JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar semua pihak, baik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

maupun dunia usaha untuk memanfaatkan momentum yang ada saat ini. "Sekarang ini kita miliki momentum yang bagus, yang harus dimanfaatkan secepat-

cepatnya," ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada acara Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Mandiri JSMR01 Surat Berharga Hak atas

Pendapatan Tol Jagorawi (EBA Kelas A) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis 31 Agustus 2017.

Beberapa momentum tersebut adalah _investment grade_ layak investasi, lompatan sebagai negara tujuan investasi, meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah dan meningkatnya peringkat kemudahan berusaha. Semua survei tersebut dilakukan oleh lembaga internasional. 

 "Kok masih ada yang pesimis, apa lagi yang dicari? Apa lagi yang ditunggu?" kata Presiden.

Bahkan Presiden pernah menanyakan hal ini kepada wartawan ekonomi. Jawaban dari wartawan tersebut adalah pengusaha masih _wait and see_. "Yang di-

_wait_ apanya, yang di- _see_ apanya lagi?" ucapnya. 

Oleh karenanya Presiden mengingatkan agar memanfaatkan  betul momentum ini. "Harus dimanfaatkan betul, jangan sampai lewat dan kita tidak mendapat

apa-apa dari momentum yang baik ini," tuturnya.

*Sekuritisasi Aset*

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga kembali mengingatkan tentang sekuritisasi aset BUMN maupun swasta. Ia menegaskan, proses sekuritisasi harus 

segera dilaksanakan agar bisa berdampak pada pembangunan nasional. "Ini penting sekali karena akan memacu arus modal masuk dan akan mengurangi

beban APBN kita," ucap Presiden.

Presiden menyampaikan, bahwa tugas BUMN itu seharusnya sebagai pengembang bukan jadi pemilik. Setelah membangun sebuah proyek infrastruktur,

kemudian proyek itu bisa dijual sehingga bisa mendatangkan modal untuk membangun kembali.

"Namun yang ingin saya utarakan, sekuritisasi ini bukan hanya untuk pemerintah dan BUMN tapi juga bisa untuk swasta karena bisa tingkatkan efisiensi dan

bisa ikut memacu arena investasi ke daerah kita," ujar Presiden.

Presiden menambahkan, di era digital seperti ini, sudah banyak contoh perusahaan dengan nilai omset yang tinggi namun tidak memiliki aset tetap. 

"Sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan digital berusaha untuk meminimalkan asetnya. Contoh _kayak Uber_ perusahaan taksi terbesar di dunia tapi

tidak punya taksi satupun.  AIRBNB sudah menjadi perusahaan hotel terbesar di dunia tapi tak miliki satupun gedung atau hotel," kata Presiden.

Di Indonesia sendiri menurut Presiden, sekuritisasi sudah ada sejak 10 tahun lalu saat perusahaan telekomunikasi melepas tower atau menara BTS _(Base #

Transceiver Station)_ ke perusahaan spesialis BTS.

"Dari pada memiliki sendiri-sendiri tidak efisien. Juga jaringan mesin ATM mestinya juga seperti itu dulu bank bangun ATM sendiri-sendiri tidak efisien. 2 tahun

lalu kita gabung, efisiensi 30 triliun rupiah," ucapnya.

*Perpres Percepatan Kemudahan Berusaha*

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Percepatan Kemudahan Berusaha. Perpres itu

bertujuan untuk kemudahan berusaha. "Awal tahun depan, Januari dan Februari kita harus miliki satu gedung yang khusus urusan perizinan. Seluruh

perizinan harus satu gedung, sekali

mengajukan urus satu gedung itu. Ini sistem aplikasi pengurusan ini harus disiapkan. Semua harus diurus oleh _Single Submission_ ini," kata Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi juga sempat meminta Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani untuk maju ke depan. Presiden menanyakan

hambatan yang dialami dalam proses sekuritisasi aset tol pertamanya yang sudah memakan waktu sembilan bulan.

Ditanya Presiden Jokowi, Desi pun menjawab bahwa masih kesulitan menyamakan persepsi di antara pemangku kebijakan. 

"Siapa? Yang mana? Dijawab, jadi saya tahu yang saya _gebuk_ yang mana," kata Presiden menanyakan siapa pihak yang menghambat.

Desi pun kemudian menjawab bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu respon dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Presiden berharap agar proses

tersebut dapat diselesaikan secepatnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo,

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PU dan

Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful

Hidayat dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio.(eas)