Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     

Monday, 14 January 2019 01:26

Polisi Bentuk Tim Penyiraman Air Keras Kasus Novel

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya menjawab kasus Novel, akhirnya Kepolisian mengeluarkan surat tugas untuk membentuk tim khusus dalam rangka pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Surat tugas itu dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

         Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019)  mengatakan dan membenarkan Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM atas ranah Kepolisian negara Republik Indonesia dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” ujarnya

         Selanjutnya Iqbal menegaskan dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang menyebutkan,  tim gabungan terdiri dari 65 orang dari berbagai unsur di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar, internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepolisian. “Tim gabungan yang terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPK, tokoh masyarakat, pakar dan pihak lain yang dibutuhkan, paling lambat 30 hari setelah rekomendasi (Komnas HAM) diterima,” tegasnya. 

 

         Untuk  itu, Iqbal menjelaskan dalam surat tugas tersebut, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan. "Surat tugas ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019," jelasnya. 

         Sesuai data , penyiraman air keras terhadap Novel Pada 11 April 2017, seusai melaksanakan shalat subuh di masjid tak jauh dari rumahnya, Novel tiba-tiba disiram air keras oleh dua pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Cairan itu mengenai wajah Novel. Kejadian itu berlangsung begitu cepat sehingga Novel tak sempat mengelak. Tak seorang pun yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sejak saat itu, Novel menjalani serangkaian pengobatan untuk penyembuhan matanya. Ia terus menanti penuntasan kasusnya.

      Sebab, hingga saat ini, polisi belum bisa mengungkap siapa dalang penyerangan tersebut. Baca juga: Prabowo-Sandiaga Akan Angkat Isu Kasus Novel Baswedan di Debat Perdana Diberitakan sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan laporan hasil pemantuan terhadap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. 

 

         Salah satu hasilnya, Komnas HAM merekomendasikan agar Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian segera membentuk tim gabungan. "Tim gabungan untuk mengungkap fakta, peristiwa dan pelaku penyiraman air keras kepada Novel yang terjadi pada 11 April 2017," ujar Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (21/12/2018).(vk)

Monday, 14 January 2019 01:21

Polri Buat Seketsa Wajah Peneror Rumah Pimpinan KPK

Written by

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pengejaran  terhadap pelaku  teror akhirnya, Kepolisian tengah membuat sketsa wajah pelaku teror di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi. 

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Sabtu (12/1) 2109 mengatakan, pihaknya akan melibatkan ahli pembuat sketsa wajah. Sketsa akan dibuat berdasarkan keterangan saksi yang sempat berinteraksi dengan terduga pelaku. “Khusus (saksi) untuk penjual bubur, dari Inafis (Polri) akan memanggil ahli sketsa wajah, karena keterangan yang bersangkutan sebelum kejadian itu ada orang yang sempat menanyakan rumah pak RT ," ujarnya. 

          Selanjutnya, Dedi menegaskan, tim Inafis akan mengirimkan sketsa wajah yang dibuat nantinya ke tim Laboratorium Forensik untuk dilakukan pengembangan. “Lagi dicoba digambar sketsa wajahnya. Nanti dari hasil sketsa wajah yang berhasil digambar oleh ahli sketsa dimasukkan di laboratorium forensik Inafis. Kita memiliki peralatan yang cukup canggih,” tegansya. 

          Untuk itu Inafis, Dedi menjelaskan  juga akan menyelidiki sidik jari pelaku di  barang bukti tas berisi pipa paralon, kabel, baterai, dan sekering. 

" Kepolisian, benda yang ditemukan di rumah Agus merupakan bom pipa palsu," jelasnya.

 

          Lebih jauh, Dedi menambahkan  hal itu dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri. "Benda mirip bom paralon tersebut disangkutkan ke pagar rumah itu pada pukul 05.30 WIB. Pada hari yang sama, rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dilempar bom molotov, "tambahnya  (vk)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Adanya proses kasus kejahatan HAM dimasa lalu terkesan jalan ditempat, ditangap oleh Jaksa Agung sembilan berkas itu tidak dilengkapi baik sisi formai dan materilnya. Jadi dua aspek terpenuhi , baru kejakasaan  bisa meningakatkan ke tahapan penyidikan. 

         Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ditemui  di Kejagung, Sabtu (12/1)2019   mengatakan, Kejaksaan Agung masih meneliti 9 berkas kasus kejahatan HAM di masa lalu yang dikirimkan Komnas HAM pada 27 Desember 2018. "Sembilan berkas itu harus dilengkapi, baik dari sisi formil dan materiil. Jika dua aspek itu terpenuhi, Kejaksaan baru bisa menaikkannya ke tahap penyidikan, " ujarnya. 

         Selanjutnya, Prasetyo menegaskan dan merespons pernyataan Komnas HAM terkait pengusutan kasus pelanggaran berat HAM yang secara substansi dan prosedur tidak ada perkembangan. “Sekarang masih proses prapenuntutan berkas yang dikirim penyelidik (Komnas HAM) diteliti oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), nanti disimpulkan sudah lengkap atau belum. Kalau lengkap diterbitkan P21, kalau belum dikembalikan dengan petunjuk,” tegasnya.

           Untuk itu,  Prasetyo menjelaskan  Kejaksaan meminta 9 berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu itu dilengkapi oleh Komnas HAM, baik dari bukti maupun keterangan saksi. "Berkas perkara kasus pelanggaran berat yang disampaikan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung adalah: Peristiwa 1965/1966 Peristiwa Talangsari Lampung 1998 Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Peristiwa Wasior dan Wamena Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh Peristiwa Rumah Geudong, dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh, Jelasnya..

           Lebih jauh, Prasetyo merinci  kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kejaksaan. “Kasus pelanggaran HAM berat bukan semata-mata tanggung jawab satu pihak, bukan hanya kejaksaan saja, bukan hanya Komnas HAM sendiri juga, bukan hanya pemerintah. Ada juga DPR, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu ini nggak bisa diselesaikan oleh jaksa sendiri,” rincinya. 

             Jadi,  Prasetyo membeberkan sudah saya katakan ada keterkaitan antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan muaranya ke persidangan. Kalau memang memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan pendekatan yudisial. Kejaksaan juga tak ingin penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu berlarut-larut. “Penyelidikan berawal sejak tahun 2007 sampai sekarang. Kita juga tidak mau melimpahkan perkara tanpa dibekali keyakinan dan bukti-bukti yang kuat, karena hasilnya kalau tetap dipaksakan tidak sesuai dengan yang diharapkan,” bebernya. 

           Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengembalikan sembilan berkas perkara HAM pada November 2018 kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, tujuh dari sembilan berkas itu tak ada kemajuan apapun dari hasil penyelidikan Kejagung itu. “Secara substansi dan prosedur tidak ada perkembangan,” ujar Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam di Media Center Komnas HAM, Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).(vk)

Wednesday, 09 January 2019 14:53

Empat Dept Coolektor Diringkus Bareskrim

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Tukang tagih mechanical lakukan kekerasan dan menakuti dilakukan oleh Dept Colektor dari PT Vcard Teknologi Indonesia (Vloan) akhirnya tukang tagih IS,RS,PJ dan WW , ditahan di Direktorat Cyber Crime Bareskrim  pasalnya melanggar undang-undang IT

Ka subdit II Cyber Crime Bareskrim, Kombes Pol RickyNaldo Chairul di Direktorat Cyber Criime,Cideng Jakarta Pusat,Rabu(9/1)2018 mengatakan saya akan menjelaskan  pengungkapan kasus  pengancaman kekerasaan dan menakut-nakuti melalui media elektronik yang dilakukan dept Colektor  dari PT Vcard Teknologi indonesia(Vloan ) Dimana PT Vrard Teknologi Indoneis memiliki aplikasi vloan." Kasus ini dilaporkan ke Bafreskrim berkaitan korban yang melaporkan bahwa terjadi tindak pidana melanggar undang-undang ITE yang dilkakukan oleh depkolektor dalam angka penagihan pinjam meminjam fir to fir lending dilakukan oleh Fintech adala Vloan. Ada 4 orang tersangka  sudah kami amankan yaitu saudara IR saudar RS, kemudian saudara PJ, Saudara RS, dan   saudara WW," ujarnya. 

Selanjutnya, Rickynaldo menegaskan sudah kita amankan 4 orang  berperan sebagai depkolektor dari  PT Vcard Teknologi Indonesia (Vloan) dalam hal ini memiliki tim  tek dengan apliiasi Vloan. "Ke empat orang ini  perlu kami jelaskan modus operandinya bahwa PT Vcard Teknologi Indonesia ini bergerak dalam usaha vir to vir leanding dengan merek Vloandimana servernya apliaski Servernya terdapat di luar negeri di China dan Hostingannya Serter ada di Arizona New York. Begitu juga PT Vloan ini  mempunya beberapa aplikasi, aplikasi fintech yang  ada  di Market Place super cas dan super dana pinjaman Plus , Super Dompet dan super pinjam," tegasnya . 

Untuk itu, Rickynaldo menjelaskan pada saat nasabah mengaplikasi mendonload apikasi Vlon ini ada beberapa persyaratan dipenuhimoleh orang lain ataupun pemohon yaitu salah satu diantaranya menyetujui seluruh data yang ada di Hand Phone nasabah dapat diakses oleh PT Cloan ini. Kemudian data tersebut persyaratan lainnya adalah bahwa pada saat melakuak aplikasi ada persyaratan antara lain menyantumkan nama sesuai di KTP kemudiian pekerjaan , rekening bank kemudian  efek . Setelah seluruh persyaratan itu sudah dipenuhi barulah nasabah memperoleh persetujuan untuk melakukan pinjaman meminjam di aplikasi vloan ini. Ada besarannya yang paling rencah Rp 600, yang paling tingi adalah Rp 1.200.000 dengan termpo  7 hari," tegasnya.  

Lebih lanjut, Rickynaldo merinci pada saat menyerahkan uang itu menggunakan paymen gate way send date,Doku untuk mengirimkan dana pinjaman nasabah. misalkan kita contohkan saja kalau pinjam uang Rp 1 Juta sudah di setujui nasabah akan menerima antara Rp 850.000 sampai Rp 900.000. Kemudian selama 7 hari ,hari ke 8 harus mengembalikan Rp 1,1 Juta tau Rp 1,2 juta.itu ketentuannya dalam rangka pinjam meminjammelalui vloan ini." Sampai dengan 30 hari  apabila tidak ada berita tidak ada kabar dan di tagih susah dan dihubungi susah maka seluruh kontek yang ada  ditobok itu phone bok dibikin satu group yang dibuat oleh para depkorektor ini dengan mengatas namakan  peminjam. kalau nama peminjam atas nama budi maka namanya itu group budi yang mana isi selurh kontek yang ada di  di phone book ada ibunya, bapaknya, ada bosnya ,macam-macamnya," rincinya.

Seiring dari itu, Rickynaldo menandaskan maka mulailah disebar awalnya diberitahukan bahwa group ini adalah group adalah  budi yang mempunyai hutang yang tak mau bayar. " Masih sopan lama-lama berikutnya disebarkan kekonten pornografi dlakukan pengancaman kemudain ditakut-takuti sehingga anak yang menjadi korban karena disitu ada keluarganya, ada bosnya sampai dipecat pekerjannya bahkan sampai dikucilkan oleh teman-trmannya bahkan sampai dimarahi di usir oleh orang tuanya.  dan sebagainya seperti itu kasusnya," tandasnya..

Sesuai data, Rickynaldo  membeberkan Kemudian untuk perannya masing-masing 4 orang ini . Sebagai depkolektor kirimkan konten-konten  yang menagih maupun saling membantu satu orang yang bersangkutan meng ipload dan yang lainnya -olah seperti seolah mengamini ya betul ya ,hajar aja ya seperti itu adanya. Membuat-membuat makin lama semakin takut dan semakin resah. "Kemudian yang barang bukti yang kita sita seperti yang tampilkan didepan ada lap top , hand phone, sim card itu  yang paling banyak karena handphone depkolektor itu menggunakan beberapa macam dan beberapa jenis dan beberapa rupa sim card untuk  membuat group dan membuat konten-konten mengarah pada pornografi,' bebernya..  

Disamping itu,Rickynaldo mengungkapkan ini hasil penyelidikan kita sementara ada 36 yang kita pantau ada 36 teks yang diposting di server yang ada di 5 negara. Ada Fintech yang di posting di lanserver di 3 negara. bayangkan kalau misalnya salah satu atau salah dua  atau salah tiga atau salah 4 vitke ini bermasalah dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan deskolektor tentunya kita akan kesulitan dan melacak sampaik ke beberapa negara ini. "Mulai dari China, Indonesia, Singapura dan bahkan Amerika sampai ke irlandia. jadi kami disini berharap  Fintech ini banyak manfaatnya jangan sampai disalah gunakan. Mungkin untuk penjelasannya kasus fintech kami sudah mengundang beberapa instansi  yang dapat menangani soal Fintech," ungkapnya.  

Jadi, Rickynaldo menambahkan untuk ke 4 orang ini kami persangkakan dengan pasal  40 , kemudain dengan pasal 29 junto pasal 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Porno grafi , pasal 45 ayat 1 ,pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik , kemuidan pasal 45 junto Undang-undang No 29 tentang ITE kemudian pasal 69 tentang KUHP  kemudian pasal 3,4,5 tentang Tindak Pidana Pencucian uang." Kemudian dengan kerugian yang dialami oleh para korban adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada yang diberhentikan kemudian  di ancam dan kemudain ketakutan  yang merugikan konsumen," tambahnya.(vk)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-     Buntut penanganan kasus anti mafia bola   Satgas Anti Mafia Bola berhasil menangkap  NS oknum   wasit, dibongkar  saat memimpin pertandingan sepak bola antara PS Persibara dengan PS Pasuruan diduga telah mengatur skor memberikan kemenangan PS Persibara 2-0 dan meneima uang imbalan  Rp 45 Juta. NS langsung ditetapkan sebagai tersangka  dan langsung  ditahan.
          Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Selasa(8/1)2019 mengatakan  sudah berhasil diamankan oleh Satgas Mafia Bola atas nama saudara NS. Saudara NS profesinya  ini dalam pertandingan adalah profesinya sebagai wasit antara PS Persibara melawan PS Pasuruan.," Saudara NS ini  langsung ditetapkan statusnya sebagai tersangka  dan  dilakukan penahanan oleh Satgas Anti Mafia Bola,"ujarnya.
          Selanjutnya, Dedi menegaskan kenapa Saudara NS bisa ditetapkan sebagai tersangka karena mendasari hasil pemeriksaan dua tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. "Tersangka tersebut   sudah menyampaikan dalam keterangannya adalah atas nama Mba Pri, JL dan Mba Putih," tegasnya
         Untuk itu, Dedi menjelaskan dari tiga keterangan tersebut menyebutkan  beberapa pihak yang terkait menyangkut masa edskor pertandingan PS karena didalam pertandingan tersebut Persibara dan PS Pasuruan . " Demikian juga dari keterangan saksi yang lain atas nama sakti , kemudian dari peristiwa tersebut didapat keterangan bahwa  untuk NS menerima uang sebesar Rp 45 juta," jelasnya .
          Lebih lanjut, Dedi merinci NS nantinya tidak akan sendiri dari pertandingan tersebut beberapa  juga yang terlibat nanti akan didalami Satgas Anti Mafia Bola yang secara matang dahulu kemudian dikumpul lagi alat -alat buktinya." Apa bila sudah cukup nanti Satgas anti Mafia Bola dapat kembali menangkap beberapa tersangka yang terkait beberapa pertandingan tersebut. untuk barang buktinya beberpa diterima secara langsung," rincinya.(vk)

Saturday, 05 January 2019 00:04

Gubernur Bengkulu Dilaporkan Bareskrim

Written by

 

 

BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM)  - Beberapa group WhatsAap mitra humas di Bengkulu menjadi heboh oleh pemberitaan media online dengan berbagai macam judul berita terkait laporan dari Lentera Kedaulatan Rakyat (Lekra) terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ke Bareskrim Polri pada Jumat 4 Januari 2018.

          Dalam laporannya, Lekra Bengkulu menduga adanya penyalahgunaan wewenang terkait upah pungut pajak dan retribusi di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Gubernur Bengkulu.

         Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat dihubungi via WhatsAap untuk dimintai tanggapannya mengatakan bahwa upah pungut pajak itu dibayarkan sesuai undang-undang dari Januari – Desember, sesuai dengan capaian target yang ditetapkan.

        “Dibayarkan setiap 3 bulan sekali, berlaku untuk seluruh Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati/Wabub dan Walikota/Wawali seluruh Indonesia,” jelas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah melalui pesan WhatsApp.

       Contoh, sambung Rohidin, untuk triwulan terakhir 2018 akan dibayarkan sekitar bulan Maret 2019 nanti.“Jadi penetapan itu sudah mengikuti aturan undang-undang. Ketentuan dengan pola seperti ini berlaku diseluruh Indonesia dan sudah berjalan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

        Soal SK Gubernur Bengkulu yang dikeluarkan? Rohidin menjawab, “SK yang kita tetapkan tahun 2018 untuk bulan Oktober – Desember, bayarnya tahun depan 2019. Selalu begitu sambung menyambung, ini bukan honor,” paparnya.

          Terkait laporan Lekra? lanjut Rohidin, “mengingatkan saya untuk lebih hati-hati. Kontrol dari masyarakat begitu baik untuk kemajuan Bengkulu,” pungkasnya. (1nd)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kepolisian menyerahkan kasus penembakan yang menewaskan Letkol CPM Dono Kuspriyanto ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Kabareskrim Polri Komjen Arief Sulistyanto mengatakan, pihak TNI mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut karena melibatkan anggotanya. "Karena ini (melibatkan) anggota TNI, prosesnya tidak di kita. Diserahkan ke TNI," kata Arief,

           Saat ditemui usai pemakaman Letkol Dono di Taman Makam Pahlawan, Dreded, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/12/2018). Di tempat yang sama, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Rudi Yulianto mengatakan, Polisi Militer TNI AU (Pom AU) sudah menangani kasus itu.

 

            Untuk mempercepat proses penyelidikan, sambung Rudi, pihaknya akan membentuk tim khusus agar kasus itu dapat berjalan dengan proses yang benar. "Bahan-bahan apa yang dibutuhkan Pom AU untuk proses penyelidikan, kita berikan," sebut Rudi.

             Sebelumnya, Letkol Dono tewas ditembak di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018) malam. Letkol Dono mendapat dua luka tembakan di pelipis dan punggung menembus perut. Luka itu diderita Dono setelah diberondong empat kali tembakan oleh pelaku. Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP),

           Tim dari Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menemukan sembilan selongsong peluru pistol, satu buah mobil dinas dengan nomor 2334-34, satu buah kendaraan roda merek NMAX berpelat nomor B 4619 TSA.(as)  


JAKARTA,KORANRAKYAT.COM Korban Penembakan  Anggota TNI Letkol Cpm Dono Kuspriyanto telah dimakamkan.Korban diketemukan tergeletak didalam mobilnya, anggota CPM ini tewas oleh seorang oknum TNI AU  Serda JR yang saat sedang ditangani oleh Puspom. Setelah dilakukan penangkapan oleh ti  gabungan dari  kepolisian dan Puspom TNI AU dan TNI AD .     

           Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di temui di Media Center Kodam Jaya,Rabu(26/12) 2018  mengatakan, polisi mengetahui peristiwa penembakan lewat laporan adanya pengendara yang terluka di dalam mobil yang masih hidup di Jalan Jatinegara Barat Raya, Selasa (25/12/2018) malam. "Kepolisian menerima laporan informasi adanya kejadian atau penemuan sebuah mobil yang masih berbunyi atau masih hidup mesinnya tapi pengendaranya terluka,"ujarnya. 

             Selanjutnya, Argo menegaskan  polisi yang berasal dari Polres Metro Jakarta Timur dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya langsung mendatangi lokasi kejadian dan menemukan adanya mobil berplat TNI yang dikendarai oleh Dono."Memang betul di sana kita mendapatkan sebuah mobil milik TNI yang mesinnya masih hidup kemudian ada driver-nya, pengemudinya tergeletak," tegasnya.

            Argo menjelaskan Petugas pun langsung mengevakuasi Dono ke RS Polri Kramat Jati menggunakan ambulans sebuah rumah sakit. Namun, Dono sudah meninggal dunia. "Selanjutnya, Polisi bersama aparat TNI AD dan TNI AU membentuk tim gabungan yang berhasil meringkus pelaku bernama Serda JR di kawasan Jakarta Timur, Rabu pagi tadi," jelasnya. 

            Dikatakan Argo  barang bukti lainnya yakni mobil dinas TNI yang dikendarai oleh korban serta sejumlah selongsong peluru yang ditembakkan oleh pelaku. " Seorang Anggota TNI Letkol Cpm Dono Kuspriyanti ditemukan tewas tertembak di dalam mobil yang dikendarainya di Jalan Jatinegara Barat Raya, Selasa malam," . rincinya

           Lebih jauh, Argo mengungkapkan terduga pelaku penembakan tersebut adalah seorang anggota TNI AU berinisial Serda JR. "Adapun JR ditangkap oleh tim gabungan pada Rabu dini hari, " ungkapnya. (vk)

 

 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Akibat Tsunam di Selat Sunda yang mermabah ke 5 Kabupaten di Provinsi Banten dan Lampung selatan Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan,Pesawaran dan Tanggamus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) mencatat, hingga Selasa (25/12/2018) pukul 13.00, jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami Selat Sunda kini menjadi 430 orang. 
 
           Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (25/12)2018 mengatakan.akibat  Stunami itu meliputi korban di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus.  "Dari 5 kabupaten, daerah paling parah terdampak tsunami adalah Kabupaten Pandeglang. Tercatat, korban meninggal dunia di wilayah ini paling banyak, yaitu 290 orang. "Kalau dilihat dari tingkat kerusakan, Pandeglang paling parah, 290 orang meninggal dunia. Lampung selatan 108 orang, Kabupaten Serang 29 orang, Pesawaran dan Tanggamus masing-masing 1 orang,"ujarnya.
 
           Selanjutnya, Sutopo menegaskan oleh karenanya, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana di Kabupaten Pandeglang adalah 14 hari, yaitu 22 Desember 2018 hingga 4 Januari 2019. "Sedangkan status tanggap darurat bencana di Kabupaten Lampung Selatan adalah 7 hari, terhitung 23 hingga 29 Desember 2019," tegasnya.. 
 
          Untuk itu Sutopo menjelaskan  masa tersebut bisa saja diperpanjang, tergantung dari kebutuhan penanganan bencana di lapangan. Selain korban meninggal, tercatat 1.485 orang luka-luka, 154 orang hilang. "BNPB juga mencatat, ada 16.802 orang yang mengungsi di sejumlah daerah," jelasnya. 
 
        Jadi, Sutopo merinci  jumlah tersebut masih sangat mungkin bertambah seiring dengan proses evakuasi yang masih terus dilakukan. Selain korban jiwa, tsunami yang terjadi Sabtu (22/12/2018) itu menyebabkan sejumlah kerusakan." Tercatat, sebanyak 882 unit rumah rusak, 73 penginapan berupa hotel dan vila rusak, dan 60 warung rusak. Selain itu, tercatat 434 perahu kapal rusak, 24 kendaraan roda 2 rusak, 41 kendaraan roda 2 rusak, 1 dermaga rusak, dan 1 shelter rusak," rincinya.(vk)

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Pelapasan pasukan FPU berjumlah 381 Personil untuk pengamana Perserikatan bangsa-bangsa ditandai dengan pembaretan. Tampak 29 Polwan yang menerima pembaretan sebagai simbol kekompakan yang bertugas selama 1 tahun.

Kepala Divisi Hubungan Internasional, Irjend Pol Saiful Maltha  di Cikeas,Minggu(16/12)2018 mengatakan  Pembaretan itu tradisi yang akan kita jaga  setiap anggota Polri yang ditugaskan ke luar negeri kita upayakan ada simbol-simbol yang membuat dia bangga jadi tradisi  itu kita pertahankan untuk menjaga netralitas dia menjaga kekompakan dan juga menjaga soliditas  oleh karena itu simpulkan  Baret itu kan kekompakan."Ia tahun ini memang lebih besar kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kompisi kalau rekan-rekan lihat saya sampaikan untuk jumlah FPU Unamid pada tahun ini 198 personil, untuk FPU Minusca 154 personil kemudian untuk FPU berbagai negara kita tugaskan ada 29 personil. Jadi dari tahun sebelumnya memang ada peningkatan dan akan bertugas selama 1 tahun, " ujarnya.

Ketik ditanya Itu meningkat apa karena eskalasi, Maltha menegaskan bukan eskalasi karena ini permintaan PBB kita juga termasuk kontigen paling siap untuk menyiapkan pasukan FPU.
"Tugasnya yang pasti menjaga perdamaian disana sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang kita Undang-undang Dasar 1945 negara wajib menertibkan dunia dan negara turut andil didalamnya," tegasnya.

Untuk itu,Maltha menjelaskan Jadi salah satu misi yang kita lakukan adalah misi Perdamaian dunia rekomendasi Undang-undanga Dasar 1945.  Tugasnya dia menjaga keamanan ketertiban masyarakat lokal dari konflik yang terjadi secara internal kemudian juga kita bersama-sama komunitas internasional lain membantu menjaga fasilitas Umamid atau PBB punya di tempat misi . "Jadi tugas kita menjaga perdamaian disana. Ada beberapa tempat seperti yang saya sampaikan ada di Sudan Selatan, ada FPU yang kita tugaskan di lain dan sebagainya," jelasnya.

Disinggung penambahan Polwan, Maltha merincinya  memang permintaan mereka, pengiriman akan datang dan kini 30 persen karena ada berbagai alasan dan kendala kita baru bisa dikirim 29 personil.;Polwan dan Polki sama tugasnya tidak ada perbedaan , cuma PBB mengharapkan karena disana banyak anak-anak yang menjadi korban akibat konflik, ada juga ibu tua renta jadi dengan ada Polwan bisa membantu ibu-ibu yang trauma akibat konflik internal," rincinya.( vk)

 

Monday, 10 December 2018 01:36

Kasus Pembantaian Nduga Papua Negara Tidak Boleh kalah

Written by

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyelesaian kasus penembakan di Kabupaten Nduga ,Papua yang menelan korban para pekerja PT Astika saat melaksanakan tugas membuat jalan. Disini negara tak boleh kalah TNI Polri terus mengejar para pelaku.Kadiv  Humas Mabes Polri, Brigjend Pol Muhammad Iqbal mengatakan Jelas ,Negara tidak boleh kalah oleh siapapun apa lagi oleh Kelompok Kriminal Bersenhata(KKB) ini keji sekali ."Bayangkan para pekerja pahlawan pembangunan ingin mengsejahterakan Papua,bangun semua fasilitas yang ada atas proyek-proyek program pemerintah bayangkan kalau di Papua semua proyek jalan semua transportasi sudah terdukung muara mengalir pada kesejahteraan masyarakat. Ekonomi efektif dan efisien, transportasi," ujarnya.

Selanjutnya, Iqbal menegaskan menguasai keadaan di Kabupaten Nduga di distrik Gigi Papua. Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam memimpin sejak terjadi insiden tersebut ada belasan korban tewas sudah dievakuasi bahkan sudah dipertemukan  dengan keluarga kita lakukan proses cyngrafi infigtion itu adalah SOP yang harus dilakukan satu kasus . "Beberapa masyarakat sudah kita lakukan evakuasi dan juga puluhan tawanan ya yang berhasil kita evakuasi, saya tidak mau menyebutkan detail berapa ini sedang berlangsung dilokasi. Karena itu berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan kan ini koridor hukum," tegasnya.

Untuk itu,Iqbal menjelaskan Insya Allah kita akan pastikan berapa angka sampai hari inj karena dugaan pembunuhan akibat penembakan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Khusus untuk Kelompok Kriminal Bersenjata(KKB) kita sudah paham ini kelompok mana mungkin narasi sudah beredar di media doakan saja dan dukung TNI Polri segera melakukan proses hukum dan kami kejar kemana mereka berada dan insyah Allah akan kami tangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan ," jelasnya.

Ketika disinggung OPM bilang bertanggung jawab perbuatannya, Iqbal merincinya  Silakan saja kita punya SOP sendiri ini koridor hukum dan perbuatan melawan hukum ,Kepolsian didepan dibantu penuh oleh TNI .kita sudah paham ada beberapa narasi yang mengaku juru bicara OPM ini menjadi bahan tetapi belum kita pastikan." Kita tidak mau terpancing oleh propaganda-propaganda mereka. Yang jelas proses pertama sudah kita lakukan, evakuasi korban membebaskan tawanan,-tawanan teman-teman pekerja kita merupakan pahlawan pembangunan juga sudah melakukan evakuasi beberapa masyarakat dan tepat tim sudah bergerak kita akan melakukan penegakan hukum. Kalau sudah clear dan baru kita bisa jawab kelompok mana yang bermain.ada afiliasi dengan OPM," rincinya.

Seiring dengan itu, Iqbal menandaskan batasan saya belum.menyebutkan detail ada belasan." Itu dugaan sementara ada 19 orang PT istaka Karya dan 1 anggota TNI. Kita akan melakukan proses kejadian perkara. Bayangkara dapat angka itu dari saksi hidup. Saksi yang berhasil melarikan hidup kita minta keterangan. Saat kita sampai dilokasi kita datakan berikan ruang untuk bekerja dulu," tandasnya.

Terkait kesulitan pengejaran, Iqbal mengungkapkan mungkin rekan,-rekan Papua khusus Kabupaten Ndungga pegunungan lembah jurang dan sebagainya , terus juga cuaca gelap dan sebagainya. Ini faktor keamaman kami profesional dibidang tersebut dan pasukan-pasukan terpilih sudah diperintahkan oleh bapak Kapolri dan Panglima TNI untuk turun proses penegakan hukum mengejar dan menangkap mereka." Tetapi kami juga harus smart tidah grasak grusuk masuk tiba-tiba kita masuk greab soon sabar dan kami sedang bekerja bahkan Bapak TNI ada di lokasi dan Bapak Wakil Kapolri ada dilokasi," ungkapnya.

JaminanKeamanan kedepan,Iqbal membeberkan kita jamin Papua Barat aman.Proses penegakan hukum itu kita lakukan upaya paksa dan kita melakukan upaya penangkapan." Itu Prosedur dan kita tidak pakai istilah hidup atau mati. Proses upaya penangkapan oleh Kepolisian sama dengan pelaku kriminal lain apa bila mereka melakukan perlawanan yang mengancam petugas atau nyawa masyarakat lain itu seketika itu juga ancaman seketika itu tidak ada pilihan lain walaupun itu mematikan Itu prosedur," bebernya(  vk)

 

 

 

 

BANTEN,KORANRAKYAT.COM- Kenaikan Polda Banten dari Tipe B ke Tipe A  harus dibarengi dengan
pelayanan dan peningkatan kinerja  kepolisian di wilayah Polda Banten.Jadi bukan untuk menyenangkan pejabat Polri atau anggota.

.          Kapolri, Jenderal Pol Tito  Karnavian  ditemui di Polda Banten Kamis(6/12) 2018 mengatakan d peningkatan tipe B ke A ini
Saya tidak ingin kenaikan ini hanya menyenangkan para pejabat para anggota dan hal ini menyenangkan terutama bagi masyarakat.
 "Artinya kosekuensinya adanya peningkatan pelayanan bagi masyarakat," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan  Bahwa hari ini kita akan melaksanakan dan baru saja diserahkan pataka Polda Banten yang menandai kenaikan tipe dari Polda tipe B ke tipe A. Memang perjalanan jajaran Kepolisian di Polda Banten cukup unik dan  panjang ."Dulu Polda Banten hanya merupakan suatu karasidenan sehingga dulu namanya  Polwil Banten di bawah Polda Jabar yang pusatnya ada di Bandung. Kemudian setelah Banten berkembang menjadi satu Provinsi naik Poldanya tipe C yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi," tegasnya.

      Untuk itu, Tito menjelaskan Kemudian saya pada waktu itu menjadi Polres di Serang Kapoldanya berpangkat Kombes, kebetulan juga  karena kenaikan pangkat luar biasa  dan juga pernah  Kapoldanya Kombes,Wakapoldanya Kombes, Kapolresnya Kombes . Itu terjadi pada tahun 2005. " Kemudian di dalam perjalanan Polda ini berkembang menjadi tipe B dan saya melihat disini ada beberapa senior Pak Zulkarnain dulunya mantan pejabat Polda bintang satu tipe B. Dalam perjalanan menambang unik karena sebagian wilayahnya ada di Polda Metro Jaya. Polres Banten Kabupaten Banten,Polres Kota Tanggerang dan Tanggerang selatan," jelasnya.

        Seiring, Tito merincinya waktu saya jadi Kapolri  saya didesak oleh tokoh masyarakat termasuk Bapak Kapoldanya yang hadir disini Irjend Sigit minta tolong diserahkan semuanya tetapi karena diskusi diserahkan sebagian  yaitu Polres Tanggeran Kabupaten  Tanggerang sehingga sudah menjadi bagian Polda Banten. Jadi pertanyaan apakah diserahkan Pak saya sampaikan Kapoldanya bintang dua. "Selama kenaikan Polda Banten naik tipe A kita kaji dari tim Menpan RB menghubungi Mabes Polri kita lakukan pengkajian Polda Banten sangat luar biasa. Kita melihat dulu belum ada jalan tol sehingga kalau ada apa-apa di wilayah katakan itu indikasinya lebih cepat dari Polda Metro Jaya dibandingkan publikasi pasukan ," rincinya .

         Jadi,Tito membeberkan Tadi pak Gubernur sudah sampaikan itu ada jalan tol cuma hitungan satu  jam sudah ke Kota Tanggerang nanti  sampaikan Polda tipe A saya pertimbangan . Memang pembangunan di Provinsi Banten luar biasa saya perkirakan 8 juta tetapi pak Gubernur itu katakan ijin katakan sudah 12 Juta dibandingkan di negara pasifik sana 300 Ribu penduduk dan ada 400 Ribu penduduk." Kalau satu negara 8 juta penduduk banyak sekali. Jadi jumlah produk yang besar wilayah yang berkembang secara ketat dan industri  terbukti yang ada di wilayah Banten sangat luar biasa sektor Priwisata juga sangat maju. Kemudian kita lihat pelabuhan  luar biasa yang ada di Merak sedang lain ini semua meningkatkan tantangan gangguan Kamtibmas yang ada di Provinsi  Banten," bebernya.

Lebih jauh, Tito mengungkapkan dengan pertimbangan itu lah kemudian  Menpan RB dan dari Mabes Polri memutuskan untuk menaikan Polda Banten dari Tipe B menjadi tipe A dengan dipimpin oleh seorang Bintang dua yang otomatis di bawahnya pak Tomiks insya Allah bintang satu." Yang lain-lain otomatis akan menyesuaikan eselonya nanti akan kita kerjakan. Direktur dan lain-lain nanti akan kita kerjakan. Kita juga melihat pengembangan ke wilayah administrasi negara juga terjadi di Provinsi Banten Banyak Kabupaten baru dan banyak kota Banten dan lain-lain. Itu juga mengebankan kita. Oleh karena itu akan dikaji lagi mengenai masalahTanggerang Kota yang diakan kenaikan ke Polda tipe A ini harus dilanjuti secara bersama-sama Mabes Polri dan Polda melakukan penguatan personil ,organisasi  termasuk sarana prasarana sehingga bisa layak.menjadi Polda tipe A. Jangan sampai Poldanya tipe A tapi kababilllitas dan kapasitasnya sama dengan tipe B. Itu ada kisi-kisi yang harus dipenuhi nantinya," ungkapnya.

          Dikatakan Tito  untuk menindak lanjuti bersama saya minta dari jajaran bekerjasama dengan jajaran Mabes Polri terutama dari pada Asisten yang ditugaskan untuk melakukan penguatan mengenai  organisasi sarana prasarana, personil, keuangan dan lain-lain hingga betul-betul bisa menjadi tipe A . "Tidak sekedar kenaikan pangkat bagi Kapolda menjadi bintang dua Wakapolda menjadi bintang 1,kenaikan  eselon pejabat utama dan lain-lain,"tandasnya.

               Sesuai perkembangan, Tito mengakui Kita juga dalam kajian itu sangat terbuka kepada masyarakat, tokoh-tokoh  masyarakat termasuk Bapak Gubernur dan anggotanya dalam rangka untuk mewujudkan Polda ini betul-betul.Polda yang layak untuk menjadi tipe A ." Oleh karena itu hari ini menjadi hari monomental yang sangat strategis karena hari ini 6 Desember 2018 hari bersejarah bagi Polda Banten naik menjadi tipe A membawa kosekuensi. Artinya kosekuensinya adanya peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Kenaikan Polda ini harus ditandai nanti kita evaluasi dengan situasi yang lebih aman yang lebih damai di Provinsi Banten. Kemudian publik harus menjadi lebih baik untuk itu jajaran Polda Banten berfikir dan berkerja keras, harus memiliki visi apa yang harus dilakukan setelah kenaikan tipe A ini," akunya.

          Tito pola layanananya masih tetap saja, ya  tidak ada bedanya. Harus disesuaikan kinerja yang lebih baik itu intinya.Sehingga masyarakat melihat ada perubahan situasi yang lebih baik pada masyarakat jangan mempersulit." Disamping itu selain dilakukan kajian langkah-langkah internal jajaran Polda Banten bekerja untuk membangun bekerja lebih baik dengan segenap stecholder , mitra-mitra dalam rangka melaksanakan tugas-tugas tadi baik kepada Pak Gubernur Ketua DPRD dan jajaran TNI hubungan harus lebih baik lagi dan tentunya dengan seluruh tokoh masyarakat," tambahnya.( vk)

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -  Sekitar 113  Napi dari Lapas kelas II Lambaro, banda aceh  kabur.Polisi berusaha memburuh provokatornya, diperkirakan 6 orang pemicu Napi kabur telah ditangkap polisi.  

        Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ketika dihubungi melalui Minggu (2/12) 2018  Polri mengantongi identitas 6 narapina yang diduga kuat adalah profokatornya."Keenam napi yang memicu kerusuhan dan kaburnya napi lainnya, masing-masing 4 orang napi kasus narkoba dan 2 orang kasus pembunuhan,” ujarnya.

          Dedi menegaskan, Polda Aceh yang dipimpin Kapolda Irjen (Pol.) Rio S. Djambak telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengejaran, penangkapan serta tindakan tegas kepada sisa napi yang masih kabur.
        "Satu dari 6 napi yang diduga sebagai otak pelaku kerusuhan dan pembobolan berhasil diamankan pada Jumat (30/11/2018) sekitar pukul 21.00 WIB.Sudah berhasil diamankan kembali oleh tim gabungan dan sedang menjalani proses pemeriksaan secara intensif,” tegasnya.

       Diungkapkan  Dedi hingga hari ini sampai pukul 06.00 WIB, napi yang sudah berhasil diamankan sebanyak 36 orang napi sudah diamankan. Sedangkan 77 orang napi masih dalam pengejaran tim gabungan Polda dan Polresta Aceh.

       Sebelumnya, sebanyak 113 narapidana di Lembaga Permasyarakatan (LP) Klas IIA Banda Aceh melarikan diri pada Kamis (29/11/2018) malam.

        Saat kejadian, petugas piket berjumlah sebanyak 10 orang, dengan rincian tiga orang piket senior dan tujuh orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Sementara itu,Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ade Kusmanto mengatakan , kejadian ini berawal saat beberapa penghuni lapas meminta melaksanakan shalat Magrib berjamaah."Waktu beribadah tersebut dimanfaatkan oleh beberapa orang narapidana untuk memprovokasi narapidana lainnya untuk melarikan diri di Lapas Kelas II A Banda Aceh," ujar

        Untuk itu, Ade menegaskan Awalnya, mereka ingin membobol kawat yang terpasang di depan klinik lapas. Setelah itu, mereka berlari menuju akses Pengaman Pintu Utama (P2U), yang saat itu dikunci."Oleh sebab itu, mereka bergerak menuju ruang kerja dan ruang aula. Lalu, para napi tersebut berhasil kabur dengan merusak terali besi pada jendela kedua ruangan yang menghadap ke luar lapas," tegasnya.

Seiring dengan Ade menjelaskan para napi menggunakan barbel dan benda tumpul lainnya untuk membobol terali besi pada jendela tersebut." Itu yang diketahui lihat tetap di cari keberadaanya, "jelasnya.(vk)

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri telah menangani 952 kasus sejak bulan Januari hingga November 2018 ini   Dirpolair Korpolairud Barhakam Polri Brigjen (Pol) Lotharia Latif ditemui di Dirpolair, Jln Martadinada Ancol Jakarta Utara, Jumat(30/11)2018 mengatakan saat memaparkan, dari angka tersebut, 152 kasus ditangani oleh Markas Besar (Mabes) Polri dan 800 kasus ditangani kepolisian daerah. Adapun kasus yang ditangani terbagi dalam beberapa kategori."Yang pertama, adalah illegal fishing di perairan Indonesia. Itu jumlah yang kita laksanakan dalam rangka penegakan hukum ada 376 kasus dimana Mabes Polri dengan kekuatan kapal Polairud kita menangkap 54 kasus, Polda 322 kasus," ujarnya.

            Selanjutnya, Latif menegaskan Penangkapan ikan ilegal itu, lanjut Latif melibatkan 359 kapal asal Indonesia dan 17 kapal asing.Jenis kasus kedua adalah penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan di laut sebanyak 110 kasus. Rinciannya, 13 kasus ditangani Mabes Polri, 97 kasus ditangani oleh pihak Polda."Ketiga, kasus pencurian di mana dalam tahun ini ada 62 kasus, 8 ditangani Mabes dan 54 Polda," tegasnya.

              Seiring dengan itu, Latif menjelaskan Keempat, Korpolairud Polri juga menangani 6 kasus penyelundup imigran gelap melalui jalur perbatasan. Sebanyak 4 kasus ditangani Mabes Polri dan 2 kasus ditangani Polda."Kelima, migas dan minyak kita juga aktif menindak peredaran minyak (ilegal) yaitu 47 kasus. 13 ditangani Mabes dan 34 Polda,"jelasnya..

            Lebih lanjut, Latif mengungkapkan Keenam, Korpolairud Polri menangani 44 kasus pembalakan liar, dengan rincian 9 kasus ditangani Mabes Polri dan 35 kasus oleh Polda."Ketujuh, masalah pertambangan, illegal mining ada 21 kasus, 7 ditangani Mabes Polri dan 14 (kepolisian) wilayah. Lalu, masalah karantina ini penyelundupan lobster, kita ada 12 kasus. 3 ditangani Mabes dan 9 (kepolisian) wilayah.Kemudian kita tergabung dalam satgas penyelundupan yang digagas Menteri Keuangan, ada 16 kasus di mana 6 kasus ditangani Mabes dan 10 Polda," rincinya.

         Lebih jauh, Latif membeberkan Korpolairud Polri menangani 14 kasus perompakan yang secara keseluruhan ditangani oleh Polda.
"Inilah kasus menonjol di perairan yang setiap tahun menjadi atensi pimpinan dan kita laksanakan penindakannya,"bebernya.(vk)

 

 

Monday, 26 November 2018 12:35

Korlantas Minta Pemda Laksanakan ETLE

Written by

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Dilaucingnya dan menerapkan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement(ETLE). Sering dengan itu Kakorlantas ajak Pemda mulai menerapkan.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri  di temui di kanada HI,Jakarta Pusat, Minggu(25/11)2018 mengatakan dan ajak pemerintah daerah (pemda) untuk mulai menerapkan sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement(ETLE)."Kita mengimbau paling tidak Pemda melakukan hal serupa di beberapa titik dahulu, mungkin 2, atau 3 titik," ujarnya.

Selanjutnya, Refdi menegaskan Sistem tersebut dinilainya efektif dan efisien dalam mengawasi pengendara lalu lintas. Ia menjelaskan, sistem ETLE yang menggunakan kamera CCTV itu akan meminimalkan jumlah anggota di lapangan.

"Selain itu,  ETLE akan mengurangi kemacetan karena petugas tidak perlu memberhentikan pengendara yang melanggar aturan," tegasnya.

Untuk itu, Refdi menjelaskan penerapan sistem ETLE oleh Pemda tidaklah sulit. Sebab, pihaknya telah memiliki data-data soal kendaraan bermotor di seluruh Indonesia, yang dibutuhkan untuk menilang pengendara."Oleh sebab itu,  hal itu tinggal tergantung pada niat Pemda dan komunikasi lebih lanjut.Kita punya data yang lengkap, sehingga kalau ada terobosan yang sama atau hal serupa di wilayah, tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Sekarang bagaimana niatnya dan bagaimana mengkomunikasi dengan Pemda,"jelasnya.

Hingga saat ini kamera CCTV ETLE terpasang di persimpangan Patung Kuda dekat Monas dan di persimpangan Sarinah, Jakarta Pusat.

 

Kawasan yang diawasi kamera CCTV diberi rambu khusus berupa plang portabel yang diletakkan dekat lampu lalu lintas.

Ke depannya, Polda Metro Jaya menargetkan pemasangan 81 kamera CCTV yang tersebar di 25 persimpangan, di Jakarta, pada 2019.( vk)

Page 2 of 24

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan