.Jakarta, koranrakyat.com- Pemberian amnesti, grasi dan abolisi terhadap 120 orang yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka mustinya dilakukan. Namun untuk pemberian harus diverfikasi secara baik dan apakah jumlah betul. Maka dilakukan penelitian sebelum disimpulkan.

Kepala Kepolisian Negara Indonesia (Kapolri), Jenderal  Pol Badrudin Haiti ditemui di Mabes Polri , Jumat (8/1)2016 mengatakan  yang pertama harus kita cek dulu,  waktu itu dilaporkan ada 120 orang .. "Dan kita cek apakah sejumlah  itu GAM semua. Kan harus ada verifikasinya  ada engga melakukan tindak kejahatan. Itukan harus kita rinci, itukan gelondongan belum dirinci. Oleh karena itu masih kita lakukan  penelitian sehingga belum diambil satu kesimpulan," ujarnya.

Ketika ditanya artinya yang melakukan kriminal apakah akan diproses, Badrodin menegaskan Ya, itu nanti.  Bukan yang sekarang. "Semua ada dasarnya, itu kan ada dasar hukumnya, misalnya pemberian amnesti, pemberian grasi ada dasar hukumnya," tegasnya.

Jadi, Badrodin menjelaskan Maka tadi saya katakan,amnesti itu tidak diproses hukum, segala akibat hukum tindak pidana bukan itu dihapuskan . Kalau abolisi itu, penuntutan itu dihapuskan , polisi boleh memproses penyelidikan sampai Kejaksaan dan dihentikan. "Kalau grasi itu sudah proses hukum, sudah inkrah baru diberikan. Pengampunan. Itu yang semuanya,tentu semua itu ada persyaratannya. Kan nanti memenuhi persyaratan ," Jelasnya.

Apakah Polri diminta pertimbangan hukum oleh presiden dan Apa yang diusulkan oleh Polri, Badrodin mengakui Kan kita belum bisa mengambil satu keputusan karenanya memang kita lakukan verifikasi "ujarnya(vk)