Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Dimusnahkan Barang Bukti  Sabu Sabu 121 Gram dan Ganja 200 Gram Oleh Kejari Bengkulu
Last Updated on Dec 18 2018

Dimusnahkan Barang Bukti Sabu Sabu 121 Gram dan Ganja 200 Gram Oleh Kejari Bengkulu

    BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana umum (Pidum) yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht, di halaman Kejari Bengkulu, Senin (17/12/2018).             Kepala Kejaksaan...
Dimusnahkan Barang Bukti  Sabu Sabu 121 Gram dan Ganja 200 Gram Oleh Kejari Bengkulu
Last Updated on Dec 18 2018

Dimusnahkan Barang Bukti Sabu Sabu 121 Gram dan Ganja 200 Gram Oleh Kejari Bengkulu

    BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana umum (Pidum) yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht, di halaman Kejari Bengkulu, Senin (17/12/2018).             Kepala Kejaksaan...
  Rohidin Mersyah Dilantik Jadi Gubernur Bengkulu Oleh Presiden Joko Widodo  Rohidin  Bertekad Kembangkan Pariwisata Bengkulu
Last Updated on Dec 14 2018

Rohidin Mersyah Dilantik Jadi Gubernur Bengkulu Oleh Presiden Joko Widodo Rohidin Bertekad...

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu untuk sisa masa jabatan tahun 2016-2021.           Rohidin Mersyah dilantik menggantikan Gubernur Bengkulu sebelumnya, Ridwan Mukti, berdasarkan pada Surat Keputusan...
Kasus Pembantaian Nduga Papua Negara Tidak Boleh kalah
Last Updated on Dec 10 2018

Kasus Pembantaian Nduga Papua Negara Tidak Boleh kalah

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyelesaian kasus penembakan di Kabupaten Nduga ,Papua yang menelan korban para pekerja PT Astika saat melaksanakan tugas membuat jalan. Disini negara tak boleh kalah TNI Polri terus mengejar para pelaku.Kadiv  Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Muhammad Iqbal mengatakan...
Jaksa Agung Tegaskan Menerima 2 Surat SPDP Habib Bahar Smith
Last Updated on Dec 10 2018

Jaksa Agung Tegaskan Menerima 2 Surat SPDP Habib Bahar Smith

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Proses pemeriksaan Habib Bahar Smith terus berproses. Kini kejaksaan Agung menerima dua surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ditemui di Kejaksaan Agung, Jumat(7/12)2018 mengatakan pihaknya telah menerima dua surat...

World Today

Thursday, 15 February 2018 05:09

Hj Eni Maulani Saragih Anggota Panja Freeport Sayangkan Freepot Tak Wujudkan Smelter Di Gresik

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Eni Maulani Saragih, SE, SPD anggota Komisi VII yang juga anggota Panja Freeport (eas( Eni Maulani Saragih, SE, SPD anggota Komisi VII yang juga anggota Panja Freeport (eas(

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komitmen Freeport membangun smelter di Gresik belum Direalisasikan . Oleh karena itu, sebaiknya Freeport memiliki itikad baik dalam merealisasikan janjinya. “Terus terang saya sangat sedih kenapa kita harus membeli Tanah Air kita sendiri,“ ujar Anggota Komisi VII DPR, Hj Eni Maulani Saragih, SE, SPD  dalam dialog yang bertajuk "Freeport untuk siapa?" yang digelar KOMNAS RIM dan FORUM 33 di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dikatakan, kalau janjinya membangun smelter saja tidak didesak pemerintah agar bisa dilaksanakan, apalagi  Indonesia bisa menguasai 51% atau mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PT FI).” Saya kok masih ragu ya,” ujarnya.

Dikatakan Eni yang juga sebagai anggota Panja Freeport bahwa  negosiasi antara Indonesia dan FI masih berjalan alot. Ujar Politisi dari Partai Golkar  ini, bahkan Panja Freeport telah memanggil sejumlah stakeholder seperti Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), pihak FI dan Dirjen Minerba untuk mengetahui alotnya Indonesia bisa menguasai 51% saham FI. "Proses negoisasi masih berjalan sampai Juni 2018 mendatang. Saat ini Panja Freeport juga masih menunggu progres dari negosiasi itu seperti  pembangunan smelter dan lainnya
     Diungkapkan juga oleh Eni   ia menyampaikan kepada stakeholder seperti Menteri ESDM, Dirjen Minerba dan Freeport bahwa proses untuk kepemilihan saham 51% Freeport telah berlangsung lama namun ternyata belum terwujud juga. Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah untuk membeberkan dan menceritakan apa yang terjadi sehingga proses kepemilikan saham 51% saham Freeport belum terwujud juga. Padahal sumber daya alam yang dikelola Freeport di Papua merupakan milik Indonesia."Kami menginginkan pemerintah berbicara apa adanya kepada kami. Ceritakan apa yang terjadi supaya rakyat juga mendengar," paparnya.Saat ditanya siapa yang bermain hingga kepemilikan saham 51% Freeport belum terwujud, Eni mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Apalagi Panja Freeport dalam bekerja tidak bisa dilakukan dengan menduga-duga. "Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengada - ngada siapa yang bermain," jelasnya.
       Sementara itu Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng yang menjadi tersangka terkait tulisan "Ada Penjarahan Uang BUMN untuk Beli Saham Rio Tinto di Freeport" mengatakan, keberadaan Freeport adalah wujud nyata adanya eksploitasi dan penghisapan dari lubang tambang. Sehingga buah kejahatan kemanusian dan lingkungan hidup terpotret sangat jelas dari lubang tambang. Apalagi yang dilakukan Freeport juga telah melanggar UU yang berlaku di Indonesia."Dalam kasus Freeport saya ini cuman nyenggol sedikit, masalah divestasi yang kita tahu tidak selesai-selasai," ujarnya.

             Salamudin mengakui, pihaknya memang sedikit menyenggol permasalahan terkait dengan divestasi yang dilakukan pemerintah Indonesia atas Freeport. Ia mempertanyakan posisi pemerintah yang seakan menggunakan keuangan BUMN melalui BUMN Holding tambang yang ditugaskan untuk mengakuisisi saham Freeport yang tersisa."Senggolan ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia, dengan menggunakan keuangan BUMN dan holding ini dengan valuasi aset, equity dan lain sebagainya," jelasnya.Lebih jauh, Daeng menegaskan,  dengan pemerintah mengunakan Holding BUMN Tambang itu, maka akan ada utang mencapai 3 kali lipat akibat pembelian saham itu. Padahal menurutnya, jika berpegang pada kontrak karya, seharusnya pada tahun 2011 lalu masalah akusisi saham sudah selesai."Akan ada utang 3 kali lipat lah dari saham Freeport. Kalau kita berpegang dengan kontrak karya harusnya Freeport itu sudah selesai. Harusnya sudah selesai pada 2021," paparnya.
            Pengkaji Geopolitik GFI, Hendrajit mengatakan, untuk menguasai saham Freeport maka harus ada kalkulasi untuk melakukan gerakan revolusioner. Sayangnya untuk mencapai gerakan revolusioner tersebut menjadi terkendala karena saat ini TNI telah berada dalam zona nyaman. Sehingga gerakan revolusioner menjadi tidak skematis. Oleh karena itu harus ada kesadaran geo politik atas kekayaan alam Indonesia yang dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia sendiri.(eas)

Read 183 times
Login to post comments

Entertaiment

Face Book Galleries

    BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu melaksanakan pemusnahan barang bukti...
    BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bengkulu melaksanakan pemusnahan barang bukti...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Rohidin Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyelesaian kasus penembakan di Kabupaten Nduga ,Papua yang menelan korban para pekerja...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Proses pemeriksaan Habib Bahar Smith terus berproses. Kini kejaksaan Agung menerima...
    BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo ikut bersenam pagi pada Hari Ulang Tahun ke-33 Senam Tera...
.   JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus aktif meluhuri dan...
    Bengkulu, (KORANRAKYAT.COM) - Setelah sekian lama belum ada kejelasan kapan Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu...
    BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan keluarga mengapresiasi peran media yang menurutnya telah ikut...
    BOGOR(KORANRAKYAT.COM) Selepas jalan pagi bersama keluarga, Presiden Joko Widodo berbincang santai dengan...

Ekonomi Makro

  •  

    .

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas kinerja Bank

     
  •  

     

     
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Dalam empat tahun ini, pemerintah telah bekerja keras untuk
     
  •  

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait hari ini menggelar

     
  •  

     

    BALI(KORANRAKYAT.COM)Indonesia dan Singapura telah bersepakat untuk meningkatkan kerja sama di

     

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan