Selamat Datang Di Koranrakyat.com infokan berbagai kasus atau keluhan yang berkaitan dengan layanan publik melalui email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tertarik jadi wartawan dan iklan kirim lamaran ke email cv anda ke email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Headline News

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif
Last Updated on Apr 21 2019

Situasi Pilpres Serentak Cukup Kondusif

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Pelaksanaan Pemilihan umum Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan DPD dan DPRD yang berlangsung dari pagi diseluruh indonesia berlngsung secara umum  kondusif, namum ada beberapa daerah sempat menghadapi kendala menyangkut  penundaan Pemilu di Papua dan Kabupaten...
Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas
Last Updated on Apr 21 2019

Menjaga Pemungutan Suara 9 Anggota Polisi Tewas

    JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Sebanyak 9 anggota Polri tewas  saat melaksanakan tugas menjaga keamanan pemungutan suara Pemilu 2019.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  ditemui di Mabes Polri, Jalan Tronojoyo No. 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat...
Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang
Last Updated on Apr 14 2019

Bareskrim Polri Ungkap 4 Jaringan Perdagangan Orang

      JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap 4 jaringan besar dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan orang di  Maroko, Suriah, Turki dan di Arab Saudi. Para sidikat jaringan mampu meraup uang Rp 600 Juta hingga 1,5 Miliar berhasil menjual pekerja...
Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya
Last Updated on Apr 14 2019

Rugi Rp, 2,5 Milyar Indomaret Di Bobol Karyawannya

  JAKARTA,KORANRAKYAT.COM- Aksi kejahatan legal akses atau legal hacking  yang merusak  server terjadi, kali ini di  PT Indomaret yang dilakukan oleh 4 orang yaitu  EG, IT, LW dan BP. Dimana  mantan karyawan  EG dan ITE dengan modus operandi untuk membeli voucer game online UNIPIN dan...
Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman
Last Updated on Apr 14 2019

Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman

Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran Muhammad bin Salman Cuaca cerah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 pukul...

World Today

  •  
    Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi Akan Bertemu

    Riyadh ( KORANRAKYAT.COM) Tiba di Riyadh, Presiden Jokowi  akan Bertemu Raja Salman dan Pangeran

     
Wednesday, 02 August 2017 14:52

Bupati Dan Kajari Pamekasan Terkena OTT KPK

Written by

 

PAMEKASAN (KORANRAKYAT.COM) Bupati Pamekasan Achmad Syafii turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Rabu (2/8/2017).

Achmad Syafii diciduk setelah menghadiri kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMM) di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan.

Busiri, salah satu warga Desa Bukek mengaku heran dengan kejadian OTT yang menjerat bupati Pamekasan. Sebab, sebelumnya Achmad Syafii masih bersama beberapa pejabat di lingkungan TNI AD dan TNI AL dalam acara TMMD.

"Saya kaget tiba-tiba ada informasi Bupati diamankan KPK," ujar Busiri.

Setelah hadir ke acara TMMD, Bupati Syafii kemudian memimpin rapat terbatas dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebelum rapat selesai, Achmad Syafii kemudian dijemput penyidik KPK menuju kantor Polres Pamekasan bersama sejumlah pejabat dan jaksa yang lebih dulu ditangkap.

"Ada dua petugas KPK yang mengamankan Achmad Syafii tadi saat memimpin rapat di kantor Pemkab Pamekasan. Dia tiba pada jam 12.10 WIB," kata salah satu sumber di Polres Pamekasan.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diduga terkait pengelolaan dana desa.

Diduga, masalah terkait pengelolaan dana desa tersebut sempat ditangani oleh kejaksaan.

"OTT diduga terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. Kami juga tengah mengamati relasinya dengan dana desa ," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Sejumlah pejabat dibawa oleh petugas KPK terkait operasi ini, termasuk Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Sucipto Utomo dan Kepala Kejari Rudi Indra Prasetya.

Bersama dengan mereka, KPK juga membawa Kepala Seksi Intel Sugeng, Kepala Seksi Pidana Khusus Eka Hermawan dan dua staf Kejari, serta dua staf Inspektorat dari Pemkab Pamekasan.

Selain itu, dua kepala desa juga ikut dibawa, yakni Agus Kepala Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu, Muhammad Ridwan Kepala Desa Mapper, Kecamatan Proppo.

Kasus dana desa

           Pada September 2016 lalu, Polres Pamekasan pernah memeriksa 56 orang terkait dugaan penyelewengan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan.

Pemeriksaan kasus dugaan penyelewengan ADD Kecamatan Proppo ini bermula saat pencairan dana tahap pertama bulan Juni terjadi pemotongan sebesar Rp 950.000 untuk 26 desa se-Kecamatan Proppo.

         Uang hasil pemotongan tersebut akan diberikan kepada aparat keamanan, LSM dan wartawan.

Namun, sebelum dana hasil pemotongan itu diserahkan sudah terendus oleh Polres Pamekasan.

         Total ADD se-Kecamatan Proppo untuk tahap pertama mencapai Rp 13 miliar untuk 27 desa. Namun, hanya satu desa tidak dicairkan karena persyaratannya tidak lengkap.

 

Meski demikian, belum diketahui pasti apakah operasi tangkap tangan ini terkait kasus penyelewengan dana desa yang dimaksud.(fd)

Tuesday, 01 August 2017 03:38

100 Warga China Sindikat Penipuan & Pemerasan Digaruk

Written by

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Sindikat  penipuan dan pemerasan di Jakarta, Surabaya dan Bali akhirnya lebih 100 orang warga negara China dan Taiwan berhasil ringkus oleh Satuan tugas Khusus Jadwal tim Polri, Sabtu (29/7)2017.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto  di Mabes Polri, Senin (31/7)2017 mengatakan Modus mereka sama, yakni memeras korban yang juga WN China melalui telepon, dengan mengaku sebagai aparat penegak hukum."Di mana korban diancam sedang terlibat kasus tertentu yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum (di China)," ujarnya.

Selanjutnya, Rikwanto menegaskan, korban dijanjikan kasusnya akan dibekukan dengan jaminan korban mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang sudah dipersiapkan oleh pelaku. Setelah mengirim uang dan menyadari dirinya ditipu, korban langsung melaporkan kejadian itu ke kepolisian China.Dalam penangkapan di Bali, Satgas Bareskrim Polri dan Polda Bali menggerebek rumah kontrakan di Perumahan Puri Bendesa Lingkungan Mumbul, Kelurahan Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung."Dari rumah tersebut, petugas menangkap 31 orang yang terdiri dari 17 WN China, 10 WNI Taiwan, dan empat WNI," tegasnya.

Untuk itu, Rikwanto menjelaskan, kasus di Bali itu terungkap berkat informasi dari Kepolisian China. Selanjutnya, Kepolisian China berkolaborasi dengan Mabes Polri.
"Karena banyaknya warga China yang datang ke Bali kemudian kami dapat memetakan tempat-tempat yang diduga dijadikan tempat phone fraud(penipuan melalui telepon)," jelasnya

Lebih jauh, Rikwanto merincinya dari lokasi, polisi menyita 38 telepon rumah, 25 modem, tujuh router, 10laptop, delapan ponsel, seperangkat CCTV, dan enam paspor. Untuk sementara, pelaku diamankan di rumah tahanan Polda Bali."Untuk kasus di Jakarta, tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan Kepolisian China menangkap 27 WN China,".rincinya

Sesuai pengembangan, Rikwanto  menandaskan penangkapan dilakukan di Jalan Sekolah Duta Raya Nomor 5, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Modusnya pun serupa, yakni mengaku sebagai aparat penegak hukum di China dengan korban juga WN China."Hasil interogasi sementara, pelaku melakukan aktivitas kejahatan siber internasional sejak bulan Maret 2017," tandasnya

Jadi, Rikwanto menambahkan di lokasi tersebut, polisi menyita tujuh laptop, 31 buah iPad mini, sebuah iPad, 12 handytalky, 12 wireless router,ponsel, hingga kartu tanda penduduk China, dan paspor.Selanjutnya, penggerebekan juga dilakukan di tiga lokasi di perumahan Bukit Darmo Golf, Surabaya. Petugas menangkap 93 orang di ketiga lokasi tersebut yang terdiri dari 81 WN China dan 12 WN Taiwan."Dari hasil interograsi sementara, pelaku melakukan aktivitas kejahatan siber internasional sejak bulan Februari 2017," tambahnya.

Barang bukti yang disita antara lain, lima unit laptop, tiga iPad mini, 41 telepon, 12 wireless router, dan 82 ponsel.( vk)

 

 

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Setnov  sebagai tersangka, disangka merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Status hukum Ketua DPR yang sebelumnya tak jelas, Setya Novanto di status korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tidak lagi terkatung-katung. Pada Senin (17/7) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dia sebagai tersangka.

Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya mengatakan, dasar penetapan Setnov setelah mencermati fakta persidangan kedua terdakwa. Yakni, irman dan Sugiharto yang pada pekan lalu menyampaikan pledoi. ’’KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi menjadi tersangka. KPK menetapkan saudara SN,’’ ujarnya. Dia mengatakan, Setnov diduga memperkaya diri sendiri atau korporasi sehingga menyebabkan kerugian negara sampai Rp 2,3 triliun. Setnov disangka melanggar Pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. ’’Sebagaimana telah disampaikan ke publik sebelumnya atas tiga tersangka. Yakni Irman, Sugi, dan Andi Narogong,’’ imbuhnya.

Merujuk pada UU Tipikor, Pasal 2 ayat 1 menyebutkan, setiap orang yang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Sedangkan di Pasal 3, menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Penetapan Setnov sebagai tersangka sesuai dengan keyakinan JPU KPK dalam kesimpulan analisa yuridis, saat membacakan surat tuntutan untuk kedua terdakwa perkara e-KTP. Jaksa meyakini, SN dinilai terbukti turut serta dalam sengkarut dugaan mega korupsi e-KTP, sesuai Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hal ini menyusul adanya pertemuan antara terdakwa Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus, Diah Anggraini,  dan Setnov di Hotel Grand Melia Jakarta pada Februari 2010 silam, sekitar pukul 06.00 Wib. Dimana dalam pertemuan tersebut, para terdakwa meminta dukungan Setnov dalam proses penganggaran tersebut, dan Setnov menyatakan dukungannya terhadap proses penganggraan proyek e-KTP yang sedang berjalan di Komisi II DPR.

Selain itu, fakta hukum lain yang mengaitkan keterlibatan Setnov, juga adanya  pertemuan antara Andi Agustinus alias Andi Narogong bersama terdakwa satu, yang menemui Setnov di lantai 12 Gedung DPR RI, guna memastikan dukungan Setnov terhadap penganggaran proyek e KTP. Dalam pertemuan tersebut Setnov mengatakan sesuatu. ’’Ini sedang kita koordinaskan perkembanganya nanti hubungi Andi,’’ urai JPU KPK Mufti Nur Irawan. (as)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Ada kasus korupsi yang  dilakukan oleh PT Kimia Farma  selaku pelaksana pekerjaan alat kesehatan dasar itu di Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kini tersangka Bambang Sarjono selaku sekretaris Jenderal Kesmas Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan penyitaan Rp 7,8 Miliar.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Jumat(14/7)2017 mengatakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri  telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp 7,8 Miliar." Penyitaan terkait dengan tindak Pidana Korupsi yang terjadi dalam pengadaan alat kesehatan dasar yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat  Departemen Kesehatan Tahun 2006," ujarnya.

Selanjutnya, Martinus menegaskan Dari hasil yang dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa Direktur PT Kimia Farma itu telah melakukan dan ini disita dari PT Kimia Farma selaku pelaksana pekerjaan alat kesehatan dasar itu di Departemen Kesehatan Republik indonesia yang nilainya Rp 7,8 Miliar." Penyitaan ini merupakan pengembangan penyidikan dari perkara pokok tersangka Bambang Sarjono selaku sekretaris Jenderal Kesmas Departemen Kesehatan Republik Indonesia," tegasnya.

 

Untuk itu, Martinus menjelaskan Dimana perkaranya ini diserahkan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. " Jadi sudah tahap 2 tersangka dan barang bukti itu diserahkan dengan diwujudkan penyitaan sebesar Rp 7,8 Miliar," jelasnya.(vk)

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Jelang Lebaran  Gubernur  Bengkulu Ridwan Mukti  sedang rapat KPK menyita barang bukti sejumlah uang dalam pecahan Rp 100 ribu rupiah dalam satu kardus ketika operasi tangkap tangan atau OTT istri Gubernur Bengkulu Lily Martiani Maddari, beserta empat orang lainnya yang diduga pengusaha di Bengkulu, Selasa, 20 Juni 2017.

         "Sementara (barang bukti) satu miliar rupiah, tapi masih didalami tim KPK," kata Direktur Reskrimsus Kombes Pol Herman di Bengkulu. Istri Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena terkait dugaan penerimaan komisi proyek pembangunan jalan di daerah itu. Namun, Herman menolak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai detail komisi atau "fee" proyek pembangunan infrastruktur jalan mana yang diterima oleh istri gubernur itu."Itu semua dalam pendalaman KPK," kata dia kepada wartawan.
            Tim OTT KPK membawa istri gubernur bersama empat orang, termasuk Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, ke Jakarta.  Rombongan bertolak dari Kepolisian Daerah Bengkulu ke Bandara Fatmawati sekitar pukul 13.15 WIB.Lily terjaring operasi tangkap tangan di rumah pribadi yang berada di Jalan Hibrida, Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu, pada Selasa pagi.

                "Banyak kabar simpang siur yang beredar. Info yang benar, yang tertangkap OTT Ibu Lily (istri gubernur) dan dua kontraktor di rumah pribadinya," ujar Koordinator Humas Media Center Pemprov Bengkulu, Junaidi Ibnurrahman dalam keterangannya kepada wartawan , Selasa (20/6/2017).  Saat OTT berlangsung, Junaidi menjelaskan, Ridwan tengah memimpin rapat terbatas dengan sejumlah pejabat di kantor gubernur. Begitu mendengar kabar OTT KPK terhadap istrinya, Ridwan langsung meluncur ke Mapolda Bengkulu. 

              "Pada waktu yang bersamaan bapak Gubernur sedang memimpin rapat terbatas bersama bersama Bupati Bengkulu Utara di Ruang Raflesia Kantor Gubernur Bengkulu. Mendengar istrinya kena OTT KPK, Gubernur segera menuju Polda Bengkulu," kata Junaidi. 


Saat ini Ridwan dan Lily telah berada di Gedung KPK. Selain keduanya, ada tiga orang lainnya yang terjaring dalam OTT dan dibawa ke KPK. Tim KPK juga menangkap bendahara partai dalam OTT itu. Bendahara partai ini diduga menjadi perantara suap. KPK yang punya waktu 1x24 jam akan memeriksa mereka secara intensif. Belum diketahui OTT yang dilakukan tersebut terkait kasus apa. 
             "Kita belum bisa sebutkan siapa penyelenggara negaranya tapi ada unsur penyelenggara negara. Penyelenggara negara kan bisa dari unsur kepala daerah, bisa eselon 1 atau bisa dari unsur lain di UU Nomor 28 Tahun 1999 dan juga ada swasta. Termasuk pihak perantara yang kita amankan yang merupakan bendahara dari salah satu partai politik di sana," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di gedung KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/6). 
Bersama Lily, tim OTT KPK juga menangkap dua orang kontraktor  berinisial RDS dan JW yang diduga penyuap istri gubernur Bengkulu itu. KPK mebwah sejumlah dokumen yang ada, sebelum dampingi Suaminya menjadi Gubernur Bengkulu, Lily Martiani jadi anggota dewan Prov Bengkulu. 

Istri Gubernur Bengkulu ini juga sudah lebih dulu dikenal sebagai pengusaha sebelum berkiprah di dunia politik dan berhasil menjadi tokoh penting Partai Golkar di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.(as)

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Helikopter angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara (TNI AU) Tahun 2016 - 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. Dalam kasus ini, KPK Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh (IKS)  sebagai tersangka.Jakarta, 16 Juni 2017

               Tersangka IKS selaku Direktur PT DJM diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU Tahun 2016 - 2017. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.

             Atas perbuatannya, IKS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus ini merupakan kasus kedua setelah kasus dugaan suap terkait pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla RI tahun 2016 yang secara sinergi dikoordinasikan antara KPK dan TNI sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kerja sama yang dilakukan meliputi pemeriksaan saksi secara bersama, penggeledahan dan koordinasi perkembangan penanganan perkara secara intens.  Sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh Panglima TNI, dalam kasus ini pihak POM TNI telah menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka dari pihak militer.(as)

 

 

 

Sunday, 18 June 2017 16:12

Ketua Dan Anggota DPRD Kab Mojokerto Terkena OTT

Written by

 MOJOKERTO(KORANRAKYAT.COM)  PDIP akan mengambil tindakan tegas terkait kadernya, yakni Ketua DPRD Mojokerto Purnomo yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Jika terbukti, PDIP akan memecat Purnomo dari keanggotaan partai. 

             "DPP PDI Perjuangan akan langsung memberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai kepada Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo jika benar telah menjadi tersangka OTT KPK," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah dalam keterangannya, Sabtu (17/6/2017).

       Keputusan tersebut sesuai protap partai yang sudah diberlakukan sejak lama kepada segenap kader dan pengurus partai di seluruh Indonesia. Meski demikian, PDIP masih akan terus mencari kebenaran terkait OTT tersebut."Kami terus melakukan koordinasi dan pengecekan lapangan dengan pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tentang kebenaran berita tersebut. Sanksi pemberhentian otomatis ini sebagai salah satu bukti komitmen PDI Perjuangan untuk mendukung KPK melakukan pemberantasan korupsi," tegas Basarah.

          Sebelumnya diberitakan, sebelum terjadi OTT KPK, ada rapat dengar pendapat (hearing) di kantor DPRD Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam. Hearing diikuti Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Bappeko Mojokerto, Komisi II serta Komisi III. Keempat orang yang ditangkap KPK juga ikut dalam hearing tersebut.

        Informasi yang dihimpun wartawan ,
 KPK awalnya melakukan OTT terhadap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Wiwiet Febryanto dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq dari PAN. OTT dilakukan di jalan sekitar kantor DPD PAN atau Rumah PAN di Jalan KH Mas Mansyur, Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam.

Dari keterangan kedua pejabat itu, penyidik KPK mencium keterlibatan Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo. Politisi PDIP itu ditangkap dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Penyidik juga menangkap Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PKB di rumahnya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon. 

          Sebelum ditangkap KPK, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq sempat mampir ke kantor DPD PAN atau Rumah PAN di Jalan KH Mas Mansyur, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penjaga keamanan Rumah PAN, Riski Zulfikar (30), mengatakan Umar datang ke Rumah PAN sekitar pukul 20.00 WIB, Jumat (16/6/2017). Untuk diketahui, Umar merupakan Ketua DPD PAN Kota Mojokerto.

"Beliau titip mobil, katanya mau ada rapat di kantor Dewan. Kunci mobil dibawa beliau," kata Riski kepada wartawan, Sabtu (17/6). Setelah menitipkan mobilnya, lanjut Riski, Umar meninggalkan Rumah PAN bersama orang yang menjemputnya dengan mobil. "Saya tidak tahu dijemput siapa, soalnya mobilnya menunggu di luar," ujarnya.

Setelah kepergian Umar, Riski mengaku tak tahu apakah Umar sempat kembali ke Rumah PAN atau tidak sebelum akhirnya ditangkap KPK."Setelah itu, saya tak tahu karena saya pulang jam 9 (pukul 21.00 WIB)," ucapnya.

Sampai siang ini, mobil dinas Umar masih terparkir di halaman Rumah PAN. Mobil tersebut berjenis sedan merek Toyota Altis hitam bernomor polisi S-1017-BS. Mobil dinas Umar ini menggunakan pelat nomor berwarna hitam.Sebelum terjadi OTT KPK, ada rapat dengar pendapat atau 
hearing di kantor DPRD Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam. Hearing itu melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Penataan Ruang, dan Bappeko Mojokerto dengan Komisi II dan III DPRD Kota Mojokerto. Keempat orang yang ditangkap KPK itu ikut dalam rapat tersebut.

"Benar semalam ada 
hearing membahas perencanaan pembangunan PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, red) ITS," ujar Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus. Berdasarkan informasi yang dihimpun , KPK awalnya melakukan OTT terhadap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Wiwiet Febryanto dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq dari PAN. OTT dilakukan di jalan sekitar kantor DPD PAN atau Rumah PAN di Jalan KH Mas Mansyur, Kota Mojokerto, Jumat (16/6) malam.

Dari keterangan kedua pejabat itu, penyidik KPK mencium keterlibatan Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo. Politisi PDIP itu ditangkap dalam perjalanan pulang ke rumah. Penyidik juga menangkap Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto dari PKB, di rumahnya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon.(f)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)  Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ketiga tersangka tersebut adalah AAN (Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu, MSU (Direktur PT MPSM) dan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu Parlin Purba (PP)  Kasi Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu). Rp. 10 Juta dijadikan barang bukti Jumat (9/6)

Tersangka PP selaku Kasi Intel Kejati Bengkulu diduga menerima hadiah atau janji dari AAN selaku PPK pada BWS VII Bengkulu dan MSU selaku kontraktor terkait pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Tersangka PP yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, tersangka AAN dan MSU diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
 
Sebelumnya, KPK mengamankan ketiganya dalam kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/6) sekitar pukul 01.00 di sebuah restoran di Bengkulu sesaat setelah penyerahan uang dari AAN kepada PP. Selain mengamankan ketiganya, penyidik mengamankan uang sebesar Rp 10 juta.  Diduga pemberian ini bukan yang pertama. Sebelumnya, PP juga diduga telah menerima Rp 150 juta. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Bengkulu, pada hari yang sama ketiganya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.(as)

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM)- Dirtipikor Bareskrim Mabes Polri melakukan penggeledahan terhadap kantor Pertamina terkait dengan kasus penjualan tanah ditengarai ada korupsi dengan kerugian negara Rp 9,4 Miliar. Kini sudah diperiksa 21 saksi dan disita    komputer, dokument, Flashdis. Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul ditemui di Mabes Polri, Jumat(9/6)2017 mengatakan Kemarin sudah dilakukan suatu penggeledahan di kantor Pertamina terkait dengan proses penyidikan yang di lakukan oleh Dirtipikor Bareskrim Polri sejak Januari 2017 . "Dimana ada dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penjualan tanah  pertamina kepada seseorang kemudian patut diduga terjadi tindak pidana korupsi tanah itu seluas 1088 Meter persegi dan diperkirakan kerugian negara hal penjualan ini  ada sekitar Rp  9,4 Miliar ," ujarnya.

Selanjutnya,Martinus menegaskan hingga kini sudah diperiksa sekitar 21 orang saksi yang kemudian penggeledahan ini untuk melengkapi proses penyelidikan dalam kaitan untuk menentukan tersangka yang akan didapat dilakukan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya." Dari penyidikan  yang dimulai sejak Januari 2017 ini terkait data  yang masuk karena penjualan yang dilakukan pada tahun 2011. " tegasnya.

Untuk itu, Martinus menjelaskan memang ada jedah waktu dimulai penyelidikan  sampai dinaikan penyidikan  dan sampai dengan proses akan menentukan siapa tersangka nantinya."
Ini juga dengan berkaitan meminta bantuan kepada BPK untuk bisa melakukan audit terhadap data-data yang ada," jelasnya .

Ketika ditanya apa yang disita apa saja, Martinus menandaskan  Satu buah CPU ,komputer dan kemudian ada beberapa dokument  dan ada flashdis akan dianalisa lagi untuk bisa diketahui apa data-data yang diperoleh ini mendukung bukti-bukti yang sudah dikumpulkan untuk bisa ditetapkan seorang tersangka." 21 saksi yang terkait secara internal  pertamina kemudian dari pihak-pihak dalam praktek jual beli tanah di waktu tahun 2011," tandasnya.

Apa benar pembelinya perorangan atau apa, Martinus merincinya sampai saat ini kita dalami yang kemudian akan kita sampaikan apakah pembelinya ini  dalam korporasi atau perorangan atau pihak swasta ."Untuk modusnya, dalam praktek jual beli tidak ada beberapa ketentuan yang di harus kan harus ada dalam ketentuan-ketentuan sebagai mana praktek jual beli yang ada . Yang kemudian  ini patut diduga mengandung unsur-unsur tindak pidana korupsi sehingga kemudian dilakukan penyelidikan,penyidikan dan dalam pekan-pekan depan mendatang  akan bisa ditentukan siapa tersangkanya," rincinya.( vk)

JAKARTA( KORANRAKYAT.COM) - KPK sedang mempelajari kontrak pengadaan helikopter angkut berat militer AgustaWestland AW-101 Merlin. KPK juga yakin keterangan Kepala Staf TNI AU periode 2015-2017, Marsekal TNI (Purnawirawan) Agus Supriatna, diperlukan. 
 
Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyatakan, "Penunjukan PT Diratama Jaya Mandiri itu bagian dari kontrak, seperti yang disarankan banyak pihak dan Pak Jokowi menyampaikan sebenarnya hubungan yang paling baik itu government to government." 
 
Artinya, kata dia, pemerintah Inggris kemudian menjalin kontrak dengan pemerintah Indonesia. "Atau kemudian TNI langsung ke AgustaWestland-nya, harusnya begitu, tapi saya juga sedang mempelajari kontraknya," kata Rahardjo di Jakarta, Selasa.
 
Dalam kasus ini, Polisi Militer TNI sudah menetapkan tiga tersangka, yaitu Marsekal Pertama TNI FA sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI AU.
 
Lalu Letnan Kolonel Administrasi BW selaku pejabat pemegang kas dan Pembantu Letnan Dua SS staf yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter AW-101 Merlin.
 
Total anggaran pengadaan heli AW-101 Merlin adalah Rp738 miliar yang masuk dalam APBN 2016 dengan nilai kerugian negara sekitar Rp220 miliar dengan modus penggelembungan dana.
 
Penyidik PM TNI juga sudah memblokir rekening sebesar Rp139 miliar atas nama PT Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang. 
 
KPK sedang menyelidiki PT Diratama tapi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. 
 
"Saya perlu mempelajari apakah penunjukkan langsung atau bagaimana, saya belum tahu. Dalam kondisi khusus boleh ada seperti bencana alam, keadaan darurat atau keperluan pertahanan yang sangat khusus bisa saja tapi kondisi saat itu saya belum tahu," kata Rahardjo.
 
Namun, dia yakin Supriatna juga perlu dimintai keterangannya oleh penyidik militer. Pemimpin puncak TNI AU ini, pada saat itu, gencar menyatakan bahwa AW-101 Merlin paling pas untuk keperluan TNI AU.
 
Rahardjo pun menyoroti penggunaan pajak pertambahan nilai dalam kontrak barang oleh pemerintah.
 
"Kontrak selalu ditarik PPN. Nach kalau kemudian dengan pihak luar belum tentu mereka mau bayar PPN. Tolong dikaji juga pemberian PPN itu karena pada praktiknya juga hanya masuk kantong kiri keluar kantong kanan karena uang pemerintah juga yang dibuat bayar khan?," kata dia. 
 
"Yang paling tepat PPN kalau transaksi di swasta, kalau APBN khan agak misleading dalam arti masuk kantong kiri keluar kantong kanan, dan efek lainnya itu kita tidak pemerintah membeli barang dengan harga lebih mahal padahal pihak ketiganya pasti mau untung. Apa ini tidak mau ditinjau?" kata dia. 
 
Proses pembelian arsenal dan sistem kesenjataan di semua matra TNI memerlukan proses lama dan panjang, yang semuanya berinduk pada proyeksi Kekuatan Esensial Minimum, yang saat ini memasuki fase II. 
 
Ada banyak pihak yang terkait, mulai dari matra TNI sebagai pengguna, Markas Besar TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Bappenas, KKIP, dan lain-lain.(as)
Sunday, 28 May 2017 12:51

Pengawas Saling Tangkap Buntut Jual Beli WTP

Written by

 

 

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Desa pada Jumat (26). Konferensi Pers KPK digelar bersama BPK sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi atas tertangkapnya dua orang oknum pejabat BPK RI.

Ketua KPK RI, Agus Rahardjo menjelaskan, kronologi OTT yakni dilakukan pada Jumat (26/5), di dua lokasi. Pertama kantor BPK RI dan kedua di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Dalam OOT tersebut diamankan tujuh orang. 

"Kronologis sebagai berikut, pada pukul tiga sore atau 15.00 WIB, tim KPK mendatangi kantor BPK RI di jalan Gatot Subroto. Di kantor BPK dari OTT yang berlaku diamankan enam orang yakni ALS adalah Auditor BPK RI, kemudian RS Eselon satu di BPK, JDP Eselon tiga di Kemendes PDTT dan kemudian sekretaris RS, supir JDP dan satu orang satpam," ungkap Agus kepada wartawan di gedung KPK, Sabtu (2/5).

Berikutnya, lanjut dia, di ruangan ALS, tim KPK menemukan uang Rp 40 juta yang diduga merupakan bagian dari total komitmen Rp 240 juta. Di mana sebelumnya pada awal Mei 2017 diduga telah diserahkan uang senilai Rp 200 juta. Kemudian pada pukul 16.20 WIB, tim KPK mendatangi kantor Kemendes PDTT di jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Di kantor Kemendes PDTT ini KPK mengamankan satu orang berinisial SUG, yaitu Irjen Kemendes PDTT. 

"Untuk kepentingan pengamanan barang bukti dilakukan penyegelan di sejumlah ruangan, di BPK disegel dua ruangan yakni ruangan ALS dan RS. Kemudian di Kemendes PDTT disegel empat ruangan yakni ruangan JDP, dua ruangan di biro keuangan dan ruangan SUG," kata Agus menambahkan. 

Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif menambahkan, dalam proses OTT ini selain diamankan uang Rp 40 juta, diamankan juga uang sebesar Rp 1 miliar, 145 juta rupiah dan 3.000 dolar AS. Rp 40 juta diduga merupakan uang yang diserahkan ALS dan uang satu miliar, 145 juta serta 3.000 dolar AS ditemukan dalam brangkas dalam ruang kerja RS. 

"Sejumlah uang ini masih dipelajari KPK apakah berhubungan dengan kasus ini atau tidak, statusnya akan ditentukan kemudian," terang La Ode M Syarif. (as)

 JAKARTA(KORANRAKYAT.COM), Tujuh orang diduga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberasan ‎Korupsi (KPK), Jumat petang (26/5). Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, OTT tersebut terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ‎yang diberikan BPK terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT). "Iya sekitar itu (pemberian WTP)," ujar Laode saat dikonfirmasi, Sabtu (26/5) 

Terkait OTT ini, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo sebelumnya menyebut petugas KPK menyegel ruangan bagian biro keuangan Kemendes. Namun siapa pejabat Kemendes yang ditangkap KPK, Eko mengaku belum mengetahui.Sedangkan Sekjen BPK Hendar Ristriawan mengatakan ada dua orang auditor dan satu staf yang terkena OTT KPK. Hendar mengatakan penangkapan dilakukan pada pukul 15.12 WIB. Petugas KPK juga menyegel dua ruangan di kantor BPK."Dua orang auditor dan 1 orang staf. Inisial R dan AS. Satu lagi Y (staf)," kata Sekjen BPK Hendar Ristriawan di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (26/5).

.Sebelumnya diberitakan, Satgas KPK melakukan OTT dalam operasi senyap ini tim dikabarkan menangkap tujuh orang yang diduga melakukan praktik suap menyuap. Mereka diantaranya adalah pejabat BPK, dan pejabat Kemendes PDTT. Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun membenarkan adanya OTT itu.Saat ini para terduga pelaku juga telah diamankan oleh lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo tersebut. Namun kendati demikian mantan pengiat antikorupsi ini enggan menyebutkan siapa-siapa saja yang telah diamankan oleh ‎lembaga antirasywah‎ ini, karena  KPK masih melakukan pemeriksaan terlebih dahulu 1x24 jam. 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan bahwa tim lembaganya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta. Menurut informasi, salah satu orang yang berhasil ditangkap adalah auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan."Benar ada kegiatan penyidik KPK di lapangan malam ini. OTT dilakukan di Jakarta terkait dengan penyelenggara negara di salah satu institusi," ujar Agus saat dikonfirmasi, Jumat malam, 26 Mei 2017. Selain pejabat BPK, kabarnya tim satuan tugas juga mengamankan enam orang lain dalam operasi kali ini.
                   Tujuh orang diduga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberasan ‎Korupsi (KPK), Jumat petang (26/5). Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, OTT tersebut terkait pemberian predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ‎yang diberikan BPK terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT). "Iya sekitar itu (pemberian WTP)," ujar Laode saat dikonfirmasi, Sabtu (26/5).Sebelumnya diberitakan, Satgas KPK melakukan OTT dalam operasi senyap ini tim dikabarkan menangkap tujuh orang yang diduga melakukan praktik suap menyuap. Mereka diantaranya adalah pejabat BPK, dan pejabat Kemendes PDTT. Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun membenarkan adanya OTT itu.Saat ini para terduga pelaku juga telah diamankan oleh lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo tersebut. Namun kendati demikian mantan pengiat antikorupsi ini enggan menyebutkan siapa-siapa saja yang telah diamankan oleh ‎lembaga antirasywah‎ ini.(as)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM),- Dugaan adanya penyimpangan Pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 200 miliar.Soal heli ini sempat menjadi polemik karena Presiden Joko Widodo menolak pembeliannya. 

Hal itu dikatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar konferensi pers bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/5/2017)."Hasil penyelidikan sementara dalam pengadaan AW 101, ditemukan kerugian negara Rp 200 miliar, dengan basis perhitungan nilai tukar dollar Amerika Serikat per Rp 13.000,"  ujar Gatot di Gedung KPK, Jakarta Selatan

Menurut Gatot, diduga terjadi penggelembungan anggaran sehingga menimbulkan kerugian negara.Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan Presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Namun, jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan."Anggaran yang ada Rp 738 miliar itu untuk anggaran heli VVIP. Tapi heli angkut ini juga angarannya segitu, padahal spesifikasinya lebih tinggi yang VVIP," kata Gatot.Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara. Misalnya, heli tidak menggunakan sistem rampdoor.Dalam konferensi pers dengan KPK, Gatot mengumumkan penetapan tiga tersangka. Ketiganya adalah, Marsekal Pertama TNI FA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), dan Letkol. Adm TNI WW selaku pemegang kas.Kemudian, Pembantu Letnan Dua (Pelda) SS yang diduga menyalurkan dana pada pihak tertentu.

- Penyidik Puspom TNI menetapkan tiga orang tersangka dari unsur militer dalam dugaan korupsi pengadaan helikopter Agusta Westland (AW) 101. Penyimpangan terbongkar setelah TNI melakukan penyelidikan internal dan menggandeng KPK. 

"Presiden memerintahkan kejar terus panglima, kita sekarang sedang berusaha mengumpulkan tax amnesty, maka saya berjanji kepada presiden, saya akan membentuk tim investigasi," ujar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (26/5/2017).

Berikut perjalanan pengungkapan kasus heli angkut AW 101 untuk TNI AU yang dipaparkan Panglima TNI:

- 3 Desember 2015

Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menurut Gatot meminta agar pembelian Heli AW 101 ditunda karena kondisi perekonomian Indonesia. "Presiden menyatakan kondisi ekonomi saat ini belum benar-benar normal maka pembelian helikopter AW belum dapat dilakukan, tetapi apabila kondisi ekonomi seperti saat ini sudah lebih baik lagi, maka bisa beli," ujar Gatot.


- 23 Februari 2016

Presiden Jokowi dalam beberapa kali rapat terbatas termasuk tanggal 23 Februari 2016 memberikan arahan meminta agar seluruh kementerian dan lembaga menggunakan produk dalam negeri.

- 12 April 2016

Seskab mengirimkan surat ke Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) mengenai perkiraan realisasi pengadaan alutsista tahun 2015-2019. Salah satu pokok isinya mengenai rencana pengadaan alutsista TNI AU buatan luar negeri.

"Pengadaan alutsista TNI sebagai bagian peralatan pertahanan dan keamanan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan, pengadaan Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) produk luar negeri hanya dapat dilakukan apabila belum dapat diproduksi industri dalam negeri," terang Gatot.

- 29 Juli 2016

Pada tanggal ini menurut Gatot, perjanjian antara TNI Mabes AU dengan PT Diratama Jaya Mandir tentang pengadaan helikopter angkut AW 101 diteken.

- 14 September 2016

Gatot kemudian menyurati KSAU untuk melakukan pembatalan pembelian heli angkut AW 101. 

- 29 Desember 2016

Panglima TNI membuat surat perintah tentang tim investigasi pengadaan pembelian Heli AW 101. Proses investigasi awal diserahkan ke KSAU pada bulan Januari 2017.

- Akhir Januari 2017

KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan 1 helikopter AW-101 datang tetapi tidak diterima sebagai kekuatan TNI AU."Namun kenyataannya 2017, heli datang pada akhir Januari, tapi 1 heli itu belum kita terima sebagai kekuatan AU sehingga yang ada hanya 1 versi militer yang speknya belum memenuhi fleksibilitas itu," kata Hadi.

- 24 Februari 2017

KSAU mengirimkan hasil investigasi. Dari hasil ini, Panglima TNI memutuskan bekerja sama dengan Polri, BPK, PPATK dan KPK.Dalam kasus ini POM TNI bersama KPK memeriksa sejumlah saksi yakni 6 orang dari pihak militer dan 7 orang sipil nonmiliter. Selain itu disita juga uang dari rekening BRI penyedia barang. 

Kemudian ditetapkan tiga orang tersangka yakni Marsma TNI FA yang bertugas pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa: kedua Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas dan tersangka ketiga adalah Pelda SS yang diduga menyalurkan dana-dana terkait pengadaan ke pihak-pihak tertentu.Sedangkan dari penghitungan sementara, ditemukan potensi kerugian negara sekitar Rp 220 miliar."Dari hasil penyelidikan POM TNI bersama-sama KPK dan PPATK terhadap dugaan penyimpangan pengadaan helikopter AW 101 TNI AU," sebut Gatot. (as)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA,(KORANRAKYAT.COM) Badan Pemeriksa Keuangan telah menemukan sekitar 5 hingga 10 Prosen diduga terjadi kebocoran pada tahun 2016 dari anggaran yang

disiapkan oleh pemerintah sekitar Rp. 47 Trilliun, penyimpangan itu cukup berfariatif mulai administrasi hingga pengalihan penggunaan anggaran tak sesuai yang diajukan.” Ya

penyimpangan mulai 5 hingga 10 prosen dana desa yang bdisalurkan,” tandas Kepala BPKP Ardan Adiperdana saat di istana presiden pada wartawan Kamis (18/5)

kemari.Dikatakan kita akan membuat sistem dalam pengawasan, kalau perlu dengan sistem online masyarakat akan bisa juga ikut secara langsung ikut mengawasi. Sementara

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) Alexander Marwata Wakil Ketua KPK, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa KPK juga akan ikut memantau dana desa, namun kalau diliat nilainya kecil

akan diserahkan dengan polisi untuk membantu memeriksa, “ kalau terlalu kecil, nanti justri merepotkan, tak perlu ditahan swebaiknya Kadesnya dipecat uangnya suruh mengembalikan ”ujarnya

Sementara Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk terus mengawal implementasi kebijakan pemerintah, utamanya dalam hal pengelolaan anggaran  yang lebih

akuntabel. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) Tahun 2017, pada Kamis, 18

Mei 2017, di Istana Negara Jakarta.

"Saya harapkan kepada aparat pengawasan agar penggunaan anggaran ini dikawal, diawasi, dicek, dikontrol betul-betul. Agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang

baik," ujar Presiden. Anggaran dana desa misalnya, dana yang dianggarkan pemerintah untuk membangun desa tidaklah sedikit dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Mulai dari Rp20 triliun pada tahun 2015, Rp47 triliun pada tahun 2016, hingga Rp60 triliun dianggarkan pemerintah pada tahun 2017. Oleh sebab itu, para Kepala Desa harus

bisa mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien.

"Saya titip Rp60 triliun itu bukan uang sedikit, bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan Kepala Desa itu menjadi tersangka kalau cara-cara pengelolaannya

tidak baik," ungkapnya. Guna mewujudkan hal tersebut, Kepala Negara berharap jajarannya memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola anggaran pembangunan

desa. Mengingat selama ini para Kepala Daerah lebih disibukan dengan urusan pembuatan laporan dibandingkan turun ke lapangan untuk membangun desanya.

"Tolong dimulai dibangun sebuah sistem aplikasi, sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yang simpel, yang sederhana. Saya lihat yang dulu laporannya ruwet. Bagaimana

Kepala Desa malah tidak mengurus desanya malah mengurus laporannya," kata Presiden. Lebih lanjut Presiden menambahkan bahwa perubahan dunia sekarang ini terjadi

dengan sangat cepat sekali, bahkan dalam hitungan detik. Karenanya, Presiden mengingatkan jajarannya untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Berbagai

pola kerja lama yang tidak menguntungkan harus segera ditinggalkan agar bisa berkompetisi dengan negara lain.

"Saya ingatkan kepada siapapun bahwa kita sekarang harus mengubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain,"

tuturnya. Sebagai tahap awal, pemerintah saat ini fokus membangun infrastruktur secara merata di seluruh Tanah Air. Hal ini terlihat dari anggaran infrastruktur yang

dianggarkan pemerintah di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar Rp103 triliun dan di Kementerian Perhubungan sebesar Rp26 triliun untuk tahun anggaran 2017.

"Kita sekarang ingin fokus dengan konsentrasi kepada infrastruktur karena kita sudah ditinggal jauh oleh negara-negara lain di sekitar kita. Ini adalah basic dalam rangka kita

menuju ke step berikutnya," ucap Presiden. Oleh karenanya, Presiden mengingatkan agar anggaran tepat sasaran. “Anggaran kita juga besar, tapi kalau tidak tepat sasaran, dia

(anggaran) tidak akan mengubah apa-apa atau anggaran itu hanya basa-basi asal bisa menyajikan SPJ. Sudah beres tidak tahu kita outputnya apa, tidak tahu kita outcomenya

apa,” kata Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana.(eas)

 

 

 

 

 

JAKARTA(KORANRAKYAT.COM),  Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Tahun 2010 – 2012 dan Tahun 2012 – 2014, menyeret Budi Tjahyono (BTJ)  Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Rabu (3/5) Budi memerintahkan bawahannya untuk menyewa dua agen dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas.PT Jasindo kemudian membayar dua agen tersebut sebesar Rp 15 Miliar. Padahal, PT Jasindo yang merupakan BUMN itu sedianya tidak perlu menyewa agen dalam mengikuti kegiatan tender. Sebab, proses tender dilaksanakan secara terbuka.

KPK menilai bayaran terhadap dua agen yang ditunjuk PT Jasindo tersebut sebagai kerugian keuangan negara. Fee komisi alasannya dianggap berjasa proses lelang di BP migas namun diduga komisi tersebut juga diduga mengalir ke pejabat di PT Jasindo," kata dia. Febri menambahkan, dalam proyek itu PT Jasindo merupakan ketua konsorsium dengan keanggotan yang terdiri dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia selaku ketua dua konsorsium, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Astra Buana, ASEI, dan PT Adira Dinamika. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan Budi Tjahyono (BTJ)  Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai tersangka.

 

Tersangka BTJ selaku Direktur Utama PT Jasindo diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pembayaran komisi terhadap kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan Asuransi Oil and Gas pada BP Migas-KKKS Tahun 2010 – 2012 dan Tahun 2012 – 2014. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp15 miliar.(as)

Page 5 of 24

Ekonomi Makro

  •  

     

     

    JAKARTA (KORANRAKYAT.COM) Maskapai penerbangan Garuda Indonesia telah menghentikan

     
  •  

     

     

    JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa, 12 Maret 2019, membuka Rapat

     
  •  



      JAKARTA(KORANRAKYAT.COM) Badan koordinasi kepariwisataan, di ketuai Wapres RI Jusuf Kalla 

     
  •  

Malang Raya

Privalensi Stunting Di Kota

 

 

MALANG (KORANRAKYAT.COM) Prevalensi balita stunting

Read more

Rendra Bupati Malang Ditahan