Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Di Duga Serpian Pesawat Sriwijaya Air Yang Jatuh di Pulau  Lancang
Last Updated on Jan 09 2021

Di Duga Serpian Pesawat Sriwijaya Air Yang Jatuh di Pulau Lancang

        KORANRAKYAT,JAKARTA Keberadaan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor registrasi SJ-182 terus dipastikan petugas dan pihak terkait. Pesawat itu diketahui hilang kontak di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta, setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu...
Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tutup Sementara Perjalanan WNA ke Indonesia
Last Updated on Dec 29 2020

Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tutup Sementara Perjalanan WNA ke Indonesia

        JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya informasi ditemukannya _strain_ atau varian baru virus Covid-19, yang menurut berbagai data ilimiah memiliki tingkat penyebaran lebih cepat, Pemerintah memutuskan untuk menutup sementara masuknya warga negara asing ke Indonesia sebagai upaya...
 Vidio Syuur Gisel  Kok Bisa Beredar, Harusnya Disimpan Super Ketat
Last Updated on Dec 29 2020

Vidio Syuur Gisel Kok Bisa Beredar, Harusnya Disimpan Super Ketat

—   JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Gisella Anastasia dan Michael Yukinobu de Fretes kini sudah berstatus sebagai tersangka terkait kasus video porno 19 detik yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Kasus ini sempat mengundang perdebatan mengingat Gisel mengaku membuat video itu untuk...
Presiden Jokowi Reshuffle Menteri Yang Kerjanya Biasa Biasa Aja Dan Terlibat Korupsi
Last Updated on Dec 22 2020

Presiden Jokowi Reshuffle Menteri Yang Kerjanya Biasa Biasa Aja Dan Terlibat Korupsi

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengumumkan enam nama yang akan segera bekerja sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju. Bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kepala Negara memperkenalkan enam figur tersebut kepada publik dari veranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa...
Bank Jatim Gelar Public Expose,  Paparkan Kinerja yang Membanggakan
Last Updated on Dec 21 2020

Bank Jatim Gelar Public Expose, Paparkan Kinerja yang Membanggakan

                SURABAYA ,KORANRAKYAT.COM Bank Jatim Gelar Public Expose, Paparkan Kinerja yang MembanggakanSurabaya–17 Desember2020. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim melaksanakan Public Exposeguna memaparkan kinerjaperusahaan sebagai bentuk keterbukaan...

World Today

  •  
    Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pemerintah

     

     

     

     
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya informasi ditemukannya _strain_ atau varian baru virus
     
Saturday, 10 October 2020 22:51

Presiden: UU Cipta Kerja Tak Kurangi Kewenangan Daerah

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Demo Buruh Tolak  Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Demo Buruh Tolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menjadikan pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Menurutnya, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
 
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2020.
 
"Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah)," kata Presiden. 
 
Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan, melalui UU Cipta Kerja pemerintah juga melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. 
 
"Ini yang penting di sini. Jadi, ada _service level of agreement_, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati," imbuhnya.
 
Kepala Negara juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden). Menurut Presiden, PP dan Perpres tersebut akan segera diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.
 
"Kita, pemerintah membuka dan mengundang masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah," ungkapnya.
 
Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden mendorong agar hal tersebut diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau _judicial review_ melalui Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK," tandasnya.(eas)


Read 234 times
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •  

    KORANRAKYAT, JAKARTA

     - Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap

     
  •