Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan
Last Updated on Feb 15 2019

PLT PSSI jokdri Ditetapkan Tersangka 5 berkas diserahkan kejaksaan

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung sudah diterima dan sudah di diteliiti oleh 5 Jaksa satu berkas masing-masing.Semesters Polisi menetapkan ply Kevin PSSi Jokdri  sebagai  tersangka Jaksa Agung, M Prasetyo  kertika...
Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia
Last Updated on Feb 15 2019

Jokowi Resmi Buka Tanwir Muhammadiyah ke- 51 di Bumi Rafflesia

  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat (15/2/2019) pagi, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan. Kedatangan Jokowi dalam rangka membuka Tanwir Muhammadiyah ke- 51. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraannya mengatakan...
Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah
Last Updated on Feb 15 2019

Presiden Jokowidodo Tiba Dibengkulu Buka Tanwir Muhammadiyah

Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden RI Joko Widodo tiba di Bandara Fatmawati Soekarno, Bengkulu, Jumat, 15/02/2019. Kedatangan Jokowi disambut langsung Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang saat ini sudah berada...
Sambutan  Bupati Malang  Pada  Rapat  Paripurna  DPRD Kabupaten  Malang
Last Updated on Feb 14 2019

Sambutan Bupati Malang Pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti melalui Program Pembentukan Perda Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/46/KPTS/35.07.040/2019 tentang Program Pembentukan...
Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar
Last Updated on Feb 14 2019

Sektor Pariwisata Diprediksi Mampu Mendulang Devisa Terbesar

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh menteri dan menko  terkait. Menteri Pariwisata Arif Yahya mengatakan kegiatan pertemuan diadakan    tiga bulan sekali  3 bulan  sekali. sementara  wapres minta  diadakan...

World Today

Redaksi

Redaksi

Monday, 14 January 2019 01:52

 

BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM) - Membenahi tingkat kinerja dan layanan terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di seluruh pelosok Nusantara, Kementerian Sosial RI bersama Polri sepakat melakukan pengamanan dan penegakan hukum distribusi bansos.

      Hal ini direalisasikan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemensos RI dengan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial di Mabes Polri Jakarta. Disaksikan seluruh Kapolda dan Gubernur Se-Indonesia, via Video Conference, termasuk di di Ruang Vicon Polda Bengkulu, Jumát, (11/1/2019) “Hal ini kita lakukan dan kita kerjasamakan dengan Polri dalam rangka membenahi penyaluran bansos, sehingga bisa 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi,” jelas Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita, usai Penandatanganan Nota Kesepahaman

            Dikatakan Kapolri Jenderal Polisi Tito karnavian, tindak lanjut MoU akan dibentuk Satgas Khusus Pengamanadan Pengawalan Distribusi, mulai dari di tingkat Polri, Polda, Polres hingga Polsek.“Kita berusaha betul dari jajaran Polri memastikan agar Mensos bisa menyalurkan bansos secara lancar tanpa ada kendala yang berarti,” ujar Kapolri Tito Karnavian

            Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, terkait Nota Kesepahaman ini bersama Polda Bengkulu Pemprov Bengkulu melalui Dinas Sosial (Dinsos), siap menindaklanjuti hal ini secara aktif dan terintegrasi, sehingga penyaluran Bantuan Sosial bisa 6T dan berjalan maksimal.“Jelas MoU ini akan segera kita tindaklanjut bersama Polda Bengkulu, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang berhak mendapatkan bansos tidak terdaftar di data kementerian,” ungkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.       Selain itu menindaklanjuti arahan Mensos RI dalam Vicon tersebut, dengan total anggaran bansos 2019 sebesar 54,3 Terliun Rupiah, Dinsos Se-Seindonesia diminta segera mengupdate data masyarakat tidak mampu, sehingga penyaluran bansos bisa lebih tepat sasaran. (1nd)

Monday, 14 January 2019 01:44

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM —Kesigapan dalam menelusuri aktor intelektual terkait  berita bohong atau hoaks kontainer berisi surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.Hingga kini Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menelusurinya.

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri. Kamis(10/1)2019  mengatakan, pelacakan atau penelusuran dalang hoaks melalui pemeriksaan lanjutan tersangka BBP yang diduga membuat konten berita bohong atau hoaks. “Masih dituntaskan dulu pemeriksaan tersangka BBP dan penguatan alat bukti dulu, baru apabila sudah cukup kuat tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan Tersangkanya,” ujarnya.

            Selanjutnya,  Dedi menegaskan terus mendalami dan menelusuri jejak digital dari SIM card atau kartu ponsel milik tersangka BBP yang telah dibuang bersama ponselnya. “HP yang sudah dibuang (tersangka BBP) dan HP lain, jadi ada dua HP yang disita,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi menjelaskan diketahui, tersangka BBP ditangkap di Sragen, Jawa Tengah, pada 7 Januari 2019. "Atas perbuatannya, tersangka BBP dijerat Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong."BBP terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara,"jelasnya.

           Lebih jauh, Dedi merinci selain BBP, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka penyebar konten hoaks itu. Mereka adalah LS, HY, dan J yang masing-masing ditangkap secara terpisah di Balikpapan, Kalimantan Timur; Bogor, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah." Hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos tersebar melalui sejumlah platform, seperti YouTube dan WhatsApp," rincinya 

 

              Jadi, Dedi menadaskan salah satunya tersebar melalui rekaman suara seorang lelaki. " Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai, dipastikan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks," tandasnya.(vk)

Monday, 14 January 2019 01:36

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-- Upaya meningkatkan kinerja, akhirnya Kepolisian akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk membantu pengamanan Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan Kementerian Sosial. 

         Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian disaat  konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/1)2019)mengatakan  Polri akan membentuk satgas (Satuan Tugas) dukungan pengamanan bantuan sosial oleh Kemensos. Pri keseriusan pemerintah untuk menjalankan program bantuan sosial. “Kita melihat kesungguhan dari Bapak Presiden untuk memerhatikan masyarakat kurang mampu dari tahun ke tahun meningkat. Tahun lalu (anggaran bantuan sosial) lebih kurang Rp 39 triliun, tahun ini naik menjadi Rp 54,3 triliun angka yang besar,” ujarnya. 

          Selanjutnya, Tito menegaskan Satgas Polri akan dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono. Ke depannya, satgas akan dibentuk di setiap kepolisian daerah. “Saya minta Beliau paralel partner dengan Pak Irjen Kemensos yang ditunjuk oleh Bapak Mensos untuk bicara teknis anggaran Rp 54 triliun paket program ke mana saja. Setelah itu distribusinya bagaimana karena ini melibatkan network yang luas sampai ke jutaan masyarakat,”tegasnya.

           Untuk itu, Tito menjelaskan Satgas bertugas melakukan supervisi terhadap sasaran-sasaran program bantuan sosial ." Ini dilakukan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.. 

 

          Sesuai dengan pemiberitaan sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) soal pengamanan program bantuan sosial. Adapun, ruang lingkup nota kesepahaman tersebut yaitu mencakup pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, dan kerja sama lain yang disepakati. (Vk)

Monday, 14 January 2019 01:26

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya menjawab kasus Novel, akhirnya Kepolisian mengeluarkan surat tugas untuk membentuk tim khusus dalam rangka pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Surat tugas itu dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

         Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019)  mengatakan dan membenarkan Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM atas ranah Kepolisian negara Republik Indonesia dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” ujarnya

         Selanjutnya Iqbal menegaskan dari salinan surat tugas dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang menyebutkan,  tim gabungan terdiri dari 65 orang dari berbagai unsur di antaranya praktisi yang menjadi tim pakar, internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kepolisian. “Tim gabungan yang terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, KPK, tokoh masyarakat, pakar dan pihak lain yang dibutuhkan, paling lambat 30 hari setelah rekomendasi (Komnas HAM) diterima,” tegasnya. 

 

         Untuk  itu, Iqbal menjelaskan dalam surat tugas tersebut, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan. "Surat tugas ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019," jelasnya. 

         Sesuai data , penyiraman air keras terhadap Novel Pada 11 April 2017, seusai melaksanakan shalat subuh di masjid tak jauh dari rumahnya, Novel tiba-tiba disiram air keras oleh dua pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Cairan itu mengenai wajah Novel. Kejadian itu berlangsung begitu cepat sehingga Novel tak sempat mengelak. Tak seorang pun yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sejak saat itu, Novel menjalani serangkaian pengobatan untuk penyembuhan matanya. Ia terus menanti penuntasan kasusnya.

      Sebab, hingga saat ini, polisi belum bisa mengungkap siapa dalang penyerangan tersebut. Baca juga: Prabowo-Sandiaga Akan Angkat Isu Kasus Novel Baswedan di Debat Perdana Diberitakan sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan laporan hasil pemantuan terhadap kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. 

 

         Salah satu hasilnya, Komnas HAM merekomendasikan agar Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian segera membentuk tim gabungan. "Tim gabungan untuk mengungkap fakta, peristiwa dan pelaku penyiraman air keras kepada Novel yang terjadi pada 11 April 2017," ujar Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (21/12/2018).(vk)

Monday, 14 January 2019 01:21

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Pengejaran  terhadap pelaku  teror akhirnya, Kepolisian tengah membuat sketsa wajah pelaku teror di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi. 

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Sabtu (12/1) 2109 mengatakan, pihaknya akan melibatkan ahli pembuat sketsa wajah. Sketsa akan dibuat berdasarkan keterangan saksi yang sempat berinteraksi dengan terduga pelaku. “Khusus (saksi) untuk penjual bubur, dari Inafis (Polri) akan memanggil ahli sketsa wajah, karena keterangan yang bersangkutan sebelum kejadian itu ada orang yang sempat menanyakan rumah pak RT ," ujarnya. 

          Selanjutnya, Dedi menegaskan, tim Inafis akan mengirimkan sketsa wajah yang dibuat nantinya ke tim Laboratorium Forensik untuk dilakukan pengembangan. “Lagi dicoba digambar sketsa wajahnya. Nanti dari hasil sketsa wajah yang berhasil digambar oleh ahli sketsa dimasukkan di laboratorium forensik Inafis. Kita memiliki peralatan yang cukup canggih,” tegansya. 

          Untuk itu Inafis, Dedi menjelaskan  juga akan menyelidiki sidik jari pelaku di  barang bukti tas berisi pipa paralon, kabel, baterai, dan sekering. 

" Kepolisian, benda yang ditemukan di rumah Agus merupakan bom pipa palsu," jelasnya.

 

          Lebih jauh, Dedi menambahkan  hal itu dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri. "Benda mirip bom paralon tersebut disangkutkan ke pagar rumah itu pada pukul 05.30 WIB. Pada hari yang sama, rumah Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dilempar bom molotov, "tambahnya  (vk)

Monday, 14 January 2019 01:13

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Adanya proses kasus kejahatan HAM dimasa lalu terkesan jalan ditempat, ditangap oleh Jaksa Agung sembilan berkas itu tidak dilengkapi baik sisi formai dan materilnya. Jadi dua aspek terpenuhi , baru kejakasaan  bisa meningakatkan ke tahapan penyidikan. 

         Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ditemui  di Kejagung, Sabtu (12/1)2019   mengatakan, Kejaksaan Agung masih meneliti 9 berkas kasus kejahatan HAM di masa lalu yang dikirimkan Komnas HAM pada 27 Desember 2018. "Sembilan berkas itu harus dilengkapi, baik dari sisi formil dan materiil. Jika dua aspek itu terpenuhi, Kejaksaan baru bisa menaikkannya ke tahap penyidikan, " ujarnya. 

         Selanjutnya, Prasetyo menegaskan dan merespons pernyataan Komnas HAM terkait pengusutan kasus pelanggaran berat HAM yang secara substansi dan prosedur tidak ada perkembangan. “Sekarang masih proses prapenuntutan berkas yang dikirim penyelidik (Komnas HAM) diteliti oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum), nanti disimpulkan sudah lengkap atau belum. Kalau lengkap diterbitkan P21, kalau belum dikembalikan dengan petunjuk,” tegasnya.

           Untuk itu,  Prasetyo menjelaskan  Kejaksaan meminta 9 berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu itu dilengkapi oleh Komnas HAM, baik dari bukti maupun keterangan saksi. "Berkas perkara kasus pelanggaran berat yang disampaikan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung adalah: Peristiwa 1965/1966 Peristiwa Talangsari Lampung 1998 Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985 Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Peristiwa Wasior dan Wamena Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh Peristiwa Rumah Geudong, dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh, Jelasnya..

           Lebih jauh, Prasetyo merinci  kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kejaksaan. “Kasus pelanggaran HAM berat bukan semata-mata tanggung jawab satu pihak, bukan hanya kejaksaan saja, bukan hanya Komnas HAM sendiri juga, bukan hanya pemerintah. Ada juga DPR, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu ini nggak bisa diselesaikan oleh jaksa sendiri,” rincinya. 

             Jadi,  Prasetyo membeberkan sudah saya katakan ada keterkaitan antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan muaranya ke persidangan. Kalau memang memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan pendekatan yudisial. Kejaksaan juga tak ingin penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu berlarut-larut. “Penyelidikan berawal sejak tahun 2007 sampai sekarang. Kita juga tidak mau melimpahkan perkara tanpa dibekali keyakinan dan bukti-bukti yang kuat, karena hasilnya kalau tetap dipaksakan tidak sesuai dengan yang diharapkan,” bebernya. 

           Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengembalikan sembilan berkas perkara HAM pada November 2018 kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, tujuh dari sembilan berkas itu tak ada kemajuan apapun dari hasil penyelidikan Kejagung itu. “Secara substansi dan prosedur tidak ada perkembangan,” ujar Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam di Media Center Komnas HAM, Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).(vk)

Wednesday, 09 January 2019 14:53

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Tukang tagih mechanical lakukan kekerasan dan menakuti dilakukan oleh Dept Colektor dari PT Vcard Teknologi Indonesia (Vloan) akhirnya tukang tagih IS,RS,PJ dan WW , ditahan di Direktorat Cyber Crime Bareskrim  pasalnya melanggar undang-undang IT

Ka subdit II Cyber Crime Bareskrim, Kombes Pol RickyNaldo Chairul di Direktorat Cyber Criime,Cideng Jakarta Pusat,Rabu(9/1)2018 mengatakan saya akan menjelaskan  pengungkapan kasus  pengancaman kekerasaan dan menakut-nakuti melalui media elektronik yang dilakukan dept Colektor  dari PT Vcard Teknologi indonesia(Vloan ) Dimana PT Vrard Teknologi Indoneis memiliki aplikasi vloan." Kasus ini dilaporkan ke Bafreskrim berkaitan korban yang melaporkan bahwa terjadi tindak pidana melanggar undang-undang ITE yang dilkakukan oleh depkolektor dalam angka penagihan pinjam meminjam fir to fir lending dilakukan oleh Fintech adala Vloan. Ada 4 orang tersangka  sudah kami amankan yaitu saudara IR saudar RS, kemudian saudara PJ, Saudara RS, dan   saudara WW," ujarnya. 

Selanjutnya, Rickynaldo menegaskan sudah kita amankan 4 orang  berperan sebagai depkolektor dari  PT Vcard Teknologi Indonesia (Vloan) dalam hal ini memiliki tim  tek dengan apliiasi Vloan. "Ke empat orang ini  perlu kami jelaskan modus operandinya bahwa PT Vcard Teknologi Indonesia ini bergerak dalam usaha vir to vir leanding dengan merek Vloandimana servernya apliaski Servernya terdapat di luar negeri di China dan Hostingannya Serter ada di Arizona New York. Begitu juga PT Vloan ini  mempunya beberapa aplikasi, aplikasi fintech yang  ada  di Market Place super cas dan super dana pinjaman Plus , Super Dompet dan super pinjam," tegasnya . 

Untuk itu, Rickynaldo menjelaskan pada saat nasabah mengaplikasi mendonload apikasi Vlon ini ada beberapa persyaratan dipenuhimoleh orang lain ataupun pemohon yaitu salah satu diantaranya menyetujui seluruh data yang ada di Hand Phone nasabah dapat diakses oleh PT Cloan ini. Kemudian data tersebut persyaratan lainnya adalah bahwa pada saat melakuak aplikasi ada persyaratan antara lain menyantumkan nama sesuai di KTP kemudiian pekerjaan , rekening bank kemudian  efek . Setelah seluruh persyaratan itu sudah dipenuhi barulah nasabah memperoleh persetujuan untuk melakukan pinjaman meminjam di aplikasi vloan ini. Ada besarannya yang paling rencah Rp 600, yang paling tingi adalah Rp 1.200.000 dengan termpo  7 hari," tegasnya.  

Lebih lanjut, Rickynaldo merinci pada saat menyerahkan uang itu menggunakan paymen gate way send date,Doku untuk mengirimkan dana pinjaman nasabah. misalkan kita contohkan saja kalau pinjam uang Rp 1 Juta sudah di setujui nasabah akan menerima antara Rp 850.000 sampai Rp 900.000. Kemudian selama 7 hari ,hari ke 8 harus mengembalikan Rp 1,1 Juta tau Rp 1,2 juta.itu ketentuannya dalam rangka pinjam meminjammelalui vloan ini." Sampai dengan 30 hari  apabila tidak ada berita tidak ada kabar dan di tagih susah dan dihubungi susah maka seluruh kontek yang ada  ditobok itu phone bok dibikin satu group yang dibuat oleh para depkorektor ini dengan mengatas namakan  peminjam. kalau nama peminjam atas nama budi maka namanya itu group budi yang mana isi selurh kontek yang ada di  di phone book ada ibunya, bapaknya, ada bosnya ,macam-macamnya," rincinya.

Seiring dari itu, Rickynaldo menandaskan maka mulailah disebar awalnya diberitahukan bahwa group ini adalah group adalah  budi yang mempunyai hutang yang tak mau bayar. " Masih sopan lama-lama berikutnya disebarkan kekonten pornografi dlakukan pengancaman kemudain ditakut-takuti sehingga anak yang menjadi korban karena disitu ada keluarganya, ada bosnya sampai dipecat pekerjannya bahkan sampai dikucilkan oleh teman-trmannya bahkan sampai dimarahi di usir oleh orang tuanya.  dan sebagainya seperti itu kasusnya," tandasnya..

Sesuai data, Rickynaldo  membeberkan Kemudian untuk perannya masing-masing 4 orang ini . Sebagai depkolektor kirimkan konten-konten  yang menagih maupun saling membantu satu orang yang bersangkutan meng ipload dan yang lainnya -olah seperti seolah mengamini ya betul ya ,hajar aja ya seperti itu adanya. Membuat-membuat makin lama semakin takut dan semakin resah. "Kemudian yang barang bukti yang kita sita seperti yang tampilkan didepan ada lap top , hand phone, sim card itu  yang paling banyak karena handphone depkolektor itu menggunakan beberapa macam dan beberapa jenis dan beberapa rupa sim card untuk  membuat group dan membuat konten-konten mengarah pada pornografi,' bebernya..  

Disamping itu,Rickynaldo mengungkapkan ini hasil penyelidikan kita sementara ada 36 yang kita pantau ada 36 teks yang diposting di server yang ada di 5 negara. Ada Fintech yang di posting di lanserver di 3 negara. bayangkan kalau misalnya salah satu atau salah dua  atau salah tiga atau salah 4 vitke ini bermasalah dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan deskolektor tentunya kita akan kesulitan dan melacak sampaik ke beberapa negara ini. "Mulai dari China, Indonesia, Singapura dan bahkan Amerika sampai ke irlandia. jadi kami disini berharap  Fintech ini banyak manfaatnya jangan sampai disalah gunakan. Mungkin untuk penjelasannya kasus fintech kami sudah mengundang beberapa instansi  yang dapat menangani soal Fintech," ungkapnya.  

Jadi, Rickynaldo menambahkan untuk ke 4 orang ini kami persangkakan dengan pasal  40 , kemudain dengan pasal 29 junto pasal 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Porno grafi , pasal 45 ayat 1 ,pasal 27 ayat 1 dan 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik , kemuidan pasal 45 junto Undang-undang No 29 tentang ITE kemudian pasal 69 tentang KUHP  kemudian pasal 3,4,5 tentang Tindak Pidana Pencucian uang." Kemudian dengan kerugian yang dialami oleh para korban adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada yang diberhentikan kemudian  di ancam dan kemudain ketakutan  yang merugikan konsumen," tambahnya.(vk)

Wednesday, 09 January 2019 05:48

 

 

BENGKULU, (KORANRAKYAT.COM)  - Pemandangan tak lazim bisa terlihat di SDN 103 Kota Bengkulu pasca diterpa musibah banjir. Air meluap akibat hujan tersebut tidak hanya menggenangi perkarangan sekolah, namun hingga masuk kedalam ruangan dan mengakibatkan buku bacaan di sekolah tersebut menjadi basah.

Terlihat pada poto yang berhasil diabadikan oleh media ini, buku-buku yang dijemur diperkarangan sekolah dan beberapa alat elektronik, seperti soundsistem, printer, komputer dan beberapa alat lainnya menjadi rusak akibat basah oleh air banjir.

Ironisnya lagi, akibat dari musibah tersebut kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut saat itu menjadi lumpuh total.

Dengan peristiwa tersebut, maka diharapkan kepada pihak-pihak yang merasa bertanggungjawab untuk tidak bertutup mata, atau segera mengambil langkah cepat dengan segera mencari solusi agar kejadian serupa bahkan lebih parah tidak terulang kembali. (1nd)

Wednesday, 09 January 2019 00:50

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)-     Buntut penanganan kasus anti mafia bola   Satgas Anti Mafia Bola berhasil menangkap  NS oknum   wasit, dibongkar  saat memimpin pertandingan sepak bola antara PS Persibara dengan PS Pasuruan diduga telah mengatur skor memberikan kemenangan PS Persibara 2-0 dan meneima uang imbalan  Rp 45 Juta. NS langsung ditetapkan sebagai tersangka  dan langsung  ditahan.
          Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri,Selasa(8/1)2019 mengatakan  sudah berhasil diamankan oleh Satgas Mafia Bola atas nama saudara NS. Saudara NS profesinya  ini dalam pertandingan adalah profesinya sebagai wasit antara PS Persibara melawan PS Pasuruan.," Saudara NS ini  langsung ditetapkan statusnya sebagai tersangka  dan  dilakukan penahanan oleh Satgas Anti Mafia Bola,"ujarnya.
          Selanjutnya, Dedi menegaskan kenapa Saudara NS bisa ditetapkan sebagai tersangka karena mendasari hasil pemeriksaan dua tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. "Tersangka tersebut   sudah menyampaikan dalam keterangannya adalah atas nama Mba Pri, JL dan Mba Putih," tegasnya
         Untuk itu, Dedi menjelaskan dari tiga keterangan tersebut menyebutkan  beberapa pihak yang terkait menyangkut masa edskor pertandingan PS karena didalam pertandingan tersebut Persibara dan PS Pasuruan . " Demikian juga dari keterangan saksi yang lain atas nama sakti , kemudian dari peristiwa tersebut didapat keterangan bahwa  untuk NS menerima uang sebesar Rp 45 juta," jelasnya .
          Lebih lanjut, Dedi merinci NS nantinya tidak akan sendiri dari pertandingan tersebut beberapa  juga yang terlibat nanti akan didalami Satgas Anti Mafia Bola yang secara matang dahulu kemudian dikumpul lagi alat -alat buktinya." Apa bila sudah cukup nanti Satgas anti Mafia Bola dapat kembali menangkap beberapa tersangka yang terkait beberapa pertandingan tersebut. untuk barang buktinya beberpa diterima secara langsung," rincinya.(vk)

Wednesday, 09 January 2019 00:36



JAKARTA(KORANREAKYAT.COM) Pemerintah bersama dengan DPR telah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk melakukan edukasi dan mitigasi kebencanaan di Indonesia. Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana membutuhkan kesiapsiagaan dari seluruh elemen dalam menghadapi bencana. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pengantar rapat kabinet paripurna yang diadakan di Istana Negara, pada Senin, 7 Januari 2019. Dalam rapat tersebut, Presiden bersama dengan jajaran Kabinet Kerja membahas program dan kegiatan untuk tahun 2019."Saya ingin mengingatkan untuk terus memperkuat daya tahan dan kesigapan kita dalam menghadapi bencana. Pada APBN 2019 pemerintah bersama DPR telah mengalokasikan lebih banyak lagi anggaran untuk melakukan edukasi dan mitigasi bencana alam," kata Presiden.Menurutnya, sebagai sebuah negara di wilayah cincin api, masyarakat Indonesia harus sigap dan tangguh dalam menghadapi kemungkinan bencana alam yang terjadi.
             Terkait dengan edukasi kebencanaan, Kepala Negara menginstruksikan jajaran terkait agar mulai memperkenalkan dan memberikan edukasi terkait mitigasi bencana sejak dini. Perkenalan awal pada mitigasi bencana diharapkan dapat menambah pengetahuan para siswa dan masyarakat mengenai tindakan yang harus dilakukan saat bencana terjadi."Saya juga minta agar edukasi kebencanaan ini betul-betul dikerjakan secara baik dan konsisten, dilakukan sejak dini, dan masuk dalam muatan yang diajarkan dalam sistem pendidikan kita sehingga betul-betul kita siap dalam menghadapi setiap bencana yang ada," tandasnya.(eas)

Entertaiment

Face Book Galleries

JAKARTA,KORANRAKYAT, COM- Terkait dengan penyerahan 5 berkas perkara Satgas Anti Mafia Bola kepada Kejaksaan Agung...
  BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tiba di Bumi Raflesia Bengkulu, Jumat...
Presiden RI Joko Widodo Tiba di Bengkulu   BENGKULU. (KORANRAKYAT.COM) – Menggunakan pesawat kepresidenan,...
MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda”, dimana telah ditindaklanjuti...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla  dengan  Anggota seluruh...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai...
JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu membawa masyarakt akan kesadaran...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun...
  JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama...
            JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Tiga hal utama yang harus dimiliki generasi muda sekarang ini adalah...

Ekonomi Makro

  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Sambutan Bupati Malang Pada

MALANG(KORANRAKYAT.COM)   Berdasarkan skala prioritas

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan