Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Presiden Jokowi: Keliru, Orang Besarnya itu Zohri
Last Updated on Jul 18 2018

Presiden Jokowi: Keliru, Orang Besarnya itu Zohri

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lalu Muhammad Zohri, juara dunia atletik di bawah usia 20 tahun kelahiran Nusa Tenggara Barat, siang ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo menerima langsung kedatangannya sekira pukul 14.00 WIB di Ruang...
Pakde Karwo Lantik Jumadi Sebagai Pj. Sekdaprov Jatim
Last Updated on Jul 18 2018

Pakde Karwo Lantik Jumadi Sebagai Pj. Sekdaprov Jatim

              SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo melantik Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim, Dr. Ir. Jumadi, M.MT sebagai Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim. Pelantikan yang didasarkan SK Gubernur Jatim nomor 821.2/1066/204/2018...
Sembilan Orang Ditangkap Buntut Suami Istri  Gagal  Serang  Polres Indramayu
Last Updated on Jul 17 2018

Sembilan Orang Ditangkap Buntut Suami Istri Gagal Serang Polres Indramayu

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap 9 orang buntu peristiwa perlawanan sepasang suami istri yang gagal meledakan bom di Markas Kepolisian Resor Indramayu. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian di Mako Brimob Depok, Jawa Barat, Senin (16/7)2018 mengatakan...
Suami Istri Bersepeda Teror Mapolres Indramayu
Last Updated on Jul 17 2018

Suami Istri Bersepeda Teror Mapolres Indramayu

      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  -  Mapolres Indramayu mendapatkan kado teror bom oleh seorang keluarga pengendara  sepeda motor. Akhirnya polisi  tangkap NH, seorang perempuan berusia 26 tahun di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu.              ...
Skor 4-2 Perancis Juara Piala Dunia 2018, Perjuangan Kroasia Jadi Inspirasi  Dunia
Last Updated on Jul 15 2018

Skor 4-2 Perancis Juara Piala Dunia 2018, Perjuangan Kroasia Jadi Inspirasi Dunia

      RUSIA(KORANRAKYAT.COM) Timnas Prancis berhasil menjadi juara Piala Dunia 2018 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Kroasia pada laga final di Luzhniki Stadium, Minggu (15/7/2018). Meski sempat tertekan oleh permainan Kroasia, Prancis mampu memperlihatkan kelas dan menjadi juara dunia...

World Today

  •  
    Indonesia dan Malaysia Bahas Perlindungan
     
     
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri
     

Redaksi

Redaksi

Tuesday, 03 April 2018 04:28

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Upaya memberikan pelayanan  bagi masyarakat yang tingga di Kepulauan Nias Imigrasi Gunung Sitoli, Sumatera Utara akhirnya menbangun kantor yang baru Unit Kerja Kator yang dikenal UKK. Ini dilakukan sehingga masyarakat mendapat kesempatan baik agar dapat mengurus paspor dan lain nya dapat dilakukan dengan baik.

      Direktur Jenderal Imigrasi DR Ronny F Sompie SH, MH ketika ditemui Koranrakayat, Senin (1/4) 2018 mengatakan mewakili Menteri Hukum dan HAM  Yasonna H, Laoly saya meresmikan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Gunung Sitoli, Sumatera Utara pada Sabtu(31/3)2018. “ Kantor imigrasi ini akan membuka pelayanan keimigrasian bagi masyarakat yang tinggal di Kepulauan Nias,” ujarnya.

         Selanjutnya, Ronny  menegaskan bahwa saat ini pelayanan keimigrasian haruslah memenuhi unsur kepastian hukum yang jelas, waktu yang cepat, pengurusan yang transparan dan akuntabel.” Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus memberikan pelayanan prima,” tegasnya.

        Untuk itu, Ronny menjelaskan melalui kehadiran UKK Imigrasi Gunung Sitoli di Pulau Nias maka pelayanan keimigrasian terhadap seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berada di Pulau Nias dapat dipenuhi dengan lebih baik lagi.“Masyarakat yang tinggal di Pulau Nias tidak perlu pergi ke Sibolga atau Medan untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian karena mereka dapat dilayani di daerahnya sendiri,” jelasnya.

        Lebih jauh, Ronny merincinya Pemkot telah menyiapkan sebidang tanah untuk dijadikan sebagai kantor imigrasi di Kepulauan Nias sehingga kami berharap ke depan bisa menjadi kantor imigrasi. “Sejak diujicobakan pada 2 Februari 2018, UKK Imigrasi Gunung Sitoli telah melayani 193 penerbitan paspor. Di samping pelayanan paspor, UKK Imigrasi juga akan membuka layanan izin tinggal bagi orang asing dan menjalankan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Tim Pengawasan Orang Asing,” rincinya. 

Nampak dalam peresmian gedung yang baruturut, hadir pada peresmian UKK Imigrasi, antara lain Kakanwil Kemenkumham Sumut Liberty Sitinjak, Direktur Kerjasama Keimigrasian Efendy B. Peranginangin, dan Unsur Muspida Kota Gunung Sitoli.

Kantor UKK Imigrasi Gunung Sitoli berada di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga. Letak Pulau Nias yang cukup jauh dari Sibolga menjadi alasan pendirian UKK Imigrasi Gunung Sitoli tersebut. (VK)

 

Friday, 30 March 2018 13:20

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Pilkada  serentak yang di ikuti  171 daerah baik Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota  Polri dan TNI harus Netral dan Profesional. Sehingga dengan professional aparat keamanan  mampu mengantisipasi  keamanan bisa meredam daerah yang rawan konflik itu sudah saya dan Panglima sudah instruksikan kepada semua pimpinan seperti Kapolda, Kodam,Korem, Kapolres.

       Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ketika ditemui di Mabes Polri, Kamis (29/3) 2018 mengatakan kemudian Stecholdernya apparat keamanan Polri , TNI. Yang paling utama  apparat keamanan yang dituntut paling utama . “Satu, sikap netral. TNI Polri Netral. Kedua, aparat keamanan harus professional  mampu mengantisipasi. Keamanan bisa diredam,” ujarnya.

       Selanjutnya, Tito menegaskan  ini tugas Polri dan TNI saya sudah janjian dengan panglima akan muter diderah yang rawan konflik dan kita anggap pasanan calon yang dari latar belakang pensiuan Polri dan TNI. “ Kumpulkan semua pimpinan-pimpinan Kapolres,Dandim,Kapolda ,Dandrem, Semua nya. Dua hal yang kita tekankan , Selfi diramai-ramai netral dan Polri TNI solit. 80 Persen situasi Negara aman,” tegasnya.

        Tito menjelaskan berkaitan dengan Netralitas  kita sudah mengeluarkan instruksi ada 13 point yang tidak boleh , termasuk berselfi dengan pasangan calon .” Cuma repot  kalau ramai di tempat ramai , ini calon begitu ramai acara tertentu banyak yang ingin selfi dengan kapolri . Kita engga tau pasangan calon dan kita dapat laporan di Riau . Dicrop dipotong di taruh foto kapolri ditauh sama dengan pasangan calon itu . Mati saya melarang tida boleh berselfi tetapi ada foto saya berselfi,’ jelasnya.

          Lebih jauh, Tito merincinya saya memberikan instruksi  Semua pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPUD pada periode lalu kalau ada masalah hukum tunda. Sampai dengan pilkada selesai penentuan pemenang. “Kenapa Polri tidak ingin dijadikan alat politik dengan poltik nantinya. Kita paham bahwa supermasi hukum penting  plus demokrasi tetapi banyak pritiwa pidum, ciri khas demokrasi menguatkan sipil Socieaty,  

           Tito menandaskan  Tetapi saya menandakan tanda tertinggi demokrasi adalah  kalau tidak disampaikan intruksi itu nanti semua pasangan calon memanfaatkan polisi . “Polisi menangani semua kasus bukan hanya korupsi , pencemaran nama baik, penipuan penggelapan, kekeraasan dalam rumah tano gga, fitnah, UU ITE segala macam , ijasah palsu dan seterusnya. Ini dalam masa kampanye jadi masalah mainan. Dating kekantor polisi dia melakukan pengelapan,” tandasnya.

       Sesuai perkembangan, Tito membeberkan  kalau tidak dilarang mesin Polri akan bergerak , mau-mau tidak mau periksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi ada yang main mata angota dikasih sana dan permaian kekuasan siapa saja mau bayar.” Ini dipanggil-dipanggil kredibilitas orang  jatuh yang tepuk tangan  lawannya.  Oleh karena itu saya perintahkan dihentikan dan kecuali OTT dan diperintahkan UU Pemilu. Harus dilaksanakan pada Pemilu karena memiliki hukum acara sendiri,” bebernya. 

       Dikatakan  Tito  Polisi akan kedepankan  praduga tak bersalah, karena dalam  kampanye proses hukum beda dengan proses politik. Dampak hukum beda dengan dampak politik. Perlu ada fakta politik dan proses tidak perlu ada fakta hukum. Polisi saja dan saya tak ingin institusi Polri menjadi alat Politik dipakai segala pihak bermain 340 Polres dan 34 Polda  ini tidak bisa  control semua. “Aparat Keamanan harus professional  untuk mencari potensi konflik dan berusaha meredam secepat mungkin.

 Diungkapkan juga oleh  Tito Satgas Nusantara dimana Partai Politik sudah semua panas.calon sudah jual calon ini dan calon itu. Kalau menjual dalam sisi positif  keunggulan dari program -program dari paslon  tapi yang terjadi salah satu strategi dengan pemenangan adalah dengan cara melakukan black campain . Sesuatuang tidak perna terjadi ,faktanya engga ada seolah-olah engga ada. Negatif campain faktanya ada hanya saja diangkat berulang-ulang di dramatisir itu bias membaut potensi konflik.  “Apa lagi sudah dibalut dengan potensi sensitive hukum,agama, Ras dan kita tidak ingin polarisasi ini yang dilegalisasi untuk pesta demokrasi untuk menjadi ajang konflik dan peretikaian,”,tambahnya.(vk)

Friday, 30 March 2018 12:52

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Adanya  sorotan Komisi III Untuk mengetahui sikap Jaksa Agung berkaitan dengan rencanan Eksekusi mati jilid IV yang tak kunjung datang menjadi pertanyaan tajam dalam pertemuan dengan Komisi III DPR RI, namun dijawab santai secara cermat. Pasalnya banyak hukuman mati bagi para bandar Narkoba yang  tak mati-mati karena belum dilaksanakan

        Jaksa Agung HM Prasetyo ketika di temui usai rapat kerja Komisi III DPR RI ,Rabu (28/3) 2018 mengatakan soal rencana eksekusi mati terpidana sangat siap mengeksekusi terpidana mati yang kebanyakan merupakan kasus narkotika. “Namun, hal itu terkendala masalah yuridis. Salah satunya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XII/2015.Namun, hal itu terkendala masalah yuridis. Salah satunya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana,” ujarnya..

         Selanjutnya, Prasetyo menegaskan d alam putusan itu disebutkan bahwa permohonan grasi merupakan hak prerogatif presiden yang tidak dibatasi waktu pengajuannya karena menghilangkan hak konstitusional terpidana.Putusan tersebut menganulir Pasal 7 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi di mana pengajuan grasi maksimal satu tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap. Mudah aja ketika aspek yuridisnya terpenuhi semua tinggal ditembak aja sesuai dengan tata cara proses hukum mati di negara kita," tegasnya.

         Untuk itu, Prasetyo menjelaskan  Kejaksaan juga mempertimbangkan respons publik terkait pelaksanaan eksekusi mati. Namun, ia mengaku tetap akan mempersiapkan eksekusi mati sebab tindak pidana narkotika sudah sangat masif di Indonesia."Kita juga harus melihat betapa korban yang berjatuhan akibat dari pada tindak pidana itu yang pantas untuk dihukum mati. Coba kita perhatikan khususnya untuk tindak pidana narkoba itu.sekarang ini tak kurang dari 50 juta WNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dan di angka 50 juta itu hampir 5 juta tidak bisa disembukan lagi,"jelasnya.

           Selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah Indonesia sudah melakukan eksekusi mati 18 terpidana kasus narkoba dalam tiga tahap. Enam terpidana mati dieksekusi pada 18 Januari 2015. Pada gelombang kedua, Rabu (29/4/2015), delapan terpidana mati juga dieksekusi. Gelombang ketiga yang dilaksanakan pada Jumat (29/7/2016), empat terpidana yang dieksekusi. (Vk)

Friday, 30 March 2018 12:33

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Jelang pelaksanaan Pilkada di 171 Daerah baik Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota , setelah Polri menunda semua laporan yang ditujukan buat paslon ditetapkan , Kejaksaan juga mendukung proses hUkum itu di tunda setelah pelaksanaan Pillkada.Jaksa Agung HM Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu(28/3)2018 mengatakan dan memastikan Kejaksaan Agung tetap menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah selama proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.” Ini dilakukan sehingga proses Pilkadanya kondusif,” ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menegaskan apa sih salahnya menunggu dua bulan saja sampai pilkada selesai. Iya kan dan apalagi kalau misalnya kami sudah pegang bukti yang kuat, ya kan.” Enggak ada halangan dan hambatan," tegasnya.. Untuk itu,  Prasetyo  menjelaskan Proses Hukum bukan hanya untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan hukum.” Dengan menunda proses hukum calon kepala daerah, ia menilai, proses hukum dan politik sama-sama diuntungkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menandaskan penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah yang akan berkontestasi di Pilkada 2018 merupakan upaya penghormatan terhadap demokrasi. “Apalagi, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon kepala daerah tidak bisa mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” tandasnya.

 Prasetyo mengatakan jika Kejaksaan memproses hukum calon kepala daerah maka akan mempersulit partai politik karena tak bisa menggantinya. "Ini juga tidak terlepas dari Undang-Undang Pilkada sendiri. Ketika seseorang ditetapkan sebagai calon kepala daerah, dia tidak bisa mengundurkan diri. Bahkan mundur tanpa alasan pun bisa dipidana. Dan parpol yang mengusung tidak bisa menggantikan," ungkapnya. (vk)

 

 

 

Friday, 30 March 2018 00:48

 

 

 

JAKARTA (KRJ.COM) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua calon wali kota Malang, H Moch Anton alias Abah Anton dan Dr Yaqud Ananda Gudban. Selasa (27/3/2018), Anton dan enam anggota DPRD Kota Malang diperiksa sebagai tersangka suap APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.
       Usai pemeriksaan, mereka langsung ditahan. Selain Anton dan Nanda, juga mantan anggota DPRD Kota Malang Heri Pudji Utami, Abd Rachman, Hery Subiantono, dan Rahayu Sugiarti, Sukarno. Para mantan legislator Kota Malang itu diduga telah menerima suap dari Anton. Anton tampak keluar dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17.30 WIB. Rompi oranye sudah melekat di tubuhnya. “Ya kita ikuti saja,” ujar wali kota mualaf itu pasrah.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, KPK menahan Abah Anton untuk kepentingan penyidikan kasus. Dia ditahan di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. “Di Rutan Guntur,” kata Febri saat dikonfirmasi. Febri mengatakan, Anton dan tujuh mantan anggota DPRD Kota Malang itu ditahan 20 hari pertama. “Penahan 20 hari pertama,” tandasnya. Sampai saat ini komisi antirasuah telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dugaan kasus korupsi massal APBD Perubahan Kota Malang 2015. Wali Kota nonaktif Malang Abah Anton dan 18 anggota DPRD Kota Malang adalah tersangka baru.
        Sedangkan tiga lainnya yang lebih dulu jadi tersangka adalah Hendarwan Maruszaman selaku rekanan. Ketua DPRD Kota Malang saat itu M Arif Wicaksono dan Jarot Edy Sulistyono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Malang saat itu.
KPK menduga Anton selaku wali kota Malang memberi hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kota Malang terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang. Sementara, 18 anggota DPRD Malang sebagai pihak penerima.
         Atas perbuatannya, Anton disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan, 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lawan KPK Dengan Praperadilan

Calon wali kota (Cawalkot) Ananda Yaqud Gudban resmi ditahan KPK. Tim paslon nomor urut 1 di Pilwali Malang 2018 itu, berencana melawan KPK dengan cara mengajukan praperadilan.Juru bicara paslon Ananda Yaqud Gudban-Ahmad Wanedi, Dito Arief mengakui, adanya langkah praperadilan atas penetapan tersangka disusul penahanan Ketua DPC Partai Hanura Kota Malang itu. "Ada rencana kami (tim paslon Nanda-Wanedi) ajukan pra peradilan," ungkap Dito kepada detikcom, Rabu (28/3/2018).

Tapi Dito menjelaskan, rencana pengajuan praperadilan tengah dalam kajian tim, termasuk partai koalisi pengusung Nanda, panggilan akrab cawali Malang.

         Opsi itu muncul ketika rapat partai koalisi menyikapi penahanan Nanda."Masih dikaji lagi dan dimatangkan soal rencana itu (praperadilan), tunggu 2 sampai 3 hari kedepan," terang politisi PAN ini. Dikatakan, rapat tim diikuti parpol koalisi (PDIP, Hanura, PAN, PPP, dan NasDem) digelar di Posko Pemenangan pasca penahanan Nanda berakhir hingga dini hari tadi. "Kemarin rapat sampai pukul 2 pagi, menyikapi penanahan Mbak Nanda oleh KPK," sebutnya.Dia menegaskan, jika tim menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK.

         "Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami dari Tim Paslon Menawan (Menangkan Nanda - Wanedi) dan Mbak Nanda secara pribadi sangat menghormati proses hukum yang berjalan dan mari kita kedepankan azas praduga tak bersalah," ucapnya.Dito Arief turut mengklarifikasi adanya isu bahwa Nanda telah menerima suap hingga sebesar Rp 700 juta adalah tidak benar.Termasuk telah menerima suap Rp 15 juta seperti yang disangka, itupun masih belum terbukti sebagai fakta di persidangan. Informasi yang salah itu, kata Dito, sengaja disebarkan oleh beberapa oknum tak bertanggung jawab, dengan tujuan ingin mengacaukan pesta demokrasi yakni perhelatan Pilwali Malang 2018. (as/dil)

Thursday, 29 March 2018 04:38

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Peningkatan Kinerja Polri ,kini 197 orang mendapat mendapatkan penghargaan sesudah berhasil mengungkap narkobah 1,6 Ton Sabu  bekerrja sama denhan Beda Cukai.  Penghargaan yang diberikan Kapolri  Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri. Untuk anngggota polri ada  2 orang yang mendapatkan promosi Jabatan, ada yang mendapat kenaikan pangkat dan ada mendapat kesempatan untuk sekolah. Penghargaan diberikan di gedung Rupatama Mabes Polri, Selasa (27/3) 2018.

        Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ketika ditemui usai memberikan penghargaan di Ruang Rupatama,Selasa (27/3) 2018 mengatakan  Pagi ini kita melaksanakan dua acara , pertama pemberian penghargaan pada  anggota yang berprestasi dalam anggota mengungkap narkoba 1,6 Ton sabu dan berikut kapalnya itu adalah prestasi tertinggi dalam sejarah pengungkapan narkoba itu dikerjakan bersama-sama teman-teman dari jajaran bea cukai. “Oleh karena itu hari ini kita berikan kepada anggota Polri dan teman-teman Bea Cukai berprewstasi, ada yang naik pangkat luar biasa ada yang mendapt tiket holder untuk  sekolah Sespim, sekolah alih golongan Sespima , kemudian penghargaan promosi menjadi      Kapolres langsung, kemudian ada juga yang mendapatkan penghargaan pin emas termasuk teman-teman dari Bea Cukai,” ujarnya.

        Selanjutnya, Tito menegaskan  tujuan kita adalah memberikan motivasi kepada mereka meskipun ini sudah sebulan lalu pada bukan Febuari  verifikasinya yang agak lama untuk mencari petugas yang  betul-betul bekerja saat itu kemudian kita mengklasifikasikan bentuk penghargaannya. Hari ini kita berikan , 1 ton yang dari BNN kerjasama dengan teman-teman Angkatan Laut saya juga memberikan penghargaan tadi pagi sudah saya tanda tangani ada naik pangkat ,ada yang tiket sekolah tim sama nanti kita acarakan bersama. “Nanti dari BNN kalau ASDM sudah siap tujuannya untuk membangkitkan dan memotivasi anggota-anggota untuk bekerja keras untuk memerangi narkoba,” tegasnya.Untuk itu, Tito menjelaskan Sekarang sudah ada Kepala BNN yang baru saya akan berkoordiasi bagaimana untuk merukuskan penanganan narkoba tepat dan yag koperhensif mulai dari pencegahan, penindakan dan memberikan rehabilitasi .” Kita harapkan langkahnya BNN semua stockholder terkait juga Bea Cukai bisa bersinergi lebih baik,” jelasnya.

      Lebih lanjut, Tito merincinya memang ancaman bagi generasi muda bangsa kita khususnya jangka panjang. Kemudian yang kedua saya tentu tidak lupa tolong teman-teman sampaikan bahwa instruksi saya pada jaringan Polriuhtuk pelaku-pelaku bandar narkoba kita lihat jantung jaringan , kalau jantungnya selesai networknya lemah . “Saya perintahkan tindak tegas bila perlu tembak mati kalau yang bersangkutan melawan, “ .rininya. (vk)

 

 

 

Thursday, 29 March 2018 04:31

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Jelang Pilkada Polri dan Dewan Pers adakan lomba karyaya jurnalistik.  Sebagai upaya mengisih kmontain pemberitaan di suasana jelang pilkada 71 daerah ditahun ini Nampak suhu poltik Indonesia terus memanas, itu sebabnya media dalam terus menciptakan perjalan pilkada semakin terarah pasalnya media memiliki peran dalam pembentukan opini yang bisa membangun bangsa pada Pilkada yang Demokrasi.

        Kapolri ,Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan di temui di Mabes Polri,Jakarta Selatan, Selasa (27/3)2018 pada loucing Lomba Jurnalistik Polri mengatakan, pemberitaan media sangat memengaruhi suhu politik di Indonesia. Media berperan besar dalam membentuk opini publik. “ Jika media memberitakan hal-hal buruk, masyarakat akan terprovokasi, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, lewat lomba Anugerah Jurnalistik Polri, media diajak berkompetisi membuat berita yang menyejukkan dan mengampanyekan isu perdamaian di tahun politik ini. Tujuannya untuk memancing dan mendorong teman-teman media di tengah kontestasi politik sekarang. Peran media penting, bisa mendinginkan suasana, bisa juga memanaskan suasana," ujarnya.

            Selanjutnya, Tito menegaskan memahami bahwa sebagian besar media berorientasi pada keuntungan dan menjadi iklim kompetitif. “Namun, jangan sampai konten pemberitaan mengabaikan prinsip jurnalistik. Demi mengejar rating dan berita eksklusif, pencarian data dilakukan secara tak berimbang,” tegasnya. Untuk itu, Tito menjelaskan, dalam Undang-Undang Pers pun disebutkan bahwa media wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mengindahkan etika dan moral dalam menyampaikan berita. "Untuk itu, di tengah konstetasi politik yang terjadi polarisasi masyarakat dengan perbedaan pilihan, kita mohon media memberitakan dengan melihat dampak pemberitaannya," Jelasnya.

       Lebih jauh, Tito menandaskan jika berita tersebut berpotensi memprovokasi suatu pihak,u maka perlu dipertimbangkan lagi untuk dipublikasikan. "Saya tidak menekan. Saya mengimbau dan saya yakin teman media memiliki idealisme," tandasnya.

 Oleh karena iti, Tito mengungkapkam dengan demikian, pelaksanaan pilkada dan pemilu bisa berjalan lancar, tanpa kampanye negatif ataupun kampanye hitam. Dengan menunjukkan Indonesia dewasa dalam berdemokrasi, negara lain akan melihat bahwa iklim di Indonesia aman untuk aktivitas ekonomi. "Dalam kondisi rentan potensi konflik, Please make good news is a good news. Bad news is a bad news," ungkapnya.

 Lomba Anugerah Jurnalistik Polri bertemakan "Bersama Polri Wujudkan Pilkada Damai 2018". Peserta lomba terbuka untuk konten media online, cetak, radio, TV, foto, dan karikatur.

 Formulir pendaftaran bisa didapatkan melalui situs www.humas.polri.go.id/jurnalistik2018. Pengiriman karya jurnalistik untuk media paling lambat diterima panitia pada 24 Juni 2018. Sementara untuk kategori foto jurnalis dan umum paling lambat diterima panitia pada 27 Juni 2018.

 Total hadiah yang diperebutkan Rp 185 juta. Sementara hadiah utamanya adalah kesempatan mengikuti kegiatan kunjungan kerja Kapolri ke luar negeri.(vk)

 

Thursday, 29 March 2018 04:06

 

 

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) DR. H. Gatot Sudjito, MSi Anggota DPR RI terpilih sebagai Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan (LPM) Provinsi Jawa Timur sebagai Ketua DPD LPM Prov Jatim Periode 2018-2023 dalam Musda II Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM (LPM) di Hotel Utami Surabaya pada Rabu 28 Maret 2018. Musda LPM mengambil tema “ Terkonsildasikan Organisasi LPM Di Jawa Timur , menuju LPM yang kuat dan Berwibawa,.
Seperti disampaikan Andien Achza, SH Wakil Ketua DPP LPM RI mewakili Hj Eni Maulani Saragih,SE, SPD Ketua Umum DPP LPM RI, bahwa perintah konsolidasi organisasi untuk melaksanakan Musda telah dilakukan di seluruh Indonesia tidak terkecuali yang ada di Jawa Timur. Karena, sebagian besar masa kepengurusan di DPD Provinsi telah habis. Oleh, karena setiap daerah Provinsi diminta untuk melaksanakan Musda, bila tidak segera dilaksanakan Musda, Maka DPP LPM RI melakukan tindakan tegas dengan mengeluarkan surat Plt seperti yang ada di Jawa Timur.

          Hal senada dengan Disampaikan Suminto Martono, SH Sekjen LPM RI bahwa masa kepengurusan LPM Provinsi Jawa Timur sudah habis pada masa periode 2008- 2013, karena tidak segera melaksanakan Musda maka DPP LPM RI menmgeluarkan surat penunjukan Pelaksa Tugas DPD LPM Provinsi Jawa Timur nomor 02/DPP-LPM RI/PLT/XI/2017 tertanggal 27 November 2017 dengan menunjuk tiga plt diantaranya plt Eko Anang Sutrisno,SE Koordinator Wilayah Jawa Timur DPP RI, Ir Imam Mudzakkir Departemen ESDM DPP LPM RI, Ir. Nurul Huda Departemen Koperasi dan UKM DPP LPM RI untuk melaksanakan tugas tugas organisasi DPD LPM Provinsi Jawa Timur.
Dengan adanya penunjukan Plt akhirnya dilaksanakan Musda II LPM Jawa Timur, dalam Musda LPM Jawa Timur dari 38 Daerah hadir sekitar 25 Daerah di Jawa Timur, dalam sesi tanya jawab utusan beberepa daerah termasuk dari Edy Kuncoro Ketua LPM Bojonegoro sangat apresiasi dilaksanakan Musda II, karena dengan adanya Musda ini akan berputar kembali organisasi di Jatim yang selama ini macet, hal senada dengan disampaikan Wahyu dari LPM Kabupaten Malang . ia sangat mengharapkan kepengurusan yang baru LPM akan semakin kuat dan roda organisasi berjalan normal. Senada juga disampaikan LPM Matali LPM Kota Mojokerto yang saat ini telah mendapatkan kucuran APBD 800 Juta dari Pemerintah Kota , ia sangat apresiasi dilaksanakan Musda, sehingga mereka tidak kehilangan induk lagi, karena selama ini ia berjalan sendiri seolah tampak bapak, namun syukur Kota Mojokerto terus merangkak dari bantuhan anggaran Rp. 50 Juta hingga saat ini sudah sampai Rp. 800 Juta pada anggaran APB D Tahun 2018. “ ujarnya.
Dalam sesi pilihan Ketua DPD LPM Jawa Timur, para peserta utusan beberapa daerah di Jawa Timur bersepakat untuk aklamasi memilih Dr. Gatot Sudjito sebagai ketua DPD LPM Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, karena para peserta bersepakat maka pimpinan sidang langsung mengetuk palu , bahwa Dr. Gatot Sudjito telah syah dipilih secara aklamasi dalam Musda II LPM Provinsi Jawa Timur.

         Dalam sambutan Gatot merasa terpanggil untuk membesarkan LPM di Jawa Timur dan Gatot berterima kasih pada seluruh Peserta Musda yang telah memberikan amanah pada dirinya untuk menakodai sebagai Ketua LPM Provoinsi Jawa Timur. Oleh, karenanya ia akan bersinergi dengan seluruh daerah agar organisasi LPM Provinsi Jawa Timur bisa berjalan dengan cepat dan bisa dirasakan oleh Masyarakat. Sementara hadir selain perwakilan DPD LPM dari Daerah juga perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jatim yang di wakili dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. (ar)

 

Tuesday, 27 March 2018 03:28

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Badan Nasional Narkotika  melakukan pemusnahan 150,177 kg Sabu dan 89.030 butir Ekstasi serta beberapa prekusor berbentuk tablet. Itu sebabnya  tetap saja dilakukan pengembangan secara jelas memperhatikan berbagai modus dan mereka ada pemain lama  senantiasa berkerja sama, Barang bukti itu dari 13 kasus dan tangkap 35 tersangka saat jamannya Budi Waseso .

          Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjend Pol Heru Winarko  ditemu di BNN Cawang Jakarta Timur, Senin ( 26/3) 2018 mengatakan  Badan Narkotika Nasional kembali menggelar pemusnahan  barang bukti  narkotika , pemusnahan yang digelar dihalaman belakang gedung BNN ini merupakan hasil 13 pengungkapan kasus yang  dilakukan  BNN sejak akhir  Januari hingga Febuari 2018. Sejumlah  barang bukti yang dimusnakan tersebut diantaranya.”  150,177 kg Sabu, 89.030 butir ekstasi, 11.464 butir tablet, 1.211 kg Kristal  putih, 0,054 kg pecahanan tablet merah, 9,974 kg serbuk. Berikut rangkuman 13 ungkapan kasus tersebut,” ujarnya.

          Selanjutnya, Heru menegaskan untuk kasus Pertama (  4 kg sabu diamankan bersama 3 oarng tersangka , berdasarkan informasi dari masyarakat petugas mengamankan 4 bungkus plastic berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 4, 159 kg ,Selas a (23/1)2018. Barang bukti tersebut diamankan  sekitar  Pukul 14.00 WIB di jalan Lintas Sumatera Timur Sumatera. Perkebunan Sei Bejangkar, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Tiga  orang tersangka HB, BU dan Su (Istri BU) yang berperan menyembunyikan Sabu .

         “Kasus kedua ( 21 kg Sabu diamankan  di Medan, Sumatera Utara). Sabtu 27 Januari 2018  sekitar pukul 11.00 WIB petugas menangkap seorang  berinisial DS alias Agus yang sedang membawa  kurang lebih 21, 223 kg Sabu dengan  menggunakan sebuah becak motor berwarna hitam. Tersangka  ditangkap di jalan Sakti Lubis Simpan Limun Sakti Rejo I, Medan Sumatera Utara,” ujarnya.

       Selanjutnya, Haru menjelaskan kalau Kasus Ketiga( 62 kg Sabu dan 18.000 ekstasi berhasil disita petugas). Empat orang tersangka berinisial Ma alias Gurat , Ai, Bu alias Aliong  dan Ji  ditangkap petugas BNN atas kepemilikan  kurang lebih  62,319 kg Sabu dan kurang lebih 18.000 butir pil ekstasi. Tersangka Ma alias Gurat  ditangkap sesaat setelah melakukan  serah terima barang narkotika dengan  Ai. Setelah dilakukan pengembangan kemudian petugas menangkap Bu alias Aliong dan Ji di dua lokasi berbeda. “Kasus ke empat ( 7kg sabu dan 300 butir sekstasi diamankan dari Aceh Timur).  Tujuh bungkus the cina berisi kurang lebih 7,221 kg sabu dan 3 bungkus tablet berisi 300 butir ekstasi disita petugas dari  2 tersangka  di Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (20/1) 2018 seorang tersangka berinisial Mi alias Ichsan ditangkap di jalan Raya Medan- Banda Aceh, Aceh Timur , Saat sedang mengendarai  sepeda motor dengan membawa barang bukti narkotika . Sementara seorang tersangka lainnya berinisial AF diamankan di jalan Gajah Mentah, Kabupaten Aceh Timur,” jelasnya.

      Lebih jauh, Heru  merincinya Jadi Kasus ke lima (Petugas  kembali gerebek clan lab di Wilayah Tanggerang) Clan lab atau yang biasa dikenal dengan produksi narkotika rumahan kembali ditemukan petugas. Kali ini petugas mengerebek sebuah rumah di kawasan Perumahan Alam Raya, Tanggerang ,Rabu 17 Januari 2018 . Dalam penggerebekan  tersebut petugas menyita 108 butir tablet Ungu 310 butir tablet segitiga  merah, 11.000 butir tablet merah, 11.254 kg bahan pil ekstasi dan berbagai barang untuk memproduksi narkotika. Dua orang tersangka berinisial CU alias Anyiu  dan LH alias Han diamankan bersama barang bukti dari lokasi kejadian. “AT sama dengan JSJN – PDRM Malaysia , BNN berhasil menggagalkan  penyelundupan 20.000 kg  Sabu yang dikemas dalam 20 bungkus teh Cina.  Sabu yang berhasil  dari Penang , Malaysia tersebut dikirm melalui jakur laut . Seorang tersangka berinisial EA  diamankan  petugas BNN di Kawasan Dusun Ulee Uteun,Aceh Utara, Sabtu (10/2) 2018 . Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa ungkap kasus ini masih berkaitan dengan pengungkapan 40 kg sabu yang berhasil  diungkap BNN 10 januari 2018 silam dengan tersangka bernama Ikbal alias DEKBAT yang saat itu berhasil melarikan diri. Pada kasus ini , tim berhasil mengamankan DEKBAT   bersama satu orang rekan yang membantu pelariannya SAID di Desa Lamtutui, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar,” rincinya.

           Sementara itu , Haru menandaskan kalau Kasus Ketujuh ( Amankan 5 kg Sabu , 3 Orang tersangka ditangkap)  Sebanyak 5.146 kg Sabu diamankan petugas  dari dua orang pria berinisial HS dan MY di jalan Lintas Timur Sumatera, Lampung Selatan . Keduanya ditangkap pada Sabtu 17 Febuari 2018.  Kepada pertugas kedua tersangka mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik seoarng berinisial AT. Dari hasil pengembangan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan  AT di Bandara Internasional Juanda,Surabaya saat hendak bertolak ke Jakarta. “Kasus ke delapan ( Selundupkan Sabu di Sepatu) Barang bukti yang turut dimusnakan merupakan barang bukti kasus penyelundupan 1.028 kg sabu di Bandara Internasional  Soekarno Hatta. Dua orang tersangka berinisial MK dan MI diamankan petugas BNN dan Bea Cukai setelah kedapatan menyembunyikan beberapa bungkus plastic bening berisi didalam sepatu , pakaian dalam , dan tas keduanya. Setelah dilakukan pengembangan selanjutnya petugas berhasil mengamankan FE di Jalan Merdeka  Raya Tanggerang, Selasa (12/2( 2018,” tandasnya.

          Heru membeberkan ada Kasus kesembilan ( Bongkar jaringan narkoba 15 kg Sabu dan 70.905 butir Ekstasi) Unpegkap kasus iji hasil kerja sama antar BNN,Polri, Jabatan Siasatab Jenayah Narkotika Polis Diraja Malaysia(JSJN- PDRM). Sebanyak 15.053 kg sabu dan  70.905 buitir ekstasi berhasil disita dari jaringan sindikat narkotika Malaysia -Aceh- Medan, di Medan ,Sumatera Utara pada minggu (25/2)2018 . Dari pengungkapan kasus   ini,BNN mengamankan 4 orang tersangka  tersebut masing-masing berinisial AM alias Amir,AM, ZU dan DS alias Marpaung. Salah satu tersangka yaitu AM terpaksa dilumpuhkan hingga akhirnya tewas karena melakukan perlawanan. "Berhasil mengamankan penyeludupan 1,5 kg sabu dari Banda Aceh . Petugas juga berhasil mengamankan 3 orang  tersangka berinisial MU, RA dan AH. Modus ya g digunakan yakni  sabu di kemas dan disembunyikan di dalam sepatu dan barang bawaan tersangka. Dari keterangan para tersangka , petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkapesu pengendali jaringan tersebut yang berinisial DA di daerah Cibinong, Bogor,” bebernya

          Dikatakan, Heru mengungkapkan dari Kasus ke sebelas (BNN Gagalkan Penyelundupan 2 kg Sabu)  Barang bukti yang juga dimusnakan  berasal dari ungkapan kasus yang dilakukan oleh petugas terhadap seorang tersangka berinisial BR alias Abet. Tersangka diciduk petugas setelah petugas berhasil menangkap kedua rekannya yang berada dalam jaringan yang sama. BR ditangkap dengan barang bukti berupa 2 bungkus teh Cina berisi narkotika jenis sabu seberat 2.095 kg. Tersangka dan barang bukti diamankan pada sabtu 10 Febuari 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Boyong Menteng, Bekasi Kota, Jawa Barat. “Kasus kedua belas ( 2 orang Tersangka  di Ciduk bersama  8 kg Sabu)  Pengungkapan kasus ini merupakan  awal dari pengungkapan dari kasus sebelumnya di atas . Dua orang tersangka yang diketahui berinisial ZU dan ZO adalah rekan dari tersangka BR yang telah lebih dahulu diamankan petugas pada hari sabtu 10 Febuari 2018 sekitar pukul 17.00 WIB . Dari tangan kedua tersangka petugas berhasil menyita kurang lebih  8.362 kg sabu dari sebuah  rumah  kos-kosan yang beralamat di jalan Sabar, Pesanggrahan, Jakarta Selatan,” ungkapnya.

       Sesuai data, Heru menambahkan Kasus ke Tigabelas ( 2 kg Sabu diamankan dari jaringan Batam )  Kasus terakhir dari pemusnahan barang bukti kali ini yaitu ungkap kasus dari 2 orang pria berinisial FA alias YUD dan FY alias Fauzi dengan barang bukti 20 bungkus palstik bening berisi sabu seberat kurang lebih 2 kg. Penangkapan terhadap  keduanya terjadi didepan  Batam Center  Foodcourt Jalan Daeng Kamboja Tik, Tering,Kota Batam, Kamis (8/3)2018 .” Selain  menangkap dua orang tersebut, petugas juga berhasil menangkap seorang pria berinisial BA alias BOY yang diketahui sebagai penerima barang,” tambahnya. (vk)

 

Sunday, 25 March 2018 16:40

JAKARTA(KORANRAKYAT.CON)- Keiginan masyarakat membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) sebagai  tim independen karena lambanya penanganan  kasus Novel Baswedan  direspon baik oleh Polri. Meskipun begitu pada prinsipnya kami bekerja keras untuk mengungkapkan kasus ini dan di harapkan juga pemantauan ini tidak tidak masuk dalam urusan teknis penyidikan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Pol Muhammad Iqbal ketika ditemui di Mabes Polri, Jumat (23/3) 2018 mengatakan “ Ya kita siap bekerjasama gak ada masalah.” Tapi  juga harus dihormati kami harus bekerja keras. Prinsipnya kami bekerja keras mengungkap kasus ini,” ujarnya. 

Selanjutnya, Iqbal menegaskan kami hormati beberapa lembaga yang mengawasi kita seperti kompolnas dan ombudsman.” Bahkan Polda Metro Jaya sudah bekerjasama dengan tim Komisi pmberantas Korupsi (KPK) untuk saling tukar informasi dalam menyelesaikan kasus ini,” tegasnya. 

Untuk itu, Iqbal menjelaskan  permasalahan Komnas Hak Asasi Manusian(HAM)  membentuk pemantau ya silahkan. Tapi tim pemantauan itu ingat loh tidak masuk urusan teknis penyidikan ya tidak bisa. Kalau mereka ada informasi ya silahkan. Siapa saja sebenarnya. “ Tentnya Kerjasama dalam apa, Ya dalam tukar menukar informasi silahkan tapi bukan pada teknis penyidikan,” jelasnya.

Itu Sebabnya, Iqbal menandaskan  kita siap saja bekerjasama dalam tukar menukar info.” Tapi ingat tim Komnas HAM tidak menyentuh teknis penyidikan, agar lebih jelas proses ini kan nanti akan diproses lebih lanjut,” tandasnya.(vk)

Gaya

Face Book Galleries

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Lalu Muhammad Zohri, juara dunia atletik di bawah usia 20 tahun kelahiran Nusa Tenggara Barat,...
              SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo melantik Kepala Badan Pengelola...
    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menangkap 9 orang buntu peristiwa perlawanan...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  -  Mapolres Indramayu mendapatkan kado teror bom oleh seorang keluarga...
      RUSIA(KORANRAKYAT.COM) Timnas Prancis berhasil menjadi juara Piala Dunia 2018 setelah meraih kemenangan...
      RUSIA(KRJ.COM) Timnas Belgia berhasil meraih juara ketiga pada Piala Dunia 2018. Keberhasilan tim Eden...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Hanya berselang sehari pasca politikus Golkar  ditetapkan tersangka, KPK langsung...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Perayaan Hari Ulang Tahun Polri ke 72 biasa dikenal Hari Bhayangkara di gelar di...
    JAKARTA(KORANRAKYAT,COM) - Hadiri perayaan Hari Ulang Tahun Polri ke 72 di Istora Senayan ,Rabu(11/7) 2018...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Akibat viralnya kelakuan  pemukulan yang dilakukan AKBP M Yusuf  di tokonya dan...