Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM),- Presiden Joko Widodo sore ini Jumat, 5 Mei 2017, secara resmi membuka Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin Tahun 2017, yang digelar di Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta.

Apa yang disampaikan Presiden dalam acara tersebut adalah sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah guna mendukung kinerja para pengusaha kecil dan menengah Nahdliyin.

"Pak Presiden, berikan kami kesempatan dari peluang-peluang yang ada. Yang kedua, berikan kami akses untuk bisa masuk baik kepada permodalan maupun kepada proyek-proyek yang ada di pemerintah maupun BUMN," kata Presiden menirukan ucapan para pengusaha.

Untuk itu, Kepala Negara menegaskan dua hal yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Tanah Air, yaitu kemitraan dan redistribusi aset.

"Yang ingin lebih saya pertegas adalah dua hal saja, yang pertama masalah kemitraan, yang kedua masalah redistribusi aset," ujar Presiden.

Dalam hal kemitraan, pemerintah akan segera merealisasikan kemitraan yang tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan besar, namun juga usaha-usaha kecil dan menengah.

"Menurut saya, kemitraan ini harus segera dikonkretkan. Tidak hanya dengan pemerintah maupun BUMN, tapi saya tambah, pengusaha-pengusaha besar dan konglomerat ini juga harus bermitra," ucap Presiden.

Oleh karena itu, dalam dua minggu ke depan, Presiden akan segera mempertemukan para pengusaha Nahdliyin dengan sejumlah pihak yang bisa diajak bekerja sama. Mulai dari kementerian-kementerian yang memiliki banyak proyek, BUMN, pengusaha-pengusaha besar, hingga para konglomerat.

"Dalam dua minggu ini akan saya siapkan pertemuan itu. Kalau tidak konkret-konkret seperti ini nanti disentil lagi sama Pak Kyai," ungkapnya.

Lebih lanjut dalam hal redistribusi aset, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan konsesi lahan kepada masyarakat yang bisa menjadikan lahan tersebut semakin produktif. Mengingat selama ini, konsesi hanya diberikan kepada sejumlah orang yang dekat dengan kekuasaan namun tak mampu menjadikan lahan tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak.

 

"Ini yang akan kita ubah agar konsesi-konsesi itu diberikan kepada rakyat, koperasi, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, pondok pesantren, tetapi tidak hanya langsung diberikan. Ada syaratnya, yaitu harus bisa membuat lahan itu menjadi produktif," ujar Presiden.

Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya praktik jual-beli lahan konsesi. Tujuan pemerintah yang sebenarnya adalah untuk mendukung pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya melalui kompetisi yang sehat.

"Kita ingin agar pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ini bisa naik level-nya," ucap Presiden.

Oleh karena itu, Kepala Negara telah memerintahkan jajarannya untuk segera mencari solusi terbaik bagi konsesi lahan sekira 12,7 juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga konsesi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat dan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah serta terwujudnya pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

"Polanya sudah ada tapi masih akan kita konsultasikan kepada pelaku-pelaku yang nanti akan kita berikan," kata Presiden mengakhiri sambutannya.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj.(eas)

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)- Sesuai tugas pengawas perdagangan sembako dipasaran terus dipantau di pasar-pasar hingga gudang yang disediakan Pemerintah. Meskipun terhembus ada kenaikan harga beras Rp 50 namun dijaga agar tidak melonjak. Beras sudah ada stok 50 Ribu Ton hingga lebaran.

Kadiv Humas Mabes Polri yang juga koordinator satgas, Irjend Pol Setyo Wasisto Jumat (5/5)2017 mengatakan pengawasan sampai ke gudangnya kita selidiki . Teman-teman dari dansatgas lidik ,kita ada 3 .sub satgas lidik atau penegakan hukum, Satgas humas. "Sub satgas lidik sedang bekerja dan apa bila ditemukan dilapangan ada bukti-bukti kita lakukan penindakan," ujarnya.

Ketika ditanya apa yang dilapangan , Setyo menegaskan beras.

Tetapi sih tidak terlalu besar harganya , tapi pak Menteri Pertanian sudah mengatakan  bahwa tidak ada alasan beras harus naik karena stoknya cukup. "Jadi kalau stoknya cukup suplay cukup deman apapun kita pasti bisa atasi mana kali terjadi gejolak  kita harus teliti apakah.keterlambatan distribusi ,transportasinya atau karena terjadi ada upaya-upaya untuk menahan mobilitas tersebut," tegasnya.

Kenaiknya dari berapa ke berapa, Setyo menjelaskan Kemarin naiknya sekitar Rp 50 , tapi kalau Rp 50 itu naik dan.Kalau dihitung banyak gede juga jadi kita upayakan kita memantau terus buat teman-teman memberikan masukan karena.perintah Pak Kapolri untuk satgas sampai ke daerah. "Dicipinang baru barometer,karena Cipinang pasar induk karena barometer harga disitu. Karena pasar-pasar lain.mengikuti dia. Kemudian juga ada yang mengatakan psikologi pasar walaupun stok banyak kalau rekan-rekan wartawan katakan harganya akan naik akan bergejolak ," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Setyo merincinya tolong bantuan dukungannya sekarang bila menyampaikan yang sejuk-sejuk karena walaupun di stok banyak pun bilang harganya naik pasti akan naik." Itu namanya psikologi pasar. Kita berharap menjelang hari besar keagamaan.nasional lebaran dan puasa harga tidak ada kenaikan yang ekstrim," rinciannya.

Menyinggung menjaga stabilitas harga, Setyo mengakui Kita akan lihat kalau sampai.lebaran nanti hasilnya bagus ,mungki. Kita akan evaluasi dan.Kita laporkan ." Koordinasi beberapa laporan Bulog dan KPPU, kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan," akunya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Keputusan PLN  menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan 900 volt ampere (VA) dan rencana mencabut subsidi listrik golongan 450 VA dipastikan bakal menambah beban kalangan buruh dan rakyat kecil.

 

Ketua Umum DPP Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Sunandar mengatakan, kenaikan TDL sangat memberatkan kaum buruh karena tidak seimbang dengan kenaikan upah sebesar 8,25 persen. 
"Sungguh sangat menyengsarakan masyarakat miskin berpenghasilan rendah yang seharusnya mendapatkan subsidi," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/5). 

Menurut Sunandar, kebijakan menaikkan tarif listrik tidak sesuai dengan jargon keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakata kecil alias wong cilik. Dia mengatakan, kebijakan tersebut sangat tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.  Kenaikan TDL sangat memberatkan masyarakat. Apalagi momen kenaikan menjelang bulan suci Ramadhan yang dibarengi kenaikan harga kebutuhan rumah tangga di pasar sangat terasa berat," jelasnya 
Secara faktual, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TDL sejak awal Januari telah menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen bersama dengan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar. Untuk itu, Sunandar meminta agar kenaikan TDL yang mencapai 90 persen dikembalikan ke harga semula. Bila tetap dilanjutkan akan menambah beban masyarakat tidak mampu yang didalamnya juga banyak buruh yang memiliki upah jauh di bawah upah layak.  
Jika tidak ada pencabutan kenaikan TDL pada 20 Mei mendatang maka merupakan momentum kebangkitan nasional bagi FSP KEP bersama federasi lain untuk menggelar aksi damai di Istana Negara dan di banyak wilayah. 
Secara faktual, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TDL sejak awal Januari telah menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen bersama dengan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar.

Diketahui, tarif listrik adjustment untuk pelanggan rumah tangga (R1) awalnya sebesar Rp 605 per kWh, naik 30 persen pada tahap satu Januari-Februari 2017 menjadi Rp 791 per kWh. Tahap dua bulan Maret-April naik lagi 30 persen jadi Rp 1034 per kWh, tahap tiga bulan Mei-Juni menjadi Rp 1352 per kWh. Kemudian bulan Juli dan seterusnya menjadi Rp 1467,28 per kWh.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM). Keuangan negara saat ini tengah dalam keadaan darurat. Setidaknya hal itu nampak saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku meminjam dana sebesar Rp 2 triliun dana perkebunan sawit

 

Dana yang dihimpun oleh pelaku usaha perkebunan sawit dengan melakukan pungutan ekspor CPO sebesar 50 dolar AS/ton yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Penghimpunan Kelapa Sawit itu dipinjam untuk menambal APBN 2017.

"Sungguh ini sebuah penyelewengan dan pelanggaran UU oleh pemerintah Joko Widodo. Sebab dalam UU 39/2014 sangat jelas bahwa penghimpunan dana perkebunan sawit dipergunakan bukan untuk menambal APBN," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan , Kamis (4/5).

Dijelaskan Arief bahwa sesuai UU tersebut, dana perkebunan hanya diperuntukan untuk penelitian dan pengembangan, replanting perkebunan petani, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, dan promosi  perkebunan sawit Indonesia."Sampai hari ini, menurut data dari petani belum ada satu sen pun dana tersebut yang dinikmati oleh petani dalam bentuk dana pinjaman untuk replanting kebun petani, serta pembangunan sarana dan prasarana perkebunan," jelasnya.

"Jadi sebaiknya segera saja BPK dan KPK melakukan audit investigasi pada BPDP Kelapa Sawit yang dananya dijadikan bancaan dan sumber untuk nambal APBN," pungkasnya. (as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-Upaya untuk melakukan pengawasan sehingga harga sembako stabil, stock beras cukup dan sembako lain sesuai harga kebutuhan dibentuk satgas untuk menindak pedagang nakal menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian di Usai mengikuti videocinfrens, Rabu(3/5) 2017 mengatakan Kami baru selesai melakukan Vidio conference dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan menteri Pedagangan Sanggarwati Lukita dari Semarang kebetulan sedang kunjungan kerja di Semarang, ada Ketua KPPU Dr Syarkawi Rauf, Direktur Bulog Djarot kusumayakti . "Jadi perintah dari Bapak Presiden dalam rapat terbatas beberapa waktu yang lalu ini menjelang Ramadhan dan lebaran mendatang Presiden menginginkan agar terjadi stabilitas harga sembako jangan terjadi kenaikan memberatkan rakyat ," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan Jadi ini petunjuk beliau dengan Bapak pertanian dan pedagangan ,Pak mendagri kemudian KPPU, Bulog dan kita sepakat melakukan koordinasi kemudian melakukan video confrens bersama. "Jadi Vidioconfrens juga dihadiri oleh Para Kapolda, para Kapolres se indonesia. kemudian juga dari Dinas perdagangan, Dinas Pertanian bahkan ada beberapa Gubernur yang diantaranya.gubernur Jawa Tengah ,Gubernur Sumatera Utara beberapa Bupati dan Bupati  intinya bahwa prinsipnya kita aman kejadian.para prinsipnya aman persoalannya mata rantai distribusi.Jadi ada sepekulan aman, monopoli.dan yang.
Lain ini sedang kita tangani bersama karena perlu ada kekompakan dan sinergi antara Polri , Menteri Pertanian, Perdagangan, Kemenrian dalam negeri, Bulog dan KPPU ,Bea Cukai sebetulnya. Nanti.akan kita sampaikan dalam vidioconfrens ini kita akan.lakukan langkah-langkah bersama sampai Lebaran sehingga terjadi stabilitas harga," tegasnya.

Untuk itu,Tito menandaskan Saya ingin jelaskan pertama tolong digaris bawahi dari hasil rakor ke tersedia pangan sembako untuk Ramdan dan Lebaran prinsipnya cukup baik produksi dalam negeri maupun.dukungan import dari luar negeri cukup. Persoalan nya pada rantai distribusi yaitu distribusi adanya spekulan adanya pemain-pemain monopoli ini yang terjadi dilapangan. "Nah untuk itu sudah dibentuk tim dari Mabes Polri Satgas pangan dari Mabes Polri Irjen Setyo Warsito ditugaskan maksimalkan sekarang Kadiv Humas tetap saya tugaskan bergabung tentunya dari instansi terkait dalam hal ini adalah dari KPPU, Mentan, kementerian Dalam Negeri  dan lain-lain. Ini selalu bergabung mengevaluasi setiap 2 minggu sekali," tandasnya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan Kemudian ditingkat Polda juga dibentuk Satgas Pangan Polda dipimpin oleh   Diterimanya selaku kordinator sama ini juga akan bergabung Dinas Pertanian, Pedagangan, Pasar dan lain-lain." Dan mereka akan melakukan langkah-langkah sampai dengan upaya penegakan hukum dan Nanti akan dievaluasi setiap 2 minggu kepada Diskursus Polda kalau ada pengungkapan diekspos. Mabes pun diungkap di ekspos untuk.memberikan efek kerah kepada yang lain dan Nanti saya lihat ada daerah ada harga nya naik kemudian tidak melakukan kegiatan apa-apa tidak ada penindakan saya juga akan menindak Direktur Tindak Pidana Khusus dalam kewajiban," jelasnya.

Sesuai perkembangan, Tito mericinya Ini ada 1 bulan menjelang  Ramadhan saya akan lihat terjadi kenaikan terus berdiam bisa saja Direkturnya saya ganti. Berarti tidak efektif dan saya cari yang paling keras lagi. "Sekaligus pesan ini.kami sampaikan dengan teman-teman media mudah-mudah para sepekulan dan.yang.monopoli paham pemain paham kita tidak.main-main mengawasi," rincinya.

Sementara itu, Menteri Pertanian , Andi Amran Sulaiman mengatakan Pertama kami mengucapkan terima kasih pada jajarannya telah dibentuk satgas perdagangan ini luar biasa dan kedua terima kasih beberapa kartel yang melakukan kesalahan termasuk oplos pupuk , beras dan ada juga cabai juga dikartel. "Dulu harganya 150 Ribu hingga Rp 160 Ribu dan adanya penindakan yang tegas pak Kapolri dan jajarannya agar Cabai turun juga dibarengi dengan naiknya produksi turun Rp 30 Ribu hingga Rp 40 Ribu. Artinya turun.Rp.40 Ribu hingga Rp.60 Ribu," ujarnya.

Menyinggung stock,  Andi mengakui Stok kami jamin dimana stok kita ada 2 Juta khusus beras. Harga beras naik dipertegas tidak ada alasan harga naik. Stock kita ada 2,2 Juta ton perhari di Bulog kemudian khusus untuk Jakarta gudangnya penuh kurang lebih 400 Ribu Ton beras Jawa Tengah,Jawa Timur dan Jawa Barat juga sudah sewa gudang karena gudangnya penuh kurang lebih 50 gudang kami terima laporan  terakhir. "Jadi tidak ada alasan harga beras naik  terutama beras kemudian bawang harga ditingkat petani 4 Ribu hingga 8 Ribu ini.terrendah kemudian gula stok kita kurang lebih di.bulog 400 Ribu Ton dan diberi harga Rp 11.300 sampai 11.800 Ini sudah ,"akunya.

Oleh karena itu, Andi menjelaskan kami sepakati semua bahwa stok kita dan harga kita harus menstabilkan atas perintah Bapak Presiden . " Bahkan hampir tiap minggu diingatkan semua untuk menstabilkan harga karena menjaga konsumen menjelang Ramadhan dan Idul Fitri," .jelasnya.

Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU),Syarkawi Ra'uf mengungkapkan  karenanya tadi sudah dilakukan koordinasi kami.akan bersama-sama dengan Satgas perdagangan dari Kepolisian untukmelakukan  pemantauan harga rantai distribusi. "Kalau di titik.distribusi ada yang coba-coba melakukan tindakan persaingan dan tindakan pidana kami bersama-sama Polda akan memperlakukan tindakan setengah-tegasnya karena sesuai arahan Bapak Presiden kami ingin harga stabil selama Ramadhan dan Idul Fitri," ungkapnya.

Ditepat yang sam Kepala Bulog , Djarot Kusumastuti: kami ingin.menegaskan sebagaimana kebijakan regulator menteri Petani an,Pedagang an kami harus menyiapkan Stock yang cukup bukan sekedar stok.yang cukup dan stock yang tersebar diseluruh titik yang ada." Ini yang kami lakukan namun sebagai mana tadi dibicarakan masih mungkin muncul permasalahan distribusinya untuk itu ini berbahagia sekali pak Mendagri langsung turun membantu pemda untuk mengamankan distribusi dan yang paling utama Polri langsung turun tangan untuk mengendalikan harga dengan demikian dengan kebijakan yang ada dari pada Menteri sekaligus eksekutor menyiapkan Stock dan penyebaran stock sekaligus pengendalian Bapak Dalam negeri dan bapak kapolri. 
Maka saya sangat optimis untuk.bukan Ramadan sampai pada lebaran, paskah puasapun harga pangan kita pun akan terkendali," ujarnya.(vk)

 

 

 

 

 

 

HONGKONG (KORANRAKYAT.COM) Dalam lawatannya ke Hong Kong pada Senin, 1 Mei 2017, Presiden Joko Widodo berbicara dengan para pengusaha dan investor di Hong Kong untuk meyakinkan bahwa peluang investasi di Indonesia sangat terbuka lebar. Presiden juga menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk semakin memantapkan posisi Indonesia sebagai negara yang ramah investasi.

 Demikian sejumlah poin penting yang disampaikan Presiden saat memberikan pidatonya di acara pertemuan pebisnis Hong Kong yang digelar di  Grand Ballroom Hotel Conrad, Hong Kong.Mengawali pidatonya itu, Presiden sempat melontarkan candaannya mengenai Kota Hong Kong yang dikunjunginya.

 Hong Kong adalah satu dari sekian banyak kota di dunia di mana Anda dapat menikmati sarapan pagi bersama dengan Superman," ujar Presiden yang langsung disambut tawa hadirin.Saat melontarkan candaannya itu, tampak di layar presentasi ialah Li Ka-shing, seorang pengusaha, investor, dan juga filantropis Hong Kong. Di sana, ia memang biasa disebut sebagai 'Superman' oleh karena kelihaiannya dalam berbisnis.

 Presiden Joko Widodo pagi ini memang sempat melakukan pertemuan dengan Li Ka-shing untuk membicarakan peluang investasi di Indonesia. Li menyatakan komitmennya kepada Presiden untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Untuk diketahui, Li sendiri sebelumnya telah berinvestasi di Indonesia sejak lebih dari sepuluh tahun lalu."Tentu saja Superman selalu menjadi yang pertama untuk melihat sebuah peluang," kata Presiden menanggapi investasi Li sekitar sepuluh tahun lalu itu yang lagi-lagi membuat suasana menjadi riuh.Peluang investasi yang ada di Indonesia itu tentu diiringi dengan sejumlah upaya pemerintah Indonesia untuk membuat kemudahan berusaha di Indonesia menjadi semakin baik. Hal yang paling ditekankan dalam sejumlah upaya tersebut ialah mengenai reformasi.

 "Bagi Indonesia, kami ingin tetap berfokus. Dan fokus kami saat ini adalah reformasi," Presiden menegaskan.Reformasi yang pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat dirinya mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia ketujuh ialah pengurangan dan realokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tidak tanggung-tanggung, sebesar 80 persen subsidi tersebut dialihkan untuk hal-hal lain yang dirasakan lebih bermanfaat."Ini nilainya sekitar USD 15 miliar per tahun fiskal untuk kemudian kami alokasikan ke layanan kesehatan, pendidikan, dan utamanya pembangunan infrastruktur," ungkapnya.Melalui anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur itu, pemerintah kemudian menjalankan program pembangunan infrastruktur terbesar sepanjang sejarah pembangunan Indonesia. 

 "Proyek listrik 35 gigawatt, 1.000 kilometer jalan tol, 3.258 kilometer jalur kereta api, 15 bandara baru, 10 pengembangan bandara yang ada, serta 24 pelabuhan baru dan pengembangan pelabuhan yang ada," demikian Presiden memerinci proyek-proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan.Selain itu, Presiden juga menyampaikan kepada para hadirin mengenai penghapusan sekitar 3 ribuan peraturan daerah yang mempersulit investasi. Demikian halnya dengan kebijakan pengampunan pajak yang kemudian menjadi salah satu kebijakan pengampunan pajak tersukses sepanjang sejarah.

 "Berkat sejumlah upaya itu, tahun lalu kami memperbaiki peringkat kami di indeks Kemudahan Berusaha Bank Dunia sebanyak 15 peringkat. Dari peringkat 106 ke peringkat 91," Presiden menambahkan sembari menekankan bahwa target selanjutnya ialah untuk berada pada posisi 40 besar dalam daftar tersebut.

 Dengan sejumlah upaya dan capaian pemerintah tersebut, tersedia banyak peluang investasi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang terus digencarkan pemerintah hingga sekarang mampu menjadikan sejumlah wilayah Indonesia semakin terhubung. Tentu saja, peluang di sektor pariwisata akan semakin besar."Anda semua tahu Bali, pulau surga kami yang terkenal itu. Dengan akses infrastruktur yang semakin baik, kami telah meluncurkan sebuah program yang disebut 'Sepuluh Bali Baru'. Seperti misalnya Raja Ampat di Papua, Mandalika di Lombok, dan Pulau Komodo," ucapnya.

"Anda mungkin ingin segera membeli properti di sana sebelum Li Ka-shing membeli semuanya dan harganya juga menjadi naik," ucap Presiden.Hong Kong yang dikenal dengan kekuatannya di bidang pembangunan real estate dan juga gaya hidup menjadikannya sejalan dengan pembangunan sektor pariwisata di Indonesia. Sebab, Presiden memperkirakan bahwa di tahun-tahun mendatang, Indonesia akan segera kebanjiran investasi pada pembangunan hotel, resor, distrik pariwisata, dan sejumlah pusat aktivitas lainnya.

 "Saya juga melihat peluang yang luar biasa bagi industri keuangan Hong Kong. Saya percaya, di Asia, pembiayaan infrastruktur akan menjadi peluang pasar modal terbesar selama beberapa dekade ke depan," ujar Presiden.Dengan sejumlah upaya yang terus dilakukan pemerintah Indonesia dan juga kemampuan investasi yang dimiliki Hong Kong, Presiden Joko Widodo berharap agar para investor Hong Kong tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Ia juga meyakinkan bahwa pihaknya akan senantiasa melakukan perbaikan dari segala sisi untuk semakin menjadikan Indonesia sebagai negara ramah investasi."Kami di Indonesia akan terus menyambut Anda dengan reformasi yang lebih kuat dan kemajuan yang lebih cepat dari sebelumnya," tutupnya.

 

 

 

 

Saturday, 29 April 2017 05:45

Sekitar 22 BUMN Rugi Rp.5,6 Trilliun Tahun 2016

Written by

BOGOR. (KORANRAKYAT.COM) - 22 BUMN rugi Rp 5,6 triliun sepanjang 2016. Sedangkan di kuartal I-2017, jumlah BUMN yang naik jadi menjadi 25 perusahaan, namun total kerugiannya turun menjadi Rp 3 triliun. "Di 2016 ada 22 nilai kerugiannya Rp 5,6 triliun. Angka triwulan I ada 25 BUMN dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp 3 triliun," jelas Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro dalam Media Gathering Kementerian BUMN di Wikasatrian, Bogor, Jumat (28/4/2017) malam.

Di tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan hanya ada satu BUMN yang mengalami kerugian, yaitu Merpati. Pasalnya Merpati sudah tidak beroperasi."2017 komitmen kami tinggal satu BUMN rugi," ujar Imam. 


Untuk menekan jumlah BUMN yang rugi menjadi hampir nol, Kementerian BUMN mengupayakan sinergi antara BUMN. Misalnya memberdayakan aset yang dimiliki BUMN rugi ke sektor bisnis lain.Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, mengurangi jumlah BUMN yang rugi juga bisa dilakukan dengan menjalin sinergi antara BUMN sejenis.

"Sebagai contoh kita banyak sekali program untuk pertanian atau penghijauan. Kita tekankan antar BUMN kalau ada program seperti ini ada dua BUMN, yaitu SHS dan Pertani," tutur Rini.Selain itu, untuk BUMN yang penjualannya anjlok juga perlu dilirik oleh BUMN lain untuk dibantu dari sisi penjualannya. Rini mencontohkan bagaimana BRI memesan batik dari BUMN garmen Primissima yang berlokasi di Yogyakarta."Pabrik bahan batik Primissima setelah lihat kualitasnya ternyata BRI sudah mulai memesan pertama kali dalam 10 tahun 2016 mulai untung," tutur Rini.

 BUMN PLAT MERAH YANG RUGI 

 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan ada 26 perusahaan pelat merah yang merugi pada kuartal I-2017. Kerugian tersebut nilainya mencapai Rp 3,4 triliun.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro, menyebutkan ada deretan BUMN yang memberikan kerugian kepada negara di tiga bulan pertama 2017 ini. Beberapa nama BUMN yang menyumbangkan kerugian pada kuartal I-2017 ini, antara lain PT Kertas Leces yang berkedudukan di Probolinggo, Jawa Timur yang fokus pada produksi kertas sesuai namanya.  Selain itu, ada PT Industri Sandang (Persero) (Insan) yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. BUMN yang bergerak di industri garmen ini mulai redup namanya. 

"Leces punya rencana bangun aset, Insan juga dengan problematika hukum clear dan berjalan lebih, asetnya juga banyak. Kemudian Pertani membaik," jelas Imam dalam Media Gathering Kementerian BUMN di Wikasatrian, Bogor, Jumat (28/4/2017).

Selain itu, yang juga mengejutkan adalah Perum Bulog yang merugi Rp 913 miliar pada kuartal I-2017. BUMN pangan ini merugi karena belum mendistribusikan beras pra sejahtera (rastra). Meski demikian, Kementerian BUMN yakin Bulog bisa kembali pulih di kuartal berikutnya.

"Bulog rugi Rp 913 miliar pada triwulan I-2017, 2016 untung. Saya yakin triwulan I dan II sudah mulai untung," tutur Imam.

BUMN yag bergerak di bidang ritel pun ikut memberikan sumbangan kerugian di kuartal satu tahun ini. Deretan BUMN yang bergerak di sektor ritel seperti PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) juga tercatat memberikan kerugian di awal tahun ini.

"BUMN ritel dan BUMN perdagangan seperti RNI triwulan satu slow down," tutur Imam.

Imam mengatakan, kerugian BUMN pada kuartal satu tahun ini disebabkan karena belum masifnya pergerakan bisnis di sejumlah sektor, ia pun yakin ke depan jumlah BUMN yang mengalami kerugian akan berkurang.  Di tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan perusahaan pelat merah yang mengalami kerugian hanya PT Merpati Nusantara Airline yang sudah tidak beroperasi."Tahun ini kita targetkan Merpati saja karena memang sudah tidak ada aktivitas," tutup Imam. (ea)

 

 

Friday, 28 April 2017 12:31

KPK Akan Pantau Perijinan Kelapa Sawit

Written by

.

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM,-. Komoditas kelapa sawit adalah salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Sayangnya, pengelolaannya masih banyak menimbulkan masalah. Lemahnya mekanisme perizinan, pengawasan, dan pengendalian membuat sektor ini rawan korupsi. Korupsi dalam proses perizinan perkebunan kelapa sawit sering melibatkan kepala daerah. Seperti yang sudah ditangani oleh KPK, yakni Bupati Buol Amran Batalipu dan Gubernur Riau Rusli Zainal.

Dalam kajian tahun 2016, KPK menemukan hingga saat ini belum ada desain tata kelola usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kondisi ini tak memenuhi prinsip keberlanjutan pembangunan. Sehingga, rawan terhadap persoalan tata kelola yang berpotensi adanya praktek tindak pidana korupsi.

Dari sisi hulu, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.  Hal ini ditandai dengan tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang. Integrasi perizinan dalam skema satu peta juga belum tersedia. Selain itu, kementerian dan lembaga terkait belum berkoordinasi dalam penerbitan perizinan. Akibatnya, masih terjadi tumpang tindih izin seluas 4,69 juta hektare.

Di hilir, pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit belum efektif karena sistem verifikasi belum berjalan baik. Penggunaan dana kelapa sawit, habis untuk subsidi biofuel. Parahnya, subsidi ini salah sasaran dengan tiga grup usaha perkembunan mendapatkan 81,7 persen dari Rp 3,25 triliun alokasi dananya.

Padahal seharusnya penggunaan dana terbagi untuk penanaman kembali, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan advokasi, dan riset. Tak hanya itu, pungutan pajak sektor kelapa sawit tak optimal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Tak efektifnya pengendalian pungutan ekspor ini mengakibatkan ada kurang bayar pungutan sebesar Rp 2,1 miliar dan lebih bayar Rp 10,5 miliar. Tingkat kepatuhan pajak baik perorangan maupun badan juga mengalami penurunan. Sejak tahun 2011-2015, wajib pajak badan dan perorangan kepatuhannya menurun masing-masing sebanyak 24,3 persen dan 36 persen.

Dari hasil kajian ini, KPK merekomendasikan Kementerian Pertanian dan kementerian/lembaga terkait harus menyusun rencana aksi perbaikan sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit. KPK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi rencana aksi tersebut.(eas)

 

._.
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.comPemerintah terus menunjukkan keseriusannya untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Tanah Air. Terkini, Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 18 Maret 2017, meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) dengan total kapasitas 500 Mega Watt (MW) di seluruh Indonesia.
 
Peresmian delapan PLTG MPP dengan total kapasitas 500 MW dan sembilan infrastruktur ketenagalistrikan di Kalimantan Barat tersebut dipusatkan di PLTG MPP Parit Baru (Pontianak) yang berlokasi di Desa Jungkat, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat.
 
"Hari ini sudah diresmikan di delapan lokasi pembangkit listrik tenaga gas yang totalnya 500 Mega Watt," ujar Presiden Joko Widodo.
 
Tambahan daya listrik tersebut diyakini dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Mengingat saat ini pasokan listrik juga sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di Bumi Khatulistiwa. 
 
"Ini memang yang sangat-sangat dikeluhkan masyarakat karena masalah kebutuhan industri, kebutuhan untuk pabrik, kebutuhan untuk hotel, pariwisata dan juga rumah tangga yang _ngantri_ ingin mendapatkan listrik," ungkapnya.
 
Oleh sebab itu dipilihlah _mobile power plant_ karena proses pembangunannya yang cepat hanya memakan waktu 6 bulan.
 
"Kalau kita pakai yang batu bara bisa 4 tahun sampai 5 tahun (membangunnya) tapi ini bisa dikerjakan cepat," ujar Presiden.
 
Bukan hanya Kalimantan Barat, sejumlah provinsi di Indonesia juga dapat merasakan manfaat dari pembangunan PLTG tersebut. Selain menggunakan gas sebagai bahan baku yang murah dan tidak merusak lingkungan, PLTG MPP tersebut bisa berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan. 
 
"Perlu saya ingatkan bahwa ini adalah MPP, Mobile Power Plant, yang bisa dipindah-pindah ke tempat lain kalau memang tempat itu sangat membutuhkan," ucap Kepala Negara.
 
Presiden juga memuji pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang mencapai 5,22 persen dan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,02 persen. "Kalau listriknya tidak disiapkan bagaimana investor mau membangun hotel, industri dan pabrik," kata Presiden.
 
Padahal, kata Presiden, dengan masuknya investor akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi penduduk di kota, kabupaten dan provinsi sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan ikut meningkat.
 
Adapun PLTG MPP 500 MW yang telah diresmikan, tersebar pada 8 lokasi, yaitu:
1. MPP Jeranjang–Lombok dengan daya 2x25 MW, yang telah beroperasi sejak 27 Juli 2016;
2. MPP Air Anyir–Bangka dengan daya 2x25 MW, mulai beroperasi 13 September 2016;
3. MPP Tarahan–Lampung dengan daya 4x25 MW, mulai beroperasi 29 September 2016;
4. MPP Nias dengan daya 1x25 MW, mulai beroperasi 31 Oktober 2016;
5. MPP Parit Baru (Pontianak) dengan daya 4x25 MW, mulai beroperasi 8 November 2016;
6. MPP Balai Pungut–Riau dengan daya 3x25 MW, mulai beroperasi 13 November 2016;
7. MPP Suge–Belitung dengan daya 1x25 MW (Roll Suge), mulai beroperasi 22 November 2016;
8. MPP Paya Pasir-Medan dengan daya 3×25 MW (Roll Paya Pasir), mulai beroperasi 9 Desember 2016.
 
Sedangkan sembilan infrastruktur kelistrikan yang berhasil diselesaikan PLN di Kalimantan Barat yakni:
1. PLTU Ketapang dengan daya 2x10 MW 
2. SUTT 150 kV Parit Baru–Kota Baru sepanjang 44 kms
3. SUTET 275 kV Bengkayang-Jagoibabang sepanjang 162 kms
4. SUTT 150 kV Singkawang-Bengkayang sepanjang 140 kms
5. SUTT 150 kV Singkawang- Sambas sepanjang 118 kms
6. GI 150 kV Kota Baru dengan daya 30 MVA
7. GI 150 kV Sambas dengan daya 30 MVA
8. GITET 275 kV Bengkayang dengan daya 2x250 MVA
9. GI 150 kV Bengkayang sebesar 30 MVA
 
*Dua Syarat Pengerjaan Proyek Mangkrak*
 
Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa saat ini terdapat 34 pembangkit listrik yang mangkrak. Salah satunya adalah pembangkit listrik yang lokasinya bersebelahan dengan PLTG MPP Parit Baru.
 
Presiden berpesan agar berhati-hati apabila akan meneruskan pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Selain itu, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu masalah hukumnya sudah beres dan pembangkit listrik tersebut harus dibangun sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
 
"Saya tidak mau nanti kapasitasnya hanya 30 persen atau 40 persen, untuk apa? Saya bisa _ngecek_ itu. Jadi jangan main-main dengan hal teknis detil, pasti saya akan lihat karena menyangkut uang yang triliun," ucap Presiden.
 
Usai meresmikan delapan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mobile Power Plant (MPP) dengan total kapasitas 500 Mega Watt (MW), Presiden Joko Widodo menyempatkan diri meninjau ke lokasi proyek pembangunan pembangkit listrik yang sudah mangkrak selama beberapa tahun itu.
 
Didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Kepala Negara berjalan menyusuri bangunan proyek pembangkit listrik tersebut.
 
Kepada jurnalis, Presiden menyatakan telah memerintahkan kepada jajarannya untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang terbengkalai.
 
"Ya ada 34 kan, sudah sering saya sampaikan kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan, tidak apa-apa," ujar Presiden.
 
Namun, Kepala Negara berharap agar penyelesaian proyek mangkrak tersebut dikerjakan secara profesional dan transparan.
 
"Sehingga listrik keluaran betul-betul bisa dipakai masyarakat, untuk pabrik, untuk industri, untuk pariwisata," ungkapnya.
 
Turut menyertai Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peresmian PLTG tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut PLN Sofyan Basir, serta Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.(eas)

 

.
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,-Sebagai negara investor terbesar ketiga di Indonesia, Korea Selatan turut berkontribusi dalam tumbuhnya sektor industri di Tanah Air. Oleh karena itu, selain terus meningkatkan investasi di sektor tersebut, Presiden Joko Widodo mengajak para investor dari negeri ginseng itu untuk berinvestasi di sektor lain yaitu di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Chosun Ilbo Indonesia-Korea Business Summit, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2016.
 
“Perusahaan-perusahaan Korea telah berkontribusi besar kepada sektor industri kita, industri baja dan petrokimia. Dan Korea memiliki pabrik sepatu dan tekstil yang mempekerjakan lebih dri 900.000 pekerja Indonesia. Sekarang saya undang anda untuk mengambil langkah berikutnya, yaitu di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata,” kata Presiden Jokowi.
 
Menurut Presiden, meskipun saat ini kita tengah berada di dalam era revolusi industri keempat, dimana hampir semua barang diproduksi dengan berbasis teknologi, namun produk dengan “sentuhan tangan” dengan unsur humanis masih menjadi suatu hal yang penting. 
 
“Di era seperti sekarang ini, masyarakat kita akan beralih ke sesuatu hal yang dapat memberikan mereka pengalaman, petualangan yang dapat menciptakan kenangan. Untuk itu, ekonomi kita juga harus lebih condong ke sektor jasa, seperti pariwisata, dan ekonomi kreatif,” ujarnya lebih lanjut.
 
Dalam hal tersebut, Indonesia merupakan tempat yang cocok untuk berinvestasi. Presiden mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan dalam hal budaya, tradisi, dan berbagai jenis kerajinan. 
 
“Dalam hal seni, kita memiliki kekayaan bakat terutama di sektor industri kreatif,” ungkap Presiden.
 
Di bidang pariwisata menurut Presiden, Indonesia merupakan negara yang indah yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di garis khatulistiwa. Hal ini membuat Indonesia menjadi surga pulau tropis yang dihuni oleh penduduk yang paling ramah.
 
“Saya percaya, itulah orang Indonesia, yang benar-benar merupakan “Te-yang Ooi Hu-Ye” atau “Descendents of the Sun”,” ucap Presiden Jokowi mengutip judul sebuah sinetron Korea yang berarti “Anak Keturunan Matahari” yang sedang tren saat ini disambut tepuk tangan hadirin.
 
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tengah fokus dalam usahanya untuk membangun infrastruktur di seluruh penjuru tanah air.
 
“Sebagai negara kepulauan yang besar, tentu saja infrastruktur merupakan sebuah tantangan. Tapi kita sedang memperbaikinya sekarang, sangat cepat. Sebentar lagi, infrastruktur kita akan menyambungkan seluruh bagian dari negara besar kita,” ucap Presiden.
 
Di depan para pengusaha Korea yang hadir, Presiden memaparkan bahwa saat ini pemerintahannya tengah membangun antara lain proyek pembangkit tenaga listrik 35.000 MW, 1.000 kilometer jalan tol, 3.258 kilometer rel kereta api, 15 bandar udara baru dan 10 perluasan bandar udara, serta 24 pelabuhan.
 
“Hal tersebut merupakan proyek infrastruktur terbesar sepanjang sejarah Indonesia,” ungkap Presiden.
 
Acara ini diprakarsai oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Chosunilbo, sebuah media terkemuka di Korea Selatan. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Joo Hyung-Hwan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf dan Pimpinan Chosun Ilbo Bang Sang-hoon.(eas)
 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Sebagaimana dua sisi mata uang, tembakau dipandang memiliki dua sisi yang bertentangan. Tembakau memberikan efek yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat namun juga menjadi roda penggerak ekonomi bagi masyarakat tertentu. Untuk itulah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai tembakau di Kantor Presiden, Selasa, 14 Maret 2017.
 
“Bahwa masalah pertembakauan ini harus dipandang dari dua aspek. Aspek pertama, berkaitan dengan kepentingan melindungi warga negara kita dari gangguan kesehatan, Aspek kedua yang perlu kita perhatikan adalah kelangsungan hidup para petani tembakau,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan pengantarnya.
 
Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi kepentingan masa depan generasi penerus dari ancaman tembakau berupa rokok. Menurut Presiden, rokok menempati peringkat kedua konsumsi Rumah Tangga Miskin (RTM). Mereka lebih memilih membeli rokok dibanding membeli makanan yang bergizi.
 
Sebagai informasi dana yang dikeluarkan RTM untuk konsumsi produk tembakau, 3,2 kali  dari pengeluaran untuk telur dan susu, 4,2 kali dari pengeluaran pembelian daging, 4,4 kali dari biaya pendidikan, dan 3,3 kali lebih besar dari biaya kesehatan.
 
“Tentu ini akan berdampak pada kualitas SDM kita di masa yang akan datang,” ujar Presiden.
 
Selain itu, Presiden juga menambahkan bahwa konsumsi produk tembakau dengan jumlah tinggi menyebabkan tinginya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh negara. 
 
“Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2015, lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai penderita penyakit tidak menular yang salah satunya disebabkan oleh konsumsi rokok dan paparan asap rokok,” ungkap Presiden.
 
Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo juga merasa perlu memperhatikan para petani tembakau. Presiden meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mengambil langkah konkrit dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani tembakau.
 
“Ini penting untuk kemudian pekerja pertembakauan yang hidupnya sangat bergantung pada industri hasil tembakau,” ucap Presiden.
 
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.(eas)

 

.
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Dalam waktu 3,5 tahun ke depan, nilai ekspor furnitur dan kerajinan (craft) dari kayu dan rotan diperkirakan akan dapat menyentuh USD 5 miliar. Tentunya target yang cukup tinggi ini dapat diwujudkan asalkan berbagai masalah yang ada saat ini turut dibenahi. Sebagai gambaran, nilai ekspor furnitur dan kerajinan pada tahun 2015 mencapai USD 2,6 miliar.
 
Hal ini disampaikan Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto saat menyampaikan laporan pada Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Tahun 2017, Sabtu 11 Maret 2017 di Jakarta International Expo (JI-Expo) Kemayoran, Jakarta Pusat.
 
HIMKI yang sebagian besar anggotanya merupakan pengusaha UKM yang berasal dari berbagai daerah mengeluhkan berbagai macam regulasi yang menghambat. "Kita juga harus terus memangkas regulasi-regulasi. Oleh karena itu HIMKI mengundang Menteri Dalam Negeri supaya aturan-aturan di daerah tidak diplintir-plintir, ada pungli yang dibungkus dengan regulasi," ucap Soenoto.
 
Regulasi-regulasi yang menghambat tersebut tidak hanya berada di Kementerian Dalam Negari. Oleh karena itu, HIMKI ingin menyampaikan berbagai masalah tersebut kepada menteri-menteri terkait. Jika permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada para menteri terkait, Soenoto berjanji nilai ekpor USD 5 miliar tersebut akan terwujud. 
 
"Saya pertaruhkan, kalau 3,5 tahun lagi, USD 5 miliar tidak tercapai. Saya mundur jadi ketua umum HIMKI," ucap Soenoto.
 
Soenoto mengingatkan bahwa Vietnam sebuah negara yang baru merdeka pada tahun 1976 dengan jumlah penduduk hanya 2/6 dari jumlah penduduk Indonesia dan luas wilayahnya hanya 1/6 luas wilayah Indonesia memiliki nilai ekspor furnitur sebesar USD 6 miliar. 
 
"Ini memalukan sekaligus memilukan. Tapi kami, khususnya dari HIMKI yakin 1000 persen dengan Presiden Jokowi, Menteri Perindustrian-nya Pak Airlangga Hartarto. Insya Allah target USD 5 miliar akan tercapai," ujar Soenoto.
 
Menanggapi keluhan dari Ketua Umum KIMKI tersebut, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa pertemuan antara asosiasi,  menteri-menteri, bahkan dengan dirinya selaku Presiden memang perlu dilakukan. 
 
"Saya kira masalah-masalah itu akan kita selesaikan dengan baik. Tanpa ketemu, terutama pelaku-pelaku usaha, saya kira sulit kita mencarikan solusi," kata Presiden.
 
Hal ini disampaikan Presiden karena memang masih banyaknya masalah dan problem yang menghambat pelaku usaha sehingga perlu dicarikan solusi, termasuk pemberian insentif bagi industri di tanah air. "Itulah yang sedang kita proses, kita lakukan, ada yang sudah (diperbaiki). Hal berkaitan produksi,  produktivitas, dan ekspor, inilah yang akan terus kita dorong," ucap Presiden.
 
Setelah menyampaikan sambutan dan meresmikan Pembukaan Indonesia International Furniture Expo (IFEX) Tahun 2017, Presiden meninjau pameran furnitur tersebut. 
 
Kepada jurnalis yang telah menantinya, guna mewujudkan nilai ekspor furnitur dan kerajinan mencapai USD 5 miliar, Presiden mengatakan bahwa akan segera dilakukan pertemuan antara Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri BUMN, dan Kepala Bekraf pada pekan depan. "Akan kita kumpulkan, agar nanti yang disampaikan ketua HIMKI, masalah yang berkaitan dengan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Hambatan perpajakan nanti akan kita bicarakan dan selesaikan," ujar Presiden kepada jurnalis di JI Expo . 
 
Pertemuan ini perlu cepat dilakukan mengingat industri furnitur dan kerajinan ini menggunakan bahan baku 100 persen dari Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja dan produknya berorientasi ekspor yang menghasilkan devisa. "Ini tiga hal penting di industri ini, mebel dan kerajinan," ujar Presiden. 
 
Mengenai pamerannya sendiri, Presiden menyampaikan bahwa pelaksanaan pameran tahun ini telah berubah dibandingkan tahun lalu, termasuk adanya seleksi dari peserta pameran. 
 
"Desain-desain produk yang ada di dalamnya baik rotan, kayu, bambu, besi, metal semuanya kelihatan sekali sudah berubah. Ini memang harus karena perubahan global cepat sekali. Kalau enggak bisa mengikuti, ya ditinggal," ucap Presiden.
 
Setelah adanya perubahan desain, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara memasuki pasarnya. "Apakah harga-harga kita bisa berkompetisi?" ucap Presiden. 
 
Pesaing pengusaha funitur Indonesia dalam pasar ekspor furnitur ini adalah pengusaha furnitur asal Vietnam dan Malaysia. "Saya kira dengan desain-desain yang baik seperti ini kita bisa meningkatkan (ekspor)," kata Presiden.
 
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan. (eas)
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu, 8 Maret 2017, menerima kunjungan dua kepala negara anggota IORA di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan pertama pagi ini didahului dengan kunjungan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena. Adapun sore nanti, Presiden diagendakan untuk menerima kunjungan dari Presiden Afrika Selatan Jacob Gedleyihlekisa Zuma.
 
Presiden Sirisena sendiri tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangannya dari silang Monas dikawal oleh korps musik, pasukan berkuda, dan juga pasukan Nusantara dari Pasukan Pengamanan Presiden. Di sekitar halaman Istana Merdeka, telah berbaris rapi para pelajar yang turut menyambut kedatangan Sirisena sambil mengibarkan bendera kedua negara sebagai tanda persahabatan.
 
Usai upacara kenegaraan dan pemeriksaan pasukan, Presiden Joko Widodo dan Presiden Sirisena langsung memasuki Istana Merdeka. Dalam penerimaan tamu negara ini, _veranda talk_ kembali dilakukan yang sekaligus menunjukkan persahabatan dan arti penting kehadiran Presiden Sirisena di Tanah Air. 
 
Saat memulai pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan persahabatan antara kedua negara yang telah lama terjalin. Hal ini sekaligus menandakan 65 tahun hubungan diplomatik keduanya.
 
"Setelah kunjungan kenegaraan terakhir oleh Perdana Menteri Sri Lanka tahun 1976 atau 41 tahun yang lalu, tahun ini menandai 65 tahun hubungan diplomatik antara Sri Lanka dan Indonesia yang tentunya perlu kita rayakan. Bagi Indonesia, Sri Lanka merupakan sahabat dekat dan kita bersama-sama menggagas Konferensi Asia-Afrika dan melahirkan Gerakan Non-Blok," ujar Presiden.
 
*Hasil Pertemuan Bilateral*
 
Memberikan pernyataan usai pertemuan, Presiden Joko Widodo menyampaikan sukacitanya untuk dapat menyambut kehadiran Presiden Sirisena di Jakarta. Bagi Sirisena sendiri, kunjungan ini merupakan kunjungannya yang pertama ke Indonesia.
 
"Saya senang hari ini dapat menerima kunjungan Presiden Maithripala Sirisena di Jakarta. Kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan pertama kali Presiden Sirisena ke Indonesia dan kunjungan bersejarah sejak kunjungan terakhir 41 tahun yang lalu," Presiden mengawali pernyataannya.
 
Pertemuan keduanya hari ini berlangsung bersahabat dan produktif. Sejumlah kesepakatan berhasil dicapai oleh kedua negara. Kesepakatan pertama ialah persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian perdagangan bebas.
 
"Dalam pembicaraan tadi, kami membahas beberapa hal. Yang pertama, penguatan kerja sama di bidang ekonomi. Indonesia menyampaikan kesediaannya untuk mendukung pembangunan di Sri Lanka dan juga kita akan menindaklanjuti nantinya dengan membuat 'free-trade agreement'," ujar Presiden Jokowi.
 
Indonesia dan Sri Lanka juga bersepakat untuk meningkatkan kerja sama melalui pertukaran pengalaman dan peningkatan kapasitas. Di samping itu, kedua kepala negara turut menyaksikan penandatanganan tiga nota kesepahaman yang akan semakin memperkuat kerja sama Indonesia dan Sri Lanka.
 
"Kunjungan ini juga menghasilkan tiga kesepakatan yang semakin memperkuat kerja sama Indonesia dan Sri Lanka, yaitu MoU di bidang kelautan dan perikanan, komunike bersama penanganan IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, dan MoU bersama di bidang industri tradisional," ucapnya mengakhiri pernyataan.
 
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Sirisena menyampaikan terima kasihnya atas sambutan hangat yang diberikan oleh Indonesia dalam kunjungan pertama dan bersejarahnya ini. Senada dengan Presiden Joko Widodo, Sirisena juga menegaskan persahabatan yang telah dijalin kedua negara sejak lama.
 
"Kita telah menjadi mitra dalam banyak inisiatif internasional seperti Konferensi Colombo dan Konferensi Bandung pada tahun 1955," ujar Sirisena.
 
Sirisena juga menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Joko Widodo atas keberhasilan kepemimpinan Indonesia di IORA dan suksesnya penyelenggaraan KTT IORA yang pertama. Ia sekaligus menyampaikan komitmennya untuk lebih meningkatkan kemitraan kedua negara.
 
"Pemerintahan Sri Lanka dan saya pribadi berkomitmen untuk lebih meningkatkan hubungan kita di area yang menjadi kepentingan kita bersama. Kedua negara akan berjalan berdampingan untuk sama-sama memperkuat ekonominya dan saling bekerja sama dalam bidang ketahanan pangan, pertanian, perikanan, transfer teknologi, perkeretaapian, irigasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan dan penelitian, pengembangan keterampilan, serta bidang-bidang lainnya," ujarnya.
 
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.(eas)

 

Saturday, 18 February 2017 03:32

Infrastruktur Tumbuhkan Investasi dan Wujudkan Pemerataan

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,- Pemerintah sejak awal berkomitmen untuk membangun infrastruktur sebagai prioritas utama,  karena hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan juga mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Financial Closing Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017.

 “Jadi, memang dalam 5 tahun ini kita ingin konsentrasi, ingin fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga membuka banyak lapangan kerja, membuka kesempatan bertumbuhnya UKM-UKM di daerah. Saya juga meyakini infrastruktur akan menumbuhkan investasi dan pemerataan kepada warga kita,’’ kata Presiden.

 Namun, pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa untuk membangun berbagai infrastruktur tidak dapat dipenuhi hanya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semata. Oleh karena itu, pendanaan pembangunan infrastruktur non-APBN dinilai mempunyai peranan penting dalam mendukung program pemerintah dalam mempercepat pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air.

 “Oleh sebab itu, saya menghargai dijalankannya terobosan-terobosan seperti mekanisme pembiayaan investasi non anggaran pemerintah atau PINA yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur kita, selain skema  Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau  Private Public Partnership (PPP),” ujarnya.

 Presiden menyambut baik Financial Closing Waskita Toll Road sebagai proyek PINA pertama ini. Presiden berharap hal tersebut dapat mempercepat pembiayaan investasi Waskita Toll Road senilai Rp.70 triliun.

 “Saya kira kalau cara-cara seperti ini kita lakukan, akan banyak sekali  infrastruktur yang dulunya  hanya tergantung pada APBN, sekarang tidak. Bisa investasi murni, bisa PPP atau KPBU dan bisa dengan skema lain,” ujarnya lebih lanjut.

 Lebih lanjut, Presiden juga telah menginstruksikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk segera mensekuritisasi proyek yang sudah dibangun sehingga bisa menghasilkan modal untuk kembali membangun proyek di lokasi yang lain. Dengan demikian akan terjadi keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur.

 Bangun lagi di tempat lain. Jangan yang sudah jadi dinikmati, dapat mingguan, bulanan. Bukan itu tugasnya. Tugasnya itu adalah membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya di seluruh Tanah Air,” ucap Presiden.

 Presiden juga menegaskan, agar melibatkan perusahaan-perusahaan di daerah dalam proyek pembangunan infrastruktur.  “Libatkan kontraktor-kontraktor kecil yang ada di daerah, libatkan UKM-UKM yang ada di daerah agar mereka mendapatkan kue-kue ekonomi.  Sehingga, kembali lagi saya sampaikan, pemerataan itu harus terjadi,’ tegas Presiden.

 Selanjutnya, Presiden juga mengharapkan agar model pembiayaan seperti ini dapat terus diimplementasikan.Bukan hanya proyek jalan tol, melainkan ke sektor lainnya seperti pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan sektor energi.

 “Karena saya  lihat sekarang seperti di Umbulan, tidak tahu berapa tahun berhenti. Sekarang sudah bisa jalan dengan model PPP. Saya kira hal-hal seperti ini yang harus dicarikan jalan terobosan,  di luar pakem-pakem yang rutinitas, sering kita jalani, kita nikmati. Sekali lagi kita harus keluar dari  zona nyaman itu,” ucapnya.

 Dalam acara tersebut, telah ditetapkan pula Daftar Rencana Proyek KPBU Tahun 2017 oleh Bappenas yang dibagikan kepada para Menteri Kabinet Kerja. Buku ini diterbitkan dalam rangka terus mendorong peran Badan Usaha dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

 “Setiap K/L terkait harus terus bersinergi dalam memanfaatkan skema pendanaan, KPBU.  Ini akan saya ikuti terus, saya akan pantau terus, dan saya akan evaluasi terus sehingga bisa kita perbaiki,” kata Presiden mengakhiri sambutannya.

 *Waskita Toll Road, Proyek Pertama PINA*

 PT Waskita Toll Road merupakan proyek pertama Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan Tol senilai Rp.70 triliun, di mana 5 diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi 9,5 triliun dari kebutuhan 16 triliun.

 Dalam laporannya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa program PINA mendorong kekurangan ekuitas tersebut untuk dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. “Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian,” ucap Bambang.

 Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri, diantaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.(eas)

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,-Desas-desus mengenai sepuluh atau bahkan dua puluh juta pekerja Tiongkok yang masuk menyerbu Indonesia tidaklah benar. Sebab, angka sepuluh juta tersebut bukanlah jumlah pekerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia, melainkan jumlah wisatawan dari Tiongkok yang diharapkan akan datang berkunjung ke Indonesia. Demikian Presiden menyampaikan pada Jumat, 23 Desember 2016, dalam acara Deklarasi Pemagangan Nasional di kawasan Karawang International Industrial City (KIIC), Jawa Barat, untuk meluruskan isu yang beredar.

"Sepuluh juta itu adalah turis yang kita harapkan dari Tiongkok untuk bisa masuk ke Indonesia," tegasnya.Indonesia sendiri memang belakangan ini sedang gencar-gencarnya membidik pariwisata sebagai sektor andalan negara. Tak heran, sejumlah langkah terus dikebut pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Menilik ke belakang, langkah tersebut sebenarnya telah diusahakan sejak kunjungan Presiden ke Tiongkok pada Maret 2015 silam. Saat itu Presiden Joko Widodo di antaranya membahas mengenai kerja sama pariwisata dengan berharap agar terjadi peningkatan jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia. Meski demikian, hal tersebut diakui Presiden bukanlah hal yang mudah. Sebab, Indonesia harus berkompetisi dengan negara-negara lainnya untuk mendatangkan wisatawan asing tersebut. Presiden juga menekankan bahwa upaya tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketenagakerjaan.

 "Itu jadi rebutan. Nomor satu sekarang dalam perebutan turis dari Tiongkok itu ialah Amerika karena bisa merebut 150 juta turis Tiongkok. Nomor dua adalah Uni Eropa. Ini urusannya adalah turisme, bukan tenaga kerja," lanjut Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga sempat mempertanyakan mengenai hitungan sepuluh juta tenaga kerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Karena berdasarkan data resmi pemerintah, tenaga kerja dari Tiongkok sampai dengan saat ini hanya berada pada angka 21 ribu orang.

 "Jangan ditambahkan nol terlalu banyak. Saya kira tenaga kerja kita yang ada di Malaysia lebih dari 2 juta orang, yang ada di Saudi lebih dari 1 juta orang, yang ada di Hong Kong 153 ribu orang, yang ada di Thailand 200 ribu orang. Negara mereka _welcome_ dan biasa-biasa saja," tekannya.

 Selain itu, Kepala Negara juga tak habis pikir bahwa desas-desus tersebut dapat terus berkembang. Bila ditelisik lebih lanjut, pendapatan yang para tenaga kerja asing dapatkan akan lebih kecil bila sekarang ini bekerja di Indonesia dibanding dengan negara asal atau negara-negara lainnya.

 "Tetapi di kita logikanya tidak mungkin tenaga kerja dari luar, misalnya dari Hong Kong atau dari Eropa dan Amerika, masuk. Tidak mungkin, karena yang jelas gaji mereka di sana lebih besar daripada di kita. Kita harus bicara apa adanya," ucap Presiden.

 Seusai acara, Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan sejumlah jurnalis mengenai isu masuknya tenaga kerja ilegal yang disinyalir menggunakan kebijakan bebas visa. Presiden sekali lagi menyebut bahwa hal tersebut hanyalah berlaku untuk kepentingan turisme, bukan untuk kepentingan pekerjaan.

 "Itu untuk turis, kalau ada yang ilegal ya tugasnya imigrasi dan Kemenaker untuk menindak," terangnya.

 Terkait dengan evaluasi kebijakan bebas visa, Presiden meyakini bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengantisipasi segala kemungkinan. Kebijakan bebas visa untuk kunjungan turis Tiongkok dan sejumlah negara lainnya sebelumnya telah diberlakukan pada pertengahan tahun 2015 lalu. Kebijakan itu sendiri diterapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan industri pariwisata nasional.

 "Kementerian Luar Negeri sudah melihat hal-hal seperti itu. Pasti dievaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visa nya. Saya kira semua negara seperti itu," ucap Presiden. Untuk diketahui, industri pariwisata nasional saat ini tumbuh cukup baik. Sepanjang bulan Juli lalu misalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rekor tertinggi kunjungan wisatawan sepanjang sejarah pariwisata Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan tersebut mencapai 1,03 juta kunjungan.

 "Ini merupakan sejarah baru untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, merupakan yang tertinggi dan melewati satu juta kunjungan dalam waktu satu bulan," terang Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, dalam jumpa pers di Jakarta, pada awal September lalu.  

Jumlah tersebut naik 17,68 persen dibandingkan Juli tahun lalu yang hanya berada pada angka 877.584 kunjungan. Bahkan, jika dibandingkan bulan sebelumnya pada Juni lalu, jumlah kunjungan wisatawan asing meningkat sebesar 20,42 persen.(eas)

 

 

Page 4 of 14

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan