Headline News

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 08 2018

Sekitar 177 Ribu Petugas Dari TNI Dan Polri Dikerahkan Untuk Pengamanan Lebaran

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari ini,Kamis(7/6) 2018  mulai dilakukan yang dilaksanakan 177 Ribu gabungan baik Polri, TNI dan instansi terkait baik ada dipusat dan diderah .Ini dilakukan dengan focus apda 10 Titik...
Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Buka Puasa Bersama Personel TNI dan Polri di Cilangkap

      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar TNI, Polri, dan masyarakat di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, pada Selasa, 5 Juni 2018. Presiden hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain itu tampak hadir juga Wakil...
Kapolri Siap Amankan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

Kapolri Siap Amankan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah ditagetkan 4 pengamanan Operasi ketupat 2018 juga mengamankan mudik hingga pemberantasan terorisme. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ketika memimpin apel pasukan Operasi Ketupat...
Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen
Last Updated on Jun 06 2018

Presiden Jokowi Pesankan Kenaikan Pendapatan Operasional Babinsa 771 Persen

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6/2018). Acara tersebut sekaligus silaturahim Jokowi dengan prajurit TNI, masyarakat, serta Polri. Tampak Presiden Joko Widodo memberikan pesan ada kenaikan...
TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran
Last Updated on Jun 06 2018

TNI Bantu Polri Siapkan Personel dan Alutista untuk Pengamanan Lebaran

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil yang akan dikerahkan selama  dibutuhkan  membantu kelancaran baik di Bandara, Pelabuhan dan terminal Bus. Ini dilakukan TNI Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditemui di Monas,...

World Today

Saturday, 06 January 2018 04:47

Jelang Pilkada Walikota Samarinda Syaharie Jaang Yang Juga Cagub Kaltim Di Periksa Bareskrim

Written by 
Rate this item
(0 votes)
H DR Sugeng Chairuddin M.Si Sekretaris Kota Samarinda bersama  Walikota Samarinda H Syaharie Jaang SH M.Si H DR Sugeng Chairuddin M.Si Sekretaris Kota Samarinda bersama Walikota Samarinda H Syaharie Jaang SH M.Si

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Kapolri tegaskan tak ada kriminalisi terhadap  Walikota  Samarinda Syaharie Jaang dalam perkara yang ditangani kepolisian.Jaang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.terperiksa sebagai saksi dan sebagai tersangka di Bareskrim . Pemeriksaan tersebut dianggap janggal karena dilakukan menjelang Pilkada Serentak 2018, di mana Jaang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Timur Tidak ada aturan yang mengatur larangan pada penegak hukum melakukan proses hukum . Disini kita mengedepankan  hak kesamaan dimuka hukum dan itu tidak ada preoses Kriminalisasi. Kriminaliasasi itu  kalau ada perbuatan  yang bukan tindak pidana kemudian dipaksakan jadi tindak Pidana .

 Kapolri, Jenderal Pol  Tito Karnavian ditemui di  kompleks Mabes Polri, Jumat (5/1) 2018 mengatakan  Seperti rekan-rekan ketahui kemarin mungkin ada isu mengenai ada dinamika yang terjadi di Kalimantan Timur adanya seseorang kader Partai walikota yang kemudian diminta keterangannya sebagai saksi di Bareskrim . Rekan-rekan berkaitan dengan masalah itu sekali lagi ya, ini memang sudah memasuki tahapan Pemilu tanggal 8 Febuari mulai ada penetapan dan calon-calon lain tapi tidak ada aturan yang mengatur larangan-larangan pada penegak hukum termasuk polri untuk melakukan proses hukum pada siapapun yang diduga terlibat dalam proses hokum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. “Kita mengedepankan azas Iquality be the Ruul artinya kesamaan dimuka hukum . Tidak ada proses kriminalisasi. Kriminaliasasi itu kalau ada perbuatan yang bukan tindak pidana kemudian dipaksakan seolah-olah tindak pidana itu namanya Kriminalasasi. Tapi kalau ada proses yang dilakukan dugaan tindak pidana apalagi kasusnya sudah hampir 1 tahun diprosesnya dan proses itu dilanjutkan itu namanya penegakan hukum. Jadi tolong Bahasa kriminalisasi hati-hati betul kita mengunakannya, kriminalisasi itu terjadi bila kasus yang bukan tindak Pidana kemudian dipaksakan untuk menjadi tindak pidana, itu namanya Kriminalisasi,”ujarnya.

 Selanjutnya, Tito menegakan kemudian  berkaitan dengan hal itu upaya menghidari terjadi nya proses apa hukum ditengah-tengah sekarang ini konteksasi politik dan mengindari apparat hukum melaksanakan proses hukum nanti bisa berdampak pada ekstasi politik .” Saya selaku kapolri mengajak dan menghimbau kepada para penegak hukum lainnya Kejaksaan, KPK, Koordinasi dengan Bawaslu mari kita sama-sama kalau sudah ada penetapan pasangan calon tanggal 12 Febuari kalau sudah ada penetapan calon jangan diganggu dengan pemanggilan-pemanggilan proses hukum  karena dengan pemanggilan itu bisa mempengaruhi proses semokrasi , porses kontekstasi yang mungkin bisa jadi tidak fair karena akan mempengaruhi opini public,” tegasnya .

 Untuk itu, Tito menjelaskan Itu harus Fair kecuali kalau terjadi Operasi Tertangkap tangan (OTT) misalnya dugaan penyuapan oleh pasangan calon kepada apa atau kapasitas dia sebagai misalnya Kepala Daerah ketangkap tangan melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi dan lain-lain.” Kecuali itu, tetapi kalau proses-proses pemanggilan  saksi, tersangka dan saya berpendapat supaya lembaga-lembaga penegak hukum nanti dimanfaatkan dalam konteksi politik dalam rangka melakukan karakter asonitaion (pembunuhan karakter) black campation menjatuhkan orang tertentu kita fair tidak usah dilakukan proses hokum dulu artinya ditunda sampai pilkada selesai,” jelasnya.

 Lebih lanjut, Tito menandaskan Pilkada sudah selesai dan terpilih halnya proses hukum terpilih proses hukum dilanjutkan  sekali lagi pesan yang dulunya.” Jadi pesan pentung dari saya yang mungkin bias dicatat Kapolri mengajak lembaga-lembaga penegak hokum lainnya baik dari Kejaksaan,KPK, pajak mungkin atau Bawaslu  dan saya ingin melakukan lobby dan mengundang bersama-sama buat Mou  untuk menjaga netralitas kita sebagai alat politik begitu dan kita  berMOu supaya proses hukum para pasangan yang sudah ditetapkan ikut ditunda samapai pemilu yang sedia selesai,” tandasnya. (vk)          

Read 179 times Last modified on Saturday, 06 January 2018 05:01
Login to post comments

Gaya

Face Book Galleries

  JAKARTA(KORANRAKYAT) Digelar operasi ketupat yang akan mengawal pengamanan arus mudik dan balik hari...
      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hadir dalam acara buka puasa bersama dengan keluarga besar...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Rapat koordinasi melalui vidio confrensi dengan pemerintah daerah TNI Polri sudah...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Presiden menghadiri acara buka puasa bersama di Lapangan Mabes TNI, Cilangkap,...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) - Antisipasi keamanan selama arus mudik,  TNI ikut menurunkan  sejumlah personil...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara dalam Peringatan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri membongkar kasus...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menghasilkan...
    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi bermain layangan...