Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Densus 88 Ringkus 29 Terduga Pelaku Terorisme Terindikasi Fokus ke 22 Mei 2019
Last Updated on May 19 2019

Densus 88 Ringkus 29 Terduga Pelaku Terorisme Terindikasi Fokus ke 22 Mei 2019

          JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Densus 88 bulan Mei meringkus 29 terduga dari 68 terduga pelaku terorisme terhendus adanya upaya melakukan tindakan negatatip  di 22 Mei 2019 jelang perhitungan suara di KPU.             Kepala Divisi Humas Polri,...
TNI - Polri Turunkan 32.000 Personil Amankan Perhitungan Suara 22 Mei
Last Updated on May 19 2019

TNI - Polri Turunkan 32.000 Personil Amankan Perhitungan Suara 22 Mei

            JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Kekuatan pengamanan  jelang  pengumuman   rekaptulasi penghitungan suara yang dilakukan  Komisi Pemilihan Umum, dalam Pilpres   dan Pileg  pada  22 Mei 2019. Secara detail TNI Polri menurunkan kekuatan 32,000 personil...
 Lieus Sungkharisma Di Periksa Bareskrim
Last Updated on May 14 2019

Lieus Sungkharisma Di Periksa Bareskrim

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Lieus Sungkharisma  diperiksa penyidik Bareskrim Mabes Polri, Selasa (14/5/2019), terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta...
Polri Tegaskan 29 Anggota Polri yang Amankan Pemilu Gugur
Last Updated on May 13 2019

Polri Tegaskan 29 Anggota Polri yang Amankan Pemilu Gugur

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM - Sesuai data yang usai dilakukan penelusuran , akhirnya  di ketahui sebanyak 29 anggota Polri gugur selama pengamanan Pemilu 2019. Data tersebut merupakan jumlah per Senin (15/3)2019.. Kepala Biro...
Kivlan Diperiksa Bareskrim
Last Updated on May 13 2019

Kivlan Diperiksa Bareskrim

  JAKARTA,KORANRKYAT.COM- Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Kivlan diperiksa sekitar lima jam. Ia keluar didampingi tim kuasa hukumnya sekitar pukul 15.30...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     
Thursday, 15 February 2018 05:09

Hj Eni Maulani Saragih Anggota Panja Freeport Sayangkan Freepot Tak Wujudkan Smelter Di Gresik

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Eni Maulani Saragih, SE, SPD anggota Komisi VII yang juga anggota Panja Freeport (eas( Eni Maulani Saragih, SE, SPD anggota Komisi VII yang juga anggota Panja Freeport (eas(

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komitmen Freeport membangun smelter di Gresik belum Direalisasikan . Oleh karena itu, sebaiknya Freeport memiliki itikad baik dalam merealisasikan janjinya. “Terus terang saya sangat sedih kenapa kita harus membeli Tanah Air kita sendiri,“ ujar Anggota Komisi VII DPR, Hj Eni Maulani Saragih, SE, SPD  dalam dialog yang bertajuk "Freeport untuk siapa?" yang digelar KOMNAS RIM dan FORUM 33 di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dikatakan, kalau janjinya membangun smelter saja tidak didesak pemerintah agar bisa dilaksanakan, apalagi  Indonesia bisa menguasai 51% atau mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PT FI).” Saya kok masih ragu ya,” ujarnya.

Dikatakan Eni yang juga sebagai anggota Panja Freeport bahwa  negosiasi antara Indonesia dan FI masih berjalan alot. Ujar Politisi dari Partai Golkar  ini, bahkan Panja Freeport telah memanggil sejumlah stakeholder seperti Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), pihak FI dan Dirjen Minerba untuk mengetahui alotnya Indonesia bisa menguasai 51% saham FI. "Proses negoisasi masih berjalan sampai Juni 2018 mendatang. Saat ini Panja Freeport juga masih menunggu progres dari negosiasi itu seperti  pembangunan smelter dan lainnya
     Diungkapkan juga oleh Eni   ia menyampaikan kepada stakeholder seperti Menteri ESDM, Dirjen Minerba dan Freeport bahwa proses untuk kepemilihan saham 51% Freeport telah berlangsung lama namun ternyata belum terwujud juga. Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah untuk membeberkan dan menceritakan apa yang terjadi sehingga proses kepemilikan saham 51% saham Freeport belum terwujud juga. Padahal sumber daya alam yang dikelola Freeport di Papua merupakan milik Indonesia."Kami menginginkan pemerintah berbicara apa adanya kepada kami. Ceritakan apa yang terjadi supaya rakyat juga mendengar," paparnya.Saat ditanya siapa yang bermain hingga kepemilikan saham 51% Freeport belum terwujud, Eni mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Apalagi Panja Freeport dalam bekerja tidak bisa dilakukan dengan menduga-duga. "Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengada - ngada siapa yang bermain," jelasnya.
       Sementara itu Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng yang menjadi tersangka terkait tulisan "Ada Penjarahan Uang BUMN untuk Beli Saham Rio Tinto di Freeport" mengatakan, keberadaan Freeport adalah wujud nyata adanya eksploitasi dan penghisapan dari lubang tambang. Sehingga buah kejahatan kemanusian dan lingkungan hidup terpotret sangat jelas dari lubang tambang. Apalagi yang dilakukan Freeport juga telah melanggar UU yang berlaku di Indonesia."Dalam kasus Freeport saya ini cuman nyenggol sedikit, masalah divestasi yang kita tahu tidak selesai-selasai," ujarnya.

             Salamudin mengakui, pihaknya memang sedikit menyenggol permasalahan terkait dengan divestasi yang dilakukan pemerintah Indonesia atas Freeport. Ia mempertanyakan posisi pemerintah yang seakan menggunakan keuangan BUMN melalui BUMN Holding tambang yang ditugaskan untuk mengakuisisi saham Freeport yang tersisa."Senggolan ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia, dengan menggunakan keuangan BUMN dan holding ini dengan valuasi aset, equity dan lain sebagainya," jelasnya.Lebih jauh, Daeng menegaskan,  dengan pemerintah mengunakan Holding BUMN Tambang itu, maka akan ada utang mencapai 3 kali lipat akibat pembelian saham itu. Padahal menurutnya, jika berpegang pada kontrak karya, seharusnya pada tahun 2011 lalu masalah akusisi saham sudah selesai."Akan ada utang 3 kali lipat lah dari saham Freeport. Kalau kita berpegang dengan kontrak karya harusnya Freeport itu sudah selesai. Harusnya sudah selesai pada 2021," paparnya.
            Pengkaji Geopolitik GFI, Hendrajit mengatakan, untuk menguasai saham Freeport maka harus ada kalkulasi untuk melakukan gerakan revolusioner. Sayangnya untuk mencapai gerakan revolusioner tersebut menjadi terkendala karena saat ini TNI telah berada dalam zona nyaman. Sehingga gerakan revolusioner menjadi tidak skematis. Oleh karena itu harus ada kesadaran geo politik atas kekayaan alam Indonesia yang dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia sendiri.(eas)

Read 251 times
Login to post comments

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Jelang  bulan Ramdhan dan lebaran Satgas Pangan  melakukan berbagai

     
  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Wabub Sanusi Sampaikan LKPJ

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Wakil  Bupati Malang

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan