JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-  Mantan PLT  Ketum PSSI Joko Driyono  akhrnya di tahan, Joko dituding anti mafia Bola  telah menghilangkan barang bukti.Jokdri telah diperiksa sebanyak lima kali.

            Kasatgas Antimafia Bola, Brigjen Pol Hendro Pandowo, di temui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/3)2019 mengatakan Joko Sriyono akhirnya ditahan setelah lima kali pemeriksaan sebagai tersangka kasus pengerusakan barang bukti."Pada hari ini 25 Maret 2019 saudara JD hadir dan tadi pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara, dan pukul 14.00 WIB Satgas Antimafia Bola telah lakukan penahanan terhadap JD untuk proses penyidikan selanjutnya," ujarnya.

           Selanjutnya, Hendro menegaskan Joko Driyono ditahan karena diduga sengaja merusak barang bukti yakni sejumlah dokumen yang berkaitandengan kasus pengaturan skor dan tengah diinvestigasi oleh Satgas Antimafia Bola Polri."Oleh karena itu, Joko Driyono diduga memiliki keterkaitan dengan kasus pengaturan skor, lantaran memerintahkan tiga orang untuk memusnahkan dan merusak barang bukti," tegasnya.

        Untuk Hendro menjelaskan yang bersangkutan diduga memerintahkan pengrusakan untuk mengaburkan informasi lain terkait kasus pengaturan skor."Untuk mengaburkan sehingga barbuk yang kita butuhkan tidak ada, sehingga kita tidak bisa gali lebih dalam pengaturan skor lain. Tapi sudah ada (penggalian informasi lebih dalam) dari enam penahanan tersangka yang lain sebelumnya," jelasnya.

            Lebih lanjut, Hendro merinci Joko Driyono  ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini atau tanggal 25 Maret 2019 hingga 13 April 2019 mendatang."Joko Driyono dikenakan Pasal 363 KUHP terkait pencurian dan pemberatan, Pasal 232 KUHP tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan, Pasal 233 KUHP tentang perusakan barang bukti, serta Pasal 221 jo 55 KUHP," rincinya.

          Jadi, Hendro menambahkan Joko Driyono  Ditahan di rutan Polda Metro Jaya, mulai 25 Maret sampai 13 April, 20 hari ke depan." Ancaman 7 tahun penjara, pencekalan 6 bulan dan belum habis, sehingga cukup lakukan penahanan," tambahnya.( vk) 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memeriksa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus dagang sapi  jual beli jabatan di Kementerian Agama. Lukman akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang menjerat Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romy yang menjadi tersangka suap jual beli jabatan.“Pasti akan dimintai klarifikasi,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Syarif mengatakan salah satu hal yang akan diklarifikasi dari Lukman adalah soal uang yang disita KPK dari ruang kerjanya di Kemenag.KPK menggeledah ruangan Lukman, serta ruang Sekretaris Jenderal Kemenag, M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian Kemenag pada Senin (18/3/2019).Dari ruang kerja Lukman, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah sebanyak sekitar Rp 100 juta dan dalam bentuk dolar Amerika Serikat.

Syarif mengatakan belum tahu asal uang itu.“Saya belum tahu, tapi nanti itu salah satu yang diklarifikasi.”Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan uang itu berasal dari honorarium Lukman dan bisa dipertanggungjawabkan.“Betul (begitu penjelasan beliau kepada saya),” kata Arsul.

         Tak cuma ruangan Menteri Agama, pada hari yang sama, KPK juga menggeledah kantor DPP PPP, Jakarta.KPK menggeledah ruangan Ketua Umum, bendahara umum dan ruangan lainnya. KPK menyita dokumen tentang posisi Romahurmuziy di PPP. Pada malam harinya, KPK juga menyita rumah Romy di Condet, Jakarta Timur dan menyita laptop.

          Dalam perkara ini, KPK menetapkan Romy dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi menjadi tersangka.KPK menyangka Romy menerima suap Rp 300 juta dari dua kepala kantor agama itu untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.(as) 

JAKARTA,KORANRAKYAT.COM-   Terkait  kasus  penyalagunaan wewenang pemberian fasiltas pembiayaan yang di lakukan Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) periode tahun 2014-2016. Dalam pemeriksaan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diminta keterangan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.. diduga rugikan negara 548 Millar terkait kredit fiktif di BJBS. 

               Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjend Pol Dedi Prasetyo ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin(18/3)2019 mengatakan  terkait dengan masalah  Tindak Pidana penyalagunaan wewenang pemberian fasilitas pembiayaan oleh Bank Jabar Banten  Syariah atau BJBS periode  tahun 2014 -2016. "Yang terjadi di Bank Jabar Bank Jabar Banten Syariah Bandung ini karena pada saat beliau itu menjabat sebagai Gubernur secara otomatis Gubernur adalah salah satu pemegang saham terhadap bank tersebut 38 persen," ujarnya..

            Selanjutnya,Dedi menegaskan diminta keterangan juga terkait tekait pengangkatan dengan salah pejabat utama  YB dan YB ini diduga untuk melakukan perbuatan melawan hukum penyimpangan penyalagunaan fasilitas BJBS ." Karena peran gubernur salah satu pemegang saham dan gubernur juga mengetahui YB yang tadinya teman beliau saat kuliah salah satu Dirut pejabat utama di bank tersebut diminta keterangan terkait masalah yang dilakukan," tegasnya.

            Ketika ditanya kenapa baru sekarang HR baru dipanggil lagi, Dedi menjelaskan ini sudah panggilan kedua, yang  pertama tidak hadir karena beberapa kegiatan. Kedua, ini diundang karena sifatnya masih penyelidikan dan belum naik pada tahap penyidikan. Sekaligus beliau mengklarifikasi . Ya memang betul peristiwa tersebut masa jabatannya beliau. "Tentunya hal tersebut di dalami hasil-hasil dari OJK dan kita juga sudah bersifat tentang adanya penyimpangan fasilitas kredit yang dilakukan oleh saudara YB. Melibatkan direksi ,prosesnya tidak secepat mungkin tapi proses penyelidikan ini didahului analisa dan esesment dan barang bukti,dokument-dokument yang dimiliki oleh penyidik," tegasnya.

              Apakah ini pengembangan dari kasus nya, Dedi merinci  ini masih perlu pendalaman lebih lanjut dan kita akan periksa kembali baik bersama OJK. Dimana OJK sebagai saksi ahli, bagaimana proses kredit macet ,karena ada fasilitas kredit yang sudah macet tapi itu tidak dilaporkan. Itu kejadian antara tahun 2014 hingga 2016. Itu baru ketahuan pada tahun 2017. "Tahun 2018 beri esesment lagi, itu juga oleh OJK jadi itu kemudian itu tidak dilaporkan oleh Gubernur.Dimana gubernur sudah melakukan peneguran secara lisan kepada Dirut maupun direksi kalau tertulisnya belum tapi ini didalami lagi oleh penyidik akibatnya merugikan uang negara," rincinya.

           Disinggung apakah ini dilalukan oleh dalam, Dedi mengungkapkan Ini tergantung Direksi yang akan dilaksanakan minggu ini sampai minggu depan. Jadi untuk mendapatkan tersangka barunya kira-kira masih akan ditingkatkan dahulu statusnya dari penyelidikan ke penyidikan." Setelah penyidikan baru didalami kembali dari hasil keterangan para saksi,keterangan ahli dan kerja saat ini," ungkapnya.

         Saat di sorot dirangkaikan keterangan saksi dan dari YB ini berkembang lagi, Dedi menandaskanYa tidak menutup kemungkinan dan tentunya akan di teliti dan digelar kembali kalau ada kesesuai sama bukti , dokument dan keterangan berapa               

saksi. Apakah ada laporan ada pemanggilan HR sehingga Polisi melakukan pemeriksaan kembali, Ya kan ada laporan dan OJK sudah menyampaikan." Kalau disini saya melihat dari tahun 2018 terkait dengan fasilitas itu dan penyalagunaan, pemberian fasilitas pembiayaan itu kredit yang diberikan oleh Bank Jabar Banten Sairah," tandasnya.

             Berapa besar yang disebutkan, Dedi menambahkan ya nanti,kita akan sampaikan.bila status sudah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Itu masih berproses melalui mekanisme gelar perkara, " Ya minggu depan," tambhanya.

          Sementara Aher merasa tidak tahu menahu soal kredit fiktif BJBS senilai 548 M , kendati saat itu menjadi salah satu pemegang saham (vk/im)

SURABAYA(KORANRAKYAT.COM)  Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy diperiksa di Polda Jatim, setelah dilakukan tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum diketahui kasusnya, sehingga Romy digelandang ke Mapolda Jatim hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan.

        Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera membenarkan pada wartawan menmbenarkan adanya OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayahnya.

         Barung menjelaskan, salah seorang ketua umum partai politik itu ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan di Markas Polda Jawa Timur "Info itu benar, tapi tanya ke KPK ya," kata dia saat dihubungi, Jumat (15/3/2019).

         Diperoleh keterangan  Romy ditangkap KPK sekitar pukul 09.00 win di kantor Wilayah ( Kanwil) Kementerian agama di Sidoarjo Jawa Timur. Sementara dari kementerian  Agama RI hingga saat ini  masih belum memberikan keterangan, terkait tertangkapnya Romy dikantor Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur di Sidoarjo.

          Pemeriksaan yang dilakukan KPK di Markas Polda Jawa Timur seusai penangkapan itu akan menentukan apakah pihak-pihak yang diamankan dalam OTT, bakal ditetapkan menjadi tersangka atau dilepas.KPK memiliki waktu 1 x 24 jam usai penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka biasanya akan langsung menjalani penahanan.Sementara  Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan OTT terhadap Romy, namun ia menyampaikan hingga saat ini masih diperiksa di Polda Jatim yang bersangkutan dengan sejumlah pihak yang terkait.(mt/as)