Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 08 2018

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari ini,Kamis(7/6) 2018  mulai dilakukan yang dilaksanakan 177 Ribu gabungan baik Polri, TNI dan instansi terkait baik ada dipusat dan diderah .Ini dilakukan dengan focus apda 10 Titik...
Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap

      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI, Polri, dan masyarakat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, pada Selasa, 5 Juni 2018. Presiden hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain itu tampak hadir juga Wakil...
Kapolri Siap Amankan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

Kapolri Siap Amankan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah ditagetkan 4 pengamanan Operasi ketupat 2018 juga mengamankan mudik hingga pemberantasan terorisme. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika memimpin apel pasukan Operasi Ketupat...
Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018). Acara tersebut sekaligus silaturahim Jokowi dengan prajurit TNI, masyarakat, serta Polri. Tampak Presiden Joko Widodo memberikan pesan ada kenaikan...
TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil yang akan dikerahkan selama  dibutuhkan  membantu kelancaran baik di Bandara, Pelabuhan dan terminal Bus. Ini dilakukan TNI Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditemui di Monas,...

World Today

Saturday, 06 January 2018 04:19

Polisi Dan BPH Migas Sinergi Awasi Harga BBM dan LPG 3 Kg

Written by 
Rate this item
(0 votes)
BPH Migas Gandeng Polri Awasi BBM Satu Harga dan LPG 3 kg. Tampak Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian bersama Kepala BPH Migas M. Franshurullah Asa saat bergandengan disaksikan  Komisioner dan Pejabat Utama Polri saat di Mabes Polri, Jumat(5/1)2018. (Vecky Ngelo) BPH Migas Gandeng Polri Awasi BBM Satu Harga dan LPG 3 kg. Tampak Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian bersama Kepala BPH Migas M. Franshurullah Asa saat bergandengan disaksikan Komisioner dan Pejabat Utama Polri saat di Mabes Polri, Jumat(5/1)2018. (Vecky Ngelo)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Terkait dengan perintah Presiden Jokowi meminta Polri segera melakukan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dimotori mengatur dan mengawal penyaluaran Bahan Bakar Minyak dengan Satu harga  sampai ke Seluruh Indonesia. Selain itu ikut mengawasi  distribusi  LPG 3 kg untuk memudahkan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat agar BBM  terjangkau.Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian  ditemui di Mabes Polri, Jumat (5/1) 2018 mengatakan  Polri  koordinasi  dengan BPH Migas ada terkait dengan  kebijakan  Presiden terkait BBM satu harga mulai dari sabang sampai merauke. “Beliau menginginkan satu harga sampai ke Papua dan daerah-daerah terpencil,” ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan  pengawasan distribusi tentang Gas 3kg yang juga menjadi program  Presiden  dalam rangka memudahkan masyarakat dan mengurangi beban masyarakat dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjangkau kemudian gas yang bisa terjangkau disubsidi oleh Pemerintah sehingga masyadakat bawah terutama itu betul-betul merasa terbantu tertolong dengan adanya kebijakan pemerintah ini. “ Lebih lanjut dengan kebijakan ini saya serahkan kepada bapak Ivan  BPH Migas. Point dan nanti saya akan sampaikan apakah yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh kepolisian,” tegasnya.    

Ditempat yang sama, Kepala  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) , M. Fanshurullah Asa alias Ivan mengatakan   Kapolri tadi sudah menyampaikan bahwa  alhamdullilah dari BPH MIgas sudah bisa ketemu dengan  Kapolri dengan tim didampingi Komisoner BPH Migas ini adalah satu wujud sinergi kelembagaan  dimana paling penting ada kebijakan pemerintah yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden tengtang BBM satu harga. “Dimana dalam Permen  No 32 dan Permen No.36 oleh Kementerian ESDM ditugas kan kepada BPH MIgas untuk melaksanakan lima hal: Pertama, menunjuk badan usahanya  yaitu Pertamina dan ada Badan Usaha Swasta  PT Aneka Dumai Raya. Kedua , mengatur quota BBMnya  baik Subsidi Detium Premium, Ketiga, melaksanakan kegiatan pengawasan sejauh mana BBM satu harga ini berjalan dengan baik dan terdistribusi dengan baik kepenghujun bukan hanya keadilan harga tetapi keadilan didalam ketersedian dalam keadilan dalam distribusi, “ ujarnya.

 Selanjutnya, Frans menegaskan Keempat, melaksanakan klarifikasi tiap satu liter pun yang jelas dicanangkan oleh Badan usaha tadi akan diveryfikasi oleh tim BPH Migas. Kelima, tugas BPH Migas dalam satu harga adalah memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang tidak dikenakan penyaluran satu harga dengan baik . “Kami menyampaikan kepada Bapak Kapolri tadi dengan lima tugas tadi kedala yang dihadapi BPH Migas karena BPH Migas sampai hari ini kami belum punya perwakilan di daerah dalam pengawasan.  Kedua,  Pengawasan kami  tahap penyidikan atau pengawasan, jadi dengan kekuatan Bapak Kapolri sampai ada model desa  ,kita akan mewujudkan dana desa satgas terpadu dan nantinya tidak hanya sampai ke SPBU  ke penyalur BBM itu ke Cukai dan kami ingin belum distribusi  itu tepat sasaran ke Masyarakat kecil. Apalagi ini diutamakan di BPH satu harga diwilayah  tiga ,ruang kedepan dan terpencil,” tegasnya. Untuk itu, Frans menjelaskan dalam konteks kita mau pengecer-pengecer ini yang banyak sekali dan memang dalam aturan pemerintah itu belum ada ,yang disebut dalam perpres hanya penyalur PPO. “Kita kepengen sebentar disitribusi pengecer ini bisa dikendalikan dengan baik sehingga  yang diharapkan oleh Bapak Presiden kita oleh Pemerintah untuk wujudkan keadilan social bagi seluruh masyarakat Indonesia rakyat dindonesia dibidang BBM yang satu harga betul-betul terwujud dengan baik,” jelasnya.

 Lebih lanjut, Tito  menandaskan  Jadi initinya  ini kebijakan dari Presiden untuk BBM satu harga  dan juga subsidi LPG yang 3 kg itu tujuannya unrtuk meringankan rakyat kecil. Ini dibebankan sejumlah instansi BPH MIgas, kemudian nanti ada Pertamina dan juga dimonitor dan dikoordinir oleh Kementerian Ekonomi kemudian Maritim juga ada juga dari EDSM ,BUMN dan ini semua.” Nah kita melihat dengan adanya tugas-tugas yang diemban diberbagai instansdi dengan tujuan yang sama ini perlu ada sinergi dan perlu ada kesepakatan , perlu ada pembagian tugas dan seterusnya yang saling mengisih,” tandasnya .

 Seiring dengan itu, Tito mengungkapkan  Polri diberikan tugas untuk membantu mengawasi agar tidak jadi pelanggaran jangan sampai nanti uang negara  disubsidi untuk masyarakat kecil justru yang menikmati adalah kelas menengah. Nah ini tidak boleh terjadi karena itu karena pengawasan memerlukan jaringan yang luas sampai ke daerah-daerah tempat-tempat terpencil sampai ke Papua pegunungan . “ Sementara BPH Migas sampai mengawasi distribusinya tingkat SPBU setelah itu dibeli oleh Oknum-oknum tertentu dan diborong habis setelah itu kongkalikong saya tidak mengerti setelah itu dijual ke masyarakat sehingga harganya tinggi . Artinya BBM satu harga ini tidak jalan diterima oleh masyarajat  oleh karena itu langkah yang kami lakukan pertama membentuk tim teknis antara BPH Migas dengan Polri kita akan membuat penyusun MOU apa saja yang harus kita kerjakan , Polisi dimana mainnya  untuk mau membantu kebijakan Pemerintah termasuk kerjaan BPH Migas. Setelah itu nanti kita akan bermain di pencegahan sampai di penindakan Hukum, “ ungkapnya. (vk)

Read 123 times
Login to post comments

Gaya

Face Book Galleries

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap,...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menghasilkan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi bermain layangan...