Headline News

Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jawa TImur
Last Updated on Apr 06 2021

Bank Jatim Permudah Layanan Transaksi OPOP Jawa TImur

   Surabaya (KORANRAKYAT.COM)– PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau bankjatim  melalui bankjatim syariah terus melakukan inovasi untuk mempermudahlayanan transaksi keuangan khususnya bagi Masyarakat lingkungan Pondok Pesantren.  tersebut dituangkan melalui penandatanganan...
Bank Jatim Serahkan CSR untuk Pemerintah Kota Mojokerto
Last Updated on Apr 06 2021

Bank Jatim Serahkan CSR untuk Pemerintah Kota Mojokerto

  .   SURABAYA (KORANRAKYAT.COM) Sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat,  PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) menyerahkan Corporate Social Responsibility (CSR) bankjatim peduli dalam bentuk Penataan Taman Benteng Pancasila tahap 1 kepada...
Membangun Motivasi Karyawan, Bank Jatim Gelar Refreshment Perbankan
Last Updated on Mar 16 2021

Membangun Motivasi Karyawan, Bank Jatim Gelar Refreshment Perbankan

        SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) menggelar kegiatan seminar Refreshment Perbankan dengan tema "Visions Towards Sustainability Banking in 2021" di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim, Surabaya (10/03). Kegiatan tersebut dihadiri oleh...
Makin Mudah Bayar Uji Kir Pakai Bank Jatim Mobile
Last Updated on Mar 08 2021

Makin Mudah Bayar Uji Kir Pakai Bank Jatim Mobile

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (bankjatim) terus mengembangkan inovasi, khususnya di bidang layanan digital perbankan. Kali ini bankjatim bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mempermudah pembayaran uji kelayakan...
Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal
Last Updated on Feb 13 2021

Mafud MD : Kritis Pada Pemerintah Bukan Berarti Radikal

  JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak sepakat bila Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din Syamsuddin memiliki pola pikir radikal. Menurut Mahfud, sikap kritis Din terhadap pemerintah bukan berarti dia...

World Today

  •  
    Antisipasi Varian Baru Covid-19, Pemerintah

     

     

     

     
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Adanya informasi ditemukannya _strain_ atau varian baru virus
     
Thursday, 23 July 2020 11:31

Pemakzulan Bupati Jember Oleh DPRD Disikapi Pemprov Jatim

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

JEMBER, KORANRAKYAT.COM  Rapat sidang paripurna HMP di DPRD Jember, Rabu (22/7/2020). Dalam sidang ini, DPRD Jember sepakat bakal memakzulkan Bupati Jember, Faida.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut memantau masalah pemakzulan Bupati Jember, Faida oleh DPRD setempat. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menyebut Pemprov tak terburu-buru dalam mengambil sikap terkait pemakzulan bupati Jember tersebut."Kami akan mencermati tata laksana dan prosedur, termasuk instansi terkait di tingkat pusat. Utamanya, mengenai proses selanjutnya setelah kejadian kemarin (Rapat Paripurna soal pemakzulan)," kata Emil Dardak ditemui di Surabaya, Kamis (23/7/2020). "Ini tidak bisa kita sikapi terburu-buru namun harus dicermati secara utuh," terangnya.

Lantas, apakah artinya Pemprov menunggu keputusan dari Mahkamah Agung? "Sekali lagi, kami belum bisa berkomentar. Ini hal yang tidak terjadi setiap tahun. Sehingga, harus cermat betul untuk menyikapi masalah ini," katanya. Senyampang belum adanya putusan apapun dari lembaga terkait, Emil menjelaskan bahwa Faida masih bisa menjalankan tugasnya sebagai Bupati Jember. "Kami mengutip pernyataan DPRD, secara administratif beliau masih menjalankan tugas," kata Emil.

Untuk diketahui, DPRD Jember sepakat memberhentikan Faida dari jabatan bupati Jember, Rabu (22/7/2020). Pemberhentian ini bermula saat DPRD Jember menggelar rapat paripurna dengan agenda Usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPRD Jember terhadap Bupati Jember mulai pukul 11.00 WIB.

Pendapat yang diusulkan oleh para pengusul HMP adalah, menyatakan bupati Jember diduga melanggar sumpah janji jabatan dan melanggar peraturan perundangan, yang termasuk dalam kategori berat. Pendapat tersebut akan dimohonkan kepada Mahkamah Agung untuk diuji. Seluruh fraksi di DPRD Jember menyetujui dipakainya Hak Menyatakan Pendapat, dan pendapat yang dihasilkan menjadi keputusan DPRD Jember. Tujuh fraksi sepakat berpendapat meminta Mendagri memberhentikan bupati Jember dari jabatan.

Pasca putusan paripurna tersebut, Bupati Faida mengatakan dirinya akan merespon jika nantinya DPRD Jember mengirimkan keputusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) itu dikirimkan ke Mahkamah Agung."Kami tunggu, apa dewan melaksanakan mengirim ke MA, baru nanti kami siapkan respon kami," ujar Faida melalui pesan percakapan kepada wartawan , Kamis (23/7/2020).(sl)




Read 211 times
Login to post comments

Panggung Koruptor

  •  

    KORANRAKYAT, JAKARTA

     - Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan suap

     
  •