan, disarankan untuk mengonsumsi makanan tambahan sebanyak 8 keping biskuit setiap harinya. Sementara bagi yang berusia di atasnya, disarankan untuk mengonsumsi sebanyak 12 keping setiap harinya.

"Saya harapkan kalau sudah makan ini, anak-anak kita pada posisi normal, tidak kurus seperti saya," ujar Presiden sambil bercanda.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek yang memberikan sambutan dalam acara tersebut menerangkan bahwa angka penderita kekurangan gizi di Kecamatan Kapongan, Situbondo, kurang lebih sekitar sepuluh persen dari jumlah keseluruhan anak. Oleh karena itulah, Presiden Joko Widodo berkunjung ke lokasi untuk turut menyukseskan program PMT.

"Di kecamatan ini angka kematian ibu hamil 0, tapi angka kematian balita 4, anak kurang gizi 230 dari 2230 anak. Kurang lebih 10 persen," ungkapnya.

Selain itu, Nila juga menyebut pemberian makanan tambahan ini didasari atas kebiasaan anak-anak yang sering tidak sarapan. Menurutnya, kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan buruk dan harus segera diubah.

"Kalau tidak sarapan harus diberi biskuit berkalori, berprotein tinggi, dan mengandung vitamin sebanyak 6 keping per hari. Untuk yang kurang gizi ada biskuit tersendiri. Tolong berikan makan anaknya dengan benar. Karena Presiden ingin agar anak kita cerdas dan sehat," lanjutnya.

Acara pemberian makanan tambahan siang itu kemudian diakhiri dengan pembagian sepeda bagi sejumlah ibu dan anak. Seperti biasa, hadiah sepeda diberikan kepada yang bisa menjawab pertanyaan dari Presiden. Haikal, merupakan salah seorang anak yang mendapatkan hadiah sepeda dari Presiden karena berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Banten beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo juga membagikan bantuan makanan tambahan serupa di Puskesmas Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat itu, Presiden mengatakan akan terus menggaungkan pentingnya sumber protein dan gizi bagi anak-anak.

"Ini akan terus kita lakukan dalam minggu-minggu ini dan minggu-minggu depan. Karena ini penting untuk investasi masa depan anak-anak kita," ujar Presiden pada Minggu, 11 September 2016.(eas)

Mengakhiri kunjungan kerjanya di hari pertama di Situbondo, Jawa Timur, Presiden dan rombongan berkunjung ke Rumah Pemulihan Gizi di Jl PB Sudirman Situbondo. Di sini, selain membagikan PMT kepada ibu hamil, anak balita dan anak-anak sekolah, Presiden juga meninjau langsung Rumah Pemulihan Gizi.

Page 5 of 14

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan