Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Breaking News
Polisi.Kerjasama Dengan SKK Migas - Wednesday, 19 September 2018 15:07
Kapolresta Jambi lakukan Kontra Radikalisme - Monday, 17 September 2018 01:16
BNN Musnahkan Barang Bukti - Friday, 07 September 2018 14:25

Headline News

Penjualan Gula Kristal Dipantau Bareskrim
Last Updated on Sep 21 2018

Penjualan Gula Kristal Dipantau Bareskrim

JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula kristal Putih. Ini dilakukan agar tertib dan setelah diketahui ada pemalsuan dokumen penjualan , ini ada pidananya diserahkan pada Bareskrim memproses tersangka KPW. Ijin Usahanya akan di bekukan ...
Polres Muara Jambi Tangkal Radikalisme Dengan Kerahkan.Babinkamtibmas
Last Updated on Sep 19 2018

Polres Muara Jambi Tangkal Radikalisme Dengan Kerahkan.Babinkamtibmas

JAMBI(KORANRAKYAT.COM)- Polres Muaro Jambi melakukan penagkalan Radikalisme dengan kegiatan prefentif  menugaskan 65 Babinkantibmas yang tersebar di 105 Desa. Kapolres Muaro Jambi, AKBP Pol Mardiono ketika ditemui di Polres Muaro Jambi, Kamis(14/9)2018 mengatakan Kami dari Polres Jambi dalam...
Polisi.Kerjasama Dengan SKK Migas
Last Updated on Sep 19 2018

Polisi.Kerjasama Dengan SKK Migas

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Polri menandatangi Mou dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi(BPH Migas) di gelar di Ruang Rupatama, Mabes Polri, Senin(17/9)2018. Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian  di temui...
Presiden Jokowi Ajak Bangsa Indonesia Rawat Persatuan dan Kerukunan
Last Updated on Sep 18 2018

Presiden Jokowi Ajak Bangsa Indonesia Rawat Persatuan dan Kerukunan

    JAKARTA(KORANRAKYA.COM)Presiden Joko Widodo kembali mengajak seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Ia mengatakan, momen Asian Games yang lalu menjadi bukti bagaimana persatuan dapat menjadi penopang kesuksesan para atlet menuju kesuksesan.   “Coba lihat...
Ditahun Politik TNI-Polri Komit Netral
Last Updated on Sep 18 2018

Ditahun Politik TNI-Polri Komit Netral

JAKARTA(KORANRAKYATCOM)TNI Polri gelar operasi mantap Brata di Monas menyatukan keamanan gabungan TNI Polri. Ini dilakukan untuk menjaga Netralitas TNI Polri untuk,mengawal Pilpres dan Pileg 2019. Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian ditemui usai gelar apel Mantap Brata di Monas , Selasa(18/9)2018...

World Today

  •  
    Perdana Menteri Korsel Apresiasi Pelaksanaan

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yeon menyampaikan apresiasi

     

Redaksi

Redaksi

Friday, 07 September 2018 12:00

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)

Bonus  sukses penyelenggaraan Asia Games 2018 Bos Mahaka Group, Erick Thohir resmi menjabat Ketua Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

     Hal itu disampaikan bakal calon presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di posko kubu Jokowi-Ma'ruf di Jalan Cemara (Posko Cemara), Menteng, Jakarta, Jumat (7/9/2018). "Ketua Tim Kampamye Nasional adalah Bapak Erick Thohir," ujar Jokowi.

           Alasan Jokowi Pilih Erick Thohir Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi mengatakan, keputusan itu diambil setelah dirinya berkomunikasi dengan Ma'ruf, ketua umum dan sekjen parpol pengusung dan pendukung, relawan dan banyak tokoh.

        Ikut hadir para sekretaris jenderal partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mereka kompak mengenakan kemeja putih. Kubu Jokowi-Ma'ruf sebelumnya sudah menyerahkan struktur tim kampanye ke KPU. Namun, saat itu belum tercantum ketua tim.

           Sesuai dengan aturan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hingga satu hari jelang pelaksanaan kampanye, atau 22 September 2018, tim kampanye maupun juru kampanye masih bisa direvisi. sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hingga satu hari jelang pelaksanaan kampanye, atau 22 September 2018, tim kampanye maupun juru kampanye masih bisa direvisi.(as)

Friday, 07 September 2018 06:39

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Ada nya dugaan ancaman dan intimidasi yang dilakukan kelompok atau perorangan untuk pengajian Ustad Somad, Polisi tunggu laporannya. Kalau ada laporan tentunya Polri akan memproses dan menindaknya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat , Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Kamis (6/9)2018 mengatakan

Sampai saat ini dan  pak Kadiv  juga sudah menyampaikan belum pernah ada dan menerima pelaporan  dari Ustad Abdul Somad tentang menurut pendapat beliau ada intimidasi  atau ada ancaman kepada beliau. "Jadi kalau misalnya Ustad Abdul Somad sudah melaporkan  kepihak Kepolisian pasti kita tangani," ujarnya.

 

Ketika didesak adanya dan Ini menjadi bagian Delik Aduan, Dedi menegaskan Kita tangani dan kita akan melakukan proses penyelidikan  apakah ada unsur perbuatan melanggar dan melawan hukum yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu. Sampai sekarang belum ada laporan , kita sampai sekarang menunggu laporan." Setelah ada laporan pasti polisi akan melakukan  proses," tegasnya.

Disunting apa tidak bisa melakukan penyelidikan, Dedi menjelaskan Dasarnya apa kita melakukan penyelidikan. Ustad Somat belum merasa dirugikan secara resmi misal tindakan seorang  atau kelompok Ustad Abdul Somad merasa di rugikan secara pribadi melaporkan  dan kita melakukan  penyelidikan kita  langsung penyidikan menemukan dua alat bukti kita tentukan apakah perbuatan ini pidana atau tidak. "Kalau ada perbuatan Pidana baru kita tingkatkan dari penyelidikan  ke penyidikan," jelasnya.

Menyoroti  ini bagian dari delik aduan, Dedi menandaskan Ya , kita harus menunggu laporan. Kami menghimbau kepada ustad Abdul Donat apa bila merasa dirugikan tindakan-tindakan seseoarang atau kelompok dalam sosial media silakan laporkan ke kami, pasti kami akan menangani dengan serius."Ini jadi Polemik, karena terjadi peminjaman. Nah kita akan memprotes hal-hal positif dalam rangka mencerdaskan bangsa. Pasti kita akan layani dan tangani dengan baik.Kalau ada pengajian apakah polri akan memberikan perlindungan,  Ya, kita akan melakukan pengamanan dengan baik," tandasnya.( vk)

Friday, 07 September 2018 05:56

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Polisi antisipasi kegiatan olahraga Ahmad Dhani ,  yang situ ya asesmentnya melanggar undang-undang No.9 tahun 1998 tidak sesuai 5 point akan dibubarkan atau tidak diperbolehkan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ketika ditemui di Mabes Polri, Kamis(6/9)2018 mengatakan  Pada prinsipnya yang mungkin dari wilayah memiliki tim yang menganalisa rencana kegiatan tersebut. "Kita mengasesment secara komperhensif sepanjang kegiatan masyarakat sesuai undang-undang No.9 tahun 1998 itu dilaksanakan tidak sesuai dengan 5 point UU No.9 tahun 1998 pertama bahwa kegiatan menyampaikan dimuka publik atau di muka umum itu sifatnya tidak absolut, tetapi sifatnya tentatif sesuai regulasi yang ada di kita," ujarnya.

Selanjutnya, Dedi menegaskan termasuk regulasi internasional ICPR internasional Convensi Politik Right , bahwa sepanjang kegiatan masyarakat itu yang pertama tidak melanggar norma, etika  yang tidak melanggar  peraturan perundang-undangan , tidak menganggu ketertiban umum , tidak atau dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa tidak diperbolehkan,". Sehingga dalam ISPR itu  disebutkan ada dua kegiatan  masyarakat menyampaikan di muka publik atau dimuka umum sepanjang tidak melakukan indikasi pelanggaran melanggar HAM, melanggar konstitusi yang hukum yang berlaku, Moral Etika dan tidak menggangu ketertiban umum di ijinkan. Sepanjang tidak ada indikasi seperti itu sangat jelas Polri atau Polisi dapat membubarkan kegiatan tersebut," tegasnya.

Ketika ditanya ini kan hanya gerak jalan sehat memperingati  hari Olah Raga, Dedi menjelaskan ya, mungkin gerak jalan tetapi dibalik itu wilayah yang punya kemampuan mengaksesment seperti itu. "Dari Mabes Polri sudah sangat jelas kepada wilayah betul-betul mampu menganalisa koperhensif," jelasnya.

Saat disinggung jadi ada potensi ke 5 hal itu ya, Dedi merincinya dari assesment pasti ada potensi yang mengarah kesitu. Artinya Polisi mengambil  the cressy kepolisian seperti itu, cressy kepolisian itu diatur dalam UU No.22. Polisi dapat  mengambil satu tindakan dengan satu penilaian sendiri yang secara mandiri. "Kalau itu dibiarkan terjadi kontradiksi ya maka kepolisian di salahkan. Polisi harus betul-betul mengantisipasi setiap kemingkinan terburuk yang terjadi di Masyarakat," rincinya.

Ketika disorot apa jadi kalau tetap diselenggarakan, apa Polisi  bisa dibubarkan atau membubarkan diri, Dedi menandaskan ya, sangat kuat mengindikasi kepada 5 hal  tersebut , Polisi dapat membubarkan." Kalau dalam membubarkan terjadi perlawanan ada pasalnya pasal 212 dan pasal 218  lawan petugas sanksi hukumannya 4 bulan," tandasnya.(vk)

Wednesday, 05 September 2018 12:02

LOMBOK(KORANRAKYAT.COM) Adanya  inpres nomor 5 Tahun 2018 untuk membangun kembali Provinsi Nusa Tenggara Barat akibat gempa yang terjadi beralang-ulang. Pemperintah dengan sigap mengalirkan bantuan pengucuran dana. Seiring dengan itu ditegaskan jangan ada potongan satu rupiah untuk bantuan bagi masyarakat NTB.

Dalam kunjungan Presiden RI Joko Widodo di Lombok, Minggu (2/8) 2018 mengatakan dan mengingatkan kepada semua pihak agar jangan sampai ada potongan untuk bantuan dana stimulan rekonstruksi rumah yang diberikan kepada korban gempa di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Saya ingin tidak ada serupiah pun dari tabungan ini dipotong, enggak mau saya. Semuanya harus masuk ke masyarakat dan untuk membangun rumah masing-masing," ujarn

Dalam kunjungannya yang ketiga ini, Jokowi didampingi Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi dan Kepala BNPB.

Ia menyerahkan bantuan secara simbolis sebanyak 5.293 buku tabungan dana stimulan rekonstruksi rumah yang telah selesai diverifikasi.

Bantuan dana stimulan ini diberikan kepada warga korban gempa Lombok yang rumah mengalami kerusakan.

Untuk rumah rusak berat, pemerintah memberikan 50 juta, rusak sedang 25 juta, dan rusak ringan 10 juta

Jokowi meminta agar dana tersebut diprioritaskan untuk membangun rumah

Adapun rumah yang dibangun harus menggunakan kontruksi rumah yang tahan gemp

Hal ini mengingat wilayah Indonesia berada pada kawasan cincin api yang rawan terjadi gempa bum

Untuk itu, pemerintah telah menunjuk Kementrian PUPR, insinyur, mahasiswa teknik, dibantu dari TNI dan Polri untuk mendampingi masyarakat bergotong royong membangun rumah.

Bagi rumah yang materialnya bisa dipakai, Presiden menyarankan untuk bisa dipakai sehingga dana yang diberikan betul-betul cukup untuk membangun kembali rumah warga.

Setelah selesai membangun, jika ada kelebihan biaya, warga dipersilakan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang lain.

Jokowi berharap, proses pembangunan berjalan cepat karena sebentar lagi akan memasuki musim penghujan. Dengan demikian, rumah yang dibangun bisa dihuni warga sebelum musim hujan datang.(vk)

Wednesday, 05 September 2018 11:48

LOMBOK(KORANRAKYAT.COM)Pemerintah ke bali membangun kembali NTB, sejak awal gempa hingga rehabilitasi dan rekonstruksi Polri ikut membantu secara langsung. dengan menurunkan 1.300 personil dan dana dukung personil Polri Rp 10 Miliar dalam tugas.

Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian  ketika di temui di Lombok saat mendampingi Presiden Jokowi,Senin(3/9)2018 mengatakan dari tanggap darurat tentu dari Polri berkewajiban dan tanggung jawabnya memang untuk membantu masyarakat dari awal . Pertama kita sudah memberikan bantuan bersama teman-teman TNI Pemda dan lain-lain." Itu sudah pasti kita pertama dari tanggap darurat menolong evakuasi menolong korban membawa ke rumah sakit ada yang kena tuntunan kita angkat dibawa ke rumah sakit dan seterusnya bersama-sama jajaran lain seperti TNI dan Pemda," ujarnya.

Selanjutnya, Tito menegaskan setelah itu baru kita mulai termasuk pengamanan kepada masyarakat..Evakuasi di Giri Terawangan dan Giri Air termasuk Turis-turis kita lakukan sudah. "Setelah itu saya kirim pasukan pertama kali itu lebih kurang 700 hingga 800 untuk membantu tanggap darurat  mediasi kepada korban yang rumah ya rusak untuk dan lain-lain termasuk operasi sembako-sembako yang tadinya kurang susah okey. Kalau.masalah sembako dan logistik tidak ada masalah tidak ada masalah disini. Distribusi bagus dari pemerintah mengucurkan luar biasa  dari Bulog, dari BUMN, bapak presiden sudah all out untuk memerintahkan sehingga tidak ada masalah," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan  urusan makanan sudah tidak ada masalah, tadi tenda yang kurang sudah, selimut kurang sudah. Saya juga memberikan dukungan buat Mabes Polri sebanyak lebih kurang Rp 10 Miliar untuk jajaran Polri saja dalam rangka untuk operasional dan lain-lain." Kita juga meminta kepada Kapolda-kapolda memberikan simpati, ,sumbangan-sumbangan anggota-anggota Polri berembuk juga hampir Rp 10 Miliar sudah diserahkan kepada Polda untuk kepentingan operasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Tito merincinya Kemudian kita melihat banyak kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan dalam rangka rekonstruksi rehabilitasi dan kita undang Polda-Polda yang punya kemampuan besar, resqu dan total dari semua diluar Polda ada 1.300 baik dari Brimob, Shabara kemudian dari Pol Air, Helly Copter kita kirim ada dua, kapal kita kirim termasuk kapal yang bisa merubah air laut menjadi air tawar . "Ya kita kirim kesini juga. Kemudian kita.kirim Jelly Copter untuk melakukan evakuasi yang ada di gunung dan tempat-tempat terpencil untuk kendaraan . Selain itu untuk mempercepat ke Amergancy lewat darat sulit agak lambat bisa pakai Peshawar Helly Copter,ada  rumah sakit TNI Angkatan Laut yang terapung kita kirim kesana, Rumah Sakit Mataram dan lain-lain," rincinya.

Seiring dengan itu, Tito mengungkapkan nah dalam rekonstruksi pasukan yang luar Brimob tetap saya pertahankan perpanjang 1 bulan, kalau kurang kita akan kirim anggota kita dari luar daerah. Kemudian yang kedua kita juga turut membantu rekonstruksi ini, ini kan ada yang dijalan besar itu alat-alat besar bisa masuk tapi yang didalam gang-gang kecil itu sulut dilakukan secara manual oleh anggota-anggota kita." Dibawah Satgas yang dipimpin oleh Pak Danrem dan Koosgab Mayjen Marsuni itu semua bersama relawan, TNI, Kementerian Sosial itu semua bekerja menjaga stabilitas harga sekaligus melakukan verifikasi berapa rumah yang rusak berat,rusak ringan makin cepat verifikasi maka pemerintah akan cepat lebih cepat mengucurkan uang, ini kemarin sudah di kucurkan uang oleh Bapak Presiden 5 Ribu lebih masih akan berlanjut kita akan  awasi oleh Polri agar itu betul-betul sampai kepada anggota  masyarakat yang berhak".Presiden jelas tidak ada potongan satu rupiah pun, jadi kalau ada yang berani motong ya entah alasan apa pun juga kita akan proses hukum Tindak pidana korupsi atau penggelapannya," ungkapnya. (vk)

Monday, 03 September 2018 06:53

MATARAM(KORANRAKYAT) Bencana Gempa Bumi di Lombok ,berakibat warga kehilangan tempat tinggal Kerala hancur,akhirnya Presiden Joko Widodo langsung memberikan  bantuan sebesar Rp 264 Miliar untuk perbaikan 5.293 unit rumah rusak yang diserahkan kepada korban gempa di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis yang diberikan kepada wartawan, Minggu(2/9)2018 mengatakan menyikapi bencana alam gempa yang berulang-ulang, akhirnya Presiden Joko Widodo langsung memberikan langsung bantuan sebesar Rp 264 Miliar untuk perbaikan 5.293 unit rumah.

"Nilai total yang diserahkan sebanyak Rp 264 milyar untuk 5.293 KK yang rumahnya rusak berat, di mana masing-masing rumah rusak berat diberikan stimulus Rp 50 juta," ujarnya.

Selanjutnya, Sutopo menegaskan bantuan langsung ditransfer oleh Pemerintah dan masyarakat menerima dalam bentuk tabungan BRI. "Diharapkan tabungan sebesar Rp 50 juta dapat membantu masyarakat untuk membangun kembali rumahnya yang roboh akibat gempa," tegasnya.

 

Untuk itu, Sutopo menjelaskan adapun rincian warga yang mendapatkan dana stimulan dari pemerintah adalah Kabupaten Lombok Barat 359 orang, Kabupaten Lombok Utara 1.353 orang, Kabupaten Lombok Timur 2.782 orang, Kabupaten Lombok Tengah 779 orang, Kota Mataram 20 orang."Satu orang perwakilan dari masing-masing lima Kabupaten/Kota menerima secara simbolis bantuan langsung dari Presiden," jelasnya.

Untuk itu, Sutopo mengungkapkan Presiden berpesan, dana yang diberikan benar-benar untuk membangun rumah dan tidak digunakan untuk hal yang lain.

"Saya akan cek benar nanti, uangnya dibangunkan rumah atau tidak. Satu lagi pesan saya untuk pejabat pemerintah, jangan dipotong serupiah pun dana yang turun ke masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sutopo menuturkan Jokowi berharap masyarakat bersabar, untuk sementara yang diberikan dana stimulan masih sejumlah 5.293 orang.Sisanya 70.000-an orang masih dalam verifikasi sesuai aturan yang berlaku."Nantinya rumah yang akan dibangun harus memiliki kontruksi rumah tahan gempa seperti Risha.

Untuk itu pemerintah telah menunjuk Kementrian PUPR untuk melakukan pendampingan bersama-sama dengan insinyur, mahasiswa teknik yang telah diberikan pembekalan serta TNI dan Polri," tuturnya.

Kedatangan Presiden untuk yang ketiga kali ini adalah mengecek para korban yang telah tertangani dengan baik dan mendapat pertolongan, mengecek sekolah dan rumah sakit darurat, memastikan aktivitas perekonomian berjalan lancar serta menghibur masyarakat.

Selama perjalanan menuju Gunung Sari, Lombok Barat. Presiden menyempatkan ke pos pengungsian Desa Menggala dan Desa Kekait. Menyapa, berdialog dan shalat magrib berjamaah dengan pengungsi.

Malam harinya, Presiden bersama pejabat negara lainnya nonton bersama dengan para pengungsi acara penutupan Asian Games di Lapangan Sepakbola Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat.

Di tempat yang sama, Presiden juga akan menginap di tenda bersama para menteri, Kepala BNPB, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat lainnya.( vk)

Sunday, 02 September 2018 12:52

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo pada Minggu pagi, 2 September 2018, bertemu dengan para atlet peraih medali di Asian Games 2018. Pertemuan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.

Saat mengawali sambutannya, Kepala Negara sempat berkelakar bahwa dirinya masih ingin perhelatan Asian Games 2018 terus berlangsung di Jakarta dan Palembang. Sore nanti, penutupan resmi ajang olahraga tertinggi se-Asia itu akan dilaksanakan.

"Saya ingin naik motor lagi dan terbang ke udara. Saya ingin ada tambahan 31 medali emas lagi. Saya juga ingin terus melihat Merah Putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya terus dikumandangkan," ujarnya yang langsung disambut tawa dan tepuk tangan para atlet yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, para atlet langsung menerima bonus raihan medali sebagai wujud apresiasi dari pemerintah atas prestasi yang ditorehkan anak bangsa. Tak seperti biasanya, bonus atlet yang diterima ini langsung dapat diterima para atlet bahkan sebelum penutupan ajang Asian Games dilakukan. Penyerahannya pun juga dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Bonus tersebut diserahkan langsung oleh Presiden berupa tabungan dengan nominal sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah. Presiden bahkan sempat memastikan secara personal kepada para atlet penerima bahwa bonus tersebut memang benar sudah diterima.

"Indonesia berterima kasih atas sejarah emas yang Saudara-saudara torehkan. Oleh karena itu saya sampaikan kemarin kepada Menpora, bonus untuk para atlet peraih medali saya ingin berikan secepatnya sebelum acara penutupan dilakukan," kata Presiden.

Presiden melanjutkan, apabila sebelum upacara penutupan nanti sore masih ada atlet-atlet lainnya yang mampu menyumbangkan medali bagi Indonesia, maka apresiasi yang sama akan langsung diberikan bahkan sebelum acara penutupan Asian Games 2018 dilangsungkan.

"Kalau pagi, siang, atau sore nanti masih ada tambahan medali setelah acara ini, akan saya berikan langsung. Tahu-tahu nanti masih ada tambahan emas lagi ya saya berikan di sini," ucapnya.

Untuk diketahui, penyerahan bonus tersebut langsung diberikan oleh Presiden dengan didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apresiasi pemerintah berupa tabungan diserahkan kepada sembilan perwakilan atlet, yakni Eko Yuli Irawan (angkat besi), Puspa Harum Sari (pencak silat), dan Aris Susanti Rahayu (panjat tebing) yang berhasil memperoleh medali emas. Sedangkan peraih medali perak diwakili oleh Ari Wahyuni (angkat besi), Aswat (panjat tebing), dan Alexander Elbert _(soft tennis)._ Sementara peraih medali perunggu diwakili oleh Nining Purwa Ningsih (sepeda), Amri Rusdana (pencak silat), dan Bunga Nyimas _(skateboard)._ 

Untuk atlet perorangan, peraih medali emas, perak, dan perunggu masing-masing memperoleh bonus apresiasi sebesar Rp1,5 miliar, Rp500 juta, dan Rp250 juta. Sementara untuk atlet beregu, peraih medali emas, perak, dan perunggu masing-masing akan mendapatkan Rp750 juta, Rp300 juta, dan Rp150 juta per orang.

Dalam acara tersebut, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla didampingi Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga  Imam Nahrawi, _Chef de Mission_ Syafruddin, dan Ketua INASGOC Erick Thohir.

Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anon(eas)

Saturday, 01 September 2018 12:32

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Gerakan kelompok ganti presiden 2019 secara jelas menimbulkan  konflik dan ada penolakan. Oleh karena itu apabila tidak memenuhi syarat dan berpotensi memecah bela itu akan dibubarkan.

Kepala Devisi Humas Mabes Polri, Irjend Setyo Warsito ketika ditemui di Mabes Polri, Kamiis (30/8)2018 mengatakan jadi bukan begitu cara melihatnya urut permasalahannya, lihatnya begini. Dengan ada gerakan atau aksi 2019 ganti presiden, ini kalau  dia sendiri saja tidak ada kelompok lain yang menolak, saya kira tidak ada masalah. "Yang jadi masalah ketika dia akan mmelakukan deklarasi dan melakukan aksi dan melakukan apa saja disatu kota, disatu kota sudah ada kelompok yang bertolak belakang dengan dia. Nah ini peran Polri supaya kita menengahi jangan sampai  jadi bentrok," ujarnya.

Selanjutnya, Setyo menegaskan 

Ya, pasal 6 dikuatkan pada pasal 15 kalau tidak memrlenuhi pasal 6 Polisi bisa membubarkan .

"Kan dua-duanya dihimbau untuk melakukan aksi supaya tidak terjadi benturan." Di kerawang sudah dihimbau untuk dua-duanya tidak melakukan aksi. Jadi supaya tidak terjadi benturan. Kalau terjadi benturan polisi lagi disalahkan," tegasnya.

Ketika disinggu ganti presiden 2019, Setyo menjelaskan Jadi kalau gerakan 2019 ganti presiden ada yang menolak . Pasal itu sama dengan kegiatan lain misalnya mau bikin konser untuk lombok ada yang menolak engga kalau tidak ada yang menolak itu bisa jalan. "Kalau ada yang.menolak tunggu dulu kita melakukan asisesman. Ada yang menolak engga, ini potensi bentruknya berapa ini itu yang.menolak juga gede kekuatannya juga besar dan sudah berhadap-hadapan. Ini harus dibubarkan dua-duanya," jelasnya. .

Sering dengan deklarasi di lakukan oleh Jokowi, Setyo menandaskan oleh karena itu yang lakukan deklarasi dari Jokowi dua periode karena tidak menolak dibiarkan saja. Sepanjang tidak ada yang menolak kita melakukan asisten begitu. Semua menghindari bentrok Kan polri mencegah jangan.sampai jadi bentrok," tandasnya.

Ditunggu Bawaslu tidak melarang, KPU tidak melarang itu .secara prinsip tidak mempermasalahkan itu, Setyo membeberkan Kita kan ada aturannya, Polri  berdasarkan aturan dan bahwa aturan itu ,aturan Undang-undang No.9 tahun 1998 pasal 6 menyangkut kriteria, syarat-syarat yang harus diperhitungkan. "Yang memenuhi itu pasal 15 diperbolehkan. Ketika pasal untuk membubarkan itu masih juga dilawan kita gunakan KUHP melawan petugas dan ini ingat ada juga AISSI PIARD . Di situ disebutkan bahwa ini bukan memang Hak Asasi Manusia, tetapi Hak Asasi Manusia yang bukan yang mutlak dan bisa ditunda. Misalnya dia tidak lakukan deklarasi mati engga. Kalau engga bisa ditunda dong. Itu polisi berhak menunda," bebernya.

Saat ditanya KPU, Bawaslu acara prinsip tidak masalah, ada kelompok masyarakat yang melakukan pengamatan, Setyo mengakui Polri sendiri menyampaikan kepada masyarakat  memberikan penyampaian. "Itu hak asasi manusia juga. Sama-sama punya hak mereka. Ya. Tidak masalah.

Kalau di Kerawang perkembangannya. Sama dua-duanya, kita minta tidak ada yang melakukan  kegiatan," akunya.( vk)

Saturday, 01 September 2018 12:22

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Pengamanan  penutupan  Asia Games  dikerahkan Alaskan sekitar  9.422 personil, pengamanan pengamanan terdiri dari pengamanan Lalu lintas dan ancaman teroris.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjend Pol Setyo Wasisto ditemui di Mabes Polri, Kamis(30/8)2018 mengatakan jumlah pengamanan penutupan Asia Games 9.422 personil terdiri dari Satgas Opsda di Polda 4.440 personil , Satgas Polres 2.068 personil ,kemudian BKO dari Mabes Polri 947 Personil , BKO dari TNI 1371 personil dan dari Pemda 596  Personil ini Dishub." Jadi memang mohon dimaklumi sama seperti pada waktu pembukaan ada atlit dari Wisma atlit yang  ada akan didorong menuju aquatic disana mereka menggunakan bis pasti pergerakan mereka mengganggu arus lalu lintas ini yang perlu dipahami masyarakat.

Kita berharap semua bisa semua lancar tapi kalau pun ada yang terhambat tetapi mohon di mengerti," ujarnya.

Ketika ditanya apa arus nya apa tidak bisa ditentukan, Setyo menegakan pada   Sore, tetapi dari jam 07.00 pagi sudah ditutup arah dari TVRi yang lebih padat. "Kemudian dari arah harmon yang arah hotel akan ditutp dari jam 07.00 pagi sampai selesai malam ditutup semua pengaturan . Saya kembali menghimbau masyarakat yang tidak ada kepentingan disekitar Senayan sebaiknya tidak mendekat kalau akan ada pengaturan dan.yang diprioritaskan kepada para delegasi maupun atlit," tegasnya.

Untuk itu, Setyo menjelaskan untungnya atlit sudah berkurang ,atlitnya sekitar 3 .000 sudah pulang tetapi relawan-relawan kemarin bertugas ini mereka akan ikut upacara juga sekitar 9.000 orang." Relawan-relawan Asia Games," jelasnya.

Ketika disinggung apakah ada kemungkinan jalan Sudirman Senayan ditutup total, Setyo merincinya kalau Sudirman tidak ,itu buka tutup. "Kalau Sudirman dan Gatot subroto itu buka tutup untuk jalur pemberangkatan," rincinya.

Menyunting teroris, Setyo membeberkan  kalau kemacetan sudah diatur, untuk aksi teror  Kita mencegah jangan sampai ada serangan teror ,kita memonitor lah. Sel-sel sudah dalam pantauan kita semua. Moga-mogah mereka tidak bergerak." Ya, sampai saat ini masih kita pantau,aman dan termonitor. Kita kan sudah tau kan.orang-orangnya sel-sel ini yang bergerak, ini potensi-potensi begerak. Kita sudah tau semua. Ya kita upayakan," bebernya. (vk)

Saturday, 01 September 2018 04:07

BOGOR(KORANRAKYAT.COM)Seusai melakukan pertemuan formal di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo mengajak Perdana Menteri Australia Scott Morrison untuk mencicipi jajanan khas Indonesia, Jumat sore, 31 Agustus 2018. Keduanya pun sempat menanam pohon bersama di halaman belakang Istana Bogo

Dari Istana Bogor keduanya naik _golf cart_. Presiden tampak berada di kursi pengemudi dan PM Morrison di sebelahnya. Keduanya kemudian menuju Grand Garden Cafe di kawasan Kebun Raya Bogor.

Sesampainya di jembatan penghubung Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor, keduanya berhenti dan melanjutkan perjalanan ke Grand Garden Cafe dengan berjalan kaki. 

Kehadiran Presiden dan PM Morrison ini sontak membuat masyarakat yang berada di Kebun Raya Bogor terkejut. Keduanya tampak sesekali menyapa masyarakat yang antusias bertemu dua kepala pemerintahan ini, bahkan kedua menerima ajakan berswafoto.

Tiba di Grand Garden Cafe sekira pukul 16.40 WIB, Presiden kemudian mempersilakan PM Morrison untuk mencicipi aneka jajanan khas Indonesia. Makanan ringan yang disajikan antara lain pisang goreng, colenak, dan tahu isi udang. 

Sementara minuman yang disajikan yaitu teh, kopi hitam, dan wedang jahe madu. PM Morrison tampak menikmati hidangan khas Indonesia ini.

Saat santap sore bersama PM Scott, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Bogor, 31 Agustus 2018

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden(eas)

Gaya

Face Book Galleries

JAKARTA(KORANRAKKYAT.COM)  Kehadiran Gula Kristal rafinasi akan menggangu penjualan gula lokal gula kristal Putih. Ini...
JAMBI(KORANRAKYAT.COM)- Polres Muaro Jambi melakukan penagkalan Radikalisme dengan kegiatan prefentif  menugaskan 65...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Polri menandatangi Mou dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas...
    JAKARTA(KORANRAKYA.COM)Presiden Joko Widodo kembali mengajak seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menjaga...
JAKARTA(KORANRAKYATCOM)TNI Polri gelar operasi mantap Brata di Monas menyatukan keamanan gabungan TNI Polri. Ini...
JAMBI(KORANRAKYAT.COM) KapolrestaJambi Lakukan kontra rationalise dengan cara mensosialisasikan kemasyarakat,dimotori...
JAMBI(KORANRAKYAT.COM)Polda Jambi melakukan Deradikalikasi dalam 3 langkah  diawali tindakan prefentif sehingga dapat...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Maraknya aksi ceramah-ceramah  yang terus bergululir, diharapkan dihimbau Alim ulama dan...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan Narkotika Nasional(BNN) pemusnahan 2.223,5 gram Sabu, 24.819 butir Ekstasi, 37.408 juli...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo sore ini, Jumat, 7 September 2018 bersilaturahmi ke kediaman Ibu Sinta...