Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

Wednesday, 09 August 2017 13:34

Kejagung MOU dengan PT. Bank Negara Indonesia

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Kejaksaan agung melakukan penandatangan Mou dengan PT Bank Negara Indonesia.Tujuanya saling memperkuat membantu memberkan saksi-saksi ahli dan menukar informasi. Sehingga dapat membantu dalam menjalan visi dan misi.

Jaksa Agung, M. Prasetyo ditemui di Kejagung disela-sela penandatangan MOU dengan BNI , Selasa(8/8)2017 mengatakan Hari ini ada momen penting kami telah melalui dan melakukan menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian bersama antara Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan seluruh jajarannya bukan di Pusat dan di daerah dengan PT  Bank Negara Indonesia Persero terbuka jadi satu momen yang sangat penting sebagai bentuk dan moment sangat penting negara diseluruh pelosok tanah air melalui kerjasama ini.  "Kita tahu persis Bank Negara Indonesia merupakan Bank Nasional pertama yang memiliki jaringan sangat luas peran yang bisa dibuktikan bukan hanya kaitan dengan peranan masyarakat juga merupakan satu peranan  penting dalam pelaksanaan peranan selalu akan kita laksanakan, " ujarnya.

Selanjutnya, M. Prasetyo menegaskan dengan kerjasama ini tentunya masing-masing memiliki posisi yang berbeda tetapi dengan sinergitas akan saling memperkuat. ya betapa besar dan betapa pentingnya bagi bangsa indonesia pembangunan nasional kami memiliki kewajiban untuk mengawal dan mendukung pelaksanaan misi dan visi dari Bank Negara Indonesia baiknya. "Ini suatu hal yang Kita syukuri karena dengan kerjasama formal dan terarah ini diharapkan akan berikan hasil yang optimal dan baik di khusus nya bank negara indonesia. Kita melaksanakan tugas-tugas kira ditengah-tengah masyarakat bagi kepentingan nasional kita," tegasnya.

Ketika ditanya pertukaran informasi itu seperti apa, M. Prasetyo menjelaskan  Itu nantinya mungkin, katanya katakan sekarang ini dibidang keuangan semakin masif ya disini diberi adanya sinergi dalam tentu saya katakan penjelasan saksi-saksi ahli dan pertukaran data dan informasi dengan demikian memperkuat pemeriksaan jika ada indikasi penyimpangan jadi dengan memanfaatkan sebagai sarana dan modus operandinya." Yaitu sangat membantu memperlancar pengingkapa kasus kalau memang ditemukan dalam praktek penyelenggaraan perbankan," jelasnya.

Apa benar sejauh ini Kejagung sudah mengindikasikan berkas perbankan, M. Prasetyo menandaskan kita sudah perna menanganinya kasus-kasus perbankan justru dengan  kerja sama formal ini justru memudahkan hasil kerja maksimal dan tentu bukan hanya kita lakukan penindakan dan kita juga lakukan pencegahan." Sehinga dengan ini sekali lagi bahwa indikasi sekecil apapun ada kemungkinan penyimpangan dan penyelewengan dengan menggunakan sarana perbankan ini bisa kita cegah sejak dini," Tandasnya.

Ditempat yang sama, Direktur Utama Bank Negara Indonesia, Achmad Baiquni mengatakan  jadi sebagaimana disampaikan  Jaksa Agung kami dari BNI dalam kejahatan jasa keuangan tentunya. "Kami dalam menyelenggarakan bisnis kami permasalahan yang terkait dengan hukum Pidana dan Perdata.Alhamdulilah selama ini kedepannya akan banyak sekali bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung sehingga kami dapat mengoptimalkan pemulihan dari aset-aset masalah kami," ujarnya.

 

Lebih lanjut, Achmad menegaskan Yang point utama bagaimana bisa memulihkan aset-aset tersebut." Ini menjadi dorongan sehingga dapat membantu kerja Kejaksaan Agung," tegasnya.( vk)

 

MOSKOW(KORANRAKYAT.COM) Investasi perusahaan Rusia Rosneft Oil Company di Tuban Jawa Timur senilai US $ 10 milyar, sejauh ini masih on the right track atau berjalan sesuai dengan perencanaan.  Tahapan-tahapan yang harus dilalui, seperti feasibility study (FS) dsn penyusunan basic design  atau engineering sejauh ini sesuai dengan rencana.

Kepastian tsb disampaikan Head of Refinary and Petrochemical  Joint Projects Development Department,  Alexander Zubchenko dan Market Expert Vladimir Zhiryakov pada saat pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo di ruang Goncharova, di Hotel Intercontinental Moskow. Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan Pakde Karwo-sapaan Gubernur Jawa Timur dalam rangka promosi trade, tourism, and investment (TTI)  di Rusia. 

Tahun 2024, lanjutnya, direncanakan operasional kegiatan sudah beroperasi. 13 ribu pekerjaan akan tercipta untuk para generasi muda, khususnya Jatim, dari investasi gabungan antara PT Pertamina dan perusahaan ini.

 Pekerjaaan-pekerjaan yang akan tercipta dari investasi ini, tambah Alexander, diantaranya engineering dan layanan kesehatan. Untuk itu, bersama Pertamina, perusahaannya juga akan memberikan pelatihan-pelatihan. "Kami ada untuk masyarakat, terutama generasi mudanya," tambahnya.

Perusahaan joint venture dengan PT. Pertamina tsb direncanakan akan membangun kawasan industri, khususnya untuk penyimpanan minyak, diantaranya solar dan gas, serta memproduksi petrokimia dan kondensat yang dibutuhkan oleh Indonesia. 

BF Tingkatkan Kerjasama 

Sebelumnya, pada pagi hari, Gubernur Jatim menghadiri acara Bisnis Forum Rusia-Indonesia di Hotel Inter Continental Hotel Moskow yang diseleggarakan KBRI Moskow bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI dan Business Council Rusia-Indonesia. Hadir dalam kegiatan ini sekitar 300 undangan pengusaha Rusia dan Indonesia, serta pejabat pemerintah. 

Dalam sambutannya, Dubes RI di Moskow, Wahid Wahyudi menyampaikan optimismenya kegiatan bisnis forum (BF) ini, sebagai rangkaian kegiatan Festival Indonesia (FI), akan meningkatkan kerjasama Indonesia-Rusia di berbagai bidang. Apabila tahun 2016 FI dikunjungi 100 ribu pengunjung, maka  pada 2017 ini, maka FI diprediksi dikunjungi 120 pengunjung. Selain dari waktu ke waktu FI semakin dikenal,  optimisme tsb juga didukung booth Indonesia yang pada tahun 2dari sebelumnya sebanyak 30 booth menjadi 70 booth.

Sementara itu, Mendag Lukito menyampaikan keyakinannya bisnis forum tsb akan meningkatkan kerjasama dua belah di berbagai bidang seperti produk2 pertanian, minyak sawit, makanan prosesan, garmen, dan furniture, yang sekaligus didukung potensi demografi dua belah pihak. Misalnya manula Rusia 13% dengan usia produktif 25%, demikian pula Indonesia. Penduduk besar dalam jumlah lebih 250 juta jiwa, dan anggota G20.

"Kuncinya keterbukaan dan daya saing," ujarnya, yang untuk itu Presiden RI telah melakukan reformasi ekonomi. Sebanyak 15 paket kemudahan telah dibuat, seperti di bidang perdagangan, investasi, keuangan dengan inti kemudahan dalam regulasi.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Rusia, Oleg Ryazantsev menyambut baik BF ini, yang disebutnya sebagai milestone pengembangan kerjasama ekonomi dua belah pihak.  Ditambahkan, beberapa tahun terakhir neraca perdagangan diakuinya turun, tetapi lima bulan terakhir menunjukkan peningkatan. 

"Kerjasama bukan hanya di energi, tetapi yang lain seperti teknologi navigasi kedirgantaraan," ujarnya sambil menambahkan, selain itu juga konstruksi pelabuhan, dan pembangunan kapal laut, dsb-nya, dengan cara kemitraan dengan perusahaan lokal. (kar/fd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Berbelit-belitnya birokrasi dan perizinan tentu tidak ingin dialami oleh semua pihak. Baik warga, pekerja, pengusaha, maupun investor tentu mendambakan pelayanan publik yang cepat dan mudah, apalagi bila hal itu terkait dengan perizinan.

 Belakangan ini Indonesia memperoleh sejumlah momentum yang sungguh menjanjikan. Predikat layak investasi telah diraih dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga semakin tinggi. Untuk itulah Presiden Joko Widodo menekankan jajarannya untuk memanfaatkan momentum tersebut guna meningkatkan investasi dan ekspor.

 "Kunci untuk pertumbuhan ekonomi sekarang ini memang hanya ada dua, karena APBN kita tidak mungkin melompat. Dua hal ini penting sekali, yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita, pertama peningkatan investasi dan yang kedua peningkatan ekspor," ujar Presiden setelah memberikan pembekalan kepada calon perwira remaja (Capaja) Akademi TNI dan Polri Tahun 2017 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin, 24 Juli 2017.

 Dalam sidang kabinet paripurna yang diselenggarakan siang tadi, Kepala Negara memang sempat memberikan teguran kepada kementerian maupun lembaga negara yang dianggapnya masih merilis kebijakan yang justru menambah rantai birokrasi dan mempersulit investasi. Padahal, sebagaimana yang dikatakan Presiden, investasi amat diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 "Kalau masih keluar peraturan menteri atau peraturan Dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi dan investasi, ya saya tegur," Presiden menjelaskan.

 Sementara dari sisi ekspor, Presiden Joko Widodo juga terus mengingatkan agar Indonesia mulai beranjak kepada pasar-pasar atau negara-negara yang selama ini belum tersentuh pasar ekspor Indonesia. Hal ini sebenarnya telah disampaikan Presiden berulang kali dalam kesempatan yang telah lalu.

 "Karena ekspor pun kita masih berkutat pada pasar-pasar yang lalu terus, tradisional, tidak berani melangkah ke pasar-pasar nontradisional yang harusnya mulai digarap secara baik," ucapnya.

 Dua hal inilah yang terus dituntut oleh Presiden kepada jajarannya dalam berbagai kesempatan. Sebab, sebagaimana diketahui bersama, lembaga survei internasional "Gallup World Poll" dalam rilis terbarunya yang dipublikasikan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tertinggi bila dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Iklim dan dukungan masyarakat tersebut tentu diharapkan dapat semakin menggenjot investasi dan perekonomian Indonesia ( eas)

 

 

 

           SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) Kunci utama industri perbankan atau jasa keuangan adalah kepercayaan. Salah satu kunci terbangunnya kepercayaan yakni membangun soliditas, kekompakan, sinergitas, dan kerjasama. Demikian pula, kepercayaan menjadi kunci mencapai keberhasilan dalam dinamika ekonomi global saat ini.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk di Ruang Bromo Kantor Pusat Bank Jatim, Jl. Basuki Rakhmad 98-104 Surabaya, Kamis (15/6). 

Menurut Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, kepercayaan masyarakat dan investor terhadap Bank Jatim sudah baik. Oleh karena itu, jajaran komisaris dan direksi diharapkan agar terus meningkatkan dan menjaga kepercayaan ini melalui soliditas jajaran Bank Jatim,  seperti komisaris dan jajaran direksi dengan para stakeholder. 

Ditambahkan, tidak boleh ada sub ordinasi dalam perusahaan. Setiap direksi dan komisaris harus dalam satu komando dalam organisasi. Sebab, posisi direksi dan komisaris merupakan unsur penting yang menjadi generator dalam organisasi jasa keuangan. “Seluruh tata kelola perusahaan berada dalam direksi, yang diawasi komisaris,” ujarnya, sambil menjelaskan kepercayaan ibarat kertas, yang begitu kusut akan sulit untuk kembali sempurna seperti kondisi semula.

 

Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga meminta agar Bank Jatim berpihak pada retail, suku bunga murah, dan pengurangan pajak  untuk UMKM. Dengan kata lain, Bank Jatim perlu melakukan restrukturisasi moneter terhadap UMKM. Sebab, UMKM menjadi basis dan tulang punggung perekonomian, khususnya Jawa Timur serta sekaligus menjadikan ‘income generate’ Jatim. “Untuk membesarkan industri jasa keuangan di Jatim dibutuhkan keberpihakan terhadap UMKM,” imbuhnya.     

Permasalahan industri jasa keuangan saat ini, lanjut Pakde Karwo, yakni keraguan dalam memberikan kredit terhadap kelompok UMKM. Ini terlihat dari lending credit pada UMKM yang masih kecil. Oleh karena itu, Bank Jatim selaku bank pembangunan daerah diharapkan Pakde Karwo agar melakukan restrukturisasi moneter khususnya memberikan lending credit lebih besar kepada UMKM.

Apresiasi Bupati/Walikota Intervensi Suku Bunga Murah untuk UMKM 

Masih berkaitan penanganan UMKM, Pakde Karwo mengapresiasi bupati/walikota se-Jatim yang telah mengintervensi suku bunga murah untuk UMKM. Ini merupakan penerapan konsep yang kecil harus diurus dan diintervensi oleh pemerintah. “Yang dilakukan bupati/walikota ada pemihakan terhadap masyarakat yang kecil. Salah satunya yakni UMKM,” tuturnya.          

Kerja yang dilakukan bupati/walikota se-Jatim tersebut, jelasnya, telah menghasilkan pertumbuhan perdagangan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada triwulan pertama tahun 2017, surplus perdagangan antar provinsi di Jatim mencapai Rp. 45 triliun atau meningkat sebanyak 95 persen dibanding periode sama tahun 2016 sebesar Rp. 23 triliun. 

RUPS-LB Bank Jatim Tahun 2017 Bahas Tiga Agenda 

RUPS-LB Bank Jatim Tahun 2017 ini membahas tiga agenda yakni perubahan anggaran dasar, perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP), dan perubahan susunan pengurus perseroan. Pada agenda pertama, merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/POJK Nomor: 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan POJK Nomor: 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta POJK lainnya.

 

Agenda kedua, perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 054/118/KEP/DIR/SDM tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan disesuaikan dengan POJK Nomor 5/POJK.052017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun. Diantaranya, menjadikan usia pensiun pegawai Bank Jatim menjadi 58 tahun, dari sebelumnya 56 tahun. 

Sementara itu, agenda ketiga, perubahan susunan pengurus meliputi pergantian dewan direksi dari sebelumnya sebanyak lima jabatan direktur menjadi tujuh jabatan. Perubahan ini merupakan langkah Bank Jatim menjawab tantangan dalam menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat, meningkatkan kinerja Bank Jatim, serta memenuhi target di akhir tahun 2017. 

Adapun susunan direksi baru yakni Direktur Utama R. Soeroso, Direktur Menengah dan Korporasi Su’udi, Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah Tony Sudjiaryanto, Direktur Operasional Rudie Hardiono, Direktur Kepatuhan dan Human Capital Hadi Santoso, Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha, dan Direktur Manajemen Risiko Rizyana Mirda.

Hadi Santoso menggantikan Direktur Kepatuhan dan Human Capital yang sebelumnya dijabat Eko Antono. Sedangkan Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko merupakan penambahan anggota Dewan Direksi baru Secara terpisa dalam jumpa pers R Soeroso mengatakan Selama bulan Mei 2017 bankjatim melucurkan berbagai inovasi produk dan layan terbaru dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam bertransaksi dan berinvestasi di bidang keuangan. Diantaranya Giro Plus. Promo kredit Multiguna, tabungan barokah dan tabungan umrah bank jatim syariah serta jatim Indag Card.

Giro Plus,produk ini hanya sebagai sarana mempermudah transaksi bisnis, namun rekening giro ini menawarkan berbagai keuntungan bagi nasabah. Dengan Giro Plus, nasabah dapat bebas bertransaksi kliring,SKN, dan RTGS hanya dengan pemblokiran saldo minimal selam tiga bulan.

Di sektor pembayaran, Bank Jatim menawarkan promo kredit Multiguna 0,59% kepada pengawai negesi sipil (PNS) dan atau Karyawan BUMD,BUMN,swasta yang gajinya melalui bankjatim. Kesempatan promo  ini diberikan bank jatim kepada nasabah sampai dengan 31 Juli 2017, sedangkan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya,bank jatim berkerjasama dengan Dispeindag Jawa Timur melucurkan Jatim Indag card. Sebelum One Stop Card bagi pelaku usaha yang daftar di Disperindag. Kartu pintar ini berfungai  sebagai kartu indentitas usaha,kartu ATM dan salah satu syarat formal untuk mengajukan kredit di bank jatim.

Tak hanya Bank Jatim konvensional saja yang menawarkan inovasi produk. Bank Jatim syariah tak mau ketinggalan dalam memberikan inovasi produk kepada nasabah. Dua produk syariah terbaru dihadirkan jelang memasuki bulan ramadhan dan idul fitri 1438 H. Tabungan barokah dan tabungan umrah bank jatim syariah merupakan produk baru yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Mengadopsi tabungan siklus bunga plus yang ada di bank jatim konversial. Tabungan barokah sejathera bank jatim menawarkan. Hadiah langsung kepada nasabah sesuai keinginan nasabah dengan prinsip bagi hasil yang kompetitip. Sedangkan bagi nasabah bank jatim yang inginberibadah ke tanah suci, maka bank jatim syariah mengahadirkan tabungan umrah untuk mewujudkan impinan tersebut dengan lebih mudah.

Dengan beberapa produk baru yang diluncurkan tersebut diharapkan kinerja bank jatim semakin meningkat dimana hingga bulan mei 2017 ini laba bersih bank jatim sebesar Rp. 583.59% atau 22.29% (YOY) bank jatim optimis akan mencapai target laba sebesar Rp. 1.43% triliun di akhir tahun 2017. Serta dapat mempertahankan CASA diatas 65% selama lebih dari 14 Tahun.Rencana Bisnis Bank Jatim Tahun 2017, Peningkatan Total Aset Sebesar 11.42%, Peningkatan Penghipunan Dana Pihak Ketiga Sebesar 12.57%, Peningkatan Penyaluran Kredit Sebesar 11.75%  (fdl)

 

 

 


JAKARTA(KORANRAKYAT.COM|)Bali merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki keunggulan tersendiri dibanding provinsi lainnya. Keunggulannya itu bahkan sudah dikenal di seluruh dunia. Perekonomian Bali tidak digerakkan oleh pemanfaatan sumber daya alam, tetapi oleh sektor pariwisata dan industri kreatif yang mengandalkan budaya. Dalam rapat terbatas mengenai evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Bali, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Bali telah memberikan warna positif bagi citra Indonesia di mata dunia. Bahkan, wisatawan mancanegara dinilai lebih mengenal Bali dibandingkan Indonesia. Namun, Presiden meminta agar Bali tidak lantas berpuas diri.

              "Momentum pertumbuhan dua sektor ini harus terus dijaga keberlangsungannya sehingga betul-betul memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Bali dan juga kemajuan Bali," ujar Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017. Rapat terbatas tersebut selain dihadiri oleh jajaran Kabinet Kerja, juga dihadiri langsung oleh Gubernur Bali I Made Mangku Pastika. Setelah memberikan pengantarnya, Presiden kemudian mendengarkan pemaparan dari Gubernur Bali mengenai kondisi terkini di Pulau Dewata itu.(eas)

 

 

Wednesday, 14 June 2017 14:26

Negara Harus Hadir Untuk Kesejahteraan Petani

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Saat ini, selain memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas kepada rakyatnya, negara juga bertugas untuk menjaga kehidupan petani lebih sejahtera. Untuk itu, pada Selasa sore, 13 Juni 2017, Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya menggelar rapat terbatas untuk membicarakan langkah-langkah memperkuat Bulog dalam ketahanan pangan nasional.

           "Diperlukan kehadiran Negara untuk memastikan agar rakyat yang menjadi konsumen tidak menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan karena barangnya tersedia di pasar serta bisa membelinya dengan harga yang terjangkau. Negara juga harus hadir memastikan para petani sebagai produsen bisa semakin produktif, semakin sejahtera, karena mendapatkan harga komoditas yang wajar dan adil," ujar Presiden.

            Untuk itu diperlukan kehadiran negara untuk memastikan agar rakyat menjadi konsumen dan tidak menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan, karena barangnya tersedia di pasar setelah rakyat bisa membelinya dengan harga yang terjangkau dan negara juga harus hadir memastikan para petani sebagai produsen bisa semakin produktif, semakin sejahtera karena mendapatkan harga komoditas yang wajar dan adil. 

"Negara juga perlu hadir agar jalur distribusi komoditas pangan bisa lancar dan rantai perdagangan tidak terlalu panjang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar," ujar Presiden.(eas)


 



 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Bulan Februari tahun 2016 lalu, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 yang membahas tentang kebijakan satu peta telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dengan Perpres tersebut, diharapkan terwujudnya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rapat terbatas pada siang ini, Selasa, 13 Juni 2017, Presiden Joko Widodo mengumpulkan jajarannya untuk membahas tindak lanjut dari Perpres tersebut. 

"Kebijakan ini penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi," kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta. Dengan terintegrasinya seluruh informasi yang ada, masalah yang timbul akibat adanya perbedaan informasi geospasial diyakini dapat ditangani. Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mempermudah penyelesaian konflik seputar batas daerah di seluruh Indonesia.

"Tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial dan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan. Saya yakin kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dari informasi yang didapat Presiden, dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres tersebut, baru sebanyak 26 peta yang sudah lengkap untuk seluruh wilayah Indonesia. Sementara 57 peta lainnya masih dilakukan kompilasi dan 2 peta sisanya belum ada."Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa," ucap Presiden.

Dirinya juga meminta agar dalam pelaksanaannya, kebijakan satu peta ini dapat dilakukan secara cermat dan akurat. Sebab kebijakan ini akan memberikan kepastian kepada pemerintah mengenai data dan informasi tunggal yang dapat dijadikan pegangan bersama.Untuk diketahui, dalam rapat terbatas pada tanggal 7 April 2016, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar jajarannya untuk terlebih dahulu berfokus pada pengerjaan peta tematik untuk Pulau Kalimantan. (eas)

 


SURABAYA( KORANRAKYAT.COM) Anggapan bahwa selama ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kesulitas mendapatkan akses perbankan dalam

mendapatkan kucuran kredit, membuat Bank Indonesia (BI) terus berupaya agar pelaku UMKM mendapat kemudahan akses kredit lewat sertifikasi tanah.Saat

ini, BI tengah melobi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Eni V Penggabean, Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan dan Akses Keuangan dan UMKM

Bank Indonesia (BI), menyatakan kerjasama dengan BPN terkait kemudahan proses sertifikasi tanah oleh calon debitur yang berstatus pengusaha UMKM.

Deputi Departemen Komunikasi BI, Edhi Harianto menambahkan, di beberapa lokasi, BPN membantu proses sertifikasi tanah sebagai jaminan calon debitur.

Misalnya di Bank Jawa Timur (Jatim) Jatim. Pengusaha UMKM di menggunakan tanah adat sebagai agunan dalam mengajukan kredit.

Tugas BPN sendiri, yakni mempermudah proses sertifikasi tanah adat. Maklumlah, tanah adat biasanya berstatus tidak jelas secara hukum. “Praktik ini

berlangsung sejak tahun 2011. Model di Bank Jatim inilah yang akan dikembangkan secara nasional oleh BI melalui kerjasama dengan BPN dan berbagai bank

pembangunan daerah (BPD) di seluruh Indonesia,” jelas Edhi, kemarin.

Sementara Dirut PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dikonfirmasi koranrakyat di hotel Santika, membenarkan bahwa bank Jatim telah bekerjasama

dengan BPN untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah masyarakat.Jadi, MOU telah dilakukan di Kota Malang, sehingga masyarakat yang akan

mensertifikatkan tanahnya bila belum ada uang bisa ditalangi dulu oleh, Bank Jatim. Setelah selesai proses di BPN baru tanahnya dimasukkan sebagai Jaminan.

Sementara disinggung soal perkembangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim saat ini berhasil membukukan Dana Pihak Ketiga

(DPK) sebesar Rp 44,99 triliun per Mei 2016. Angka ini naik 11.80% dibandingkan periode yang sama (year-on-year/YoY).

Direktur Utama Bank Jatim R. Soeroso mengatakan, tabungan menjadi penyumbang tertinggi dalam DPK sebesar Rp 11,78 triliun atau naik 21,19% (year-on-

year/YoY).

 

Selanjutnya disusul giro Rp 20,81 triliun naik 19,17% (YoY). Sedangkan deposito turun 5,61% secara year-on-year dengan angka 12,39 triliun.

Tingginya pertumbuhan dana murah yakni tabungan dan giro mencatatkan current account saving account (CASA) sebesar 72,45%. Posisi ini meningkat dari

angka 67,37% pada posisi Mei tahun 2015.

Perbaikan kinerja kami selama Mei juga tercermin dari total aset,” ungkap Soeroso dalam media gathering dan buka bersama di Hotel Santika Premiere

Gubeng, Surabaya, Senin malam, (6/6).

 

Sementara itu untuk rasio keuangan di atas rata-rata benchmark antara lain return on equity (ROE) sebesar 21,44%. Angka ini naik dibandingkan dengan Mei

tahun lalu 18,11%. Tingkat efisiensi juga semakin meningkat tercermin dari rasio biaya operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO) sebesar 69,19%

atau semakin efisien ketimbang posisi Mei tahun lalu yaitu sebesar 72,31%.

Pertumbuhan kinerja keuangan Bank Jatim ini tentunya tidak terlepas dari ekspansi jaringan kantor yang juga terus bertambah sampai ke daerah-daerah di

seluruh Jatim dan sebagian di Jakarta.

Sebagai informasi, pengembangan/inovasi produk Bank Jatim yang telah diluncurkan yakni SMS Banking Bank Jatim 3366, Internet Banking, ATM, Pembayaran

Multi Biller Koneksi dengan Jaringan ATM Bersama, ATM Prima, Debit Prima Debit Prima dan Kartu Flazz.

Untuk ekspansi jaringan Bank jatim mencapai 1.440 titik layanan yang terdiri dari 1 kantor Pusat, 45 Kantor Cabang, 166 Kantor Cabang Pembantu, 185 kantor

Kas, 97 Kantor Layanan Syariah, 173 Payment Point, 80 Kas Mobil, 691 ATM dan 2 CDM.(fdl)



 



Friday, 19 May 2017 02:47

Indonesia - PEA Jajaki Kerja Sama Energi

Written by

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Energi Persatuan Emirat Arab (PEA) Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei di

Istana Merdeka, Kamis 18 Mei 2017. Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan bahwa saat ini pasar energi dunia mengalami beberapa transformasi struktural. 

"Memang revolusi energi baru terbarukan sudah berjalan dengan baik. Namun revolusi shale gas dan shale minyak di Amerika Serikat mengakibatkan menurunnya impor

minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat sehingga akan lebih banyak minyak dari Timur Tengah yang dipasok untuk Asia," ucap Presiden.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar yang turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada wartawan

bahwa nilai investasi PEA di Indonesia sekitar USD 2 miliar. "Ada potensi untuk ditingkatkan tiga kali lipat menjadi sekitar USD 5 miliar," ucap Arcandra. Pemerintah Indonesia

tentunya mengharapkan agar peningkatan investasi PEA di Indonesia dapat segera direalisasikan. "Kita juga mengatakan bahwa sebaiknya kalau berinvestasi di Indonesia juga

bekerjasama dengan perusahaan nasional sehingga nantinya kerjasamanya lebih saling menguntungkan," kata Arcandra.

   Potensi kerja sama itu antara lain berada di sektor hulu migas dimana perusahaan minyak asal PEA, Mubadala Petroleum, tertarik untuk berinvestasi di Indonesia

bekerjasama dengan PT Pertamina.

"Delegasi dari PEA juga mengundang Pertamina untuk bisa bekerja sama dan masuk berinvestasi di Abu Dhabi dan Dubai," kata Arcandra.

Keinginan kerja sama juga datang dari perusahaan milik Pemerintah PEA Masdar yang ingin beinvestasi di bidang energi baru dan terbarukan.

"Termasuk dalam hal ini adalah PLTS pembangkit tenaga listrik Surya, mereka sudah berbicara dengan PLN," ujar Arcandra.

   Penjajakan kerja sama juga dilakukan antara Dubai Port World dengan Pelindo 3 dan  Pelindo 1.

"Ada beberapa kendala, tetapi kendala ini saya rasa dengan kerjasama nantinya kita bahas, secepatnya akan kita selesaikan," tutur Arcandra.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA

Husin Bagis dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Sementara itu, delegasi PEA terdiri dari Menteri Energi Suhail Moham (eas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Penandatangan nota kesepahaman Kementerian Perdagangan dengan Kejaksaan Agung bukan hanya memberikan pendapat hukum dan pendampingan. Diharapkan dengan Mou bisa menekan harga dan kebijakan secara baik.Menteri Perdagangan, Enggartiaso Lukito dalam Mou di Kementerian Perdagangan, Kamis (17/5) 2017 mengatakan satu tonggak sejarah baru bagi kementerian Perdagangan mendapat kehormatan Kejaksaan tadi Pak Jaksa Agung berbagai pesan dan catatan dan seluruh kementerian Perdagangan baik eselon 1,2 dan 3 juga hal-hal harus disikapi dan dihindari kita dalam menjalani terjerat dengan kasus hukum ,tapi disisi lain     arahan atau membeli penjelasan tak perlu ada kekuatiran . "Kami mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan didalam kaitannya dalam melakukan stabilisasi harga kemudian kita menjaga agar masyarakat kita bisa mendapat harga yang wajar dan berbagai hal lainnya serta kejaksaan agung mempersiapkan untuk mendampingi bukan hanya mendapat pendapat hukum tetapi beliau telah menyampaikan bagaimana mendapatkan dan. kemudian dilanjutkan yang telah disaksikan bersama menanda tangani nota kepahaman yang didalam nota kesepahaman itu kita didalam 3 bulan waktu itu harus menindak la juti dari nota kesepahaman disaksikan," ujarnya.

Selanjutnya, Enggartiaso menegaskan hal ini sangat menggembirakan tentu didalam.kita langkah kebijakan tidak ada kekuatiran dan berbagai sebelum kita melangkah kita meminta pendapat hukum . "Banyak langkah dan banyak hal kita akan lakukan kami akan segera melakukan timbal dagang  sebagai contoh dan sekaligus saya meminta kepada Jaksa Agung bukan hanya pendapat hukum meminta pendampingan pelaksanaan imbalan dagang karena imbal dagang juga menyampaikan hal tensi berbagai potensi penyimpangan berpotensi itu melanggar rambu-rambu terjadi memohon jaksa Agung untuk bisa memberikan pendampingan," tegasnya

Untuk itu, Enggartiaso menjelaskan banyak hal lain dalam waktu-waktu kedepan ini akan semakin banyak kegiatan-kegitan kebijakan yang kami lakukan tetapi sekaligus kami diingatkan Kejaksa Agung bahwa berbagai kebijakan ijin yang kami proses juga rawan dan beliau mengingatkan hal-hal. "Mohon maaf penjelasan jaksa agung menjelaskan secara internal pemerintah lebih tajam untuk beliau sampaikan kepada harapan-harapan pada kami," jelasnya .

Sementara itu, Jaksa Agung, M. Prasetyo mengungkapkan apa yang dikatakan Pak Menteri perdagangan membertika satu harapan yang sama kita harus berusaha keras untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. "Sering kali orang melakukan kesalahan berproses dengan hukum rawan..karenanya kami sempat menyampaikanmemberikab masukan kepada teman-teman dan kemudian belakangan untuk bersikap takut selama segala sesuatu berlaku," ungkapnya.Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan dan tentunya kami sebagai aparat hukum memiliki kewajiban untuk memberikan pencerahan dan implementasinya dilapangan nanti seperti dikatakan  pak Menteri berikan pendampingan ."Pendampingan adalah salah satu bentuk dari upaya penegak hukum adalah pencegahan yang tentunya diharapkan bahwa melaui.Pendampingan ini tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan karena hal ketidak tahuan. Sengaja dilakukan tentunya tidak harus meluruskan dengan melakukan tindakan-tindakan ," tegasnya.

Lebih jauh, prasetyo mengakui Kita ketahui betapa banyaknya dilakukan pada yang sama. Dalam upaya selalu menjaga stabilitas harga dinegara ini ,meskipun kita tahu bahwa dinamika baik dinamika dan tuntutan masyarakat sering kali Jauh lebih maju banyak dan lebih besar dengan apa yang sudah dilakukan. "Nanti tentu tidak lebih dari kita jajaran pemerintahan untuk harus bekerja keras secara baik dan benar guna memenuhi aspirasi masyarakat mereka. Hanya yang akan dilakukan oleh kejaksaan dan belakangan pernyataan dengan penegakan hukum. Ketika ada paham tentang perdagangan tergantung tukar menukar informasi yang diperlukan untuk menjaga melaksanakan misi masing-masing dikaitkan dengan upaya bersama untuk di perdagangan menstabilkan harga ini," akunya.

Jadi, Prasetyo menandaskan diluar sana masih banyak spekulan para pengusaha yang saya katakan yang cendrung sering kali berusaha menggunakan situasi dan kondisi setiap saat merekapun mau melakukan nanti Kita jaga dan cermati yang kita awasi seperti kita awasi dinegara kita ini. "Betapa rakyat mengharapkan perbaikan khususnya kebutuhan mereka. Ini semua menjadi konsen Kita . Kerja sama sesuai dengan kebutuhan nanti. Kita yakin dengan pendampingan ini kerjasama ini tentunya diharapkan akan meringankan beban tugas dari kementerian Perdagangan dalam upaya melaksanakan tugas," tandasnya.

Itu sebab,  Prasetyo merincinya Saya yakin atas dukungan teman-teman para wartawan semua tugas seberat apapun kita melalui.kwalitas yang baik dan benar itu akan keringat juga yang bisa membantu penyelesaian yang ada. Begitu pak Enggar yang bisa disampaikan memberikan masukan dan harus dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. "Dengan kemudian akan terwujud tercapainya kepentingan nasional demi kesadaran masyarakat rakyat, bangsa dan negara kita," rinciannya.(vk)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Upaya mengawal untuk menstabilkan harga sembako menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri atas perintah Presiden sejak bulan Februari sudah dilakuan. Diharapkan harga stabil, kalau ada lonjakan  dipantau Polisi segera menangkap kalau ada pemain harga mulai beras, gula, cabe bawang merah, bawang putih dan daging karena stoknya cukup

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjend Pol Agung Setya ditemui usia diskusi Stabilitas Harga dan kesediaan pangan, Rabu (10/5)2017 mengatakan kita perlu bersama-sama artinya kita perlu bersama-sama tindakan yang nyata bagaimana mengangkat petani ini." Artinya petani bagaimana terlepas dari model ijon .Ini juga proyek Ikon di beberapa hal  petani mendapat modal untuk menanam. Tapi modal untuk makannya belum ada punya cukup bekal kemudian memenuhi kebutuhan makannya proses sampai dengan panen," ujarnya.

Ketika ditanya Koperasi apa bisa menggantikan itu, Agung menegaskan Ya kita lihat hal menjadi perhatian.
Kita harapkan ini selesai tahun ini. Kita punya sembarangan dan eksen yang kuat bahwa tahun ini Kita akan menyelesaikan semuanya. "Saya pikir kita sedang bekerja semuanya untuk memastikan  kemudian tidak ada gejolak tidak ada kepanikan kemudian bisa memberitakan baik bagi kita semua dan tentunya semua jangan kita terpancing tentunya akan menguntungkan sekelompok orang saja," tegasnya.

Saat disinggung apakah Bapak Optimis, Agung menjelaskan  Saya rasa penegakan hukum sudah kita lakukan kepada siapa saja kita akan terus lakukan. Gejolaknya tentu ada.Saya rasa mekanisme pasar mereka kemudian tidak maunya sendiri.
"Stok cukup dan tersedia dia tidak mungkin mau mengangkat harga yang kemudian naik maunya sendiri. Kita dalam konteks penegakkan hukum kita harus mengetahui sedetil mungkin mereka para pelaku bermain dibal-hal dipinggir-pinggir itu kalau tidak kita pantau semuanya kita tidak akan menemui semua, " jelasnya.

Untuk itu, Agung menandaskan mereka berlindung berteduh hal-hal yang kemudian sepertinya bukan satu-satunya bukan hal yang menyimpang sebenarnya ada penyimpangan." Kita semua lakukan penyimpangan seluruh indonesia. Ditugaskan oleh Kapolri seluruh direktur krimsus untuk melakukan pemantauan," tandasnya. 

Sementara itu, Direktur Pengadaan Bulog  Tri Wahyudi  Saleh mengatakan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri ini Perum Bulog mendapat penugasan dari pemerintah untuk stabilitas harga yang diantaranya komoditi beras, gula pasir , bawang merah dan bawang putih juga daging. Kami menyakinkan untuk beras stoknya cukup 2,1 Juta ton. "Kalau kita hitung  untuk beras cukup secara nasional diseluruh Indonesia dan kamu terus melakukan penyerapan  diseluruh indonesia kita dapat serapan rata-rata 10 Ribu hingga 15 Ribu ton dan sampai hari ini dapat pembelian  1 Juta ton. Jadi beras kami jamin aman.untuk mengahadapi lebaran ini," ungkapnya.

Seiring dengan itu, Tri menegaskan terkait dengan gula pasir untuk ada di blok ini hampir 400 Ribu ton dan kami sudah mendapat penugasan kementerian Perdangan dan kementerian BUMN untuk mendistribusikan  dengan harga  eceran tertinggi Rp 12.500 jadi ini yang sedang kami lakukan di seluruh Indonesia dan sedang kami sebarkan itu kemudian kami sedang menyiapkan untuk distribusi daging dan kami kerja sama dengan Asosiasi Daging Indonesia(ADI) yang awalnya daging beku ini bisa didistribusikan di Jabotabek(Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi). " Tetapi sejak bulan April kementerian perdagangan untuk distribusi ke seluruh indonesia sehingga  untuk stabilisasi harga daging. Mereka sudah siap kami masih memiliki stok 80 Ribu Ton daging beku ini," tegasnya.

Untuk itu, Tri Wahyudi mengakui dan kami sudah melakukan ijin di kementerian Perdagangan sebesar 51 Juta ribu ton apabila kebutuhan itu mendesak kita eksekusi dari yang ada. " Kalau ada penimbunan ada tugus Polri.Kami mengapresiasi Pak Kapolri dan Jajarannya sejak bulan ini melakukan koordinasi terus dengan Polri dan Deperindag serta seluruh Jajaran Polda sudah melakukan tugas nya dildilapaga bersama bulog depperindag, Polri memonitor dan pengawasannya pengamanan sembako ini. Insyah Allah kami selalu koordinasi 24 jam," akunya.

Jadi, Tri Wahyudi menjelaskan apa bila ada harga gula diatas harga Rp 12.500 dapat informaai langasung kita melontarkan dimana lokasinya. Langsung kita jual karena kita punya 1 Juta Ton. Seribu ton itu Pemerintah memerintahkan bulog agar stabil bolog.memilik bawang putih 1.000 ton kita evaluasi tidak seperti itu. "Kita sedang.mengatur dengan kementerian Perdagangan untuk distribusi sebanyak stok yang ada.sudah dipastikan jual 2,7 itu bawang putih," jelasnya.

 

Sesuai perkembangan, Tri Wahyudi  menambahkan tolong teman-teman.ada yang mendengar harga bawang putih harga Rp 60.Ribu jenis apa dulu onongannya kating "Memang Kating harganya mahal. Onongan lebih murah. Itu dari sisi kekeringan itu aja. Ada juga bawang putih dari india tolong dikasih tau jenisnya apa dulu.Cabe, apa dulu , cabe rawit merah . Jenis masing-masing sudah ada variannya masing-masing," tambahnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM),- Presiden Joko Widodo sore ini Jumat, 5 Mei 2017, secara resmi membuka Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin Tahun 2017, yang digelar di Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta.

Apa yang disampaikan Presiden dalam acara tersebut adalah sejumlah hal yang perlu dilakukan pemerintah guna mendukung kinerja para pengusaha kecil dan menengah Nahdliyin.

"Pak Presiden, berikan kami kesempatan dari peluang-peluang yang ada. Yang kedua, berikan kami akses untuk bisa masuk baik kepada permodalan maupun kepada proyek-proyek yang ada di pemerintah maupun BUMN," kata Presiden menirukan ucapan para pengusaha.

Untuk itu, Kepala Negara menegaskan dua hal yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Tanah Air, yaitu kemitraan dan redistribusi aset.

"Yang ingin lebih saya pertegas adalah dua hal saja, yang pertama masalah kemitraan, yang kedua masalah redistribusi aset," ujar Presiden.

Dalam hal kemitraan, pemerintah akan segera merealisasikan kemitraan yang tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan besar, namun juga usaha-usaha kecil dan menengah.

"Menurut saya, kemitraan ini harus segera dikonkretkan. Tidak hanya dengan pemerintah maupun BUMN, tapi saya tambah, pengusaha-pengusaha besar dan konglomerat ini juga harus bermitra," ucap Presiden.

Oleh karena itu, dalam dua minggu ke depan, Presiden akan segera mempertemukan para pengusaha Nahdliyin dengan sejumlah pihak yang bisa diajak bekerja sama. Mulai dari kementerian-kementerian yang memiliki banyak proyek, BUMN, pengusaha-pengusaha besar, hingga para konglomerat.

"Dalam dua minggu ini akan saya siapkan pertemuan itu. Kalau tidak konkret-konkret seperti ini nanti disentil lagi sama Pak Kyai," ungkapnya.

Lebih lanjut dalam hal redistribusi aset, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan konsesi lahan kepada masyarakat yang bisa menjadikan lahan tersebut semakin produktif. Mengingat selama ini, konsesi hanya diberikan kepada sejumlah orang yang dekat dengan kekuasaan namun tak mampu menjadikan lahan tersebut mendatangkan manfaat bagi masyarakat banyak.

 

"Ini yang akan kita ubah agar konsesi-konsesi itu diberikan kepada rakyat, koperasi, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, pondok pesantren, tetapi tidak hanya langsung diberikan. Ada syaratnya, yaitu harus bisa membuat lahan itu menjadi produktif," ujar Presiden.

Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya praktik jual-beli lahan konsesi. Tujuan pemerintah yang sebenarnya adalah untuk mendukung pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya melalui kompetisi yang sehat.

"Kita ingin agar pengusaha-pengusaha kecil dan menengah ini bisa naik level-nya," ucap Presiden.

Oleh karena itu, Kepala Negara telah memerintahkan jajarannya untuk segera mencari solusi terbaik bagi konsesi lahan sekira 12,7 juta hektare yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga konsesi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi umat dan menggerakkan ekonomi masyarakat bawah serta terwujudnya pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

"Polanya sudah ada tapi masih akan kita konsultasikan kepada pelaku-pelaku yang nanti akan kita berikan," kata Presiden mengakhiri sambutannya.

Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dan Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj.(eas)

 

JAKARTA (KORANRAKYAT.COM)- Sesuai tugas pengawas perdagangan sembako dipasaran terus dipantau di pasar-pasar hingga gudang yang disediakan Pemerintah. Meskipun terhembus ada kenaikan harga beras Rp 50 namun dijaga agar tidak melonjak. Beras sudah ada stok 50 Ribu Ton hingga lebaran.

Kadiv Humas Mabes Polri yang juga koordinator satgas, Irjend Pol Setyo Wasisto Jumat (5/5)2017 mengatakan pengawasan sampai ke gudangnya kita selidiki . Teman-teman dari dansatgas lidik ,kita ada 3 .sub satgas lidik atau penegakan hukum, Satgas humas. "Sub satgas lidik sedang bekerja dan apa bila ditemukan dilapangan ada bukti-bukti kita lakukan penindakan," ujarnya.

Ketika ditanya apa yang dilapangan , Setyo menegaskan beras.

Tetapi sih tidak terlalu besar harganya , tapi pak Menteri Pertanian sudah mengatakan  bahwa tidak ada alasan beras harus naik karena stoknya cukup. "Jadi kalau stoknya cukup suplay cukup deman apapun kita pasti bisa atasi mana kali terjadi gejolak  kita harus teliti apakah.keterlambatan distribusi ,transportasinya atau karena terjadi ada upaya-upaya untuk menahan mobilitas tersebut," tegasnya.

Kenaiknya dari berapa ke berapa, Setyo menjelaskan Kemarin naiknya sekitar Rp 50 , tapi kalau Rp 50 itu naik dan.Kalau dihitung banyak gede juga jadi kita upayakan kita memantau terus buat teman-teman memberikan masukan karena.perintah Pak Kapolri untuk satgas sampai ke daerah. "Dicipinang baru barometer,karena Cipinang pasar induk karena barometer harga disitu. Karena pasar-pasar lain.mengikuti dia. Kemudian juga ada yang mengatakan psikologi pasar walaupun stok banyak kalau rekan-rekan wartawan katakan harganya akan naik akan bergejolak ," jelasnya.

 

Lebih lanjut, Setyo merincinya tolong bantuan dukungannya sekarang bila menyampaikan yang sejuk-sejuk karena walaupun di stok banyak pun bilang harganya naik pasti akan naik." Itu namanya psikologi pasar. Kita berharap menjelang hari besar keagamaan.nasional lebaran dan puasa harga tidak ada kenaikan yang ekstrim," rinciannya.

Menyinggung menjaga stabilitas harga, Setyo mengakui Kita akan lihat kalau sampai.lebaran nanti hasilnya bagus ,mungki. Kita akan evaluasi dan.Kita laporkan ." Koordinasi beberapa laporan Bulog dan KPPU, kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan," akunya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Keputusan PLN  menaikkan tarif dasar listrik (TDL) bagi pelanggan 900 volt ampere (VA) dan rencana mencabut subsidi listrik golongan 450 VA dipastikan bakal menambah beban kalangan buruh dan rakyat kecil.

 

Ketua Umum DPP Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Sunandar mengatakan, kenaikan TDL sangat memberatkan kaum buruh karena tidak seimbang dengan kenaikan upah sebesar 8,25 persen. 
"Sungguh sangat menyengsarakan masyarakat miskin berpenghasilan rendah yang seharusnya mendapatkan subsidi," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/5). 

Menurut Sunandar, kebijakan menaikkan tarif listrik tidak sesuai dengan jargon keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada masyarakata kecil alias wong cilik. Dia mengatakan, kebijakan tersebut sangat tidak sesuai dengan janji kampanye Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.  Kenaikan TDL sangat memberatkan masyarakat. Apalagi momen kenaikan menjelang bulan suci Ramadhan yang dibarengi kenaikan harga kebutuhan rumah tangga di pasar sangat terasa berat," jelasnya 
Secara faktual, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TDL sejak awal Januari telah menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen bersama dengan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar. Untuk itu, Sunandar meminta agar kenaikan TDL yang mencapai 90 persen dikembalikan ke harga semula. Bila tetap dilanjutkan akan menambah beban masyarakat tidak mampu yang didalamnya juga banyak buruh yang memiliki upah jauh di bawah upah layak.  
Jika tidak ada pencabutan kenaikan TDL pada 20 Mei mendatang maka merupakan momentum kebangkitan nasional bagi FSP KEP bersama federasi lain untuk menggelar aksi damai di Istana Negara dan di banyak wilayah. 
Secara faktual, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TDL sejak awal Januari telah menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen bersama dengan kelompok perumahan, air, gas, dan bahan bakar.

Diketahui, tarif listrik adjustment untuk pelanggan rumah tangga (R1) awalnya sebesar Rp 605 per kWh, naik 30 persen pada tahap satu Januari-Februari 2017 menjadi Rp 791 per kWh. Tahap dua bulan Maret-April naik lagi 30 persen jadi Rp 1034 per kWh, tahap tiga bulan Mei-Juni menjadi Rp 1352 per kWh. Kemudian bulan Juli dan seterusnya menjadi Rp 1467,28 per kWh.(as)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM). Keuangan negara saat ini tengah dalam keadaan darurat. Setidaknya hal itu nampak saat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku meminjam dana sebesar Rp 2 triliun dana perkebunan sawit

 

Dana yang dihimpun oleh pelaku usaha perkebunan sawit dengan melakukan pungutan ekspor CPO sebesar 50 dolar AS/ton yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Penghimpunan Kelapa Sawit itu dipinjam untuk menambal APBN 2017.

"Sungguh ini sebuah penyelewengan dan pelanggaran UU oleh pemerintah Joko Widodo. Sebab dalam UU 39/2014 sangat jelas bahwa penghimpunan dana perkebunan sawit dipergunakan bukan untuk menambal APBN," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan , Kamis (4/5).

Dijelaskan Arief bahwa sesuai UU tersebut, dana perkebunan hanya diperuntukan untuk penelitian dan pengembangan, replanting perkebunan petani, pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, dan promosi  perkebunan sawit Indonesia."Sampai hari ini, menurut data dari petani belum ada satu sen pun dana tersebut yang dinikmati oleh petani dalam bentuk dana pinjaman untuk replanting kebun petani, serta pembangunan sarana dan prasarana perkebunan," jelasnya.

"Jadi sebaiknya segera saja BPK dan KPK melakukan audit investigasi pada BPDP Kelapa Sawit yang dananya dijadikan bancaan dan sumber untuk nambal APBN," pungkasnya. (as)

Page 3 of 14

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan