Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Aneh,Roro Duta Anti Narkoba Malah Pesan Narkoba
Last Updated on Feb 16 2018

Aneh,Roro Duta Anti Narkoba Malah Pesan Narkoba

JAKARTA(KORANMRAKYAT,COM) Disayangkan duta anti Narkoba malah terjerat narkoba. Artis Roro Fitria yang masuk dalam daftar selebriti Tanah Air yang diduga terjerat kasus narkoba,padahal Roro dikenal sebagai duta anti Narkoba, kenapa dengan barang haram itu justru tidak dijahui malah didekati....
Onglay Penyelundup Narkoba Ditangkap Disita Rp.2,7 M dan BB 242 Kg Sabu 30 Ribu Ekstasi
Last Updated on Feb 16 2018

Onglay Penyelundup Narkoba Ditangkap Disita Rp.2,7 M dan BB 242 Kg Sabu 30 Ribu Ekstasi

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang didalangi  Lim Toh Hing Alias Onglay dan kali ini berhasil ditangkap  sebanyak  242 kg Sabu , 30 Ribu Ekstasi dan berhasil disita bersama uang sebanyak Rp 2,7 Miliar. Saat itu warga...
Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi
Last Updated on Feb 16 2018

Presiden Tegaskan Perlunya Deregulasi dan Debirokratisasi untuk Dukung Perguruan Tinggi

  MAKASAR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas apa yang ingin dikerjakan. Jangan lagi anggaran dibagi rata ke berbagai kegiatan yang tanpa fokus. “Bertahun-tahun dilakukan, hasilnya tiap tahun  enggak berasa. Kontrolnya secara...
Penangkapan Pejabat Lampung Tengah  Menambah Panjang Pejabat Terkena OTT KPK
Last Updated on Feb 15 2018

Penangkapan Pejabat Lampung Tengah Menambah Panjang Pejabat Terkena OTT KPK

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta Walikota maupun Gubernur yang terkena OTT (operasi Tangkap  Tangan (OTT) KPK , sebelumnya Gubernur  Jambi Zomi Zola, Bupati Jombang  Nyono Suherli, Bupati Ngada Marianus, ,Bupati...
Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah
Last Updated on Feb 15 2018

Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah

    MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo menyerahkan 4.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyerahkan sertifikat tersebut di...

Seputar Dunia

  •  
    Hubungan Baik RI-Kamboja Perlu Ditingkatkan

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Hubungan baik Idonesia-Kamboja telah terjalin cukup lama hal ini

     

Saturday, 25 November 2017 23:16

Ombusmen Minta Irwasum Mabes Polri Awasi Polisi Agar Penanganan Kasus Tak Lemot Seperti Kasus Novel

Written by 
Rate this item
(0 votes)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Ombusmen melakukan pertemuan dengan Irwasum Mabes Polri, ada beberapa hal yang dibicarakan  sesuai laporan masyarakat  yang merasa kasus yang lambat berlarut-larut dalam penanganannya. Untuk itu Ombesman meminta  Irwasum dapat melakukan pengawasan dan memilik para meter dalam penanganannya. Seperti kasus Novel Baswedan cukup lamban penangananya, hingga kini polisi belum mampu tangkap pelakunya.

          Anggota Komisioner Ombusmas,  Adrianus Eliasta Mailala  ditemui di Mabes Polri, Kamis(23/11) 2017 mengatakan Ombusman hari ini baru saja melakukan tatap muka dengan  Irwasum Polri dan mengingatkan Irwasum kan baru 4 hari di kantor dan kami juga memberikan sejumlah informasi mengenai Ombusman dan kegiatan pengawasan kepada Irwasum , jadi  supaya Irwasum juga sudah harus tahu situasinya.  “Lalu dilanjutkan dengan klarifikasi sejumlah kasus. Masih pertama terkait dengan soal Irwasum maka kami juga mengatakan kepada  Irwasum bahwa ada beberapa harapan kami. Pertama kalau melihat dari pada pengaduan di Ombusman dan juga adanya pengaduan di Kompolnas, maka yang paling banyak soal di reserse ,khususnya di Serse terkait dengan penundaan waktu yang berlarut dan penangana yang tidak jelas,” ujarnya.

 

            Selanjutnya, Andrianus menegaskan maka kami harapkan irwasum juga mendorong pembutan perkap tentang para meter penangan kasus. Berikut lainya kalau kasus penipuan itu berapa lama dan kalau kasusnya korupsi berapa lama agar kemudian agar kami memiliki modal dan memilki sebagai satu pegangan misalnya mendapatkan pengaduan dari masyarakat, agar masyarakat bisa kami katakan bahwa misalnya kasusnua penipuan, kalau pelaporannya baru tiga minggu ini belum menunda tuh begitu ya. “Jawabannua karena kami tidak bolerh menunda dan maka ketika saja ada orang baru melaporkan 2 mingg lalu,langsung laporkan kepada kami dan kami terima . Pada hal polisi saja belum berbuat apa-apa. Dan kami butuh satu saja pegangan dari pihak Polri agar kami bisa mengatakan pada setiap pelapor tunggu deh , sabar deh karena Polri punya parameter begitu,” tegasnya.

 

            Untuk itu, Adrianus menjelaskan Kita menyambut baik dan kita menyampaikan kepada Irwasum kami tidak sesuai dengan UIndang-undang memiliki kewenangan panggil paksa untuk itu sudah ada MOU bahkan PKS dengan Polri agar kemudian satu kali bisa digunakan satu kali pejabat publik mangkir dari panggilan Ombusman  misalnya begitui .” Terakhir soal klarifikasi dan sekaran masih berlangsung  ada  6 asisten kami sedang bertukar pikiran atau berdialog dengan  jajaran Propam danjajaran Bareskrim.  Propam ada 6 kasus dan Bareskrim ada 5 kasus. Di Bareskrim ada pidana Umum, Pidana Khusus,Tipiter dan Siber . Semnetara itu Propam banyak tentang perundangan terkait dengan pengaduan masyarakat pada propam yang tidak merespon secara tepat kemudian dilaporkan kepada kami,” jelasnua.

 

            Ditanya Kasusnya seperti apa, Andrianus mengungkap  nah inilah kami harus katakan kepada Irwasum srata itu menentukan bobot kasus  semakin kasus itu ditangan oleh pihak atas maka kasusnya semakin serius kasusnya.  Ternyata tidak ,ternyata kasus-kasus yang kami tangani adalah kasus-kasus biasa. Misal penipuan dan penggelapan kasus pemalsuan ijasah yang bias ditangani oleh Polres dan Polda.                          “Jadi kami juga mengatakan tolong lah agar dibuat tertib bahwa Bareskrim untuk tingkat Mabes itu buka warung gampang terima kasus agar kasus-kasus yang sebelumnya sederhana dilempar ke bawah .Yang terjadi ada kasus yang kami tangani ya mudah  itu diangkat keatas orang berpikir jangan-jangan ada apa-apa. Begitu kami lihat mungkin oarngnya gede engga juga  jadi apa dasarnya  mengangkat keatas. Kami mengkritisi kapan dan harus diciptakan disini yang canggih unsur transaksional ambisi politik, “ ungkapnya.

 

           Disinnggung juga dari sejumlah kasus apakah ada kasus nasional, Adrinus menadaskan  Ya semuanya kasus-kasus biasa-biasa saja.  Akhirnya  hanya penudaan waktu saja ini menarik dan kami tidak bisa ngomong lagi kepada masyarakat. Jangan lah di Polsek, jangan di Polres di Mabes pun penundaan berlarut-larut.” Itu kan seharusnya tidak kurang apa-apa. Orangnya ada, anggarannya ada, teknologinya ada  masih juga berlarut bahkan  kami meminta kepada pak Putu memberikan perhatian yang luar biasa agar Polri tidak cicap sebagai lembaga yang tidak Promotor,” tandasnya.

 

          Seiring dengan itu,Kalau dari Polrinya, Andrianus merincinya macam-macam karena susah mengumpulkan alat bukti,  ada yang DPO,ada karena over lout ,ada karena tersangka yang dipanggil belum dating ,ada karran saksi entah dimana.  Ada juga benar , masyarakat kan butuh kepastian  apa kah dua bulan, tiga buklan dan empat bulan . kalau tidak begitu seperti apa ya ,sorry begitu.  “Kalau kasus-kasus apakah ada kelemahan dan internalnya , Ya karena ini tidak ada parameter ,jadi kalau saatnya Polri dari segi anggaran meiliki 3 para meter kasus . Kasus Besar, Kecil dan menegah itu kalau dikaitkan dengan alokasi biayanya  tapi belum ada parameter dari segi waktu ,” rincinya.

 

           Sesuai perkembangan, Andrianus mengakui hingga kini  kasus penipuan penggelapan yang dilakukanoleh orang yang pertama kali sendiri  ditangani oleh Polres Jakarta Pusat nah kurang lebih rentan waktunya  dua bulan sampai 4 bulan  atau kasus penipuan penggelapan yang dilakukan bersama-sama tetapi  ditangani oleh Polres Dobo,namanya Polres Kepulauan jangan pakai pendekatan satu dua minggu. “ Harus ada parameter waktu dan satu wilayah yang menangani segi tindak pidana yang di sangkakan. Itu lalu dikirmkan kepada kami Kompolnas,Ombosman kasuis polisi dan ada oarng yang lapor . Saya bilang jangan dulu lapor dan kita persuasifkan janganmelapor kepada kami karena tidak boleh menolak. Kalau dua bulan hingga 3 bulan dan kami memilkimkesan masyarakat makin tinggi ekspeatasinya, makin engga sabar sehingga 3 minggu melapor kepolisi  langsung masuk kekami.  Pada hal dia belum apa-apa,” akunya.

 

           Jadi, di Ombusman banyak pelaporan, Andrianus menambahkan 3 Ribu dan kami punya penerimaan 10 ribu kasus, pertama kasus-kasus terkait dengan Pemda, kedua terkait dengan pendidikan Dinas Pendidikan, ketiga terkait BPN, ke empat kepolisian. BPN ganti-ganti kalanya nomor 3   dan nomor 4.” Jumlah sekitar 3 rinuan. Kalau jumlah 3 riuan paling banyak itu Reskrim, sisanya dibagi-bagi ada lantas, ada intel, ada Brimob. Dari semua laporan itu maka yang paling banyakl penundaan waktu dan ada sekali-kali tidak kompeten. Ada soal pribadi .Kesannya kenapa tidak luar biasa  karena penyidik tidak bisa lagi minta duit.  Tapi yang dimainkan soal waktu,” Tambahnya.(vk)

 

 

 

 

 

 

Read 66 times
Login to post comments

Gaya

Face Book Galleries

JAKARTA(KORANMRAKYAT,COM) Disayangkan duta anti Narkoba malah terjerat narkoba. Artis Roro Fitria yang masuk dalam...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Aksi kejahatahan  penyeludupan narkoba  yang dilakukan sudah ke enam kali yang...
  MAKASAR(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan  Pejabat Lampung Tengah menambah panjang sederetan  sepekan Bupati serta...
    MALUKU(KORANRAKYAT.COM) Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo...
  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komitmen Freeport membangun smelter di Gresik belum Direalisasikan . Oleh karena itu,...
SURABAYA(KRJ.COM) Genderang Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur mulai memanas, pada saat pengundian nomor di hotel...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -,Kendati dalam rapat ditemukan banyak oknum jaksa yang  menyalagunakan wewenang, seperti...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama...
JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Bea Cukai dan Badan Nasional Narkotika (BNN) mengamankan 110,8 kg Sabu dan 18.300  butir...