Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu
Last Updated on Jan 24 2019

Brigjen Pol Drs Supratman Pulang Kampung Jabat Kapolda Bengkulu

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat. Mendapat amanat baru dipercaya menjadi Kapolda Bengkulu, yang baru. Supratman menggantikan posisi Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol Drs Coki Manurung, yang menjadi...
Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat
Last Updated on Jan 23 2019

Satgas Mafia Bola Geledah Rumah Dayat Bekas Exco PSSI Hidayat

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco) PSSI Hidayat. Ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti menyangkut masalah terlapor.              Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi...
Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan
Last Updated on Jan 21 2019

Empat Berkas Perkara Mafia Bola Dalam Pengaturan Skor Segera Dilimpahkan

    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus menyelesaikan berkas perkara empat tersangka kasus dugaan pengaturan skor dalam sepakbola Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo...
Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek
Last Updated on Jan 21 2019

Polda Kembali Bongkar 21 Artis Diduga Terlibat Bisnis Esek Esek

    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis yang diduga terkait kasus esek esek online. Siapa saja mereka? Sebelumnya, Luki baru mengungkap enam nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan bisnis haram ini. Keenamnya adalah...
Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri
Last Updated on Jan 21 2019

Tim Gabungan Akan Diturunkan Ke Tinombala Bila Ali Kalora Tak Menyerahkan Diri

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora Cs tidak menyerahkan diri, tim gabungan TNI-Polri yang akan melakukan tindakan represif.         Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri...

World Today

JAKARTA( KORANRAKYAT.COM) - KPK sedang mempelajari kontrak pengadaan helikopter angkut berat militer AgustaWestland AW-101 Merlin. KPK juga yakin keterangan Kepala Staf TNI AU periode 2015-2017, Marsekal TNI (Purnawirawan) Agus Supriatna, diperlukan. 
 
Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyatakan, "Penunjukan PT Diratama Jaya Mandiri itu bagian dari kontrak, seperti yang disarankan banyak pihak dan Pak Jokowi menyampaikan sebenarnya hubungan yang paling baik itu government to government." 
 
Artinya, kata dia, pemerintah Inggris kemudian menjalin kontrak dengan pemerintah Indonesia. "Atau kemudian TNI langsung ke AgustaWestland-nya, harusnya begitu, tapi saya juga sedang mempelajari kontraknya," kata Rahardjo di Jakarta, Selasa.
 
Dalam kasus ini, Polisi Militer TNI sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu Marsekal Pertama TNI FA sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AU.
 
Lalu Letnan Kolonel Administrasi BW selaku pejabat pemegang kas dan Pembantu Letnan Dua SS staf yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter AW-101 Merlin.
 
Total anggaran pengadaan heli AW-101 Merlin adalah Rp738 miliar yang masuk dalam APBN 2016 dengan nilai kerugian negara sekitar Rp220 miliar dengan modus penggelembungan dana.
 
Penyidik PM TNI juga sudah memblokir rekening sebesar Rp139 miliar atas nama PT Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang. 
 
KPK sedang menyelidiki PT Diratama tapi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. 
 
"Saya perlu mempelajari apakah penunjukkan langsung atau bagaimana, saya belum tahu. Dalam kondisi khusus boleh ada seperti bencana alam, keadaan darurat atau keperluan pertahanan yang sangat khusus bisa saja tapi kondisi saat itu saya belum tahu," kata Rahardjo.
 
Namun, dia yakin Supriatna juga perlu dimintai keterangannya oleh penyidik militer. Pemimpin puncak TNI AU ini, pada saat itu, gencar menyatakan bahwa AW-101 Merlin paling pas untuk keperluan TNI AU.
 
Rahardjo pun menyoroti penggunaan pajak pertambahan nilai dalam kontrak barang oleh pemerintah.
 
"Kontrak selalu ditarik PPN. Nach kalau kemudian dengan pihak luar belum tentu mereka mau bayar PPN. Tolong dikaji juga pemberian PPN itu karena pada praktiknya juga hanya masuk kantong kiri keluar kantong kanan karena uang pemerintah juga yang dibuat bayar khan?," kata dia. 
 
"Yang paling tepat PPN kalau transaksi di swasta, kalau APBN khan agak misleading dalam arti masuk kantong kiri keluar kantong kanan, dan efek lainnya itu kita tidak pemerintah membeli barang dengan harga lebih mahal padahal pihak ketiganya pasti mau untung. Apa ini tidak mau ditinjau?" kata dia. 
 
Proses pembelian arsenal dan sistem kesenjataan di semua matra TNI memerlukan proses lama dan panjang, yang semuanya berinduk pada proyeksi Kekuatan Esensial Minimum, yang saat ini memasuki fase II. 
 
Ada banyak pihak yang terkait, mulai dari matra TNI sebagai pengguna, Markas Besar TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, KKIP, dan lain-lain.(as)
Sunday, 28 May 2017 12:51

Pengawas Saling Tangkap Buntut Jual Beli WTP

Written by

 

 

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Desa pada Jumat (26). Konferensi Pers KPK digelar bersama BPK sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atas tertangkapnya dua orang oknum pejabat BPK RI.

Ketua KPK RI, Agus Rahardjo menjelaskan, kronologi OTT yakni dilakukan pada Jumat (26/5), di dua lokasi. Pertama kantor BPK RI dan kedua di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dalam OOT tersebut diamankan tujuh orang. 

"Kronologis sebagai berikut, pada pukul tiga sore atau 15.00 WIB, tim KPK mendatangi kantor BPK RI di jalan Gatot Subroto. Di kantor BPK dari OTT yang berlaku diamankan enam orang yakni ALS adalah Auditor BPK RI, kemudian RS Eselon satu di BPK, JDP Eselon tiga di Kemendes PDTT dan kemudian sekretaris RS, supir JDP dan satu orang satpam," ungkap Agus kepada wartawan di gedung KPK, Sabtu (2/5).

Berikutnya, lanjut dia, di ruangan ALS, tim KPK menemukan uang Rp 40 juta yang diduga merupakan bagian dari total komitmen Rp 240 juta. Di mana sebelumnya pada awal Mei 2017 diduga telah diserahkan uang senilai Rp 200 juta. Kemudian pada pukul 16.20 WIB, tim KPK mendatangi kantor Kemendes PDTT di jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Di kantor Kemendes PDTT ini KPK mengamankan satu orang berinisial SUG, yaitu Irjen Kemendes PDTT. 

"Untuk kepentingan pengamanan barang bukti dilakukan penyegelan di sejumlah ruangan, di BPK disegel dua ruangan yakni ruangan ALS dan RS. Kemudian di Kemendes PDTT disegel empat ruangan yakni ruangan JDP, dua ruangan di biro keuangan dan ruangan SUG," kata Agus menambahkan. 

Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif menambahkan, dalam proses OTT ini selain diamankan uang Rp 40 juta, diamankan juga uang sebesar Rp 1 miliar, 145 juta rupiah dan 3.000 dolar AS. Rp 40 juta diduga merupakan uang yang diserahkan ALS dan uang satu miliar, 145 juta serta 3.000 dolar AS ditemukan dalam brangkas dalam ruang kerja RS. 

"Sejumlah uang ini masih dipelajari KPK apakah berhubungan dengan kasus ini atau tidak, statusnya akan ditentukan kemudian," terang La Ode M Syarif. (as)

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM), Tujuh orang diduga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberasan ‎Korupsi (KPK), Jumat petang (26/5). Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, OTT tersebut terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ‎yang diberikan BPK terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT). "Iya sekitar itu (pemberian WTP)," ujar Laode saat dikonfirmasi, Sabtu (26/5) 

Terkait OTT ini, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo sebelumnya menyebut petugas KPK menyegel ruangan bagian biro keuangan Kemendes. Namun siapa pejabat Kemendes yang ditangkap KPK, Eko mengaku belum mengetahui.Sedangkan Sekjen BPK Hendar Ristriawan mengatakan ada dua orang auditor dan satu staf yang terkena OTT KPK. Hendar mengatakan penangkapan dilakukan pada pukul 15.12 WIB. Petugas KPK juga menyegel dua ruangan di kantor BPK."Dua orang auditor dan 1 orang staf. Inisial R dan AS. Satu lagi Y (staf)," kata Sekjen BPK Hendar Ristriawan di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (26/5).

.Sebelumnya diberitakan, Satgas KPK melakukan OTT dalam operasi senyap ini tim dikabarkan menangkap tujuh orang yang diduga melakukan praktik suap menyuap. Mereka diantaranya adalah pejabat BPK, dan pejabat Kemendes PDTT. Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun membenarkan adanya OTT itu.Saat ini para terduga pelaku juga telah diamankan oleh lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo tersebut. Namun kendati demikian mantan pengiat antikorupsi ini enggan menyebutkan siapa-siapa saja yang telah diamankan oleh ‎lembaga antirasywah‎ ini, karena  KPK masih melakukan pemeriksaan terlebih dahulu 1x24 jam. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan bahwa tim lembaganya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Menurut informasi, salah satu orang yang berhasil ditangkap adalah auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan."Benar ada kegiatan penyidik KPK di lapangan malam ini. OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan penyelenggara negara di salah satu institusi," ujar Agus saat dikonfirmasi, Jumat malam, 26 Mei 2017. Selain pejabat BPK, kabarnya tim satuan tugas juga mengamankan enam orang lain dalam operasi kali ini.
                   Tujuh orang diduga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberasan ‎Korupsi (KPK), Jumat petang (26/5). Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, OTT tersebut terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ‎yang diberikan BPK terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT). "Iya sekitar itu (pemberian WTP)," ujar Laode saat dikonfirmasi, Sabtu (26/5).Sebelumnya diberitakan, Satgas KPK melakukan OTT dalam operasi senyap ini tim dikabarkan menangkap tujuh orang yang diduga melakukan praktik suap menyuap. Mereka diantaranya adalah pejabat BPK, dan pejabat Kemendes PDTT. Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun membenarkan adanya OTT itu.Saat ini para terduga pelaku juga telah diamankan oleh lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo tersebut. Namun kendati demikian mantan pengiat antikorupsi ini enggan menyebutkan siapa-siapa saja yang telah diamankan oleh ‎lembaga antirasywah‎ ini.(as)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM),- Dugaan adanya penyimpangan Pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 200 miliar.Soal heli ini sempat menjadi polemik karena Presiden Joko Widodo menolak pembeliannya. 

Hal itu dikatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar konferensi pers bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017)."Hasil penyelidikan sementara dalam pengadaan AW 101, ditemukan kerugian negara Rp 200 miliar, dengan basis perhitungan nilai tukar dollar Amerika Serikat per Rp 13.000,"  ujar Gatot di Gedung KPK, Jakarta Selatan

Menurut Gatot, diduga terjadi penggelembungan anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara.Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan Presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Namun, jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan."Anggaran yang ada Rp 738 miliar itu untuk anggaran heli VVIP. Tapi heli angkut ini juga angarannya segitu, padahal spesifikasinya lebih tinggi yang VVIP," kata Gatot.Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor.Dalam konferensi pers dengan KPK, Gatot mengumumkan penetapan tiga tersangka. Ketiganya adalah, Marsekal Pertama TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas.Kemudian, Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang diduga menyalurkan dana pada pihak tertentu.

- Penyidik Puspom TNI menetapkan tiga orang tersangka dari unsur militer dalam dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101. Penyimpangan terbongkar setelah TNI melakukan penyelidikan internal dan menggandeng KPK. 

"Presiden memerintahkan kejar terus panglima, kita sekarang sedang berusaha mengumpulkan tax amnesty, maka saya berjanji kepada presiden, saya akan membentuk tim investigasi," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2017).

Berikut perjalanan pengungkapan kasus heli angkut AW 101 untuk TNI AU yang dipaparkan Panglima TNI:

- 3 Desember 2015

Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menurut Gatot meminta agar pembelian Heli AW 101 ditunda karena kondisi perekonomian Indonesia. "Presiden menyatakan kondisi ekonomi saat ini belum benar-benar normal maka pembelian helikopter AW belum dapat dilakukan, tetapi apabila kondisi ekonomi seperti saat ini sudah lebih baik lagi, maka bisa beli," ujar Gatot.


- 23 Februari 2016

Presiden Jokowi dalam beberapa kali rapat terbatas termasuk tanggal 23 Februari 2016 memberikan arahan meminta agar seluruh kementerian dan lembaga menggunakan produk dalam negeri.

- 12 April 2016

Seskab mengirimkan surat ke Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) mengenai perkiraan realisasi pengadaan alutsista tahun 2015-2019. Salah satu pokok isinya mengenai rencana pengadaan alutsista TNI AU buatan luar negeri.

"Pengadaan alutsista TNI sebagai bagian peralatan pertahanan dan keamanan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan, pengadaan Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) produk luar negeri hanya dapat dilakukan apabila belum dapat diproduksi industri dalam negeri," terang Gatot.

- 29 Juli 2016

Pada tanggal ini menurut Gatot, perjanjian antara TNI Mabes AU dengan PT Diratama Jaya Mandir tentang pengadaan helikopter angkut AW 101 diteken.

- 14 September 2016

Gatot kemudian menyurati KSAU untuk melakukan pembatalan pembelian heli angkut AW 101. 

- 29 Desember 2016

Panglima TNI membuat surat perintah tentang tim investigasi pengadaan pembelian Heli AW 101. Proses investigasi awal diserahkan ke KSAU pada bulan Januari 2017.

- Akhir Januari 2017

KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan 1 helikopter AW-101 datang tetapi tidak diterima sebagai kekuatan TNI AU."Namun kenyataannya 2017, heli datang pada akhir Januari, tapi 1 heli itu belum kita terima sebagai kekuatan AU sehingga yang ada hanya 1 versi militer yang speknya belum memenuhi fleksibilitas itu," kata Hadi.

- 24 Februari 2017

KSAU mengirimkan hasil investigasi. Dari hasil ini, Panglima TNI memutuskan bekerja sama dengan Polri, BPK, PPATK dan KPK.Dalam kasus ini POM TNI bersama KPK memeriksa sejumlah saksi yakni 6 orang dari pihak militer dan 7 orang sipil nonmiliter. Selain itu disita juga uang dari rekening BRI penyedia barang. 

Kemudian ditetapkan tiga orang tersangka yakni Marsma TNI FA yang bertugas pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa: kedua Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas dan tersangka ketiga adalah Pelda SS yang diduga menyalurkan dana-dana terkait pengadaan ke pihak-pihak tertentu.Sedangkan dari penghitungan sementara, ditemukan potensi kerugian negara sekitar Rp 220 miliar."Dari hasil penyelidikan POM TNI bersama-sama KPK dan PPATK terhadap dugaan penyimpangan pengadaan helikopter AW 101 TNI AU," sebut Gatot. (as)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA,(KORANRAKYAT.COM) Badan Pemeriksa Keuangan telah menemukan sekitar 5 hingga 10 Prosen diduga terjadi kebocoran pada tahun 2016 dari anggaran yang

disiapkan oleh pemerintah sekitar Rp. 47 Trilliun, penyimpangan itu cukup berfariatif mulai administrasi hingga pengalihan penggunaan anggaran tak sesuai yang diajukan.” Ya

penyimpangan mulai 5 hingga 10 prosen dana desa yang bdisalurkan,” tandas Kepala BPKP Ardan Adiperdana saat di istana presiden pada wartawan Kamis (18/5)

kemari.Dikatakan kita akan membuat sistem dalam pengawasan, kalau perlu dengan sistem online masyarakat akan bisa juga ikut secara langsung ikut mengawasi. Sementara

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) Alexander Marwata Wakil Ketua KPK, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa KPK juga akan ikut memantau dana desa, namun kalau diliat nilainya kecil

akan diserahkan dengan polisi untuk membantu memeriksa, “ kalau terlalu kecil, nanti justri merepotkan, tak perlu ditahan swebaiknya Kadesnya dipecat uangnya suruh mengembalikan ”ujarnya

Sementara Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk terus mengawal implementasi kebijakan pemerintah, utamanya dalam hal pengelolaan anggaran  yang lebih

akuntabel. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017, pada Kamis, 18

Mei 2017, di Istana Negara Jakarta.

"Saya harapkan kepada aparat pengawasan agar penggunaan anggaran ini dikawal, diawasi, dicek, dikontrol betul-betul. Agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang

baik," ujar Presiden. Anggaran dana desa misalnya, dana yang dianggarkan pemerintah untuk membangun desa tidaklah sedikit dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Mulai dari Rp20 triliun pada tahun 2015, Rp47 triliun pada tahun 2016, hingga Rp60 triliun dianggarkan pemerintah pada tahun 2017. Oleh sebab itu, para Kepala Desa harus

bisa mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien.

"Saya titip Rp60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan Kepala Desa itu menjadi tersangka kalau cara-cara pengelolaannya

tidak baik," ungkapnya. Guna mewujudkan hal tersebut, Kepala Negara berharap jajarannya memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola anggaran pembangunan

desa. Mengingat selama ini para Kepala Daerah lebih disibukan dengan urusan pembuatan laporan dibandingkan turun ke lapangan untuk membangun desanya.

"Tolong dimulai dibangun sebuah sistem aplikasi, sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yang simpel, yang sederhana. Saya lihat yang dulu laporannya ruwet. Bagaimana

Kepala Desa malah tidak mengurus desanya malah mengurus laporannya," kata Presiden. Lebih lanjut Presiden menambahkan bahwa perubahan dunia sekarang ini terjadi

dengan sangat cepat sekali, bahkan dalam hitungan detik. Karenanya, Presiden mengingatkan jajarannya untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Berbagai

pola kerja lama yang tidak menguntungkan harus segera ditinggalkan agar bisa berkompetisi dengan negara lain.

"Saya ingatkan kepada siapapun bahwa kita sekarang harus mengubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain,"

tuturnya. Sebagai tahap awal, pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur secara merata di seluruh Tanah Air. Hal ini terlihat dari anggaran infrastruktur yang

dianggarkan pemerintah di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar Rp103 triliun dan di Kementerian Perhubungan sebesar Rp26 triliun untuk tahun anggaran 2017.

"Kita sekarang ingin fokus dengan konsentrasi kepada infrastruktur karena kita sudah ditinggal jauh oleh negara-negara lain di sekitar kita. Ini adalah basic dalam rangka kita

menuju ke step berikutnya," ucap Presiden. Oleh karenanya, Presiden mengingatkan agar anggaran tepat sasaran. “Anggaran kita juga besar, tapi kalau tidak tepat sasaran, dia

(anggaran) tidak akan mengubah apa-apa atau anggaran itu hanya basa-basi asal bisa menyajikan SPJ. Sudah beres tidak tahu kita outputnya apa, tidak tahu kita outcomenya

apa,” kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.(eas)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM),  Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Tahun 2010 – 2012 dan Tahun 2012 – 2014, menyeret Budi Tjahyono (BTJ)  Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Rabu (3/5) Budi memerintahkan bawahannya untuk menyewa dua agen dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas.PT Jasindo kemudian membayar dua agen tersebut sebesar Rp 15 Miliar. Padahal, PT Jasindo yang merupakan BUMN itu sedianya tidak perlu menyewa agen dalam mengikuti kegiatan tender. Sebab, proses tender dilaksanakan secara terbuka.

KPK menilai bayaran terhadap dua agen yang ditunjuk PT Jasindo tersebut sebagai kerugian keuangan negara. Fee komisi alasannya dianggap berjasa proses lelang di BP migas namun diduga komisi tersebut juga diduga mengalir ke pejabat di PT Jasindo," kata dia. Febri menambahkan, dalam proyek itu PT Jasindo merupakan ketua konsorsium dengan keanggotan yang terdiri dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia selaku ketua dua konsorsium, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Astra Buana, ASEI, dan PT Adira Dinamika. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan Budi Tjahyono (BTJ)  Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai tersangka.

 

Tersangka BTJ selaku Direktur Utama PT Jasindo diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010 – 2012 dan Tahun 2012 – 2014. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp15 miliar.(as)

 

HONGKONG (KORANRAKYAT.COM)Presiden Joko Widodo bertemu dengan Chief Executive Hong Kong Leung Chun-Ying membicarakan masalah perlindungan tenaga buruh migran Indonesia (BMI) di Hong Kong. Dalam pertemuan yang berlangsung di Drawing Room Government House Hong Kong itu, telah ditandantangani pula nota kesepahaman bersama terkait upaya perlindungan BMI yang bekerja di Hong Kong.“Saya menyambut baik adanya nota kesepahaman ini untuk memperkuat perlindungan terhadap buruh migran Indonesia,” ucap Presiden dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu pada Senin, 1 Mei 2017.

 Presiden Jokowi mengatakan, terdapat sekitar 172.826 warga negara Indonesia yang kini bermukim di Hong Kong dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah administratif tersebut. Lebih lanjut, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Hong Kong yang telah melindungi warga negara Indonesia di Hong Kong.“Saya mengucapkan terima kasih atas upaya Yang Mulia dalam melindungi warga negara Indonesia di Hong Kong. Saya yakin bahwa Yang Mulia akan terus memberikan perhatian dan perlindungan kepada warga negara kami,” ujar Presiden kepada Pemimpin Hong Kong yang sudah dua kali menjabat sebagai Chief Executive itu.

 Chief Executive Hong Kong Leung Chun-Ying menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra penting bagi Hong Kong. Ia berharap hubungan yang diperkuat tidak hanya hubungan pemerintah dengan pemerintah (G to G), tapi juga _business to business_ (B to B). “Hal yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan _people to people_,”kata Chun-Ying.Demikian pula sektor perdangan dan investasi merupakan hal penting yang perlu terus ditingkatkan karena posisi Hong Kong sebagai Hub yang berhubungan dengan China daratan dan dunia. hun-Ying juga menyampaikan komitmen pemerintah Hong Kong untuk meningkatkan perhatian dan perlindungan terhadap BMI. _"Indonesian workers are part of our community,"_ ucap Chun-Ying.

 Sementara itu di bidang perdagangan dan investasi, Presiden menyampaikan bahwa Hong Kong kini merupakan penyumbang investasi asing terbesar ke-4 di Indonesia. Nilai investasi Hong Kong di Indonesia tercatat sebesar USD 2,25 Milyar pada tahun 2016, meningkat lebih dari dua kali lipat nilai investasi pada tahun 2015 sebesar USD 691,2 juta.“Pemerintah Indonesia berkeinginan melanjutkan perbaikan iklim usaha yang kondusif, untuk itu saya berharap Yang Mulia dapat mendorong sector bisnis di Hong Kong untuk berinvestasi di proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk yang berada di luar pulau Jawa,” ucap Presiden Jokowi.

 Di bidang perdagangan, total nilai perdagangan kedua belah pihak meningkat dari USD3,87 milyar pada tahun 2015 menjadi USD 3,91 milyar di tahun 2016. Presiden Jokowi berharap dengan berdirinya Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO) di Jakarta akan berkontribusi terhadap meningkatnya transaksi perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Hong Kong, termasuk investasi sektor industri kreatif Hong Kong ke Indonesia.“Saya juga menyambut baik tercapainya ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement yang akan ditandatangani oleh menteri ekonomi negara anggota ASEAN dan Hong Kong pada semester kedua tahun ini,” imbuhnya.

 Di akhir pertemuan, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman bersama di bidang kebudayaan. “Saya yakin perjanjian ini dapat memperkuat kerja sama di bidang seni dan budaya, meningkatkan rasa saling menghormati dan pengertian dalam hubungan pertemanan antar warga negara kita,” ucapnya.

 Setelah menyaksikan penandatanganan Pernyataan Bersama mengenai Kerja Sama di bidang Ketenagakerjaan antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Secretary Labor Hong Kong, Presiden juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman di bidang Kebudayaan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Secretary for Home Affairs Hong Kong. Turut menyertai Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(eas)

 

 

 

 

 

 HONGKONG (KORANRAKYAT.COM)M-Figur lilin Presiden Jokowi kini telah dapat dijumpai di Museum Madame Tussauds Hongkong. Namun Presiden Joko Widodo inginkan kehadiran figur lilinnya di museum tersebut dapat mempromosikan pariwisata Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Museum Madame Tussauds Hongkong, Senin, 1 Mei 2017.

 Hal ini disampaikan Presiden bukanlah tanpa sebab, figur lilin Jokowi memiliki latar belakang berupa layar lebar yang dapat diubah setiap saat. Saat Presiden dan Ibu Negara Iriana berkunjung ke museum tersebut, latar belakang yang ditampilkan adalah Candi Borobudur. "Nanti diganti lagi, saya minta setiap bulan diganti, bisa Labuan Bajo, Bali, Raja Ampat, Danau Toba, terus diganti backgroundnya. Ini saya kira bagus untuk (promosi) pariwisata kita," kata Presiden.

 Figur lilin Jokowi ditampilkan di Museum Madame Tussauds karena banyaknya permintaan, baik dari pengunjung langsung maupun dari survei yang mereka lakukan," kata Presiden menjelaskan kepada jurnalis.Saat ditanya kesan dirinya setelah melihat figur lilin Jokowi terpajang di Madame Tussauds Hongkong, Presiden mengatakan justru Ibu Iriana yang terkejut melihat kemiripan dari figur lilin tersebut. "99 persen mirip," ujar Ibu Iriana.

 Mengenai properti yang digunakan figur lilin tersebut, Ibu Iriana menjelaskan bahwa properti yang digunakan berasal dari pihaknya. "Kebetulan kemarin ada dua batik yang dikirim _sama_ baju putih, sepatu juga," ucap Ibu Iriana. Demikian pula halnya dengan sepatu dan celana yang dikenakan figur lilin itu. "Sepatu juga dari kita semua, jadi baju, sepatu, celana. Jangan dipikir dari mereka. Ini dari kita," kata Presiden.

 Figur lilin Jokowi merupakan Presiden Indonesia kedua yang dibuatkan figur lilinnya di museum tersebut setelah Presiden Sukarno. Figur lilin Jokowi tersebut dipajang tidak jauh dari figur lilin Presiden Sukarno. Presiden Jokowi pun sempat berfoto bersama figur lilin Presiden Sukarno Selain menjadi presiden kedua dari Indonesia yang diabadikan dalam museum tersebut, figur lilin Jokowi sekaligus akan menjadi satu-satunya kepala negara aktif di Asia Tenggara yang menghiasi museum tersebut.(eas)

 

 

HONGKONG (KORANRAKYAT.COM) Adanya informasi yang menyebutkan telah terjadi perampasan dokumen dan perlakuan kasar oleh anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada saat 'Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara' yang digelar di Asia World Expo Ground, Minggu 30 April 2017 adalah tidak benar.

 Bantahan ini disampaikan Komandan Paspampres Brigjen TNI (Mar) Suhartono. Ia menyampaikan bahwa Paspampres telah melakukan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan prosedur  pengamanan VVIP. "Tidak benar anggota kami merampas dan membentak warga Indonesia yang akan menyerahkan surat atau dokumen tersebut," ucap Suhartono di lobi Government House Hongkong, Senin 1 Mei 2017. 

 Oleh karena itu berbagai bentuk barang untuk Presiden harus dipastikan dahulu keamanannnya oleh Paspampres. "Prosedurnya adalah dilaksanakan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap berbagai bentuk barang pemberian untuk Presiden dan setelah diyakini aman, maka barang-barang tersebut diberikan pada Presiden melalui Ajudan Presiden," ucap Suhartono.

 Demikian pula halnya semua dokumen baik berupa buku, surat dan juga karangan bunga yang diserahkan pada acara  'Temu Kangen Presiden RI dan Ibu Negara' yang digelar kemarin telah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. "Barang-barang tersebut diterima oleh anggota Paspampres yang berada di tempat acara, kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dipastikan keamanannya, baru diberikan kepada Presiden melalui Ajudan Presiden," ucap Suhartono.

 Saat ini berbagai macam surat, buku dan karangan bunga dan berbagai bentuk pemberian yang diberikan kepada Presiden dari acara kemarin telah berada di tangan Presiden.

 Siang ini, Senin 1 Mei 2017, anggota Paspampres menerima dokumen di lobi hotel tempat Presiden menginap. "Setiap dokumen yang akan diserahkan ke Presiden,  prosedurnya diserahkan kepada Paspampres untuk dicek terlebih dahulu," ucap Suhartono.(eas)

 

 JAKARTA,KORANRAKYAT.com,-Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk melindungi dan merestorasi lahan gambut. Setahun yang lalu, Presiden telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang akan mengawal komitmen tersebut. BRG diberikan target oleh Presiden untuk melakukan restorasi lahan gambut seluas dua juta hektare hingga tahun 2020 nanti.

 Dalam rapat terbatas yang dilakukan siang ini, Rabu, 26 April 2017, Presiden Joko Widodo mengevaluasi pengaturan lahan lambut setelah setahun BRG dibentuk. Ia sekaligus mengingatkan mengenai target yang telah diberikannya itu.

 "Evaluasi harus terus menerus kita lakukan karena Badan Restorasi Gambut diberikan target restorasi sampai 2020 seluas dua juta hektare di tujuh provinsi, yaitu di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Pada tahun 2017 ini, BRG diberikan target untuk melakukan restorasi pada 400 ribu hektare atau 20 persen dari total target restorasi," ujar Kepala Negara di Kantor Presiden, Jakarta. 

 Presiden menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, BRG tidak dapat berjalan sendirian. Diperlukan dukungan penuh dari banyak pihak agar restorasi lahan gambut dapat mencapai targetnya.

 "Pada rapat terbatas 11 Januari yang lalu, saya menekankan bahwa untuk mencapai target restorasi di tahun 2017 BRG tidak bisa bekerja sendirian. Perlu dukungan penuh dari seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah," kata Presiden.

Untuk itu, selain kepada jajarannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengajak masyarakat dan elemen lainnya untuk turut bersama pemerintah menjaga kelestarian ekosistem lahan gambut. Hal tersebut dilakukan dengan berprinsip pada pengelolaan gambut lestari. 

"Mereka harus ikut menjaga kelestarian ekosistem lahan gambut dengan prinsip pengelolaan gambut lestari sehingga pemanfaatan lahan gambut untuk tujuan-tujuan ekonomi, tujuan peningkatan kesejahteraan, dilakukan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan terutama menjaga hidrologis dan keutuhan ekologis di kubah gambut," ia menegaskan.

 Kunci pengelolaan ekosistem gambut yang efektif terletak pada upaya menjaga keutuhan ekologis di kubah gambut. Oleh karenanya, perlindungan dan pemulihan fungsi ekologis kubah gambut harus dijadikan prioritas untuk mencegah terulangnya bencana kebakaran di lahan gambut.

 "Kebakaran lahan gambut harus kita cegah sedini mungkin karena jelas akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Jadi saya tekankan bahwa perlindungan dan pemulihan fungsi ekologis kubah gambut adalah kepentingan kita bersama dan juga harus menjadi kerja kita bersama," ucap Presiden sekaligus mengakhiri arahannya.(eas)

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,Presiden Joko Widodo meyakini bahwa industri kerajinan dan industri kreatif Indonesia akan membawa peranan penting dalam menunjang perekonomian di Tanah Air. Mengingat perkembangan industri kerajinan dan industri kreatif Tanah Air yang bervariasi dan tumbuh secara menakjubkan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rabu, 26 April 2017, saat membuka International Handicraft Trade Fair (Inacraft) ke-19 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

 "Saya meyakini bahwa masa depan Indonesia akan ada di industri kerajinan dan industri kreatif. Ini saya yakini," ujar Presiden Joko Widodo.

 Keyakinan tersebut bukanlah tanpa sebab, karena di Indonesia sendiri sangat banyak pengrajin kecil dan besar yang dapat menghasilkan karya-karya berkualitas internasional. "Kita tahu semuanya mulai dari bentuk kerajinan tangan, ada film, ada musik, ada aplikasi digital, modelnya banyak yang sangat unik karena dikerjakan oleh tangan dan kualitasnya sudah berada pada sebuah standar yang sangat baik," ungkapnya

 Namun, Kepala Negara tidak ingin berpuas diri. Berdasarkan pengalamannya saat menjadi pengrajin dan pengusaha beberapa tahun silam, Presiden memahami betul bahwa tantangan yang dihadapi para pengusaha adalah proses promosi dan pemasaran yang belum digarap dengan baik.

 "Masih sering produk-produk yang baik itu sulit diakses oleh pembeli. Bahkan, masih ada juga pembeli yang tidak tahu bahwa produk-produk kerajinan Indonesia, produk-produk kreatif yang dicarinya itu berada di Indonesia. Banyak yang belum tahu," kata Presiden.

 Oleh karena itu, Presiden mengajak para pengrajin dan pengusaha untuk terus berinovasi dalam menggencarkan promosi. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau pembeli dari negara manapun, di manapun dan kapanpun.

 "Kita harus jemput bola kepada pembeli, jangan justru menunggu pembeli datang menemukan kita. Apalagi interaksi dengan pembeli jauh lebih mudah sekarang ini dengan adanya internet, bisa pakai e-dagang, e-commerce, pakai online store, pakai web," ucap Presiden.

 Inacraft sendiri juga bisa dijadikan sebagai ajang promosi bagi para pengrajin. Pameran yang sudah digelar selama 19 tahun tersebut memiliki kekuatan tersendiri di mana seluruh produk yang dipamerkan merupakan produk asli Indonesia."Menurut saya, Inacraft adalah tempat yang paling baik untuk berpromosi. Karena dengan Inacraft penjual dan produsen ini bisa berhubungan langsung dengan pembeli dari pasar internasional," ujarnya.

 Selain itu, Presiden juga berpesan agar para pengusaha terus memperhatikan kualitas produk kerajinannya guna meningkatkan penjualan. Sejumlah kriteria disebutnya dalam kesempatan tersebut, di antaranya ialah produk harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembeli (on spec), harga jual harus sesuai dengan anggaran yang ada di masyarakat dan di pembeli (on budget), serta pengiriman produk juga harus tepat waktu (on time delivery).

 "Kalau tiga hal ini bisa kita kerjakan, saya yakin kenaikan pembelian produk-produk kerajinan dari negara kita akan semakin naik. Dan juga jangan melupakan mengenai kemasan, yang dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Ini penting karena sering kali kemasan itu bisa membuat pembeli jatuh cinta pada pandangan pertama," ujar Presiden.

 Tak lupa, Presiden juga menyinggung soal permodalan yang sering kali masih menjadi masalah bagi para pengusaha dan pengrajin. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah memberikan kemudahan berupa bunga yang kompetitif untuk peminjaman modal.

 "Saya mengingatkan sekarang program kredit usaha rakyat bunganya hanya 9 persen jadi tolong dikalkulasi kalau ingin memperbesar investasi, memperbesar usaha, menguatkan modal, saya kira kredit usaha rakyat ini sekarang memberikan sebuah bunga yang sangat kompetitif yaitu 9 persen," kata Presiden mengakhiri sambutannya.

 Setelah membuka secara resmi Inacraft 2017, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional periode 2014-2019 Mufidah Jusuf Kalla serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf berkeliling melihat pameran.

 Kepada wartawan yang telah menantinya, Presiden mengatakan dalam Inacraft selalu terjadi perubahan dari produk yang dipamerkan, baik dari sisi desain maupun bahan yang digunakan. Namun yang pasti semuanya menggunakan sumber daya alam yang asli Indonesia. “Ini kekuatan Inacraft, ada di situ, artinya full local content. Tidak ada barang impornya, semua barang dari negara kita,” ujar Presiden. Sedangkan total ekspor untuk produk dari industri kerajinan dan industri kreatif mencapai Rp852 Triliun.  “Rp852 Triliun sebuah angka yang tidak kecil,” ucap Presiden menegaskan.(eas)

 

 

 

 

JAKARTA,KORANRAKYAT.com,-Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan kepada jajarannya untuk pandai menentukan fokus dalam bekerja. Kebiasaan dan rutinitas yang selama ini dilakukan hendaknya untuk diubah dan tentukan prioritas yang jelas. Demikian disampaikan Presiden saat meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) Tahun 2017.

 "Saya ingin ingatkan bahwa kita ini sudah bertahun-tahun anggaran kita tidak pernah fokus. Perencanaan kita tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas," ujar Presiden mengawali sambutannya di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 26 April 2017.

 Kebiasaan yang selama ini menjadi masalah di lapangan menurut Presiden ialah tidak adanya prioritas program yang ditetapkan. Pemerintahan pusat hingga ke daerah cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak program yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri dan sering kali menjadi terbengkalai.

 "Berilah prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak. Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang," ucapnya.

 Persoalan berikutnya yang sering disaksikan sendiri oleh Presiden saat turun langsung ke lapangan ialah kurangnya konsolidasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, banyak proyek pembangunan yang pemanfaatannya kurang dapat dirasakan.

 "Ada waduk tapi tidak ada irigasinya bertahun-tahun. Ada pelabuhan, tapi tidak ada jalan. Tidak hanya satu-dua. Artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik. Tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Berarti orientasinya hanya proyek. Tidak menghasilkan output atau outcome," ia menegaskan.

 Kemudian, Kepala Negara juga menyinggung mengenai APBN dan APBD dalam kaitannya dengan program prioritas pemerintah. Sebagaimana diketahui, prioritas pemerintah saat ini ialah membangun infrastruktur secara merata agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing. Prioritas tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar.

 Menurut Presiden, hal tersebut dapat dicapai bila Indonesia mampu mendatangkan dan melayani para investor, baik lokal maupun asing, dengan baik. Ia pun turut menyinggung soal sekuritisasi untuk membiayai proyek pembangunan

 "Kalau sudah bangun tol, sudah jadi, segera itu dijual. Misalnya bangun Rp10 triliun, dijual Rp30 triliun, bangun lagi di tempat lain, jadi lagi, jual lagi. Yang dulu-dulu BUMN kita senangnya memiliki. Setiap bulan dapat pendapatan dari tol itu. Itu sudah kuno. Negara kita membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi tidak akan jalan infrastruktur itu," Presiden menegaskan.

 Oleh karenanya, Presiden kembali menginstruksikan jajarannya agar mengupayakan perizinan dan kemudahan berusaha di masing-masing daerahnya. Sebab, kebiasaan yang selama ini terjadi ialah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota misalnya memiliki aturan-aturan dan standar sendiri hingga pada akhirnya menyulitkan masuknya investasi. Diperlukan adanya keselarasan peraturan dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

 "Kita harus sadar bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, jangan kita terpecah oleh aturan-aturan tadi yang membuat standar-standar sendiri," Presiden menambahkan.

 

*Gesit Mengikuti Perubahan*

 Di hadapan jajaran dan para kepala daerah, Kepala Negara yang hadir didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga menyampaikan pentingnya beradaptasi dengan perkembangan kondisi dunia dan juga teknologi. Ia menekankan agar seluruh pihak dapat mengembangkan pola pikir yang mampu melihat jauh ke depan.

 "Orang sudah berpikir jauh. Coba lihat Elon Musk, dia berpikir mengenai hyperloop, Tesla, dan SpaceX. Saat kita masih berpikir mengenai mengurus pelabuhan dan tol, mereka sudah berpikir ke mana-mana. Berpikir ke arah masa depan yang fantastik," ujarnya.

 Perubahan yang semakin cepat itu mengharuskan kita untuk turut bergerak cepat. Presiden berpendapat bahwa apabila negara tidak mampu bergerak cepat, maka dipastikan negara akan mengalami ketertinggalan.

 "Inilah teknologi. Orang lain sudah ke mana-mana, negara lain sudah ke mana-mana. Ini perlu kita ingatkan agar kita sadar betul jangan sampai kita ditinggal," tuturnya.

 Selain itu, persaingan global seperti saat ini menjadikan negara-negara saling berkompetisi. Salah satu yang dapat dirasakan ialah persaingan negara-negara untuk menarik investor ke negara mereka. Para investor tentu lebih memilih negara yang dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang jelas.

 "Globalisasi berarti investor punya banyak pilihan. Kita perlu sadari kalau seorang investor tidak jadi berinvestasi di Indonesia, bukan berarti dia tidak jadi investasi. Artinya, dia pindah ke tempat lain. Investasi ini sekarang dinamis dan menjadi rebutan semua negara karena perlambatan ekonomi dunia," kata Presiden.

 Hadir dalam acara ini, para pimpinan lembaga negara, menteri-menteri Kabinet Kerja dan para gubernur, bupati dan walikota.(eas)

 

 

 

 

_Peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW 1438 Hijriah_

 

.

 

Purwakarta,Koranrakyat.com,- Dalam memperingati Isra Mi’raj, perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina lalu naik ke Sidratul Muntaha. Pesan terpentingnya adalah agar kita selalu mengingat perintah untuk melaksanakan ibadah shalat. Selain itu agar iman kita, sekali lagi agar iman kita menjadi semakin kuat menjadi semakin kokoh.

 

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada Peringatan Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus Purwakarta, Selasa 25 April 2017.

 

Karena itu dengan ibadah shalat yang sungguh-sungguh maka seorang manusia dapat mencapai kesalehan individu atau kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. "Sehingga hubungan dengan sesama manusia menjadi harmonis, penuh solidaritas karena melampaui sekat-sekat geografis, sekat-sekat bahasa dan sekat-sekat golongan," kata Presiden.

 

Hubungan seperti itu, Presiden melanjutkan, sangat diperlukan terlebih saat mata dunia sekarang sedang memandang Indonesia. Indonesia banyak dipakai sebagai rujukan dalam mengelola keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras dan keberagaman golongan yang merupakan anugerah Allah SWT.

 

Agar Indonesia layak menjadi panutan dunia, Presiden mengharapkan para Ulama, para Kyai, para pengasuh pondok pesantren dan juga para Guru Ngaji se-Indonesia dapat berperan aktif. 

 

"Aktif menjadi perekat tali silaturahim antar sesama umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat,  dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupakn kita bernegara," tutur Kepala Negara.

 

Presiden  meyakin dengan mengedepankan semangat kebersamaan, semangat toleransi. "Insya Allah kita dapat tunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, agama yang rahmatan lil alamin. Dan kita dapat menjalankan kodrat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika," ucap Presiden di penghujung sambutannya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan kuis berhadiah sepeda kepada para santri. Lima pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh para santri. Kelima pertanyaan itu masing-masing tentang nama tujuh suku, tujuh pulau, tujuh provinsi, tujuh kota/kabupaten dan menyebutkan Pancasila.

 

Dalam laporannya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa peringatan Isra Mi'raj tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, peringatan Isra Mi'raj dilaksanakan di Istana Negara Jakarta dan hanya dihadiri oleh pejabat negara, ketua lembaga negara dan duta besar negara-negara sahabat. 

 

"Tidak dilakukan di Istana Negara karena Bapak Presiden menghendaki agar bisa lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan pondok pesantren," ucap Lukman. 

 

Dalam uraian Hikmah Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh latah anti Barat atau anti Timur. Bukankah Nabi telah menegaskan hikmah atau ilmu pengetahuan milik umat Islam juga, di manapun ditemukan ambillah. 

 

"Carilah ilmu itu walau sampai ke Cina," kata Nasaruddin mengingatkan.

 

Setelah memperingati Isra Mi'raj, Presiden mengatakan kepada para wartawan bahwa dirinya merasa berbahagia dapat bertemu dengan ulama, guru ngaji dan santri pada Peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah Cipulus Purwakarta.

 

"Kita sangat bahagia sekali bisa ketemu dengan ulama di Jawa Barat, dengan guru ngaji, dengan santri-santri. Saya kira ini suasana yang berbeda dalam memperingati Isra Mi'raj" tutur Presiden. 

 

Saat ditanyakan wartawan lebih senang merayakan Isra Mi'raj di Istana Negara atau bersama para santri. Presiden menjelaskan ada suasana yang berbeda dalam merayakan di Istana Negara atau di pondok pesantren. "Kalau di wilayah, apalagi di pondok pesantren ini lebih ramai. Kalau di istana serius dan formal. Bedanya disitu," jawab Presiden.

 

Hadir mendampingi Presiden, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dan Ketua Umum Forum Silaturahim Guru Ngaji/Pengasuh Ponpes Al-Hikamussalafiyah Abah KH Adang Badruddin selaku tuan rumah.

 

 

 

 

 

.

 

Tuesday, 25 April 2017 23:31

Presiden: Menyampaikan Sementara Belum Ada Reshuffle

Written by

 

 

PURWAKARTA,KORANRAKYAT.com Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada reshuffle. Hal ini disampaikan Presiden menjawab pertanyaan wartawan setelah meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Nusantara, Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah, Cipulus Purwakarta, Jawa Barat, Selasa sore, 25 April 2017.

 "Tidak ada. Hari ini tidak ada reshuffle. Minggu ini _enggak_ ada. Bulan ini juga _enggak_ ada," ucap Presiden.  Seolah belum puas dengan jawaban Presiden, wartawan menanyakan kemungkinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau yang biasa disapa Ahok menjadi menteri Kabinet Kerja. Presiden menjelaskan bahwa hingga saat ini Basuki masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Pak Ahok itu masih Gubernur DKI Jakarta sekarang ini sampai Oktober (2017)," ucap Presiden.Saat ditanyakan tentang evaluasi para menteri dan hasilnya. Presiden menjelaskan bahwa evaluasi menteri dilakukan setiap minggu, setiap bulan. "(Hasilnya) baik-baik saja," kata Kepala Negara.

Sementara itu, terkait dengan tulisan jurnalis asing Allan Nairn tentang dugaan makar. Presiden mempersilakan para wartawan menanyakannya kepada jurnalis yang menulis dugaan makar tersebut. "Yang menulis siapa? Ya, ditanyakan ke Alan Nairn. _Kok_ tanyakan ke saya. Tanyakan ke yang _nulis_," ucap Presiden.(eas)

 

 

 

 

 

Sunday, 09 April 2017 12:38

Presiden Sampaikan Apresiasi kepada Jajaran TNI AU

Written by
 
 
JAKARTA,KORANRAKYAT.com,-Setibanya di Jakarta usai kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo pada Minggu, 9 April 2017, langsung mengunjungi Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI AU yang ke-71. 
 
Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berfoto bersama dengan 152 pilot pesawat tempur TNI AU. Tak hanya itu, Kepala Negara juga berkesempatan menaiki sejumlah pesawat tempur TNI AU yang sedang terparkir. Salah satunya adalah pesawat Sukhoi yang merupakan salah satu pesawat tempur TNI AU.
 
Di dalam kokpit pesawat Sukhoi 27/30 Flanker, Presiden menyempatkan diri untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada TNI AU. Ia memberikan apresiasi kepada jajaran TNI AU yang telah menjalankan perannya sebagai penjaga wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
"Selamat Hari Ulang Tahun ke-71 TNI Angkatan Udara. Terima kasih telah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Presiden.
 
Tak lupa, Kepala Negara juga berpesan agar jajaran TNI AU terus menjadi tentara profesional yang dicintai rakyat. 
 
"Teruslah menjadi tentara yang profesional yang dicintai rakyat," ucapnya.
 
Sebelum meninggalkan tempat, Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyalami sejumlah pilot pesawat tempur yang sedang menyanyikan yel-yel dengan semangat.
 
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan tersebut, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.(eas)

 

Page 5 of 24

Entertaiment

Face Book Galleries

  BENGKULU,(KORANRAKYAT.COM)  – Putra asli Bengkulu, Brigjen Pol Drs Supratman, yang sebelumnya menjabat sebagai...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -, Satgas anti mafia bola melakukan pengeledahan rumah  anggota komite eksekutif(Exco)...
    JAKARTA, KORANRAKYAT.COM- Perjalan pemeriksaan yang dilakukan Satgas Antimafia Bola Polri saat ini fokus...
    SURABAYA(KORANRAKYAT.COM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kembali mengungkap inisial nama-nama artis...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Ditetapkan sampai 29 Januari 2019 untuk  kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)...
...
    BALI(KORANRAKYAT.COM) Mundurnya Edy Rahmayadi membuat tongkat kepempinan PSSI sementara dipegang Joko...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM - Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Joko Driyono tak bisa...
  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM -         Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri meringkus seorang...
    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Penyidik Kejaksaan Negri Cimahi melakukan penyerahan tersangka M. Itoch Tohija...

Ekonomi Makro

  •  

Malang Raya

Rumah Kepala PU Kab Malang

 

MALANG(KORANRAKYAT.COM)- Selain menggarap sejumlah pihak

Read more

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan