Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jawa TImur
Last Updated on Apr 06 2021

Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jawa TImur

   Surabaya (KORANRAKYAT.COM)– PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim  melalui bankjatim syariah terus melakukan inovasi untuk mempermudahlayanan transaksi keuangan khususnya bagi Masyarakat lingkungan Pondok Pesantren.  tersebut dituangkan melalui penandatanganan...
Bank Jatim Serahkan CSR untuk Pemerintah Kota Mojokerto
Last Updated on Apr 06 2021

Bank Jatim Serahkan CSR untuk Pemerintah Kota Mojokerto

  .   SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat,  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) menyerahkan Corporate Social Responsibility (CSR) bankjatim peduli dalam bentuk Penataan Taman Benteng Pancasila tahap 1 kepada...
Membangun Motivasi Karyawan, Bank Jatim Gelar Refreshment Perbankan
Last Updated on Mar 16 2021

Membangun Motivasi Karyawan, Bank Jatim Gelar Refreshment Perbankan

        SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) menggelar kegiatan seminar Refreshment Perbankan dengan tema "Visions Towards Sustainability Banking in 2021" di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim, Surabaya (10/03). Kegiatan tersebut dihadiri oleh...
Makin Mudah Bayar Uji Kir Pakai Bank Jatim Mobile
Last Updated on Mar 08 2021

Makin Mudah Bayar Uji Kir Pakai Bank Jatim Mobile

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) terus mengembangkan inovasi, khususnya di bidang layanan digital perbankan. Kali ini bankjatim bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mempermudah pembayaran uji kelayakan...
Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal
Last Updated on Feb 13 2021

Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak sepakat bila Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin memiliki pola pikir radikal. Menurut Mahfud, sikap kritis Din terhadap pemerintah bukan berarti dia...

World Today

  •  
    Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pemerintah

     

     

     

     
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya informasi ditemukannya _strain_ atau varian baru virus
     
Saturday, 13 February 2021 13:56

Awas Tak Mau Disuntik vaksin Jatah Bansos Distop

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.

 

Perpres yang diteken pada 9 Februari 2021 itu berisi sejumlah perubahan yang termuat dalam pasal-pasal tambahan. Dikutip dari lembaran Perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Sabtu (13/2/2021), salah satu pasal yang ditambahkan adalah pasal 13A dan pasal 13B. Kedua pasal ini berada di antara pasal 13 dan pasal 14 pada Perpres sebelumnya. 

 Secara rinci, pasal 13A mengatur tentang sasaran penerima vaksin Covid-19, kewajiban sasaran penerima vaksin, dan ketentuan sanksi. Ada beberapa sanksi yang bisa diberikan kepada orang yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19, tetapi tidak mengikuti vaksinasi. Salah satu sanksinya, yakni tidak lagi menerima bantuan sosial ( bansos).

 

Berikut bunyi pasalnya: Pasal 13A: (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin Covid-19. (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid- 19. (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

 

 (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau c. denda. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.  pasal 13B diatur tentang adanya sanksi lanjutan. Detail aturannya, yakni: Pasal 13B Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.(as)

Read 114 times Last modified on Saturday, 13 February 2021 14:11
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •  

    KORANRAKYAT, JAKARTA

     - Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap

     
  •