Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

Sunday, 24 December 2017 22:09

Operasi Lilin 2017 TNI-Polri Turunkan 170 Personil

Written by

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Polisi dan TNI lakukan   gelar pasukan kemanan di lapangan Monas darii, Instansi terkait berjumlah 170 Ribu personil  dan diharap masyarakat dapat merayakan Natal dan tahun baru akan  berjalan lancar. Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian  ditemui usai gelar pasukan di Monas, Kamis (21/12)2017 mengatakan  kita melaksanakan  apel dalam rangka operasi untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru dengan kode Lilin 2017 ,ini adalah operasi yang kita laksanakan setiap akhir tahun dalam rangka mengamankan ornamen keagamanan sekaligus  tahun baru . “ pelaksaannya mulai 22 Desember sampai dengan 2 Januari 2018. Semua kegiatan rapat-rapat awal sudah kita laksanakan dengan kebersamaan. Dari Polri kurang lebih 90.000 personil Polri.

           Sementara dari  Panglima sudah menurunkan 80.000 personil, jadi ada 170 Ribu Personil .  Sekitar  170 Ribu , ini  cukup besar dan saya kira lebaran lebih banyak dibandingkan relative bertambah banyak problema cuaca, . Daerah rawan arus mudik yang tradisional itu adalah Cikampek, Jalur cepularang menuju Bandung , kemudian  Brebes karena grinsing tidak jalan jadi daerah Pantura untuk daerah selatan ada daerah Play Overs yang sudah jalan otomatis tidak terganggu dengan kereta api.  Playover bisa membatu sedikit. Mengenai infrasrukutur lalulintas,” ujarnya

 

          Tito tegaskan sebelumnya  ada beberapa yang kita prediksi bisa menjadi potensi ganguan, pertama adalah terorisme , karena kita punya pengalaman meskipun sampai hari ini belum ada informasi tentang rencana serangan teror tetapi seperti biasa kita berpikir  skenario  artinya jangan sampai under estimit mengangap remeh karena tidak ada informasi kelompok-kelompok ini biasa juga mereka melakukan apa namanya itu gerakan secara tertutup.

         “Ada lagi namanya line wolf mereka bekerja dan bergerak sendiri-sendiri yang lebih sulit untuk dideteksi seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa dan Amerika itu banyak  line Wolf, yang terakhir di Manhatten itu juga yang melakukan serangan menabrak  line Wolf, “ tegasnya .

 

          Selanjutnya, Tito menjelaskan  Nah ini kan rekan-rekan selain  melakukan operasi Preventif dari serangan kelompok-kelompok itu kita juga memperkuat pengamanan tempat-tempat yang diduga menjadi potensi serangan. Misalnya tempat ibadah  ini pengamanan dilibatkan untuk mengamankan unsur-unsur mulai dari Polri, dari jajaran TNI,kemudian dari jajaran Pemda, dari anggota masyarakat yang volontir seperti teman-teman dari Ansor , NU juga banyak yang ikut mengamankan gereja. “Kedua, arus mudik dan arus balik karena relative cukup panjang. Mungkin besok ada arus mudik dan arus balik. Himbauan saya kepada masyarakat karena nanti di grinsing itu nanti menteri PUR bisa menjelaskan sedang perbaikan  kami akan kembali kepantura dan jalur Selatan, Jelasnya.

 

        Lebih lanjut, Tito katakan kita juga harus mewaspadai masyarakat seperti biasa kita pesan sebelum masuk jalan tol penuhi prinsipnya minyaknya penuhi,  membawa makanan secukupnya untuk diperjalanan nanti kalau ada kemacetan tidak perlu keluar kalau tidak perlu keluar meskipun tidak ada restoran disitu. Kemudian juga bawa obat-obatan ini. Kemudian banyak terobosan dari Menteri PU Perumahan  rakyat di bisa jelaskan nanti bagaimana langkah-langkah pengaturan kemudian juga perhubungan dapat menjelaskan. “ Kita beruntung ada pak Mendagri sudah melakukan langkah-langkah himbauan kepada jajaran Pemda masing-masing untuk bergerak proaktif contohnya misalnya pasar-pasar tumpah ini ditertibkan karena ini akan jadi biang macet, “ujarnya.

 

           Seiring dengan itu, Tito menandaskan  Kemudian selain atus mudik kita juga melakukan stabilitas harga yang semua sudah mulai bergerak jalan dan setiap hari harga kita pantau didaerah harganya naik kita cek oleh tim setempat masalahnya apa kalau masalahnya suplay ini harus dicukupi, kalau masalahnya disribusi ada yang nakal timbunan segala macam kita tertibkan  baik dengan cara soft,warning maupun mendukung.” Nah kemudian  tidak boleh terjadi sweping-sweping ini acara keagamaan yang dilindungi oleh undang-undang  jadi tidak boleh lah. Kita mengajak masyarakat untuk toleran untuk menghargai agama lain yang sedang melaksanakan perayaan. kita prinsip pada kalau kita didalam islam tentu mengajarkan agama mu adalah agama mu dan agamaku agamaku , silakan jalankan agamamu.  Mudah-mudah bisa berjalan lancar dan salah satu hambatan cuaca, ombak besar di Selat Sunda tetapi sudah ada dari kementerian Perhubungan ini  meminta bantuan TNI AL kalau terjadi apa-apa kapal -kapal  bisa digerakan,” tandasnya.

 

           Ditempat yang sama, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono  mengatakan untuk arus lalu lintas karena masih tradisional kita fokus di Pantura , mohon maaf kalau pantura yang mana karena Brebes hingga Girinsing masing tidak jalam dan pembangunan mudah-mudahan bulan Mei bisa selesai.” Lebih baik kearah Kopo, itu yang harus mudik dan karena kami ditugaskan oleh Kapolri musim hujan longsong dan semua posko PU  peralatan berat ditempatkan  di daerah rawan longsor.  Keamanan longsor khusus PU yang di balai-balai tidak boleh mengambil cuti karena cuaca ekstrim sehingga semua rekan-rekan daerah di Posko berada ditempat di wilayah masing-masing,” ujarnya.

 

           Untuk cuaca buruk, Basuki menjelaskan saya kira ada peta-peta yang dikeluarkan badan Geologi mana yang daerah longsor dan kami selalu mengabdate data mulai dari iklim kita selain alat berat, untuk longsor pompa-pompa mobile  kita siap pompa  Pekalongan, Semarang yang selalu ada rob.” Semua sudah siap untuk itu. Kalau global ini bulan Desember mudah-mudahan tidak ada rawan gelombang. Kalau jalan berlobang sudah kita tutup semua , kalau disebut datanya. Itu kota , kalau di Kota yang dikunjungi Pak Presiden sudah dikerjakan. Jalan nasional sudah dikerjakan,” jelasnya..    

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo mengungkapkan  yang pertama kami sudah membuat radiogram keseluruh Gubernur, Walikota dan Bupati. Intinya semua harus ikut aturan yang sudah di koordinasikan oleh Polda maupun Polres. “Sampai Damkar harus ikut yang sudah diatur Polres. Kedua, Buat instruksi semua Puskesmas dijalan Utama  dan termasuk rumah sakit rujukan dan ada didaerah harus siap 24 jam, “ ungkapnya. 

 

Itu sebabnya, Cahyo menjelaskan PNS sesuai aturan yang ada kalau kapan dia harus cuti ya cuti sesuai aturan dan masuknya juga sama. Saya kira kesiapan tahun ini cukup baik monitoring ke daerah Persiapan kepolisian, TNI , begitu juga kesiapan perhubungannya, persiapan PU Perumahan rakyat nya, semua sudah siap.” Mudah-mudahan semua sudah lancer,” .jelasnya. (vk)

 

 

 

Monday, 18 December 2017 11:04

Diskotig MG Jadi Tempat Ngoplos Narkoba Di Ringkus

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Upaya pemberatasan yang di lakukan  Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polri menggerebek diskotek MG di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, Minggu (17/12/2017) dini hari. Dari penggerebekan tersebut, petugas menemukan laboratorium pembuatan sabu dan ekstasi.

        Deputi Penindakan BNN, Irjen Arman Depari ketika dihubungi, Minggu(17/12)2017 mengatakan dan membenarlan telah dilakukan razia, penangkapan bandar narkoba, dan laboratorium yang dilengkapi prekursor untuk pembuatan narkotika jenis sabu dan ekstasi di diskotek MG Club International. “Ditemukan laboratorium tersebut ditemukan di lantai 2 dan 4 diskotek. Selain itu, petugas juga menemukan bahan pembuat sabu dan ekstasi,” ujarnya.

         Selanjutnya, Arman menegaskan ada lima orang yang kami amankan. Satu orang yang diduga pemilik laboratorium masih dalam pengejaran.” Adapun kelima pelaku yang diringkus, Wastam (43), Ferdiansyah (23), Dedi Wahyudi (40), Mislah (45), dan Fadly (40),”tegasnya.

 

        Untuk  itu, Arman menjelaskan, peristiwa ini bermula saat BNN merazia pengunjung dan pengelola diskotek tersebut. Dari razia itu, ada lima orang yang tertangkap tangan mengedarkan sabu dan ekstasi. "Kemudian mereka diminta menunjukkan lokasi penyimpanan barang dan tim menggeledah seluruh bangunan MG Club. Akhirnya didapati laboratorium dan zat prekursor untuk membuat narkotika di lantai 2 dan 4," jelasnya.(vk)

Saturday, 16 December 2017 09:32

Polisi Kantongi Ijin Puluhan Ribu Massa Islam Di Monas

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Upaya melakukan penolakan terhadap pernyataan Presiden Amerika Donald Trump menyatakan  Yerusalem sebagai Ibukota Israel mendapat kecaman keras para Ulama Indonesia tergabung dalam Mejelis Ulama Indonesia dengan  akan melakukan aksi unjuk rasa dengan tema Aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2017) mendatang. Kalau Surat Pemberitahuan ke Mabes Polri sudah diterima melalui Polda Metro Jaya.

         Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono ketika di hubungi, Jumat (15/12)2017 mengatakan, Polri telah menerima surat pemberitahuan dari penanggung jawab aksi tersebut."Surat sudah masuk ke Mabes Polri, tembusan ke Polda Metro Jaya," ujar nya.

         Selanjutnya, Argo menegaskan acara itu akan dimulai dengan shalat subuh berjemaah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Setelah itu massa akan ke Monas untuk menyampaikan pendapatnya."Selesai jam 12 siang. Semua sudah kami komunikasikan. Nanti titik kumpul ada di Monas dan Masjid Istiqlal," tegasnya.

        Untuk itu, Argo menjelaskan Polda Metro Jaya telah menyiapkan rencana pengamanan. Selain itu, jika terjadi kemacetan pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi."Personel pengamanan sebanyak 20.000 lebih. Arus lalu lintas menuju ke sana juga situasional. Kalau memungkinkan ada pengalihan arus ya dialihkan," ucap dia.(vk)

 

 

 

 

 

 

Saturday, 16 December 2017 08:59

HM Prasetyo : Jangan Gadaikan Idealisme Penegak Hukum

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Dalam rangkaian penutupan Rapat Kerja Kejaksaan 2017, Jaksa Agung meminta pada jajarannya untuk bisa menjaga profesionalisme dan indenpedensi dalam melaksanakan tugas. Sikap ini tetap akan mambantu dalam menjalankan tugas sebagai aparat hukum.

       Jaksa Agung, M Prasetyo ketika ditemui di Gedung Badan Diklat Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (15/12) 2017 mengatakan dan mengingatkan jajaran di bawahnya kepala Kejaksaan negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk tetap menjaga profesionalisme dan independensi dalam melakukan penegakan hukum. “ Jadilah aparat hukum yang senantiasa memiliki sikap."Jangan gadaikan idealisme dalam penegakan hukum. Jangan hanya ingin mengejar kepentingan sesaat dan kepuasan duniawi," ujarnya.

      Selanjutnya, Prasetyo menegaskan bahwa melepas idealisme bisa menjadi pertaruhan besar yang merusak nama baik individu dan keluarga. “Selain itu, bisa mencoreng nama baik dan meruntuhkan wibawa serta marwah institusi kejaksaan,” tegasnya.

      Selanjutnya, Prasetyo menjelaskan  penting bagi aparat kejaksaan untuk tetap menjaga integritas.” Hal itu dibutuhkan agar institusi kejaksaan mendapat kepercayaan di masyarakat,” jelasnya.

      Seiring dengan itu Prasetyo menandaskan dan  meminta seluruh jajarannya untuk tetap memperhatikan petunjuk dan arahan masing-masing pimpinan. Dengan demikian, akan tercipta kesamaan pola pikir untuk membangun dan mempertahankan integritas."Dengan demikian, institusi kejaksaan akan dipercaya, diperhitungkan dan dicintai masyarakat," tandasnya..(vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)   Proses penyidikan terhadap kasus Novel Baswedan penyidik KPK yang di siram air keras tetap berjalan. Setelah dibaut sketsa terhadap 3 orang diduga terlibat. Untuk mewujudkan diharapkan dukungan masyarakat membantu Polri dan mau memberikan informasi pelaku berada, meskipun sudah ada 500 masukan namun tidak signifikan.

       Kadiv Humas  Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto di temui di Kompleks Mabes Polri,Jumat (15/12)2017 mengatakan Polri sudah buat sketsa ada 3 orang yang kita buat dan kemungkinan mereka-mereka itua terlibat.” Oleh sebab itu kita meminta masyarakat memberikan masukan kepada Polri. Sudah ada 500 lebih masukan tetapi tidak ada siqnifikan tidak ada menunjuk si A mirip si ini tidak ada,” uajrnya.

         Selanjutnya, Setyo menegaskan kalau tidak ada kita tidak bisa ini lagi proses tetapi artinya  kita tetap berproses.” Nah saya katakan  mengungkap satu kasus itu tidak ada batasan dua hari bisa selesai, tiga hari bisa selesai dari mana ceritanya,” tegasnya.

         Untuk itu, Setyo menjelaskan  ini tidak bisa harus selesai dengan aturan KUHAP .” Kita mendapatkan alat bukti Pasal 184 dua alat bukti yang sah untuk mendukung dia sebagai seorang tersangka,” jelasnya.

            Ketika ditanya  ini kan sedang mencari orang, teknik penyebaran Informasi, Setyo merincinya  sudah, kita mengirim melalui pensatwil Penerangan satuan dan Wilayah. “Kita kan  mengirim gambar-gambar itu kesana, siapa tahu ngumpet di Kampung sekadang sudah pakai jenggot. Kita tidak tahu juga.Selain itu juga ditempat umum menyebar dan secara resmi mengirim  gambar-gambar melalui Pensatwil.  Saya kira  Polda Metro sudah berpikir seperti itu, nanti ditanyakan  ke Pak Argo,” rincinya.(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  -  Kapolri memberikan  penganugrahan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada  7 Menteri Negara sebagai rasa terima kasih dalam membantu dan bekerjasama dalam menjalankan tugas.    Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian  ketika ditemui di PTIK  Jakarta Selatan, Rabu (13/12) 2017 mengatakan Dalam rangka, Tokoh-tokoh mana yang kami anggap berkotribusi tulus. Kita berikan di tahun 2017 ini beliau yang menerima.  “Tahun 2017 ini kami memberikan kepada 8 tokoh, satu adalah Marsekal Hadi Tjahyanto Panglima TNI baru , selanjutnya ada 7 tingkat mentri, Pak Sekretaris Kabinet ,Menteri Sekretarus Negara, Mentri Kesehatan, Mentri Keuangan, Mentri Perhubungan, Mentri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat , Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena banyak sekali kontribusi beliau kepada polri, termasuk dalam pelaksanaan tugas polri, bermitra yang luar biasa tulusnya,” ujarnya.

             Selanjutnya, Tito menegaskan kepada keluarga kita juga ada tiga, yaitu kepala polisi Malaysia, Filipina, dan Singapura, yang intens sekali kita bekerja sama. “Satu lagi saya lupa kepala polisi Australia. Karena juga sangat intens menangani anti terror,” tegasnya.

             Untuk itu, Tito menjelaskan tapi akan kita laksanakan bulan Januari nanti. Nanti Untuk ibu Sri mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Sekretaris Negara, yang sekarang sedang bertugas di luar negeri..” Tapi kesempatan ini ada pak Sekab, Menkes, Menpan, Menhub, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya. Inilah yg bisa kami berikan kepada bapak/ibu. Yang telah kami rasakan berjasa kepada polri. 
Inilah bintang penghargaan tertinggi untuk di linkungan kepolisian. Sebetulnya bukan dari saya, tapi dari presiden atas usulan dari kapolri,” Jelasnya.(vk)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Adanya pengeroyokan  pemukulan dan pemukulan terhadap Saldi Hermanto   salah satu wartawan di Timika yang diduga dilakukan 6  oknum anggota Sabhara . Kasusnya  diproses Propam dan dilimpahkan ke Bareskrim.Sedangkan  6 oknum itu juga laporkan wartawan terkait UU ITE.

 

         Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemu di Komleks Mabes Polri, Rabu (6/12)2017 mengatakan itu sudah ditangkap dan sudah di proses oleh Propam, sudah diproses di serahkan ke Bareskrim. “Alasanya apa kenapa bisa memukul wartawan,  Nah itu faktor emosi anak muda , pada hal wartawannya sudah sering nongkrong di Polres juga. Wartawan senior disana. Ini yang melakukan disana anak-anak muda di Sabhara.Informasi dari Mimika , dia akan melaporkan balik   terkait dengan Undang-undang ITE,” ujarnya.

 

           Ketika ditanya apa benar ada ancaman senjata laras pajang, pasalnya wartawan diburuh dengan senjata laras panjang, Setyo menegaskan itu tidak boleh , kalau normatifnya dia tidak boleh.” Sama dengan siapa saja dengan masyarakat itu tidak boleh,” tegasnya.

 

           Untuk itu, Setyo menjelaskan karena senjata itu dilengkapi kepada anggota adalah digunakan untuk melaksanaka tugas dalam rangka memberantas kejahatan. Ancaman yang seimbang maka kita menggunakan senjata.” Kalau lawannya tidak menggunkan senjata artinya itu tidak seimbang. Kedua, pasti senjata itu digunakan berhadapan dengan pelaku tindak pidana. Kalau bukan pelaku tindak pidana, wartawan diancam begitu itu tidak boleh,” jelasnya. Menyinggung kalau dilaporkan balik, Setyo menandaskan nanti kita lihat, percaya Polri akan netral dan bertindak netral.” Wajibnya lah walaupun yang melaporkan anggota sendiri. Itu kan masyarakat bisa mengawasi.Ini sekarang sudah terbuka,” tandasnya. (vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuesday, 05 December 2017 23:11

Terkait Kasus Viktor MKD Datangi Bareskrim

Written by

Jakarta,Koranrakyat.com- Upaya menyelesaikan dan membahas kasus Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat nampaknya terus berlarut-larut, oleh karena itu sejumlah pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) mendatangi Bareskrim Polri. Mereka bertemu dengan pimpinan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk medapat kejelasan. Seperti diketahui, polisi tengah menyelidiki laporan terhadap Viktor atas dugaan ujaran kebencian melalui pidatonya.

Wakil Ketua MKD Syarifudin Suding  ditemui di Barerskrim Polri, Jakarta , Selasa(5/11)2017 mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak penegak hukum jika ada laporan terhadap anggota dewan yang berperkara dan juga dilaporkan ke MKD."Sama dengan saat ini kami konfirmasi beberapa hal ke bareskrim dalam kaitan kasus Viktor Laiskodat," ujarnya.

Selanjutnya, Suding menegaskan pihaknya juga telah menerima sejumlah informasi dari penyidik mengenai kasus Viktor. Informasi tersebut akan menjadi bahan bagi MKD untuk mendalami laporan yang masuk. Dalam waktu bersamaan, proses di MKD juga bergilir dengan meminta keterangan sejumlah saksi."Jadi bahan bagi kami untuk pendalaman terhadap beberapa keterangan-keterangan yang nanti akan dimintai, apa itu saksi maupun pihak terlapor. Pasalnya ,setelah info tersebut dikonfirmasi dengan keterangan saksi dan pelapor, nantinya MKD bisa menarik kesimpulan atas dugaan pelanggaran etika oleh Viktor,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Panca Putra mengakakui, pihaknya menjelaskan proses penanganan mulai dari penerimaan laporan hingga penyidikan. Termasuk langlah-langkah yang ditempuh hingga saat ini."Terus kita lanjutan untuk membuat gelar perkara sehingga ini nanti tindak lanjutnya seperti apa sehingga bisa menyimpulkan tindak lanjutnya seperti apa," akuinya.

 Lebih lanjut, Panca menandaskan nantinya MKD akan menilai dari informasi yang diberikan apakah ada pelanggaran etika atau tidak.Penyelidikan di Polri dan MKD akan berjalan bersamaan. Saat ini, penyidik telah meminta keterangan 23 saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan bahasa."Kita tetap bekerja, mohon waktu. Kita akan tuntaskan proses penyelidikan ini dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, Dalam pidatonya, Viktor membahas soal pro-kontra Perppu Ormas dan menyinggung kelompok tertentu,” tandasnya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, hal yang perlu diperhatikan adalah posisi Viktor sebagai anggota dewan. Pasalnya patut dipertimbangkan adanya hak imunitas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.”Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pasal 224 ayat 1 mengatur hak imunitas anggota dewan, yakni anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR,” ujarnya.

Sesuai perkembangan, Tito menjelaskan dengan demikian, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang menentukan apakah Viktor saat itu dalam rangka kerja atau tidak."Kalau kita lihat konteksnya ini, pembicaraan ini disampaikan pada rapat Nasdem yang ada di Kupang. Pertanyaannya adalah apakah dia dalam kapasitas sedang menjalankan tugas ke-DPR-annya? Kalau dia menjalankan tugas, maka mendapatkan hak imunitas," jelasnya.

Untuk itu, Tito merincinya jika MKD menyatakan bahwa Viktor berpidata dalam rangka menjalankan tugasnya, maka mendapatkan hak imunitas. Polri pun tak bisa melanjutkan proses hukum. Begitu pula sebaliknya."Kalau MKD mengatakan tidak, itu dalam kasus pribadi, tanggungjawabnya pribadi, tidak ada hak imunitas kepada dia, ya proses lanjut," rincinya.

Pasalnya ini terjadi karena Viktor dilaporkan oleh Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru dan empat orang lainnya terkait pidato yang bersangkutan pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Ujaran Viktor dinilai menimbulkan masalah serius, karena berbau ujaran kebencian dan permusuhan. Pada pidato itu, lanjut dia, Viktor menyebut ada empat partai yang menolak Perppu Ormas dan pendukung khilafah.

Menurut dia, tudingan Viktor sebagai fitnah yang keji dan tidak mendidik. Pihaknya menyayangkan ujaran kebencian itu justru keluar dari mulut seorang pejabat negara sekaligus anggota DPR dan berasal dari partai pendukung pemerintah.(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Ombusmen melakukan pertemuan dengan Irwasum Mabes Polri, ada beberapa hal yang dibicarakan  sesuai laporan masyarakat  yang merasa kasus yang lambat berlarut-larut dalam penanganannya. Untuk itu Ombesman meminta  Irwasum dapat melakukan pengawasan dan memilik para meter dalam penanganannya. Seperti kasus Novel Baswedan cukup lamban penangananya, hingga kini polisi belum mampu tangkap pelakunya.

          Anggota Komisioner Ombusmas,  Adrianus Eliasta Mailala  ditemui di Mabes Polri, Kamis(23/11) 2017 mengatakan Ombusman hari ini baru saja melakukan tatap muka dengan  Irwasum Polri dan mengingatkan Irwasum kan baru 4 hari di kantor dan kami juga memberikan sejumlah informasi mengenai Ombusman dan kegiatan pengawasan kepada Irwasum , jadi  supaya Irwasum juga sudah harus tahu situasinya.  “Lalu dilanjutkan dengan klarifikasi sejumlah kasus. Masih pertama terkait dengan soal Irwasum maka kami juga mengatakan kepada  Irwasum bahwa ada beberapa harapan kami. Pertama kalau melihat dari pada pengaduan di Ombusman dan juga adanya pengaduan di Kompolnas, maka yang paling banyak soal di reserse ,khususnya di Serse terkait dengan penundaan waktu yang berlarut dan penangana yang tidak jelas,” ujarnya.

 

            Selanjutnya, Andrianus menegaskan maka kami harapkan irwasum juga mendorong pembutan perkap tentang para meter penangan kasus. Berikut lainya kalau kasus penipuan itu berapa lama dan kalau kasusnya korupsi berapa lama agar kemudian agar kami memiliki modal dan memilki sebagai satu pegangan misalnya mendapatkan pengaduan dari masyarakat, agar masyarakat bisa kami katakan bahwa misalnya kasusnua penipuan, kalau pelaporannya baru tiga minggu ini belum menunda tuh begitu ya. “Jawabannua karena kami tidak bolerh menunda dan maka ketika saja ada orang baru melaporkan 2 mingg lalu,langsung laporkan kepada kami dan kami terima . Pada hal polisi saja belum berbuat apa-apa. Dan kami butuh satu saja pegangan dari pihak Polri agar kami bisa mengatakan pada setiap pelapor tunggu deh , sabar deh karena Polri punya parameter begitu,” tegasnya.

 

            Untuk itu, Adrianus menjelaskan Kita menyambut baik dan kita menyampaikan kepada Irwasum kami tidak sesuai dengan UIndang-undang memiliki kewenangan panggil paksa untuk itu sudah ada MOU bahkan PKS dengan Polri agar kemudian satu kali bisa digunakan satu kali pejabat publik mangkir dari panggilan Ombusman  misalnya begitui .” Terakhir soal klarifikasi dan sekaran masih berlangsung  ada  6 asisten kami sedang bertukar pikiran atau berdialog dengan  jajaran Propam danjajaran Bareskrim.  Propam ada 6 kasus dan Bareskrim ada 5 kasus. Di Bareskrim ada pidana Umum, Pidana Khusus,Tipiter dan Siber . Semnetara itu Propam banyak tentang perundangan terkait dengan pengaduan masyarakat pada propam yang tidak merespon secara tepat kemudian dilaporkan kepada kami,” jelasnua.

 

            Ditanya Kasusnya seperti apa, Andrianus mengungkap  nah inilah kami harus katakan kepada Irwasum srata itu menentukan bobot kasus  semakin kasus itu ditangan oleh pihak atas maka kasusnya semakin serius kasusnya.  Ternyata tidak ,ternyata kasus-kasus yang kami tangani adalah kasus-kasus biasa. Misal penipuan dan penggelapan kasus pemalsuan ijasah yang bias ditangani oleh Polres dan Polda.                          “Jadi kami juga mengatakan tolong lah agar dibuat tertib bahwa Bareskrim untuk tingkat Mabes itu buka warung gampang terima kasus agar kasus-kasus yang sebelumnya sederhana dilempar ke bawah .Yang terjadi ada kasus yang kami tangani ya mudah  itu diangkat keatas orang berpikir jangan-jangan ada apa-apa. Begitu kami lihat mungkin oarngnya gede engga juga  jadi apa dasarnya  mengangkat keatas. Kami mengkritisi kapan dan harus diciptakan disini yang canggih unsur transaksional ambisi politik, “ ungkapnya.

 

           Disinnggung juga dari sejumlah kasus apakah ada kasus nasional, Adrinus menadaskan  Ya semuanya kasus-kasus biasa-biasa saja.  Akhirnya  hanya penudaan waktu saja ini menarik dan kami tidak bisa ngomong lagi kepada masyarakat. Jangan lah di Polsek, jangan di Polres di Mabes pun penundaan berlarut-larut.” Itu kan seharusnya tidak kurang apa-apa. Orangnya ada, anggarannya ada, teknologinya ada  masih juga berlarut bahkan  kami meminta kepada pak Putu memberikan perhatian yang luar biasa agar Polri tidak cicap sebagai lembaga yang tidak Promotor,” tandasnya.

 

          Seiring dengan itu,Kalau dari Polrinya, Andrianus merincinya macam-macam karena susah mengumpulkan alat bukti,  ada yang DPO,ada karena over lout ,ada karena tersangka yang dipanggil belum dating ,ada karran saksi entah dimana.  Ada juga benar , masyarakat kan butuh kepastian  apa kah dua bulan, tiga buklan dan empat bulan . kalau tidak begitu seperti apa ya ,sorry begitu.  “Kalau kasus-kasus apakah ada kelemahan dan internalnya , Ya karena ini tidak ada parameter ,jadi kalau saatnya Polri dari segi anggaran meiliki 3 para meter kasus . Kasus Besar, Kecil dan menegah itu kalau dikaitkan dengan alokasi biayanya  tapi belum ada parameter dari segi waktu ,” rincinya.

 

           Sesuai perkembangan, Andrianus mengakui hingga kini  kasus penipuan penggelapan yang dilakukanoleh orang yang pertama kali sendiri  ditangani oleh Polres Jakarta Pusat nah kurang lebih rentan waktunya  dua bulan sampai 4 bulan  atau kasus penipuan penggelapan yang dilakukan bersama-sama tetapi  ditangani oleh Polres Dobo,namanya Polres Kepulauan jangan pakai pendekatan satu dua minggu. “ Harus ada parameter waktu dan satu wilayah yang menangani segi tindak pidana yang di sangkakan. Itu lalu dikirmkan kepada kami Kompolnas,Ombosman kasuis polisi dan ada oarng yang lapor . Saya bilang jangan dulu lapor dan kita persuasifkan janganmelapor kepada kami karena tidak boleh menolak. Kalau dua bulan hingga 3 bulan dan kami memilkimkesan masyarakat makin tinggi ekspeatasinya, makin engga sabar sehingga 3 minggu melapor kepolisi  langsung masuk kekami.  Pada hal dia belum apa-apa,” akunya.

 

           Jadi, di Ombusman banyak pelaporan, Andrianus menambahkan 3 Ribu dan kami punya penerimaan 10 ribu kasus, pertama kasus-kasus terkait dengan Pemda, kedua terkait dengan pendidikan Dinas Pendidikan, ketiga terkait BPN, ke empat kepolisian. BPN ganti-ganti kalanya nomor 3   dan nomor 4.” Jumlah sekitar 3 rinuan. Kalau jumlah 3 riuan paling banyak itu Reskrim, sisanya dibagi-bagi ada lantas, ada intel, ada Brimob. Dari semua laporan itu maka yang paling banyakl penundaan waktu dan ada sekali-kali tidak kompeten. Ada soal pribadi .Kesannya kenapa tidak luar biasa  karena penyidik tidak bisa lagi minta duit.  Tapi yang dimainkan soal waktu,” Tambahnya.(vk)

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –  Polisi akan siap layani  serangan balik  balik Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB)  setelah  Satuan tugas terpadu dari TNI dan Brimob Polri berhasil mengevakuasi ratusan warga Kampung Kimbely dan Banti yang telah  disandera kelompok kriminal separatisme bersenjata selama beberapa hari.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian   saat ditemui di LIPI, Jakarta, Selasa (21/11) 2017 mengatakan, Polri mengantisipasi adanya perlawanan balik dari kelompok tersebut."Saya mantan Kapolda Papua, saya tahu. Kita hadapi," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan Polri akan melayani tantangan kelompok tersebut untuk berhadap-hadapan.Saya meyakini personel gabungan Brimob Polri dan TNI siap menghadapi mereka."Negara Indonesia ini kekuatan TNI-Polri jauh lebih besar daripada mereka," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan proses pembebasan sandera itu sendiri didahului sebuah operasi senyap yang dilakukan Kopassus dan Tim Intai Kostrad. Sebanyak 13 personel Kopassus dan 10 personel Kostrad ini sudah mengintai lokasi penyekapan sejak lima sebelumnya. “Mereka mengendap dan memantau pergerakan kelompok kriminal bersenjata yang membaur dengan warga sipil,” jelasnya.

            Lebih jauh, Tito mengungkapkan warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi dari Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIT. Upaya pembebasan 344 warga sipil terisolasi itu penuh risiko lantaran KKB terus menghujani aparat dan warga dengan tembakan dari jarak jauh.”Kemudian, keesokan paginya, pasukan TNI dan Brimob bergerak menyerbu Kampung Kimbely dan Banti. Kelompok separatis bersenjata itu berhamburan menyelamatkan diri ke dalam hutan dan ke area ketinggian sambil menyerang aparat dengan tembakan bertubi-tubi,” ungkapnya.

Seiirng dengan itu, Tito menandaskan setelah kelompok tersebut menghilang dari pandangan, aparat gabungan TNI dan Polri lain bergegas menuju dua kampung itu untuk membebaskan ratusan warga yang disandera.”Belakangan, warga yang dievakuasi bertambah sekitar 800 orang. Mereka merupakan warga asli Kampung Banti dan Kimbely. Ratusan warga meminta dievakuasi karena menipisnya persediaan obat dan makanan,” tandasnya.(vk)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Bidang  Profesi Propam dan Pengamanan Polda Sumatera telah mendalami adanya kecolongan pengamanan sehingga  markas Polres Dharmasraya dibakar oleh dua orang yang diduga seorang anak Perwira Polisi.  

Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setya Wasisto si Kompleks Mabes Polri, Selasa 14/11)2017 mengatakan Markas Polres Dharmasraya dibakar oleh dua teroris pada Minggu (12/11/2017) dini hari."Propam Sumbar sedang bekerja melakukan audit bahwa saat terjadi siapa yang bertugas, bertanggungjawab, pasti diminta keterangannya," ujarnya.

 Setyo menegaskan pemeriksaan tersebut untuk mengetahui apakah ada pelanggaran prosedur yang dilanggar. Selama ini sudah ada prosedur pengamanan markas kepolisian yang harus dilakukan."Kegiatan personel itu sudah ada. Jadi nanti akan kita lihat siapa yang paling bertanggungjawab atas kejadian itu," tegasanya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan kantor Polres Dharmasraya bukan atribut kepolisian pertama yang jadi sasaran teroris.Sebelumnya pernah ada orang tak dikenal membawa bom ke Polda Metro Jaya, namun berhasil digagalkan. Selain itu, ada pula serangan kepada petugas jaga dengan menggunakan senjata."Jadi Polri sudah punya SOP bagaimana amankan markas, kantor, personel, dan kegiatan Polri di lapangan," jelasnya.

 Setyo katakana  Pembakaran tersebut diketahui petugas piket Polres Dharmasraya pada Minggu dini hari sekitar pukul 02.45.Mereka mencoba memadamkan api sambil berteriak mencari pertolongan. Beberapa saat kemudian, petugas pemadam kebakaran datang dan berupaya memadamkan api.”Saat itulah salah satu petugas melihat ada dua orang mencurigakan yang membawa busur panah dan menembakannya ke arah petugas.Petugas kemudian melepaskan tembakan peringatan ke udara. Namun, kedua orang itu terus melakukan perlawanan,” rincinya.

 Setyo menandaskan Polisi kemudian melakukan tindakan tegas dan mengarahkan tembakan kepada kedua orang tersebut.”Mereka kemudian tertangkap dan dari keduanya polisi mengamankan busur panah, 8 anak panah, 2 sangkur, sebilah pisau kecil, sarung tangan hitam, dan selembar kertas yang berisikan pesan jihad,” tandasnya.

Salah satu pelaku pembakaran Mapolres Dharmasraya, Eka Fitra Akbar (24), diketahui merupakan anak perwira polisi bernama Iptu Muhamad Nur yang menjabat Kanitreskrim Polsek Plepat. Atas peristiwa tersebut, Muhamad Nur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.  Diakui anaknya kontrak  di Jalan Damar, Lrg Bulian, No 14, RT/RW 08/03 Kel Pasir Putih, Kec Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo.(vk/md)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Aksi teror terhadap 1300 warga di dua desa di papua, hingga kini belum ada jalan keluar aparat telah mencoba melakukan Preventiv dan persuasip .namun tak digubris  oleh  pemimpin teror di papua.Sayangnya langka tegas  hingga kini belum di lakukan oleh petugas hanya sebatas negosiasi.      

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, aparat polisi maupun TNI cukup kesulitan berkomunikasi dengan kelompok teror yang disebuy polisi  sebagai kelompok kriminal bersenjata yang menyandera warga di Papua.Upaya negosiasi yang dilakukan petugas belum mendapatkan hasil karena pimpinan kelompok tersebut enggan berkomunikasi dengan pihak luar.

"Pimpinan KKB-nya tidak mau komunikasi. Sedang diupayakan," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/11/2017).Setyo mengatakan, satgas terpadu yang terdiri dari Polri dan TNI mencoba menghubungi pimpinan kelompok kriminal bersenjata.

Namun, kelompok itu tidak membuka ruang komunikasi. Padahal, upaya negosiasi dilakukan agar tidak timbul korban yang lebih banyak.Saat ini, kata Setyo, hanya perempuan yang diberi akses ke luar kampung untuk berbelanja bahan makanan. Namun, laki-laki tidak diberikan akses dan dilarang keluar dari wilayah tersebut.

"Sampai sejauh ini komunikasi yang kita dapatkan warga masih baik-baik saja. Memang secara fisik mereka tak mendapatkan kekerasan, tapi secara psikis orang dilarang dibatasi kan ada," kata Setyo.Setyo tidak bisa memastikan kapan proses negosiasi bisa dilakukan. Selain melakukan pendekatan lunak, satgas juga memastikan agar warga yang disandera aman tanpa kekerasan.

"Tergantung dari situasi dan kondisi karena negosiasi itu kan para pihak mendapatkan apa yang diharapkan. Kalau sudah mendapat kan bisadeal. Kalau tidak, kan harus melakukan negosiasi terus, komunikasi terus dan bargaining," kata dia.Setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.Mereka tinggal di lokasi yang berdekatan dengan area Freeport.Saat ini, Polri bersama unsur TNI berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata.

Sementara angota  Komisi 1  Abdul Kharis  mengatakan menyandera 1300 orang di dua desa itu tidak main main, kan banyak  jumlahnya. Kalau hanya sekedar motif ekonomi pengamatanya sangat sederhana, oleh karenananya harus dicari motif sebenarnya dan mereka dapat dari mana senjata yang ia miliki. O;eh, karenanya  TNI - Polri harus bisa bergerak dengan cepat, kalau langka negosiasi tak bisa harus ada langka lain yang lebih cepat  (as/vk)

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Aksi teror  yang disebut polisi dengan  aksi Kelompok Kriminal  Bersenjata (KKB) dengan menyadera 1300  warga Papua di dua desa  dengan cara menyandeta dan menyekap dengan minta hartanya. Hingga  TNI – Polri Turunkan 1000 pasukan, untuk melakukan pembebasan masyarakat.  

Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setya Wasisto ditemui di Mabes Polri, Jumat (10/11) 2017 mengatakan itu, disitu kan ada 300 lebih orang. Ada yang pendatang  ,ada yang penduduk lokal. kemudian kami menyebutkan nya KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). “Mereka yang selama ini mereka merasakan ada keuntungan ekonomi. Mereka Ngutuki, Malakinm itu kepada mereka yang dipalak sekarang mereka dilokalisir untuk dipalak terus.  Polda sudah koordinasi dengan TNI agar cepat selesai,” ujarnya.

Dikatakan Setyo  pasti kita akan tindak  karena dia telah melakukan pelanggaran hokum,  penyekap  dan menyadera  .”Kondisi masyarakat disana  hanya  ibu-ibu  diberikan akses untuk keluar untuk belanja ,tetapi lakinya tak bisa keluar. ‘Padahal mereka biasanya melakukan penambangan liar,”  tegasnya. 

 Setyo menjelaskan Secara fisik kita belum dapat laporan. Tapi secara psikis pasti karena dengan tidak boleh keluar itu dia sudah kekerasan itu ,Mereka menjadi warga tameng dari pengejaran petugas, Bisa jadi seperti itu. menganggap masyarakat sebagai tameng hidup.” Kalau berkaitan dengan senjata , ada yang menyebut mereka dari luar.Kan beberapa waktu lalu kita mendapatkan informasi bahwa itu ada senjata-senjata yang masuk ilegal. Tidak menutup kemungkinan dari situ. Karena mereka ada senjata dan ada amunisi.Kita belum bisa memastikan, tapi kalau kita sudah melakukan pengungkapan ,penangkapan kita bisa mengungkap dari mana senjata itu,” jelasnya.

 Setyo mengungkapkan penduduknya cukup banyak. yang pendatang saja ada sekitar 300 yang lokal kita belum bisa data lagi. karena yang ada data yang akurat. Kalau pendatangan ada yang dari Makasar dari Jawa sekitar 300 orang. “Kalau penyekapan sebenarnya dalam minggu terakhir ini aja. kalau mereka berinteraksi sebelumnya sudah ada interaksi antara mereka. Yang saya katakan tadi  KKB melakukan pemalakan , pembajakan,  liar lah,” ungkapnya.

Seiring dengan itu, Setyo menandaskan sekarang ini langkah  yang dilakukan, Pertama, kita sedang memetakan kekuatan mereka. Dan kita mengupayakan adanya negosiasi.”Karena dengan nogosiasi diharapkan tidak timbul korban yang lebih  banyak. “tandasnya.(vk)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Kapolri Jendral Tito Karnavian lakukan cek , laporan dari Setya Novanto terhadap pimpinan KPK. Kapolri meminta jangan sampai terjadi kegaduhan ,dan minta penyidik Polri untuk berhati hati hati dalam mengambil keputusan dalam penanganan kasus pimpinan KPK, Polisi tidak ingin gaduh lagi  dengan sesame oenegak hukum termasuk KPK.

               Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui disela-sela acara Launcing Aplikasi Pelayanan Lalu lintas di Ancol, Kamis (9/11)2017 mengatakan  Saya sudah mengecek dan memanggil penyidik dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjend Pol Herry Rudolf Nahak.

Saya menanyakan bagaimana proses kasus ini dan kemudian kenapa sudah ada SPDP. “Setelah saya tanyakan ini yang sebelumnya saya belum tahu karena memang tidak semua persoalan harus dipahami saya sebagai Kapolri. Saya diberitahu berawal dari laporan tanggal 9 Oktober oleh pengacara saudara Setya Novanto yang  melaporkan pimpinan KPK  Direktur Penyidikan Brigjend Aris Budiman dan juga ada beberapa penyidik,” ujarnya.

           Selanjutnya, Tito menegaskan yang dilaporkan adalah fakta keputusan Praperadilan yang isinya menyatakan kasus tersangka itu tidak sah, sehingga pengacara saudara Setya Novanto kemudian melaporkan semua administrasi dan semua tindakan hukum yang dilakukan sebelum keputusan Praperadilan itu dianggap tidak sah.                Secara Administrasi yang dianggap tidak sah tapi adanya pelaporan pemalsuan .” Kemudian tindakan hukum kedalam dianggap tidak sah, pencegahan dianggap tidak sah. Ini dianggap melanggar pasal 241 penyalagunaan kewenangan. Ini kemudian dilakukan pemerikaan  normatif ada laporan diperiksa san beberapa saksi ,dokumen-dokumen yang dihadirkan penasehat hukum diminta  termasuk dokumen praperadilan dan kemudian diminta keterangan berapa saksi ahli,” tegasnya.

          Untuk itu, Tito menjelaskan dari keterangan-keterangan ini dianggap bahwa kasus ini dapat ditingkatkan dengan keputusan sehingga adanya SPDP Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh penyidik kepada Kejaksaan. Dalam SPDP ini ada dua orang yang dilaporkan saudara Agus Rahardjo dan Saudara Saud Situmorang disebutkan  sebagai terlapor.” Ini memberitahukan pada Kejaksaan dimulainya penyidikan sebagai terlapor. Bukan sebagai tersangka, tetapi sebagai terlampir. Saya melihat dari kasus ini memang masalah hukum yang baru terjadi kekosongan hukum yang kasus ini menjadi ujian karena kenapa. Karena menjadi keputusan kasus tersangka sah atau tidak  itu relatif masih baru. Saya yakin relatif baru pada tahun ini,”jelasnya.

 Tito katakan  persoalannya apakah kalau seseorang tidak sah status tersangkanya dan dia merasa dirugikan sehingga boleh tidak mengajukan tuntutan hukum kepada pihak-pihak yang merugikan dia. Secara  administrasi berarti dianggap sah atau tidak yang menentukan status tersangka.” Kemudian kalau ada tindakan hukum, misalnya pencegahan dan penangkapan, penahanan ini mungkin menjadi tidak sah semua. Kalau tidak sah apakah bisa menjadi kasus hukum, hukum Pidana misalnya. Bisa engga pemalsuan surat, pencegahan itu bisa menjadi tidak sah karena malanggar  hak untuk tidak bisa ke luar negeri dan seterusnya. Ini menjadi persoalan hukum oleh karena itu saya menyampaikan kepada penyidik hati-hati karena ini terjemahan hukumnya bisa berbeda-beda antara satu saksi ahli dengan saksi ahli lainnya,” rincinya.

         Seiring dengan itu, Tito menandaskan oleh karena itu saya minta  cari saksi-saksi ahli yang lain jangan mengandalkan 3 orang saksi ahli lainnya yang mungkin berpendapat yang berbeda. Kalau perlu saksi ahli yang lain termasuk terlampir bisa saja tidak menutup kemungkinan .” Oleh  karena itu pada kesempatan itu  bahwa status saudara Agus Rahardjo dan Saud Situmorang statusnya terlapor.  Sesuai laporan polisi yang dilaporkan terlampir bukan sebagai tersangka,” tandasnya.

Jadi, Tito mengakui  kami dari Polri prinsipnya tidak ingin terjadi kegaduhan dan memiliki itikad untuk menjaga kelembagaan dengan KPK sama penegak hukum, Kejaksaan dan lain-lain. Prinsip dari Polri menjaga hubungan kelembagaan. Oleh karena itu berhati-hati dalam menangani kasus ini. Namun juga bagaimana masalah hukum bagaimana hak-hak dari pada pelapor setelah praperadilan itu dia merasa sakit nya sebagai tersangka menyatakan ini bagaimana. “Ini akan menjadi kajian hukum oleh karena itu penyidik saya arahkan untuk hati-hati dengarkan saksi-saksi ahli yang lain kemudian saksi-saksi ahli juga perlu kita dengar juga pendapat yang lain, dokumen-dokumen yang lain itu dilengkapi betul sebelum menentukan sikap. Sementara proses masih terus berjalan,” tambahnya. (vk)

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Kuasa Hukum Setya Novanto melaporkan pimpinan KPK ke Bareskrim dengan tuduhan adanya pemalsuhan surat  dan penyalagunaan wewenang.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui di Kompleks Mabes Polri, Rabu (8/11)2017 polisi terima laporan terkait dugaan pembuatan surat palsu dan penyalagunaan wewenang oleh pimpinan  KPK  Saud Sitomorang Wakil Ketua KPK,  Agus Rahardjo .  laporan dari kuasa hokum Setya novanto  dengan  nomer Polisi No LP 1028/ X/2017 Bareskrim tanggal 9 Oktober 2017 atas nama Pelapor Sandi Kurniawan SH. MH Sebagai Ketua Kuasa Hukum saudara Drs Setya Novanto,” ujarnya

 

Selanjutnya, Setyo menegaskan yang dimaksud adalah tindak Pidana membuat Surat Palsu atau memalsukan surat dan atau penyalagunaan wewenang diduga yang dilakukan oleh Saut Sitomorang,Agus Rahardjo dan kawan-kawan.” Secara kronologis  bahwa saudara bahwa Saut Situmorang selaku pimpinan KPK telah menerbitkan surat pelarangan ke Luar negeri terhadap Setya Novanto 2 Oktober 2017 .” tegasnya.

 

Untuk itu, Setyo menjelaskan setelah ada putusan praperadilan No.97 PIJ 2017 PN Jakarta Selatan tanggal 29 September 2017 yang dimenangkan oleh Saudara Setya Novanto dengan nomor putusan sebagai berikut menyatakan penetapan tersangka status Setya Novianto  yang dikeluarkan oleh termohon dengan surat No B 310 2017 tanggal 12 Juli 2017 dinyatakan tidak sah.” kedua, memerintahkan kepada termohon untuk memberhentikan penyidikan Setya Novanto atau pemohon berdasarkan surat perintah No Sprint 560107 tanggal 17 Juli  2017.

Menghukum terpemohon  ini KPK untuk membayar biaya perkara sebesar dan supaya dilakukan  ini yang dilakukan penyelidikan oleh Bareskrim,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Setyo merincinya  kini dilakukan penyelidikan dengan pemeriksaan saksi  6 orang, 1 saksi, lima ahli seperti 1. Ahli Bahasa, 3 Ahli Pidana,1 Ahli hukium Tata Negara. Kedua  melaksanakan gelar perkara dan ketiga melaksanakan penyidikan semenjak tanggal 7 November 2017. “Sehingga sejak kemarin sudah dinaikan sehingga tingkat  penyidikan, rincinya.

 Setyo menambahkan pasal yang ditersangkakan adalah menggunakan surat palsu atau memalsukan surat atau penyalagunaan wewenang dalam pasal 263 KUHP,Junto pasal 55 pasal 1 ayat 1 KUHP dan atau pasal 421 KUHP. “ Rencanan tindak lanjut penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi dan akan mengumpulkan alat bukti lainnya.  Kasus ini ditangani penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.  Ini tahapan sudah penyidikan karena sudah ada SPDP. Kemarin sudah diberikan ke Kejaksaan,” tambahnya. (vk).

 

 

Page 5 of 24

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rendra Bupati Malang Ditahan