Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     
Monday, 25 December 2017 17:02

Dedi Siap Buat Poros Baru Untuk Pilkada Jabar

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, partai beringin akan mengumumkan mitra koalisi yang akan membentuk poros baru di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat dalam tiga hari kedepan atau pada Kamis 28 Desember 2017.

"Kita lihat dalam dua atau tiga hari ke depan (kita umumkan) siapa yang diminati dan diinginkan oleh publik," kata Dedi pada wartawan di , Jakarta Pusat, Senin (25/12/2017).

Dedi menilai, penetapan pencalonan di KPUD Jawa Barat pada 9 Januari 2018 masih relatif sangat lama bagi partai politik untuk menentukan sikap dalam kontestasi Pilgub Jabar. Menurut dia, para calon di Tanah Pasundan harus memiliki strategi yang baik guna terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dalam Pilkada serentak 2018 yang dilakukan di 171 daerah Indonesia.

‎       "Saya sih tidak memiliki kriteria apapun dalam koalisi Partai Golkar yang penting orang yang diusung dapat diterima pasar. Ada 11 juta diperkotaan dan 22 desa dan (calon) harus ada menggambarkan keragaman itu," jelasnya.

Dedi menjelaskan, masalah yang ada di Jawa Barat‎ adalah telah hilangnya indentitas dari satu daerah ke daerah yang lain. Sebab itu, ia berharap sosok Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat ke depan harus mampu mengembalikan image antar-wilayah.

"Karena itu penting bagi pembangunan wilayah karena menghasilkan produk dan kalau kita bicara hari ini apa sih brand kita?" sambungnya.

"Banjir yang tidak selesai, longsor, pantai sudah tidak indah karena pasirnya dikeruk dan hutan terbabat padahal ini ongkosnya tinggi dari pemerintah. Perkembangan ekonomi dan kesenjangan itu harus diselesaikan. Ini harus segera dituntaskan," tukas Dedi.(as)

 

 

BANDUNG(KORANRAKYAT.COM) Genderang Pilkada Jabar  kini semakin memanas semua Cagub berusaha menggandeng Cawagub sebagai pendamping dalam  Pilkada serentak 2018, tak terkecuali Ridwan Kamil (RK) yang namanya sudah cukup popular di Jabar., karena peranya sebagai walikota Bandung.Namun tidak bisa sendiri RK  memimpin Jabar, harus ada pasangan yang serasi bisa mendampingi sebagai Calon Wakil Gubernur  (Cawagub)  sehingga bisa melengkapi Gaya kepemimpinan RK  yang visionir dan sistematis.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH. Maman Imanulhaq yang disebut  cukup santer mendanpingi  Ridwan Kamil sebagai Calon Wakil Gubernur Jabar. Politisi lahir dari kalangan kyai muda dan pesantren ini, sangat cocok   melengkapi RK dalam memimpin Jabar. pada era millinum  ini ” Saya siap damping Ridwan Kamil ( RK) sebagai wakil Gubernur Jabar,” tandas KH. Maman Imanulhaq saat berbincang dengan koranrakyat.com Minggui (19/11) di salah satu Mall  Pasteur kota Bandung.

Dikatakan KH. Maman yang kerap dipanggil dengan Kang Maman ,  bahwa dirinya telah melakukan komunikasi dengan Ridwan Kamil, tentunya akan kita lanjuti dengan melakukan deklarasi nantinya setelah ada kesepakatan  kedua pasangan. “ Ya, kita tunggu dalam waktu yang secepatnya, kalau  bisa diawali dengan panen duren di pondok saya ” ujar pimpinan Ponpes Al – Mizan jatiwangi  Majalengka  Jabar. 

Kang Maman akan siap berbagi tugas  dengan RK bila disepakati sebagai wakilnya. Kang Maman yang berlatar belakang pesantren  merasa  terpanggil  ikut berpartisipasi dalam pembangunan manusia di Jawa Barat. Telah kita ketahui Jabar memiliki potensi besar khususnya anak mudanya dalam  dunia kreatif  cukup terkenal di tanah air maupun mancanegara. Namun Bagaimana dengan  anak muda yang lahir di pesantren anak muda di desa bisa menjadi penyumbang potensi dan  kesejahteraan di Jabar. 

Selain itu juga dari sisi religiusitas dan kebudayaan yang belum bisa optimal , bagaimana pesantren  majelis taklim dan para Dai yang harus di optimalkan.Tentunya potensi mereka harus diupayakan bisa optimal dan Negara bisa hadir. Tentunya dengan melalui program yang tepat sasaran, teruji sehingga bisa  meningkatkan potensi mereka, serta  mampu meningkatkan kesejahteraan dan sumber daya mereka.

Selain itu juga persoalan budaya bisa di optimalkan, karena akan bisa menyumbangkan dalam bidang pariwisata, karena  pariwisata saat ini bisa sebagai merupakan penyumbang terbesar kalau dibanding Migas maupun Kelapa Sawit. Disinggung juga  soal  TKI di Jabar ini cukup banyak , harapanya bisa terkurangi dan lebih cenderung bekerja di Negara sendiri“ Apalagi Kita kan cukup tahu bahwa warga Jabar cukup kreatif  yang terkenal dengan mandiri punya kepercayaan dan Mandiri ( Binangkit red) yang harus dibangkitkan,” ujar  anggota DPR RI dari Fraksi PKB kelahiran  Sumedang ini.

                Selain itu dikatakan juga oleh Kang Maman yang juga pimpinan Ponpes Al Mizan, Jatiwangi Majalalengka , secara tinjauan NKRI Jabar merupakan salah satu propinsi terbesar di Indonesia dan bisa sebagai penyokong Jakarta. sebagai putra daerah  yang berasal dari Jabar saya sangat terpanggil untuk  bisa ikut menyumbangkan pikiran bagaimana memajukan Jabar, khususnya beberapa daerah yang ada dikawasan pantura maupun Jabar Selatan,” ujar

Dikatakan juga seluruh  infrastruktur yang ada  di Jabar harus dioptimalkan sebagai   penguat  pembangunan sumberdaya manusia  diantara Bandara  Kertajati  dan pelabuhan di Katimban Subang  serta  perlu dikembangkan kebeberapa daerah lain ,yang bisa untuk menguatkan sumber daya manusia. Sementara Disampaikan juga persoalan MCK yang telah menjadi program riilnya bila nanti jadi Cawagub Jabar akan dijadikan program  riil di pemerintahanya termasuk dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan.(eas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERANG,(KORANRAKYAT.COM) , Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemkominfo) Rosarita Niken Widiastuti mengimbau untuk seluruh masyarakat menggunakan media sosial (Medsos) secara bijak dan benar.

Dalam dialog interaktif melalui kepada Media di pertunjukan rakyat Wayang Golek di Lapangan bola Kalumpang, Ds. Padarincang, Kec.Padarincang, Kab Serang, Sabtu (21/10/2017) malam, Niken mengajak masyarakat memilih dan memilah informasi serta melakukan verifikasi terhadap informasi di medsos, mengingat banyak konten mengandung ujaran kebencian, hoax, fitnah, menghasut, provokasi yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba bangsa.

Acara ini adalah bagian dari kegiatan literasi dan edukasi bermedsos oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo untuk mencerahkan masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

           Untuk melawan hoax, Dirjen IKP Kemkominfo mengajak masyarakat memproduksi konten informasi yang positif. Selain itu, Niken juga mengimbau masyarakat berpedoman kepada Fatwa Medsosiah Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Masyarakat yang berinteraksi melalui medsos harus memperkokoh kerukunan baik internal umat beragama, antara umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemeritah,” ujar Niken. Nenghadapi hoax, Dirjen IKP meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi bersifat memprovokasi dan mengadu domba. “Informasi yang tidak benar berpotensi merusak semangat kebinekaan,” tegas Niken.

Sementara, anggota Komisi I DPR RI Yayat Y. Biaro mengajak masyarakat bijak menggunakan media sosial dan mengedepankan semangat bergotong royong serta memelihara suasana yang harmonis dalam kebidupan bermasyarakat. Kemkominfo telah melakukan literasi media sosial bekerja sama dengan Komisi I DPR RI, MUI, KWI, PGI, Walubi, PHDI dan perguruan tinggi di berbagai kota-kota di Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) –Menjelang Pilkada serentak 2018, Kapolri Jendral  Tito Karnavian mengingatkan  pejabat Polri  yang nyalonkan  Gubernur atau walikota serta bupati untuk mengundurkan diri dari Polisi. Agar tidak terjadi konflik kepentingan di Internal Polisi.  

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian  ditemui di Mabes Polri, Jumat (20/10)2017 mengatakan dan meminta agar anggotanya yang ingin menjadi calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 segera mengundurkan diri dari kepolisian.Sejumlah perwira Polri mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada 2018. Sesuai prosedur yang berlaku di internal Polri, maka anggota tersebut harus melepas atributnya sebagai polisi."Saya berharap kepada teman-teman yang mendaftar sebaiknya kalau sudah positip  mau mendaftar, secepat mungkin mengundurkan diri supaya tidak terjadi conflict of interest," ujarnya.

Selanjutnya,  Tito  menegaskan  ada khawatir jabatan sebagai anggota Polri akan dimanfaatkan calon tersebut untuk memikat publik. Padahal, polisi kedudukannya netral dalam berpolitik."Tapi aturan itu (segera mundur) belum ada. Sekali lagi, ini imbauan saya," tegasnya.

Untuk itu, Tito menjelaskan saya telah mendapat laporan dari sejumlah anggotanya yang akan berpolitik.Salah satu perwira tinggi Polri yang sudah resmi mencalonkan diri adalah Komandan Korps Brimob Irjen Murad Ismail. “Murad diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon gubernur Maluku,” jelasnya.

Jadi, Tito menandaskan dan meminta agar para perwira tidak lagi menjadi anggota Polri pada awal Februari 2018."Kalau sudah penetapan pasangan calon, otomatis harus bukan lagi anggota polisi," tandasnya. (vk)

 

 

Wednesday, 18 October 2017 03:49

UMM Gelar Festifal Kebangsaan

Written by

MALANG(KORANRAKYAT.COM) , Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI)  kerja  bareng dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) serta Universitas Ma Chung pertemukan UMKM dan Investor dalam helatan festifal Kebangsaan kegiatan berlangsung selama dua hari (17-18/10) 2017 berlangsung di UMM Kota Malang.

Rektor UMM Fauzan mengatakan , semangat yang diusung dalam Festival Kebangsaan tersebut untuk mengangkat rasa nasionalisme yang kokoh. "Semangat yang kami usung dalam festival ini untuk mengembalikan trah dan nasionalisme di tengah krisis identias yang sedang melanda bangsa Indonesia," ujarnya..
           Festival Kebangsaan yang digelar selama dua hari dengan   mengambil tema "Inovasi-Hilirisasi Hasil Riset dan Pengabdian Masyarakat Menuju Indonesia Berkemajuan" tersebut, juga digelar produk UMKM serta inovasi dan hasil riset mahasiswa maupun peneliti dari Tanah Air.

Kegiatan tahunan yang diprakarsai Direktorat Penelitian an Pengabdian pada Masyarakat (DPPM) tersebut, diikuti sekitar 190 peneliti dari berbagai bidang keilmuan dari seluruh Indonesia.

Ketua Panitia Festival Kebangsaan M Irfan menambahkan Festival Kebangsaan tersebut juga membuka ruang antara pengusaha UMKM dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum dengan para investor melalui ajang gelar produksi dan inovasi.

Menurut dia, Festival Kebangsaan yang juga diikuti dengan Seminar Nasional tersebut juga membuka ruang dan kesempatan emas bagi kedua belah pihak, bahkan pengusaha UMKM bisa menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan terkait inovasi terkini yang bisa dikembangkan untuk menambah nilai jual produknya.

"Ajang ini merupakan kesempatan emas bagi UMKM dan pengusaha yang terlibat. Bagi UMKM, mereka dapat memamerkan inovasinya, sedangkan bagi para pengusaha (investor) dapat mencari UMKM untuk digandeng mengembangkan dananya dalam berinvestasi," ujarnya.

Selain diikuti sekitar 190 peneliti, Festival Kebangsaan dan gelar produk itu juga diikuti lebih dari 50 produk UMKM milik masyarakat umum maupun mahasiswa.

Selain pameran (gelar produk), Festival Kebangsaan ang dipusatkan di hall UMM Dome itu juga diisi dengan parallel season bagi para peserta seminar yang mengundang mengundang beberapa pembicara pakar di bidangnya, antara lain Dr  Jumain Appe (Dirjen Penguatan Inovasi-Kemenristek Dikti) dan Dr Indra Wahidin (Wakil Ketua Perhimpunan INTI).

Selain itu juga ada Dr Bayu Prawira, Hie (Executive Director Intellectual Bussiness Community), Jhon Hardi (Konseptor dan Pendiri Forum CSR Jawa Timur), Prof Dr Rahayu Hartini,  (Guru Besar Hukum Bisnis UMM), Hero Wijayadi (Meme Florist Go Digital), Andy Djojo Budiman (Integrated Retail Application/ IREAP), Djoko Kurniawan (Bisnis Konsultan) dan Abraham Lembong (Investor Advisor).(an)

 

 

 

 

 

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)  Masyarakat pengidap penyakit  HIV/ AIDS tak perlu harus takut atau malu  untuk berobat.Karena bila terlambat berobat maka ajal yang akan menjemput. Karena penderita penyakit HIV/ AIDS tak ada pelanggaran hukum seperti kasus narkoba.  Hasil  temuan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang  penyakit yang virus ganas itu justru  banyak diidap oleh ibu rumah tangga dan kalangan Pegawai Negeri Sipil ( PNS), baik TNI maupun Polri termasuk lumayan tinggi.”  Kalau bisa kita terdeteksi secara dini akan lebih mudah dipantau dan di obati, “ tandas Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang  Dr. dr. ASIH TRI RACHMI NUSWANTARI, MM pada wartawan koranrakyat Jumat (6/10)

Dikatakan  dr. Asih penyakit  HIV/AIDS bisa seperti gunung es, kalau  suaminya terkena penyakit bisa menular ke anak dan istrinya dan tidak selalu melakukan hubungan sexsual, penularan bisa juga dengan melalui jarum suntik  bagi pecandu narkoba.” Yah kalau penggunaan jarum suntik secara bergantian, maka tak menutup kemungkinan akan tertular.Oleh, karenanya dengan terdeteksi dini maka penderita akan bisa meningkat kualitas hidupnya.

Hingga Juni 2017, tercatat ada 219 penderita HIV/AIDS wajah baru yang ditemukan. Rinciannya, Januari ada 42 kasus, Februari  34 kasus, Maret 34 kasus, April 40 kasus, Mei 42 kasus, dan Juni 27 kasus. Dari jumlah tersebut sebesar 63,9 persen atau 140 orang penderita melakukan pemeriksaan secara sukarela. Sedang 79 orang lainnya melakukan pemeriksaan atas inisiasi petugas Dinkes. Tingginya angka penderita yang terdeteksi itu menempatkan Kota Malang menjadi nomor dua tertinggi di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya.  Data  penderita  HIV/ AIDS  terbaru dari unsur   Ibu Rumah Tangga 236 ,Karyawan Swasta 191, Siswa/Mahasiswa 104, Tenaga Non Profesional/Karyawan 101, Wiraswasta/Usaha Sendiri   90, Anggota TNI/Polri  53, Buruh Kasar 43, Bekerja 42, , WPS 2S sopir/Kernet 25 Narapidana, Petanian/Pertenakan/Pelayaran 21  Pegawai Negeri Sipil 20 Tenaga Profesional Non Media     12

Diungkapkan juga oleh Asih  sebagaimana data dari Dinkes Kota Malang, dari total 3.858 penderita HIV/AIDS di Kota Malang sejak awal 2005 hingga pertengahan 2017, terdapat 3.421 orang yang terjangkit virus HIV/AIDS. Mereka mengemban berbagai profesi, mulai lelaki dan perempuan pekerja swasta, buruh, petani, wiraswasta, pengusaha, PNS atau ASN, TNI/Polri, siswa/mahasiswa, guru, dosen serta pekerja seks komersial (PSK), ibu rumah tangga hingga anak-anak. Yang menyedihkan, jumlah penderita HIV/AIDS warga masyarakat umum justru lebih banyak dari perempuan PSK.

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seharusnya para PNS menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas agar memerangi virus mematikan HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seks, penggunaan jarum suntik (narkoba) secara bergiliran dan transfusi darah yang tidak steril karena terjangkit virus tersebut. Penyebaran penyakit HIV/AIDS yang diidap sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, kini menjadi sorotan. Sesuai data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, jumlah akumulatif  PNS di Pemkot Malang yang terjangkit virus HIV/AIDS mencapai 20 orang. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seharusnya para PNS menjadi suri tauladan bagi masyarakat luas agar memerangi virus mematikan HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seks, penggunaan jarum suntik (narkoba) secara bergiliran dan transfusi darah yang tidak steril karena terjangkit virus tersebut.

“Penyakit itu kan tidak berdampak ke hak-hak ASN sebagai PNS. Jika mereka para pegawai pemerintahan masih dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka kita tidak boleh melakukan diskriminasi tugas terhadap seluruh ASN,” ujar Drs Wasto SH, MH., Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang menanggapi siaran pers dari Dinkes Kota Malang

            Namun demikian, ia mengaku prihatin karena angka akumulatifnya relatif cukup tinggi. Sebab, jika sekarang ada 20 orang PNS, maka praktis suami atau isterinya juga terjangkit karena melakukan hubungan intim sebagai pasangan suami-isteri (pasutri). Jika si penderita mengumbar nafsu bejatnya dengan orang lain, maka orang lain itu juga dipastikan akan tertular. “Itu masuk teori gunung es. Yang nampak 20 bisa jadi yang mengidap minimal dua kali lipat karena ada pasangannya,” ujar Wasto.

 Ia berjanji secepatnya melakukan koordinasi dengan Dinkes guna melokalisir ancaman virus tersebut. Ini sesuai hasil rapat koordinasi (Rakor) Dinkes pekan lalu dengan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. Pastinya Pemkot Malang konsern terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk dengan HIV/AIDS, tandasnya.

HIV/Aids selama ini menjadi penyakit yang menjelma seperti busur panah, tak pandang bulu menyasar berbagai kalangan, baik itu masyarakat umum, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pegawai swasta, bahkan juga aparat penegak hukum Polri maupun TNI di berbagai daerah, termasuk juga Kota Malang. Di Kota Malang data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang ada 53 anggota Polri dan TNI mengidap penyakit mematikan yang menggerogoti daya ketahanan tubuh tersebut.Angka 53 pengidap dari kalangan aparat penegak hukum ini tak disangka bisa menempati posisi ketiga dari semua profesi yang juga terdapat dalam daftar penderita HIV/Aids.

                Menanggapi hal itu, Kapolres Malang Kota AKBP Dr.Hoirudin Hassibuan.SH.Mh mengatakan, bahwa ia  merasa kaget dengan adanya data tersebut, sebab jajaran anggota polisi di bawahnya termasuk dalam daftar penderita. Selama ini, dijelaskannya, dari Institusi Kepolisian tak pernah lelah selalu menegaskan kepada anggota untuk selalu menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit mematikan tersebut seperti narkoba, seks bebas."Selama ini, pencegahan setiap waktu, setiap pagi selalu kita berikan imbauan agar para anggota tidak sembarangan dan menjauhi hal-hal tersebut, tidak main-main sama pemicu-pemicu penyakit itu, ngeri itu, bahaya sekali," ungkap Mantan Pamen Densus 88 itu.

Selama karirnya menjadi seorang polisi dan memimpin di satu tempat, perwira polisi pemilik dua melati di pundaknya ini, belum pernah menjumpai dimana terdapat anggotanya mengidap penyakit mematikan tersebut. "Saya juga belum tahu datanya itu, baru tahu ini. Selama ini, pengalaman saya juga belum pernah menjumpai anggota sakit HIV/Aids. Nanti akan kami cek dulu data dari Dinkes," tandasnya.(an)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Pemerintah akan selalu memegang teguh TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 dengan tidak memberi ruang kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). “Artinya apa? Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas karena di TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 jelas bahwa PKI dilarang. Jelas sekali,” ucap Presiden kepada jurnalis setelah memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta Timur pada hari Minggu 1 Oktober 2017.

         Oleh karenanya Presiden mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk memegang teguh Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan. “Jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI itu terulang lagi. Jangan beri ruang kepada ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya. 

      Lebih lanjut Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersinergi membangun bangsa. “Saya mengajak seluruh komponen bangsa dan saya perintahkan kepada TNI, Polri serta seluruh lembaga-lembaga pemerintah untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa, membuat rakyat tenang dan tenteram dan bersatu padu menghadapi persaingan kompetisi global,” tutur Kepala Negara. 

 *Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017*

 Pagi itu, tepat pukul 08.00 WIB Presiden Joko Widodo memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta Timur. 

         Presiden yang tiba di Halaman Monumen Pancasila Sakti pada pukul 07.45 disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan langsung menuju ruang tunggu utama. Di ruang tunggu utama telah hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla.

       Tak lama setelah itu, Presiden dan Wapres berjalan menuju tempat upacara dengan berjalan kaki dan Presiden langsung menuju mimbar upacara. Sementara itu di lapangan upacara telah tampak berbaris rapi pasukan upacara.

         Dalam upacara itu, Naskah Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membaca dan menandatangani Naskah Ikrar dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membacakan doa yang menjadi penutup rangkaian acara.

       Sebelum meninggalkan tempat upacara, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Wapres dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla mengunjungi rumah penyiksaan dan sumur maut. Setelah itu, beramah tamah dengan Keluarga Pahlawan Revolusi dan mendengarkan persembahan lagu-lagu perjuangan oleh Aubade.(eas)

 

 

     MALANG(KORANRAKYAT.COM)  International  confrence on education &training (3rd ICET)  dengan  tema  Global and Local Based  Education And Training  akan diselenggarakan oleh  Fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Malang  akan berlangsung selama dua hari pada tanggal 30 Sampai  1 Oktober 2017 bertempatdi  Royald Orchid Garden Hotel seperti disampaikan Dekan Fakultas Ulmu Pendidikan  Prof. Dr. Bambang  Budi Wiyono , MPd  pada koranrakyat.com di ruang kerjanya Kamis (28/9).  

            Dikatakan  Prof  Bambang bahwa  International  conference  education & training ini  diselenggarakan setiap tahun dan sekarang merupakan tahun ke tiga.  Tujuan  kegiatan untuk  menelah,  mengupas serta mengkaji  sistem pendidikan secara global maupun lokal.

         Sedangkan  persoalan yang banyak  diperbincangkan diantaranya sistem pendidikan  yang berkarakter , penguatan pendidikan serta managemen pendidikan. Selain itu juga akan ditelaah  persoalan pendidikan di Indonesia kedepan  harapanya   bisa munculkan gagasan  bagaimana sistem pendidikan yang baik serta bisa mencari solusinya, termasuk  pengelolah pendidikan kedepan  dan  penggunaan teknologinya  juga jadi bahasan dengan harapan  bisa pas dan mampu meningkatkan   kualitas pendidikan.

         Dalam sub domain dikupas  soal  pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar  dan pendidikan khusus dan pendidikan non formal dan program bimbingan dan konseling. Sedang nara sumber dari Canada, Autralia, Malaysia dan Korea  Selatan dan Indonesia. Dengan adanya nara sumber dari beberapa Negara itu diharapkan bisa shering  hasil riset dimana saat ini sudah ada 57 hasil riset dari empat  Negara yang siap untuk di sheringkan.

            Secara terpisah  DR. Suharyanto , MM. Mpd Ketua pan penyelenggara dari International  conrence on education & training (3rd ICET) mengatakan pematerinya diantaranya  Prof. Drs H. M Nasir, Msi, Akt, Phd (Ministry of Researc , Tecnology and Heagher education of The  Republik Indonesia) ,  Professor Shabaz Khan ( University Of Camberra, Australia Director  Office Unisco Jakarta – Regional Bureau for asia and the Pasific),  Dr.Miroslava  Majtanova ( Senior  Lecturer of Bchelor  Degree Program  at University Putra Malaysia) , Professor Kim Hui Lim (Hankuk University Of Foreign  Studies- Seoul, Korea),Christopher Allen  Woodrich ( chief administrative coordinator , International , Indonesia forum , Canada)  

Sedangkan jumlah peserta yang bakal hadir  sekitar 124 orang dari 4 negara Termasuk 57 orang dari peneliti yang  telah menyerahkan hasil risetnya. Sementara  peserta lain dari unsur dinas pendidikan,Pengawas, Pemerhati dan LSM.(an)

 

 

 

   
MALANG(KORANRAKYAT.COM)  Sejumlah  kalangan intelektual sepakat adanya usulan agar film Gerakan 30 September diputar kembali. Tujuan diputarnya film itu tidak lain bagaimana memberikan informasi dari senior ke yuniornya., dari generasi tua ke generasi muda, sehingga akan mengerti sejarah Gerakan 30 September,  ". tandas Rektor Universitas  Negeri Malang Prof Dr. AH Rofiuddin  MPd pada koranrakyat.com  Selasa (26/9)  di kantor  Rektor Universitas Negeri Malang.

            Dikatakan  Rektor  informasi tentang sejarah memang sangat diperlukan bagi generasi muda  ataupun bangsa Indonesia, Karena dengan tahu sejarah  akan bisa berfikir kedepan, Disinggung perlu adanya pelurusan  dalam film sejarah G 30 September.” Apa memang ada yang bengkok, kok perlu diluruskan”, ujarnya.

            Kalau memang ada pelurusan tak ada masalah, namun jangan sampai menyimpang  dari substansi yang ada . Tentunya harus dikumpulkan para ahli sejarah, yang memiliki contain tersebut. “ Yah tentunya tidak mudah untuk meluruskan, sejarah harus ada penelitian para pakar sejarah,” ujarnya.

               Sementara sebelumnya Prof. Dr. Din Syamsuddin Ketua PP Muhammadiyah   mengatakan persoalan Gerakan 30 September merupakan sejarah kelam yang tidak mungkin dilupakan atay dihilangkan.. Apalagi pemberontakan G30 S tidak hanya sekali dalam perjalanan bangsa ini.  Di  katakan menonton film G 30 S sangat penting dan perlu., sehingga kita tak akan melupakan sejarah bahwa PKI itu pernah  mellakukan pemberontakan termasuk  di Madiun pada trahun 1948 dan banyak dibeberapa daerah di Jatim dan beberapa daerah lain.  

              Masih dikatakan Din nonton film G30S  PKI bagian dari upaya penyadaran pada generasi muda bahwa peristiwa kejam itu pernah terjadi. Din Mengajak siapapun untuk tidak menutup nutupi, apalagi menghilangkan" karenanya penyadaran bangsa terutama generasi baru dan generasi penerus, bahwa perna terjadi peristiwa kelam dikehidupan bangsa ini.Oleh karenaya jangan ditutup tutupi, karena ini fakta sejarah.tandasnya.  

             Din menilai aneh dan bertanya-tanya, jika muncul sebagian pihak yang keberatan dengan ajakan nonton film tersebut. Padahal sejarah bagian dari pelajaran yang tidak boleh dilupakan, agar tidak kembali terjadi. "Saya justru bertanya kalau ada orang yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju, kepada generasi penerus yang ingin mengetahui fakta sejarah yang perlu menjadi pelajaran bagi kita ke depan," urainya.

          Sementara adanya beberapa pihak mempunyai keinginan untuk membuat versi baru film Gerakan 30 September Din,tidak mempersoalkan namun Din  mengingatka jangan merombak subtasinya.Jangan sampai revisi itu dijadikan seperti film Pop, yang akan menghilankan substasi yang sebenarnya.” Yah jangan sampai dirubah subtasinya menjadi film Pop, karena sebetulnya film yang ada sebetulnya sudah diperhalus,kalau dibanding kejadian yang sebenarnya akan lebih keras, “ujar Din. (an)     

 

 

 

 .

.MALANG(KORANRAKYAT.COM), Desertasi berjudul Kontruksi pemaknaan ritual kematian sebagai perwujudan nilai nilai Kebajikan sosial dalam perpektif bergerian  judul yang di pertaruhkan dihadapan para penguji program Doktoral dan ilmu sosial  politik oleh Kang Yoto sebutan Bupati Bojonegoro Drs, Suyoto, MSi   ujian promosi doktor pada saat di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (23/9/2017).

          Kang Yoto melakukan penelitian di Desa Pajeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro Dalam disertasi itu, dia mengkupas  sistem demokrasi di desa.“Saya sedang mencari model pembangunan desa yang mampu mandiri dan berkelanjutan. Ada unsur kemandirian dan berkelanjutan di Desa Pajeng.”“Setelah saya teliti, semua bermula dari warga yang menafsir ulang makna ritual kematian,” kata Kang Yoto kepada para penguji  .

         Diceritakan  ada seorang warga di Desa Pajeng meninggal pada awal 1990-an.Warga itu berasal dari keluarga miskin. Tidak banyak orang yang takziah ke warga itu.Apalagi setelah itu keluarga dibebani ‘kewajiban sosial’ untuk memenuhi serangkaian ritual kematian yang sulit dipenuhi oleh keluarga miskin itu. Kondisi keluarga itu menjadi pembahasan di antara warga sampai memunculkan Rukun Kematian (RK).

           Ritual itu disebut memberatkan kelompok keluarga miskin sehingga orang miskin hanya akan semakin miskin. Namun secara demokratis, para warga bisa menghadirkan solusi dengan lahirnya RK.Pembentukan RK itu ada dua tujuan. Pertama, memperbarui praktik ritual kematian untuk memastikan agar warga yang miskin tidak semakin miskin.

          Kedua memastikan RK memiliki manfaat bagi kepentingan bersama. Ada manfaat sosial dan kemampuan kombinasi yang melahirkan generatif self govermance ,"ujarnya. Study dari desa Pajeng itu menggambarkan bahwa bahwa demokrasi bisa membawa kemanfaatan kesejahteraan secara nyata.  Selain itu juga harus dibareni lima hal yaitu optimalisasi ruang publik oleh masyarakat, niat bersama untuk mewujudkan manfaat sosial .terciptanya kebijakan sosial .meningkatnya tingkat kualitas representasi,dan terwujudnya dialog generatif." Inilah model kemampuan masyarakatdan Pemerintah lokal mengelolah seluruh sumber budaya dan kearifan secara bersama." paparnya.Teori kontruksi sosial atas realitas yang diciptakan Peter L Berger dan Teori ruang publik yang diciptakan Jurgen habermas." Di Desa Pajeng ada ritual kematian yang dibangun masyarakat dan memiliki nilainilai kebajikan sosial." kang Yoto.  

              Sebelumnya kematian di desa Pajeng awalnya menjadi sebuah hal yang menakutkan. Apalagi pasca peristiwa konflik politik tahun 1965.Kini setelah masyarakat membangun Rukun Kematian (RK) secara mandiri, persoalan kematian tidak lagi menakutkan dan menjadi beban sosial bagi keluarga yang ditinggalkannya, Suyoto menemukan ada kebijakan kebajikan sosial yang dibangun masyarakat dari ritual kematian tersebut.

          " Dalam ritual kematian ada ruang publik yang menjadi ruang sosial masyarakat, bahkan sampai menjadi ruang rekonsosilisasi bagi mereka yang sebelumnya terpisahkan oleh peristiwa konflik politik tahun 1965."ungkapnya Sementara itu Promotor Prof. Dr. Hotman Siahaan mengaku tertarik atas kesepakatan yang dihasilkan warga melalui forum.Menurutnya .hal seperti itu muncul dari kearifan lokal masyarakat desa," itu sangat penting dalam komunitas,"terangnya. 

           Setelah oleh tim penguji oleh sejumlah professor dinyatakan lulus  nilai A dengan  IP 3,72 dan berhak menyandang gelar Doktor  maka kan Nyoto mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah  Malang Drs.H Fauzan. Mpd Dan sejumlah promotor dan co promotor  diantara nya Prof. Dr. Hotman Sihaan  selaku promotor dan Prof. Dr.Ishomuddin Msi,  Dr Wahyudi, Msi, Dr. Rinekso  Kartono Ms serta semua pihak yang  yang mendukung atas suksesnya  kang Yoto hingga lulus  dengan gelar Doktor nilai sangat memuaskan .(an)  

 

 

 

Friday, 22 September 2017 09:43

Idrus Marham : Masa Surat DPP Tanpa Stempel Dan Nomor

Written by

BANDUNG (KORANRAKYAT.COM) Sekjen Golkar Idrus Marham membantah surat dukungan Golkar terhadap Ridwan Kamil untuk jadi cagub untuk Pilgub Jabar 2018. Idrus berkilah soal tanda tangannya di surat itu."Terkait beredarnya surat yang saya istilahkan itu adalah surat bodong. Ya kenapa? Karena pertama yang memang surat itu tidak seperti biasanya, seperti itu nggak mungkin kita keluarkan surat tanpa stempel tanpa nomor surat dan tanpa tanggal.

         Sampai hari ini DPP belum mengeluarkan secara resmi tentang pasangan yang diusung Golkar di Jabar," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (22/9).  Sementara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jabar merespons soal surat dukungan Golkar ke Ridwan Kamil untuk Pilgub Jabar yang disebut bodong alias palsu. Dalam waktu dekat, DPD Golkar akan melaporkan kasus tersebut ke Polri. "Kalau itu kan pernyataannya kan bodong, DPD Golkar Jabar akan melapor ke Mabes Polri melalui bidang hukum untuk melaporkan surat bodong itu. Nanti polisi akan mendalami siapa yang posting," ujar Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi saat dihubungi, Jumat (22/9/2017).


            Rencananya, hari Senin (25/9), DPD Golkar Jabar akan melapor ke Bareskrim Polri. "Hari Senin lah kita lapor," tambah Dedi. Bupati Purwakarta ini juga meminta Golkar mengusut pengedar foto surat tersebut. Sebab, ia heran mengapa surat yang bersifat rahasia bisa tersebar luas."Kalau itu surat bodong, mohon dicek siapa yang posting pertama surat itu siapa. Dan yang diposting itu barangnya di mana, kalau ada yang posting itu dan pengurus Golkar, maka Golkar harus memberikan sanksi. Ini partai besar, bukan organisasi kecil," ujar Dedi.(im)

.

Saturday, 19 August 2017 15:26

Kembali Bergoyang Ternyata Caisar Sudah Cerai

Written by

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) – Kabar mengejutkan datang dari pasangan Caisar Aditya dan Indadari. Selama ini, rumah tangga pasangan ini jauh dari gosip tak sedap. Namun, kabar terbaru terungkap bahwa rumah tangga pasangan ini kandas di tengah jalan. Caisar menceraikan sang istri. 

Hal itu tidak dibantah Indadari. Ia mengungkapkan bahwa mereka sudah bercerai secara agama. "Iya, sudah bercerai. Sejak hari pertama joget," katanya saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat malam, 18 Agustus 2017.

Mantan istri Lucky Hakim ini menjelaskan tak ada masalah serius yang menimpa rumah tangga mereka. Kejadian itu berlangsung dalam waktu yang cukup cepat dan singkat.

"Katanya sudah beda visi misi, dan sudah tidak bisa bersama lagi," ungkap wanita berhijab tersebut.

 

Indadari menikah dengan Caisar pada 5 April 2014 di Lampung. Keduanya mulai bertemu di sebuah acara di salah satu televisi swasta tahun 2013 lalu.(an)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Penangkapan bos Firts Travel yang merupakan pasangan suami istri, Andika Surachman dan Anniesa Desvitasary Menyeret artis Syahrini. Pelantun ‘Sesuatu’ ini akan dipanggil Bareskrim Polri terkait umroh gratisnya dengan First Travel.

Biro perjalanan umrah First Travel ternyata pernah memberangkatkan sejumlah artis ternama. Antara lain Julia Perez atau almarhum Jupe, Syahrini, hingga Ria Irawan. Saat itu ia menunaikan ibadah umrah dengan fasilitas VIP bersama artis Ria Irawan.

Sedangkan penyanyi Syahrini mengajak anggota keluarga dan asisten rumah tangganya. Wanita berusia 34 tahun ini pergi umrah bersama 18 keluarganya dengan fasilitas VVIP.

Kepergiannya ke Tanah Suci Mekkah dengan difasilitasi First Travel pernah diunggahnya di akun media sosialnya pada 26 Maret 2017 lalu.

Bismillahirahmanirrahim, memenuhi panggilan-Mu mengunjungi Rumah Allah SWT, Makkah” tulis Syahrini, lengkap dengan tanda pagar (tagar) VVIP First Travel Umrah.

Pada situs resmi First Travel, tidak tercantum keterangan harga untuk paket umrah dengan kelas VVIP. Namun, untuk kelas VIP, perjalanan umrah ini dibanderol dengan harga Rp 54 juta.

Dengan biaya sebesar itu, fasilitas yang didapatkan, di antaranya penerbangan kelas utama dengan maskapai penerbangan nomor satu, hotel bintang lima, yakni Hotel Dar Tawhid Intercontinental (Makkah) dan Hotel Intercontinental (Madinah). Selain itu, bus eksekutif atau mobil pribadi, tur Makkah dan Madinah, air zam-zam lima liter, dan perlengkapan umrah.

Jika dilihat dari harga tersebut, kemungkinan kelas VVIP akan dipatok dengan harga yang lebih tinggi. Dan fasilitas yang diperoleh pun lebih banyak.

Sebelum berangkat umroh, Syahrini sempat melakukan jumpa pers bersama Anniesa Desvitasary. Di kesempatan itu, Syahrini mengatakan alasannya memilih First Travel sebagai biro perjalanan reliji.

“First Travel perusahaan besar. Sudah teruji. Berizin resmi dan profesional. Aku kenal baik dengan Pak Andika (pemilik First Travel) dan istrinya. Jadi, kita sudah seperti keluarga. Ya, aku pilih travel ini salah satunya, ya, karena itu tadi,” ujarnya kala itu.

Sementara Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, mungkin akan ada calon tersangka lain yang juga berperan dalam kasus ini.

“Untuk calon tersangka bisa saja, nanti dilihat peran masing-masing orang, besar atau tidak,” kata Martinus Sitompul di kantornya, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (10/8).

Tak hanya soal penipuan, Polri juga akan menelusuri ada-tidaknya tindak pidana pencucian uang untuk menelusuri aset-aset tersangka.

“Dengan TPPU, kita bisa telusuri aset. Misal dia punya bank apa saja. Bank A misalnya, kita blokir, baru kita sita. Itu dengan TPPU. Kalau cuma dengan (pasal) penipuan, penggelapan, tidak bisa,” ujar Martinus.

Nantinya aset kedua tersangka akan disita. Martinus meyakinkan hanya aset yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan saja yang akan disita, sedangkan yang berkaitan dengan hasil bisnis lain tidak.Sementara itu, untuk mengembalikan uang jemaah, hal itu akan diputuskan pengadilan.

Dalam kasus ini, Polri menjerat kedua tersangka dengan Pasal 55 juncto Pasal 378 (penipuan) dan 372 (penggelapan) KUHP serta UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Polisi masih mempelajari kasus itu dengan pasal pencucian uang.

Modus Firts Travel Tipu Ribuan Jamaah

Tim penyidik Bareskrim Polri mengungkap modus penipuan oleh PT First Anugerah Karya Wisata alias First Travel untuk mendapatkan calon jemaah umrah. Mereka rata-rata tergiur dengan murahnya ongkos ibadah umrah di Arab Saudi yang ditawarkan First Travel.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak mengatakan, selama ini First Travel menjaring korban dengan cara mengumbar penawaran biaya umrah murah. Penawaran ini dipromosikan First Travel dari seminar-seminar yang digelar.

“Kemudian mereka menawarkan layanan perjalanan umrah dengan macam-macam paket,” kata Herry.

Paket umrah yang ditawarkan dibagi dalam tiga kelas. Paket kelas satu dipatok hanya Rp 14,3 juta. Lalu, untuk kelas kedua atau reguler dipatok sebesar Rp 25 juta. “Sedangkan paket VIP (Very Important Person) Rp 54 juta,” ujarnya.

Dalam perjalanannya, banyak agen yang direkrut First Travel mendapatkan jemaah atas promo yang ditawarkan. Menurut Rudolf, sebanyak 70 ribu bakal dijanjikan berangkat dan mulai melakukan pembayaran.

“Jadi jamaah yang sudah mendaftar dan membayar itu 70 ribu orang. Cukup besar ya dan hanya 35 ribu yang berangkat. Sisanya 35 ribu jemaah tidak bisa berangkat dengan berbagai alasan,” kata dia.

Berdasarkan hitung-hitungan kasar sementara oleh kepolisian, kerugian yang ditaksir puluhan ribu calon jemaah bisa mencapai Rp 500 miliar.

Hal itu setelah dihitung perkalian jumlah jemaah yang gagal sebanyak 35 ribu orang dengan tarif promo Rp 14,3 juta. “Maka kerugian mencapai Rp 550 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, sejumlah agen yang menjadi mitra dan rekanan First Travel menyambangi kantor Bareskrim Mabes Polri yang sementara bertempat di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, kemarin.

Mereka menolak penetapan tersangka dan penahanan terhadap Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, yang juga direktur di perusahaan tersebut.

Salah satu perwakilan agen, Nurmaemunah menilai, penahanan terhadap Andika Surachman dan istrinya itu akan membuat para calon jemaah dari agen-agen di bawah First Travel batal berangkat ke Tanah Suci.

Oleh karena itu, mereka meminta polisi membebaskan keduanya. “Seluruh agen dan PIC (person in contact) meminta Anniesa dan Andika dibebaskan untuk mengurus jemaah yang akan diberangkatkan pada bulan November 2017,” kata Nurmaemunah.

Selain itu, kata Maemunah, para agen di bawah First Travel juga berharap agar Kementerian Agama mencabut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 589 Tahun 2017 tentang Penjatuhan Sanksi Administrasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan PT First Anugerah Karya Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang berlaku sejak 1 Agustus 2017.

Para agen tersebut membuat petisi dalam bentuk spanduk yang bertanda tangan para pemilik agen di bawah First Travel. Perwakilan agen tersebut mengaku mewakili 128 agen, 44 PIC di seluruh Indonesia, dengan total sekitar 28.000 jemaah.

Maemunah mengatakan, petisi tersebut disampaikan ke pihak Bareskrim. “Saya kasih petisi ke polisi, minta Andika dan Anniesa dibebaskan,” kata dia.(ar)

 

 

 

 

 

 

 

Thursday, 03 August 2017 09:39

Diduga Pakai Narkoba Tora & Mieke Ditangkap Polisi

Written by

JAKARTA, (KORANRAKYAT.COM)  Miliki 30 butir psikotropika jenis dumolid, pasutri Tora Sudiro dan Mieke Amalia ditangkap satgas narkoba Jakarta Selatan di kediamannya di kawasan Perumahan Belleviu, Ciputat, Tangerang Selatan, pada Kamis (3/8/2017) pukul 10.00 WIB.

Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Iwan Kurniawan pun membenarkan hal tersebut dengan memberikan keterangan singkat awal kepada awak media di Polres Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).

"Kami dapatkan informasi dan ini merupakan pengembangan kasus psikotropika sebelumnya. Dua orang kami amankan yakni TS dan MA dengan barang bukti 30 butir psikotropika," ungkap Kombes Pol Iwan Kurniawan.

Lebih lanjut, Tora Sudiro dan Mieke yang kini berada di Polres Jakarta Selatan masih menunggu hasil penyelidikan dan tes urin yang tengah dilakukan kepolisian.

Tora Sudiro dan Mieke Amalia istrinya tampak sedang duduk di sebuah ruangan. Keduanya ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba. (Istimewa)

"Yang pasti kami sedang melakukan penelitian terhadap barang bukti dan juga sedang menguji urine yang bersangkutan saat ini masih dalam proses hasil. Nanti dikabarkan ke kawan-kawan media," jelasnya.

Adapun kronologi penangkapan Tora Sudiro dan Mieke dilakukan satgas narkoba Jakarta Selatan di kediamannya di kawasan Perumahan Belleviu, Ciputat, Tangerang Selatan sekitar pukul 10.00 WIB.

"Satgas Jakarta Selatan telah mengamankan dua orang atas nama TS dan MA, diamankan karena ada informasi memiliki barang bukti yakni psikotropika. Kami temukan 30 butir psikotropika yang hingga kini masih dilakukan tes," kata Iwan Kurniawan

Belum diketahui ketika penangkapan berlangsung apakah anak-anak Tora dan Mieke tengah berada di tempat kejadian peristiwa. Hingga saat ini, awak media masih menunggu pernyataan resmi soal status Tora dan Mieke.

Medio Maret 2010, Tora Sudiro dikabarkan ditangkap satuan narkoba Polres Jakarta Selatan. Namun kemudian Tora muncul dan membantah kabar tersebut.(an)

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Jeremy Thomas merasa diperlakukan tidak wajar oleh Polisi karena anaknya Alex Matthew Thomas di tangkap akibat dituduh memesan narkoba akhirnya Jeremy laporkan kasusnya   ke Propam Mabes Polri.

Artis peran Jeremy Thomas ditemui Sentra Pelayanan Propam Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017) di Mabes Polri mengatakan dan  membantah tuduhan yang menyebutkan bahwa putranya, Axel Matthew Thomas, ditangkap karena memesan narkotika jenis happy five.
Polisi bahkan mengaku telah mengantongi bukti transfer dari putra Jeremy. Mereka juga mengatakan bahwa penangkapan terhadap Axel berdasarkan pengembangan kasus pengungkapan penyelundupan narkotika jenis happy five asal Malaysia yang diselundupkan ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta."Tidak. Ya, saya dengar. Itu tidak benar karena tidak ada bukti. Saya enggak tahu (dari mana bukti transfer itu). Mungkin dari internalnya mereka yang langsung berdalih seperti itu. Yang jelas Axel tidak ditemukan barang bukti apa-apa," ujarnya.

Selanjutnya, Jeremy menegaskan Jika ditemukan bukti bahwa Axel pernah mentransfer sejumlah uang kepada penjual happy five itu, Jeremy menganggapnya wajar. Karena sebelum Axel diminta ke tempat kejadian penganiayaan, anaknya itu sedang menuju Pondok Indah Mall untuk mengambil baju yang ia beli pada temannya.

Pembelian itu bisa saja lewat cara transfer. Namun, teman Axel justru meminta Axel ke Hotel Kristal, tempat di mana ia diciduk oknum polisi.

"Bukti transfer boleh aja. Anaknya (teman Axel) kan juga jualan bajuonline. Yang saya tahu tidak ada (pembelian happy five). Kalaupun dia (Axel) melakukan transaksi-transaksionline, sekarang itu sangat wajar. Axel suka membeli baju dan sepatu online, suka menitip kepada temannya," tegasnya.

Untuk itu, Jeremy menjelaskan kemarin dia ingin membeli baju Supreme, saya tahu baju Supreme itu kaos. Tapi ketika membeli malah diarahkan ke sana, Kan bisa aja. Seseorang bebas kok menjual apa saja."  Tapi mungkin ketika dia tersangkut masalah mungkin dibelokkan ke masalah situ (narkoba)," jelasnya.

Lebih lanjut, Jeremy merincinya  mengaku kenal dengan teman Axel itu, bahkan cukup mengenal baik orangtuanya. Namun, Jeremy menolak menyebut nama ataupun inisial teman Axel tersebut.
"Ya, kalau kunci di temannya, dia memberikan informasi yang salah (bahwa Axel memesan happy five). Faktanya Axel itu waktu keluar dari tangga Hotel Kristal itu tidak ada barang bukti,"rincinya.

Seiring dengan Jeremy mengungkapkanIa permasalahan utama dalam kasus ini bukanlah soal Axel memesan atau menggunakan narkoba atau tidak. Melainkan bagaimana prosedur pemeriksaan terhadap anaknya dijalankan dengan benar.
"Yang kita lihat di sini bukan itunya (dugaan narkoba) lho, harus digarisbawahi, tolong dibilangin sama Pak Kadiv Humas yang terhormat, tolong lihat tindak pidana yang dilakukan oknumnya. Kalau Anda melakukan suatu proses yang benar, jangan Anda isukan masalah itunya (narkoba) kan. Yang Anda lihat benar enggak sikap terhadap putra saya. Ya dong?" Ungkapnya.

Oleh karena itu, Jeremy membeberkan sekarang, waktu Axel dikeluarkan tanpa barang bukti apa-apa, dia tidak mengaku, dipaksakan untuk mengaku, akibatnya dia babak belur dan dikeluarkan, dilepaskan. Itunya yang tidak boleh. Tidak ada sura perintah. Tidak ada KTA (kartu tanda anggota). "Diberitakan sebelumnya, putra Jeremy dianiaya oleh beberapa orang di salah satu kamar hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2017), sekitar pukul 19.30 hingga 22.30 WIB," bebernya.

Sesuai perkembangan, Jeremy menandaskan Axel diduga melakukan tindak penyalahgunaan narkoba. Jeremy menuturkan bahwa dari pengakuan putranya saat itu sekitar pukul 19.00 WIB, Axel mendapat telepon dari seorang temannya dan diminta datang ke Hotel Kristal, Kemang, Jakarta Selatan. " Axel yang posisinya tengah berada di daerah Cilandak, kemudian menuju lokasi. Saat sampai di hotel tersebut, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian Satuan Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta langsung menciduknya. Saat itu Axel diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.
"Dipaksa mengaku menggunakan narkoba dan memilikinya," tandasnya.

Jadi, Jeremy menambahkan namun kemudian, Axel dilepas setelah tak ditemukan barang bukti narkoba. Tak terima atas insiden yang menimpa putranya, Jeremy lalu melaporkan dugaan penganiayaan itu ke Polda Metro Jaya pada Sabtu (15/7/2017) lalu dan Propam Polri." Saat ini Axel tengah menjalani perawatan di rumah sakit Pondok Indah," tambahnya.(vk)

 

Page 2 of 5

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan