Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Presiden Joko Widodo segera   panggil Kapolri Tito Karnavian bila kasus Teror terhadap penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Baswedan tidak segera diungkap. Pengungkapan kasus teror terhadap penyidik KPK ini tudak secepat penangkapan teroris  yang cukup cepat. Polisi justru minta data kemasyarakat bukan mencari sendiri sehingga terkesan lamban pengungkapanya.  

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Rikwanto  di Mabes Polri, Senin (6/11) 2017  Polisi bila  mendapatkan info pelaku segera berikan ke polisi, kalau infonya tertutup dianggap tak menyelesaikan masalah. ” Jadi jangan punya bukti,  informasi , bahan bagus tetapi  dipegang saja dengan alasan  nanti TGR saya buka itu , nanti justu malah menghambat dan itu malah memperlama,” ujarnya.

 

Ketika ditanya sampai sekarang kendalanya apa, Rikwanto menegaskan  memang belum ketemu pelakunya. Itu natural saja dalam proses penyelidikan.” Jadi bukan sesuatu yang aneh dan heboh. Jangan berasumsi pelakunya ada di kota A dan Kota B, kenapa tidak  dijemput bukan begitu. Pelakunya masih bleng dan masih gelap walaupun informasi awal diduga sudah  5 orang yang kita cermati , kita dalami, kita amankan dan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan sintigation dan ternyata hasilnya disimpulkan  dia tidak terlibat,” tegasnya.

 

Rikwanto menjelaskan ada puluhan orang yang kita periksa, ada ratusan CCTV yang kita periksa, ada beberapa ahli yang kita periksa. Kita ulang olah TKP berkali-kali , memang disimpulkan belum ada yang kuat dijadikan  sebagai pelaku. Maka kedepan, kita akan bukan ruang alternatif yang lain untuk membuka cakrawala baru  , dimana mulainya penyidikan ini. “Kita sudah akan rencanakan  penyidikan kepada mereka-mereka yang langsung berhubungan pihak-pihak yang begitu lama terjadi kejadian itu. Seperti yang mendatangi untuk membeli baju gamis dan saksi-saksi yang melihat di TKP , walaupun  samar  dan semua akan kita himpun kembali dan bangun kembai untuk memperkaya buat bahan penyidikan dan buat  supaya lebih focus agar tidak terlewatkan disitu,” jelasnya.

 

         Rikwanto jelaskan  kita harapkan dan kita lakukan. Kembali supaya yang terpenting, masyarakat yang care dan memperhatikan kasus ini kita harapkan bantulah kita penyidik untuk membantu informasi yang bagus yang bisa mengarah pada pengungkapan.” Jangan justu memper keruh dengan prasangka-prasangka dan tersangka itu kalau dikejar tidak ada juga dasarnya. Ini justru  memperkeruh dan menghambat pengungkapan itu sendiri,” rincinya.

 

Saat ditanya kapan  Kapolri akan melaporkan ke Presiden, Rikwanto perkirakan minggu ini. Ya mungkin. Kalau Informasi dari Novel sendiri, Yang dia sampai di media seperti beberapa waktu yang lalu, seperti di Majalah Time dan beberapa media lokal Nasional yaitu sudah kita konfirmasikan ke Singapura, dua kali kesana dan penyidik juga menanyakan kepada apa yang disampaikan ke Media-media tersebut. “Namun , disana tidak mendapatkan jawaban. Ya, tidak usah dibahas masalah itu. Seperti itu kira-kira. Jadi infomasi yang beredar penyidik berharap menjadi sumber dari pada penyidik malah tidak dapat apa-apa,” tandasnya.

 

Ditanya,  apa korban belum kooperatif, Rikwanto menandaskan Ya kita harapkan bantu apa lagi dari korban,dari saksi dan dari siapa pun .Prediksi Penyidik berepa signifikan infomasi yang bisa novel bicara, Kita tidak tahu sesignifikan apa informasinya ,seakurat apa informasinya karena kita belum dapatkan .” Baik langsung maupun tidak langsung kita dapatkan. Kita harapkan kalau punya informasi yang  akurat berikan kepada kami. Ya mudah-mudahan itu bisa mengungkap dan berikan kepada kami,” tandasnya.(vk))

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lambannya penangkapan pelaku penyiram air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam waktu dekat Presiden Jokowo  berjanji akan panggil  Kapolri Jendral Tito Karnavian ke istana.Kendati sebelumnya   Presiden Joko Widodo sudah pernah panggil Kapolri,namun tak ada perkembangan hingga saat ini.

“Nanti Kapolri saya undang, saya panggil. Yang jelas semua masalah harus gamblang dan jelas,” kata Presiden Jokowi kepada jurnalis usai meresmikan Tol Becakayu, di Jakarta, Jumat, 3 November 2017. 

Sebelumnnya, Presiden Jokowi pernah memanggil Tito pada 31 Juli 2017. Saat itu Tito mengatakan, pihaknya dan KPK sudah bekerja untuk melakukan penyelidikan.Bahkan Tito sempat menunjukkan sketsa gambar pelakuyang diduga menyiram dan meneror penyidik  KPK, namun hingga saat ini kasusnya seperti lenyap tak terurus.Oleh, karenanya Presiden janji akan panggil Kapolri untuk diminta penjelasan.(as)  

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Polisi janji akan tuntaskan kasus Penyiraman penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Novel Baswedan,  meskipun ditemukan sejumlah kendala untuk mengungkapnya.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Dono Sukmanto ditemui di Bareskrim Polri,Rabu (1/11) 2017 mengatakan  Polri tak akan berhenti mengusut kasus penyiraman penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Namun, dalam prosesnya, ditemukan sejumlah kendala yang menghambat terungkapnya pelaku dalam kasus itu. "Relatif sulit, bukannya tidak bisa. Bisa saja," ujarnya.Selanjutnya, Ari menegaskan setiap kasus berbeda-beda tingkat kesulitan dan cara penanganannya. Bahkan, dalam kasus lain, pelakunya baru tertangkap empat tahun setelah kejadian. Dalam kasus Novel, polisi telah memeriksa puluhan saksi. Seiring dengan itu tidak ada yang melihat langsung peristiwa tersebut sehingga menyulitkan penyidik mencari pelakunya."Puluhan saksi dimintai keterangan, tapi belum bisa menunjukkan peristiwa itu sehingga belum terungkap," tegasnya.

Utuk itu, Ari menjelaskan selama enam bulan kasus Novel Baswedan mangkrak di tangan Polda Metro Jaya. Hingga kini, belum juga terungkap siapa dalang di baliknya.  Meskipun ada yang mengatakan  polisi dianggap tak serius menangani perkara itu. "Kami masih tetap melakukan proses. Mencari saksi-saksi yang mengetahui dari kasus itu. Kalau ada yang mengetahui kita periksa, sampai sekarang kami masih mencari. Kalau tidak mengetahui kan tidak mungkin kita BAP," jelasnya.

Sementaran itu, Kabag Humas Polda Metro Jaya , Kombes Pol Argo Yowono mengatakan sejauh ini belum ada satu pun saksi yang diperiksa melihat wajah pelaku saat menyiramkan cairan kimia ke wajah Novel. Polisi sudah berusaha menyelidiki kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian, namun rekaman CCTV itu tak merekam secara jelas wajah pelakunya."Kami mencari saksi yang melihat ada tidak. Sampai sekarang kami belum menemukan. CCTV sudah kirim ke Australia, hasilnya tidak bisa dilihat karena pecah," ujarnya.

Novel disiram air keras seusai menunaikan shalat subuh di Masjid Al-Ikhsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017. Akibat kejadian itu, Novel harus dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura. Untuk mengungkap kasus tersebut, polisi sudah memeriksa puluhan saksi. Polisi juga sempat mengamankan lima orang yang diduga sebagai pelaku, tetapi kemudian dibebaskan lagi karena tidak cukup bukti.Selain itu, polisi mengamankan 50 rekaman kamera CCTV dan memeriksa 100-an toko kimia. Sejauh ini, Polri belum dapat mengungkap siapa penyerang Novel.(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Dua anggota Polri yang bertugas di KPK  dikembalikan,  dua anggoya Polri yang bertugas di KPK diduga,  menghilangkan barang bukti. Namun Polisi menepis  pemulangan dua anggotanya itu karena telah habis masa tugasnya .Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul  ditemui di Kompleks Mabes Polri,Selasa (31/10)2017 mengatakan dan membenarkan ada dua polisi yang dikembalikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Kedua polisi tersebut telah menyelesaikan tugasnya sebagai penyidik yang ditempatkan di KPK. "Kedua perwira telah  sembilan tahun bertugas dan kemudian dikembalikan," ujarnya.

                Menyingung beredar bahwa dua penyidik tersebut diduga terlibat dalam penghilangan barang bukti, Martinus menegaskan . terkait isu tersebut, Martinus mengaku tidak mengetahuinya. Menurut dia, KPK yang berwenang untuk menjelaskannya.”Karena kedua perwira tersebut ada di KPK, maka tentu KPK yang berkepentingan menjelaskan apakah memang benar sepertu informasi yang beredar atau tidak," tegasnya.Selanjutnya, Martinus menjelaskan soal  informasi soal dugaan keterlibatan dua polisi tersebut belum terkonfirmasi. Selama ini isu tersebut baru beredar di kalangan wartawan. Meski begitu, Polri memiliki mekanisme untuk mendalami sendiri kebenaran informasi tersebut. "Bagi kami, info yang beredar itu tentu kami tindaklanjuti secara internal," jelasnya.  

             Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada Oktober 2017, dua penyidik akan dikembalikan ke institusi Polri pada Oktober 2017.Selain habisnya masa tugas, aspek kebutuhan institusi asal menjadi pertimbangan dikembalikannya dua penyidik Polri tersebut. “Proses rekruitmen dan penugasan seperti ini merupakan hal yang wajar dalam aspek kepegawaian di manapun, baik di KPK ataupun Polri," ujarnya. Jadi, sebagai gantinya, pada September 2017, KPK menerima enam penyidik dari Polri. Mereka diangkat setelah melalui proses seleksi. Saat ini, jumlah penyidik KPK 93 orang. Sebanyak 48 di antaranya berasal dari Polri dan 45 orang merupakan pegawai tetap yang diangkat oleh KPK.(vk)

 

TANGERANG(KORANRAKYAT.COM)  Sebuah ledakan di pabrik pengemasan kembang api di Kosambi, Tangerang, Banten, menewaskan puluhan pekerja, Kamis (26/10). Kepolisian menyelidiki perizinan gudang yang menyimpan bahan-bahan peledak berdaya ledak rendah tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengatakan, polisi akan menyelidiki data dan dokumen perizinan gudang kembang api tersebut. "Kami selidiki," kata Argo, di Mapolda Metro Jaya, kemarin.

Sejauh ini, yang diketahui adalah gudang dan pabrik pengepakan itu merupakan usaha PT Panca Buana Cahaya Sukses. Perusahaan itu dimiliki Indra Liyono (40 tahun) yang saat kejadian berlangsung tengah berada di Malaysia. Kegiatan di parik tersebut, menurut kepolisian, telah berlangsung sekira dua bulan belakangan.

Hingga kemarin malam, pihak kepolisian melansir jumlah korban meninggal terkait ledakan di gudang yang berlokasi di Jalan Raya SMPN I Kosambi, Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, itu mencapai 47 orang. Sedangkan, para penyintas yang mengalami luka-luka terhitung 46 orang. Sebanyak 103 orang tercatat bekerja di pengepakan tersebut.

Menurut keterangan sejumlah saksi, kejadian terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Nico Afinta, mengatakan, ledakan bersumber dari arah depan gedung. "Sementara terbakar dari gedung depan, kemudian menjalar ke belakang. Korban menumpuk di belakang untuk menghindari api dari depan," kata Nico usai meninjau lokasi.

Sepuluh mobil pemadam kebakaran kemudian dikerahkan guna memadamkan api. Sekira empat jam selepas ledakan pertama, api berhasil dijinakkan. Pihak kepolisian dan warga kemudian menemukan puluhan korban meninggal di bagian belakang gudang. Indikasinya mereka tak mendapatkan akses ke luar gedung akibat pintu belakang terkunci.

Nico Afinta menuturkan, penyidik telah meminta sejumlah saksi dari pengelola perusahaan guna mengonfirmasi jumlah karyawan dan perizinan. Ia menjelaskan, petasan alias mercon dan juga kembang api termasuk dalam bahan peledak kelas low explosive

“Namun begitu, pembuatan, penyimpanan, perdagangan, dan memainkannya harus patuh pada prosedur hukum, keamanan, dan keselamatan tertentu. Polisi berkepentingan tentang ini.”

Penyidik Polres Metro Tangerang Kota, Banten, juga akan memeriksa Indra Liyono. “Kami akan klarifikasi mengenai izin usahanya,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Harry Kurniawan. Sejauh ini, Harry menuturkan, pemilik gudang tersebut masih berada di Malaysia, tapi kemungkinan akan kembali ke Indonesia.

Harry menyatakan, polisi akan menggali perizinan dan kegiatan produksi kembang api di gudang petasan milik Indra tersebut. Selain itu, penyidik kepolisian akan mendalami sistem standar keamanan gudang petasan yang berdekatan dengan permukiman warga tersebut. Penyidik kepolisian telah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk warga dan pengelola gudang petasan PT Panca Buana Cahaya Sukses.

Harry mengatakan, korban luka dibawa ke tiga rumah sakit di sekitar Tangerang, yakni Rumah Sakit Ibu dan Anak BUN di Kota Tangerang, RS Mitra Husada Tangerang, dan RSUD Tangerang. Sedangkan, jenazah korban meninggal dilarikan ke RS Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kepala Pusat Pelayanan RS Polri Kramat Jati Kombes Sumirat memaparkan, sehubungan kebanyakan jenazah sukar dikenali, identifikasi akan segera dilakukan oleh tim dokter. Menurutnya, jika banyak data yang ditemukan seharusnya dalam waktu kurang dari 24 jam, seluruh jenazah sudah bisa diidentifikasi.

“Makanya tadi saya sampaikan, barang yang melekat pada jenazah itu apa saja perlu didata. Kalau jenazah terbakar, susah mengidentifikasinya,” kata Sumirat.

Polda Metro Jaya juga telah menyediakan posko orang hilang di RS Polri mulai Kamis (26/10) sore. Posko tersebut guna memfasilitasi keluarga korban kebakaran pabrik petasan di Kosambi, Tangerang. Kabid Dokkes Polda Metro Jaya, Umar Shahab, mengimbau bagi keluarga korban yang merasa kehilangan keluarga korban untuk segera melapor ke polres dan polsek setempat dan membawa data gigi-geligi. (vx)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata kembali terjadi, uniknya sarannya terjadi pada mobil rumah sakit milik Freeport yang sedang melintas dari arah Tembaga Pura menuju rumah sakit. Penembakan terjadi pada Selasa(24/10)2017 mengenai helm pengemudi dan paha kanan penumpang bernama Serina Kobogau.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto, Selasa (24/10)2017 dalam keterangan tertulis mengatakan  PT Freeport kembali diserang kelompok kriminal bersenjata. Untuk  kali ini sasarannya adalah mobil rumah sakit milik Freeport di Utikini Lama, Tembagapura pada hari ini sekira pukul pada pukul 14.45 WIT. Uniknya terjadi pada kendaraan yang membawa enam orang dengan pengemudi Lexi Titalessy itu, ditembaki saat melintas dari arah Tembagapura menuju Rumah Sakit Banti. "Setelah sampai di Utikini Lama, ditembaki dari arah sebuah gedung lama yang ada di tempat kejadian oleh belasan orang," ujarnya.

            Selanjutnya, Rikwanto menegaskan tembakan tersebut mengenai helm pengemudi dan paha kanan penumpang bernama Serina Kobogau yang baru melahirkan.  Sesuai perkembangan sementara itu, penumpang lainnya terkena serpihan kaca. Adapun, penumpang lain dalam mobil tersebut yaitu Dokter Rendi, bayi Serina, suami Serina bernama Tomy Dibitau, dan pegawai medis bernama Anditiya Ocha Ferdiana.Kepolisian di Papua langsung berkoordinasi dengan Brimob dan TNI untuk mengejar para pelaku.                

         Setelah kejadian, korban dibawa ke RS Banti dan langsung melaporkan kejadian. Ocha, pegawai medis, menjelaskan kejadian tersebut via radio kepada Polsek Tembagapura. "Bahwa dalam perjalanan mendengar satu suara letusan dari arah sebuah gedung lama yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dan setelah melintas di lapangan Utikini lama ditembaki sekitar toga kali dan melihat belasan orang di dalam sebuah gedung lama tersebut," tegasnya.

           Untuk itu, Rikwanto menjelaskan pihak kepolisian sangat mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata tersebut.  Dari peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, kendaraan patroli keamanan internal PT Freeport Indonesia di area mile 67 juga ditembaki kelompok bersenjata.” Nampaknya aksi penembakan  ini juga yang terjadi Sabtu (21/10/2017) itu menyebabkan dua kendaraan PT Freeport yang dikemudikan Muhamad Jamil dan Joe Hacth berkebangsaan Amerika Serikat terkena tembakan di bagian sebelah kiri,” jelasnya.

           Dari kejadian tersebut juga membuat dua anggota Brimob dari Detasemen B Mimika mengalami luka tembak saat baku tembak. Salah satunya, Briptu Berry Pratama, tewas dalam pengejaran kelompok bersenjata tersebut.(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Munculnya pro kontra kehadiran Densus Tipikor selain dananya jauh lebih besar dari KPK yang hanya Rp. 734, 2 M,  tahun 2017 karena negara tak  ada anggaran  dikepras Rp. 250 M yang sebelumnya  tahun 2017  mencapai Rp. 991,8 M sementara Densus Tipikor cukup siknifikan hampir 2,6 Trilliun, selain itu juga adanya kewenangan institusi Kejaksaan  yang harus tergeser,  Sementara Kapolri Jamin tak akan caplok wewenang  Kekejaksaan.   

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Jumat (13/10)2017 mengatakan yang kita harapkan bagi Densus Tipikor seperti Densus 88,artinya penanganan Tipikor kepolisian terkonseterkosentrasi ada satgas-satgas di Provinsi-provinsi. “Ini sama dengan Densus 88 dan penangan  kasusnya kita harapkan bisa bersinergi dengan Kejaksaan ,” ujarnya .

 

Selanjutnya, Tito menegaskan  Kalau tidak satu atap tidak jadi masalah mungkin dibentuk tim khusus yang bisa berkontak langsung sejak langkah penyidikan  sehingga tidak terjadi bolak balik perkara seperti di Densus 88. Ada tindak khusus penuntutan terorisme yang mereka berlabel Dengan Densus 88  utuh. “Kita berharap nanti dari Pihak kejagung untuk bentuk satu tim khusus  tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan  untuk melakukan penyidikan  penuntutan kasus-kasus yang ditangan Densus Tipikor ini,” tegasnya. 

 

Untuk itu, Tito menjelaskan dibentuk tim Khusus dimana nanti Densus Tipikor ini paham mitranya siapa kita harapkan tujuan hanya satu . “Jangan sampai nanti terjadi bolak balik perkara karena sejak awal sudah paham satu presepsi tentang kasus itu yang ditangani,” jelasnya.

            Tito menandaskan  kita bicarakan dulu jangan beradai-andai .Saya belum mendapat informasi seperti itu. Kita susah sampaikan pada penyelidikan kita dengan Komisioner KPK waktu saya datang kesana. “Pada saat itu disampaikan akan dikaji sebenarnya tidak berkeberatan. Ini dilakukan untuk keterbukaan. Saya sekali lagi tidak mau menanggapi , karena saya belum mendengar sendiri.,” tandasnya.

 

Ketika ditanya tentang gaji Densus Tipikor, Tito mengakui tidak apa-apa karna Densus Tipikor ada Sistem rekrutmen. Nanti ada rekrutmennya yang khusus kepada mereka yang diangkat berinteritas dengan KPK. “ Ada asisment dalam rangka sehingga yang dipilih kita anggap betul-betul berintegritas dan komitmen kepada Densus Tipikor. Wajar juga bagi mereka yang lukus dan mendapatkan  system penggajian yang lebih dari yang lain,” akunya.

Sementara Kejagung HM Prasetyo mempertanyakan payung hukumnya, apa memang sudah ada aturannya  Menurut Prasetyo, saat ini Korps Adhyaksa telah membentuk Satuan Tugas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (‎P3TPK). Sehingga apa yang sudah ada di Kejaksaan Agung bisa digunakan lebih baik.

"Jaksa selayaknya tidak ditarik untuk gabung dalam lembaga baru Polri tersebut," ujar Prasetyo dalam ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

 

Menurut politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini apabila Kejaksaan Agung digabung dengan Satgas Tipikor, maka ia takut akan adanya tumpang tindih institusi penegakan hukum antara Kejaksaan Agung dengan Polri.

"Sehingga nantinya mengurangi masing-masing independen penegak hukum," katanya.

Dengan demikian, dia berharap Densus Tipikor bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan dari Kejaksaan Agung. Namun dia menilai wacana yang digagas oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sangatlah bagus untuk meningkatkan kinerja Korps Bhayangkara ini."Jadi untuk selanjutnya agar Densus Tipikor ini tentunya bisa melaksanakan tugas sendiri," pungkasnya.

Menurut Prasetyo, saat ini Korps Adhyaksa telah membentuk Satuan Tugas Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (‎P3TPK). Sehingga apa yang sudah ada di Kejaksaan Agung bisa digunakan lebih baik."Jaksa selayaknya tidak ditarik untuk gabung dalam lembaga baru Polri tersebut," ujar Prasetyo dalam ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

 

.           Menurut politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini apabila Kejaksaan Agung digabung dengan Satgas Tipikor, maka ia takut akan adanya tumpang tindih institusi penegakan hukum antara Kejaksaan Agung dengan Polri."Sehingga nantinya mengurangi masing-masing independen penegak hukum," katanya.

Dengan demikian, dia berharap Densus Tipikor bisa berjalan sendiri tanpa melibatkan dari Kejaksaan Agung. Namun dia menilai wacana yang digagas oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sangatlah bagus untuk meningkatkan kinerja Korps Bhayangkara ini."Jadi untuk selanjutnya agar Densus Tipikor ini tentunya bisa melaksanakan tugas sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya menyatakan persiapan pembentukan Densus Tipikor terus dilakukan. ‎Bahkan dia menyebut telah menyiapkan gedung untuk unit kerja baru tersebut, yakni di gedung lama Polda Metro Jaya. Ia menambahkan, Polri juga telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyiapkan Densus Tipikor yang terdiri dari Asisten Perencanaan (Asrena) dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim).

 Selain itu, Tito mengatakan, Polri juga telah menggelar focus group discussion (FGD) dengan pihak eksternal. Wacana pembentukan Densus Tipikor Polri berkembang dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri. Wacana tersebut muncul karena sebagian anggota Komisi III mempertanyakan peran Polri dalam pemberantasan korupsi.(vk/as)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  -Terkait adanya kasus penembakan tiga  personil Brimob di Blora, Jawa Tengah tetap menjadi perhatian untuk segera diselesaikan dan untuk personil yang terbukti bersalah jika di temuka adanya pelanggaran  terhadap tata cara pengguna senajata api akan  mendapat sanksi yang cukup keras dilingkungan Polri.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui di Mabes Polri, Jumat (13/10) 2017 mengatakan, kepolisian tengah melakukan investigasi internal terkait kasus penembakan tiga personel Brimob di Blora, Jawa Tengah.Tak menutup kemungkinan, sanksi juga akan dijatuhkan kepada personel yang terbukti bersalah jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap tata cara penggunaan senjata api."Termasuk pembinaan dan pengawasan oleh pimpinan satuan kerja yang bersangkutan, maka kami juga memiliki aturan tentang sanksi yang cukup keras di lingkungan Polri " ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan selain itu, harus ada pertanggungjawaban yang disampaikan pada setiap penembakan. Tata cara peminjaman senjata api juga melalui aturan yang ketat bahkan melalui tes psikologi.Aturan-aturan tersebut diberlakukan sesuai dengan prinsip dalam negeri maupun internasional."Termasuk Perkap tentang perlindungan HAM bagi anggota masyarakat dari petugas Kepolisian," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan  saya berharap agar insiden tersebut tak membuat publik melakukan generalisasi terhadap semua anggota Kepolisian terkait penanganan senjata api. Sebab, ada ribuan anggota Kepolisian yang memegang senjata api tetapi tak pernah ada masalah."Ini hanya satu dari oknum anggota yang melakukan pelanggaran," jelasnya.

Dari informasi yang di himpun, tiga personel Brimob, Kepolisian Daerah Jawa Tengah tewas diduga akibat ditembak rekannya sendiri, Selasa (10/10/2017) pukul 18.30 WIB.TKP penembakan tersebut berada di tempat pengeboran sumur minyak PT Sarana Gas Trembul (SGT) 01 di Desa Trembul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Keberadaan anggota subdit 4 Sat Brimob Pati itu dalam rangka mengamankan proyek vital nasional yakni PT SGT 01.Saat peristiwa tersebut terjadi, terdengar suara tembakan tiga kali dan usai itu ditemukan korban tewas tiga anggota Brimob, yakni Brigadir Kepala (Bripka) BT dan Brigadir BW serta Brigadir AS.Diduga pelakunya adalah Bripka BT yang menembak dua rekannya sendiri karena masalah pribadi.(vk)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  – Dengan adanya KPK ternyata masih belum cukup Untuk itu Polri membentuk Detasemen  Khusus(Densus)Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) ternyata tidak sedikit biayanya, cukup fantastis  Polri butuhkan dana sekitar Rp 2,6 Triliun. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di temui di gedung DPR RI usai dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis(12/10) mengatakan total anggaran untuk membentuk Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Polri mencapai sekitar Rp 2,6 triliun.Hal itu disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/10/2017)."Mohon dukungan pada saat nanti rapat dengan pemerintah untuk pemenuhan anggaran sarana prasarana," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan anggaran tersebut termasuk untuk belanja pegawai 3.560 personel sekitar Rp 786 miliar, belanja barang sekitar Rp 359 miliar dan belanja modal Rp 1,55 triliun."Termasuk pembentukan sistem dan kantor, pengadaan alat-alat untuk lidik, surveillance, penyidikan dan lain-lain. Total semuanya menjadi lebih kurang Rp 2,6 triliun," tegasnya.

Untuk itu, Tito sampaikan kepada Presiden Joko Widodo sekitar dua bulan lalu. Saat itu, Presiden meminta Kapolri memaparkan konsep di rapat terbatas. Saya juga sudah mengajukan surat permohonan untuk menyampaikan paparan yang diikuti kementerian lembaga itu."Ini sedang kami tunggu waktunya," jelasnya.

 

Lebih jauh, Tito menandaskan nantinya Densus Tipikor akan dipimpin seorang bintang dua dan akan dibentuk satgas tipikor kewilayahan.Satgas tipikor tersebut akan dibagi tiga tipe, yakni tipe A (enam satgas), tipe B (14 satgas) dan tipe C (13 satgas)."Jumlah kebutuhan personel sebanyak 3.560 personel. Ini bisa kami penuhi dari personel yang ada," tandasnya.(vk)

 

 

.

KEPRI(KORANRAKYAT.COM) Perseteruan TNI dengan Polri terkait dengan senjata SAGL hingga amunisinya bila menggunakan harus ijin TNI , kini giliran datang dari Polda Kepri, Kompol Abdul Mubin ditengarai melakukan Saracen dengan melontarkan kata kata aktivitas TNI di perbatasan hanya makan dan tidur, sangat menyakitkan bagi TNI hingga mendapatkan reaksi keras dari warganet.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga menyatakan, Propam tetap memeriksa Kompol Abdul Mubin Siagian, meskipun yang bersangkutan telah meminta maaf atas komentarnya yang dihujat netizen lantaran dinilai menghina TNI.
Pada Rabu (11/10/2017) pagi, komentar Mubin atas sebuah berita online menjadi viral dan dihujat oleh warganet lantaran dianggap menghina TNI. Mubin menyebut, aktivitas TNI di perbatasan hanya makan dan tidur.
Erlangga mengatakan, begitu menjadi viral, Kapolda Kepri Irjen Sam Budigusdian langsung merespons dan menindaklanjuti komentar yang kurang baik dan kurang tepat tersebut. Menurut Erlangga, berita yang dikomentari Mubin itu adalah pemberitaan mengenai amunisi tajam Brimob."Tadi pagi kejadian kami langsung ambil tindakan, memeriksa yang bersangkutan. Dan memang benar adanya yang bersangkutan melakukan itu," kata Erlangga kepada wartawan , Rabu petang.
Pada Rabu siang tadi, Polda Kepri menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh Wakapolda untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Hadir pula dalam konferensi pers diantaranya Kapenre, Dandenpom Batam, serta Kabid Propam.
"Wakapolda memimpin, untuk menyampaikan permintaan maaf atas perilaku anggota kami Kompol Mubin atas komentar itu, komentar yang kurang baik kepada institusi TNI dan jajaran," ucap Erlangga.
Mubin pun, lanjut Erlangga, sudah mengaku khilaf dan menyesal dengan tindakan yang diperbuatnya. Mubin, kata Erlangga, juga menyampaikan permohonan maaf.(us)

BLORA (KORANRAKYAT.COM) –  Aksi koboi kini kembali terjadi, dua anggota Brimob tewas ditangan rekanya sendiri sesama anggota Brimob, aksi yang dilakukan oleh Brigader Bambang  Tejo   Pada hari Selasa (10/10/2017) sekitar pukul 18.30 WIB telah terjadi penembakan yang terhadap personil Brimob dari Pati yang melaksanakan pengamanan di lokasi pengeboran sumur minyak Sarana Gas Trembul di Dukuh Canggah, Desa Trembul, Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah.

Terduga pelakunya adalah sesama anggota Brimob Brigadir Kepala Bambang Tejo dari Brimob Pati yang menyebabkan 2 orang personil Brimob meninggal dunia di tempat.

Saat kejadian, personil Brimob yang melaksanakan pengamanan berjumlah 6 orang 2 orang melaksanakan ijin dan 4 orang berada di tempat.

     Kronologis kejadian sesuai keterangan saksi-saksi adalah, antara lain seperti diberikan oleh Redi, karyawan GSS Giken Sakata Singapura, adalah pada pukul 18.30 wib terdengar rentetan tembakan sekitar 20 kali yang diduga dilakukan anggota Brimob.Redi kemudian mencoba mendekat ke TKP untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi.

Setelah sampai di TKP Redi melihat 1 orang yang diduga anggota Brimob tergeletak di depan tenda pengamanan Brimob di jalan.

Redi kemudian menghubungi personil Polsek serta Koramil Ngawen, karena rasa takut Redi meninggalkan TKP.

Saksi lainnya, Brigadir Slamet, anggota Brimob Pati menuturkan, pada pukul 18.30 WIB pada saat sedang mandi dia mendengar tembakan rentetan.

Brigadir Slamet mencoba keluar dari kamar mandi, Brigadir Slamet diperintahkan oleh Brigadir Kepala Bambang untuk meninggalkan tempat dan menyelamatkan diri.

Hasil olah TKP sementara diketahui, personil yang melaksanakan Pam dari Brimob berjumlah 6 orang dan menggunakan senjata laras panjang jenis AK 101.

Dimungkinkan penyebab terjadinya penembakan dilakukan antara personil Brimob terjadi percekcokan.Dugaan sementara pelaku penembakan adalah Brigadir Bambang Tejo. Setelah melakukan penembakan, Brigadir Bambang melakukan bunuh diri dengan cara menembak kepala sendiri.

Nama-nama korban meninggal dunia adalah:

1). Brigadir Budi Wibowo ( umur 30 tahun)
2). Brigadir Ahmad Supriyanto ( umur 35 tahun)
3). Brigadir Bambang Tejo ( umur 36 tahun ).

 

           Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Condro Kirono di Semarang, Rabu (11/10/2017). “Dari laporan awal dimungkinkan motif pribadi, semua orang pasti punya persoalan,” kata

            Condro Kirono menuturkan, dari keterangan saksi saat kejadian diketahui tidak terjadi percekcokan di antara para korban sebelumnya. 

Dalam kasus ini, kata Condro, pihaknya telah mengirimkan untuk mendalami kejadian tersebut. Tim ini beranggotakan Direktur Reserse Kriminal Umum, Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Tengah, dan Kepala Laboratorium Forensik. 
            Para korban sendiri diketahui merupakan anggota Subden IV Satuan Brimob Pati. Ketiganya merupakan bagian dari enam anggota Brimob yang diperbantukan untuk menjaga proyek vital nasional itu

             Trimedya panjaitan Anggota Komisi III untuk melakukan evaluasi terhadap anggota Polri utamanya dalam hal Psikotesnya, apa memang sudah benar apa belum,karena bila psikotesnya tak benar bila posisi membawah senjata akan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.tentunya Kapolri harus melakukan evaluasi mulai dari penerimaan polisi. (ar)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  – Gonjang ganjing  soal senjata jenis SAGL termasuk  amunisinya  tajam Polri yang dititipkan di TNI terus saja dipersoalkan, Meskipun begitu  soal senjata sudah mendapatkan  rekomendasi  yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Bidang Poltik ,Hukum dan Keamanan Wiranto.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasistoditemui di Mabes Polri,Selasa (10/10)2017  mengatakan, Polri mencatat sejumlah rekomendasi terkait senjata yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Salah satunya soal amunisi tajam Polri yang dititipkan di TNI. Kami mengatakan, pihaknya akan mematuhi rekomendasi tersebut. "Kita ikut sajalah dengan Menko Polhukam. Ini yang terbaik menurut Menko Polhukam," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan amunisi itu tetap bisa digunakan Polri jika diperlukan. Hanya saja tempat penyimpanan yang berbeda. "Apabila diperlukan dapat digunakan dengan mekanisme yang sudah diatur," tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan mekanisme tersebut, kata dia, masih akan diatur oleh kelompok kerja yang akan dibentuk. Saat ditanya apakah Polri perlu mengajukan izin untuk menggunakan amunisi tajam itu. "Yang dimaksud izin bagaimana. Itu kan birokrasi," jelasnya.

Sebelumnya, sebanyak 280 pucuk senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter dan 5.932 butir peluru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (30/9/2017). Senjata milik Korps Brimob Polri tersebut tertahan di Gudang Kargo Unex..(vk)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –  Badan Narkotika Nasional ( BNN) kembali   mengungkap empat penindakan kasus narkoba di berbagai daerah di Tanah Air.  Kini  dari empat kasus tersebut, BNN menyita 37,25 kg sabu, 26.005 butir ekstasi, dan barang bukti lainnya.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso ditemui di BNN mengatakan kasus pertama yakni peredaran 1.005 butir ekstasi di Bandung, Jawa Barat, dan pada kasus ini, petugas BNN mengamankan lima orang tersangka yang terdiri dari dua kurir, dua pembeli, dan seorang perantara. Tersangka yang merupakan kurir berinisial JLP (29) dan ASH (32).

JLP berhasil  ditangkap petugas di Pom Bensin Rest Area Jakarta Cikampek, sementara ASH diamankan di Hotel Paradise, Bandung. Sementara itu, dua pembeli dalam kasus ini yakni LS (33) dan DN (31). LS ditangkap di halaman parkir sebuah tempat karaoke di Bandung, sedangkan DN diamankan di Perumahan De Camaroong Cimahi.Terakhir, BNN mengamankan TKM (39), yang berperan sebagai perantara di LP Narkotika Cipinang.

"Dari sindikat ini, petugas menyita 1.005 butir ekstasi, 5,97 gram tembakau mengandung narkotika, buku pencatatan peredaran ekstasi, 2 unit mobil, 9 unit ponsel, 11 kartu ATM, uang tunai Rp 9.801.000, dan 1 buah key BCA," kata Komjen Budi Waseso, di kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (10/10) 2017,” ujarnya

Semetara iu, Budi Waseso menegaskan kasus kedua, menegaskan pengungkapan laboratorium narkotika atau clan lab di Sumatera Utara. Pada 8 September 2017, aparat BNN menggerebek sebuah rumah di Jalan Danau Batur, Medan Barat, Sumatera Utara. Rumah tersebut ternyata dijadikan pabrik ekstasi oleh tersangka berinisial MAN (44). Seiring dengan itu Petugas menyita tablet mengandung metamfetamina sebanyak 109 butir, 3 bungkus plastik berisi serbuk mengandung metamfetamina seberat 82,6 gramDari penggerebekan itu, petugas melakukan pengembangan dan masih memburu seorang buronan yang diduga terkait kasus ini. "Petugas memeriksa rumah MR yang masih DPO. Di rumah ini petugas menemukan sejumlah cairan kimia bukan prekursor,"tegasnya..

Budi Waseso menjelaskan  selain itu, ditemukan juga sepucuk air soft gun dari rumah MR.Dimana  petugas mengamankan pelaku lainnya yakni MUL (48), yang berperan sebagai pengantor prekursor ( dibaku pembuat narkoba).Dari tangan MUL, petugas mengamankan sabu seberat 6,47 gram. Setelah diinterogasi, MAN dan MUL mengatakan pengendali jaringan ini yakni R (34), napi LP Kelas II A Binjai, Sumatera Utara."Selanjutnya R diamankan," jelasnya.

Lebih jauh, Budi Waseso merinci kasus ketiga, BNN mengungkap peredaran sabu 11,6 kg dari Tawau Malaysia. Pengungkapan kasus ini berdasarkan informasi adanya penyelundupan sabu seberat 11,6 kg.Pada 23 September 2017, tim gabungan BNN Pusat, BNNP Kaltara, dan BNNK Tarakan melakukan penangkapan terhadap kurir sabu berinisial A (29).Dari A ditemukan sabu sebanyak 10,2 kg.Dari pengembangan kasus, tim gabungan dapat mengamankan pengendali kurir berinisial AH (37), kurir berinisial H (41), dan R (36). “Dari tangan R diamankan sabu seberat 1,4 kg. Hasil penyidikan petugas, pemodal jaringan ini yakni AB (29) yang merupakan napi di Lapas Klas II A Tarakan.Terakhir, pengungkapan kasus ekstasi dan sabu di Pekanbaru. Tim BNN RI, BNNP Riau, dibantu Polda Riau mengamankan kurir berinisial Z dan seorang pengendali narkoba berinisial J,” rincinya.

 

Jadi, Budi waseso menandaskan Keduanya ditangkap di Jalan Lintas Timur Sumatera, Pekanbaru, Riau.Dari jaringan ini disita 25,56 kg sabu dan ekstasi sebanyak 25.000 butirSaat melakukan penangkapan, J terpaksa ditembak mati petugas karena melakukan perlawanan. J tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit. "Total barang bukti yang disita dari empat kasus tersebut kurang lebih 37,25 kg dan ekstasi 26.005 butir. Dari pengungkapan ini, BNN menyelamatkan 212.000 anak bangsa,"tandasnya.

 

Adapun ancaman hukumannya, para pelaku dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati.(vk)

.

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Mabes Polri hingga saat ini belum melakukan koordinasi terkait dugaan korupsi yang diduga dilakukan  Agus Raharjo selaku ketua KPK. Tudingan masyararakat tang berinisial MH belum ditindak lanjuti.

   Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Warsisto ditemui di Mabes Polri, Rabu (4/10)2017 mengatakan  hingga kin Polri tidak berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi  terkait aduan masyarakat terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo. Pasalnya Agus diadukan oleh warga berinisial MH ke Bareskrim Polri  atas tuduhan melakukan korupsi. “ Kalau laporan kan tidak Koordinasi . Tidak ada,” ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan pengaduan tersebut belum ditindak lanjuti denga penerbitan surat laporan polisi. Hingga kini pelapor belum memenuhui syarat bukti dalam laporan tersebut. Dengan demikian petugas hanya memberikan surat tanda penerimaan laporan  atau pengaduan dan meminta bukti pelengkap . “ Laporan polisi tidak boleh hanya laporan si A melakukan ini harus ada data awalnya . Ini belum dilengkapi ,” tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan bukti dari pelapor itu menunjang isi pelaporan agar tidajk brerujung fitnah. Bukti tersebut juga akan  menjadi dasar polisi untuk menindaklanjuti  pengaduan. Mengenai substansi pelaporan Agus  ia enggan menjelaskan  lebih jauh . “ Saya bilang in (pelaporannya ) masih sumir . Terlalu tipis,” jelasnya.

Berdasarkan surat tanda penerimaan pengaduan yabg diterima, Agus dilaporkan oeh warga berinisial  MH pada hari senin (2/10)2017 . Laporan tersebut berkaitan dengan  sejumlah barang. Diantaranya pengadaan barabg untuk gedung baru  KPK.    

 

Dalam pengadaan tersebut diduga terjadi persekongkolan dan pemufakatan jahat oleh perusahaan konsorsium dengan Ketua KPK. Dengan demikian, proses lelang dianggap tidak engan pengadaan sejumlah berjalan sebagaimana semestinya. (vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Polri bentuk tim gabungan yang terdiri dari anggota BAIS TNI, personel Brimob Polri, hingga pejabat Mabes Polri bersama pihak Bea dan Cukai melakukan pengecekan ratusan senjata milik Brimob Polri di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Selasa (3/10) 2017.

          Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri,Rabu(4/10) 2017 mengatakan dan membenarkan adanya pengecekan senjata tersebut. Namun, ia enggan menjelaskan hasilnya.  "Itu kegiatan pengecekan saja. Hasilnya akan disampaikan di Kemenko Polhukam," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan pada Jumat (6/10) 2017) rencana  akan ada rapat bersama di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Rapat tersebut akan membahas polemik pengadaan senjata yang belakangan menjadi pembicaraan."Secara resminya nanti akan disampaikan di sana," tegasnya.

Untuk itu, Setyo  menjelasnya sesudah ada pembicaraan di Menkopolkam tentunya hasil   pengecekan senjata diunggah dalam instagram resmi Divisi Humas Polri, @divisihumaspolri.”Akun tersebut memposting dua foto yang sama beserta penjabaran panjang soal proses pemeriksaan senjata-senjata tersebut.Dalam akun tersebut, dijelaskan bahwa tujuan pengecekan gabungan untuk menuntaskan dan menyelesaikan berita yang selama ini menjadi simpang siur terkait dengan kedatangan senjata pengadaan Polri yang tertahan di bandara,”jelasnya.

Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala BAIS TNI Mayjen TNI Hartono, Dir A BAIS Urusan Dalam Negeri Brigjen TNI Wahid Aprilianto, Asisten Intel Panglima TNI Mayjen TNI Beni, beserta petugas pengamanan dari unsur TNI.

Selain itu, ada juga Dandenpom Tanggerang Letkol Tri Cahyo, personel dari Mabes Polri Kombes Pol Dwi Suryo Cahyono, Dansatlat Korps Brimob Kombes Pol Wahyu, Kabag Logistik Korps Brimob Polri Kombes Wahyu Widodo, anggota BAIS TNI Mayor Armada, Sesro Paminal Polri Kombes Pol Agung Wicaksono, dan Kabid Propam Korps Brimob AKBP Asep Syaifuddin.

Setelah itu, dilakukan pemeriksaan fisik senjata oleh 20 personel dari BAIS, BIK, Korps Brimob, dan unsur Bea Cukai untuk memastikan kebenaran antara dokumen dan kondisi senjata.

Total kotak kayu yang menampung senjata api berjumlah 28 kotak.

Hasilnya, pengadaan senjata itu sudah sesuai dengan kondisi dan keterangan dalam dokumen importasi barang.

Jenis senjata tersebut, yaitu senjata jenis STGL (Stand Alone Grenade Launcher) dan amunisi.

"Disampaikan oleh Kabid P2 Bea dan Cukai Bandara Soetta, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Gabungan, tidak ditemukan adanya pelanggaran prosedur impor senjata oleh Polri, baik dari segi dokumen maupun fisik secara administratif kesemuanya telah sesuai," bunyi keterangan dalam akun tersebut.

 

Setelah selesai melakukan pemeriksaan, selanjutnya senjata itu diserahkan dari pihak bea dan cukai kepada importir.(vk)

Page 6 of 24

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan