Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     

Jakarta, koranrakyat.com-  Dugaan korupsi yang dilakukan Walikota Manado, Vicky Lumentur mendapat perhatian sejumlah kalangan. Dengan berbekal data yang ada, nampaknya laporan di sampaikan Direktur Hukum dan Advokat (Dewan Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) Rabu (13/5) 2015 ke Mabes Polri.
Direktur Hukum dan Advokasi DPP Serikat Pers Republik Indonesia, Dirk Beni Lumenta, ditemui di Mabes Polri,Rabu (13/5) 2015 mengatakan kami telah resmi melaporkan Walikota Manado Vicky Lumentut terkait kasus dugaan korupsi.  Tentunya laporan ini berdasarkan data yang kami miliki dan ini akan ditindak lanjuti oleh  Bareskrim Mabes Polri, Jakarta." Dari dugaan korupsi itu Lumentut dilaporkan atas dugaan korupsi dan menerima gratifikasi dari seorang pengusaha di Manado," ujarnya.


Selanjutnya, Beni menegaskan kasus tersebut dilaporkan langsung . Pasalnya berdasarkan data-data yang kami miliki sebagai bukti awal  keterlibatan Walikota Manado sudah cukup. "Laporan tersebut diterima langsung penyidik Tipikor Bareskrim Mabes Polri AKP Is Indarto. Kita fokus melaporkan dugan penyimpangan dana 37 Milyar yang tidak dapat diverifikasi pertanggung-jwabannya oleh Pemkot Manado," tegasnya.Lumenta. 

Jadi, Beni menjelaskan  dari data yang ada, tentunya belanja langsung sebesar 37 Miliar itu tanpa ada administrasi yang bisa diverifikasi tentunya akan ditelusuri oleh Mabes Polri."Terlebih kasus ini sudah pernah diperiksa BPK perwakilan Sulut dan Pemkot Manado berdalih dengan memanfaatkan bencana banjir sebagai alasan dokumen administrasi belanja langsung tersebut rusak dan hilang. Padahal kan semua tau letak administrasi keuangan Pemkot itu ada di lantai atas yang tidak terkena dampak banjir sama sekali," jelasnya. (vk)

Jakarta,koranrakyat.com-  16 Warga Negara Indonesia  yang sempat ditahan oleh pemerintah Turki dan diproses  oleh kepolisan Turki,sesuai pendekatan dilakukan  tim gabungan, akhirnya 12 WNI perempuan dan anak-anak akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonensia. Baru tadi pagi tiba di Tanah air dan kini masih diperiksa secara intensif di mako Brimob, Kelapa Dua Jakarta Timur.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Riwanto ketika ditemui di Mabes Polri, Jumat (27/3) 2015 mengatakan untuk 12 WNI yang  tadi malam baru datang dari Turki mereka langsung dibawa ke Mako Brimob Kelapa dua." Disana istirahat makan dan, ada tanya jawab. Karena diantara mereka masih kecil tentu tata caranya berbeda perlakukan anak remaja dan ibu," ujarnya

 

Selanjutnya, Rikwanto menegaskan jadi di kasih Pondok disana istrahat sambil interograsi.Hari ini dilimpahkan ke rumah sosial di Bambu Apus tinggal sementara di situ sampai dikondisikan kembalikan ke keluarga di  Jawa Timur."Sementara di rumah Kementerian Sosial ( Kemensos) di Bambu Apus. Hari ini atau lusa dilimpahkan ke rumah tersebut. Disana dibina oleh Kemensos Pemda dan Badan Nasional Pengangulangan teroris (BNPT). Diskusikan kembalikan," tegasnya.

 

Ketika ditanya apakah akan berlangsung lama, Rikwanto menjelaskan lihat situsasi, kondisi nanti Deradikalisasi untuk  kembalikan ke format pemikiran awal."Mereka ini ikuti suaminya inisial AD. Sudah gabung dengan ISIS. Difasilitasi berangkat ke sana, tinggal tunggu di sana suaminya sudah bergabung. 16  WNI yang hilang berkaitan," jelasnya

 

Hasil interograsi,Rikwanto mericinya ikut suami nyusul, cara kerja rekrutmen dimulai dari lingkungan keluarga dimulai dari suami berangkat istri, anak, saudara teman-teman.12 WNI Pidana, Oh tidak mereka hanya ikut suami. 12 satu keluarga." Untuk deradikalisasi dilakukan  setelah dari Bambu Apus, nyatakan cukup baik dikembalikan ke kampung halaman," rincinya

 

Menyinggung 4 orang, Rikwanto menandaskan Satu keluarga juga istirnya sedang melahirkan proses bersalin suami dan dua orang anak. nanti akan deportasi kalau sudah selesai."Info Abu Jandal,Belum  ada dan Abu Jibril Masih diselidiki. Untuk Al qaida,terus diawasi semua pihak, tinggal sejauh mana pekembangannya," tandasnya.

 

Untuk informasi 5 yang tertangkap, Rikwanto menambahkan 7 x 24 jam hari ini bisa dinyatakan tersangka. Satu orang dikembaliken ke keluarga, Yufrizal." Sementara 3 yang tertangakp di Malang masih diperiksa 7 X 24. Hingga kini mereka dikenakan pasal 4sesuai undang-undang Terorisme makar dalam kaitan rekrurtemen, kemudian cari sumber dana dari mereka. Itu isinya ada bahan kimia kaporlit dan Asam Klorida, akan menghasilkan gas merusak iritasi nafasan. belum ada kaitan ISIS, belum ada benang merah. Tapi pelaku masih dicari," tambahnya. (vk)

Tuesday, 10 March 2015 11:13

Polri Siap Dukung Pertemuan LPSK Se Asia Tenggara,

Written by
Jakarta, koranrakyat.com- Pertemuan Polri menerima kunjungan Lembaga Perlindungan Korban dan  Saksi  (LPKS) , ini dilakukan untuk menindak lanjuti  Mou yang di sepakati secara bersama. Hal ini juga untuk mendukung tugas LPKS yang ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan LPKS se Asia Tenggara yang rencana dilaskanakan  Agustus di Provinsi Jogjakarta. 
 
Kepala Devisi Humas Maebs Polri. Irjen Pol Ronny F Sompie ditemui di Mabes Polri, Selasa (10/3) 2015 mengatakan oh ya, ada kerjasama LPKS  dengan Polri karena ada MOUnya. "LPKS akan menyelenggarakan pertemuan , dimana LPKS indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara pertemuan, sekaligus membangun koordinasi Asean bisa disebut dengan Koordinasi LPSK tingkat Asean," ujarnya. .
 
Peran Polri sendiri, Ronny menegaskan peran Polri antaranya pengamanan, Polri kan penegak hukum, dimana Institusi penegakan hukum yang terkait dengan kegiatan LPSK. "Semua institusi penegakan hukum yang ada saksi, ada korban. Bahkan sekarang ada perluasan statis Kobolator, ahli itu juga akan hadir dalam acara pertemuan itu," tegasnya. 
 
Untuk tempatnya, Ronny mengakui tempatnya di Jogjakarta sekitar bulan Agustus. Polri hanya pengamanan didalam pelaksanaan diskusi-diskusi. "Kerjasama bukan hanya itu , membicarakan tentang kerjasama selama ini. Keamanan anggota polri sering membantu pengamanan.  Kalau ada saksi yang akan diamankan, maka mereka mau kerjasama dengan Polres Setempat dan Polres setempat. Itu yang tadi disampaikan. Mengucapkan terima kasih atas kerjasama sama selama ini," akunya. (vk)
Tuesday, 10 March 2015 10:26

Densus Tangkap 5 Orang Diduga Teroris

Written by
Jakarta, koranrakyat.com- Densus 88  menangkap 5 tersangka  Teroris yang beraksi di Poso. penangkapan dilakukan selama dua hari .  Kelima tersangka antara   AH alias Aco, Tengku alias Zubair, AN alias Andrian, NN alias Nasir ditangkap  Rabu (4/3) 2015  dan Minggu berhasil menangkap IS alias Donding,keduanya dalam proses dan diduga masuk jaringan  Santoso  
 
Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto ketika ditemui disela  copy morning, Senin (9/3) 2015 mengatakan   ya, pada hari Rabu 4 Maret 2015 Pukul 07.00 Densus 88 bersama dengan Polda Sulteng dalam melakukan operasi penindakan terhadap terorisme telah menangkap 4 orang tersangka teroris. "Ini merupakan jaringan dari Santoso. Pertama Inisial AH alias Aco ini ditangkap di depan Gedung Rongsokan  Jalan Kepuna Poso. kegiatan dan perannya mengantar dan membeli bahan Bom. Kemudian dekat dengan Santoso juga mengantar logisitik," ujarnya..
 
Selanjutnya, Rikwanto menegaskan yang kedua kemudian ditangkap Tengku alias Zubair di rumah Mertuanya di Masamba mengantar senjata api rakitan, ikut latihan militer, penghandangan kendaraan Brimob , " Yang Ketiga. adalah .AN alias Andrian ditangkap di rumahnya di Masamba. Perannya mengantar logisitik 4 kali kepada kelompok Santoso.  Sedangkan ke empat alias Nasir ditangkap di Jalan Trans Sulawesi, latihan , militier kemudian mengantar logistik selama dua kali," tegasnya.
 
Sesuai pengembangan, Rikwanto mengakui pada  Minggu 8 Maret 2015 juga gabungan dari Densus 88, Brimob dan Polda Sulteng telah melakukan penangkapan seorang tersangka dan diduga terlibat juga jaringan Santoso, atas nama IS alias Donding. Ini ditangkap di Masamba, Kabupaten Poso Pesisir.  Keterlibatanya sebagai Kurir dari warga negara asing untuk bergabung dengan teroris di Timur, mengantar logistik," akunya
 
Dari pengkapan itu, Rikwanto menjelaskan ditemukan senjata rakitan sebanyak 1 pucuk. Dari sekian penangkapan berhasil disita bendera berlogo jihad, kemudian peluru kaliber 556, peluru kaliber 38, Laras senjata api 1 pucuk. "Para tersangka masih didalam pemeriksaan dilanjutkan oleh Densus 88,"jelasnya. .
 
 Rikwanto menambahkan Sudah cukup banyak teroris , baik yang masih proses hukum dan  yang masih ditahan. sementara ini ada lima lagi yang kita amankan." Proses ini juga masih terus berlangsung. Juga dilakukan penyelusuran dan penagkapan terhadap teroris Poso ini," tambahnya. (vk)
Thursday, 26 February 2015 11:58

BPK Temukan Bangunan Langgar Aturan Tak Pasang Papan Nama

Written by

Malang,koranrakyat.com,-Salah satu dari kontraktor yang disemprit oleh BPK, adalah pelaksana gedung baru Bagian Umum Pemkot Malang. Penyebab salah satunya tak dipasangnya papan nama proyek.

“Itu ‘kan melanggar aturan. Sebab aturannya papan plang proyek wajib dan Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diwajibkan untuk memasang papan nama proyek,” tutur Wakil Ketua Komisi C DPRD, Subur Triono Senin (23/2).

Lanjut politisi vokal asal Fraksi PAN itu, bahwa pemasangan papan proyek itu sebagai bentuk patuh terhadap Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 15 Huruf (d.).

Seperti diberitakan sebelumnya terdapat puluhan kontraktor atau rekanan tengah terlibat kerjasama dengan Pemerintah Kota Malang disemprot, merujuk hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Para rekanan ini, adalah pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2014 lalu. Mereka pun dikumpulkan untuk ditagih komitmen membayar denda yang ditemukan oleh BPK.

Kepala Inspektorat Kota Malang Subari tidak menampik adanya pemanggilan rekanan atau kontrak yang tahun anggaran 2014 menjalin kerjasama dengan Pemkot Malang.

“Iya ada, anda tahu darimana,” kata Subari seraya balik menanya.

Subari terlihat kaget ketika wartawan  meminta penjelasan terkait pemanggilan rekanan tersebut. ”

Anda tahu darimana, tapi yang jelas memang ada,” tegas mantan Kadispora ini.

Subari dengan terpaksa akhirnya menuturkan, bahwa pemanggilan itu untuk menanyakan komitmen dari rekanan membayar denda yang diberlakukan.

“Iya disuruh bayar denda, semua sudah selesai kok,” tandasnya.

Subari enggan membeberkan jelas, berapa jumlah rekanan yang dipanggil atau terkena sanksi atas pekerjaan yang dilakukan. “Kata anda sampai puluhan, saya tidak sebut jumlahnya loh,” cetusnya.

Dia menjelaskan, ada berbagai varian nilai denda yang diberlakukan kepada rekanan, menyangkut jenis pelanggaran yang dilakukan. “Ada macam-macam, sesuai kesalahannya,” jelasnya.

Menurut Subari, dalam setiap pelaksanaan kegiatan masih ada tenggang waktu untuk pemeliharaan yakni selama 60 hari.

Disitulah pihak ketiga masih bertanggung jawab, atas pelanggaran yang dilakukan. “Kan masih ada waktu 60 hari, tidak perlu di black list,” tutup Subari.

Dalam kesempatan itu, Subari juga menjelaskan, pihaknya kini memiliki peran mengawasi kinerja pihak ketiga, bukan lagi internal kepegawaian.

Karena persoalan pegawai sudah ditangani Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kita kini hanya mengawasi dan menangani pihak ketiga, untuk internal SKPD dan BKD,” paparnya. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bambang Sumarto meminta temuan BPK dengan pemberian pinalti tidak dianggap remeh.

.Papan pengumuman proyek yang sudah tak dipasang, padahal bangunan belum diserahkan oleh pelaksana

Pelanggaran yang dilakukan rekanan atau kontraktor dalam pelaksanaan kegiatan tidak selesai dengan pemberian denda.

“Dipinaltinya kontraktor atas temuan BPK bukan hanya diselesaikan sebatas denda tapi pelanggarannya harus juga ada tindakan, misalnya wan prestasi atau di black list agar tak dilakukan kontraktor atau rekanan lainnya,” harapnya.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi C asal FPAN Subur Triono, soal pelanggaran yang dilakukan rekanan dengan dasar temuan BPK  katanya jangan dianggap enteng.

“Saya sama seperti komentar Ketua Komisi C, bahwa pelanggaran yang dilakukan rekanan seperti kurangnya volume jalan di Jl Danau Maninjau sesuai temuan BPK 2013 jangan hanya selesai setelah membayar denda atau tunggakan. Tapi beri mereka tindakan sesuai aturan, biar tak semena-mena pada proyek pemerintah yang jelas ‘kan merugikan warga Kota Malang, juga masalah yang ada di Lesanpuro tak bisa ditoleransi lagi,” tandasnya berharap.

Sementara itu Kepala Bagian Umum Pemkot Malang, Imam Badar saat dikonfirmasi mengaku belum bisa menjawab terkait papan nama proyek yang sudah tak ada itu, adalah pelanggaran.

“Waduh Mas saya baru sebulan disini. Berarti perlu membuka data dulu soal proyek pembangunan kantor Bagian Umum. Apa sudah tanya pada kabag lama ?,” katanya(mbr)

Malang.Koranrakyat.com,-Bursa Pimpinan Nasional Peradi kendati masih beberapa bulan sudah mulai memanas,Jamaslin  James Purba , SH, MH mendahului  rekan calon yang lain ke DPC Peradi  Malang Raya.”Saya akan mewujudkan advokat Peradi yang profesional dan bermartabat,” tandas James Purba dalam sloganya ketika melakukan kegiatan di  Hotel Sahid Montana Sabtu (21/2) pada Koranrakyat.com  belum lama ini.

          Dikatakan James dirinya akan berusaha mengoptimalkan serta mengaktifkan fungsi organisasi  Peradi serta meningkatkan kualitas anggota.”ujarnya.  James telah berkeling beberapa daerah di Indonesia dan optimis untuk bisa menduduki Ketua Umum Peradi, disinggung soal sistim  yang banyak dipertanyakan anggota, bahwa anggota menginginkan one man one vote, masih dianggap belum siap karena adanya keterbatasan anggaran, sehingga system keterwakilan yang diperkirakan akan dilaksanakan saat Munas DPN Peradi nanti.

           Sementara Sugiono, SH  pengacara senior di Malang  yang juga salah satu penasehat Peradi Malang Raya mengatakan sebetulnya tidak sulit system one man one vote, dilaksanakan  tinggal ada kemauan apa tidak, karena dalam  Ad Artnya Peradi  setiap anggota Peradi punya hak suara tidak melalui system keterwakilan, kalau kita tak patuh pada anggaran dasar dan rumah tangga dikuatirkan, bahwa pilihan tersebut tidak syah. Hal senada juga dikatakan Ali Wahyudin Asad, SH pilihan presiden saja bisa dilakukan pilihan langsung kenapa Peradi tidak bisa,toh sudah jelas ada dalam Ad ART Peradi. " yah DPC Peradi bisa sebagai KPU didaerah masing masing," ujarnya   

Gunadi Hamdoko, SH  Ketua Peradi Malang Raya mengatakan, bahwa saat ini masih dalam tahapan sosialisasi Calon, yang pasti nanti ada lima calon perkiraan yang akan dating ke Malang, saya terserah anggota mau pilih yang mana, nanti kita akan lakukan musyawarah pada pengurus dan anggota sebelum Munas Peradi. Tapi ,anehnya pada saat di hotel sudah cukup banyak surat dukungan bertebaran diberikan ke anggota di Malang Raya. (hm/as)

 

 

 

 

  

Monday, 16 June 2014 01:07

LSM Laporkan Kejari dan Kejati ke Kejagung

Written by

Koran Rakyat, Malang

 

 Malang Corruption Watch (MCW), melaporkan kinerja jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang dan jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, ke Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Laporan tersebut terkait penanganan dugaan 
kasus korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang."Kami minta Kejagung mengevaluasi kinerja Kejari Kota Malang dan Kejati Jatim dalam menangani dugaan kasus korupsi lahan RSUD Kota Malang. Kami menilai Kejari dan Kejati tidak transparan dalam menangani kasus itu," kata Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan MCW, Akmal Adi Cahya, Minggu (15/6/2014).

Dikatakannya, pelaporan kinerja Kejari dan Kejati ke Kejagung dilakukan, Jumat (13/6/2014). Ia menganggap Kejari dan Kejati tidak serius menangani dugaan 
kasus korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang. 

Kejari Kota Malang dan Kejati Jatim, menyatakan tidak ada unsur korupsi dalam pengadaan lahan RSUD Kota Malang. 

Menurutnya, berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan oleh MCW, diduga kasus ini sangat jelas direkayasa dan ada keterlibatan unsur kejaksaan di dalamnya. 

Indikasi keterlibatan tersebut didapat dari hasil rekaman dialog informan MCW dengan salah satu pejabat penting di Pemkot Malang.

Dalam rekaman tersebut menunjukkan ada dugaan keterlibatan mantan pejabat Kejati Jatim dalam korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang. 

Jika terbukti ada keterlibatan Kejari dan Kejati, maka ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kejaksaan.

Ia menambahkan, selama ini, Kejari Kota Malang belum melakukan penyelidikan terhadap kasus itu. 

Kejari hanya melakukan pengumpulan bahan keterangan terkait kasus itu. 

Kejari tidak melakukan cek ke lapangan terhadap dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang.

Terakhir, Kejari Kota Malang atas rekomendasi dari Kejati Jatim menyatakan menutup proses penyelidikan kasus itu. 

Alasannya tidak ditemukan unsur pidana dalam proses pengadaan lahan RSUD Kota Malang.

MCW menyoroti proses pengadaan lahan proyek RSUD Kota Malang. 

MCW menduga ada dugaan markup dalam proses pengadaan lahan RSUD itu, sebesar Rp 3 miliar.(fd)

Friday, 16 May 2014 11:13

Tak Punya Izin Tambang,Nekat Beroperasi

Written by

 

 Trenggalek,koranrakyat.com-Hampir enam bulan penambangan liar di dusun Padi desa Bodak kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek beroperasi tanpa mengantongi Izin Usaha Pertambangan [IUP]dari pemerintah setempat. Mesiki sudah di tegur oleh kepala bidang pertambangan dan energi Trenggalek seminggu yang lalu,pemilik usaha tambang tak menggubris, bahkan semakin nekat jalan terus hingga kini.

 Ditemui diruang kerjanya[16/5] Ir.Priaji Artono mengungkapkan”Saya baru tahu ada kegiatan penambangan di desa panggul dari laporan masyarakat seminggu yang lalu,dan selanjutnya kami sudah mendatangi lokasi penambangan tersebut”ujarnya.

 Ir.Priaji Artono mengakui bahwa penambangan di dusun Padi desa Bodak kecamatan Panggul memang belum mengantongi izin resmi dari pemkab Trenggalek. Dirinya telah menyarankan pada pihak penambang melalui pekerja agar menghentikan usaha tersebut untuk sementara waktu sambil menunggu izin keluar.

 Rupanya saran dan masukan dari Kabid Pertambangan dan Energi tak di tanggapi sama sekali oleh pengusaha,terbukti usai ditegur, bukannya menghentikan kegiatan usaha penambangan justru mereka semakin berani melakukan kegiatan penambangan dengan cara menjual hasil tambang pada pihak lain yang membutuhkan.

 Kabar yang didapat dilokasi penambangan tersebut di dapati puluhan truck armada pengangkut material,dua buah alat berat berupa mesin keruk [Bego] serta mesin penghancur batu [Stone cruizer]. Luas lokasi usaha tambang mencapai kurang lebih 2 hektar yang dikuasai oleh dua pengusaha. Hampir setiap hari truck pengangkut material berupa sirtu hilir mudik dari lokasi penambangan.

 Priaji juga memaparkan bahwa Bidang Pertambangan dan Energi hanya sebatas melakukan pembinaan dan pengawasan,soal penutupan lokasi kegiatan tambang tersebut menjadi kewenangan daripada petugas Satpol PP selaku penegak Peraturan Daerah [Perda].

 Dalam waktu dekat ini dia segera meluncurkan surat resmi pada satpol PP agar segera menindak lanjuti kegiatan penambang di desa Panggul yang secar jelas tidak memiliki izin resmi dari pemerintah kabupaten Trenggalek.

 Sementara Sekretaris DPC Laskar Anti Korupsi Trenggalek Sumilih menyatakan semestinya pemerintah Trenggalek segera menertibkan usaha pertambangan yang belum mengantongi IUP untuk segera di tindak tegas.”Pertanyaan saya beranikah pemerintah Trenggalek menutup usaha pertambangan tersebut, kami butuh bukti bukan janji”tegasnya.

 ”hasil pantauan kami usaha tambang di dusun Padi desa Bodak kecamatan Panggul telah beroperasi  lebih dari enam bulan. Kami menduga pihak-pihak terkait telah mengetahui kegiatan ini namun mereka seolah tutup mata. Kamipun mencurigai ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan dari usaha yang ilegal ini”tandas Sumilih.[her]

 

 

 

Thursday, 08 May 2014 07:38

Polri Telusuri Kejahatan Seksual 98 Kasus

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.com - Maraknya aksi kejahatan seksual yang terus bertambah terjadi  diberbagai daerah terus terungkap.  Hingga kini Polri terus mendata dan sehingga dapat melihat dari dekat sehinga dapat melihat fenome yang terjadi di masyarakat. sampai saat ini ada 98 kasus yang sedang ditangani , di Polda Riau sendiri ada 64 kasus, di Polda Kalsel da 13 kasus. di Polda Jogjakarta ada 7 Kasus dan di Jatim  dua kasus.  

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Agus Rianto kepada wartawan di gedung Humas di jalan Tronojoyo, rabu (7/5) mengatakan  terkait  saat ini yang marak terjadi  kekerasan seksual  terhadap anak, yang selalu dikatakan kejahatan sesual dibawah dengan korban anak dibawah umur data yang kita miliki sampai dengan saat ini ada 98 kasus untuk tahun 2014. "Yang terjadi di beberapa Polda,ada juga Polda yang tidak menangani kasus tersebut. Namun demikian Bapak Kapolri sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan pendataan dengan memberdayakan dan meningkatkan peran Babinkantibmas.

Ini dilakukan  untuk bisa bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat di wilayah di penugasannnya," ujarnya Untuk itu,Agus menegas ini dilakukan Sehingga dapat mengetahui fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat tersebut. Sehingga kita tidak ingin peristiwa yang terjadi di Sukabumi yang saat ini  sedang ditangani oleh Polres Sukabumi Kota itu terjadi di tempat lain. "Sehingga kita berharap kepada keluarga, ataupun orang tua termnasuk pihak-pihak mengetahui adanya peritiwa-peristiwa serupa agar segera di informasikan pada Polri  guna penangan lebih lanjut," tegasnya.

 Seiring dengan itu, Agus menjelaskan  sekarng ini ada 98 kasus  itu  ada di 16 Polda yang ditangani oleh  Polri. Sementara ini yang  terbanyak itu ada di Polda Riau  sejumlah 64 kasus. "Untuk di Polda Kalsel ada 13 kasus, yang lain bervariasi di Polda  Jogjakarta  ada 7 kasus, sedangkan di Polda Jawa Timur  ada 2 kasus  dan lain sebagainya ada 1 kasus," jelasnya.

 Sementera itu, Agus merinci kasus kejahatan seksual  yang  terjadi di Sukabumi itu hitungannya ada 1 kasus, tetapi korbannya ada banyak. Dalam artian peritiwa itu tetapi apakah laporan Polisinya disesuaikan dengan pelapor. "Untuk penanganan kasusnya, polisi selalu berpedoman peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana yang selalu saya katakan bahwa Bapak kapolri menekankan kepada semua penyidik di kepolisian republik Indonesia ini, bahwa dalam proses penegakan hukum kita tidak boleh melanggar hukum. Dalam artian bahwa Udnang-undang yang menjadi pedoman pegangan utama bagi kita selanjutnya kita serahkan kepada pihak pengadilan yang memutuskan," rincinya.

Menyinggung hukuman, Agus menambahkan memang rata-rata  untuk kasus kekerasan ini diterapkan pasal 81 dan 82 undang undng no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. "Itu ancamannya pasal-psal tersebut paling sedikit 3 tahun dan paling banyak 15 tahun. dan denda paling sedikit Rp 10 Juta dan paling banyak Rp 300 juta. ini ada yang didalam  pasal 81  dan pasal 82 Undang undang Np 23 tahun 2002. Penerapan hukum seperti itu. Kalau ada Undang-unndang yang menyertai  tentunya penyidik yang memutuskan dalam penerapan persangkaan dugaan perangkaan yang diterapkan. Sementara keputusan semua diserahkan pada pertimbangan majelis hakim," tambahnya. (vk).

 

.  

 

 

TASIK ,KORANRAKYAT.com - Kereta api Malabar tujuan Bandung-Malang sementara korban  lima orang, Jumat (4/4/2014) malam, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)."Lima orang penumpang dilaporkan meninggal," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam pernyataan yang dikirim kepada wartawan, Jumat(4/4/2014).
Tiga dari korban meninggal sudah dievakuasi dan dua orang masih belum dapat dipindahkan karena terjepit gerbong.Upaya evakuasi masih dilakukan tim gabungan dari PT KAI, TNI, Polri, BPBD Tasikmalaya, Basarnas, PMI, Tagana, dan masyarakat. Lokasi kecelakaan ini cukup jauh dari permukiman warga.

 

Sutopo mengatakan, kereta mengangkut 250 orang ketika kecelakaan terjadi. Penumpang selamat yang hendak melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, dipindahkan ke bus.

Sebelumnya, Humas Polda Jawa Barat, Kombes Martinus Sitompul mengatakan korban tewas dalam kecelakaan ini berjumlah empat orang. Dia mengatakan 300 polisi diperbantukan dalam proses evakuasi kecelakaan tersebut.Kereta api Malabar tujuan Bandung-Malang terguling di Kampung Terung RT 5 RW 9 Desa Mekarsari, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat sekitar pukul 18.30 WIB. Kecelakaan terjadi setelah kereta menabrak longsoran tanah.(im)

Friday, 04 April 2014 14:17

Timbun Biji Timah Tanpa Dokumen Dibekuk

Written by

JAKARTA. KORANRAKYAT.com- kembali aksi kejahatan tambang terjadi, pasalnya dengan menimbun  dan mengelola tambang tanpa memiliki dokumen Ijin yang sah. Kini tersangka R alias A di Jalan  Teladan RT 07 RW 03 Kelurahan Tobowali, Kabupaten Bangka Belitung  berhasil ditahan  Berkasnya sudah dikirim ke Kejaksaan Agung tahap satu.

Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim, Mabes Polri, Kombes Pol Alex Mandalika di Mabes Polri , Jumat (4/4) mengatakan  berkaitan dengan tambang Ilegal LP 129/II/2004 tangal 7 Febuari 2014 tindakan  Pidana yang dipersangkakan pasal 161 UU No 4 tahun 2009 tentang minerba. "Jadi pemegang IUF usaha pertambangan operasi produksi yang menanmpung dan mengelola tanpa dilindungai oleh dokumen yang sah," ujarnya

Sesuai data, Alex menegaskan  ditempat kejadiannya milik Saudara R alias A diJalan Teladan RT 07 RW 03 Kelurahan Tobowali, Kabupaten Bangka Belitung. Tersangkanya R alias A alamatnya Tobowali, pekerjaan Wiraswasta  menampung dan menyimpan biji Timah. Didalam Gudang bukan dari pemilik ijin," tegasnya. Dari pendalaman, Alex menjelaskan barang bukti yang kita sita, ada timah Basah seberat 4.275 kg, Timah kering seberat  8.202 kg, satu buah timbangan, satu buah timbangan duduk, 1 buah timbangan besar. " Selain itu  dua unit alat pembersih pasir timah, dua mesin pompa air, satu mobil pick up. Perkara sudah kita kirim tahap pertama ke kejaksaan Agung dan kini  tersangka di tahan," jelasnya. (vk) .

 

Friday, 04 April 2014 13:57

Pengeboran Air Bawah Tanah PT. CCBI Dihentikan

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.com- Upaya menyelamatkan lingkungan hidup kini menjadi perhatian serius, pasalnya kali ini  terjadi tindak pidana penggunaan hak guna  usaha air tanah tanpa ijin yang diduga dilakukan oleh PT CCBI (Coca Cola Bittling Indonesia )  di Jalan Raya Bandung Garut kilometer 26, Desa Cihanjuang,Kecamatan Cimanggung,Sumendang, Jawa Barat. Meskipun tak memiliki Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) di  8 Titik Sumur , tapi pengeboran tetap dilakukan menganbil air yang digunakan untuk pembuatan minuman ringan.

 Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Kombes pol Alex Mandalika di temui di Mabes Polri, Jumat (4/.4) mengatakan  sesuai yang dilakukan oleh PT CBBI telah melakukan Tindak Pidana penggunaan hak guna  usaha air tanah tanpa ijin. Jadi Pasal yang dilanggar yaitu pasal 94 ayat 30 B dan C Undang-undang RI No.7 tahun 2004 Tentang sumber daya air

 Pengembangannya, Alex menegaskan kalau dilihat PT CCBI yang beralamat di Jalan Raya Bandung, Garut kilometer 26, Desa Cihanjuang,Kecamatan Cimanggung,Sumendang, Jawa barat. " Dimana, PT CCBI ini melakukan eksplorasi air tanah yang digunakan untuk produksi minuman ringan. Hasil yang kita temukan pengambilan air tanah tidak di lengkapi dengan Dokument pengambilan air di kenal dengan nama SIPA untuk 8 sumur bor telah habis masa berlakunya sejak 2010 dan 2011," tegasnya. 

 Seiring dengan itu, Alex menjelaskan  sementara itu pihak Pemda setempat DKSDH sudah melakukan peneguran itu, mereka tetap melakukan pengeboran. Sekarang kita sedang sidik dan kemudian kita sudah memeriksa 8 orang saksi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral provinsi Jawa Barat. Ada juga  satu orang saksi dari DPTP Bandung  dan 8 orang saksi Distaben Sumendang, kalau dari perusahaan sendiri sudah kita periksa 10 orang," jelasnya. 

 Dari pemeriksaan lanjutan, Alex mengakui barang bukti yang kita sita ini, berupa dokument seluruhnya ada 7 SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air) yang kita sita harusnya tidak berlaku , tetapi mereka masih lakukan pengeboran. " Kronologis  begini, bahwa tahun 2010 hingga 2011 Salah satu manager dari PT CCBI mengajukan permohonan perpanjangan SIPA di 8 titik sumur DNTT Sumendang. Sarannya adalah ada rekomendasi teknis dari kementerian Energi sumber Daya Provinsi Jawa Barat  lokasi  daerah pengeboranya berada dalam  cekungan lintas Bandung Sorea. Kemudian tahun 2011 Kementerian SDM Provinsi Jawa Barat lakukan survey namun sampai dengan 2014, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi PT CCBI itu tidak dipenuhi sehingga rekomendasi teknis untuk melanjutkan proses perijinan tidak diterbitkan," akunya

Selanjutnya, Alex mericinya pada bulan Desember 2013, pihak DNTT  Sumedang mengirimkan surat kepada PT CCBI untuk menegur  PT CCBI karena mengambil air tanah dan segera melengkapi persyaratan yang harus mereka lakukan untuk terbit ijin berikutnya. "Tahun 2014 hasil penyelidikan ternyata ditemukan PT CCBI masih melakukan pengambilan air tanah,"rincinya.

 Sampai saat ini, Alex menambahkan  kita sudah memeriksa beberapa saksi ahli yaitu ahli Hidrobiologi untuk mengetahui keseimbangan air tanah. Kemudian kita akan memeriksa Ahli dari BKPM (Bdan Koordinasi Penanaman Modal) berkaitan  kita akan tanyakan apakah  mereka mengetahui karena  ini termasuk modal asing. "Kemudian kita akan  juga memeriksa kemeterian Lingkungan Hidup berkaitan dengan ijin  Amdal. Seperti yang saya sampaikan tadi yang kita sedang lakukan tidak seperti tindak Pidana umum, hari ini kejadian dan hari di TKPnya berlanjut karena penyelidikan yang dalam," tambahnya. (vk)

 

 

Kronologis  begini, bahwa tahun 2010 hingga 2011 Salah satu manager dari PT CCBI mengajukan permohonan perpanjangan SIPA di 8 titik sumur DNTT Sumendang. Sarannya adalah ada rekomendasi teknis dari kementerian Energi sumber Daya Provinsi Jawa Barat  lokasi

      Malang, Koranrakyat.com,- Club Harley Davidson ikut meramaikan 100 Tahun Malang Kota, puluhan pengendara Harley, menandai diberangkatkan pawai mobil hias karnaval Hut  Kota Malang. Eddy Wahyono Ketua Harley Davidson Malang Raya menyampaikan, bahwa Clubnya ikut berpartisipasi menyemarakan Hut Kota Malang, dengan menghadirkan seluruh anggotanya."ya ikut partisipasi sebagai warga kota mas," ujarnya.

Sayangnya, usai abah anton memberangkatkan pawai  hujan lebat langsung turun,  namun  Wali Kota Malang, M Anton, tetap ikut keliling Kota Malang bersama peserta pawai mobil hias, Selasa (1/4/2014) Usai memberangkatkan peserta pawai, Abah Anton bersama istrinya Umi Farida, tiba-tiba ikut naik ke mobil peserta pawai.Abah naik mobil peserta pawai milik Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang.

Dalam pawai tersebut, para peserta menghias mobilnya menggunakan bunga. Sejumlah SKPD yang ikut pawai juga menghias mobil menyesuaikan program unggulan masing-masing.Misalnya, rombongan dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Di atas mobil ada dua suster yang sebagai simbol penangananan kesehatan.

Dinkes juga menyelipkan sosiaslisasi program Jaminan Kesehatan Nasional di mobil tersebut.Begitu juga dengan mobil hias milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang.DKP menghias mobil seperti taman di beberapa titik di Kota Malang. Mereka malah menggunakan bunga asli untuk menghias mobil tersebut.

"Makanya kami sirami terus bunganya," kata Kepala DKP Kota Malang, Wasto.

Dalam pawai itu, juga ada atraksi yang ditampilkan komunitas Sakerah Kota Malang.

Mereka menampilkan tari khas Sakerah dengan menggunakan clurit.

Beberapa sekolah juga ikut meramaikan pawai dengan menampilkan prestasi yang pernah diperoleh.(win)

                                                                                                                  

 

Page 14 of 14

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan