Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik dan tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jawa TImur
Last Updated on Apr 06 2021

Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jawa TImur

   Surabaya (KORANRAKYAT.COM)– PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim  melalui bankjatim syariah terus melakukan inovasi untuk mempermudahlayanan transaksi keuangan khususnya bagi Masyarakat lingkungan Pondok Pesantren.  tersebut dituangkan melalui penandatanganan...
Bank Jatim Serahkan CSR untuk Pemerintah Kota Mojokerto
Last Updated on Apr 06 2021

Bank Jatim Serahkan CSR untuk Pemerintah Kota Mojokerto

  .   SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat,  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) menyerahkan Corporate Social Responsibility (CSR) bankjatim peduli dalam bentuk Penataan Taman Benteng Pancasila tahap 1 kepada...
Membangun Motivasi Karyawan, Bank Jatim Gelar Refreshment Perbankan
Last Updated on Mar 16 2021

Membangun Motivasi Karyawan, Bank Jatim Gelar Refreshment Perbankan

        SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) menggelar kegiatan seminar Refreshment Perbankan dengan tema "Visions Towards Sustainability Banking in 2021" di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim, Surabaya (10/03). Kegiatan tersebut dihadiri oleh...
Makin Mudah Bayar Uji Kir Pakai Bank Jatim Mobile
Last Updated on Mar 08 2021

Makin Mudah Bayar Uji Kir Pakai Bank Jatim Mobile

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) terus mengembangkan inovasi, khususnya di bidang layanan digital perbankan. Kali ini bankjatim bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mempermudah pembayaran uji kelayakan...
Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal
Last Updated on Feb 13 2021

Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak sepakat bila Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin memiliki pola pikir radikal. Menurut Mahfud, sikap kritis Din terhadap pemerintah bukan berarti dia...

World Today

  •  
    Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pemerintah

     

     

     

     
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya informasi ditemukannya _strain_ atau varian baru virus
     
Saturday, 10 October 2020 22:51

Presiden: UU Cipta Kerja Tak Kurangi Kewenangan Daerah

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Demo Buruh Tolak  Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Demo Buruh Tolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja
 
 
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak menjadikan pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Menurutnya, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
 
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2020.
 
"Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini nanti akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah)," kata Presiden. 
 
Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan, melalui UU Cipta Kerja pemerintah juga melakukan penyederhanaan, standarisasi jenis, prosedur berusaha di daerah, dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. 
 
"Ini yang penting di sini. Jadi, ada _service level of agreement_, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati," imbuhnya.
 
Kepala Negara juga menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden). Menurut Presiden, PP dan Perpres tersebut akan segera diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan.
 
"Kita, pemerintah membuka dan mengundang masukan dari masyarakat, dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah," ungkapnya.
 
Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan keluarga mereka. Jika masih ada ketidakpuasan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden mendorong agar hal tersebut diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
 
"Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau _judicial review_ melalui Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan itu. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silakan diajukan uji materi ke MK," tandasnya.(eas)


Read 290 times
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •  

    KORANRAKYAT, JAKARTA

     - Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap

     
  •