SmartAddons.Com

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Kapolri anggap PT Ibu yang membeli gabah dengan harga tinggi ke petani dianggap melanggar ketentuan, walaupun tujuanya untuk kesejahteraan petani. Hasil  tim satgas  adanya dugaan kecurangan sesuai  undang-undang 328 bis, ada dugaan  persaingan  usaha dan dugaan nilai barang tidak sesuai  sebagaimana diatur dalam uu Konsumen.

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Kamis (27/7)2017 mengatakan apa yang dilakukan kemarin, itu hasil dari penyelidikan tim bersama antara Polri, Kementerian Pertanian dengan KPPU. Jadi itu hasil penyelidikan selama 1 bulan, ada dugaan saya bilang entah ada perlakuan curang, ada dugaan melanggar  undang-undangnya 328 bis , tentang persaingan usaha  serta diduga  nilai barang tidak sesuai dengan levelnya itu adalah Undang-undang konsumen. "Nah kenapa itu dilakukan lidik  itu dilakukan ini bermula dari sebelum jauh ramadhan  Presiden dalam rapat terbatas Kabinet memerintahkan menginginkan agar ada stabilitas harga, dalam stabilitas harga ini supaya tidak memberatkan masyarakat itu," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan Kalau terjadi kenaikan harga  asli pada masyarakat  memberatkan pemerintah dalam memberikan subsidi .Ini kita melihat bahwa  komuditas-komunitas pangan ini paling tidak ada 3 player, produsen, distributor atau pedagang dan konsumen. "Nah presiden menginginkan agar produsen petani khususnya mereka betul-betul naik kesejahteraan. Kerja keras dua bulan itu betul-betul mengangkat derajat kesejahteraannya," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan Kira-kira jangan petani second zitizen , low class. Pedagang juga mengharapkan mendapat untung tapi jangan sampai untung yang memberatkan terutama konsumen. Petani yang bekerja keras konsumen yang membeli, konsumen juga sama mengharapkan ini masyarakat yang middle mereka ini tidak dibebani dengan harga pangan yang tinggi diatas harga negara-negara lain."
Tujuannya baik membantu petani , membantu masyarakat sekaligus  memberikan peluang dagang supaya mereka dapat untung tapi jangan sampai untungnya berlebihan kemudian diatas kesulitan konsumen. Apa lagi produsen yang kerja keras," jelasnya.

Dikatakan  Tito  dalam operasi ramadhaniah salah satu target kita adalah stabilitas harga pangan selama dua bulan kita lakukan dengan membentuk satgas pangan yang dipimpin Kadiv  Humas Di Supervisi Kabareskrim kemudian bersama kementerian Pertanian KPPU, Kementerian Perdagangan, semua bergerak ternyata dengan upaya perbaikan sistem upaya penegakan hukum alhamdulilah kita,sendiri lihat terjadi stabilitas harga. "Ya, itu menurut kementerian Pertanian tidak terjadi inflasi itu triliunan uang masyarakat dan uang pemerintah yang terselamatkan. Kemudian dengan kejadian itu dari semua komoditas ini yang terpenting adalah beras. Kenapa itu, karena hitungan kementerian Pertanian untuk beras itu 488 Triliun artinya kira-kira hampir seperempat APBN kita," bebernya.

 Tito menandaskan komunikasi penting sehingga kami prioritaskan mewujudkan keinginan pemerintah ini khususnya. Petani beras diuntungkan, pedagang diuntungkab tetapi tidak terlalu memberatkan konsumen. Konsumen juga mendapatkan harga yang relatif dapat dijangkau yang tidak jauh dari negara-negara lain bila perlu lebih murah." Mengapa tidak negara kita subur,sehingga kita melakukan membentuk tim menyasar permasalahan beras. Kita tidak ingin mengintervensi mekanisme  pasar tapi ada aturan-aturan yang harus diikuti seperti masalah perdagangan yang harus feet tidak curang tidak boleh ada monopoli dalam berusaha, tidak boleh menipu konsumen seperti itu lah," tandasnya.

Jadi, Tito mengakui nah sehingga tim ini bergerak melakukan penyelidikan . Dari penyelidikan di dasar pemain besar dulu , tuh tak mungkin pemain kecil. Dampak besar pada pemain besar. Kita,melihat dari tim yang bergerak ini mereka menemukan dugaan. Sekali lagi dugaan saya berkali-kali dugaan ada pelanggaran hukum dalam bentuk persaingan curang, dalam bentuk perlindungan konsumen. "Nah kemarin karena ini tempatnya besar ya, saya dengan menteri Pertanian langsung melihat kesana dan memberikan keterangan dugaan. Memberikan keterangan tujuannya apa,pertama kita ingin menunjukan kepada publik bahwa kita sangat serius menangani permasalahan beras. Mafia-mafia beras itu ada,kita ingin mafia-mafia beras dan kita sudah ingatkan dalam konferensi perss yang lalu kita akan fokus pada mafia beras. Jangan dianggap enteng, ini bukan untuk bahayanya polisi, gagahan yang lain tapi untuk menyelamatkan sekali lagi menciptakan iklim yang baik melindungi petani, melindungi pedagang yang juga yang baik melindungi konsumen," akunya.

Tito katakan  Jadi sekarang tidak perlu  berpolemik, kalau ada yang mau menyampaikan keberatan-keberatan kita gunakan mekanisme jalur hukum."Kalau mau lakukan klarifikasi karena ini perusahaan terbuka silakan klarifikasi. Bagi kami klarifikasi adalah hak dan kamu juga melakukan azas praduga tak bersalah. Tapi pemeriksaan kita jalankan terus. Kalau terbukti bersalah kita akan lakukan proses hukum," rincinya  

Menyinggung pernyataan, Tito menambahkan ada pernyataan dari  Mensos mengenai ini barang beras ini bukan beras yang bukan subsidi .  Mensos tidak salah. Yang dimaksudkan oleh ibu Mensos sekarang ini beras yang dibeli oleh Bulog ini diberikan kepada rakyat miskin dalam rangka bantuan sosial. "Yang ada di Karawang itu  bukan itu yang di maksud ,  yang di Maksud bukan beras yang tadi dibeli raskin terus di kemas ulang kemudian di jual bukan tapi yang dimaksud informasi yang saya terima dari Kementerian Pertanian dan Penyidik beras yang dibeli oleh PT ini berasal dari petani , petani ini yang mendapatkan subsidi dari produksinya.  Yaitu subsidi dari harga bibirnya, subsidi pupuknya, jadi pemahaman subsidi disini diartikan rakyat miskin itu. Jadi ini tidak bisa di bandingkab apel to apel. Jadi ibu Mensos tidak salah dengan kliennya tapi yang tidak salah untuk itu," tambahnya.( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Terkait ada dugaan kecurangan harga beras sehingga penggeledahan di lakukan di PT IBU , pasal ada pelanggaran aturan dimana pembelian gabah petani dibeli lebih mahal dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di temui di Mabes Polri, Selasa( 25/7)2017 mengatakan, PT Indo Beras Unggul (IBU) dianggap melanggar peraturan karena membeli gabah dari petani lebih mahal daripada harga yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-Dag/Per/7/2017 disebutkan harga acuan pembelian di petani sebesar Rp 3.700 per kilogram untuk gabah panen, dan Rp 4.600 per kilogram untuk gabah kering giling.

"Harga Rp 3.700 ini dibeli dengan harga 4.900. Kan untungkan petani, tapi penggiling kecil mati," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan Tindakan tersebut, justru mematikan bisnis penggiling gabah yang semestinya terlibat dalam rantai produksi.Selain itu, diduga ada pemahalan harga jual beras yang diproduksi PT IBU.Normalnya, beras dibanderol dengan harga sekitar Rp 9.500 per kilogram. Namun, beras berbagai merek yang diproduksi PT IBU dijual dengan kisaran harga Rp 13.700 hingga Rp 20.400 per kilogram."Sehingga dijual dengan harga yang dua kali lipat ini sangat tidak berkeadilan. Kalau sampai Rp 20 ribu tidak wajar, tidak adil bagi petani," tegasnya.

Lebih jauh, Setyo menjelaskan PT IBU merupakan anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera (TPS) yang beroperasi sejak 2010. PT Sakti yang juga di bawah PT TPS melakukan modus yang sama dengan PT IBU, namun merek beras berbeda.Sejak berdirinya PT TPS, sejak itulah cara-cara yang dianggap curang itu dilakukan.
"Mengakuisisi penggilingan yang kecil-kecil di Bekasi, Karawang, Sragen. Kalau dihitung dari situ, hitungannya (kerugian negara) memang lumayan besar," jelasnya.

Penyidik juga menganggap PT IBU tidak mencantumkan nilai kandungan gizi yang sebenarnya pada label kemasan.

Hal itu diketahui saat dilakukan tes di laboratorium.

Dalam kasus ini, penyidik belum menetapkan tersangka.

Sebanyak 17 saksi sudah diperiksa, mulai dari karyawan PT IBU hingga petani yang gabahnya dibeli.

Nantinya, pelaku akan dikenakan Pasal 383 KUHP dan pasal 141 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 382 BIS KUHP tentang Perbuatan Curang.

Beras yang diproduksi terdiri dari berbagai merk, antara lain Ayam Jago, Maknyuss, Pandan Wangi, dan Rojo Lele. Beras tersebut dicampur seolah kualitas baik, padahal kualitasnya rendah.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-  Pemberantasan  Narkoba dilakukan tim  bersama Polri, Bea Cukai, BNN. Kali ini berhasil meringkus 8  pelaku yang menjadi bandar dan 1 orang tewas. Ini satu tindakan Polri melakukan penembakan bentuk tindakan tegas apa bila melakukan perlawanan.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian di temui di Polda Metro Jaya, Jumat(20/7)2017 mengatakan Pada pagi hari ini sengaja kita laksanakan press rilis bertiga instansi yaitu Menteri Keuangan membawa Bea Cukai , Polri kemudian BNN. Ini ekspos rekan-rekan sudah paham sudah banyak dicover oleh Media terlebih barang bukti yang disita ini salah satu sabu 1 ton ini adalah sudah di konfirmasi  Arman  Deputi penindakan ini lah jumlah terbesar pernah kita sita selama ini penanganan kasus narkoba . "Dulu memang pernah ada di Polda Metro jaya juga hampir 900 kg sabu  lebih , perma juga di BNN 800 kg sabu lebih , pernah 2 tahun lalu di Polda Metro  600 kg Sabu tetapi ini yang terbesar  1 Ton Sabu melibatkan sindikat Taiwan dan melibatkan jalur laut ini menariknya mereka menggunakan jalur laut sampai menggunakan kapal pesiar dari Taiwan Jalur Cina Selatan ke Johor  ke Selat Malaka  mengambil barang di perairan  Denmarsit transfer itu menyelusuri pantai barat  sehingga masuk selat Sunda," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan Setelah droping dilaksanakan kemudian Kapal ini bergerak lagi ke laut Jawa selat Karimata dan kemudian lewat Batam. Kemudian kita lakukan kerjasama dengan Bea Cukai dengan Ibu Menteri Keuangan alhamdulilah  Kapal-kapal pengemar Bea Cukai  bersama Polair ini berhasil mengejar mengangkat kapalnya  sekarang kapalnya rekan-rekan sudah paham dari Batam dan kita juga ke barang narkoba lain jenis lain di dalam kapal itu mungkin diselipkan oleh karena hari ini lagi naik dok setelah itu nanti akan diperiksa secara men detail. "Yang ingin kami jelaskan pada press confcerns ini bahwa apa yang rekan-rekan muat  disampaikan ke publik kemarin itu hasil kerja sama antara 3 instansi yaitu Polri, Kementerian Keuangan Bea Cukai serta BNN. Dari segi informasi ada 3 Instansi dan di lapangan kita juga bekerjasama," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan Jadi inilah kerjasama nanti bisa memotong suplay-suplay disamping itu . Kemudian sudah saya sampaikan Polri bertekat untuk memberantas Narkoba ini dan bahkan kita akan mengambil tindakan tegas pada para pelaku dan bandar-bandar utama. Kemudian juga lebih positif lagi warning kita pada pelaku-pelaku asing  karena jelas pelakunya banyak warga negara asing yang mengangkat bahwa indonesia inilah salah satu tujuan utama. "Ya di Singapura keras undang-undangnya , Malaysia keras, di Filipina tindakan keras disana hanya mereka melihat sebagai potensial market kita dianggap lemah bertindak hukum kita dianggap lemah sehingga mereka merana lelah di Indonesia. Untuk itu lah kami menekankan jajaran Polri kami akan menindak tegas dan keras terutama pelaku-pelaku ini," jelasnya.

Itu sebabnya, Tito merincinya sudah saya sampaikan ya selesai secara adat melawan tembak. "Dalam kasus ini satu orang tertembak mati warga negara Taiwan. Kemudian hari Selasa saya juga memberikan apresiasi Kapolda Metro Jaya dan BNN karena sharing informasi kembali ada jaringan warga negara asing tangkap 40 kg sabu dan satunya juga melawan ditembak mati. Ini kita akan lakukan tindakan ini  terus. Itu kira-kira lakukan," dingin ya.

Di tempat yang sama Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan Saya atas nama tim kami Bea dan Cukai  menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan BNN karena selama ini  didalam menjaga perbatasan wilayah negara indonesia dari tindakan-tindakan akan penyelundupan termasuk dalam hal ini penyelundupan barang-barang narkoba yang berbahaya. "Tadi telah disampaikan oleh Kapolri bahwa bea cukai dapatkan informasi dari kepolisian republik indonesia dan ditangkap kan 1 ton metapitamin atau sabu dalam hal ini ditenggarai bahwa kapal yang membawa akan melarikan diri  ke Taiwan," ujarnya.

Itu sebabnya, Sri menegasnya Jajaran Bea dan Cukai menggunakan seluruh peralatan kapal maupun radar 2 kapal secara spesifik Bea Cukai 7005 dan Bea Cukai 8006 bergerak didalam menindaklanjuti  laporan oleh tim Bea Cukai di jajaran Kapolri. Ini juga bekerjasama dengan jajaran TNI Angkatan Laut serta Polisi Air dan udara. Diketahui kapal tersebut berada di Perairan Bangka belitung dan kemudian kita bergerak ada di dekat titik yang  diduga diperairan Tanjung Berahin. "Didalam proses pencarian radar 7005 menangkap sebuah objek diperairan Tanjung Berayun terakhir merupakan kapal Wanderlust itu kapal yang membawa sabu on methampetahmine dan sesuai dengan temuan tim patroli laut Bea Cukai melakukan pengecekan dan menyelamatkan kapal tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut," tegasnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menjelaskan Tim patroli Laut dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membawa kapal tersebut dibidang tangkapan Bea Cukai Batam Tanjung Pucang . Kami kementerian Keuangan sangat mengapresiasi jaringan kerjasama luar biasa erat yang saya rasakan saat ini pimpinan Bapak Kapolri Jenderal Tito didalam kami sama-sama untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari berbagai macam bahaya baik bahaya dari ancaman philadelphia mau pun bahaya tekanan ekonomi penyelundupan kami sudah melaksanakan kerjasama menangani berbagai macam importir yang jelas mengalami resiko tinggi. "Seluruh kerjasama yang erat ini bekerjasama dengan BNN dan TNI akibat karena kami melaksanakan apa yang diarahkan Bapak Presiden  kepada kita semua untuk menangkap berbagai macam kegiatan-kegiatan ilegal kapal Wanderlust sudah menjadi target operasi di 4 negara selama dua bulan," jelasnya.

Lebih lanjutnya, Sri Mulyani merincinya Presiden Jokowi telah menginstruksikan keseluruh apara instansi yang memiliki kewenangan untuk bekerjasama dan kita alhamdulilah di perairan indonesia juga menangkap barang bawaannya.  "Saya juga menghimbau pada seluruh nelayan berbagai kegiatan yang mencurigakan dan kegiatan ini ship to ship pemindahan jadi kalau nelayan kita mengetahui dan melihat adanya kegiatan yang mencurigakan tentu bisa menyampaikan para yang berwajib apa itu Bea Cukai, BNN ,Polri maupun TNI," rincinya.

Itu sebabnya, Sri Mulyani menandaskan demikian saya memberikan apresiasi Bea Cukai melaksanakan tugasnya sangat baik bersama-sama BNN, Polri serta TNI . "Ini dilakukan untukmenjaga Negara Republik indonesia dan Bea Cukai akan melakukan tugas baik memberantas Kejahatan  pengamanan penerimaan negara," tandasnya.

Disamping  itu , Direktur  Penindakan BNN, Irjend  Arman Depari mengatakan Pada kesempatan kami sampaikan ucapan selamat dan penghargaan petingginya atas kerja yang luar biasa yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Polda Metro Jaya kalau kita lihat kelihatannya sangat baik sebagaimana di sampaikan Bapak Kapolri setiap daerah kepolisian wilayah kita melakukan penangkapan dan tindakan-tindakan barang kali pemberantasan tidak cukup sampai disana karena ternyata pasokan yang masuk di Jakarta. " Ini kita bisa mengsimpulkan ternyata para pengguna dan para pecandu masih cukup banyak. Ini tugas kita bersama dan situasi perkembangan narkoba di kawasan Asean memang agak sedikit berbeda pada waktu yang lalu adanya tindakan tegas beberapa negara  khususnya tentunya narkoba yang masuk dan suplay akan mencari pasar yang baru new market dan salah satunya pasti akan masuk ke indonesia," ungkapnya.

Serliring dengan itu, Arman menegaskan dan juga pada waktu-waktu yang lalu segi tiga emas merupakan momok buat kita,tapi ternyata dengan perkembangan ketika jenis alami heroin itu kurang begitu diminati  bergeser phsykoaktif ansensif yaitu sabu dan ekstasi maka sindikat itu pun bergeser ke sungai mekong . "Itu saya,kawatir dari sekarang ada mekong target seperti Pak Kapolri sampaikan di Mianmar dan Thailand ," tegasnya.

Jadi, Arman menjelaskan nah ini menjadi perhatian bersama,sekali lagi seperti kebijakan yang sama Kapolri tindakan tegas apa yang kita lakukan dan kita akan mengejar mengacung sindikat ini dengan peralatan yang kita miliki kita mengunakan senjata karena senjata untuk menghadapi kejahatan." Itu yang perlu sampaikan sebesar-besarnya atas keras keras saudara-saudara," jelasnya.( vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Adanya dugaan penyalagunaan atau kolusi dalam rekrutmen Akpol dan itu dibantah oleh Mabes Polri serta menjelaskan tidak kolusi dan tidak ada penyalagunaan. Mabes Polri menginstruksikan kepada jajaran ya melaksanakan rekrutmen sesuai dengan kuota yang ada.

Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Jumat(14/7)2017 mengatakan terkait dengan rekrutmen Akademi Kepolisian (Akpol) tidak ada kolusi atau katakanlah penyalagunaan yang dilakukan. "Dari Mabes Polri itu sudah memberikan kepada seluruh jajaran Polda yang akan melaksanakan rekrutmen ,diantara pengarahan itu melalui surat-surat telegram yang diberikan ditentukan jumlah atau kuota yang dikirim masing-masing Polda," ujarnya.

Selanjutnya, Martinus menegaskan Untuk Polda Sumatera Utara itu ditentukan pengirimannya 14, dari rangking 1 hingga rangking 14. Yang kemudian dari rangking 1 hingga rangking 14 ini dikirim kalau ada 1 yang kemudian diluar dari rangking 1 hingga rangking 14 ini ada 1 penambahan itu umumnya dilakukan oleh Mabes Polri untuk menampung kemampuan-kemampuan ada tidak sesuai dengan jumlah kuota." Dari rangking 1 hingga rangking 14 Polda Sumut sudah mengirimkan sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Mabes Polri , yang bersangkutan sudah dirangking 1 hingga rangking 14 tetapi ada 1 penambahan sesuai talen scoping yang ada," tegasnya.

Untuk itu, Martinus menjelaskan Taken scoring karena kemampuannya kemudian karena dia berprestasi ini dikirim juga untuk tes tingkat pusat. Yang bersangkutan belum tentu juga untuk bisa berhasil di tingkat pusat kenapa karena semua yang dikirim ini kan melalui seleksi mereka akan diseleksi sama dengan seleksi awal." Pemeriksaan. Administrasinya,pemeriksaan kesehatannya ,pemeriksaan akademika, coldinya, itu akan dilakukan pemeriksaan lagi. Sama seperti Polda Jawa Barat(Jabar) tadi ditentukan 24 ditambah 4 itu adalah kebijakan Pusat kemudian dibenarkan namun belum ditentukan yang bersangkutan lulus karena dia harus terutama mengikuti seleksi yang sama di tingkat Pusat di Semarang," jelasnya.

Lebih lanjut, Martinus merinci Taelen Scoting itu dipilih karena kemampuan saja dan nilainya 26 tapi karena dalam situasi berprestasi karena kesehatannya standar itu yang menjatuhkan rangkingnya turun ya bisa saja.
"Oh tidak itu kewenangan Mabes Polri diusulkan bahwa ini berprestasi,bisa dijadikan taelen scoting  oleh Mabes Polri. Sama dengan di Polda Jabar dari 24 kemudian diusulkan ada penambahan menjadi 28," rincinya.

Menyinggung untuk peringkat 26 masuk, penilaiannya apa, Martinus membeberkan Itu berdasarkan Taelen Scoting dari kepolisian daerah setempat disetujui oleh Mabes Polri untuk bersama-sama tingkat pusat. Keterlibatan pejabat Polda tidak ada. Itu tidak ada. Saya tidak tahu tetapi saya tahu memang ada 1 yang ikut jadi ada 15 yang dikirim. 14 Pria dan 1 wanita." Semua ditambahin termasuk Polda Jabar ditambah 4. Saya kira itu umum apabila ada usulan dari daerah yang kemudian bisa mengatakan cukup baik dan berprestasi satu sisi," bebernya.

Seiring dengan itu, Martinus mengakui Dasarnya dari taelen scoting, karena keberhasilannya, prestasinya. Kalau keputusannya tentang jumlah quota kirim.  Tapi dalam kuota kirim bisa juga lebih  misalnya ada 100 yang mendaftar 10 ditambahkan dua atau ditambahin satu biasa sama-sama tes. Prinsipnya untuk mendapatkan benar-benar teruji lulus seleksi.
" Ada kriteria dan berdasarkan usulan dari Polda setempat dan.kemudian disetujui..
Bagaimana Polda mengusulkan untuk di ajukan?  Ya misalnya dia berprestasi dari satu sisi ,misalnya itu ada 5 atau 6 item seleksi tes kesehatan,sekali ada dua kali kemudian ada physcotes,ada seleksi administrasi ,ada akademik,ada tes potensi akademika,ada kesamaptaannya. Ada 6 item, kemudian dilihat dia berprestasi yang memungkinkan untuk dia ikut test di tingkat pusat. Ini kemampuan anak sendiri," akunya.

Jadi, Martinus menambahkan Ini ada kemampuan ,misalnya dia jago menembak melebihi yang lain? Itu bisa jadi. Artinya dia memilik prestasi, melebihi kemampuan yang lebih dari satu sisi. "Bisa juga akademis. Sekarang masuk perguruan tinggi dilihat dari semester satunya di SMA dan dikumpulkan pada tingkat atas, ini jalur dan prestasi ini dipakai dalam rekrutmen untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," tambahnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Saudara Hari Tanoe (HT) . Kini berkasnya pada Senin (10/7)2017 sudah diserahkan je ke Kejaksaan Agung  untuk dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut umum.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Jumat(14/7)2017 mengatakan untuk berkas Saudara HT itu sudah diserahkan penyidik ke Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin (10/7)2017 yang lalu. Sebagaimana aturan didalam sebuah proses hukum kemudian menyerahkan untuk diteliti oleh Jaksa penuntut umum. "Sampai saat ini kami berarti sudah ada 5 hari berkas perkara itu ada di Kejaksan dan kami menunggu apakah ini lengkap atau tidak," ujarnya.

Selanjutnya, Martinus menegaskan  Kalau tidak lengkap akan ada pengembalian berkasnya disertai dengan petunjuk untuk melengkapi sejumlah keterangan-keterangan yang dibutuhkan Jaksa Penuntut Umum sehingga kita akan melengkapi penuntut umum yang kemudian kita kembalikan berkas perkara tersebut." Hari ini ada pengembalian berkas perkara itu maka secepatnya kami akan mengirimkan berkas perkara itu bisa jadi hari selasa depan kami mengembalikan . Kalau sudah lengkap maka kita terserahlah tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut umum berkas penegakan umum ini bisa berjalan sampai ke Kejaksaan," tegasnya.

Ketika ditanya date line sampai ke Kejaksaan, Martinus menjelaskan Oh ya Jaksa itu pemeriksaan 14 hari  tapi sebelumnya juga bisa seminggu, 3 hari diterima oleh penyidik untuk melengkapinya dan mengembalikan jadi Jaksa penuntut umum itu punya waktu diatur dalam KUHAP itu 11 hari. "Sehingga dalam 14 hari kita mengetahui proses penyidikan yang dilakukan penyidikan itu lengkap baik sisi administrasi baik dari sisi substansi penyidikannya baik disisi beberapa keterangan yang perlu ditambahkan ini sejauh berkas perkara kemudian kita serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum," Jelasnya.

Disinggung Alumi 212 HT itu korban kriminalitas, Martinus menandaskan kalau dimobilisasi itu sebuah perbuatan yang belum diatur undang-undang bahwa perbuatan itu perbuatan melawan hukum kemudian itu dipaksakan maka itu kriminalisasi. Tapi kalau orang yang menyampaikan seperti itu kriminalisasi sebenarnya adalah bagaimana saya sampaikan . "Tapi adakah membuat orang mengada-ada prosesnya saya kita itu tidak karena ada laporan. Dari laporan harus kita terima dan kita pelajari dan dalami dalam bahasa hukum itu kita sambut  kalau itu memang dilakukan perbuatan melawan hukum dimana diatur dalam undang-undang dan tertera pasal-pasalnya maka kita tingkat dalam proses penyidikan . Tapi dalam penyidikan sebuah tindak penyidikan kita abaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Martinus merincinya Kita tetap berjalan,kami melihatnya  melalui proses penegakan hukum dilakukan yang kami awal dalam proses penyelidikan dan kemudian kami tingkatkan proses penyidikan. Dalam proses penyidikan mengumpulkan barang bukti  kemudian menetapkan tersangka dan kemudian menetapkan tersangka dan kita serahkan kepada Jaksa Penuntut umum. "Ini kan kriminal justisistem yang bergulir dalam penyidikan penuntutan sampai pada pengadilan. Saya kira apa yang dilakukan diluar itu adalah bagian dari hak seseorang menguji perbuatannya tapi bagi kami kepolisian penyidik proses perkara ini kita teruskan," rincinya.

Saat disorot Pra Peradilan berjalan apa proses bagaimana, Martinus membeberkan  Kita tidak mengandalkan-andai , nanti penetapan seperti apa , kalau putusan pengadilan seperti apa kan itu penetapan tersangka diuji.
" Ya penetapan seperti apa mengikuti perintah pengadilan," bebernya.

Dikritisi tentang barang bukti, Martinus mengungkapkan Kan di KUHAP ada penyitaan barang bukti.
Namanya proses penyidikan ini itu ada upaya paksa, penyitaan itu ada upaya paksa menahan menangkap itu upaya paksa. Ditahan itu juga upaya paksa oleh penyidik itu apa yang dilakukan. Kalau di luar apa saja yang dilakukan kemudian itu diserahkan itu dianggap bukan sitaan tapi itu adalah informasi tambahan. "Sekarang sangat tergantung pada penyidik penetapan meminta ke pengadilan dan menyitanya,apakah itu ada hubungannya sangat subjektif oleh penyidik nya yang menilainya. Apakah barang bukti itu berkepentingan dengan proses penyidikan atau tidak pada penyidik nya," ungkapnya.

Jadi untuk barang bukti, Martinus menambahkan berarti diserahkan misalnya sudah P21 lengkap, itu tidak menjadi barang bukti. Kalau berkas perkara itu kembali dan ada kebutuhan terhadap barang bukti itu maka disita dan dilengkapi."Tidak bisa seperti itu dibagian sebuah  proses melawan hukum atau tidak," tambahnya .(vk)