JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Ketua GNPF Bachtiar Nasir tersandung kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua. Bachtiar telah berstatus tersangka dalam kasus tersebut. Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp 3 miliar di rekening Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, di Jalan Tronojoyo No. 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,Rabu (8 /5) 2019 mengatakan Dana tersebut diklaim Bachtiar digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212 pada tahun 2017 serta untuk membantu korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat." Namun, polisi menduga ada pencucian uang dalam penggunaan aliran dana di rekening yayasan tersebut. Kasus tersebut telah bergulir sejak tahun 2017, dengan Bachtiar masih berstatus sebagai saksi. Kasus itu kembali ramai di tahun 2019 ketika Bachtiar dipanggil sebagai tersangka," ujarnya.

            Selanjutnya, Dedi menegaskan berikut perkembangan terbaru dari kasus yang menyandung Bachtiar, pertama. Panggilan di Tahun 2019 adalah Pemanggilan Kedua sebagai Tersangka Pada hari Rabu (8/5/2019) kemarin, Bachtiar dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka .pemanggilan selanjutnya merupakan panggilan kedua untuk Bachtiar. Bukan panggilan pertama seperti informasi sebelumnya. "Pemanggilan pertama Bachtiar sebagai tersangka dilakukan pada 2018. Jadi UBN sudah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi tahun 2017 dan melalui mekanisme gelar perkara ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dipanggil pertama 2018, 2019 tanggal 8 Mei.

           Namun, Bachtiar tidak menghadiri pemeriksaan tersebut karena memiliki acara pribadi. Polisi pun menjadwalkan panggilan ketiga pada 14 Mei 2019," tegasnya.

         Untuk itu, Dedi menjelaskan  sejumlah Bukti yang Seret Bachtiar sebagai Tersangka Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, alat bukti pertama adalah keterangan tersangka Ketua Yayasan Keadilan untuk Semua, Adnin Armas. Yang pertama dari hasil pemeriksaan, keterangan tersangka AA. AA perannya mengalihkan kekayaan yayasan," Bukti lainnya adalah rekening yayasan tersebut yang telah diaudit Bachtiar diduga mencairkan uang sebesar Rp 1 miliar dari rekening tersebut dan menggunakannya untuk kegiatan lai Kemudian, penetapan tersebut juga didukung oleh keterangan dari tersangka lainnya Islahudin Akbar," jelasnya. 

          Lebih lanjut, Dedi merinci. penyidik telah Periksa Puluhan Saksi,penyidik telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus Bachtiar. Proses tersebut berlangsung sejak tahun 2017 hingga tahun ini. Penyidik sudah memeriksa sekian puluh saksi, saksi ahli sudah dimintai keterangan. Terdapat lebih dari lima saksi ahli yang sudah dimintai keterangan. "Saksi ahli tersebut berasal dari berbagai bidang, misalnya ahli yayasan, ahli perihal pendirian yayasan, dan ahli hukum pidana.  Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan anggota yayasan tersebut hingga pihak bank terkait.

          Polisi telah memiliki cukup bukti untuk menetapkan Bachtiar sebagai tersangka,"rincinya. 

          Sementara itu, dengan tekad ingin menjunjung keadilan, Bachtiar mengaku harus bersikap jujur perihal kasusnya. "Ya sudah lah ini masalah lama tahun 2017 dan ini tentu sangat politis. Namun tentu saya harus jujur dan harus adil juga jika ingin menegakkan kejujuran dan keadilan,. Di saat yang berbeda, pengacara Bachtiar Nasir, Aziz Yanuar menuturkan bahwa unsur politis dalam kasus kliennya diduga berkaitan dengan acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3. "Masukan-masukan dari pihak-pihak lain ditangkap oleh UBN (Ustaz Bachtiar Nasir) kemungkinan karena aktifitas beliau di Ijtima Ulama 3," kata Aziz di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu.

            Namun  uniknya Bachtiar Sebut Kasusnya Mengandung Unsur Politis Bachtiar angkat bicara dan mengaku siap menghadapi proses hukum yang sedang menimpanya. " Hal itu disampaikan Bachtiar melalui sebuah video yang telah dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. "Insyaallah Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar di jalan Allah SWT dan saya siap mengambil risiko atas semua tuduhan ini sekaligus memperjuangkan hak saya," kata Bachtiar melalui rekaman video, Rabu. Ia pun menilai bahwa kasus tersebut mengandung unsur politis. (vk) 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Terkait   penjagaan keamanan Pemilu , juga mempersiapkan penjagaan untuk memasuki bulan suci Ramdhan. Pasalnya kesiapan ini penting kesiapan muai dari jakur mudik, jalur balik lokasi tempat perbatasan, baik dipelabuhan udara,pelabuhan sungai serta kesiapan tempat ibadah,kesiapan tempat wisata. juga Polri sudah desain dan mempersiapkan operasi ketupat 2019. 

         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan,Sabtu (27/4)2019 mengatakan ya awal Mei masuk dalam bulan suci Ramadhan, operasi ketupat dipersiapkan. "Kesiapan-kesiapam ini penting disiapkan mulai jalur mudik,jalur balik, persiapan masukya masalah tempat-tempat masalah lokasi tempat perbatasan. Ah,baik pelabuhan udara,pelabuhan sungai,pelabuhan untuk dipersiapkan kembali kesiapan untuk tempat ibadah dan kesiapan tempat wisata ini harus disiapkan dengan baik," ujarnya.

        Selanjutnya, Dedi menegskan mulai sekarang Polri sudah membuat desain rencana itu dan mempersiapkan untuk operasi Ketupat 2019 sudah disiapkan. "Hari ini sama kemarin Kakorkantas  bersama stecholder terkait lakukan peninjauan langsung mulai mudik sampai pintu tol Bekasi sampai ke Bekstrit, kemudian Semarang sampai ke Surabaya," tegasnya.

       Untuk itu,Dedi menjelaskan cek semuanya apa yang menjadi kendala pada saat arus mudik dan arus Balik." Karena di prediksi tahun ini akan mengalami peningkatan 20 persen hingga 30 persen dibandingkan tahun lalu." Artinya volume kendaraan jauh lebih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan menuju jalur darat itu semaksimal mungkin," jelasnya.

        Apakah ini hasil pengecekan Jakarta sampai Surabaya,Dedi merinci pengecekan ini bertahap Kakorlantaa sampai seluruh jajaran, jasa Marga, Dinas Perhubungan, beberapa Stecholder terkait keliling semua." Minggu depan Bapak Wakapolri,sama saya dan teman-teman media pakai Hellycopter. Nanti headspot rawan kecelakaan Lalu lintas kemudian rawan kemacetan,  ini seluruh nanti akan saya sampaikan seluruh anggota Polri dilibatkan dalam operasi ketupat adab 102.406 Personil . Ini dilibatkan sedang operasi itu ada beberapa kegiatan pentahapan Pemilu," rincinya .

         Ketika ditanyakan gajil genap di Jalan Tol,Dedi mengungkapkan itu diskresi anggota di lapangan ketika terjadi kepadatan dipakai beberaps metode-metode yang sudah dipersiapkan." Intinya biar tidak terjadi penumpukan ,kemacetan di ruas-ruas Tol atau jalan-jalan penghubung dari penguna arus mudik atau arus balik.Pengecekan panjang mulai Merak, Cikampek, ruas jalan tolnya cukup panjang sampai Probolinggo. Merak sampai Probolinggo tol trans Jawanya," ungkapnya. (vk). 

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM-  Ada penambahan pengamanan anggota Brimob yang jumlah cukup ini dilakukan untuk mendukung seluruh tahapan pemilu yang berakhir di Jakarta. Penetapan secara nasional akhir pada 22 Mei  penetapan anggota Legislatif DPRD, DPD,DPR RI ,Presiden dan Wakil Presiden hingga pelantikan dalam Aman dan Damai.

           Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo di temui di Mabes Polri Jalan Tronojoyo No.3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu(24/4)2019 mengatakan menyinggung penambahan pasukan Brimob, Jumlahnya saya tidak menyampaikan seperti itu, jumlah tidak bisa kita sebutkan dan kenapa jumlahnya tidak boleh sebutkan ini bisa berbahaya. "Artinya betul anggota brimob melaksanakan tugas di Jakarta karena seluruh pentahapan pemiluv ya terakhirnya di Jakarta," ujarnya.

             Selanjutnya, Dedi menegaskan tanggal 22 Mei 2019 penetapan akhir pemilihan secara Nasional di KPU. "Kemudian rangkaian penetapan yang berikutnya tetap di Jakarta fokusnya sampai nanti penempatan anggota legislatif dan pelantikan Presiden dan wakil Presiden bulan Oktober di Jakarta," tegasnya. 

              Untuk itu, Dedi menjelaskan oleh karena itu kondisi Jakarta itu harus dalam aman karena Jakarta Barometer Nasional." Aman kita pastikan seperti itu,; jelasnya. Menyinggung artinya brimob di taruhlah dimana saja lokasinya, dan,apa urgent,  Dedi menandaskan Itu juga tidak boleh. Itu Brimob ditarik ke Jakarta bukan karena suatu hal yang urgent atau setiap Pilpres ada penarikan seperti Itu. "Jadi pada tahapan inti Pemilu ,penetapan hasil kemudian pelantikan hanya mengandalkan kekuatan yang ada di Jakarta tentunya tidak cukup oleh karena itu Polri dan TNI jamin keamanan biar masyarakat tenang saja. Kita harus pastikan keamanan harus betul-betul menjadi hal yang utama di dalam proses rangkaian pertahapan pemilu yang ada," tandasnya.

             Apa benar pengamanan saat ini masih Siaga satu, Dedi merinci kan sudah dicabut. Hari jumat tidak lagi ." TIdak ada lagi siaga 1, kita antisipasi segala kemungkinan terjadi. Kita tidak boleh understimet  dan kita harus tetap mengantisipasi segala macam kemungkinan terjadi ," rincinya.( vk)

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sekitar 16 anggota Polri gugur atau meninggal dunia akibat kelelahan dalam menjalankan tugas. Diberikan perhatian keluarganya dengan penghormatan menaikan pangkat satu tingkat memberikan gelar anumerta. Memberikan kesempatan  putera puterinya menjadi anggota Polri sesuai persyaratan umum.

          Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojo No.3 Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, Jumat (26/4)2019 mengatakan sebagian besar anggota Polri yang gugur atau meninggal dunia kesehatannya drop pada saat pengamanan karena waktu yang cukup lama dengan gangguan jantung dirujuk ke rumah sakit ada yang dalam perjalanan meninggal dunia. "Ada juga yang sempat dirawat dalam satu malam besoknya  meninggal dunia,"ujarnya.

         Ketika ditanya ada perhatian khusus dan perlakuan khusus  untuk anggota polri yang meninggal dunia, Dedi menegaskan tentu dari Kapolda setempat yang mengeluarkan kebijakan bagi putra-putri anggota Polri . "Memang secara persyaratan umum  memenuhi berkeinginan untuk masuk anggota Polri termasuk dalam tailan  sporting nanti Kapolda sendiri yang membuat suatu kebijakan di daerah untuk  merekrut atau menerima dari putra putri anggota polri gugur dalam menjalankan tugas." tegasnya.

           Disinggung rata-rata berapa jam anggota Polri yang menjaga untuk pemunggutan suara, Dedi menjelaskan yang di TPS itu bisa sekian hari bukan jam lagi. Kalau yang di KPUD ini tetap dibagi dalam 3 sif kan tiap sif itu  kan 8 jam-8 jam. "Tetapi kalau di KPUD ada  waktu istirahatlah, karena masih ada 3 regu yang melaksanakan penjagaan secara bergiliran kalau di TPS kan engga dengan pola kerawanan kriteria kurang rawan, rawan dan sangat rawan dia keliling di TPS itu bersama anggota Linmas, bersama KPPS bersama aparat yang lainnya dalam rangka untuk memastikan kerawanan dari TPS tersebut," jelasnya.

            Dedi merincinya dengan pelajaran ada anggota yang gugur ,apakah kedepan kemudian untuk pemunggutan pencoblosan  TPS perlu sistem sif atau semacam apa. Mengingat Ini kelelahan akumulatif."Kalau sistem sif  tidak akan cukup ada 800.000 lebih TPS di Indonesia di jaga oleh seluruhnya anggota Polisi yang ditentukan berjumlah 271.880 personil," rincinya.

                    Seiring dengan itu, Dedi mengakui satu dibanding 4  , dengan kondisi geogratif yang sangat jauh dan di luar jawa yang sangat sulit." Tidak mungkin bisa terpenuhi semuanya. Maka yang terpenting adalah mengevaluasi dari aspek  kesehatan karena sebagian besar yang meninggal karena  aspek kesehatannya mungkin lagi tidak fit atau kesehatannya drup itu sangat perlu dilakukan analisa open sif oleh Pusdokkes," akunya.

            Disinggung sebelumnya apa ada pemeriksaan kesehatan dahulu, Dedi mengungkapkan Polri setiap semester itu selaku mengadakan jadwal pemeriksaan rutin untuk seluruh anggota.Tapi yang khusus untuk Pengamanan, berarti tidak ada pemeriksaan khusus hanya yang rutin saja."Yang rutin itu bekal kesehatan setiap operasi pasti diberikan obat-obatan,vitamin. Permasalahan dilapangan itu pengalaman saya juga ketika sudah masuk jadwal pemeriksaan kesehatan karena alasan padatnya tugas jarang mau kita lakukan termasuk saya sendiri jarang mau lakukan itu. Itu penting dan ini untuk mengevaluasi kesehatan dan itu setiap semester. Adanya polisi yang meninggal ya karena keenganan dia melaksanakan general cek up akibat yang sebagian besar kelainan Jantung," ungkapnya.

             Singgung terkait tunjangan sendiri bagamana, Dedi menandaskan Kalau KPPS ditanggung Kemenkeu . Kalau Polri punya anggaran dan apakah tunjungan yang diberikan berupah bea siswa berkelanjutan pada anak tersebut. "Hak nya setiap anggota Polri meninggalcdala tugas itu gajinya gaji terusan selama setahun dia akan terima full. Kemudian dia terima juga asuransi bakti Bhayangkara, ada asuransi Asabri, kemudian ada beberapa juga uang-uang kaitan juga kedukaan," tegasnya.

               Dikatakan ini  mengindikasikan Pemilunya dan pencoblosan, penghitungan sangat melelahkan. Apakah ada masukan dari Polri agar memperbaiki proses Pemilu Ini agar manusiawi dan sekaligus anggota Polri, Dedi menambahkan ya, nanti dari anggota dewan,anggota legislilatif kita harapkan napak tilas tentunya juga fokus bahasan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. " Secara koperhensif dari berbagai losing sektor terkait nanti akan memberikan masukan menyampaikan pada Pemilu 2024 yang terkonsep yang terbaik," tambahnya.( vk)

JAKARTA, KORANRAKYAT.COM -Upaya untuk membuktikan berita hoaks yang disebarkan dalam video   pembakaran surat dan kotak suara pemilu di Distrik Tingginambut, Papua. Oleh karena itu ,menjadi tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua 

             Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri,Jalan Tronojoyo No.3,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (24/4) 2019 mengatakan. dari hasil pendalaman juga dari Polda Papua khususnya dari Direktur Kriminal Khusus akan melakukan investigasi terhadap akun yang menyebarkan informasi tersebut dan menambah lagi narasi-narasinya," Logistik Pemilu 2019 yang dibakar tersebut merupakan sisa logistik yang tidak terpakai," ujarnya.

                  Selanjutnya,Dedi menegaskan  hal itu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan surat dan kotak suara yang tak digunakan. "Langkah tersebut merupakan keputusan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Pembakaran tersebut juga sudah dimuat dalam berita acara," tegasnya.

                    Untuk itu, Dedi menjelaskan para pemilik akun yang ikut menyebarkan hoaks tersebut, kata Dedi, dapat dijerat dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  "Itu bisa dijerat UU ITE kepada pemilik akun yang menyebarkan berita hoaks yang tidak sesuai fakta sebenarnya," jelasnya.

                    Lebih lanjut, Dedi merinci beredar rekaman video pembakaran surat dan kotak suara di Papua. Video berdurasi lima menit itu ramai diperbincangkan di media sosial. Orang yang merekam kejadian ini menyebut, logistik dibakar lantaran kecewa pada pelaksanaan pemungutan suara. "Sebab, warga hanya mendapat surat suara pemilu legislatif dan tak mendapat surat suara pilpres,"rincinya

                          Dedi menandaskan pemungutan suara pilpres di wilayah itu menggunakan sistem noken atau ikat. Warga merasa sistem ini tidak adil. Untuk diketahui, KPU menerapkan sistem noken di 12 kabupaten di Papua. " Penetapan penggunaan sistem noken/ikat ini tertuang dalam PKPU Nomor 810 Tahun 2019 tertanggal 5 April 2019. Sebanyak 12 kabupaten ini yaitu Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Jayawijaya, Nduga, Paniai, Deiyai, Lanny Jaya, Yahukimo, Mambramo Tengah, Intan Jaya dan Dogiyai," tandasnya.(VK)