Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

Monday, 01 February 2016 00:55

Bupati Nganjuk, Dipusingkan Penyedian Fasilitas Pejabat

Written by

Nganjuk, Koranrakyat.com,-  Usai merampungkan SOTK tahap I, II dan III, Pemkab Nganjuk kini dipusingkan dengan penyediaan fasilitas untuk para pejabat baru. Ini dilakukan sebagai konsekuenasi adanya pemekaran beberapa kantor dinas. Diperkirakan, pemkab harus menyediakan anggaran ratusan juta rupiah guna membelifasilitas kantor dan kendaraan dinas baru.

Ketua Komisi A DPRD Nganjuk, Soekamto  mengatakan, pelaksanaan SOTK baru memang membawa konsekuensi penyediaan fasilitas baru. "Ini dikarenakan ada beberapa instusi baru dan adanya pemecahan dinas, badan dan bagian pemerintahan," terangnya kemarin  minggu (31/01/2016) ketika di hubungi wartawan. Pada pelantikan SOTK Bupati Nganjuk, Taufikurrahman melantik sebanyak 180 pejabat eselon II, III dan IV. Pelantikan itu merupakan pelantikan terakhir sebagai rangkaian penataan pejabat dalam rangka pelaksanaan SOTK. "Total Pejabat yang dilantik pada SOTK I, II dan III sebanyak 1083 orang, beberapa jabatan baru membutuhkan fasilitas kantor dan mobil dinas," terangnya.

Ia mencontohkan, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) yang dipecah menjadi Bagian Tapem dan Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes). Kemudian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dipecah menjadi Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup. "Kemudian ada bagian yang baru seperti Kabag TU Pimpinan pada Setda Nganjuk serta staf ahli Bupati," jelasnya.

Untuk pengadaan peralatan kantor, menurut Sumardi, semua biaya sudah dianggarkan. Termasuk pengadaan motor dan mobil dinas baru untuk lima staf ahli dan tiga asisten dengan standar maksimal bermesin 1.800 cc. "Namun mengenai nilai anggarannya, saya tidak bisa menyebutkan berapa persisnya," tuturnya. Pembentukan institusi baru itu diakuinya, menyebabkan beberapa ruang kantor kekurangan peralatan kantor. Selain itu ada juga pejabat yang belum bisa menikmati fasilitas kendaraan dinas.Ia mengeluhkan, beberapa pejabat yang baru dilantik, langsung meminta kendaraan dinas. Padahal, untuk pemenuhan semua fasilitas itu, tidak bisa dilakukan seketika itu juga. "Kami harus melakukan beberapa penyesuaian agar bisa tercukupi semuanya," tegasnya.(roy)

Nganjuk,Koranrakyat.com,- Ketika lagi ramainya orang mendaftar utk jadi Legaslatif di satu sisi menimbun keuntungan pribadi artinya memperkaya dirinya namun disisi lain banyaknya penganggur yang mencoba untuk menjadi Legeslatif. Biasanya partai baru yg diambil dari kalangan bukan profesional dan akademisi utk menilai kapabilitas, wawasan, visi misi dan beberapa variabel sebetulnya kurang dan biasanya Legeslatif yang tidak punya modal biasanya mengandalkan kasus.

Legeslatif sekarang ini sangat beragam dalam berbagai profesi ada ibu rumah tangga, ada pengusaha, ada kontraktor, ada juga yang ngaku nganggur, ada yang baru tamat perguruan tinggi (beberapa diantaranya mantan presiden BEM dikampusnya), dll. Bahkan ada yang ngaku penjual ikan !!ungkap Suryadi Ketua LSM LPPNRI pada wartawan sabtu (31/01/2016). Beberapa diantara para Legeslatif contohnya dari Partai Gerindra ketika bersama wartawan, yang tidak mengetahui tugas dan fungsi DPRD. Padahal mereka ingin menjadi anggota DPRD. Beberapa diantaranya bahkan tidak mengetahui ketua umum partainya sendiri !!. 

Biasanya Para Legeslatif juga belum pada tataran memahami persoalan ril yang ada di masyarakatnya tapi punya semangat dan idealisme yang tinggi. Paling tidak, respek atas keberaniannya jadi Legeslatif.  
Beberapa pertanyaan lain berkenaan dengan motivasi dan alasan untuk menjadi anggota DPRD, sangat tidak jelas. Mereka juga belum siap dengan konsep yang jelas utk meraih suara rakyat kecuali mengandalkan kerabat dan keluarga. Pengetahuan tentang sistim pemerintahan juga masih minim. 

Bagaimana kalau ‘orang lain’ yang memilihkan untuk kita itu termakan janji janji palsu sang Legislatif, mendengarkan visi dan misi pun belum mencukupi.  Kalau ada yang menyampaikan slogan seperti: “berbuat untuk memberi manfaat”, “siap mengabdi untuk ibu pertiwi”, tanyakan, pelaksanaannya seperti apa? Apa yang selama ini sudah dia kerjakan untuk masyarakat? Kaji apa yang disampaikan, minta bukti yang konkret. 

Artinya, kalau ada Legeslatif yang menjanjikan pembangunan atau perbaikan jalan atau apa saja yang membutuhkan pengeluaran biaya, yang menjadi wewenang eksekutif, yang bisa dia kerjakan adalah mengusulkan. 

“ Pelaksanaannya adalah wewenang eksekutif, tergantung anggaran yang tersedia dan skala prioritas yang ada, kecuali dia mau mengeluarkan biaya dari kantung sendiri. Kalau dia mau mengeluarkan biaya dari kantong sendiri, minta dia laksanakan sekarang saja, jangan tunggu nanti kalau sudah terpilih, “ ungkap Sukamto Ketua Komisi A DPRD Nganjuk ketika dihubungi Wartawan.(roy)
Sunday, 31 January 2016 01:26

Pansus LKPJ AMJ : Pertumbuhan Ekonomi Ngajuk Lamban

Written by

 

Nganjuk,Koranrakyat.com,- Pertumbuhan ekonomi di Nganjuk, mulai tahun 2015 hingga sekarang 2016 belum mengalami kenaikan signifikan. Bahkan, kenaikan hanya mencapai kurang dari 1 persen. Menurut keterangan Ketua Pansus LKPj-AMJ, DPRD Nganjuk, Fauzi Irwana, ada beberapa faktor yang menyebabkan hingga pertumbuhan perekonomian di Nganjuk lamban, di antaranya, sekotor pertanian, perdagangan, dan tingkat pengangguran tinggi.
     
"Meski penyampaian Bupati melalui LKPj-AMJ, pertumbuhan ekonomi di Nganjuk mengalami kenaikan, dari 6,42 persen tahun 2015 naik menjadi 6,86persen atau mengalami kenaikan sekitar 0,44 persen. Tapi tingkat angka jumlah pengangguran masih di atas 60 persen pada usia produktif, " ujar Fauzi Irwana, SE, Ketua Panitia Khusus ( Pansus ) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Masa Jabatan ( LKPJ-AMJ ), sabtu (31/01/2016).
     
Selama tahun kemarin hingga sekarang, meski kenaikan itu tidak sampai 1 %, lanjut Fauzi, seharusnya kesejahteraan itu sudah bisa dinikmati oleh masyarakat secara umum.
     "Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa dinikmati oleh sebagaian masyarakat dengan strata ekonomi menengah ke atas. Sedang masyarakat kecil sama sekali belum merasakan, " papar politisi Golkar, Karyo."Jadi kesimpulannya, kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi secara umum belum menyentuh pada masyarakat kecil, " ungkap DPRD yang berangkat dari dapil 3 ini.
     
Hal tersebut akan menimbulkan kerawanan sosial yang berdampak pada situasi dan kondisi keresahan ditingkat ekonomi pada masyarakat itu sendiri. "Apalagi ditambah di ijinkannya mini market yang berdiri tanpa mempedulikan pasar tradisional dan toko-toko kecil. Ini jelas kebijakan tidak berpihak pada masyarakat kecil, " tambahnya.
     
Karena lambat laun, pasar tradisional dan toko-toko kecil akan gulung tikar. Tak mampu menghadapi gerak pengusaha mini market yang kian menggurita di daerah secara umum. Menurut Fauzi, disamping semua itu, kata beberapa investor, sektor adminstrasi di Nganjuk ini terlalu sulit dan berbelit. " Terutama pada sektor Perijinan untuk investasi. Dan masih banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, " pungkas Wakil ketua komisi C DPRD Nganjuk ini.(roy)
 
Thursday, 21 January 2016 13:10

Polri : Gafatar Baru Satu SJ yang Terlibat dan Diperiksa

Written by

 

Jakarta,koranrakyat.com-Perjalanan Gafatar organisasi yang mendapat perlawanan masyarakat terus terjadi. Itu terlihat di Jogjakarta dan kini sudah ada,50 orang warga Jogjakarta yang berada di Catatan di Kalimantan dan Baru satu terkait dengan Inisial SJ

Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjen Anthon Charliyan ditemui di Mabes Polri, Kamis(21/1)2015 mengatakan masalah Gafatar dari Jogjakarta, orang jogjakarta sendiri diperkirakan  didaerah Kalimantan diperkirakan sekitar 50 orang. "Kemudian yang terkait baru 1 orang, yang disana inisial SJ," ujarnya.

Selanjutnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Herlina mengatakan cara perekrutan dari Gafatar itu sendiri.Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa  Gafatar itu sendiri adalah suatu  gerakan yang  mengagabungkan agama Nabi Ibrahim, Nabi yahudi, Agama Nasrani, agama Islam. "Namun pada kenyataannya  tidak melaksanakan syariat-syariat ," ungkapnya

Selanjutnya, Herlina menegaskan salah satu gambaran, karena keluarganya juga pernah didatangi oleh Gafatar itu sendiri. Sekarang seperti kita ketahui di kalimantan Barat diungsikan dan ditampung dibeberapa tempat, salah satu di Kodam 120 0rang." Ini masih terus kita tampung  jangan sampai bagaimanapun juga konflik serangan dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab karena bagaimanapun juga mereka agama apapun juga harus kita lindungi," Tegasnya.

Untuk itu, Herlina menjelaskan justru kita bagaimana menyadarkan mereka kembali ke ajaran sesuai ajaran masing- masing. "Saya memberikan apresiasi kepada jajaran Polri dan sanak-anak kita tentang radikalisme dan aliran sesat ini langsung mendapatkan respon  tidak hanya wacana tetapi ada implementasinya," jelasnya.

Lebih lanjutnya, Herlina merincinya Saya dari komisi Perlindungan Anak Indonesia seperti apa yang disampaikan oleh irjend Pol Anthon Charliyan aliran sesar Gafatar sudah meresahkan di Kalimantan Barat pengungsi- pengungsi  di berapa kota itu juga ada disana harapannya adalah pengungsi nya tersebut "Akhirnya setelah dipulangkan ke daerah asalnya dilakukan pengawasan yang ketat karena mereka diberikan hak-haknya pada anak-anak tersebut. Anak-anak ini sangat mudah di bandwidth  seperti tadi sudah disampaikan," rinciannya.

Untuk itu, Herlina mengakui
Keluarga saya juga pernah diajak ,aliran-aliran seperti ini  peraturannya sangat mudah sekali dari rumah ke rumah ke tempat kelompok- kelompok pengajian entah itu arisan , kegiatan sosial lainnya begitu." Termasuk arisan ibu-ibu , kegiatan bapak- bapak ,yang mereka lakukan adalah ajaran yang saat ini berkembang sesuai dengan eranya ajaran Yahudi, Nasrani dan Islam di off date yaitu mereka meiming-imingi  bahwa ajaran ini yang akan memberikan dan keras serta tak perlu Melakukan syariat- syariat seperti di Islam untuk tidak sholat,tidak perlu puasa dan untuk kegiatan lainnya," tandasnya

Jadi, Herlina  menambahkan Ya ini.anak-anak remaja yang mereka acara pandangnya cukup pendek . Ini sesuatu yang sangat positif . "Cape-cape puasa dan sholat ,kewajiban-kewajiban lainnya. Berjihatlah dan kalau saya diajak ke pertempuran itu tidak dilarang dan satu jihad yang salah..hal-hal yang melalui 3 adik- adik di yang mereka menyusup di band-band mahasiswa ,  biasanya melakukan awal akhir tahun," tambahnya.(vk)

 

 

 

 

 

Jakarta, koranrakyat.com- Adanya ancaman dari jaringan yang melakukan peledakan di Sarinah mengancam akan melakukan peledakan dengan mengirim surat yang dititip kepada supir camat. Hingga kini terus diproses dari saksi yang ada.

Kadiv Humas Mabes Polri, Jenderal Pol Anthon Charliyan ditemui di Mabes Polri,Rabu(20/1)2016 mengatakan Hingga kini ada barang bukti
Motor Supra 125  dan sementara ini yang teridentifikasi nomornya AG apakah nomornya asli atau tidak  dalam penyelidikan pelaku juga diidentifikasi . "Kini sedang diadakan gambar sketsa  karena saat itu pelaku menyerahkan surat itu diserahkan kepada,supirnya camat yang namanya Dia Bagus. Sedang direka-reka pakai kaca mata. Jadi wajah secara,pastinya apa bila nanti ada yang dicurigai dari masih bisa mengenali," ujarnya.

Setelah itu, Anthon menegaskan  Kemudian setelah itu karena diancam Buleleng dan Denpasar sehingga diadakan peningkatan keamanan di dua daerah tersebut. "Tetapi bukan hanya di dua daerah tersebut tak ingin kecolongan sehingga didaerah apapun dilaksanakan keamanan berlapis, termasuk diadakan razia- razia tertentu untuk menjaring hal-hal tertentu dan DPO yang terlibat," tegasnya.

Untuk itu, Anthon menambahkan pemeriksaan dibidang teroris dan siapapun kendaraan dengan ciri-ciri yang sama." Bisa dua dan bisa tiga. Karena kita menduga yang dipakai itu saja nomor palsu. Itu yang bisa kami sampaikan, " tambahnya. (vk)

 

 

Wednesday, 20 January 2016 00:27

Teroris Giliran Melakukan Teror Ke Pulau Dewata Bali

Written by

Jakarta, koran rakyat.com- Setelah aksi ledakan bom di Sarinah di kawasan Thamrin, Kini giliran Pulau Dewata Provinsi Bali mendapat ancaman melalui surat yang diserahkan di Kecamatan Buleleng. Ancaman ini dari jaringan jaringan yang beraksi di jalan Thamrin sudah sampai di Bali akan mengadakan ledakan di Bali.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjend Pol Anthon Charliyan ditemui di Mabes Polri, Selasa (19/1)2016 mengatakan yang lain, ada ancaman di Kecamatan Buleleng berupa tulisan  yang disampaikan atau surat yang tidak dikenal yang memakai motor yang isinya adalah kami dari jaringan yang beraksi di jalan Thamrin sudah sampai di Bali akan mengadakan aksi di Bali. "Ditempat- tempat keramaian , ditempat- tempat lainnya,"ujarnya.

Selanjutnya, Anthon
menegaskan Ini yang bersangkutan sedang dilakukan penyelidikan dalam sehingga kita juga menurunkan tim dan di Bali pun juga peningkatan kewaspadaan lebih ditingkatkan. "Untuk itu Pimpinan juga dan seluruh jajaran rapat teleconference lebih memaksimalkan keamanan paskah ledakan si Jalan Thamrin," tegasnya.

Untuk itu, Anthon menandaskan  beberapa perintah yang disampaikan Polri, dalam penanganan teroris agar seluruh Jajaran mulai dari Pos pol, Polsek, Polres sampai Polda ikut langsung bertanggung jawab tidak hanya membebankan kepada Densus. "Demikian.juga himbauan kepada masyarakat mohon dengan kepeduliannya terorisme ini lingkungannya. Kemudian juga Bapak Kapolri memerintahkan mengadakan monitoring khusus terindikasi terlibat jaringan di tiap-tiap wilayah. Jadi monitoring khusus dan termasuk juga jaringan Gugatan,"  tandasnya.

Sesuai perkembangan, Anthony menjelaskan
Jaringan Gugatan juga khusus. Mohon disampaikan , mohon bantuannya kepada media kalau kita sepakat ingin memerangi terorisme, memerangi ISIS , jangan memerangi agama. Memerangi ISIS, memerangi radikalisme , anti kekerasan dan teror." Terorisme bukan Jihad karena tidak ada,satu agama juga yang mengajarkan orang membunuh orang yang tidak berdosa. Sedangkan semua ajaran agama Islam," Nasrani mengajarkan perjuangannya membasmi perdamaian. Tidak ada satu pun mengajarkan dengan cara-cara kekerasan. Karena sekali lagi paham terorisme sekedar ancaman fisik tetapi ini ancaman Idiologi dan keyakinan," jelasnya.

Jadi, Anthony merinci diperintahkan juga kepada seluruh Jajaran lebih meningkatkan pelatihan terutama mendatangi Tempat kejadian Perkara(TKP). Ciptakan mendatangi TKP. "Ciptakan pelayanan dengan perintah Bapak Presiden tahun percepatan di seluruh jajaran diperintahkan untuk jadi cepat setiap masalah. Adanya radikalisme di Jalan Thamrin ini untuk memperbaiki diri," rinciannya.

 

Diharapkan, Anthon menambahkan agar dicermati pergerakan di Wilayah masing- masing , Anthon melakukan pemetaan tempat-tempat akan dijadikan sasaran ancaman dengan cermat dan tajam. Disamping itu memerintahkan agar seluruh wilayah mengadakan penebalan pengamanan terutama lantas agar diback up oleh Dalmas ataupun Brimob. Lantas tidak semua dapat senjata persedian kita terbatas. "Itu perlu ada back up dari satuan lain. Dan diperintahkan juga satuan untuk mengadakan razia dan patroli. Sekalian besar jika perlu ada penyekatan- penyekatan bahkan mungkin sewaktu-waktu adalah penyekatan dan tutup kota. Banyak hal yang ingin sampaikan, ada yang kurang jelas kita diskusikan,"  tambah nya.(vk)

Sunday, 17 January 2016 23:39

Pelaku Teror Bom Sarinah Ada Kemiripan Dengan ISIS

Written by

Jakarta,koran rakyat.com- Setelah melalui pendalaman terhadap pelaku aksi  peledakan bom di Sarinah dan ditemukan sejumlah barang bukti bendera ISIS dan menelusuri kebiasaan Santoso diketahui  banyak kesamaan aksinya .

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti ditemui,di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (16/1)2016 mengatakan bahwa terduga teroris di Sarinah adalah kelompok Santoso merupakan pendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS)," Kesamaan itu ada,bendera ISIS dan berapa bukti lain sehingga banyak kesamaan," ujarnya.

Namun, Badrodin menegaskan kepastian keterlibatan Santoso dalam kasus bom di dekat Sarinah perlu ditelusuri lagi. " Semua yang disini ( terduga teroris di Sarinah) dan Poso ( kelompok Santoso) adalah semua pendukung ISIS," tegasnya.

Untuk itu, Badrodin  menjelaskan bisa saja terduga teroris di dekat Sarinah dan Kelompok Santoso berkomunikasi secara pribadi." Ya, kalau tidak ada keterkaitannya, semua itu ada,pendukung ISIS bisa saja secara organisasi atau secara perorangan dia bisa satu sama lain kontak," jelasnya.

 Badruddin mengatakan  operasi di Poso di Pastikan masih berjalan operasi  Tinombala. "Dua bulan, mulai  Januari hingga Februari 2016 karena kontak senjata terjadi ," ujarnya ( vk)

 

 

Friday, 15 January 2016 14:20

Operasi Minimalis Tembak Satu Terduga Teroris

Written by

Jakarta,koran rakyat.com- Meskipun Operasi Minimalis tidak ada hubungan dengan aksi ledakan bom di Sarinah tapi operasi ini untuk melakukan pengejaran Santoso yang ada kaitan dengan ISIS.

Kapolri, Jenderal Pol Badrodin Haiti ditemui di Mabes Polri, Jumat (15/1)2016 mengatakan pagi ini dilakukan operasi Minimalis dan pagi berhasil ditembak salah satu anggota dari Santoso. " Hubungannya jelas, kan Santoso masuk jaringan ISIS," ujarnya.

Ketika ditanya, mungkin Santoso menjadi pemasok senjata di Sarinah, Badruddin Haiti menegaskan Saya belum dapat kan bukti."Ya, kalau ada kaitan ya ada. Santoso juga adalah ISIS.

Pagi dilakukan penindakan dan kita bisa menembak satu," tegasnya.

Untuk itu, Badrodin menjelaskan Ini berbeda. Itu kan disana sudah dilakukan dan itu operasi Tinombala.

Operasi ini kita,lakukan kemarin. "Selesai kita,lalu kan operasi camar Maleo

kita lakukan untuk pengejaran Santoso.

Tidak berhenti sama sekali.

" Belum kita,bawa turun masih di lokasi di atas," jelasnya.

Lebih jauh, Badrodin menandaskan seperti itu tadi itu bekas disinikarena itu keyakinan itu yang sudah melalui proses hukum bisa kembali

sebagaimana."Upaya-upaya radikalisasi dan harus,terus dilakukan radikalisasi. Sementara radikalisasi sudah diprogramkan oleh BNPT dan itu sedang berjalan,"tandasnya.( vk)

Wednesday, 13 January 2016 06:56

dr Rica Ditemukan Dipangkalan Bun

Written by

Jakarta,koranrakyat.com- Sejak Dr Rica Tri Handayani dan anaknya dinyatakan hilang, akhir Polda Jogjakarta diback up Mabes Polri kini sekarang ditemukan di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. Sampai sekarang belum bisa memberikan keterangan karena masih dibawa Suaminya.

Kepala Devisi Humas, Irjend Pol Anton Charliyan di Mabes Polri, Selasa (12/1)2016 mengatakan

Sekarang dokter Rica  Tri Handayani sudah di jogja, ditemukan di Kalteng. Pangkalan bun." Sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa dimintai keterangan. Sekarang yang bersangkutan masih dibawa suaminya. Nanti kami hadirkan psikologi," ujarnya. 

Selanjutnya, Anton menegaskan untuk dua sepupunya masih diperiksa intensif penyidik polda jogja. "Keterangannya masih berubah-ubah. Sehingga, banyak keterangan yang diragukan," tegasnya.

Untuk itu, Anthon menjelaskan Tim Mabes Polri akan diluncurkan, ada kemungkinan menggunakan alat loe detector. "Keterangan itu bertolak belakang dengan fakta di lapangan," jelaskan  

Lebih lanjut, Anthon merinci lalu delapan surat ‎yang berpamitan. Dia bilang berjuang mencari ridlo allah. Dia mencari peradaban baru. "Namun saat ditemukan kondisi yang bersangkutan kurang memungkinkan untuk diperiksa. Kembali ke keluarga," rincinya.

Ditempat yang sama, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Masyarakat, Brigjend Pol Agus Riyanto mengatakan Polisi belum dapat memastikan penyebab hilangnya dokter Rica Tri Handayani. Sebab, pascaditemukan, Senin (11/1/2016) kemarin, Rica belum dapat dimintai keterangan."Sampai kini belum bisa dimintai keterangan. Kami mementingkan kondisi psikologis dia terlebih dahulu," ujarnya.

Jadi, Agus menjelaskan hingga kini Dr Rica apabila ditanya, keterangan Rica sering berubah sehingga belum bisa dijadikan alat bukti. "Polisi sudah menyerahkan Rica kepada suaminya untuk membantu memulihkan kondisi psikologis. Dalam waktu dekat, polisi akan menghadirkan psikolog untuk memeriksa kondisi Rica," Jelasnya.

,Setelah kondisinya stabil, Ricak baru akan diperiksa oleh polisi.(vi)

Monday, 11 January 2016 11:14

Terduga Teroris Bandung Ditengarai Ada Dukungan ISIS

Written by

Jakarta, koranrakyat.com-Penangkapan  teroris di Bandung  dugaan kuat adanya dukungan ISIS dan i hasil pengembangan dari Bekasi. Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia( Kapolri), Jenderal Pol Badruddin Haiti di Mabes Polri ,Senin (11/1)2015 mengatakan penangkapan teroris  di Bandung ada  kaitannya dengan ISIS i. "Karena memang itu termasuk kelompok jaringan pengembangan  Bekasi, rupanya tidak hanya empat, tetapi terus berkembang lagi," ujarnya.

 Badrodin mengatakan  kemaren kita lakukan penangkapan tanggal delapan kemudian tanggal sembilan kita lakukan dua orang di Jakarta dan di Bandung . " Masih ada dua lagi  kita  kejar ," Tegasnya.

Lebih lanjut  Badrodin menjelaskan ini terkait juga dengan pengakuan sementara  bom yang ada di Bandung. Tentunya kita berusaha tangkap," Jelasnya.(vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday, 09 January 2016 14:16

Pertamina Diminta Bertanggung Jawab Atas Kerusakan jalan

Written by

 

 Bojonegoro-  Koran Rakyat.com,-Kondisi fisik jalan Kawengan - Kedewan, Kecamatan Kedewan rusak parah. Kerusakan jalan yang dipicu oleh lalu lalang kendaraan truck Pertamina yang meengangkut hasil minyak dari Kawengan menuju kilang  Pertamina Cepu.

 Parahnya kerusakan badan jalan menjadikan jalan tersebut tak layak dilalui kendaraan jenis apapun. Karena dapat membahayakan keselamatan pengguna kendaraan itu sendiri, terutama kendaraan roda dua. Tak ayal, kecelakaanpun sering kali terjadi di tempat tersebut.

 Wajar jika kemarahan warga atas satu-satunya jalan yang menghubungkan luar wilayah tersebut dilimpahkan kepada Pertamina Cepu. LantaranPertamina adalah pengguna jalan yang memiliki aktivitas lalu lintas paling tinggi dibanding warga desa. Apalagi kendaraan truck tanki Pertamina yang melintas bermuatan minyak mentah, dengan bobot tak kurang dari 15 ton.

 Padahal kondisi fisik badan jalan Kawengan –Kedewan hanya layak untuk kendaraan berkapasitas berat maximal 7 ton. Kerusakan jalan Kawengan yang tak kunjung dilakukan perbaikan inipun mendapat kecaman dari Kades  Kawengan,  Sapto Pujiono, ( 33 ). Menurutnya banyak warga yang mengeluh dan menuntut perbaikan jalan tersebut  segera dilaksanakan, karena kondisi jalan sudah amat menganggu kenyamanan dan keselamatan warga pengguna.“ Karena selama ini pihak pemerintah kabupaten hanya menjanjikan perbaikan, tapi janjinya tak berujung ( belum ditepati,red ). Dari Dinas PU juga berjanji memperbaiki, tak ya itu. Janji tinggal janji. Apalagi Pertamina nggak pernah mau tahu soal jalan rusak atau tidak. Asal masih bisa digunakan ya lewat aja,” ujar Kades Kawengan.

 Sementara itu beberapa warga Desa Kawengan mengancam akan menutup akses jalan yang menjadi route truck Pertamina dalam mengangkut hasil minyak mentah dari Kawengan menuju Cepu, jika sampai dengan tahun jalan juga tidak diperbaiki. “ Pertamina jangan mau enaknya saja, gak enaknya dikasihkan rakyat,” ujar samping, warga Desa Kawengan. Meski sudah berulang kali Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meminta pihak Pertamina untuk memberikan perhatian terhadap perbaikan jalan tersebut. Namun Pertamina hingga saat sekarang ini hanya sebatas janji “ manis dimulut “ yang tak pernah dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan bupati Bojonegoro, Suyoto,( 7/1/2015 ), yang hingga kini masih menunggu komitmen dari pihak Pertamina atas perbaikan jalan Kawengan – Kedewan.  “ Sudah ada MoU antara Pertamina dan Pemkab Bojonegoro “. Tapi kapan ?, tak jelas pelaksanaannya.   ( dan )

 

 

Saturday, 09 January 2016 03:42

Dirjen Migas Larang Lapindo Exploitasi Di Porong

Written by

Jakarta,Koranrakyat.com– Bencana lumpur yang dipicu eksplorasi gas sumur Banjar Panji-1, Porong, tidak membuat Lapindo Brantas Inc kapok. Setelah sembilan tahun berlalu, Lapindo sudah siap-siap untuk mengebor lagi Maret nanti. 

Lokasinya pun tak jauh, hanya sekitar 2,5 km dari pusat semburan lumpur yang diciptakannya pada 26 Mei 2006. Tepatnya di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin. Namun, warga Sidoarjo boleh bernapas lega. Keinginan Lapindo itu tak terwujud. 

Sebab, pemerintah pusat melalui Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah sepakat menghentikan segala kegiatan pengeboran Lapindo. 

Dirjen Migas Wiratmaja Puja mengatakan, sudah berkoordinasi dengan SKK Migas untuk menghentikan rencana pengeboran di dua lokasi sumur. Yakni, Tanggulangin (TGA)-6 di well pad TGA-1 dan TGA-10 di well pad TGA-2. ”Perlu dievaluasi ulang faktor keamanannya,” tegasnya tadi malam.

Faktor keamanan yang dimaksud Wiratmaja itu meliputi aspek geologi maupun sosial. Pemerintah, terang dia, tidak ingin bencana serupa terulang. Dia memang menegaskan kata evaluasi dan keamanan berkali-kali untuk memastikan pengeboran tidak dilakukan. 

”Ditjen Migas belum memberikan persetujuan keselamatan kerja pengeboran dan spud in (pengeboran permukaan, red),” tegasnya.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi juga memastikan bahwa hasil koordinasi tersebut segera dilaksanakan. Dia sudah memerintahkan Lapindo Brantas Inc untuk segera menghentikan segala aktivitas yang terkait dengan pengeboran. 

”Senin (11/1) akan dipanggil ke SKK Migas,” kata Amien melalui pesan singkat. (as)

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Saturday, 09 January 2016 03:03

Mabes Back Up Dr Etika Yang Menghilang

Written by

Jakarta, koranrakyat.com- Pencarian  hilangnya Dr Etika dan anaknya tetap menjadi tugas Polri. Kalau Mabes Polri memback Up Polda Jogjakarta itu wajar saja.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia( Kapolri), Jenderal Pol Badrodin Haiti ditemui di Mabes Polri, Jumat (8/1)2016 mengatakan tentu kewajiban Polri dan dilakukan penyelidikan itu apakah masih ada di Indonesia. "Yang bersangkutan sudah keluar ,apakah yang bersangkutan kena menjadi korban satu kejahatan dan itu menjadi satu fokus penyelidikan kita," ujarnya.

Orang tua Etika meminta Mabes Polri memback up Polda Jogjakarta, Badrodin menegaskan di back up Mabes Polri  itu hal yang wajar kalau Polda di back up oleh Mabes Polri. "Datanya itu kita minta ,back up dan kita cek,.kita koordinasi dengan imigrasi apakah keluar dari indonesia. Ke arah mana, itu kita lakukan penyelidikan. Kalau misalnya belum keluar itu bisa saja dia menggunakan identitas yang lain," tegasnya.

Selanjutnya, Badruddin menjelaskan nah kalau dia ada , perlu diketahui siapa dia temannya. "Terus handphone yang bisa dihubungi. Dan teman- teman. Nah itu perlu kita dapat input ," jelasnya.

Untuk itu, Badruddin menyampaikan  belum dapat laporan." Tapi tetap  dilakukan," ujarnya.(vk) 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

Saturday, 09 January 2016 02:48

Pemberian Grasi Pada Gam Mustinya Dilakukan

Written by

.Jakarta, koranrakyat.com- Pemberian amnesti, grasi dan abolisi terhadap 120 orang yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka mustinya dilakukan. Namun untuk pemberian harus diverfikasi secara baik dan apakah jumlah betul. Maka dilakukan penelitian sebelum disimpulkan.

Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Kapolri), Jenderal  Pol Badrudin Haiti ditemui di Mabes Polri , Jumat (8/1)2016 mengatakan  yang pertama harus kita cek dulu,  waktu itu dilaporkan ada 120 orang .. "Dan kita cek apakah sejumlah  itu GAM semua. Kan harus ada verifikasinya  ada engga melakukan tindak kejahatan. Itukan harus kita rinci, itukan gelondongan belum dirinci. Oleh karena itu masih kita lakukan  penelitian sehingga belum diambil satu kesimpulan," ujarnya.

Ketika ditanya artinya yang melakukan kriminal apakah akan diproses, Badrodin menegaskan Ya, itu nanti.  Bukan yang sekarang. "Semua ada dasarnya, itu kan ada dasar hukumnya, misalnya pemberian amnesti, pemberian grasi ada dasar hukumnya," tegasnya.

Jadi, Badrodin menjelaskan Maka tadi saya katakan,amnesti itu tidak diproses hukum, segala akibat hukum tindak pidana bukan itu dihapuskan . Kalau abolisi itu, penuntutan itu dihapuskan , polisi boleh memproses penyelidikan sampai Kejaksaan dan dihentikan. "Kalau grasi itu sudah proses hukum, sudah inkrah baru diberikan. Pengampunan. Itu yang semuanya,tentu semua itu ada persyaratannya. Kan nanti memenuhi persyaratan ," Jelasnya.

Apakah Polri diminta pertimbangan hukum oleh presiden dan Apa yang diusulkan oleh Polri, Badrodin mengakui Kan kita belum bisa mengambil satu keputusan karenanya memang kita lakukan verifikasi "ujarnya(vk)

Wednesday, 30 December 2015 02:23

Pemkab Bojonegoro Mbalelo Tak Laksanakan Putusan MA

Written by

Pemkab Bojonegoro Mbalelo, Tak Laksanakan Putusan MA

 

BOJONEGORO. Koran Rakyat.com

    Hingga akhir Tahun Anggaran 2015 ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih saja tetap mbangkang terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PDT/ 2010, tentang penolakan Kasasi gugatan wanprestasi kontrak pengadaan pupuk dan obat-obatan tanaman tembakau Dinas Perhutanan dan Perkebunan Bojonegoro Tahun Anggaran 2009.

    Meski sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI dalam pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, merekomendasikan pada Pemkab Bojonegoro untuk membayar utang yang masih menjadi tanggungan Dinas Perhutanan dan Perkebunan dalam pembayaran putusan Kasasi MA, senilai Rp 5.720.848.560,00 tapi toh Pemkab Bojonegoro tak mematuhi rekomendasi tersebut.

    Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga telah membangkang terhadap perintah Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa timur, untuk segera melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

    Namun demikian, meski dalaam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, telah menganggarkan dana pengadaan pupuk dan obat-obatan tanaman tembakau sebesar Rp 5.720.848.569,00 tetapi hingga akhir Desember tahun ini, pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PDT/2010 tersebut belum juga dilaksanakan.

    Menjawab pertanyaan Koran Rakyat, Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Bojonegoro, Nuzulul Hudaya, di kantornya, mengatakan bahwa pihaknya ( Dishutbun ) tetap tidak akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung, untuk membayar Rp 5.720.848.560,00 kepada PT Arthesis Sakti Persada.

    Alasan Kepala Dishutbun Bojonegoro tidak melaksankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dirinya baru menjabat tiga bulan sebagai kepala Dishutbun dan program itu merupakan kegiatan pengadaan 2009 lalu.

   Selain itu anggaran kegiatan tersebut tidak berada di rekening Dishutbun tapi sudah diserahkan ke Pemkab Bojonegoro.  

   Menjawab pertanyaan Koran rakyat, apakah sikap tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut tidak bertentangan dengan rekomendasi BPK ?. Mantan Kepala dinas Koperasi itu mengakui bahwa hal tersebut memang bertentangan. Namun dirinya tidak berani melaksanakan karena semua sudah dikembalikan ke Pemkab.

    “ Ya bertentangan, tapi dalam hal ini saya tidak berani karena itu semua sudah dikembalikan ke pemkab,”ujar Nuzulul Hudaya.

    Perilaku nyinyir pihak Pemkab Bojonegoro yang masih tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini, menurut Koordinator Front rakyat Antikorupsi Bojonegoro, Kuntjoro, merupakan pelanggaran serius ( berat, red ) yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

    Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, jelas-jelas disebutkan bahwa pejabat pemerintah memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.   

    Dan setiap pejabat yang dengan kewenangannya bertindak bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dianggap telah bertindak sewenang-wenang dan diancam dengan sanksi berat yakni pemecatan pejabat tersebut dari kepegawaian negeri. 

    Menurut Koordinator Fraksi, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7, 17, 18, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tersebut telah terang benderang menyebutkan kriteria apa yang disebut bertindak sewenang-wenang. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pejabat untuk tidak mematuhi putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

  “ Jika tindakannya bertentangan dengan putusan hukum tetap, berarti pejabat tersebut berhadapan dengan Pemerintah itu  sendiri. Karena sudah menjadi tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara R I 1945,” papar Kuntjoro. Termasuk di dalamnya menjamin terciptanya kepastian hukum.

    Ditambahkan, dengan tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini, pejabat tersebut juga diancam dengan Pasal pidana Kejahatan Jabatan Pasal 421 KUHP.   

    Iapun menyesalkan sikap pejabat Pemkab Bojonegoro yang tidak segera merealiasikan putusan MA Nomor 194 k/PDT/2010 tersebut. Karena jika diulur-ulur pelaksanaannya justru beban bunga bank yang harus dibayar Pembab Bojonegoro akan semakin besar. 

    Nah..!, kita tunggu saja sampai akhir tahun ini. Jika Pemkab masih belum melaksanakan putusan Mahkamah Agung ini. Maka pejabat Pemkab Bojonegoro harus menanggung konsekkuensi hukum akibat menolak melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, imbuhnya.  ( Dan/pur )

Page 10 of 14

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan