Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610
Last Updated on Nov 12 2018

Basarnas Serahkan 196 Kantong Jenasah Berisi Bagian Organ Tubuh Pesawat Lion Air JT610

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610  ditemukan total 196 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP penerbangan JT 610 telah diserahkan Badan SAR Nasional ke RS...
Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung
Last Updated on Nov 11 2018

Naik Motor, Presiden Hadiri Deklarasi Jabar Kondusif di Bandung

    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara dalam kunjungan kerjanya. Jika minggu lalu menaiki motor untuk blusukan ke Pasar Anyar di Kota Tangerang, kali ini Presiden mengendarainya untuk menghadiri acara Deklarasi Jabar...
Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang
Last Updated on Nov 11 2018

Sekitar 100 Musisi Bengkulu Siap Tampil Di Festifal Pesisir Pantai Panjang

      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi kepada 100 musisi yang akan tampil pada pembukaan Festival Pesisir Pantai Panjang Bengkulu 2018.     “Saya sangat mengapresiasi dan terharu atas antusias para musisi Bengkulu...
Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri
Last Updated on Nov 11 2018

Masyarakat Bengkulu Ikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri

  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang mengikuti Doa 10 Juta Umat Untuk Negeri. Sabtu (10/11/2018). Antusias masyarakat terlihat dalam mengikuti acara yang digagas oleh Pemkot Bengkulu.         Padahal, puncak...
Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo
Last Updated on Nov 10 2018

Hari Pahlawan Jokowi Naik Ontel Pakai Baju Layaknya Bung Tomo

        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam Pahlawan Nasional Cikutra, Kota Bandung, Sabtu, 10 November 2018, Presiden Joko Widodo kemudian menuju Gedung Sate. Di gedung pusat pemerintahan Jawa Barat ini, Presiden kemudian...

World Today

Friday, 28 April 2017 12:31

KPK Akan Pantau Perijinan Kelapa Sawit

Written by

.

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-. Komoditas kelapa sawit adalah salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Sayangnya, pengelolaannya masih banyak menimbulkan masalah. Lemahnya mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian membuat sektor ini rawan korupsi. Korupsi dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit sering melibatkan kepala daerah. Seperti yang sudah ditangani oleh KPK, yakni Bupati Buol Amran Batalipu dan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Dalam kajian tahun 2016, KPK menemukan hingga saat ini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi ini tak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan. Sehingga, rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktek tindak pidana korupsi.

Dari sisi hulu, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.  Hal ini ditandai dengan tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang. Integrasi perizinan dalam skema satu peta juga belum tersedia. Selain itu, kementerian dan lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan. Akibatnya, masih terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hektare.

Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel. Parahnya, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkembunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp 3,25 triliun alokasi dananya.

Padahal seharusnya penggunaan dana terbagi untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi, dan riset. Tak hanya itu, pungutan pajak sektor kelapa sawit tak optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tak efektifnya pengendalian pungutan ekspor ini mengakibatkan ada kurang bayar pungutan sebesar Rp 2,1 miliar dan lebih bayar Rp 10,5 miliar. Tingkat kepatuhan pajak baik perorangan maupun badan juga mengalami penurunan. Sejak tahun 2011-2015, wajib pajak badan dan perorangan kepatuhannya menurun masing-masing sebanyak 24,3 persen dan 36 persen.

Dari hasil kajian ini, KPK merekomendasikan Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait harus menyusun rencana aksi perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. KPK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi rencana aksi tersebut.(eas)

 

._.
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.comPemerintah terus menunjukkan keseriusannya untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Tanah Air. Terkini, Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 18 Maret 2017, meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) dengan total kapasitas 500 Mega Watt (MW) di seluruh Indonesia.
 
Peresmian delapan PLTG MPP dengan total kapasitas 500 MW dan sembilan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Barat tersebut dipusatkan di PLTG MPP Parit Baru (Pontianak) yang berlokasi di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
 
"Hari ini sudah diresmikan di delapan lokasi pembangkit listrik tenaga gas yang totalnya 500 Mega Watt," ujar Presiden Joko Widodo.
 
Tambahan daya listrik tersebut diyakini dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Mengingat saat ini pasokan listrik juga sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Bumi Khatulistiwa. 
 
"Ini memang yang sangat-sangat dikeluhkan masyarakat karena masalah kebutuhan industri, kebutuhan untuk pabrik, kebutuhan untuk hotel, pariwisata dan juga rumah tangga yang _ngantri_ ingin mendapatkan listrik," ungkapnya.
 
Oleh sebab itu dipilihlah _mobile power plant_ karena proses pembangunannya yang cepat hanya memakan waktu 6 bulan.
 
"Kalau kita pakai yang batu bara bisa 4 tahun sampai 5 tahun (membangunnya) tapi ini bisa dikerjakan cepat," ujar Presiden.
 
Bukan hanya Kalimantan Barat, sejumlah provinsi di Indonesia juga dapat merasakan manfaat dari pembangunan PLTG tersebut. Selain menggunakan gas sebagai bahan baku yang murah dan tidak merusak lingkungan, PLTG MPP tersebut bisa berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan. 
 
"Perlu saya ingatkan bahwa ini adalah MPP, Mobile Power Plant, yang bisa dipindah-pindah ke tempat lain kalau memang tempat itu sangat membutuhkan," ucap Kepala Negara.
 
Presiden juga memuji pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang mencapai 5,22 persen dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,02 persen. "Kalau listriknya tidak disiapkan bagaimana investor mau membangun hotel, industri dan pabrik," kata Presiden.
 
Padahal, kata Presiden, dengan masuknya investor akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi penduduk di kota, kabupaten dan provinsi sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan ikut meningkat.
 
Adapun PLTG MPP 500 MW yang telah diresmikan, tersebar pada 8 lokasi, yaitu:
1. MPP Jeranjang–Lombok dengan daya 2x25 MW, yang telah beroperasi sejak 27 Juli 2016;
2. MPP Air Anyir–Bangka dengan daya 2x25 MW, mulai beroperasi 13 September 2016;
3. MPP Tarahan–Lampung dengan daya 4x25 MW, mulai beroperasi 29 September 2016;
4. MPP Nias dengan daya 1x25 MW, mulai beroperasi 31 Oktober 2016;
5. MPP Parit Baru (Pontianak) dengan daya 4x25 MW, mulai beroperasi 8 November 2016;
6. MPP Balai Pungut–Riau dengan daya 3x25 MW, mulai beroperasi 13 November 2016;
7. MPP Suge–Belitung dengan daya 1x25 MW (Roll Suge), mulai beroperasi 22 November 2016;
8. MPP Paya Pasir-Medan dengan daya 3×25 MW (Roll Paya Pasir), mulai beroperasi 9 Desember 2016.
 
Sedangkan sembilan infrastruktur kelistrikan yang berhasil diselesaikan PLN di Kalimantan Barat yakni:
1. PLTU Ketapang dengan daya 2x10 MW 
2. SUTT 150 kV Parit Baru–Kota Baru sepanjang 44 kms
3. SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoibabang sepanjang 162 kms
4. SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang sepanjang 140 kms
5. SUTT 150 kV Singkawang- Sambas sepanjang 118 kms
6. GI 150 kV Kota Baru dengan daya 30 MVA
7. GI 150 kV Sambas dengan daya 30 MVA
8. GITET 275 kV Bengkayang dengan daya 2x250 MVA
9. GI 150 kV Bengkayang sebesar 30 MVA
 
*Dua Syarat Pengerjaan Proyek Mangkrak*
 
Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa saat ini terdapat 34 pembangkit listrik yang mangkrak. Salah satunya adalah pembangkit listrik yang lokasinya bersebelahan dengan PLTG MPP Parit Baru.
 
Presiden berpesan agar berhati-hati apabila akan meneruskan pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Selain itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu masalah hukumnya sudah beres dan pembangkit listrik tersebut harus dibangun sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
 
"Saya tidak mau nanti kapasitasnya hanya 30 persen atau 40 persen, untuk apa? Saya bisa _ngecek_ itu. Jadi jangan main-main dengan hal teknis detil, pasti saya akan lihat karena menyangkut uang yang triliun," ucap Presiden.
 
Usai meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) dengan total kapasitas 500 Mega Watt (MW), Presiden Joko Widodo menyempatkan diri meninjau ke lokasi proyek pembangunan pembangkit listrik yang sudah mangkrak selama beberapa tahun itu.
 
Didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Kepala Negara berjalan menyusuri bangunan proyek pembangkit listrik tersebut.
 
Kepada jurnalis, Presiden menyatakan telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang terbengkalai.
 
"Ya ada 34 kan, sudah sering saya sampaikan kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan, tidak apa-apa," ujar Presiden.
 
Namun, Kepala Negara berharap agar penyelesaian proyek mangkrak tersebut dikerjakan secara profesional dan transparan.
 
"Sehingga listrik keluaran betul-betul bisa dipakai masyarakat, untuk pabrik, untuk industri, untuk pariwisata," ungkapnya.
 
Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peresmian PLTG tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.(eas)

 

.
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,-Sebagai negara investor terbesar ketiga di Indonesia, Korea Selatan turut berkontribusi dalam tumbuhnya sektor industri di Tanah Air. Oleh karena itu, selain terus meningkatkan investasi di sektor tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak para investor dari negeri ginseng itu untuk berinvestasi di sektor lain yaitu di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Chosun Ilbo Indonesia-Korea Business Summit, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2016.
 
“Perusahaan-perusahaan Korea telah berkontribusi besar kepada sektor industri kita, industri baja dan petrokimia. Dan Korea memiliki pabrik sepatu dan tekstil yang mempekerjakan lebih dri 900.000 pekerja Indonesia. Sekarang saya undang anda untuk mengambil langkah berikutnya, yaitu di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata,” kata Presiden Jokowi.
 
Menurut Presiden, meskipun saat ini kita tengah berada di dalam era revolusi industri keempat, dimana hampir semua barang diproduksi dengan berbasis teknologi, namun produk dengan “sentuhan tangan” dengan unsur humanis masih menjadi suatu hal yang penting. 
 
“Di era seperti sekarang ini, masyarakat kita akan beralih ke sesuatu hal yang dapat memberikan mereka pengalaman, petualangan yang dapat menciptakan kenangan. Untuk itu, ekonomi kita juga harus lebih condong ke sektor jasa, seperti pariwisata, dan ekonomi kreatif,” ujarnya lebih lanjut.
 
Dalam hal tersebut, Indonesia merupakan tempat yang cocok untuk berinvestasi. Presiden mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan dalam hal budaya, tradisi, dan berbagai jenis kerajinan. 
 
“Dalam hal seni, kita memiliki kekayaan bakat terutama di sektor industri kreatif,” ungkap Presiden.
 
Di bidang pariwisata menurut Presiden, Indonesia merupakan negara yang indah yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di garis khatulistiwa. Hal ini membuat Indonesia menjadi surga pulau tropis yang dihuni oleh penduduk yang paling ramah.
 
“Saya percaya, itulah orang Indonesia, yang benar-benar merupakan “Te-yang Ooi Hu-Ye” atau “Descendents of the Sun”,” ucap Presiden Jokowi mengutip judul sebuah sinetron Korea yang berarti “Anak Keturunan Matahari” yang sedang tren saat ini disambut tepuk tangan hadirin.
 
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tengah fokus dalam usahanya untuk membangun infrastruktur di seluruh penjuru tanah air.
 
“Sebagai negara kepulauan yang besar, tentu saja infrastruktur merupakan sebuah tantangan. Tapi kita sedang memperbaikinya sekarang, sangat cepat. Sebentar lagi, infrastruktur kita akan menyambungkan seluruh bagian dari negara besar kita,” ucap Presiden.
 
Di depan para pengusaha Korea yang hadir, Presiden memaparkan bahwa saat ini pemerintahannya tengah membangun antara lain proyek pembangkit tenaga listrik 35.000 MW, 1.000 kilometer jalan tol, 3.258 kilometer rel kereta api, 15 bandar udara baru dan 10 perluasan bandar udara, serta 24 pelabuhan.
 
“Hal tersebut merupakan proyek infrastruktur terbesar sepanjang sejarah Indonesia,” ungkap Presiden.
 
Acara ini diprakarsai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Chosunilbo, sebuah media terkemuka di Korea Selatan. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Joo Hyung-Hwan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf dan Pimpinan Chosun Ilbo Bang Sang-hoon.(eas)
 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Sebagaimana dua sisi mata uang, tembakau dipandang memiliki dua sisi yang bertentangan. Tembakau memberikan efek yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat namun juga menjadi roda penggerak ekonomi bagi masyarakat tertentu. Untuk itulah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai tembakau di Kantor Presiden, Selasa, 14 Maret 2017.
 
“Bahwa masalah pertembakauan ini harus dipandang dari dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kepentingan melindungi warga negara kita dari gangguan kesehatan, Aspek kedua yang perlu kita perhatikan adalah kelangsungan hidup para petani tembakau,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan pengantarnya.
 
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan masa depan generasi penerus dari ancaman tembakau berupa rokok. Menurut Presiden, rokok menempati peringkat kedua konsumsi Rumah Tangga Miskin (RTM). Mereka lebih memilih membeli rokok dibanding membeli makanan yang bergizi.
 
Sebagai informasi dana yang dikeluarkan RTM untuk konsumsi produk tembakau, 3,2 kali  dari pengeluaran untuk telur dan susu, 4,2 kali dari pengeluaran pembelian daging, 4,4 kali dari biaya pendidikan, dan 3,3 kali lebih besar dari biaya kesehatan.
 
“Tentu ini akan berdampak pada kualitas SDM kita di masa yang akan datang,” ujar Presiden.
 
Selain itu, Presiden juga menambahkan bahwa konsumsi produk tembakau dengan jumlah tinggi menyebabkan tinginya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh negara. 
 
“Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2015, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai penderita penyakit tidak menular yang salah satunya disebabkan oleh konsumsi rokok dan paparan asap rokok,” ungkap Presiden.
 
Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo juga merasa perlu memperhatikan para petani tembakau. Presiden meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mengambil langkah konkrit dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani tembakau.
 
“Ini penting untuk kemudian pekerja pertembakauan yang hidupnya sangat bergantung pada industri hasil tembakau,” ucap Presiden.
 
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.(eas)

 

.
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Dalam waktu 3,5 tahun ke depan, nilai ekspor furnitur dan kerajinan (craft) dari kayu dan rotan diperkirakan akan dapat menyentuh USD 5 miliar. Tentunya target yang cukup tinggi ini dapat diwujudkan asalkan berbagai masalah yang ada saat ini turut dibenahi. Sebagai gambaran, nilai ekspor furnitur dan kerajinan pada tahun 2015 mencapai USD 2,6 miliar.
 
Hal ini disampaikan Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto saat menyampaikan laporan pada Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Tahun 2017, Sabtu 11 Maret 2017 di Jakarta International Expo (JI-Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat.
 
HIMKI yang sebagian besar anggotanya merupakan pengusaha UKM yang berasal dari berbagai daerah mengeluhkan berbagai macam regulasi yang menghambat. "Kita juga harus terus memangkas regulasi-regulasi. Oleh karena itu HIMKI mengundang Menteri Dalam Negeri supaya aturan-aturan di daerah tidak diplintir-plintir, ada pungli yang dibungkus dengan regulasi," ucap Soenoto.
 
Regulasi-regulasi yang menghambat tersebut tidak hanya berada di Kementerian Dalam Negari. Oleh karena itu, HIMKI ingin menyampaikan berbagai masalah tersebut kepada menteri-menteri terkait. Jika permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada para menteri terkait, Soenoto berjanji nilai ekpor USD 5 miliar tersebut akan terwujud. 
 
"Saya pertaruhkan, kalau 3,5 tahun lagi, USD 5 miliar tidak tercapai. Saya mundur jadi ketua umum HIMKI," ucap Soenoto.
 
Soenoto mengingatkan bahwa Vietnam sebuah negara yang baru merdeka pada tahun 1976 dengan jumlah penduduk hanya 2/6 dari jumlah penduduk Indonesia dan luas wilayahnya hanya 1/6 luas wilayah Indonesia memiliki nilai ekspor furnitur sebesar USD 6 miliar. 
 
"Ini memalukan sekaligus memilukan. Tapi kami, khususnya dari HIMKI yakin 1000 persen dengan Presiden Jokowi, Menteri Perindustrian-nya Pak Airlangga Hartarto. Insya Allah target USD 5 miliar akan tercapai," ujar Soenoto.
 
Menanggapi keluhan dari Ketua Umum KIMKI tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan antara asosiasi,  menteri-menteri, bahkan dengan dirinya selaku Presiden memang perlu dilakukan. 
 
"Saya kira masalah-masalah itu akan kita selesaikan dengan baik. Tanpa ketemu, terutama pelaku-pelaku usaha, saya kira sulit kita mencarikan solusi," kata Presiden.
 
Hal ini disampaikan Presiden karena memang masih banyaknya masalah dan problem yang menghambat pelaku usaha sehingga perlu dicarikan solusi, termasuk pemberian insentif bagi industri di tanah air. "Itulah yang sedang kita proses, kita lakukan, ada yang sudah (diperbaiki). Hal berkaitan produksi,  produktivitas, dan ekspor, inilah yang akan terus kita dorong," ucap Presiden.
 
Setelah menyampaikan sambutan dan meresmikan Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Tahun 2017, Presiden meninjau pameran furnitur tersebut. 
 
Kepada jurnalis yang telah menantinya, guna mewujudkan nilai ekspor furnitur dan kerajinan mencapai USD 5 miliar, Presiden mengatakan bahwa akan segera dilakukan pertemuan antara Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri BUMN, dan Kepala Bekraf pada pekan depan. "Akan kita kumpulkan, agar nanti yang disampaikan ketua HIMKI, masalah yang berkaitan dengan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Hambatan perpajakan nanti akan kita bicarakan dan selesaikan," ujar Presiden kepada jurnalis di JI Expo . 
 
Pertemuan ini perlu cepat dilakukan mengingat industri furnitur dan kerajinan ini menggunakan bahan baku 100 persen dari Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja dan produknya berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa. "Ini tiga hal penting di industri ini, mebel dan kerajinan," ujar Presiden. 
 
Mengenai pamerannya sendiri, Presiden menyampaikan bahwa pelaksanaan pameran tahun ini telah berubah dibandingkan tahun lalu, termasuk adanya seleksi dari peserta pameran. 
 
"Desain-desain produk yang ada di dalamnya baik rotan, kayu, bambu, besi, metal semuanya kelihatan sekali sudah berubah. Ini memang harus karena perubahan global cepat sekali. Kalau enggak bisa mengikuti, ya ditinggal," ucap Presiden.
 
Setelah adanya perubahan desain, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara memasuki pasarnya. "Apakah harga-harga kita bisa berkompetisi?" ucap Presiden. 
 
Pesaing pengusaha funitur Indonesia dalam pasar ekspor furnitur ini adalah pengusaha furnitur asal Vietnam dan Malaysia. "Saya kira dengan desain-desain yang baik seperti ini kita bisa meningkatkan (ekspor)," kata Presiden.
 
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan. (eas)
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu, 8 Maret 2017, menerima kunjungan dua kepala negara anggota IORA di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan pertama pagi ini didahului dengan kunjungan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena. Adapun sore nanti, Presiden diagendakan untuk menerima kunjungan dari Presiden Afrika Selatan Jacob Gedleyihlekisa Zuma.
 
Presiden Sirisena sendiri tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangannya dari silang Monas dikawal oleh korps musik, pasukan berkuda, dan juga pasukan Nusantara dari Pasukan Pengamanan Presiden. Di sekitar halaman Istana Merdeka, telah berbaris rapi para pelajar yang turut menyambut kedatangan Sirisena sambil mengibarkan bendera kedua negara sebagai tanda persahabatan.
 
Usai upacara kenegaraan dan pemeriksaan pasukan, Presiden Joko Widodo dan Presiden Sirisena langsung memasuki Istana Merdeka. Dalam penerimaan tamu negara ini, _veranda talk_ kembali dilakukan yang sekaligus menunjukkan persahabatan dan arti penting kehadiran Presiden Sirisena di Tanah Air. 
 
Saat memulai pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan persahabatan antara kedua negara yang telah lama terjalin. Hal ini sekaligus menandakan 65 tahun hubungan diplomatik keduanya.
 
"Setelah kunjungan kenegaraan terakhir oleh Perdana Menteri Sri Lanka tahun 1976 atau 41 tahun yang lalu, tahun ini menandai 65 tahun hubungan diplomatik antara Sri Lanka dan Indonesia yang tentunya perlu kita rayakan. Bagi Indonesia, Sri Lanka merupakan sahabat dekat dan kita bersama-sama menggagas Konferensi Asia-Afrika dan melahirkan Gerakan Non-Blok," ujar Presiden.
 
*Hasil Pertemuan Bilateral*
 
Memberikan pernyataan usai pertemuan, Presiden Joko Widodo menyampaikan sukacitanya untuk dapat menyambut kehadiran Presiden Sirisena di Jakarta. Bagi Sirisena sendiri, kunjungan ini merupakan kunjungannya yang pertama ke Indonesia.
 
"Saya senang hari ini dapat menerima kunjungan Presiden Maithripala Sirisena di Jakarta. Kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan pertama kali Presiden Sirisena ke Indonesia dan kunjungan bersejarah sejak kunjungan terakhir 41 tahun yang lalu," Presiden mengawali pernyataannya.
 
Pertemuan keduanya hari ini berlangsung bersahabat dan produktif. Sejumlah kesepakatan berhasil dicapai oleh kedua negara. Kesepakatan pertama ialah persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian perdagangan bebas.
 
"Dalam pembicaraan tadi, kami membahas beberapa hal. Yang pertama, penguatan kerja sama di bidang ekonomi. Indonesia menyampaikan kesediaannya untuk mendukung pembangunan di Sri Lanka dan juga kita akan menindaklanjuti nantinya dengan membuat 'free-trade agreement'," ujar Presiden Jokowi.
 
Indonesia dan Sri Lanka juga bersepakat untuk meningkatkan kerja sama melalui pertukaran pengalaman dan peningkatan kapasitas. Di samping itu, kedua kepala negara turut menyaksikan penandatanganan tiga nota kesepahaman yang akan semakin memperkuat kerja sama Indonesia dan Sri Lanka.
 
"Kunjungan ini juga menghasilkan tiga kesepakatan yang semakin memperkuat kerja sama Indonesia dan Sri Lanka, yaitu MoU di bidang kelautan dan perikanan, komunike bersama penanganan IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, dan MoU bersama di bidang industri tradisional," ucapnya mengakhiri pernyataan.
 
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Sirisena menyampaikan terima kasihnya atas sambutan hangat yang diberikan oleh Indonesia dalam kunjungan pertama dan bersejarahnya ini. Senada dengan Presiden Joko Widodo, Sirisena juga menegaskan persahabatan yang telah dijalin kedua negara sejak lama.
 
"Kita telah menjadi mitra dalam banyak inisiatif internasional seperti Konferensi Colombo dan Konferensi Bandung pada tahun 1955," ujar Sirisena.
 
Sirisena juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas keberhasilan kepemimpinan Indonesia di IORA dan suksesnya penyelenggaraan KTT IORA yang pertama. Ia sekaligus menyampaikan komitmennya untuk lebih meningkatkan kemitraan kedua negara.
 
"Pemerintahan Sri Lanka dan saya pribadi berkomitmen untuk lebih meningkatkan hubungan kita di area yang menjadi kepentingan kita bersama. Kedua negara akan berjalan berdampingan untuk sama-sama memperkuat ekonominya dan saling bekerja sama dalam bidang ketahanan pangan, pertanian, perikanan, transfer teknologi, perkeretaapian, irigasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan dan penelitian, pengembangan keterampilan, serta bidang-bidang lainnya," ujarnya.
 
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.(eas)

 

Saturday, 18 February 2017 03:32

Infrastruktur Tumbuhkan Investasi dan Wujudkan Pemerataan

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Pemerintah sejak awal berkomitmen untuk membangun infrastruktur sebagai prioritas utama,  karena hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan juga mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017.

 “Jadi, memang dalam 5 tahun ini kita ingin konsentrasi, ingin fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga membuka banyak lapangan kerja, membuka kesempatan bertumbuhnya UKM-UKM di daerah. Saya juga meyakini infrastruktur akan menumbuhkan investasi dan pemerataan kepada warga kita,’’ kata Presiden.

 Namun, pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa untuk membangun berbagai infrastruktur tidak dapat dipenuhi hanya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semata. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan infrastruktur non-APBN dinilai mempunyai peranan penting dalam mendukung program pemerintah dalam mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air.

 “Oleh sebab itu, saya menghargai dijalankannya terobosan-terobosan seperti mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah atau PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur kita, selain skema  Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau  Private Public Partnership (PPP),” ujarnya.

 Presiden menyambut baik Financial Closing Waskita Toll Road sebagai proyek PINA pertama ini. Presiden berharap hal tersebut dapat mempercepat pembiayaan investasi Waskita Toll Road senilai Rp.70 triliun.

 “Saya kira kalau cara-cara seperti ini kita lakukan, akan banyak sekali  infrastruktur yang dulunya  hanya tergantung pada APBN, sekarang tidak. Bisa investasi murni, bisa PPP atau KPBU dan bisa dengan skema lain,” ujarnya lebih lanjut.

 Lebih lanjut, Presiden juga telah menginstruksikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk segera mensekuritisasi proyek yang sudah dibangun sehingga bisa menghasilkan modal untuk kembali membangun proyek di lokasi yang lain. Dengan demikian akan terjadi keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur.

 Bangun lagi di tempat lain. Jangan yang sudah jadi dinikmati, dapat mingguan, bulanan. Bukan itu tugasnya. Tugasnya itu adalah membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya di seluruh Tanah Air,” ucap Presiden.

 Presiden juga menegaskan, agar melibatkan perusahaan-perusahaan di daerah dalam proyek pembangunan infrastruktur.  “Libatkan kontraktor-kontraktor kecil yang ada di daerah, libatkan UKM-UKM yang ada di daerah agar mereka mendapatkan kue-kue ekonomi.  Sehingga, kembali lagi saya sampaikan, pemerataan itu harus terjadi,’ tegas Presiden.

 Selanjutnya, Presiden juga mengharapkan agar model pembiayaan seperti ini dapat terus diimplementasikan.Bukan hanya proyek jalan tol, melainkan ke sektor lainnya seperti pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan sektor energi.

 “Karena saya  lihat sekarang seperti di Umbulan, tidak tahu berapa tahun berhenti. Sekarang sudah bisa jalan dengan model PPP. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus dicarikan jalan terobosan,  di luar pakem-pakem yang rutinitas, sering kita jalani, kita nikmati. Sekali lagi kita harus keluar dari  zona nyaman itu,” ucapnya.

 Dalam acara tersebut, telah ditetapkan pula Daftar Rencana Proyek KPBU Tahun 2017 oleh Bappenas yang dibagikan kepada para Menteri Kabinet Kerja. Buku ini diterbitkan dalam rangka terus mendorong peran Badan Usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

 “Setiap K/L terkait harus terus bersinergi dalam memanfaatkan skema pendanaan, KPBU.  Ini akan saya ikuti terus, saya akan pantau terus, dan saya akan evaluasi terus sehingga bisa kita perbaiki,” kata Presiden mengakhiri sambutannya.

 *Waskita Toll Road, Proyek Pertama PINA*

 PT Waskita Toll Road merupakan proyek pertama Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan Tol senilai Rp.70 triliun, di mana 5 diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi 9,5 triliun dari kebutuhan 16 triliun.

 Dalam laporannya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa program PINA mendorong kekurangan ekuitas tersebut untuk dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. “Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian,” ucap Bambang.

 Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.(eas)

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,-Desas-desus mengenai sepuluh atau bahkan dua puluh juta pekerja Tiongkok yang masuk menyerbu Indonesia tidaklah benar. Sebab, angka sepuluh juta tersebut bukanlah jumlah pekerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia, melainkan jumlah wisatawan dari Tiongkok yang diharapkan akan datang berkunjung ke Indonesia. Demikian Presiden menyampaikan pada Jumat, 23 Desember 2016, dalam acara Deklarasi Pemagangan Nasional di kawasan Karawang International Industrial City (KIIC), Jawa Barat, untuk meluruskan isu yang beredar.

"Sepuluh juta itu adalah turis yang kita harapkan dari Tiongkok untuk bisa masuk ke Indonesia," tegasnya.Indonesia sendiri memang belakangan ini sedang gencar-gencarnya membidik pariwisata sebagai sektor andalan negara. Tak heran, sejumlah langkah terus dikebut pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Menilik ke belakang, langkah tersebut sebenarnya telah diusahakan sejak kunjungan Presiden ke Tiongkok pada Maret 2015 silam. Saat itu Presiden Joko Widodo di antaranya membahas mengenai kerja sama pariwisata dengan berharap agar terjadi peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia. Meski demikian, hal tersebut diakui Presiden bukanlah hal yang mudah. Sebab, Indonesia harus berkompetisi dengan negara-negara lainnya untuk mendatangkan wisatawan asing tersebut. Presiden juga menekankan bahwa upaya tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketenagakerjaan.

 "Itu jadi rebutan. Nomor satu sekarang dalam perebutan turis dari Tiongkok itu ialah Amerika karena bisa merebut 150 juta turis Tiongkok. Nomor dua adalah Uni Eropa. Ini urusannya adalah turisme, bukan tenaga kerja," lanjut Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sempat mempertanyakan mengenai hitungan sepuluh juta tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Karena berdasarkan data resmi pemerintah, tenaga kerja dari Tiongkok sampai dengan saat ini hanya berada pada angka 21 ribu orang.

 "Jangan ditambahkan nol terlalu banyak. Saya kira tenaga kerja kita yang ada di Malaysia lebih dari 2 juta orang, yang ada di Saudi lebih dari 1 juta orang, yang ada di Hong Kong 153 ribu orang, yang ada di Thailand 200 ribu orang. Negara mereka _welcome_ dan biasa-biasa saja," tekannya.

 Selain itu, Kepala Negara juga tak habis pikir bahwa desas-desus tersebut dapat terus berkembang. Bila ditelisik lebih lanjut, pendapatan yang para tenaga kerja asing dapatkan akan lebih kecil bila sekarang ini bekerja di Indonesia dibanding dengan negara asal atau negara-negara lainnya.

 "Tetapi di kita logikanya tidak mungkin tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hong Kong atau dari Eropa dan Amerika, masuk. Tidak mungkin, karena yang jelas gaji mereka di sana lebih besar daripada di kita. Kita harus bicara apa adanya," ucap Presiden.

 Seusai acara, Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan sejumlah jurnalis mengenai isu masuknya tenaga kerja ilegal yang disinyalir menggunakan kebijakan bebas visa. Presiden sekali lagi menyebut bahwa hal tersebut hanyalah berlaku untuk kepentingan turisme, bukan untuk kepentingan pekerjaan.

 "Itu untuk turis, kalau ada yang ilegal ya tugasnya imigrasi dan Kemenaker untuk menindak," terangnya.

 Terkait dengan evaluasi kebijakan bebas visa, Presiden meyakini bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengantisipasi segala kemungkinan. Kebijakan bebas visa untuk kunjungan turis Tiongkok dan sejumlah negara lainnya sebelumnya telah diberlakukan pada pertengahan tahun 2015 lalu. Kebijakan itu sendiri diterapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan industri pariwisata nasional.

 "Kementerian Luar Negeri sudah melihat hal-hal seperti itu. Pasti dievaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visa nya. Saya kira semua negara seperti itu," ucap Presiden. Untuk diketahui, industri pariwisata nasional saat ini tumbuh cukup baik. Sepanjang bulan Juli lalu misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rekor tertinggi kunjungan wisatawan sepanjang sejarah pariwisata Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan tersebut mencapai 1,03 juta kunjungan.

 "Ini merupakan sejarah baru untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, merupakan yang tertinggi dan melewati satu juta kunjungan dalam waktu satu bulan," terang Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, dalam jumpa pers di Jakarta, pada awal September lalu.  

Jumlah tersebut naik 17,68 persen dibandingkan Juli tahun lalu yang hanya berada pada angka 877.584 kunjungan. Bahkan, jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Juni lalu, jumlah kunjungan wisatawan asing meningkat sebesar 20,42 persen.(eas)

 

 

.

Jakarta,koranrakyat.com Presiden Joko Widodo merasa optimis ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi di tahun 2017, karena dalam pandangan Presiden, sesulit apapun ekonomi dunia, masih terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan. “Kita harus bisa mengambil kesempatan sekecil apapun. Kita gunakan agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Presiden pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 di Jakarta Convention Center, Selasa 22 November 2016.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu di antaranya adalah dengan memasarkan produk dari Indonesia, tidak hanya ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Tiongkok. Tapi juga ke negara-negara dengan jumlah penduduk besar yang belum pernah dilirik sebelumnya karena banyak produk dari Indonesia yang cocok dengan negara tersebut. “Hanya dengan optimismelah kita bisa melalui tantangan dan rintangan-rintangan ke depan,” kata Presiden.

Memang pertumbuhan ekonomi dunia saat ini masih belum menunjukkan perbaikan karena volume perdagangan dunia masih mengalami penurunan. Meski harga komoditi dari Indonesia sudah mulai naik, tapi masih pada posisi yang belum normal. Kondisi seperti ini bukan berarti tanpa optimisme, terutama bila melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ke-1 sebesar 4,94 persen, dan kuartal ke-2 meningkat menjadi 5,18 persen, dan kuartal ke-3 sebesar 5,02 persen. “Kalau dibanding negara lain masih dalam posisi sangat baik. Kita sangat optimis untuk menuju ke depan. Tidak ada hal yang menyebabkan kita pesimis,” ujar Presiden.

Inflasi tahun lalu pun sangat terjaga, yakni sebesar 3,53 persen. Dan tahun ini inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,3 persen. Untuk defisit transaksi berjalan, lanjut Presiden, juga masih berada pada posisi yang dapat dikendalikan dengan baik. Kondisi seperti inilah yang harusnya membuat bangsa Indonesia optimis, tapi terkadang ada isu yang dibesar-besarkan dan menyebabkan kita tidak memiliki rasa optimis yang tinggi. “Meskipun kalau kita lihat survei negara mana yang optimis di dunia. Kita ini ranking kedua setelah Tiongkok,” kata Presiden.

*Tiga Kunci Tingkatkan Kemudahan Berusaha*

Upaya yang lain dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik pada tahun 2017 adalah dengan meningkatkan daya saing agar memberikan kemudahan berusaha. Indonesia, dalam survei _Ease on Doing Business (EODB)_ 2017 yang dilansir World Bank mengalami kenaikan 15 peringkat dari 106 menjadi 91. Meski mengalami kenaikan cukup tajam, Presiden mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang penting harus dikerjakan untuk memberikan kemudahan berusaha.

“Pertama, urusan korupsi dan pungli. Kedua, yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi kita. Ketiga, mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Tiga hal ini yang jadi pokok,” kata Presiden.

*Pembangunan Infrastruktur Untuk Tingkatkan Daya Saing*

Hal lain yang dilakukan pemerintah untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan daya saing adalah mengubah pemanfaatan anggaran dari konsumtif menjadi produktif. Upaya ini telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK, misalnya saat menghapus subsisi bahan bakar minyak (BBM) di awal masa jabatan pemerintahan Jokowi_JK. “Pada 2014 saja (subsidi) mencapai Rp. 300 Triliun, ini angka yang besar sekali. Dan kita alihkan ke hal produktif, baik membangun irigasi, pendidikan maupun memperbaiki layanan kesehatan,” ucap Presiden.

Anggaran  yang digunakan untuk hal yang produktif tentunya akan meningkatkan daya saing dan menjadikan negara kita dapat berkompetisi dengan negara lain. Pengalihan anggaran dari sektor konsumtif ke produktif meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 76 persen yang digunakan untuk membangun jalan tol, pelabuhan-pelabuhan besar, bandara-bandara baik terminal atau runway-nya. “Karena dengan upaya inilah saya meyakini nantinya biaya transportasi, biaya logistik akan jauh lebih murah dan akhirnya harga barang akan jatuh lebih murah. Inilah yang harus kita kejar, tidak ada yang lain,” kata Presiden.

Pembangunan infrastruktur ini pula yang akan menjadi fokus Presiden. “Saya ingin fokus ke sini (infrastruktur). Suara apapun yang datang, saya akan fokus di bidang infrastruktur ini, baik yang dikerjakan APBN, BUMN, dan investasi swasta,” tutur Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa prioritas membangun infrastruktur diberikan ke sektor swasta. Bila swasta tidak bersedia karena _Internadl Rate of Return (IRR)_ tidak menguntungkan, maka pembangunan infrastruktur diberikan kepada BUMN. Jika BUMN tidak bersedia barulah pemerintah menggunakan APBN.

Mengapa pembangunan infrastruktur ini tidak menggunakan APBN? Dalam lima tahun pembangunan infrastruktur diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 4.900 Triliun. “Negara hanya bisa menyiapkan Rp. 1.500 Triliun, sisanya dari swasta. Karena  tidak mungkin APBN bisa mengerjakan ini, sehingga meningkatkan investasi, arus uang masuk ke negara kita merupakan keharusan. Tanpa itu akan sulit kita menyelesaikan infrastruktur yang ada. Kalau menunggu APBN, mungkin 15-20 tahun baru bisa selesai,” imbuh Presiden.

*Presiden Jokowi: Politik Menghangat Jelang Pilkada, Biasa*

Di awal sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa suhu politik jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) sedikit menghangat, tapi hal ini merupakan sesuatu yang biasa. “Pilkada (2017) ini tidak hanya di DKI Jakarta saja, ada 101 pemilihan bupati, walikota, gubernur di seluruh Indonesia, tetapi sekali lagi tetapi di Jakarta ini istimewa, sehingga kejadian yang kemarin itulah yang kita lihat. Tapi itu hanya sedikit hangat lah, meskipun saya cukup pontang panting kesana kesini, tapi sekali lagi itu hal biasa dalam sebuah pilkada,” kata Presiden.

Presiden pun mengatakan bahwa saat dirinya mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 kondisinya seperti saat ini. “Saya ingat dulu pilgub mirip-mirip karena saya merasakan sendiri di lapangan,” tutur Presiden.

Kini sebagai seorang Presiden, dirinya harus pontang-panting melakukan konsolidasi dengan bertemu ketua partai politik, ulama, organsisasi massa, mengunjungi markas TNI dan Polri. Konsolidasi ini dilakukan agar suhu politik tidak memanas dan memberikan ketenagan kepada masyarakat. “Karena pontang-panting itu, saya yang biasanya enggak pernah naik kuda harus naik kuda. Sekali lagi hanya hangat. Jadi di sini ekonom-ekonom jangan ikut memanasi, hangat sudah biasa itu,” kata Presiden.

Tampak hadir mendampingi Presiden, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.(eas)

 

Semarang,koranrakyat.comKawasan Industri Kendal (KIK) yang pada hari ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak 500 ribu tenaga kerja. Proyek itu juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan wilayah Jawa Tengah pada khususnya.

"Kawasan Industri Kendal ini memang direncanakan nantinya 2.700 hektar, tetapi sekarang pada fase pertama kita baru menyelesaikan 830 hektar. Kita harapkan di Kawasan Industri Kendal ini akan menyerap lebih dari 500 ribu tenaga kerja," terang Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai melakukan peninjauan di PT. Tat Wai Industries, Kendal, Senin, 14 November 2016.

Proyek investasi bersama antara pemerintah Indonesia dengan Singapura tersebut juga sekaligus menandakan keterbukaan Indonesia bagi investasi asing. Hal tersebut dimaksudkan untuk terus menggenjot perekonomian nasional di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu seperti sekarang ini.

"Ya ini memberikan sinyal bahwa kita terbuka untuk investasi apapun yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi. Karena kita harus tahu, APBN pemerintah juga terbatas, BUMN capex-nya terbatas, swasta kita juga punya kemampuan tapi ada batasannya," terangnya.

Tahap pertama pembangunan kawasan tersebut diproyeksikan selesai dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Ke depannya, KIK ini akan menjadi sebuah contoh bagaimana kawasan industri dapat dibagi ke dalam beberapa klaster yang berbeda. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur pendukung transportasi merupakan salah satu kekuatan kawasan tersebut. Pelabuhan dan juga bandara yang relatif dekat menjadi daya tarik tersendiri.

"Ini juga efisien karena dekat dengan _seaport_ di Tanjung Emas, dekat sekali. Ke _airport_ juga dekat sekali, hanya 20 menit. Tadi saya tanya-tanya, saya kira yang nantinya jadi daya tarik adalah itu," ungkap presiden.

Meski demikian, diakui sendiri oleh presiden bahwa pihaknya masih harus membenahi beberapa hal guna menunjang proyek tersebut. Permasalahan mengenai pasokan listrik dan gas merupakan fokus utama yang kini hendak dicarikan solusinya oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo pun menargetkan permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan paling lambat pada akhir tahun 2016 ini.

"Ini yang saya berikan ke Menteri Perindustrian agar segera menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu secepat-cepatnya, paling lambat pada akhir tahun ini," tegasnya.

*Pembicaraan pada Pertemuan Bilateral*

Selain menanyakan soal pembangunan KIK, sejumlah jurnalis juga sempat menanyakan seputar hal-hal yang dibicarakan Presiden Joko Widodo dengan PM Lee saat pertemuan bilateral berlangsung. Menjawab pertanyaan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa PM Lee menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia atas upaya penanganan asap kebakaran hutan yang dinilai lebih baik dari sebelumnya.

"Tadi berbicara juga masalah asap. Perdana Menteri Lee juga menyampaikan terima kasih karena penanganannya tahun ini jauh lebih terorganisir dan juga penegakan hukumnya lebih tegas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyinggung mengenai kerja sama pemberantasan terorisme yang disepakati kedua belah pihak. Pertukaran informasi seputar terorisme merupakan salah satu yang berhasil dicapai dalam kesepakatan tersebut.

"Yang terorisme juga saya kira tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan terorisme. Tadi juga Perdana Menteri Lee mengucapkan terima kasih karena kita bisa mengungkap rencana teroris untuk meluncurkan roket ke Singapura," ucapnya.

 

 

 

Thursday, 10 November 2016 15:14

Paket Kebijakan Ekonomi XIV: Peta Jalan E-Commerce!

Written by

Jakarta,koranrakyat.com– Pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai 71 juta orang. Dengan potensi yang begitu besar, pemerintah menargetkan bisa tercipta 1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis sebesar USD 10 miliar dan nilai e-commerce mencapai USD 130 miliar pada 2020.

Untuk itu pemerintah merasa perlu menerbitkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan e-commerce ini sekaligus dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda.

Peta Jalan e-commerce ini diumumkan Kamis (10/11) di Istana Kepresidenan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kamis (10/11), di di Istana Kepresidenan.“Selama ini kita memang belum memiliki peta jalan pengembangan e-commerce nasional yang menjadi acuan pemangku kepentingan, di samping adanya berbagai peraturan/ketentuan yang tidak mendorong tumbuh kembangnya e-commerce,” kata Darmin.

Karena itu, pemerintah harus bisa memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam memanfaatkan e-commerce dengan menyediakan arah dan panduan strategis untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik pada periode 2016-2019.

Kebijakan ini akan mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya terhadap UMKM serta pelaku usaha pemula (start-up). Selain itu, juga mengupayakan peningkatan keahlian sumber daya manusia pelaku e-commerce. Kebijakan ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral demi pengembangan e-commerce.

Dalam Perpres tentang Peta Jalan E-Commerce yang segera terbit ini, terdapat 8 aspek regulasi, yaitu:

1. Pendanaan berupa: (1) KUR untuk tenant pengembang platform; (2) hibah untuk inkubator bisnis pendamping start-up; (3) dana USO untuk UMKM digital dan start-up e-commerce platform; (4) angel capital yang diperlukan ketika start-up masih merugi; (5) seed capital dari Bapak Angkat; dan (6) crowdfunding.

2. Perpajakan dalam bentuk: (1) pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di start-up; (2) penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi start-up e-commerce yang omzetnya di bawah Rp 4,8 Miliar/tahun; dan (3) persamaan perlakuan perpajakan sesama pengusaha e-commerce, baik asing maupun domestik.

3. Perlindungan Konsumen melalui: (1) harmonisasi regulasi menyangkut sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri e-commerce, dan skema penyelesaian sengketa; dan (2) pengembangan national payment gateway secara bertahap.

4. Pendidikan dan SDM terdiri dari: (1) kampanye kesadaran e-commerce; (2) program inkubator nasional; (3) kurikulum e-commerce; dan (4) edukasi e-commerce kepada konsumen, pelaku, dan penegak hukum.

5. Logistik melalui: (1) pemanfaatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); (2) Revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional;

(3) Pengembangan alih daya fasilitas logistik e-commerce dan (4) pengembangan logistik dari desa ke kota.

6. Infrastruktur komunikasi melalui pembangunan jaringan broadband.

7. Keamanan siber (cyber security) dengan menyusun model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce dan mengembangkan public awareness tentang kejahatan dunia maya. Selain itu juga menyusun SOP terkait penyimpanan data konsumen dan sertifikasi keamanan data konsumen.

8. Pembentukan Manajemen Pelaksana yang secara sistematis dan terkoordinasi akan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peta jalan e-commerce.(as)

 

 

 

Jakarta,koranrakyat.com,- Mengawali agendanya pada Senin, 7 November 2016, Presiden Joko Widodo pagi ini sekira pukul 08.30 WIB, meninjau proyek pembangunan jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 1 yang dibangun di sepanjang jalur Kalimalang menuju Bekasi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa jalan tol sepanjang 8 km yang terbentang dari Jakasampurna Bekasi sampai Universitas Borobudur di daerah Jalan Kalimalang 1 Cipinang Melayu Jakarta Timur tersebut sudah bisa dioperasikan Maret 2017 mendatang.

"Saya hanya ingin memastikan yang Maret (2017) itu yang 8 km, 2 (arah) berarti 16 km sudah bisa dipakai karena penting sekali kemacetan di sini sudah terlalu parah," ujar Presiden Joko Widodo kepada para jurnalis usai peninjauan.

Percepatan pembangunan jalan tol yang telah tertunda selama 22 tahun tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di sekitar Jalan Kalimalang menuju Bekasi.

"Ya yang pasti akan sangat mengurangi kemacetan karena ini memang plan awalnya memang dihitung sangat diperlukan, tetapi berhenti dan dilanjutkan plan ini dua tahun lah rampung," imbuhnya.

Seperti diketahui jalan tol Becakayu Seksi 1 ini telah direalisasikan oleh PT Waskita Karya sebesar 78,619 persen dari rencana awal sekitar 80,611 persen sehingga permasalahan konstruksi bisa diselesaikan lebih cepat.

"Tadi dari laporan tadi rampung, hanya minus satu persen lah, targetnya masih hanya kurang satu persen lah. Saya kira itu bisa dikejar," ucap Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa jalan tol Becakayu akan terintegrasi dengan ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) sehingga akan lebih memudahkan para pengguna jalan.

"Nanti ini akan ditembuskan dengan tol JORR, memang plan yang dulu tidak tapi ini diterusin sekalian ditembusin," ujar Presiden Joko Widodo.

*Dana Talangan Percepat Pembangunan Infrastruktur*

Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi adanya dana talangan sehingga masalah pembebasan lahan tidak lagi menjadi penghambat pembangunan jalan tol lainnya di seluruh Indonesia.

"Semuanya tidak ada masalah, karena pembebasan sekarang ini pembebasan lahan, pembebasan tanah dengan adanya dana talangan menjadi cepat banget, sangat cepat," imbuhnya.

Peninjauan tersebut bukanlah yang pertama kali bagi Presiden Joko Widodo karena sebelumnya pada 21 Juni 2016 lalu, Presiden juga telah meninjau langsung proyek pembangunan jalan tol yang dianggap memiliki progres pembangunan yang cukup cepat tersebut.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peninjauan kali ini adalah Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.(eas)

 

Jakarta,koranrakyat.com,-Pemerintah melalui salah satu badan usahanya bertekad untuk terus melakukan peningkatan kapabilitas bisnisnya. Dalam peninjauannya ke hanggar 4 Garuda Maintenance Facility (GMF), Garuda City Centre, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat sore, 4 November 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan akan terus mengembangkan industri pesawat terbang dan perawatannya, tak hanya di wilayah Barat, tapi juga di wilayah Timur Indonesia.

"Kita selalu ingin menaikkan 'grade' dari nomor sekian ke sekian. Sekarang sudah nomor 17 sedunia, sangat bagus sekali. Ini akan terus dibesarkan tapi tidak hanya di sini, tapi juga di Batam dan kemungkinan juga di Biak," ungkap Presiden.

Diresmikan pada tahun 2015 lalu, hanggar 4 GMF yang dibangun di area seluas 66.940 meter persegi tersebut telah memiliki pendapatan sebesar kira-kira 5 triliun rupiah. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga membanggakan pelajar-pelajar SMK dan insinyur teknik dalam negeri yang mampu bersaing di fasilitas perawatan pesawat terbang milik Garuda Indonesia itu.

"Ini mulai beroperasi Oktober 2015 dan sekarang GMF ini setahun sudah memiliki penjualan kira-kira 5 triliun rupiah. Ini kan sebuah kegiatan yang besar sekali. Dan hampir semuanya anak-anak SMK, insinyur tekniknya, semuanya dari dalam negeri," terangnya.

Saat ini GMF merupakan salah satu pemegang 'market share' terbesar di Indonesia untuk pengerjaan perawatan pesawat terbang. Pelanggan GMF tersebar di berbagai benua. Setidaknya ada 58 negara yang telah menjadi jaringan pelanggan GMF seperti Singapura, Malaysia, Belanda, Australia, Amerika, Afrika Selatan, Jepang dan lain-lain.

"Di sini bisa dikerjakan perawatan pesawat, mesinnya, dan juga pengecatan komponen. Semuanya bisa. Dan yang dikerjakan bukan hanya Garuda saja, hampir semua 'airline' ada semuanya, yang asing juga ada dilakukan pemeliharaan di sini," ucap Presiden.

Mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut ialah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Direktur Utama Garuda Indonesia Muhammad Arif Wibowo.(eas)

.

Jakarta,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo kembali turun ke lapangan untuk mengawasi langsung jalannya pembangunan kereta Bandara Soekarno-Hatta. Peninjauan tersebut dilakukannya usai melaksanakan ibadah shalat Jumat di Masjid Nurul Barkah, Tangerang, Provinsi Banten, pada 4 November 2016.

Tiba di lokasi sekitar pukul 12.25 WIB, Presiden Joko Widodo yang siang itu didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi disambut oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan juga Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia Edi Sukmoro. Keduanya telah berada di lokasi sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo.

Terhadap perkembangan pembangunan proyek kereta bandara tersebut, Presiden Joko Widodo memperkirakan bahwa pembangunan proyek tersebut akan selesai tepat pada waktunya. Dirinya menargetkan pada Juli 2017 kereta bandara tersebut dapat digunakan masyarakat luas.

"Ya ini sesuai dengan 'progress', kereta dari kota (Stasiun Manggarai) menuju ke Bandara ini saya kira akan tepat waktu selesainya sesuai yang saya sampaikan pada awal 2015 yang lalu. Selesai kira-kira bulan Juni atau Juli 2017. Kalau lihat 'progress'-nya saya kira memang tidak perlu dikhawatirkan," terang Presiden kepada para jurnalis yang meliput.

Meski demikian, diakui sendiri oleh Presiden, terdapat sejumlah masalah kecil mengenai pembebasan lahan sebesar 800 meter yang belum diselesaikan. Presiden Joko Widodo kemudian menambahkan bahwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.

"Saya kira tidak ada masalah. Rampung Desember, insya Allah," imbuhnya.

Dengan beroperasinya kereta bandara yang menghubungkan Stasiun Manggarai dengan Bandara Soekarno-Hatta ini nantinya diharapkan dapat mengurangi kemacetan akibat tingginya mobilitas penduduk menuju bandara. Kereta bandara tersebut nantinya juga akan terhubung dengan moda 'people mover' sehingga calon penumpang dapat dengan mudah menuju dari satu terminal ke terminal lainnya.

"Nanti kurang lebih 30 persen arus dari kota menuju ke Bandara, dari Bandara menuju ke kota itu bisa diangkut oleh kereta bandara ini sehingga akan mengurangi kemacetan yang banyak nanti. Kemudian, disambung nanti dengan 'people mover' yang dari terminal ke terminal," ungkapnya.

Setelah memberikan keterangan, Presiden beserta rombongan bertolak menuju salah satu lokasi di mana pemerintah telah melakukan pembebasan lahan guna keperluan pembangunan proyek kereta bandara. Di sana, Presiden Joko Widodo hendak memastikan sendiri apakah pembebasan lahan memang benar-benar telah diselesaikan dengan bertemu langsung pemilik tanah tersebut. Adapun lokasi tersebut tepatnya terletak di Jalan Pembangunan I, Batuceper, Kota Tangerang, Banten.

"Tanah ini tadinya belum selesai (pembebasan lahan), tetapi sekarang sudah rampung. Tadi pemiliknya sudah salaman, berarti sudah rampung. Saya hanya ingin memastikan itu saja. Karena ini targetnya Desember sudah harus rampung," ucap Presiden.(eas)

Boyolali,koranrakyat.com,-Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa persediaan beras nasional hingga bulan Mei 2017 mendatang telah mencukupi sehingga pemerintah Indonesia berkomitmen tidak akan melakukan impor beras hingga akhir tahun 2016.

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau panen padi di Desa Trayu, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, pada Sabtu, 29 Oktober 2016.

"Saya pastikan sampai akhir tahun tidak ada impor. Saya sudah sampaikan tahun yang lalu, September-Oktober hanya 1,030 juta ton. Sekarang (persediaan) 1,980 juta ton," tegas Presiden Joko Widodo.

Kepastian tersebut dinyatakan Presiden Joko Widodo setelah meninjau panen raya padi varietas Inpari 32 HDB yang diyakini dapat menghasilkan panen padi hingga dua kali lipat dari hasil panen biasanya.

"Saya datang ke lokasi persawahan di Boyolali ini ingin melihat hasil dari Inpari 32, yang biasanya kita rata-ratanya hanya 5-5,5 ton per hektar, Inpari 32 bisa sampai 10-11 ton," ujar Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa peningkatan hasil panen yang berlimpah tidak terlepas dari peran benih-benih unggul yang digunakan para petani serta ketersediaan air yang terpenuhi.

"Yang pertama memang tahun ini memang air melimpah. Yang kedua saya kira penggunaan-penggunaan benih-benih unggul ini juga memberikan hasil yang baik," imbuhnya.

Namun, hasil panen yang melimpah tidak lantas menjadikan pemerintah melakukan ekspor beras ke negara lain. Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan fokus menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen nasional.

"Pemerintah tidak akan melakukan ekspor beras untuk saat ini. Saya kira kita lebih baik memperbesar stok dulu baru kita berbicara masalah ekspor," ucap Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyaksikan penyerahan 5 ton Benih Padi Varietas Inpari 30, Inpari 32 dan Inpari 33 dan Pupuk NPK Majemuk kepada para petani oleh Menteri Pertanian. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga melakukan peninjauan teknologi Minapadi Jajar Legowo Super yang diharapkan dapat membantu mendongkrak produksi padi nasional.

Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kunjungan kerja kali ini adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sanjoyo serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.(a (eas)

 

 

Page 4 of 14

Entertaiment

Face Book Galleries

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-Sampai hari terakhir pencarian sabtu(10/11)2018  terhadap pesawat Lion Air JT 610...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali naik motor _custom_ miliknya untuk menghadiri acara...
      BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, menyampaikan apresiasi...
  BENGKULU (KORANRAKYAT.COM)  Selepas ba'da Ashar, Masjid At-Taqwa Kota Bengkulu mulai dipadati oleh jamaah yang...
        BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Setelah memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan 2018 di Taman Makam...
    BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Musibah korban penonton drama kolosal di Surabaya Tiga orang meninggal dan 15 luka...
    TEGAL(KORANRAKYAT.COM)Konektivitas dalam hal transportasi sebagaimana yang sering disinggung oleh Presiden Joko...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar rapat terbatas untuk...
    BENGKULU(KORANRAKYAT.COM) - Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkulu Tengah terjaring Operasi Tangkap...

Ekonomi News

  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     
  •  

    *Presiden Harap Ajang Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Promosikan Produk Unggulan Indonesia*

     

     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula

     
  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan